Xcloud.id

Produk: smelter

  • Gak Main-Main, 75% Ekonomi Maluku Utara Ditopang dari Nikel!

    Gak Main-Main, 75% Ekonomi Maluku Utara Ditopang dari Nikel!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku Utara paling besar disokong oleh pertambangan dan industri nikel.

    Tidak main-main, Sherly mengatakan peran nikel dalam pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 75,3%.

    “Dan ini didorong oleh ekspansi 75,3% dalam industri pengolahan nikel, seiring dengan investasi berkelanjutan dalam smelter, pelabuhan laut, dan infrastruktur energi yang sehat,” ungkap Sherly dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Berkat nikel, kata Sherly, Maluku Utara kini menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, bahkan mencapai tujuh kali lipat pertumbuhan ekonomi secara nasional.

    Per kuartal 1 2025 saja, Sherly mencatat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,6%, hal itu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 lalu.

    “Anda bisa melihat di sini bahwa Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia sebesar 34,6% year-on-year pada Q1 2025. Ini tujuh kali lipat dari rata-rata nasional,” katanya.

    Adapun, tingginya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara, lanjut Sherly, faktor lain yang mendukung adalah adanya ekspansi industri pengolahan yang akhirnya menuju pada program hilirisasi salah satunya nikel di dalam negeri.

    “Pertumbuhan wilayah ini kini didominasi oleh aktivitas industri, terutama pergeseran struktural dalam komposisi GDP dari ekstraksi mentah menuju output bernilai tambah. Anda bisa melihat bahwa Maluku Utara memiliki pertumbuhan PDB tertinggi di Indonesia tahun ini,” tambahnya.

    Sherly juga mengatakan nikel yang diproduksi di Maluku Utara merupakan salah satu nikel terbaik di dunia. Nikel yang diproduksi di wilayah tersebut juga dinilai diproduksi dengan emisi karbon yang rendah.

    “Saya bisa katakan bahwa nikel di Maluku Utara adalah salah satu yang terbaik di dunia. Mengapa? Karena memiliki kualitas bijih yang tinggi. Memiliki saprolit dan limonit berkualitas tinggi,” tandasnya.

    (wia)

  • Dahsyat! Negeri Kaya Nikel, Ekonomi Maluku Utara Meroket 34,6%

    Dahsyat! Negeri Kaya Nikel, Ekonomi Maluku Utara Meroket 34,6%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku Utara paling besar secara nasional pada kuartal I-2025, disokong oleh pertambangan dan industri nikel.

    Tidak main-main, Sherly mengatakan, peran komoditas nikel dalam pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 75,3%.

    “Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi 75,3% dalam industri pengolahan nikel, seiring dengan investasi berkelanjutan dalam smelter, pelabuhan laut, dan infrastruktur energi yang sehat,” ujar Sherly, dalam acara Indonesia Critical Minerals Convex, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Berkat nikel, kata Sherly, Maluku Utara kini menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, bahkan mencapai 10 kali lipat pertumbuhan ekonomi secara nasional.

    Pada kuartal I-2025 saja, Sherly mencatat, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,6%. Angka ini lebih tinggi, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 lalu.

    “Anda bisa melihat di sini bahwa Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia sebesar 34,6% year-on-year pada kuartal I-2025. Ini tujuh kali lipat dari rata-rata nasional,” katanya.

    Adapun faktor lain yang mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara, lanjut Sherly, adalah ekspansi industri pengolahan atau hilirisasi, salah satunya nikel di dalam negeri.

    “Pertumbuhan wilayah ini kini didominasi oleh aktivitas industri, terutama pergeseran struktural dalam komposisi PDB dari ekstraksi mentah menuju output bernilai tambah. Anda bisa melihat bahwa Maluku Utara memiliki pertumbuhan PDB tertinggi di Indonesia tahun ini,” tambahnya.

    Sherly juga mengatakan, nikel yang diproduksi di Maluku Utara merupakan salah satu nikel terbaik di dunia. Nikel yang diproduksi di wilayah tersebut juga dinilai diproduksi dengan emisi karbon yang rendah.

