Xcloud.id

Produk: smelter

  • Santer soal Produksi Nikel Mau Dipangkas, Ini Penjelasan Bahlil

    Santer soal Produksi Nikel Mau Dipangkas, Ini Penjelasan Bahlil

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan akan memperhatikan pasokan dan permintaan nikel. Hal ini menyusul rencana pemangkasan produksi nikel global 2025.

    Pemangkasan lantaran permintaan turun imbas ketegangan geopolitik dunia.

    “Kita punya target minimal (produksi nikel), tapi kita akan memperhatikan supply and demand. Contoh nikel, kita menghitung berapa total kapasitas kita, industri kita, yang ada. Tetapi nggak boleh dimonopoli,” kata Bahlil dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Bahlil memberi contoh, ada salah satu perusahaan yang memiliki industri dan tambang. Jika perusahaan tersebut membutuhkan nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan jumlah tertentu, pemerintah tidak akan memenuhi kebutuhan untuk memberdayakan pengusaha tambang lokal.

    “Katakanlah dia butuh 10 juta (nikel), dia butuh RKAB mintanya 11 juta, atau 10 juta juga. Kalau itu kita kasih 10 juta semua, terus konsep kemitraan dengan pengusaha yang punya tambang di daerah, mau dijual kemana itu orang daerah itu,” terang Bahlil.

    Bahlil menduga, ketika kebutuhan nikel dipenuhi produksi pemerintah, produk pengusaha tambang lokal tidak akan tersentuh. Karenanya, ia menekankan agar tidak ada monopoli nikel di daerah.

    “Negara harus hadir buat keadilan. Itu sebenarnya. Jadi kita pingin suplai and demand kita jaga, tapi tidak dimonopoli oleh suatu kelompok tertentu. Jadi kita mau buat aturan mainnya bagus,” tegasnya.

    “Supaya rakyat hidup bagus, industri jalan, negara dapat royalti, tapi adil semuanya. Itu maksudnya,” tutupnya.

    Produksi Bijih Nikel 220 Juta Ton

    Sementara itu Kementerian ESDM telah membidik produksi bijih nikel tahun 2025 sebesar 220 juta ton. Adapun target produksi nikel disebut akan berbeda dengan RKAB lantaran ada potensi dispute atau lahan-lahan yang masih bersengketa.

    “Jadi bedakan RKAB dengan target produksi, karena biasanya, terjadi dispute. Sekarang sudah mengajukan RKAB ternyata lahannya nggak bisa dibebasin. (RKAB angkanya lebih tinggi dari target?) Betul, betul,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba), Tri Winarno, kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Sementara saat ini, Winarno mengatakan pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel. Artinya, kelebihan pasokan bijih nikel yang terjadi merupakan kesalahan smelter yang berdampak pada anjloknya harga.

    Ke depan, Winarno mengatakan Kementerian ESDM akan kembali menghitung kebutuhan nikel dunia. Berdasarkan evaluasi itu, produksi nikel baru akan disesuaikan.

    “Mau akan dilakukan evaluasi terhadap itu, kepatuhan seperti apa terhadap pasar tambang, terus kemudian kecelakaan kerjanya seperti apa, dan kepatuhan teknik dan PNBP lainnya seperti apa,” tutur Winarno.

    (hns/hns)

  • Riset FEB UI Ungkap Hilirisasi Jadi Syarat Menuju Indonesia Emas 2045

    Riset FEB UI Ungkap Hilirisasi Jadi Syarat Menuju Indonesia Emas 2045

    Jakarta –

    Indonesia terus melangkah maju dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya melalui program hilirisasi industri tambang. Hingga tahun 2024, program ini telah menghasilkan dampak yang signifikan dalam membangun ekonomi berbasis nilai tambah, dengan fokus pada komoditas tembaga, bauksit, dan pasir silika.

    Hilirisasi bahkan menjadi prasyarat bagi sektor industri pengolahan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 jika dilakukan dan direalisasikan sesuai dengan rencana investasi yang dilakukan. Hilirisasi industri tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika awalnya dilakukan melalui pembangunan smelter tembaga dan bauksit, serta pengembangan produk berbahan baku pasir silika.

    Hal itu diungkapkan dalam riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dengan judul ‘Kajian Dampak Hilirisasi Industri Tambang terhadap Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Tembaga, Bauksit, dan Pasir Silika’.

