Xcloud.id

Produk: smelter

  • Usai Kebakaran, Smelter Freeport Beroperasi Lagi Mulai Juni 2025

    Usai Kebakaran, Smelter Freeport Beroperasi Lagi Mulai Juni 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) telah berkomitmen akan merampungkan perbaikan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) tembaga terbarunya pada Juni 2025 mendatang. Hal itu disebabkan kejadian kebakaran pada smelter tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur pada Oktober 2024 lalu.

    “Alhamdulillah kemarin kita sudah memutuskan dengan jalan tengah bahwa pabrik itu akan selesai di bulan Juni (2025) dan Freeport sudah membuat pernyataan dan laporan dari polisi maupun dari asuransi juga sudah ada,” kata Bahlil dikutip Kamis (20/2/2025).

    Bahlil juga menyebut pemerintah akan kembali menerbitkan surat izin eskpor tembaga mentah untuk Freeport usai tertahan sejak Desember lalu. Menurut Bahlil, keputusan tersebut merupakan hasil persetujuan dari rapat terbatas (Ratas) yang digelar Prabowo pada awal minggu ini bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto dan juga kementerian terkait.

    “Kemarin kita sudah melakukan ratas dipimpin oleh bapak presiden dan kemudian kita mencari alternatif win-win. Win-win-nya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport tetap berjalan,” ucap Bahlil.

    Dia menjelaskan, alasan pemerintah mengizinkan eskpor tembaga kendati sebelumnya sudah ada aturan soal pembatasan ekspor tembaga mentah adalah pendapatan Freeport yang menurun. Ia menyebut bagaimana pun 50% saham Freeport merupakan milik negara.

    Dengan kata lain, apabila pendapatan Freeport menurun maka penerimaan negara juga berkurang. Selain itu, Bahlil mengatakan ada ribuan karyawan yang berpotensi dirumahkan jika Freeport tak kunjung bisa ekspor.

    “Karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan,” tuturnya.

    Meski demikian, pemerintah tetap memberikan sanksi kepada Freeport karena masih mengekspor tembaga kendati jatah ekspornya telah habis pada 2024. “Sanksinya adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil Lahadalia.

    Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023, izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia sudah selesai pada 31 Desember 2024 lalu. Dengan keputusan tersebut mereka tak bisa lagi mengekspor bahan mentah tembaga di tahun ini.

    Namun, pada saat bersamaan, Freeport mengalami kebakaran di smelter mereka. Hal itu membuatnya tak bisa mengolah atau menghilirisasi konsentrat. Di sisi lain, penyimpanan konsentrat juga mengalami over kapasitas sementara izin tak kunjung keluar. Kondisi ini membuat Freeport harus mengurangi produksi mereka dan secara otomatis menurunkan pendapatan yang berimbas pada penerimaan negara sekaligus para pekerja di sana.  
     

  • Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga, tapi Pajaknya Naik

    Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga, tapi Pajaknya Naik

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bakal mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengekspor kembali konsentrat tembaga secara bertahap. Relaksasi izin ekspor bagi Freeport sebelumnya telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Sebagai informasi, smelter Freeport di Gresik mengalami kebakaran pada Oktober 2024. Kondisi itu membuat perusahaan tak bisa mengolah hasil tambangnya dan menyebabkan adanya penumpukan tembaga di gudang Freeport.

    Meski begitu Bahlil menyebut Freeport akan terkena sanksi kendati mendapat restu ekspor. Sanksi yang dimaksud adalah biaya ekspor yang lebih besar dari sebelumnya.

    “Sanksinya kita memberikan, sanksinya adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” tegas Bahlil di Shangri-La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Bahlil menambahkan, pemerintah sudah melakukan rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas nasib Freeport, khususnya menyangkut insiden kebakaran. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta persoalan tersebut segera diatasi.

    “Namun ketika smelter mereka sudah jadi semua, dan kemudian terjadi kebakaran di smelternya, khususnya di bagian pabrik asam sulfatnya, Menko perekonomian Pak Airlangga pernah memimpin rapat langsung untuk rapat berkoordinasi dengan menteri-menteri teknis untuk menyelesaikan masalah ini,” tutur Bahlil.

    Isu ini juga sudah dirapatkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut solusi yang diutamakan adalah memastikan produksi Freeport tetap berjalan demi mencegah PHK, serta menekan potensi kerugian bagi pemerintah. Apalagi 51% saham Freeport dikuasai pemerintah Indonesia.