    “Saya bisa katakan bahwa nikel di Maluku Utara adalah salah satu yang terbaik di dunia. Mengapa? Karena memiliki kualitas bijih yang tinggi. Memiliki saprolit dan limonit berkualitas tinggi,” tandasnya.

    (wed/wed)

  • KPK Didesak Periksa Bobby Nasution dan Airlangga soal Dugaan Penyelundupan 5,3 Juta Ton Bijih Nikel ke China

    KPK Didesak Periksa Bobby Nasution dan Airlangga soal Dugaan Penyelundupan 5,3 Juta Ton Bijih Nikel ke China

    Pakar hukum pidana Universitas Trisakti (Usakti), Abdul Fickar Hadjar, mendesak aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut tuntas kasus dugaan penyelundupan ekspor biji nikel 3,5 juta ton bijih nikel ke China.

    Kasus tersebut diduga menyeret Bobby Nasution dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagaimana diungkapkan ekonom senior, Faisal Basri (Alm) dalam sebuah podcastnya bersama Guru Gembul. Menurut Abdul Fickar keduanya harus diperiksa.

    “Ya siapapun yang terlihat korupsi penyeludupan baik kepala daerah maupun menteri harus diproses sampai dengan ke pengadilan,” kata Abdul Fickar kepada Monitorindonesia.com, Kamis (29/5/2025).

    “Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa para penegak hukum seperti menutup mata, telinga, mulut atau seakan-akan pura-pura tidak tahu. Ada apa?,” tanyanya.

    Adapun ekspor ilegal alias penyelundupan bijih nikel sebanyak 5,3 juta ton itu terjadi tahun 2020-2022 ke China. Selain nama Bobby yang menantu Joko Widodo, Faisal Basri juga menyebut nama Airlangga Hartarto yang menurut Informasi Intelijen KPK diadukan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

    Ekspor ini disebut ilegal karena Pemerintah Joko Widodo sudah menghentikan aktivitas ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Ekspor ilegal bijih nikel sebanyak 5,3 juta ton ke China ditemukan Faisal Basri di International Trade Center (ITC) di bawah WTO Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Sedangkan data di BPS, tentu saja ekspor biji nikel ke Tiongkok ditulis “0” karena sudah jelas dilarang. Apalagi kata Faisal Basri Beacukai tidak memberikan laporan terkait ekspor biji nikel itu melalui PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) maka BPS akan mencatat 0.

    Dalam kasus ini Beacukai juga harus diperiksa. Menurut data yang dikutip Faisal Basri, China mengimpor bijih nikel dari Indonesia:

    Tahun 2020:  3 juta 999 ribu ton.Tahun 2021: 839 ribu ton.Tahun 2022: 1 juta 87 ribu ton.

    Bambang Widjojanto menyebut selisih ekspor ilegal bijih nikel ini kata KPK sebesar 15 triliun. Berapa Kerugian Negara? Temuan itu, kata Faisal Basri sudah dilaporkan ke 2 menteri: Luhut (LBP) dan Bahlil. Juga dilaporkan ke KPK.

    Laporan dan Pertemuan dengan KPK menurut Faisal Basri terjadi 3-4 kali. Dalam pertemuan itulah, salah seorang Direktur di KPK, menurut Faisal Basri menyebutkan ada Informasi Intelijen KPK bahwa LBP mengadukan Airlangga Hartarto dan Bobby dan Tentara Berbintang dalam kasus ekspor ilegal alias penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel di China.

    Informasi Faisal Basri itu sangat penting dan kuat. 

    Pertama, Faisal Basri memiliki data-data terkait penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel dari sumber yang kredibel, jadi bukan data abal-abal apalagi hoaks. Kedua, Faisal Basri sudah melaporkan ke KPK dan Menteri terkait.

    Tiga, Faisal Basri memperoleh nama Bobby menantu Presiden Joko Widodo yang diadukan LBP dari Informasi Intelijen KPK. Masalahnya, Bobby menantu Jokowi seperti tidak tersentuh. Apakah Bobby menantu Joko Widodo itu kebal hukum?

