Xcloud.id

Produk: smelter

  • Pesan Khusus Bahlil buat Freeport Kalau Mau Dapat Izin Ekspor Konsentrat

    Pesan Khusus Bahlil buat Freeport Kalau Mau Dapat Izin Ekspor Konsentrat

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia (PTFPI). Izin ekspor Freeport telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin ekspor tergantung pada penyelesaian perbaikan smelter Freeport di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, yang dilanda kebakaran beberapa waktu lalu.

    Menurut Bahlil izin ekspor akan diberikan apabila Freeport bisa memastikan kapan perbaikan smelter tersebut rampung.

    “Di Freeport ada sedikit masalah, smelter mereka yang sudah jadi kurang lebih sekitar US$ 3 miliar kemudian kebakaran di satu rantai yang namanya asam sulfat,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Mereka lagi mengajukan ke saya untuk memperpanjang ekspor konsentrat. Jadi saya bilang sama dia, boleh saya kasih izin tetapi you harus take care kapan perbaikan ini selesai, supaya kita fair. Karena di Amman (Amman mineral), di NTB itu sudah berjalan (penghentian ekspor). Jadi konsentrat nggak ada lagi yang kita ekspor,” sambung mantan menteri Investasi itu.

    Sebelumnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengaku sedang mengajukan izin relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menghentikan sementara seluruh operasional produksi katoda tembaga di Smelter.

    “Masih full berhenti. Kalau lagi perbaikan kan nggak mungkin produksi karena itu kan Capture CO2,” ungkap Tony di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (3/1).

    Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi menjelaskan bahwa berdasarkan laporan PTFI usai insiden kebakaran, smelter PTFI baru bisa memulai produksinya kembali di Juli 2025.

    “Katanya masih enam bulan lagi ya, pokoknya selesai. Awal ramp-up. Pokoknya semester I selesai,” ujarnya.

    (hns/hns)

  • MMP Jalin Kerja Sama Strategis dengan PLN untuk Dukung Operasional Smelter Berkelanjutan

    MMP Jalin Kerja Sama Strategis dengan PLN untuk Dukung Operasional Smelter Berkelanjutan

    FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN- Salah satu anak usaha dari MMS Group Indonesia (MMSGI)  PT Mitra Murni Perkasa (MMP), perusahaan nikel dengan 100% Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), secara resmi mengumumkan kerja sama strategis dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui penandatanganan Amandemen New Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (New PJBTL) Konsumen Tegangan Tinggi di Kalimantan Timur

    Kolaborasi ini menandai tonggak penting dalam mendukung operasional smelter nikel modern milik MMP di Kariangau, Balikpapan. 
     
    Sebagai informasi, smelter nikel MMP juga telah resmi menjadi pelanggan PLN per tanggal 29 Januari 2025 lalu. Sebagai bagian dari perjanjian ini, PLN akan memasok listrik sebesar 140 MVA untuk memenuhi kebutuhan operasional smelter nikel matte MMP, yang memiliki kapasitas produksi mencapai 28.000 ton per tahun. 
     
    Dengan menggunakan infrastruktur listrik eksisting milik PLN tanpa pengembangan pembangkit listrik baru, MMP mempertegas komitmennya terhadap pengurangan jejak karbon, sekaligus mendukung implementasi operasional yang lebih ramah lingkungan. 
     

    Operasional Berstandar Internasional dan Ramah Lingkungan 

    Smelter nikel MMP dirancang dengan teknologi canggih dan sistem keamanan berstandar internasional untuk memastikan efisiensi, keselamatan, dan keandalan operasional. Dengan fokus pada keberlanjutan, MMP telah mengantongi Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN sebagai bentuk komitmen nyata terhadap penggunaan energi terbarukan dalam fasilitas smelternya. 
     
    Direktur Utama PT Mitra Murni Perkasa, Adhi Dharma Mustopo, menyatakan, “Kerja sama ini merupakan bagian integral dari visi MMP untuk menciptakan industri yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan memanfaatkan pasokan listrik dari PLN dan menerapkan teknologi ramah lingkungan, kami berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap target pengurangan emisi karbon nasional, sekaligus mendukung agenda keberlanjutan global,” ujarnya.  
     