    “Kemarin kita sudah lakukan ratas dipimpin oleh Bapak Presiden Dan kemudian kita mencari alternatif win-win. Win-win-nya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport tetap berjalan. Karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan. Dan yang kedua adalah potensi untuk kemudian pendapatan Freeport dan negara juga akan menjadi loss,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Bos Freeport Sebut Total Kerusakan Akibat Kebakaran Smelter Capai 100 Juta Dolar AS

    Bos Freeport Sebut Total Kerusakan Akibat Kebakaran Smelter Capai 100 Juta Dolar AS

    JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan total kerusakan akibat kebakaran pada fasilitas smelter di Gresik Jawa Timur mencapai 100 juta Dolar AS. Adapun kerusakan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh asuransi setelah dinyatakan sebagai kejadian kahar atau force majeur.

    “Total biaya kerusakan 100 juta dolar AS dan sepenuhnya ditanggung pihak asuransi dan surat asuransi sudah diterbitkan Desember lalu. Sudah kami sampaikan ke pemerintah melalui Kementerian ESDM,” uajrnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu, 19 Februari.

    Tony melanjutkan, pihaknya menargetkan proses perbaikan baru akan selesai pada Juni 2025. Saat ini pihaknya telah mendatangkan sejumlah peralatan baru sehingga perbaikan smelter bisa berjalan dengan lancar.

    “Minggu lalu sudah tiba 3 Boeing 737 cargo yang memuat peralatan dan tiba di Surabaya (dengan berat) 30 ton lebih. Ada pesawat Antonov yang kami sewa juga, tiba disurabaya bawa peralatan,” beber Tony..

    Rencananya proses commissioning dan precommissioning dari fasilitas ini baru  akan dimulai pada pertengahan Maret hingga minggu ke-3 bulan Juni.

    “Kami yakin bisa selesai di minggu ke 3 Juni dan mulai ramp up minggu ke 4 Juni dengan kapasitas 40 persen, Agustus 50 persen, September 60 persen, Oktober 70 persen, November 80 persen, baru 100 persen Desember,” ucap Tony.

    Lebih jauh Tony melanjutkan, kebakaran ini kemudian menyebabkan terhentinya kegiatan produksi di smelter yang baru diresmikan ini. Dengan penyetopan kegiatan produksi tersbeut, lanjut Tony, konsentrat tembaga yang diproduksi di Papua hanya bisa diolah sebanyak 40 persen di PT Smelting Gresik dan sisanya tidak dimanfaatkan atau menjadi idle.

    “Jumlahnya bisa mencapai 1,5 juta ton konsnetrat yang tidak bisa diproses di PT Smelting. Kalau kita nilai dengan harga sekarang, nilainya bisa lebih dari 5 miliar dolar,” beber Tony.

    Tony melanjutkan, potensi penerimaan negara berkurang sebesar 4 miliar dolar atau setara dengan Rp65 triliun dengan rincian dividen sebesar 1,7 miliar dolar AS atau Rp28 tiliun, pajak sebesar 1,6 miliar dolar AS atau senilai Rp26 triliun, bea keluar ekspor sebesar 0,4 miliar atau Rp6,5 triliun dan royalti sebesar 0,3 miliar dolar AS atau Rp4,5 triliun.

    Adapun dampak terhadap daerah jika tidak melakukan ekspor konsentrat tembaga, kata Tony, antara lain pengurangan pendapatan daerah di tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp5,6 triliun dengan rincian Provinsi Papua Tengah sebesar Rp1,3 triliun, Kabupaten Mimika sebesar Rp2,3 triliun dan kabupaten lain di Papua Tengah sebesar Rp2 triliun.

    Terakhir, potensi berkurangnya alokasi dana kemitraan PTFI untuk program pengembangan masyarakat sebesar 60 juta dolar AS atau Rp960 miliar di tahun 2025.

    “Sesuai dengan IUPK PTFI, konsentrat dapat diekspor apabila terjadi keadaan kahar namun perlu penyesuaian Permen ESDM untuk mengatur ekspor tersebut karena keadaan kahar ini,” tandas Tony.

  • Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga Bertahap, Tapi Pajaknya Naik

    Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga Bertahap, Tapi Pajaknya Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) berupa naiknya nilai pajak ekspor. Hal ini berkaitan dengan relksasi ekspor konsentrat tembaga yang sejatinya berakhir di 31 Desember 2024.