    Namanya disebut-disebut dalam penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel dan kemudian Bobby menantu Jokowi kembali disebut namanya dalam sidang suap dan gratifikasi eks Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ghani Kasuba (AGK).

    Di lain sisi, sebelum ramai soal ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel ke China, tim Monitoring KPK sebenanrnya sudah melakukan kajian. Akan tetapi, kajian tersebut bertujuan untuk perbaikan sistem. 

    KPK pun akan membeberkan hasil pengusutan ini ketika ada pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

    Sementara kasus dugaan ekspor nikel ilegal menyeruak pada awal Juni 2023, ketika Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria membeberkan adanya temuan selisih nilai ekspor bijih atau bijih nikel ilegal ke China senilai Rp14,5 triliun.

    Angka ini didapatkan saat KPK membandingkan data ekspor bijih nikel di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data di laman Bea Cukai China, pada periode Januari 2020 hingga Juni 2022.

    Pemerintah Indonesia sendiri telah melarang ekspor bijih nikel sejak 2020. Hal itu ditujukan untuk mendorong program hilirasi dalam negeri.

    Belakangan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan pihaknya bersama KPK sudah mengantongi oknum-oknum yang diduga melakukan ekspor nikel 5,3 juta ton secara ilegal beberapa waktu lalu.

    Pengiriman ore nikel ke China itu, berasal dari perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) besi bernama PT Sebuku Iron Lateritic Ores atau SILO yang berlokasi di Kalimantan Selatan.

    Namun demikian, di tengah penyelidikan kasus ini, KPK dan Kementerian ESDM justru berbeda klaim. Bahwa Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK mengklaim, temuan ekspor jutaan ton nikel ke Negeri Panda itu bukan merupakan suatu penyelundupan.  

    KPK juga menindaklanjuti temuan tersebut dengan membentuk rekomendasi perbaikan kebijakan bersama Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, serta PT Sucofindo sebagai surveyor. 

    Pengiriman ore nikel ke China itu, kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, berasal dari perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) besi bernama PT Sebuku Iron Lateritic Ores atau SILO di Kalimantan Selatan. 

    Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan itu mengekspor besi salah satunya ke China. Berdasarkan laporan surveyor yang didapatkan KPK, Pahala menyebut terdapat 84 kali pengiriman komoditas besi dari SILO ke China. Pengiriman itu dilihat dari bill of lading atau surat tanda terima barang yang telah muat dalam kapal angkut.  

    Usai Satgas Korsup V Wilayah KPK mengungkap temuan 5,3 juta ton ore nikel Indonesia diekspor ke China 2020-2022, Pahala pun meminta data bill of lading dari Bea Cukai China terkait dengan pengiriman besi itu. 

    Dari 84 kali pengiriman besi ke Negeri Panda, hanya 73 data bill of lading yang diberikan oleh pihak China.  Kemudian, sebanyak 63 dari 73 bill of lading itu menunjukkan terdapat nikel yang “menempel” di besi dengan rata-rata kadar 0,9 persen.  

    “Jadi, 63 pengiriman [besi] yang ada nikelnya di atas 0,5 persen dihitung di China sebagai nikel. Dilihat orang Indonesia, berarti ada ekspor nikel, padahal nikel yang [menempel] bareng besi,” tuturnya. 

    Pahala menjelaskan perbedaan asumsi itu berangkat dari perbedaan regulasi yang diterapkan di dua negara. Menurutnya, di Indonesia eksportir hanya bisa memperoleh royalti terhadap komoditas yang didaftarkan sebagaimana IUP yang dimiliki. Dalam kasus PT SILO, perusahaan itu hanya memiliki IUP untuk komoditas besi.  

    Oleh karena itu, surveyor pun hanya akan mencatat komoditas yang bakal diekspor sesuai dengan IUP dari pihak eksportir.  Sementara itu, otoritas di China menganggap bahwa nikel dengan kadar 0,5 persen, kendati menempel dengan komoditas/mineral lain, dihitung sebagai nikel dengan HS code yang sama. 

    “Menurut Indonesia, kalau IUP-nya [perusahaan eksportir] besi, ya hitung besi saja. Sampai di China, lain lagi, kalau kadar nikel 0,5 persen ke atas itu kodenya [HS code] 26040000, nikel dia,” jelas Pahala.  