    Sementara itu, General Manager PLN UID Kaltimra Maria G.I. Gunawan menyampaikan bahwa PLN terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri dengan ketersediaan pasokan listrik yang tidak hanya cukup namun juga andal. Hal ini pun tercermin dari jumlah pelanggan bisnis hingga industri di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, termasuk dengan kehadiran smelter nikel MMP.  
      
    “PT MMP ini resmi menjadi Konsumen Tegangan Tinggi (KTT) ke 3 kami di Kalimantan Timur. Hal ini menandakan keseriusan PLN untuk turut serta mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini yang akhirnya akan mewujudkan prosperity masyarakat,” ujarnya. 

  • Anggota Komisi VII soroti investasi PT Hailiang bagi perekonomian

    Anggota Komisi VII soroti investasi PT Hailiang bagi perekonomian

    Perlu ada penanganan serius dari proses hilirisasi yang terhambat oleh Kementerian Perindustrian RI.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti keberlanjutan investasi besar yang dilakukan oleh pabrik foil tembaga PT Hailiang Nova Material Indonesia di Gresik, Jawa Timur, bagi perekonomian Indonesia, mengingat hingga kini perusahaan belum beroperasi secara penuh.

    “Kalau memang belum bisa beroperasi, manfaatnya untuk negara ini di mana? Mengingat ada dampak lingkungan yang sudah dihasilkan dari pengerjaannya,” kata Novita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya saat kunjungan spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Kamis (6/2), yang berada satu kawasan dengan PT Hailiang.

    Novita lantas menyoroti kendala yang dihadapi PT Hailiang dalam pasar domestik, di mana kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 30 persen dari total produksi 200 ton.

    Untuk itu, dia mempertanyakan apakah sudah ada analisis menyeluruh terkait hal tersebut, mengingat produsen kabel di Indonesia juga melimpah dan kebutuhan kabel dalam keseharian juga besar.

    Wakil rakyat yang berasal dari komisi yang salah satunya membidangi perindustrian ini memandang perlu ada penanganan serius dari proses hilirisasi yang terhambat oleh Kementerian Perindustrian RI.

    “Ini artinya hilirisasi masih belum berjalan, sementara dampak kerusakan lingkungan sudah berlangsung. Cita-cita hilirisasi manufaktur sepertinya hanya tagline saja,” ucap legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Timur itu.

    Selain itu, Novita menyoroti besaran investasi teknologi dalam operasional pabrik PT Hailiang. Dari pantauan langsung saat berkunjung ke lokasi tersebut sebelumnya, dia mendapati proses produksi di pabrik hampir sepenuhnya dijalankan oleh teknologi mesin.

    “Saya pernah ke pabrik Hailiang, dan saya melihat sendiri bahwa hampir tidak ada manusia dalam proses produksinya, semuanya sudah otomatis. Ini tadi belum dipaparkan, mungkin dari pihak PT Hailiang bisa menjelaskan persentase penggunaan teknologi dalam ekosistem usahanya,” tuturnya.

    Dengan investasi besar yang telah digelontorkan, Novita berharap PT Hailiang dapat segera memberikan manfaat konkret bagi perekonomian Indonesia, baik dalam penciptaan lapangan kerja, optimalisasi pasar dalam negeri, maupun kontribusi terhadap industri nasional.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terungkap! Ini Alasan ESDM Belum Kasih Freeport Izin Ekspor

    Terungkap! Ini Alasan ESDM Belum Kasih Freeport Izin Ekspor

    Jakarta –

    PT Freeport Indonesia (PTFI) belum mendapat izin atau relaksasi untuk mengekspor konsentrat tembaga. Relaksasi ekspor untuk Freeport sebelumnya hanya berlaku sampai 31 Desember 2024.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, untuk mendapat relaksasi ekspor maka perlu ada pemicu atau alasannya. Ia menyebut alasan tersebut harus memuat kondisi kahar atau force majeure.