    Sebagaimana diketahui, Freeport Indonesia seharusnya tidak bisa lagi melakukan ekspor konsentrat, dengan beroperasi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur.

    Namun sayangnya, smelter tembaga yang mengolah konsentrat menjadi katoda tembaga itu mengalami insiden kebakaran, yang berakibat pada berhentinya produksi.

    Atas insiden itu, Bahlil menyebutkan, pihaknya akan memberikan ruang untuk mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga dengan syarat naiknya pajak ekspor.

    “Sanksinya kita memberikan adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayarkan negara lebih besar daripada sebelumnya. (Pemberian sanksi) baru diputuskan Februari (2025) ini,” katanya saat ditemui di sela acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Pemerintah bersama dengan pihak Freeport Indonesia juga sudah melakukan pembahsan perihal relaksasi ekspor konsentrat tembaga ini. Dengan catatan, smelter konsentrat di Gresik sudah bisa berjalan pada Juni 2025 ini.

    “Freeport sudah membuat pernyataan dan laporan dari polisi maupun dari asuransi juga sudah ada dan secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk melakukan ekspor konsentrat,” tegas Bahlil.

    Pertimbangan relaksasi ekspor konsetrat ini, kata Bahlil, karena Freeport yang 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah ini berkontribusi besar dalam pendapatan negara.

    Sehingga, ada potensial kehilangan pendapatan negara bila PTFI tidak melakukan produksi tembaga dan tak bisa diekspor.

    Ditambah, ada potensi ribuan karyawan yang dirumahkan imbas dari belum bisa berjalannya smelter tembaga terbaru PTFI itu.

    “(Solusi) win-winnya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport kita berjalan karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan. Dan yang kedua adalah potensi untuk kemudian pendapatan Freeport dan negara juga akan menjadi loss. Tapi di sisi lain, bagi saya sebagai Menteri ESDM adalah bagaimana memastikan agar pabrik itu segera berjalan,” bebernya.

    (pgr/pgr)

  • Nggak Cuma Freeport, Amman Mineral Juga Minta Izin Ekspor Konsentrat

    Nggak Cuma Freeport, Amman Mineral Juga Minta Izin Ekspor Konsentrat

    Jakarta –

    PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) meminta fleksibilitas ekspor konsentrat tembaga hingga Desember 2025 ini. Permintaan ini diajukan seiring proses commissioning smelter yang berjalan lebih lambat dari rencana, sehingga ada sisa konsentrat yang idle alias belum bisa diolah.

    Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau mengatakan saat ini kapasitas operasional smelter yang dibangun oleh anak usahanya, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), baru mencapai sekitar 48%.

    Dalam hal ini ia menyebut fasilitas smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), ini total memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

    Selain itu, smelter yang memulai proses commissioning sejak Juni 2024 ini juga mampu menghasilkan produk sampingan seperti 830.000 ton asam sulfat, 18 ton emas batangan, 55 ton perak, dan 77 ton selenium.

    “Semenjak Juni 2024 commissioning sudah berjalan. Proses commissioning berjalan lambat karena kami melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan,” kata Rachmat dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2).

    Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan kehati-hatian perusahaan dalam mengoperasikan smelter ini dikarenakan kompleksitas teknologi yang digunakan. Selain itu pihaknya juga masih belum handal dalam menggunakan teknologi ini sehingga rawan terjadi kendala.

    “Jadi kami memakai teknologi double-bash dari Yanggu, China. Kemudian kita combine dengan beberapa teknologi provider. Di sana juga ada Merin, dan juga Metsun, atau Ototec,” terang Rachmat.

    “Karena ini adalah teknologi yang baru yang memang sangat berbeda dengan kemampuan kami sebagai penambang. Saat ini operasi smelter ada pada kisaran sekitar 48%,” ucapnya lagi.

    Akibatnya sekitar 200 ribu ton konsentrat tembaga milik perusahaan belum bisa diolah dan hanya tersimpan di dalam gudang alias menjadi idle.

    “Saat ini bisa saya sampaikan juga bahwa kami ada inventory sekitar 200 ribu ton konsentrat yang sebenarnya bisa dijual kalau memang diizinkan untuk ekspor dan bisa dimaksimalkan juga untuk pendapatan negara,” kata Rachmat.

