Produk: smelter

  • Bakal Diresmikan Prabowo, Pabrik Emas Freeport Ini Diklaim Jadi yang Pertama dan Terbesar di Dunia – Halaman all

    Bakal Diresmikan Prabowo, Pabrik Emas Freeport Ini Diklaim Jadi yang Pertama dan Terbesar di Dunia – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik Precious Metal Refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia

    Tayang: Senin, 17 Maret 2025 10:42 WIB

    Dahlan Dahi/Tribunnews.com

    SMELTER FREEPORT – Smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Pada Februari 2025, smelter ini perdana mengirim emas batangan ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dengan jumlah sebanyak 125 kilogram atau senilai Rp 207 miliar dengan kadar kemurnian 99,99 persen. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik Precious Metal Refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia pada Senin (17/3/2025) ini di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebut pabrik ini merupakan fasilitas pemurnian lumpur anoda yang menggunakan proses hydrometallurgy terbesar di dunia.

    “PMR ini juga merupakan fasilitas pemurnian emas modern pertama di dunia yang terintegrasi dari hulu (pertambangan dan pengolahan) ke hilir (pemurnian),” katanya dalam keterangan tertulis.

    “Hal ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses hilirisasi di negeri ini,” ujar Yusuf.

    Smelter PTFI ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton. Katoda tembaga yang dapat dihasilkan per tahunnya mencapai 600 ribu – 700 ribu ton.

    Fasilitas ini memiliki kapasitas pemurnian sekitar 50 ton emas dan 200 ton perak per tahun serta Platinum Group metals, yaitu 30 kg platinum dan 375 kg Paladium.

    Pada Februari 2025, smelter ini perdana mengirim emas batangan ke PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dengan jumlah sebanyak 125 kilogram atau senilai Rp 207 miliar dengan kadar kemurnian 99,99 persen.

    Pengiriman itu merupakan tindak lanjut dari perjanjian jual belli emas dengan kadar kemurnian 99,99 persen pada November 2024 antara Freeport dan ANTAM.

    Dalam perjanjian bisnis tersebut, ANTAM akan membeli sebanyak 30 ton emas batangan per tahun dengan kemurnian 99,99 persen dari Freeport.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • IMA dan FINI Tolak Kenaikan Royalti Minerba, Sebut Bebani Investasi Smelter

    IMA dan FINI Tolak Kenaikan Royalti Minerba, Sebut Bebani Investasi Smelter

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR, – Para pelaku industri mineral dan batu bara (minerba) mengusulkan kepada pemerintah agar menunda pemberlakuan kenaikan tarif royalti.

    Mereka khawatir kebijakan ini akan berdampak negatif pada iklim investasi, daya saing minerba, serta keberlanjutan program hilirisasi yang tengah berjalan.

    Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau, menegaskan bahwa kenaikan royalti akan membebani perusahaan tambang karena mereka sudah menghadapi berbagai kenaikan biaya, seperti:

    Biaya operasional yang meningkat, termasuk kenaikan harga biosolar

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12%

    Kewajiban retensi hasil ekspor 100% selama 12 bulan, yang berdampak pada meningkatnya utang dan bunga

    “Saat ini industri minerba sedang berinvestasi besar dalam pembangunan smelter. Smelter baru akan mulai berproduksi dalam 2-3 tahun ke depan, jadi jangan dibebani kenaikan royalti yang memperberat arus kas,” ujar Rachmat dalam keterangannya, Jumat 14 Maret 2025.

    Harga Nikel Jatuh, FINI Juga Minta Kenaikan Royalti Ditunda

    Sejalan dengan IMA, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) juga meminta pemerintah untuk menunda kenaikan royalti nikel.

    Ketua Umum FINI, Alexander Barus, menyoroti anjloknya harga nikel di pasar internasional yang kini berada di titik terendah sejak 2020.

    Selain itu, industri nikel juga menghadapi tekanan dari perang dagang China-AS yang semakin memperumit situasi.

    “Penundaan kenaikan royalti akan menjadi insentif penting agar industri nikel tetap bertahan dan berdaya saing di tengah ketidakpastian global,” kata Alexander.