    Adapun KPK menemukan potensi selisih nilai ekspor ore nikel tersebut senilai Rp41 miliar, berdasarkan 63 bill of lading yang didapatkan. Angka tersebut ditemukan dari royalti yang berpotensi didapatkan oleh eksportir, PT SILO, apabila ore nikel yang terkirim ke China itu diakui sebagaimana regulasi di Indonesia.  

    Namun demikian, Pahala menegaskan bahwa adanya nikel dalam 63 bill of lading ekspor besi ke China itu tak bisa dikenakan royalti. Untuk itu, KPK langsung merekomendasikan perbaikan regulasi agar mineral utama yang diekspor dan “yang menempel dengannya” bisa sama-sama dikenakan royalti, walaupun dalam kadar yang rendah.  

    Dengan demikian, konsekuensinya PT SILO pun tidak mendapatkan royalti dari ore nikel tersebut.  “Kita cepat-cepat tulis rekomendasi perbaikan. Yang ideal, apabila kirim besi ada [kadar] nikelnya, kenakan [royalti] saja dua-duanya. Iya dong. Baru untung,” tandas Pahala. 

    Berbeda dengan KPK, Menteri ESDM Arifin Tasrif justru menilai ekspor 5,3 juta ton nikel tersebut merupakan praktik penggelapan. “Tetapi memang kan tidak boleh ekspor besi isinya nikel. Itu penggelapan. Nilainya kan lain [antara besi dan nikel],” terang Arifin di kantor Kementerian ESDM, Jumat (15/9/2023) lalu.

    Pemerintah Indonesia memang telah melarang ekspor nikel sejak 2020 guna mendorong penghiliran di dalam negeri. “Kita masih menginvestigasi, lagi dihitung. Kita tuh harus menginventarisasi lagi nih, benar tidak [temuan ekspor nikel ke China]. Kita lagi pendataan internal, nih,” kata Arifin. 

    Alot

    Alotnya pengusutan kasus ini membetok perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi VI.  Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menduga ada beking yang teramat kuat sehingga kasus ini belum menemui titik terangnya. 

    “Sangat logis bahwa persoalan ini berlangsung lama dan aman-aman saja karena melibatkan “orang-orang besar” sehingga tidak ada upaya penegakan hukum yang sistematis,” kata Deddy saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Sabtu (13/4/2024) kemarin.

    Menurutnya, ada kemungkinan aparat penegak hukum hingga istana yang bermain dalam kasus ekspor ilegal tersebut. “Apakah melibatkan orang-orang terkait istana atau bukan, saya tidak bisa berspekulasi. Biarlah nanti KPK yang telusuri, itupun kalau memang mereka mau,” ungkapnya.

    Politikus PDI Perjuangan itu pun mengaku ragu jika kasus ini akan benar-benar terungkap seutuhnya. Sebab ada becking yang selalu melindungi kasus ini agar tak terungkap ke hadapan publik. “Saya ragu kalau masalah ini bisa terang benderang dan menyentuh para backing yang melindungi praktek kotor itu,” pungkasnya. 

    Kilas balik

    Perlu diketahui, larangan ekspor nikel sebenarnya bukan barang baru. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sudah mengatur larangan ekspor mineral mentah termasuk nikel.

    Dalam Pasal 103 misalnya. Telah diatur bahwa para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi memang wajib mengolah dan memurnikan hasil tambang mereka di dalam negeri.

    Sesuai dengan Pasal 170, pemurnian di dalam negeri harus dilakukan selambat-lambatnya lima tahun setelah UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara diundangkan. 

    Dengan merujuk pasal tersebut dan pengundangan UU Minerba yang dilakukan 12 Januari 2009, harusnya larangan ekspor tersebut sudah harus dilakukan pada 12 Januari 2014 lalu.

    Untuk melaksanakan aturan tersebut, pemerintah menerbitkan dua aturan. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Kedua, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. PP Nomor 1 menegaskan pemegang kontrak karya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 170 UU Minerba, wajib melakukan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri.