    “Sedangkan yang menjadi syarat cukupnya agar sektor industri pengolahan dapat mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah penggunaan produk hasil dari pengolahan smelter, untuk di hilirisasi kembali sebagai input dalam pengembangan produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi lagi di dalam negeri sampai kepada produk akhir,” kata Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB UI), Nur Kholis dalam keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).

    Nur Kholis mengatakan bahwa hilirisasi telah memungkinkan Indonesia untuk tidak lagi sekedar mengekspor bahan mentah. Produk bernilai tambah seperti katoda tembaga, alumina, dan produk berbasis pasir silika,seperti kaca dan keramik, hingga ke depan adalah panel surya dan semikonduktor, kini mulai dihasilkan di dalam negeri. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur industri nasional dan membuka peluang ekonomi baru.

    “Kita tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah dan juga impor barang antara dari luar negeri. Hilirisasi adalah jalan kita menuju kemandirian ekonomi. Dengan peningkatan investasi dalam rangka menghasilkan produk bernilai tambah di dalam negeri, kita menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memastikan sumber daya alam kita benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk bangsa,” ujarnya.

    Nur Kholis menjelaskan, dampak dari hilirisasi tembaga, bauksit, dan pasir silika ini telah mulai dirasakan di daerah-daerah seperti Kabupaten Gresik (Jawa Timur), Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Batang (Jawa Tengah), di mana pembangunan smelter menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Selain meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan daerah, kebijakan ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung.

    “Kami juga menemukan bahwa, selain pendapatan negara, pendapatan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terkait juga meningkat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai contoh, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pajak penerangan jalan di daerah hilirisasi menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pendapatan daerah ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

    Meski demikian, hilirisasi juga mendapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan teknologi, masih terbatasnya tenaga kerja yang terampil, permintaan pasar yang fluktuatif, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Nur Kholis mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Misalnya pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan, diversifikasi produk, dan penguatan kerjasama internasional.

    “Hilirisasi industri tambang, khususnya tembaga, bauksit, dan pasir silika juga perlu terus untuk didorong untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan di seluruh fasilitas pengolahan mineral tambang. Pengelolaan limbah yang efektif harus menjadi bagian yang terintegrasi dari pelaksanaan hilirisasi” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Kontribusi industri manufaktur Jatim lampaui target nasional

    Kontribusi industri manufaktur Jatim lampaui target nasional

    Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa. (ANTARA/HO-Tim Khofifah)

    Khofifah: Kontribusi industri manufaktur Jatim lampaui target nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengatakan kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik regional bruto di Jatim sudah mencapai 35 persen pada tahun 2024 yang berarti melampaui target nasional. Pemerintah pusat menargetkan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 30 persen pada tahun 2045.

    “Saat ini, Jawa Timur telah memiliki tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pertama, KEK Gresik yang difokuskan pada teknologi dan manufaktur, terutama untuk sumber daya yang dihilirisasi. Kedua, KEK Singhasari di Malang yang difokuskan pada sektor digital. Ketiga, KEK Industri Halal di Sidoarjo,” kata Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.

    Model KEK ini ditegaskannya terbukti cukup berhasil di Jawa Timur. Sebagai contoh, di KEK Gresik, pihaknya berhasil menarik investasi sebesar 3 miliar dolar AS untuk pembangunan smelter PT Freeport. Kabupaten lainnya juga menyatakan keinginan untuk memiliki KEK di wilayahnya. Salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan, yang telah mengajukan permohonan.

    “Kami terus mengevaluasi dan mempertimbangkan pengembangan KEK lainnya di Jawa Timur,” katanya.

    Saat ini Provinsi Jawa Timur telah menjadi sentra industri (industrial hub) baru di Indonesia dan berhasil mengundang banyak investor luar negeri.

    “Untuk membuat Jawa Timur menjadi sentra industri, kami akan terus menonjolkan sisi strategis Jawa Timur terutama dalam mendukung perkembangan Indonesia Timur dan hilirisasi,” ujarnya.

    Fokus ini sudah berhasil melalui KEK di Gresik yang mendapat realisasi investasi Rp33,4 triliun atau 50,6 persen dari realisasi seluruh KEK di Indonesia.