    Menurut FINI, jika industri nikel tetap sehat, maka akan ada multiplier effect yang menguntungkan, seperti:

    Menjaga daya saing produk hilirisasi nikel Indonesia

    Memastikan iklim investasi tetap kondusif

    Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara maksimal

    “Kami siap berdiskusi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar industri nikel tetap eksis dan mampu bersaing di pasar global,” tambahnya.

  • Laba Melesat, Komisi VI DPR Harap Kelanjutan Inisiatif Strategis Inalum – Halaman all

    Laba Melesat, Komisi VI DPR Harap Kelanjutan Inisiatif Strategis Inalum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mendukung anggota holding MIND ID, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), untuk menjalankan rencana-rencana strategisnya guna mampu memberi dampak dan kontribusi yang lebih besar bagi negara.

    Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim menyampaikan bahwa Inalum memiliki roadmap pengembangan bisnis yang tergolong matang. Realisasi kinerja perusahaan pada 2024 juga tercapai dengan sangat baik, yang membuktikan bahwa eksekusi dari perencanaan berjalan dengan sangat baik.

    “Kami apresiasi untuk Inalum, roadmap-nya jelas, timeline-nya jelas, dan dipimpin oleh pemimpin muda. Kami berharap bisa menularkan ke perusahaan lainnya dan semoga bisa tercapai program-programnya serta menjadi perusahaan yang lebih baik,” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Abdul Hakim Bafagih menyampaikan pencapaian kinerja keuangan Inalum sudah tercapai sesuai rencana. Dirinya pun mendukung Inalum untuk dapat melantai di pasar modal agar mampu melakukan ekspansi operasional yang lebih kuat lagi.

    “Semoga bisa menjadi contoh bagi anggota holding lainnya, kecil tapi sehat dan lancar untuk rencana IPO 2026. Kami berharap dapat dijelaskan program jangka panjangnya agar dana yang nanti terhimpun dari pasar modal digunakan secara optimal,” katanya.

    Direktur Utama Inalum Ilhamsyah Mahendra menerangkan realisasi produksi selama 2024 mencapai 274.230 ton aluminium, tumbuh 27,6 persen secara tahunan (YoY). Adapun penjualan tercatat 276.381 ton, tumbuh 25,6% YoY.

    Dengan demikian, pendapatan Inalum pada 2024 mencapai US$715,99 juta, naik 9% YoY, dengan EBITDA mencapai US$183,9 juta, tumbuh 213% YoY, dan laba bersih mencapai US$173,29 juta, naik 99% YoY. Perseroan juga konsisten menjaga indikator keuangan dalam rentang yang aman sehingga mampu mendukung kinerja operasional yang berkelanjutan selama 2024.

    Ilhamsyah menyampaikan bahwa ke depan perseroan akan konsisten meningkatkan kapasitas produksi agar mampu menjawab amanah dari pemerintah agar Inalum mampu meningkatkan penguasaan pasar domestik atau swasembada aluminium, dengan kebutuhan yang besar mencapai 1,2 juta ton per tahun.

    Inalum saat ini pun berupaya meningkatkan kapasitas produksi smelter grade alumina refinery (SGAR), yang kapasitas produksi alumina saat ini 1 juta ton menjadi 2 juta ton. Perseroan juga tengah merencanakan penambahan kapasitas aluminium sebesar 600.000 ton.

    “Memang kami akan terus kejar dan menjadi konsentrasi kami ke depan. Dengan revenue kami sekitar Rp10 triliun per tahun saat ini, dapat meningkat menjadi Rp44,9 triliun, artinya naik 4 kali lipat,” katanya.

    Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo, menyampaikan bahwa Inalum didorong untuk menjadi penggerak dalam integrasi hilirisasi bauksit hulu hingga hilir.

    Inalum akan terus memperkuat kapasitas produksinya sehingga Indonesia akan mampu mendapatkan pasokan aluminium yang berasal dari mineral dalam negeri.

    Hal ini tentunya akan memperkuat kinerja perusahaan sekaligus dapat membantu pemerintah dalam menghemat devisa karena berhasil menekan impor bahan baku.

    “Kami percaya Inalum memiliki potensi yang sangat besar, dan kami akan terus dorong Inalum mampu menjalankan dan menyelesaikan inisiatif-inisiatif strategisnya,” katanya.