    Dalam aturan tersebut disebutkan, penjualan mineral mentah ke luar negeri dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dan berbentuk hasil pengolahan dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 pada 11 Januari 2014.

    Artinya, mulai 12 Januari 2017 hanya mineral hasil pemurnian yang diizinkan ekspor. Namun pada 2017 lalu, pemerintah merevisi aturan tersebut.

    Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memberikan kelonggaran ekspor mineral mentah kepada pengusaha tambang dengan beberapa syarat.

    Pertama, mengubah izin Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kedua, setelah mengubah izin, pengusaha tambang harus membangun smelter atau pemurnian dalam waktu lima tahun.

    Menteri ESDM Ignasius Jonan waktu itu mengatakan jika dalam waktu lima tahun smelter tidak dibangun maka izin konsentrat akan dicabut. Namun, pemerintah berdasarkan hasil kesimpulan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

    Menurut mereka, dengan terus mengizinkan ekspor bijih nikel, maka nilai tambah terbesar dari hasil tambang nikel Indonesia justru dinikmati China. Maklum, 98 persen ekspor bijih nikel Indonesia dikirim ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Walaupun memberikan nilai tambah besar, China malah mengenakan tarif anti dumping atas produk besi baja asal Indonesia. Selain itu, evaluasi relaksasi juga dilakukan karena pemerintah menerima keluhan soal penurunan harga jual bijih nikel yang jauh lebih rendah dibandingkan harga ekspor karena jumlah pemilik smelter yang jauh lebih sedikit dibandingkan pemilik tambang.

    Data Kemenko Kemaritiman, selisih harga mencapai lebih dari US$ 10/ton. Alasan lain, evaluasi atas relaksasi juga dilakukan karena pemerintah  khawatir memberi relaksasi ekspor terlalu lama bisa membatalkan komitmen investasi yang sudah mereka dapat. 

    Karena masih dilonggarkan, mereka khawatir para investor akan memilih untuk menggunakan fasilitas pengolah mereka di luar negeri ketimbang mengolahnya di Indonesia.

    Padahal, sejak kepastian pelarangan ekspor bijih nikel dikeluarkan pemerintah mulai 2010 lalu, investasi di sektor hilirisasi nikel sudah tembus Rp113 triliun. Investasi kemungkinan masih bisa meningkat lagi.

    Pasalnya, data pemerintah ada komitmen investasi sebesar Rp280 triliun yang sudah disampaikan investor sampai dengan 2024 mendatang. Investasi rencananya ditanamkan di sektor hilirisasi besi baja. Saat ini sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan izin untuk membangun pabrik pengolahan yang mampu mengekstraksi cobalt dari bijih nikel kadar rendah.

    Investasi tersebut diramalkan bisa menyerap 60 ribu tenaga kerja, memberikan pendapatan ekspor US$30 miliar atau Rp426 triliun per tahun dan pajakl sebesar US$1,4 miliar atau Rp20 triliun.

  • Prospek Bisnis Batu Bara Kala Porsi Penambahan PLTU Makin Dipangkas

    Prospek Bisnis Batu Bara Kala Porsi Penambahan PLTU Makin Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA – Permintaan batu bara diproyeksi masih akan tetap prospektif meski porsi rencana penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tanah Air semakin berkurang.

    Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, penambahan PLTU dalam 10 tahun ke depan dipatok sebesar 6,3 gigawatt (GW). Angka itu lebih rendah dibandingkan target penambahan listrik dari PLTU pada RUPTL 2021-2030 yang sebesar 19,7 GW.

    Sementara itu, porsi penambahan pembangkit hingga 2034 akan didominasi oleh pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dengan total kapasitas 42,6 GW atau 61% dari total penambahan pembangkit.

    Melihat rencana tersebut, pelaku usaha batu bara optimistis permintaan batu bara masih menjanjikan. Apalagi belum ada kejelasan pasti mengenai rencana pensiun dini PLTU dalam RUPTL terbaru PLN.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai permintaan batu bara untuk ekspor maupun domestik masih tinggi.

    “Kami masih optimistis permintaan batu bara, baik domestik maupun ekspor masih cukup bagus,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Dia bahkan, memproyeksikan serapan batu bara di pasar domestik yang saat ini porsinya mencapai 25% bisa naik menjadi 30%.