    “Untuk meningkatkan strategisnya Jatim dalam industri, kami akan meningkatkan akses Jatim melalui program Trans Laut Jatim untuk meningkatkan dan membangun pelabuhan-pelabuhan di Jatim penunjang kelancaran distribusi logistik di dalam wilayah Jatim, ke provinsi lainnya serta ke berbagai negara,” ujarnya.

    Saat ini, Jatim telah menjadi hub dan menjadi gerbang baru nusantara. Sebab saat ini, dari 32 jalur tol laut di Indonesia Timur, sebanyak 27 di antaranya berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur. Selain itu, Jatim juga adalah 80 persen penyuplai logistik untuk kawasan Indonesia Timur.

    “Itulah mengapa kami optimistis untuk menjadikan Jatim sebagai gerbang baru nusantara,” katanya.

    Sumber : Antara

  • 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Kelanjutan Hilirisasi Masih jadi PR

    100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Kelanjutan Hilirisasi Masih jadi PR

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin (Gamma) menilai kebijakan hilirisasi menjadi angin segar industri, kendati dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum ada dukungan signifikan. 

    Ketua Umum Gamma Dadang Asikin mengatakan, kelanjutan hilirisasi menjadi kebijakan strategis yang mendukung tumbuhnya kinerja industri manufaktur nasional. Namun, dalam implementasinya masih perlu penyempurnaan dan optimalisasi ke hilir.

    “Pelaku industri logam mesin mengharapkan dorongan untuk program hilirisasi lanjutan sampai barang setengah jadi dan barang modal,” kata Dadang kepada Bisnis, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Selama ini, hilirisasi yang terjadi masih pada produk hulu. Menurut Dadang, hilirisasi bahan baku logam seperti material carbon steel plat, stainless steel, dan bahan baku logam untuk pengecoran, sangat perlu diperluas.

    Artinya, kebijakan hilirisasi perlu didukung upaya penguatan industrialisasi yang berkelanjutan. Dia menilai komoditas logam dasar dari barang tambang melalui pembangunan smelter mesti digenjot di industri pengolahan logam untuk menjadi barang barang yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi barang jadi ataupun barang modal.

    “Kebijakan ini adalah taruhan strategis jangka panjang dan manfaatnya bergantung pada bagaimana Indonesia memanfaatkan hilirisasi untuk membangun industri yang berkelanjutan dan mandiri,” tambahnya.

    Dalam hal ini, dia juga menyoroti program pemerintah yang mendukung ekosistem industri harus diperhatikan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Untuk itu, pembangunan infrastruktur pedukung, regulasi dan kemudahan perizinan, sumber daya manusia, dukungan utilitas dan energi harus tetap dijaga. Dengan demikian, target investasi Rp1.400 triliun dapat terwujud.

    “Target pertumbuhan 8% akan sulit dicapai jika tidak fokus ke pertumbuhan industri dan investasi di bidang industri,” tuturnya.

    Di sisi lain, Dadang juga memberikan wanti-wanti kepada pemerintah untuk mengatasi sejumlah polemik di sektor hilirisasi dengan mengurangi dominasi share asing dalam kepemilikan smelter.

    Kemudian, membuka pasar ekspor hasil hilirisasi ke negara lain, tidak hanya ke China, meningkatkan kontrol pemerintah terhadap harga bijih nikel domestik, agar tidak terlalu rendah, serta meningkatkan investasi dalam riset dan teknologi pengolahan nikel.

    Sebelumnya, hal ini juga sempat menjadi sorotan Holding BUMN pertambangan MIND ID yang mengungkap kecemasan industri pertambangan yang sudah masif melakukan hilirisasi, sementara industri manufaktur sebagai penyerap produk hilirisasi belum berkembang.

    Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, pihaknya telah berhasil mengolah berbagai komoditas tambang untuk bahan baku industri manufaktur, mulai dari bijih timah, tembaga, bauksit, hingga emas. 

    “Namun, kami sedikit cemas manufaktur dalam negeri belum terlalu exist yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita buat, kami mendukung tumbuhnya iklim manufaktur yang membuat produk jadi,” kata Hendi dalam agenda MINDialogue, Kamis (9/1/2025). 