  • Apa Kabar Rekomendasi Ekspor buat Freeport? Ini Jawaban Wamen ESDM

    Apa Kabar Rekomendasi Ekspor buat Freeport? Ini Jawaban Wamen ESDM

    Jakarta

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung buka suara soal pemberian rekomendasi ekspor kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Yuliot mengatakan, pihaknya akan mengecek dulu apakah Freeport sudah mengurus rekomendasi ekspor ke ESDM atau belum.

    “Rekomendasi (ekspor) itu apakah sudah diajukan? Saya juga belum tahu. Jadi saya cek dulu,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Yuliot juga merespons revisi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pertambangan Freeport sebagai syarat bisa mengekspor konsentrat tembaga. Ia juga mengatakan akan memeriksanya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Minyak dan Batu bara.

    “Jadi RKAB saya cek dulu sama Dirjen Minerba,” singkatnya.

    Sebelumnya, Freeport Indonesia sendiri telah mengajukan kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak 1,27 juta ton kering tahun ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, angka yang tertera pada revisi RKAB itu telah diserahkan ke Ditjen Minerba.

    Freeport mendapat relaksasi ekspor konsentrat tembaga usai terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 6 Tahun 2025. Relaksasi diberikan imbas kebakaran Smelter Gresik pada Oktober 2024 yang membuat perusahaan tak bisa mengolah hasil tambangnya.

    Meski sudah mendapat restu untuk ekspor, Freeport belum mendapat rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM. Menurut Tony rekomendasi ekspor sedang diurus di Kementerian ESDM.

    “Kami harus melakukan revisi RKAB. Revisi RKAB sudah dilakukan, sudah disetujui juga oleh Ditjen Minerba. Dan persetujuan rekomendasi ekspor masih dalam permohonan, sudah diajukan ke Kementerian ESDM,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Tony menjelaskan, saat rekomendasi ekspor sudah diberikan oleh Kementerian ESDM maka Freeport akan memperoleh persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan. Setelah itu barulah Freeport benar-benar bisa melakukan ekspor.

    “Persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan akan bisa disampaikan segera setelah rekomendasi ekspor dari ESDM kita dapatkan,” tuturnya.

    Saat dikonfirmasi kapan ekspor pertama akan dilakukan, Tony menyebut segera mengekspor jika sudah memperoleh izin. Menurutnya kapal-kapal pengangkut konsentrat tembaga sudah siaga untuk melakukan ekspor.

    “Segera setelah dapat izin ekspornya, kita langsung (lakukan). Kapal saya sudah standby semuanya,” tuturnya.

    (ily/kil)

  • Dirtipidnarkoba Brigjen Mukti Juharsa Dimutasi jadi Widyaiswara

    Dirtipidnarkoba Brigjen Mukti Juharsa Dimutasi jadi Widyaiswara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memutasi Direktur Tindak Pindana Narkoba atau Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

    Mutasi itu tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/488/III/KEP/2025, yang diteken Irwasum Polri, Dedi Prasetyo pada tanggal 12 Maret 2025.

    Mukti menggantikan posisi Irjen Bayu Wisnumurti yang dimutasikan dalam rangka pensiun. Sementara, jabatan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri kini dijabat Brigjen Eko Hadi Santoso.

    Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan mutasi ini dalam rangka penyegaran organisasi serta strategi penguatan institusi Polri.

    “Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri,” ujar Sandi, dalam keterangan tertulis Kamis (13/3/2025).

    Sekadar informasi, Mukti menangani banyak perkara selama menjabat sebagai Dirtipidnarkoba Polri. Kasus narkoba yang paling disorot yakni terkait perburuan gembong narkoba internasional asal Banjarmasin, Fredy Pratama. 

    Dalam memuluskan bisnisnya, Fredy Pratama menyelundupkan narkoba dari kawasan ‘Segitiga Emas’ menggunakan kemasan teh China yang kemudian dikirim ke Malaysia dan Indonesia. 

    Jaringan Fredy disebut mampu selundupkan narkotika sebanyak 100 kg hingga 500 kg per bulan. Namun, hingga kini Fredy Pratama masih belum tertangkap dan masih berkeliaran di Thailand. Bahkan, Fredy diduga masih bisa menyusupkan barang haramnya ke Indonesia.