    Menurut Rachmat, dengan kapasitas operasi yang masih di bawah target, Amman menilai relaksasi ekspor konsentrat akan membantu menjaga produksi dan operasional perusahaan.

    Sebab pemerintah dapat memberikan izin ekspor bagi beberapa perusahaan tambang yang smelternya belum mencapai target operasi penuh hingga Desember 2024 kemarin akibat kondisi kahar, seperti PT Freeport Indonesia yang salah satu fasilitasnya sempat mengalami kebakaran.

    “Namun demikian yang tadi saya sampaikan, saat ini kapasitas kami masih di sekitar 48%. Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor (konsentrat) mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” papar Rachmat.

    “Harapan kami progres commissioning dan start up bisa berjalan dengan baik dan cepat sehingga produk kami bisa diserap,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Tok! Pemerintah Naikkan Tarif Bea Keluar Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

    Tok! Pemerintah Naikkan Tarif Bea Keluar Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa PT Freeport Indonesia akan kembali mendapatkan izin untuk ekspor konsentrat tembaga. Kendati demikian, terdapat kenaikkan tarif ekspor.

    Bahlil mengakui bahwa notabenenya izin ekspor konsentrat tembaga berakhir pada Desember 2024. Kendati demikian, terjadi insiden kebakaran smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur. 

    Alhasil, produksi Freeport terancam tidak jalan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan kembali memberi izin ekspor konsentrat tembaga ke Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi.

    “Jadi, dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil usai acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menjelaskan keputusan pemberian kembali izin tersebut diambil usai sejumlah menteri melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/2/2025).

    Mantan Kepala BKPM itu mengklaim pemerintah coba mengambil jalan tengah. Dia mengaku tidak ingin puluhan ribu karyawan Freeport dirumahkan dan pendapatan negara berkurang apabila produksinya tidak berjalan.

    “Secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk [Freeport] melakukan ekspor konsentrat,” ungkapnya.

    Bahlil menjelaskan pabrik smelter Freeport akan kembali bisa beroperasi pada Juni 2025. Kendati demikian, dia belum bisa memastikan izin ekspor konsentrat itu berlaku sampai Juni saja karena pabrik smelter hanya bisa beroperasi maksimal 60%.

    Sebelumnya, target penerimaan dari pungutan bea keluar turun drastis pada tahun ini usai adanya larangan ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025.

    Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai M. Aflah Farobi menyebut selama ini bea keluar dari ekspor konsentrat tembaga sangat besar. Tercatat, penerimaan dari bea keluar mencapai Rp20,8 triliun sepanjang 2024.

    Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari pungutan ekspor konsentrat tembaga sekitar Rp11 triliun. Sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sekitar Rp9,6 triliun.

    Usai adanya larangan ekspor konsentrat tembaga, Bea Cukai akan kehilangan sumber penerimaan terbesar. Oleh sebab itu, Aflah menjelaskan target penerimaan dari bea keluar menurun cukup drastis pada 2025.

    “2025, pemerintah ditargetkan untuk bea keluar itu hanya Rp4,5 triliun. Nah, ini tentunya ya sumbernya hanya dari sawit,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

    Oleh sebab itu, jika pemerintah kembali mengizinkan ekspor konsentrat tembaga maka potensi penerimaan dari bea keluar akan lebih tinggi daripada yang sudah ditargetkan.

  • 7 Proyek Smelter Bauksit RI Masih Mandek, Ini Biang Keroknya

    7 Proyek Smelter Bauksit RI Masih Mandek, Ini Biang Keroknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan biang kerok yang mengakibatkan rencana pembangunan proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit di Indonesia jalan di tempat.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan, sebanyak tujuh proyek smelter bauksit di Indonesia hingga kini belum mempunyai progres yang signifikan.

    Dia menyebut, ini terjadi lantaran mayoritas pelaku usaha menemui kendala dalam proses pencarian investor untuk mendanai proyek tersebut.

    “Nah untuk bauksit ini dari tujuh smelter yang direncanakan keseluruhan ini belum terbangun Bapak-Ibu sekalian. Dengan mayoritas kendala masih proses pencarian investor untuk pendanaan,” ungkap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Ia lantas memerinci tujuh smelter bauksit yang dimaksud, antara lain sebagai berikut:

    1. PT Dinamika Sejahtera Mandiri yang berlokasi di Sanggau, Kalimantan Barat. Dengan kapasitas input 5,2 juta ton per tahun dan output 2 juta ton. Proyek ini baru mencapai progres 58,55% dan masih mencari investor untuk pendanaan.