    “Jadi kalau misalnya terkait dengan izin ekspor, sebetulnya ekspor itu kan sudah dilarang. Nah harus ada kondisi tertentu yang menyebabkan larangan itu dibuka. Nah misalnya kondisi kahar misalnya. Nah kondisi kahar itu siapa yang menyebabkan kondisi? Itu kan mesti ada statement seperti itu,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jumat (7/2/2025).

    Tri lantas menegaskan pemerintah belum memberikan izin ekspor konsentrat tembaga. Ia pun menjelaskan pihak yang berhak memberi izin adalah Kementerian ESDM.

    “Ya, dari ESDM, tapi pemicunya mesti ada, kira-kira gitu lah,” tuturnya.

    Ia mencontohkan kasus kebakaran yang terjadi di smelter PTFI di Kawasan Industri Java Integrated Industrial Estate, Gresik, Jawa Timur di Oktober 2024. Meski begitu, Tri berpandangan perlu ada penyelidikan mendalam terkait potensi kesengajaan dalam kasus tersebut.

    “Nah, itu. Ya maksudnya kebakaran, kebakaran itu disengaja atau tidak,” imbuhnya.

    Saat ini penyelidikan terkait penyebab kebakaran masih dilakukan. Tri menduga masalah kelistrikan menjadi salah satu penyebab terbakarnya smelter Freeport di Gresik.

    “Kayak semacam itulah, aliran listrik. Ya, gitu-gitulah. Saya nggak tahu istilahnya,” tutup Tri.

    Lihat juga Video: Prabowo Bertemu Pemimpin Freeport hingga Chevron, Bahas Investasi di RI

    (acd/acd)

  • Alasan Pengusaha Bersikeras Harga Batu Bara DMO Naik

    Alasan Pengusaha Bersikeras Harga Batu Bara DMO Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha bersikeras meminta agar harga batu bara untuk Domestic Market Obligation (DMO) naik.

    Hal ini merespons pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) yang memberi sinyal bahwa harga DMO tidak akan naik.

    Adapun, perusahaan tambang saat ini diwajibkan untuk memasok batu bara minimal 25% dari total produksi ke dalam negeri.  

    Harga batu bara DMO dipatok sebesar US$70 per metrik ton untuk ketenagalistrikan PT PLN (Persero) dan US$90 per metrik ton untuk bahan baku industri.

    Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan harga batu bara untuk DMO idealnya mengikuti harga pasar.

    “Kalau dari perspektif penambang tentu idealnya mengikuti harga pasar,” kata Hendra singkat kepada Bisnis, Jumat (7/2/2025).

    Berdasarkan data dari Bar Chart, harga batu bara kontrak Februari 2025 di ICE Newcastle turun 0,53% ke level US$111,90 per metrik ton. Sementara itu, harga batu bara kontrak Maret 2025 melemah 0,09% ke level US$115,40 per metrik ton.

    Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan wajar saja jika ada pengusaha minta harga DMO naik. Sebab, dalam hukum pasar pengusaha ingin menjual dengan harga tertinggi. 

    Kendati demikian, Tri menilai jika harga batu bara DMO naik, maka akan berdampak pada subsidi listrik dari PLN. Oleh karena itu, alih-alih menaikkan harga DMO, pihaknya akan mengkaji skema lain sebagai jalan tengah. 

    “Kalau harga DMO semua akan pengaruh juga ke subsidi dan lain sebagainya. Mungkin mekanisme kali ya, mekanisme seperti apa yang pas, sedang dilakukan pembahasan,” ujar Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

    Meskipun demikian, Tri tidak berbicara secara detil mengenai mekanisme yang tengah dibahas tersebut. Namun, saat ini Kementerian ESDM tengah mematangkan skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP).  

    “MIP Pokoknya itu kan satu paket harga untuk PLN yang pasang ke DMO. Sebetulnya mekanisme yang pas supaya seimbang atau balance gitu lah Karena untuk stripping ratio yang lebih dari 12, sudah minus kalau dijual ke PLN. Ini supaya pas adil itu seperti apa,” ucap Tri.

    MIP Sebagai Pilihan Tepat?

    Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menialai MIP pilihan yang tepat. Pasalnya, skema tersebut dinilai berkeadilan.

    Menurutnya, MIP juga tak akan mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta Biaya Pokok Produksi (BPP) tidak naik. 

    “Mengingat kondisi ekonomi saat ini, affordability/daya beli masyarakat cukup berat jika terjadi kenaikan harga listrik. Jadi jelas MIP sbg pilihan terbaik,” kata Singgih kepada Bisnis.

    Dia berpendapat jika harga DMO naik, malah akan memberatkan pemerintah. Apalagi, saat ini tengah ada penghematan anggaran di APBN.

    Singgih menyebut kenaikan harga batu bara untuk DMO jelas akan berpengaruh terhadap subsidi yang diberikan kepada PLN. 

    “Sehingga menurut saya selain MIP, justru langkah strategis lainnya adalah mengeluarkan Smelter dari DMO. Menjadi bias bila Smelter dikeluarkan dari DMO, mengingat harganya mengikuti harga pasar,” kata Singgih.

    Adapun, Kementerian ESDM tengah menggodok skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format MIP. Dalam menjalankan skema tersebut, Kementerian ESDM telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).  

    Dalam pelaksanaan skema pungut salur dana kompensasi batu bara (DKB) ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB.  

    Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

    Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

  • MIND ID perkuat cerita ekuitas Inalum untuk bekal IPO tahun depan

    MIND ID perkuat cerita ekuitas Inalum untuk bekal IPO tahun depan

    Kami menargetkan peningkatan kapasitas smelter aluminium hingga tiga kali lipat, mendekati 1 juta ton per tahun…,

    Jakarta (ANTARA) – MIND ID, BUMN holding industri pertambangan, memperkuat cerita ekuitas (equity story) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) lewat pengembangan proyek strategis sebagai sebagai bekal melantai di bursa saham pada 2026-2027.

    “MIND ID sedang menyusun equity story yang kuat untuk Inalum. Tapi, kami tidak ingin Initial Public Offering (IPO) Inalum sekadar melepas saham, tetapi juga membawa nilai tambah bagi investor dan industri nasional,” kata Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menyatakan, perseroan membuka peluang bagi investor untuk bergabung dalam pengembangan proyek strategis Inalum ke depan.

    Namun, MIND ID perlu memastikan bahwa Inalum memiliki kinerja yang solid serta prospek bisnis yang progresif sebelum memasuki pasar saham.

    Saat ini, Inalum fokus pada peningkatan kapasitas smelter aluminium dan pengembangan proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan smelter kedua.

    Kapasitas smelter Inalum di Kuala Tanjung saat ini mencapai 275 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan aluminium domestik diperkirakan mencapai 1,2 juta ton per tahun.

    “Kami menargetkan peningkatan kapasitas smelter aluminium hingga tiga kali lipat, mendekati 1 juta ton per tahun. Ini akan memenuhi kebutuhan domestik dan memperkuat posisi Inalum sebagai pemain utama di industri aluminium nasional dalam mendukung swasembada,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Dilo menjelaskan bahwa Inalum akan menjadi bagian integral dalam rantai pasok industri baterai dan kendaraan listrik nasional.

    Dilo pun meyakini strategi ekspansi INALUM ini juga mendukung program utama Pemerintah, yaitu hilirisasi dan juga Asta Cita Presiden Prabowo.

    “Kami melihat aluminium sebagai bahan baku penting bagi industri masa depan, termasuk baterai dan kendaraan listrik. Dengan memperkuat INALUM, kami juga memperkuat ekosistem hilirisasi MIND ID secara keseluruhan, sekaligus menciptakan optimisme bagi calon investor INALUM di masa depan,” tutur dia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR imbau industri domestik serap tembaga Freeport Gresik

    Komisi VII DPR imbau industri domestik serap tembaga Freeport Gresik

    Gresik, Jawa Timur (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengimbau industri domestik bisa menyerap katoda tembaga hasil produksi Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik, Jawa Timur.