    Disinggung di Kasus Timah

    Dalam catatan Bisnis, nama Mukti Juharsa sempat disinggung di persidangan kasus megakorupsi timah. Sidang itu berlangsung pada Kamis (22/8/2024), JPU menghadirkan saksi Ahmad Syahmadi selaku mantan General Manager Produksi PT Timah Bangka Belitung untuk terdakwa Harvey Moeis di kasus Timah.

    Awalnya, Hakim Ketua Eko Aryanto mencecar Ahmad terkait awal pertemuan dengan Harvey. Ahmad mengakui dia mengenal Harvey saat berada di forum pemilik smelter swasta pada 2018 di Pangkal Pinang.

    Kemudian, Ahmad menyatakan bahwa dirinya hadir dan mewakili PT Timah dalam forum itu. Namun, Ahmad baru mengaku tahu sosok Harvey Moeis saat berada dalam satu grup WhatsApp bernama “New Smelter”.

    Grup tersebut, kata Ahmad, memiliki 25-30 anggota yang berasal dari acara forum pertemuan smelter dengan PT Timah. Usut punya usut, grup WA tersebut diduga diinisiasi oleh Mukti Juharsa. Kala itu, Mukti memiliki jabatan sebagai Direktur Reskrimsus Polda Bangka Belitung.

    “Seingat saya adminnya Pak Direskrimsus Pak Kombes Mukti,” ujar Ahmad.

    “Pak mukti. Mukti siapa?” tanya Hakim.

    “Juharsa,” jawab Ahmad.

    Lebih lanjut, Ahmad menyatakan bahwa dibuatnya grup ini bertujuan untuk menggenjot produksi. Hanya saja, Ahmad tidak menjelaskan secara detail produksi yang dimaksud.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, nama Mukti Juharsa merujuk pada jenderal Polri yang saat ini menjabat sebagai Dirnarkoba Bareskrim. Dalam perjalanan karirnya di kepolisian, Mukti juga sempat menjabat Dirreskrimsus Polda Babel pada 2016-2019.

  • PGN Beberkan Jurus Gaet Pelanggan hingga Pasang Jaringan Gas

    PGN Beberkan Jurus Gaet Pelanggan hingga Pasang Jaringan Gas

    Jakarta

    PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menetapkan sejumlah program strategis yang akan dilakukan pada 2025. Langkah ini dilakukan untuk memitigasi tantangan 2025.

    Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko mengatakan, terdapat sejumlah tantangan 2025 seperti ketersediaan pasokan gas dan LNG, infrastruktur, kebijakan pemerintah, hingga dinamika perekonomian global yang mempengaruhi harga minyak mentah dunia.

    Untuk memitigasi sejumlah tantangan tersebut, PGN menetapkan program yang akan meningkatkan pemasaran atau customer attachment ke pelanggan. Ia mengatakan, peningkatan ini dilakukan untuk menggaet pelanggan di Jawa dan Sumatera.

    “Customer attachment ini untuk menggaet pelanggan industri dan komersial yang baru di Jawa dan Sumatera,” kata Arief dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

    Program selanjutnya, PGN juga akan meningkatkan konektivitas infrastruktur pipa. Ia mengatakan, perusahaan juga merencanakan pembangunan pipa tahun ini di Tegal dan Cilacap.

    “Kita mencoba menyambungkan atau mencoba men-deliver gas dari Jawa Timur lewat Kirsem, Cisem. Kemudian diturunkan ke bawah ke Cilacap, di mana ada beberapa industri di sana termasuk kilang,” jelasnya.

    Selanjutnya, PGN juga berkomitmen memasang jaringan gas (jargas) 200 ribu sambungan. Selain itu, PGN juga berkomitmen untuk mengurangi emisi pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dengan membangun pipa.

    “Kemudian juga mengantisipasi natural declining kita juga mencoba meng-optimise lapangan-lapangan yang dimiliki oleh PGN melalui PGN Saka,” ungkapnya.

    PGN juga berkomitmen melakukan pemanfaatan LNG melalui trading dan layanan. Hal ini berguna untuk meningkatkan pendapatan perusahaan ke depan.

    “Dengan melakukan LNG trading dan services tentunya pendapatan lebih bisa ditingkatkan, di samping untuk menutupi penurunan tadi gas yang ada di Indonesia,” katanya.