  • Investasi di Sektor Hilirisasi Rp 407,8 Triliun, Smelter Mineral Mendominasi – Halaman all

    Investasi di Sektor Hilirisasi Rp 407,8 Triliun, Smelter Mineral Mendominasi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi sektor hilirisasi sepanjang 2024 mencapai Rp 407,8 triliun atau setara 23,8 persen dari total realisasi tahun 2024 sebesar Rp 1.714,2 triliun.

    “Porsi dari hilirisasi dalam investasi yang masuk Indonesia secara overall, secara whole year tahun 2024 itu adalah 23,8 persen total realisasi investasi yang masuk dari Januari sampai dengan Desember,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di acara Konferensi Pers di BKPM, Jumat (31/1/2025).

    Rosan mengatakan, pendorong utama investasi hilirisasi ini adalah di sektor mineral yakni Rp 245,2 triliun dengan rincian smelter nikel Rp 153,2 triliun, smelter tembaga Rp 68,5 Triliun, smelter bauksit Rp 21,8 triliun dan smelter timah Rp 1,6 triliun.

    “Angkanya memang dari mineral masih paling tinggi karena ini kita sudah memulai dengan nikel yang mempunyai kontribusi yang sangat-sangat baik, sejak kita memberlakukan hilirisasi di nikel ini dan ada tembaga, bauksit, timah,” jelas Rosan.

    Berdasarkan paparannya, investasi hilirisasi sektor kehutanan pulp and paper tercatat sebesar Rp 64 triliun, sektor pertanian Rp 67,1 triliun, sektor minyak dan gas petrochemical Rp 23,1 triliun dan ekosistem kendaraan listrik sebesar Rp 8,4 triliun.

    Rosan berharap, kedepan akan ada sektor lain yang masuk dalam daftar hilirisasi.

    Dia juga bilang, pihaknya tengah membahas bersama kementerian terkait untuk segera meluncurkan produk baru yang bisa dijadikan nilai tambah hilirisasi.

    “Jadi kita hanya ingin memberikan gambaran secara keseluruhan tetapi mungkin kedepannya akan muncul hilirisasi dari bidang-bidang lainnya gitu dan kami yakin itu akan muncul,” ujar Rosan.

    “Kita sedang berkoordinasi dengan Kementerian atau badan terkait lainnya. Sehingga kita bisa mencantumkan setelah program yang kita luncurkan untuk berjalan insyaallah ke depannya dengan baik,” sambungnya.

    Capaian realisasi investasi sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 1.714,2 triliun atau melebihi dari target yang ditentukan Presiden sebesar Rp 1.650 triliun serta target Renstra sebesar Rp 1.239,3 triliun.

    Dari total investasi tersebut, jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp 900,2 triliun atau setara 52,5 persen dan jumlah ini naik 21 persen dari tahun sebelumnya.

    Sedangkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 814 triliun atau 47,5 persen dari target investasi.

     

     

  • Patgulipat Korupsi Timah hingga Mengalir ke Eks Bos Sriwijaya Air Hendry Lie

    Patgulipat Korupsi Timah hingga Mengalir ke Eks Bos Sriwijaya Air Hendry Lie

    Bisnis.com, JAKARTA — Skandal korupsi rata niaga timah di PT Timah Tbk. (TINS) memasuki babak baru. Setelah heboh kasus suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, dakwaan jaksa mengungkap dugaan aliran dana senilai Rp1,05 triliun ke bekas bos Sriwijaya Air, Hendry Lie.

    Dokumen dakwaan jaksa mengungkap bahwa Hendry Lie selaku pemegang saham mayoritas PT Tinindo Inter Nusa (TIN) diduga telah bersekongkol dengan sejumlah pihak, termasuk mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dalam kasus ini.

    “Memperkaya Terdakwa Hendry Lie melalui PT Tinindo Inter Nusa setidak tidaknya Rp1,05 triliun,” ujar jaksa penuntut umum alias JPU dalam sidang dakwaan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025) kemarin.

    Jaksa juga menyatakan bahwa Hendry Lie telah memerintahkan Rosalina dan tersangka Fandy Lingga surat kerja sama sewa alat timah dengan PT Timah Tbk pada (3/8/2018). 

    Kemudian, Hendry Lie melalui PT TIN juga didakwa telah mengumpulkan bijih timah dari penambangan ilegal di IUP PT Timah melalui perusahaan boneka.

    Selanjutnya, Hendry Lie disebut telah menyetujui permintaan terdakwa Harvey Moeis untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan sebesar US$500-US$750 per ton.