    “Dengan produksi yang ada itu sebenarnya tidak terserap domestik 100 persen, masih banyak. Ini diapakan?” katanya dalam kunjungan Komisi VII DPR RI ke Smelter PTFI di KEK Gresik, Jawa Timur, Kamis.

    Imbauan Evita tersebut setelah mendapat laporan dari pihak PTFI bahwa industri dalam negeri ternyata masih belum siap untuk menyerap seluruh hasil produksi dari Smelter PTFI.

    Padahal fasilitas PTFI ini diperkirakan mampu memurnikan hingga 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan dari jumlah itu diproyeksikan dihasilkan sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak.

    Oleh sebab itu, selain mendorong industri domestik untuk menyerap, Komisi VII DPR RI turut mendorong pemerintah yang bertugas mengatur perindustrian untuk bisa membantu mencari jalan keluar bagi PTFI.

    Evita menegaskan Kementerian Perindustrian harus mulai memikirkan untuk membangun hilirisasi-hilirisasi lain yang memiliki hubungan dengan produk yang dihasilkan oleh Smelter PTFI.

    “Karena sayang kita sudah hilirisasi tapi tidak dilakukan penyerapan domestik, mau tidak mau kita ekspor lagi. Peningkatan hilirisasi ini jadi konsentrasi Komisi VII di departemen perindustrian,” ujarnya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank Mandiri salurkan kredit Rp185,2 triliun ke industri pengolahan

    Bank Mandiri salurkan kredit Rp185,2 triliun ke industri pengolahan

    kredit ini digunakan untuk membiayai pembangunan secara operasional smelter dan refinery mineral seperti nikel, emas, tembaga

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyalurkan kredit sebesar Rp185,2 triliun kepada industri pengolahan, termasuk hilirisasi mineral dan batubara (minerba), hingga akhir tahun 2024 atau tumbuh 14,3 persen secara year on year (yoy).

    “Secara khusus di hilirisasi minerba, (penyaluran kredit) meningkat 61,4 persen secara year on year. Di mana kredit ini digunakan untuk membiayai pembangunan secara operasional smelter dan refinery mineral seperti nikel, emas, tembaga dan logam mineral lainnya,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja Kuartal IV 2024 Bank Mandiri di Jakarta, Rabu.

    Dalam penyaluran kredit ini, Darmawan menekankan bahwa Bank Mandiri tetap mengedepankan manajemen risiko yang robust untuk pembiayaan ke sektor hilirisasi.

    Hal ini mengingat proyek yang dibiayai tersebut harus dipastikan telah beroperasi secara komersial dan memiliki kontrak kerja yang jelas.

    Bank Mandiri juga merancang mitigasi risiko secara spesifik yang embedded terhadap proyek tersebut. Darmawan mencontohkan hilirisasi mineral yang perlu dipastikan kecukupan dari suplai bahan baku serta availability dari produk off taker setelah perusahaan tersebut berproduksi.

    “Ke depan kami terus mendukung percepatan dan peningkatan dari program strategis pemerintah di hilirisasi ini yang akan terus memberikan dampak bagi perekonomian nasional secara signifikan, dengan terciptanya lapangan kerja yang semakin besar, peningkatan volume ekspor maupun juga memberikan penguatan daya saing industri nasional,” kata Darmawan.

    Secara konsolidasi, Bank Mandiri merealisasikan penyaluran kredit dengan total Rp1.670,55 triliun hingga akhir tahun 2024 atau naik 19,5 persen yoy.

    Penyaluran kredit di segmen korporasi tetap menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan mencapai 25,5 persen yoy menjadi Rp913,3 triliun pada akhir tahun 2024.

    Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo menyampaikan Bank Mandiri akan tetap mengukuhkan dominasi di industri perbankan dengan menjaga pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri yang didorong oleh segmen wholesale maupun ritel.

    Bank Mandiri, imbuh Sigit, juga menargetkan pertumbuhan pada sektor-sektor prospektif dan resilien sesuai dengan loan portfolio guideline internal perseroan seperti industri makanan, industri minuman, jasa kesehatan, telekomunikasi serta energi.