    2. PT Laman Mining di Ketapang, Kalimantan Barat. Kapasitas input 2,85 juta ton per tahun dan output 1 juta ton SGA, namun progresnya baru 32,39% karena masih mencari investor untuk pendanaan.

    3. PT Kalbar Bumi Perkasa di Sanggau, yang semula menargetkan kapasitas output 1,5 juta ton SGA dari kapasitas input 4,2 juta ton. Proyek ini terkendala lantaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut.

    4. PT Parenggean Makmur Sejahtera di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah target kapasitas input 3 juta ton CGA dan kapasitas input 986.215 ton. Kendala proses pencarian investor.

    5. PT Persada Pratama Cemerlang, Sanggau Kalbar, kapasitas input 2,5 juta ton SGA dan kapasitas output 1 juta ton. Kendala proses pencarian investor.

    6. PT Quality Sukses Sejahtera di Pontianak Kalimantan Bara kapasitas input 3,5 juta ton SGA dan kapasitas output 1,5 juta ton. Kendala proses pencarian investor.

    7. PT Sumber Bumi Marau di Ketapang Kalimantan Barat kapasitas input 2,6 juta ton SGA dan kapasitas output 1 juta ton. Kendala juga masih pada proses pencarian investor.

    (wia)

  • Bos Freeport Ungkap Biaya Kerusakan Kebakaran Smelter Capai Rp2,12 Triliun

    Bos Freeport Ungkap Biaya Kerusakan Kebakaran Smelter Capai Rp2,12 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan estimasi biaya kerusakan dari terbakarnya fasilitas pada smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur mencapai US$130 juta atau setara Rp2,12 triliun (asumsi kurs Rp16.368 per dolar AS).

    Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025). Tony mengatakan, seluruh biaya kerusakan smelter Freeport ditanggung pihak asuransi.

    “Sepenuhnya ditanggung pihak asuransi dan surat asuransi sudah diterbitkan Desember [2024] lalu sudah kami sampaikan ke pemerintah melalui Kementerian ESDM,” ucap Tony.

    Adapun, kebakaran smelter yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur terjadi pada Oktober 2024.

    Lebih terperinci, Tony mengatakan, kebakaran terjadi pada fasilitas Common Gas Cleaning Plant (CGCP) dan mengakibatkan kerusakan parah di West Electro-Static Precipitation vessels, ducting, valves, instalasi kelistrikan, dan instrumentasi.

    Dia menyebut, dari 3.500 item, 30% rusak dan perlu diganti. Sementara itu, 70% sisanya dapat diperbaiki atau digunakan kembali.

    Tony pun menargetkan perbaikan smelter bisa rampung pada Juni 2025 mendatang. Selain itu, kapasitas produksi bisa mencapai 100% pada Desember 2025.

    “Kami yakin bisa selesai di Minggu ketiga Juni dan mulai rampung Minggu keempat Juni dengan kapasitas [produksi] 40%, Agustus 50%, September 60%, Oktober 70%, November 80%, baru 100% Desember,” katanya.

    Lebih lanjut, Tony mengatakan, terbakarnya smelter membuat pihaknya mengajukan relaksasi ekspor konsentrat tembaga. Adapun, izin ekspor konsentrat tembaga PTFI telah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    Tony menuturkan, belum terealisasinya izin ekspor seiring terbakarnya smelter, membuat stok konsentrat tembaga menumpuk di gudang penyimpanan Amamapare, Mimika, Papua. Selain itu, perusahan juga telah menurunkan produksi konsentratnya sebesar 40%.

    Menurutnya, jumlah konsentrat tembaga itu mencapai 1,5 juta ton. Tony mengeklaim jika seluruh konsentrat tembaga itu bisa diekspor, negara bisa mendapat penerimaan dari dividen, pajak, bea keluar, dan royalti senilai US$4 miliar atau sekitar Rp65 triliun.

    “Kalau kita nilai dengan harga sekarang, nilainya bisa lebih dari US$5 miliar. Di mana US$5 miliar dolar itu berupa bea keluar, royalti, dividen, pajak perseroan badan akan bisa mencapai US$4 miliar atau Rp65 triliun,” kata Tony.