    Menurutnya, permintaan batu bara dalam negeri akan ditopang oleh industri smelter. Hendra menilai industri pengolahan itu masih berpotensi ekspansif.

    “Permintaan untuk industri smelter diproyeksi meningkat,” kata Hendra.

    Dia menambahkan bahwa pengusaha batu bara juga saat ini tak sepenuhnya bergantung pada bisnis energi fosil. Namun, ada beberapa yang mulai merambah ke bisnis energi bersih.

    Dengan begitu, setidaknya pengusaha batu bara memiliki bantalan jika prospek bisnis emas hitam menurun.

    “Beberapa perusahaan pertambangan batu bara telah berinvestasi di bidang usaha ekosistem energi bersih,” ucap Hendra.

    Optimisme tersebut juga datang dari PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO). Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira mengatakan, Perseroan meyakini prospek bisnis PLTU masih cukup baik. Apalagi, masih ada kebutuhan listrik untuk wilayah Asia.

    “Kami meyakini prospek PLTU di masa depan masih cukup baik terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Asia yang masih terus berkembang,” ucap Febriati kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Kendati demikian, ADRO juga bakal tetap mendorong usaha di sektor energi bersih. Febriati mengatakan, dalam mengoperasikan PLTU, ADRO melalui PT AlamTri Power menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

    Metode itu seperti teknologi circulating fluidized bed (CFB) yang bertemperatur rendah dan dapat menekan emisi sulfur dioksida.

    Di samping itu, perusahaan juga menerapkan teknologi ultra super critical (USC) dan sistem pengolahan gas buang yang dapat meminimalkan gas emisi/dispersi sehingga ramah lingkungan.

    “Selain itu kami juga telah mencoba untuk melakukan dekarbonisasi di antaranya melalui co-firing,” imbuh Febriati.

    Dia menjelaskan, AlamTri Power fokus mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan dan berpartisipasi aktif dalam tender berbagai pembangkit listrik terbarukan.

    Fokus ini seperti beberapa proyek EBT yang sedang dijalankan, di antaranya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dengan kapasitas 130 kilowatt peak (kWp) di Kelanis dan tambahan kapasitas 468 kWp PLTS dengan sistem terapung di Kalimantan Tengah.

    Adapun, PLTS itu untuk melayani kebutuhan listrik di area tambang PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Selain itu, ADRO juga mengembangkan PLTA Mentarang Induk berkapasitas 1.375 megawatt (MW) di kawasan industri di Kalimantan Utara.

    Sentimen Positif

    Sejumlah analis menilai, RUPTL PLN 2025—2034 berpotensi besar memberikan sentimen positif terhadap emiten batu bara yang memiliki kontrak pasokan domestik.

    Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, sentimen terhadap RUPTL PT PLN ini cukup positif dan memiliki potensi untuk mendorong kinerja penjualan batu bara domestik secara bottom line.

    ”Kalau terkait dengan meraih laba yang tinggi, semua tergantung daripada pendapat pemerintah terkait dengan harga batu bara acuan [HBA],” katanya saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Nafan memprediksi, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) akan menjadi salah satu perusahaan yang diuntungkan karena penjualan batu bara perseroan cenderung mengarah pada pasar domestik.

    ”Karena PTBA kan lebih mengandalkan pada penjualan domestik jika dibandingkan dengan Alamtri atau Agro Group yang memang lebih menitikberatkan kepada ekspor,” pungkasnya.

    Senada, Head of Research PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai, RUPLT PLN memberikan sentimen positif terhadap kinerja emiten batu bara secara umum. Akan tetapi, emiten dengan kontrak pasokan domestik bakal mendapatkan lebih banyak keuntungan.

    Meskipun begitu, menurut Liza, volatilitas harga batu bara global masih menjadi sentimen negatif utama dari angin segar ini.

    Adapun Liza menilai, saham ADRO, PTBA, ITMG, hingga AADI memiliki potensi dengan katalis positif terhadap kebijakan ini. Saham ADRO, misalnya, dinilai memiliki diversifikasi bisnis yang kuat , termasuk pemangkit listrik dan logistik yang dapat memberikan stabilitas pendapatan perseroan.