    Biaya pengamanan itu dicatat sebagai dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa.

    Adapun, Hendry Lie telah menyepakati harga sewa processing pelogaman timah sebesar US$4.000 per ton untuk PT Refined Bangka Tin dan USD3700 per ton untuk 4 smelter swasta termasuk PT TIN. 

    Selain itu, JPU menyatakan bahwa Hendry Lie telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menerbitkan SPK di IUP dengan tujuan melegalkan pembelian bijih timah dari penambangan ilegal. Serangkaian perbuatan itu, kemudian didakwa telah merugikan keuangan negara Rp300 triliun.

    “Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah,” ucap JPU.

    Dakwaan Eks Dirjen Minerba 

    Selain eks bos Sriwijaya Air, mantan Direktur Jenderal Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono juga telah didakwa melakukan perbuatan melawan hukum lantaran menyetujui RKAB 2019 PT Timah.

    Padahal, menurut JPU, Gatot mengetahui bahwa masih ada kekurangan yang belum dilengkapi terkait dengan studi amdal dan kelayakan dalam rangka mengakomodir pembelian bijih timah ilegal.

    “Padahal mengetahui masih terdapat kekurangan yang belum dilengkapi yaitu aspek studi Amdal dan Studi Kelayakan untuk memfasilitasi PT Timah, Tbk dalam mengakomodir pembelian bijih timah ilegal,” ujar jaksa.

    Gatot juga didakwa telah menerbitkan persetujuan proyek area PT Timah meskipun kegiatan kerja sama sewa alat processing PT Timah dengan sejumlah smelter swasta sudah dilakukan terlebih dahulu.

    Bahkan, kerja sama antara PT Timah dengan kelima smelter mulai dari PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa tidak termuat dalam RKAB 2019.

    “Dan smelter swasta tersebut dapat dengan leluasa melakukan pengambilan dan pengolahan bijih timah hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah, Tbk,” tambah jaksa.

    Selain itu, Bambang Gatot juga diduga telah menerima sejumlah uang dan fasilitas untuk menyetujui RKAB 2019 itu. Perinciannya, uang Rp60 juta, sponsorship kegiatan golf tahunan yang dilaksanakan oleh IKA Minerba Golf, Mineral Golf Club, dan Batubara Golf Club yang difasilitasi oleh PT Timah.

    Hadiah kegiatan golf itu juga difasilitasi PT Timah berupa tiga ponsel Iphone 6 Rp12 juta dan tiga jam beerek Garmen seharga Rp21 juta.

    Di sisi lain, Direktur Operasi Produksi PT Timah Tbk 2017-2020 Alwin Albar serta mantan Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung Supianto yang didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan Bambang beserta terdakwa lainnya.

    Atas perbuatannya, ketiga terdakwa ini telah mengakibatkan terjadinya kerugian pada PT Timah dan kerusakan lingkungan baik di kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah , berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan. Totalnya, kerugian itu mencapai Rp300 triliun.

    5 Korporasi Jadi Tersangka

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 5 tersangka korporasi sebagai tersangka dalam kasus tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015-2022.

    Jaksa Agung (JA) Burhanuddin mengatakan lima korporasi yang dijadikan tersangka itu yakni PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN) dan CV Venus Inti Perkasa (VIP).

    “Pertama adalah PT RBT yang ke-2 adalah PT SB yang ke-3 PT SIP yang ke-4 TIN dan yang ke-5 VIP,” ujar Burhanuddin di Kejagung, Kamis (2/1/2025).

    Di lain sisi, Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan pembebanan uang kerugian negara kepada lima tersangka korporasi itu.

    Secara terperinci, kerugian lingkungan hidup Rp271 triliun kasus timah ditanggung PT RBT sebesar Rp38 triliun, PT SB Rp23 triliun, PT SIP Rp24 triliun, PT TIN Rp23 triliun, dan PT VIP Rp42 triliun.

    “Ini sekitar Rp152 triliun,” tutur Febrie. 

    Sementara itu, Febrie menyatakan pihak yang bertanggung jawab dari sisa kerugian lingkungan hidup sebesar Rp119 triliun masih dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Sisanya dari Rp271 triliun yang telah diputuskan hakim itu jadi kerugian negara sedang dihitung BPKP siapa yang bertanggung jawab tentunya akan kita tindak lanjuti,” pungkasnya.