    Program strategis lainnya, kata Arief, yakni beyond pipeline CNG dan LNG yang berguna untuk kegiatan upstream, studi smelter, dan kelistrikan. Terakhir, PGN juga memiliki program inisiatif biometana dan gas derivatif.

    “Inisiatif program Biometana dan Gas Derivatif sebagai komitmen PGN dalam memfokuskan pengembangan Renewable dan Natural Gas Product untuk Green Energy Business,” ungkapnya.

    (ara/ara)

  • Proyek-Proyek Strategis PGN Tahun Ini Mulai Tancap Gas

    Proyek-Proyek Strategis PGN Tahun Ini Mulai Tancap Gas

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengebut pembangunan infrastruktur gas bumi untuk menyongsong swasembada energi pemerintah. Infrastruktur gas bumi yang diinisiatif PGN menggunakan prinsip integrasi secara menyeluruh, agar pemerataan infastruktur senantiasa terjaga dan gas bumi dapat semakin efisien bagi pengguna.

    “Dengan integrasi infrastruktur pipa dan non pipa, PGN akan lebih lebih fleksibel dalam memenuhi demand maupun memperluas market di Indonesia,” jelas Direktur Utama PGN Arief S. Handoko, (10/3/2025).

    Arief menerangkan, PGN tetap melanjutkan konektivitas melalui jaringan pipa distribusi di Indonesia Bagian Barat untuk keandalan dan akses ke pelanggan baru. Pertama adalah Pipa Dumai – Sei Mangke untuk mengalirkan gas bumi dari Sumatra Utara & Aceh ke Sumatra bagian tengah dan selatan. Kemudian pemanfaatan Pipa Transmisi Cirebon – Semarang (Cisem), untuk mengalirkan surplus gas dari wilayah Jawa Timur ke Jawa bagian Barat.

    Selain itu, terdapat proyek untuk konversi BBM ke gas pada Kilang Cilacap dan perluasan akses gas bumi di Pulau Jawa sisi selatan, melalui proyak Pipa Tegal – Cilacap. Tahun 2025 ini, jargas menjadi prioritas dengan target penambahan sebanyak 200.000 sambungan rumah (SR).

    Pipanisasi juga akan dikembangkan untuk mendukung hilirisasi yaitu proyek Pipa Bintuni – Fakfak, karena potensial untuk menyuplai gas ke pabrik petrokimia. Selanjutnya, ada peluang menyalurkan gas ke kawasan industri di antaranya Kawasan Industri Makassar, Parimo, Morowali, dan Teluk Bintuni.

    Adapun infrastruktur gas bumi beyond pipeline yang dikembangkan yaitu fasilitas LNG di Indonesia bagian tengah – timur untuk memenuhi demand dari sektor smelter dan pembangkit listrik. PGN bekerja sama dengan PLN EPI untuk gasifikasi pembangkit listrik di Papua Utara.

    “Apabila infrastruktur gas bumi dapat saling terhubung, maka akan menciptakan solusi untuk mengelola deficit dan surplus pasokan gas bumi. Tantangan saat ini adalah natural decline di Indonesia bagian barat, sedangkan banyak potensi pasokan gas di Indonesia Timur. Infrastruktur LNG sangat memungkinkan untuk membawa LNG ke Indonesia bagian Barat, sekaligus untuk memenuhi demand yang tumbuh di Indonesia Tengah dan Timur,” jelas Arief.

    “PGN juga tengah menjalankan proyek revitalisasi Tangki LNG Hub Arun yaitu tangki F-6004 untuk meningkatkans storage pasokan LNG. Kemajuan pekerjaan kontruksi revitalisasi sudah sekitar 73%,” jelas Arief.

    Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN siap menjadi mitra strategis untuk mendukung upaya swasembada energi. Menilik data Kementerian ESDM, pemerintah memiliki rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional. Pemerintah mencanangkan pembangunan backbone dari sisi transmisi di wilayah Sumatra dan Jawa. Pipa transisi salah satu prioritas yang dituntaskan, baik di Jawa (Batang – Cirebon) dan Sumatera (Dumai Sei Mangke). Sedangkan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, pemerintah menargetkan pembangunan moda Beyond pipeline misalnya mini LNG dan LNG terminal karena lokasinya kepulauan dan banyak program gasifikasi pembangkit listrik.