  • ESDM Buka Hasil Investigasi Kebakaran Smelter Freeport

    ESDM Buka Hasil Investigasi Kebakaran Smelter Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan hasil investigasi kejadian terbakarnya smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur.

    Adapun, peristiwa kebakaran itu terjadi pada Oktober 2024 dan menyebabkan operasional smelter Freeport dihentikan sementara. Kebakaran terjadi di pabrik asam sulfat, yang merupakan area vital untuk proses peleburan tembaga.

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan, dampak dari kejadian itu membuat seluruh komponen material WESP mengalami kerusakan berat dan tidak dapat dioperasikan.

    Menurut hasil pengumpulan fakta, kata Tri, terdapat saksi langsung dan tidak langsung serta keterangan mendukung adanya kejadian tersebut.

    “Dan fakta lain, di mana terdapat indikasi adanya hotspot dan gangguan teknis pada alat sebelum pemadaman terjadi,” ucap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Tri menyebut, berdasarkan kesimpulan tim sesuai kriteria ditetapkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, kejadian tersebut dikategorikan sebagai ‘kejadian yang berbahaya’.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan, dari hasil pengumpulan fakta lapangan tim Ditjen Minerba, pihaknya memberikan delapan tindakan koreksi untuk PTFI.

    Pertama, melakukan analisa kebutuhan pemasangan pengatur suhu atau detektor panas di dalam WESP serta kamera pemantau di area USP.

    Kedua, penjadwalan start-up feeding yang tepat sehingga kecukupan pengawas teknis dan pengawas operasional untuk semua peralatan yang dilakukan commissioning.

    Ketiga, melakukan analisa kebutuhan pemasangan sarana pemadam api otomatis di area WESP. Keempat, membuat perangkat rangkaian instrumen agar troubleshooting apabila terjadi kondisi darurat dapat dilakukan dengan mudah, tangkas, dan cepat.

    Kelima, memasang alarm indikasi kondisi darurat di area control room dan tombol aktivasi kondisi darurat di lapangan bersama hasil assessment. 

    Keenam, mencari tahu dan menerapkan referensi HAZOP sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan lain dengan teknologi dan kegiatan operasional pengolahan yang relatif sama.

    Ketujuh, melakukan assessment yang lebih mendalam terkait manajemen risiko secara internal dan eksternal berdasarkan hasil Labfor dan Polda Jawa Timur untuk mendapatkan akar penyebab kejadian sehingga peristiwa yang sama tidak terulang kembali.

    Kedelapan, melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur terhadap pengelolaan sistem manajemen keselamatan yang diterapkan dalam era transisi sehingga implementasi keselamatan terintegrasi dan terkoneksi dengan tepat sasaran.

  • Freeport Tunggu Lampu Hijau Pemerintah buat Ekspor 1,3 Juta Ton Konsentrat

    Freeport Tunggu Lampu Hijau Pemerintah buat Ekspor 1,3 Juta Ton Konsentrat

    Jakarta –

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas optimistis mendapatkan izin ekspor konsentrat tembaga dari pemerintah dalam waktu dekat. PTFI menargetkan dapat mengekspor 1,3 juta ton konsentrat tembaga tahun ini.

    “Diharapkan bisa mencapai 1,3 juta ton sampai dengan bulan Desember, diharapkan,” kata Tony saat ditemui di Hotel St. Regist, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

    Tony menambahkan, nilai ekspor 1,3 juta ton konsentrat tembaga tersebut diperkirakan US$ 5 miliar. Dari hasil tersebut, kata Tony negara mendapatkan bagian US$ 4 miliar.

    “Untuk Indonesia Maju itu nilai ekspornya kira-kira US$ 5 miliar, dan bagian negara US$ 4 miliar,” katanya.

    Terkait dengan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga yang telah berakhir pada 31 Desember 2024, Tony mengatakan, pihaknya saat ini melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk dapat segera mengeluarkan izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga.

    Pasalnya kata Tony, perusahaan juga menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh pemerintah, termasuk hasil investigasi kebakaran yang sebelumnya terjadi di fasilitas Smelter Freeport di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

    “Ya mudah-mudahan lah (izin keluar akhir bulan ini), kami sih yakin akan bisa diberikan, tapi masih terus dalam proses lah,” katanya.

    Lihat juga Video ‘Jokowi Ungkap Penambahan Saham 10% di Freeport Masih Negosiasi’:

    (ara/ara)