  • Mantan Bos Sriwijaya Air Didakwa Terima Uang Rp1 Triliun di Kasus Timah

    Mantan Bos Sriwijaya Air Didakwa Terima Uang Rp1 Triliun di Kasus Timah

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa mantan Bos Sriwijaya Air, Hendry Lie menerima untung Rp1,05 triliun dalam kasus korupsi timah di IUP PT Timah Tbk. ( TINS).

    JPU mengatakan Hendry Lie selaku pemegang saham mayoritas PT Tinindo Inter Nusa (TIN) diduga telah bersekongkol dengan sejumlah pihak, termasuk mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dalam kasus ini.

    “Memperkaya Terdakwa Hendry Lie melalui PT Tinindo Inter Nusa setidak tidaknya Rp1.059.577.589.599,19,” ujar JPU dalam sidang dakwaan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Dalam dakwaan itu, JPU menyatakan bahwa Hendry Lie telah memerintahkan Rosalina dan tersangka Fandy Lingga surat kerja sama sewa alat timah dengan PT Timah Tbk pada (3/8/2018). 

    Kemudian, Hendry Lie melalui PT TIN juga didakwa telah mengumpulkan bijih timah dari penambangan ilegal di IUP PT Timah melalui perusahaan boneka.

    Selanjutnya, Hendry Lie disebut telah menyetujui permintaan terdakwa Harvey Moeis untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan sebesar US$500-US$750 per ton.

    Biaya pengamanan itu dicatat sebagai dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa.

    Adapun, Hendry Lie telah menyepakati harga sewa processing pelogaman timah sebesar US$4.000 per ton untuk PT Refined Bangka Tin dan USD3700 per ton untuk 4 smelter swasta termasuk PT TIN. 

    Selain itu, JPU menyatakan bahwa Hendry Lie telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menerbitkan SPK di IUP dengan tujuan melegalkan pembelian bijih timah dari penambangan ilegal. Serangkaian perbuatan itu, kemudian didakwa telah merugikan keuangan negara Rp300 triliun.

    “Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah,” pungkas JPU.

  • Freeport Dapat Sinyal Positif Diizinkan Ekspor Konsentrat Lagi di 2025

    Freeport Dapat Sinyal Positif Diizinkan Ekspor Konsentrat Lagi di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Freeport-McMoRan Inc (FCX) berharap PT Freeport Indonesia dapat kembali mengekspor konsentrat tembaga pada kuartal I/2025.

    Mengutip Laporan FCX Kuartal IV dan Akhir Tahun 2024, Kamis (30/1/2025), FCX menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mengenai keadaan kahar, Freeport Indonesia (PTFI) telah meminta persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk mengizinkan ekspor konsentrat tembaga pada 2025 hingga smelter tembaga barunya di Gresik, Jawa Timur rampung diperbaiki dan dapat berproduksi sekala penuh. Hal ini menyusul insiden kebakaran yang membuat smelter baru Freeport itu berhenti beroperasi sejak Oktober 2024.

    Menurut President & Chief Executive Officer FCX Kathleen Quirk, pemerintah Indonesia memberi sinyal positif akan memperpanjang relaksasi izin ekspor konsentrat Freeport Indonesia sambil meminta Freeport untuk mempercepat perbaikan smelter.

    “Mereka [pemerintah Indonesia] telah mengunjungi lokasi smelter dan mereka telah mengindikasikan dukungan untuk mengizinkan kami melanjutkan ekspor pada 2025,” ujar Kathleen dalam Earnings Conference Call Q4 2024.

    Saat ini, kata Kathleen, Freeport masih menunggu revisi aturan terkait ekspor mineral mentah. Peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini melarang ekspor konsentrat tembaga per 1 Januari 2025.

    “Sekarang tinggal menunggu dokumentasi untuk amandemen peraturan tersebut. Kami memahami bahwa mereka sedang mengerjakan draf peraturan baru atau amandemen peraturan untuk mengizinkan hal ini, dan kami berharap hal ini akan disetujui dalam waktu dekat,” kata Kathleen.