  • Ragam Siasat Pengusaha Nikel RI Terhindar dari Kebangkrutan

    Ragam Siasat Pengusaha Nikel RI Terhindar dari Kebangkrutan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyebutkan berbagai siasat yang tengah diupayakan pengusaha penghiliran nikel untuk terhindar dari risiko kerugian finansial hingga kebangkrutan, mulai dari diversifikasi pasar hingga peningkatan investasi riset dan pengembangan. 

    Pasalnya, saat ini industri pengolahan nikel tengah dihadapkan dengan boomerang effect imbas masifnya smelter yang ada dan berdampak pada jatuhnya harga nikel, produksi yang melambat, hingga ketergantungan terhadap pasar China. 

    Dewan Penasehat APNI Djoko Widayatno mengatakan, pengusaha nikel tengah berupaya mengurangi ketergantungan pangsa pasar China yang saat ini memiliki porsi 80%-90% atas konsumsi nikel Indonesia. Untuk itu, diversifikasi pembeli penting dilakukan dengan mencari pasar alternatif yakni Eropa, Amerika Serikat, dan negara Asia lainnya. 

    “Tentunya, harus dengan mematuhi standar keberlanjutan internasional agar produk olahan nikel bisa diterima di pasar global, misalnya dengan praktik pertambangan dan pengolahan ramah lingkungan hingga produk rendah karbon,” terang Djoko kepada Bisnis, Senin (10/3/2025). 

    Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong jalinan kerja sama dengan perusahaan global di industri baterai dan kendaraan listrik (EV) untuk menciptakan permintaan yang stabil. 

    Dalam hal ini, dia juga menilai perlunya pengembangan ekosistem hilirisasi yang terintegrasi dengan industri dalam negeri, seperti manufaktur baterai atau baja tahan karat. 

    Untuk mendukung hal tersebut, pelaku usaha penghiliran juga tengah memperluas peningkatan investasi dalam hal research and development (R&D) untuk mengembangkan produk bernilai tambah tinggi. 

    “Contohnya, nikel sulfat sebagai bahan baku baterai EV, stainless steel berkualitas tinggi, dan material komposit lainnya,” tuturnya. 

    Inovasi juga didorong ke arah penggunaan teknologi terbaru dalam proses smelting dan refining guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.

    Dalam hal ini, diperlukan kerja sama dengan universitas dan lembaga riset untuk mengembangkan teknologi pengolahan yang lebih ramah lingkungan.

    Di sisi lain, menurut Djoko, pelaku usaha penghiliran tak dapat sendiri untuk membangkitkan industrialisasi mineral Indonesia. Pemerintah perlu turun tangan dalam hal pengadaan infrastruktur dan energi yang efisien, insentif dan kebijakan pemerintah yang berkelanjutan, hingga penciptaan tenaga kerja terampil.

    Dia menuturkan, akses terhadap energi yang murah dan ramah lingkungan sangat penting, terutama untuk smelter yang saat ini masih bergantung pada batu bara.

    “Pemerintah perlu mendorong investasi dalam energi terbarukan [PLTS, PLTA, dan PLTN] untuk mendukung produksi yang lebih berkelanjutan dan memenuhi standar ESG internasional,” tuturnya. 

    Tak lupa, infrastruktur logistik seperti pelabuhan, jalan, dan jaringan listrik yang stabil sangat diperlukan untuk efisiensi operasional.

    Di samping itu, kebijakan fiskal yang mendukung seperti insentif pajak, bea masuk nol untuk impor peralatan teknologi tinggi, serta kemudahan perizinan bagi industri hilirisasi.

    “Kepastian regulasi terkait ekspor produk olahan nikel, agar pelaku usaha tidak mengalami ketidakpastian akibat perubahan kebijakan mendadak,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, proteksi terhadap industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat, misalnya dengan memastikan harga bahan baku nikel tetap kompetitif untuk smelter dalam negeri.

    Tak hanya itu, pengembangan tenaga kerja lokal melalui pelatihan vokasi dan pendidikan tinggi yang berorientasi pada industri hilirisasi nikel. Oleh karena itu, penting untuk transfer teknologi dari perusahaan asing yang sudah berpengalaman dalam pengolahan nikel dan pembuatan baterai EV.

    Dalam hal ini, menurut dia, insentif bagi tenaga ahli asing yang bisa membantu mempercepat adopsi teknologi dan pengembangan SDM lokal. 