    Kualitas aset yang terjaga dengan baik menjadi prioritas Bank Mandiri. Dalam hal ini, perseroan akan terus memperkuat penerapan manajemen risiko seperti pendekatan yang lebih selektif serta memastikan diversifikasi yang lebih baik untuk mengurangi risiko konsentrasi.

    “Oleh karena itu, kami juga menerapkan atau menargetkan rasio NPL yang tetap terjaga stabil di tahun 2025 dan ini sangat penting untuk kami menjaga aset yang berkualitas sebagai komponen penting untuk menopang profitabilitas yang sustain ke depan,” kata Sigit.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPD RI mengakomodir saran hilirisasi minerba di Sulsel

    DPD RI mengakomodir saran hilirisasi minerba di Sulsel

    Makassar (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengakomodir berbagai saran sejumlah stakeholder terkait hilirisasi minerba di Sulawesi Selatan saat melakukan kunjungan kerja di daerah Makassar, Senin.

    Ketua Komite II DPD RI Andi Abdul Waris Halid menjelaskan kunjungan kerja ini dilakukan guna mengakomodir berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait hilirisasi minerba.

    “Kami mengundang seluruh stakeholders terkait agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan RUU ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah,” kata dia.

    Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perumusan kebijakan agar RUU ini dapat mengakomodir berbagai kepentingan, baik dari aspek investasi, perizinan, maupun dampak lingkungan.

    Abdul Waris juga menegaskan bahwa hilirisasi minerba harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan awal.

    Menurutnya, kebijakan ini harus mendorong investasi yang berorientasi jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

    Dalam pertemuan ini, Asisten II Setda Provinsi Sulsel, Ichsan Mustari, berharap, melalui kunjungan ini memberikan kesempatan bagi Sulsel untuk mengajukan berbagai masukan terkait kebijakan hilirisasi.

    Ia menekankan pentingnya desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan minerba agar pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi ekosistem industri pertambangan.

    “Kami berharap ada hilirisasi kewenangan yang lebih berpihak kepada daerah dalam pengelolaan minerba, sehingga aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih diperhatikan,” jelasnya.

    Kunjungan kerja Komite II DPD RI ini dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara. Turut hadir Pj Bupati Luwu, Pj Bupati Bantaeng, perwakilan Bupati Luwu Timur, serta pelaku usaha di sektor pertambangan dan hilirisasi minerba.

    Jufri Rahman dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan kerja ini sebagai momen penting untuk membahas kebijakan strategis dalam hilirisasi sektor pertambangan.

    Ia menekankan bahwa Sulsel memiliki potensi besar dalam sektor minerba yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Melalui RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, kami berharap regulasi yang dihasilkan mampu mendorong investasi sektor hilir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan nasional,” ujar Jufri Rahman.

    Menurut Jufri Rahman, hilirisasi harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah dengan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari tambang, smelter, hingga manufaktur.

    Ia juga menyoroti perlunya Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan ketersediaan bahan baku dalam negeri, terutama untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik.

    Salah satu pelaku usaha Pertambangan yang hadir, Direktur Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP)bLily Dewi Candinegara, menyampaikan keberhasilan hilirisasi di Kabupaten Bantaeng sebagai contoh nyata dampak positif kebijakan ini. Ia menyebut bahwa dengan adanya industri hilir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantaeng mengalami peningkatan signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 10 persen pada tahun 2023, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

    “Ini menjadi bukti bahwa hilirisasi dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat diterapkan di wilayah lain,” katanya.

    Untuk diketahui, peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pertambangan juga menjadi perhatian Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry. Di beberapa kesempatan, ia menyampaikan bahwa Sulsel sangat terbuka terhadap investor yang ingin berinvestasi di Sulsel, termasuk di sektor pertambangan.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nikel Berpotensi Masuk Bursa Berjangka RI, Harga Acuan Siap Dibentuk

    Nikel Berpotensi Masuk Bursa Berjangka RI, Harga Acuan Siap Dibentuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah mendorong nikel sebagai subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia. Bappebti pun siap membentuk harga acuan nikel untuk mengoptimalkan perdagangan nikel yang juga merupakan komoditas unggulan Indonesia.

    Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, Bappebti terus berupaya memperkuat perdagangan nikel melalui bursa berjangka di Indonesia. Menurutnya, sebagai produsen sekaligus pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia harus mengoptimalkan perdagangan nikel untuk meningkatkan pendapatan negara.

    “Saat ini, harga nikel masih mengacu pada bursa luar negeri sehingga diperlukan harga referensi sendiri. Salah satu instrumen untuk mewujudkannya adalah melalui Perdagangan Berjangka Komoditi [PBK]. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi, penguatan pasar dalam negeri, peningkatan pasar ekspor, serta menumbuhkan lebih banyak pelaku usaha,” kata Tirta, dikutip dari siaran pers, Senin (3/2/2025).

    Tirta menambahkan, nikel sangat berpotensi menjadi subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pembentukan referensi harga nikel di pasar nasional dan global sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

    “Awalnya, nikel banyak digunakan sebagai bahan baku baja tahan karat. Namun, seiring perkembangan teknologi, penggunaannya semakin luas, terutama dalam industri baterai kendaraan listrik. Dari sisi harga, nikel tergolong komoditas dengan tingkat fluktuasi tinggi. Oleh karena itu, nikel ideal untuk diperdagangkan di bursa berjangka,” imbuh Tirta.

    Berdasarkan data United States Geological Survey, produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta ton dari total 3,6 juta ton produksi nikel dunia pada 2023. Hal tersebut menunjukkan produksi nikel Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Adapu ndaerah penghasil nikel Indonesia sebagian besar tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Indonesia merupakan eksportir nikel terbesar di dunia. Sementara itu,negara tujuan utama ekspor nikel Indonesia adalah China, Jepang, Norwegia, Belanda, dan Korea Selatan.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, selain potensi yang besar, berbagai tantangan dalam perdagangan tetap harus menjadi perhatian bersama. Menurut Meidy, Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar dunia sudah seharusnya bisa menjadi salah satu penentu harga nikel.

    “Indonesia sudah memiliki harga patokan mineral [HPM] nikel. Hal ini telah diatur Peraturan Menteri [Permen] Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Namun, harga bijih nikel Indonesia melalui HPM memiliki perbedaan sekitar 40% dibandingkan harga internasional,”ujar Meidy.

    Meidy mengutarakan, rata-rata HPM untuk bijih nikel dengan kadar 1,8% hanya sebesar US$36/mt pada 2024. Sementara itu, rata-rata harga internasionalnya adalah sebesar US$63/mt pada periode yang sama. Lebih lanjut, kesenjangan (gap) harga bijih nikel melalui HPM dibandingkan dengan harga internasional secara keseluruhan mencapai US$6,36 miliar sepanjang 2024.

    Di sisi lain, nilai ekspor produk turunan nikel (matte, MHP, NPI, cathode, nikel sulfat) pada Januari—November 2024 sebesar US$ 20,28miliar.

    ”Salah satu tantangan perdagangan nikel global saat ini adalah industri yang mengharuskan penerapan kerangka lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Pada 2027, Uni Eropa mewajibkan setiap baterai yang masuk ke Uni Eropa memiliki paspor baterai yang salah satu parameter penilaiannya adalah ESG. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama dalamupayamemperluas ekspor nikel ke pasar global,” jelas Meidy.

    Meidy menambahkan, saat ini, Indonesia memiliki 395 izin usaha penambangan (IUP) nikel dengan pabrik olahan nikel untuk pirometalurgi sebanyak 49 perusahaandan hidrometalurgi sejumlah enam perusahaan. Adapun, perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi pembangunan pabrik peleburan (smelter) nikel berjumlah 40 perusahaan.

    Bagi Meidy, langkah untuk menjadikan nikel sebagai subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem perdagangan nikel nasional.

    “Seiringdengan berkembangnya industri nikel di Indonesia dan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional, PBK nikel diharapkan memberikan dampak positif dalam empat aspek. Keempat aspek tersebut yaitu, transparansi harga,transaksi melalui perbankan Indonesia, identifikasi proses bisnis, dan manajemen risiko harga,” kata Meidy.