    FCX juga menyatakan bahwa Freeport Indonesia akan tetap diwajibkan untuk membayar bea keluar 7,5% untuk ekspor konsentrat pada 2025.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan, pengajuan perpanjangan izin ekspor untuk Freeport Indonesia dilakukan seiring dengan kondisi force majeure terkait insiden kebakaran di smelter baru Freeport.

    Dia menerangkan bahwa proses perbaikan kapasitas smelter terus dilakukan secara bertahap, pemulihan pertama akan selesai pada Juni 2025 dan dilanjutkan peningkatan produksi hingga Desember 2025 

    “Force majeure itu kita ingin dapet juga bisa melakukan kegiatan ekspor, nah ekspornya kita melihat dari sisi perbaikan baru bulan Juni, setelah bulan Juni ramp up sampai Desember,” kata Dilo kepada wartawan, Kamis (9/1/2025). 

  • Bos Maskapai Hendry Lie Didakwa Terlibat Korupsi Timah, Perkaya Diri hingga Rp 1 Triliun – Halaman all

    Bos Maskapai Hendry Lie Didakwa Terlibat Korupsi Timah, Perkaya Diri hingga Rp 1 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa bos maskapai Hendry Lie sekaligus pemilik PT. Tinindo Inter Nusa atau PT TIN terlibat korupsi tata niaga komoditas timah di Bangka Belitung.

    Dalam dakwaannya JPU mendakwa Hendry Lie memperkaya diri sendiri dalam perkara tersebut hingga Rp 1 triliun. 

    “Memperkaya terdakwa Hendry Lie melalui PT. Tinindo Inter Nusa setidak-tidaknya Rp1.059.577.589.599.19,” kata JPU membacakan dakwaan di persidangan PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).

    Selain itu JPU juga menyatakan terdakwa Hendry Lee dalam perkara tersebut telah memerintahkan Rosalina dan Fandy Lingga untuk membuat dan menandatangani surat penawaran PT. Tinindo Inter Nusa terkait kerjasama sewa alat processing Timah kepada PT. Timah bersama smelter swasta lainnya.

    “Antara lain PT. RBT, CV Venus Inti Perkasa, PT. Sariwiguna Bina Sentosa dan PT. Stanindo Inti Perkasa yang diketahuinya smelter-smelter swasta tersebut tidak memiliki CP dan format surat penawaran kerjasama sudah dibuatkan oleh PT. Timah,” kata JPU. 

    Jaksa juga menyebutkan Hendry Lie memerintahkan Fandy Lingga mewakili PT. Tinindo Internusa menghadiri pertemuan di Hotel Novotel Pangkal Pinang dengan Mochtar Rizal Pahlevi selaku Direktur Utama PT. Timah TBK dan Alwin Albar selaku Direktur Operasional PT. Timah TBK dan 27 pemilik smelter swasta.

    Pertemuan tersebut kata jaksa membahas permintaan Mochtar Riza Pahlevi dan Alwin Albar atas bijih timah sebesar 5 persen dari kuota ekspor smelter swasta tersebut. Karena biji timah yang diekspor oleh smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan di wilayah IUP PT. Timah.

    “Terdakwa Hendry Lee bersama-sama Fandy Lingga dan Rosalina melalui PT. Tinindo Internusa menerima pembayaran atas kerjasama sewa peralatan processing penglogaman timah dari PT. Timah yang diketahuinya bahwa pembayaran tersebut terdapat kemahalan harga,” jelas jaksa. 

    Di persidangan jaksa juga mendakwa Hendry Lie melalui Rosalina dan Fandy Lingga menyetujui permintaan Harvey Moeis untuk melakukan pembayaran biaya pengamanan kepada Harvey Moeis sebesar 500 USD sampai dengan 750 USD per ton. Seolah-olah dicatat sebagai CSR dari smelter swasta yaitu CV venus Inti Perkasa, PT. Sariwiguna Bina Sentosa, PT. Stanindo Inti Perkasa, dan PT. Tinindo Internusa. 

    “Terdakwa Hendry Lie melalui Rosalina maupun fandy Lingga yang mewakili PT. Tinindo Internusa mengetahui dan menyepakati tindakan Harvey moeis bersama smelter swasta lainnya yaitu CV venus Inti Perkasa, PT. Sariwiguna Bina Sentosa, PT. Stanindo Inti Perkasa, dan PT. Tinindo Internusa dengan PT. Timah melakukan negosiasi dengan PT. Timah terkait dengan sewa smelter swasta. Sehingga kesepakatan harga sewa smelter tanpa didahului studi kelayakan atau kajian yang memadai atau mendalam,” jelas jaksa. 