    “Tanpa faktor-faktor ini, industri hilirisasi berisiko mengalami kesulitan dalam jangka panjang, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat. Pemerintah harus membangun industri berbasis nikel untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bangsa Indonesia,” pungkasnya. 

  • Tekan Impor Bahan Baku Industri, MIND ID Kembangkan Produksi Asam Sulfat-Caustic Soda

    Tekan Impor Bahan Baku Industri, MIND ID Kembangkan Produksi Asam Sulfat-Caustic Soda

    Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID mengembangkan produksi asam sulfat dan caustic soda demi menekan impor bahan baku industri.

    Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan upaya ini sekaligus bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri.

    Dia menjelaskan sejumlah produk hasil hilirisasi yang dikembangkan MIND ID, seperti asam sulfat dan caustic soda memiliki peran strategis sebagai bahan baku utama dalam berbagai sektor industri. Dua produk ini dipakai dalam proses pemurnian mineral hingga manufaktur.

    Dilo mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sebagian besar bahan pendukung untuk smelter dan refinery masih diperoleh melalui impor.

    “Sebenarnya untuk mendukung refinery ataupun smelter ini juga butuh bahan-bahan pendukung yang sebagian besar sekarang ini masih impor, dan proyek strategis hilirisasi Grup MIND ID menjadi solusi untuk juga dapat menghasilkan produk-produk bahan baku industri,” katanya melalui keterangan resmi dikutip Minggu (9/3/2025).

    Dilo menyampaikan pengembangan produksi bahan baku industri telah direalisasikan melalui produksi asam sulfat melalui PT Freeport Indonesia (PTFI) di pabrik asam sulfat yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.

    Dia mengemukakan pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi sebesar 1,5 juta ton asam sulfat per tahun. Adapun asam sulfat itu dihasilkan dari pembakaran pasir tembaga serta limbah industri seperti terak dan gipsum.

    Dilo menjelaskan asam sulfat memiliki peran penting dalam mendukung hilirisasi smelter dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL). Asam sulfat juga merupakan bahan baku utama bagi industri pupuk, aki, pulp, dan kertas.

    Selain itu, MIND ID bersama PT Freeport Indonesia juga tengah mengkaji produksi caustic soda, yang nantinya dapat digunakan dalam industri aluminium. Caustic sodamerupakan bahan kimia esensial yang banyak digunakan dalam proses pemurnian bahan baku hingga tahap produksi berbagai produk manufaktur.

    “Jadi tidak cuma satu, kami ingin melengkapi semua. Untuk kegiatan hilirisasi, produk-produk bahan baku industri yang masih bergantung pada impor kami coba untuk kurangi,” kata Dilo.

  • Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga 6 Bulan, Kuotanya 1 Juta Ton

    Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga 6 Bulan, Kuotanya 1 Juta Ton

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memberikan izin PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga yang sebelumnya telah berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 6/2025.

    Bahlil mengatakan relaksasi ekspor konsentrat kali ini diberikan waktu selama 6 bulan dengan kuota ekspor sekitar 1 juta ton.

    “Freeport kuotanya kurang lebih sekitar satu juta sampai sejuta lebih gitu. Nanti kita lihat selama enam bulan ini ya,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

    Sejalan dengan itu, Bahlil mengatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi per tiga bulan sekali terhadap perbaikan pabrik asam sulfat di smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur.

    “Nanti kita akan lihat perkembangannya per tiga bulan dalam progress pekerjaan terhadap pabrik yang kena kahar,” katanya.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan salah satu pertimbangan pemerintah memberikan izin relaksasi ekspor konsentrat kepada Freeport ialah kondisi kahar di pabrik asam sulfat di smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur.

    “Kita minta tolong Polisi cek, asuransi cek, kalau kesengajaan ya kita tidak kasih izin ekspornya. Setelah di cek baik asuransi maupun Polisi mengatakan ini memang terjadi kesalahan yang tidak disengaja. Artinya kahar. Dan karena itu asuransi juga sudah membayar,” katanya ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    “Lewat rapat terbatas (ratas) pemerintah memutuskan untuk Freeport dapat diperpanjang ekspornya sampai dengan pabrik yang rusak itu selesai,” tambahnya.

    (acd/acd)