    Atas perkara ini jaksa mendakwa Hendry Lie merugikan keuangan negara dalam perkara tersebut sebesar Rp300 triliun berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pendana korupsi tata niaga komoditas timah. Pada wilayah izin usaha pertambangan IUP PT. Timah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

    Atas hal itu Hendry Lie didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

    KASUS KORUPSI. Hendry Lie, tersangka korupsi timah saat ditangkap paksa Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (18/11/2024). Hendry Lie didakwah terlibat korupsi tata niaga komoditas timah di Bangka Belitung dan memperkaya diri hingga Rp 1 triliun.   (Kolase Tribunnews.com/Tangkapan Layar KompasTV)

    Sebagai informasi, berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, kerugian keuangan negara akibat pengelolaan timah dalam kasus ini mencapai Rp 300 triliun.

    Perhitungan itu didasarkan pada Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara di kasus timah yang tertuang dalam Nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tertanggal 28 Mei.

    Kerugian negara yang dimaksud jaksa, di antaranya meliputi kerugian atas kerja sama penyewaan alat hingga pembayaran bijih timah.

    Tak hanya itu, jaksa juga mengungkapkan, kerugian negara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan nilainya mencapai Rp 271 triliun. Hal itu sebagaimana hasil hitungan ahli lingkungan hidup.

     

  • 4 Dampak Signifikan Kebijakan Mobil Listrik Donald Trump bagi Indonesia

    4 Dampak Signifikan Kebijakan Mobil Listrik Donald Trump bagi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan, kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mencabut kewajiban penggunaan mobil listrik di AS memberikan empat dampak signifikan terhadap ekosistem pengembangan electric vehicle (EV) di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan, dampak tersebut meliputi berkurangnya permintaan mineral penting sebagai bahan baku baterai EV, menurunnya minat investor asal AS, potensi terhambatnya pembiayaan internasional, serta dominasi perusahaan China dalam hilirisasi nikel di Indonesia.

    Ia menambahkan, penurunan permintaan mineral kritis secara global akan berdampak langsung pada anjloknya harga komoditas, seperti nikel, tembaga, timah, dan bauksit yang menjadi bahan baku utama kendaraan listrik.

    “Saat ini, harga referensi nikel di pasar internasional telah turun 3,7% secara year on year, sementara kobalt mengalami penurunan sebesar 16,6% pada periode yang sama. Dalam dua bulan mendatang, penurunan harga ini diperkirakan akan memicu perubahan strategi bisnis perusahaan mobil listrik di AS dan berisiko memengaruhi kontrak pasokan bahan baku,” jelas Bhima dilansir dari Antara, Selasa (28/1/2025).

    Selain itu, dampak kebijakan mobil listrik Donald Trump, yakni prospek investasi perusahaan AS untuk proyek, seperti smelter nikel dan pabrik baterai menjadi semakin kecil. Sebelumnya, kebijakan inflation reduction act (IRA) memberikan harapan akan kehadiran investor AS yang dapat memperbaiki tata kelola hilirisasi tambang di Indonesia.

    Bhima juga menyoroti kemungkinan terhambatnya pembiayaan internasional dalam mendukung transisi energi dan elektrifikasi sektor transportasi. 

    Menurutnya, inisiatif seperti just energy transition partnership (JETP), yang bertujuan mendorong dekarbonisasi sektor mineral dan pengembangan komponen mobil listrik domestik, bisa kehilangan dukungan jika AS mencabut mandat kendaraan listrik serta melemahkan komitmennya terhadap Kesepakatan Paris.

    Dampak lainnya adalah meningkatnya dominasi perusahaan asal China dalam hilirisasi nikel di Indonesia. Bhima mencatat bahwa pelambatan ekonomi di China memengaruhi harga nikel olahan, termasuk bahan baku stainless steel yang diproduksi di Indonesia.

    “Kinerja ekspor nikel olahan tahun ini diperkirakan semakin menurun, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan surplus neraca perdagangan Indonesia,” ujar Bhima.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan pencabutan kewajiban penggunaan mobil di AS. Dalam pidato pelantikannya, Trump menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi industri otomotif AS.