    ”AADI selaku anak usaha ADRO memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, terutama jika kebijakan royalti yang lebih rendah diterapkan,” kata Liza saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Batu Bara Masih Jadi Andalan 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pembangunan PLTU batu bara tetap dilakukan oleh Indonesia lantaran tren transisi energi global bergeser. Dia pun menyinggung Amerika Serikat (AS) yang keluar dari Perjanjian Paris. 

    Oleh karena itu, dia berpendapat komitmen mengurangi penggunaan batu bara oleh negara lain kian tak pasti.

    “Oh, dia saja sudah keluar kok [dari Perjanjian Paris]. Pertanyaan itu harus saya jawab secara geopolitiknya seperti itu,” jelas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil menambahkan bahwa masih ada negara maju yang kerap menggembar-gemborkan penghentian batu bara. Namun, pada kenyataannya negara tersebut masih punya kontrak jual beli emas hitam dengan Indonesia.

    Oleh karena itu, Bahlil menegaskan agar pihak-pihak yang dia maksud tak memaksa RI menyetop penggunaan batu bara. Kendati demikian, Bahlil tak memerinci negara mana yang dia maksud itu.

    “Kalau [negara itu] masih mau [pakai] batu bara, kenapa dia paksa kita tidak pakai batu bara,” kata Bahlil.

    Di sisi lain, Bahlil juga menegaskan bahwa Indonesia belum akan melakukan pensiun dini PLTU bila tidak ada dukungan pendanaan yang memadai. 

    Dia mengatakan, pemerintah sama sekali tak keberatan untuk memensiunkan PLTU batu bara dalam rangka transisi energi. Hanya saja, dia menekankan bahwa pensiun dini PLTU membutuhkan biaya besar, sementara dukungan pembiayaan dari perbankan masih minim dan belum ada perbankan yang mau memberi pembiayaan dengan bunga murah. 

    “Sudahlah negara ini lagi butuh uang. Mau pensiun [PLTU] boleh, besok pagi saya pensiunkan. Tapi, ada enggak dana donor yang mau biayai? Yuk, kasih dong,” kata Bahlil.

    Menurutnya, jika pensiun dini PLTU dipaksakan akan menjadi beban bagi negara. Di sisi lain, Bahlil tak mau melimpahkan beban tersebut kepada pelanggan listrik atau masyarakat.

    “Jangan minta pensiun, uangnya enggak dikasih, [malahan] kasih bunga mahal, teknologi mahal. Yang jadi beban siapa? Masa gue membebankan rakyat gue? Masa harus membebankan kepada negara untuk subsidi? Atau masa harus kurangi profitnya PLN? Yang benar saja,” jelas Bahlil.

    Wacana pensiun dini PLTU di Tanah Air belakangan seolah jalan di tempat sejak diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik atau Perpres EBT.

    Baru-baru ini, pemerintah juga telah mengeluarkan roadmap transisi energi yang memuat skema pensiun dini PLTU, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10/2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Peraturan tersebut berisi peta jalan untuk mengakhiri operasional PLTU batu bara guna mencapai target net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. 

    Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bakal melakukan pensiun dini PLTU batu bara berdasarkan sejumlah kriteria. Pemerintah juga akan melarang pembangunan PLTU baru kecuali yang memenuhi ketentuan dalam Perpres No. 112/2022. 

    Permen tersebut juga memuat pertimbangan ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri untuk mempercepat penghentian operasional PLTU batu bara secara total.

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Penambahan PLTU Ditekan, Begini Proyeksi Permintaan Batu Bara Domestik

    Penambahan PLTU Ditekan, Begini Proyeksi Permintaan Batu Bara Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Mining Association (IMA) optimistis bisnis batu bara masih prospektif meski porsi penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ditekan untuk 10 tahun ke depan.

    Pengurangan kapasitas PLTU batu bara itu tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Dalam dokumen itu, penambahan listrik dari PLTU batu bara ditargetkan mencapai 6,3 gigawatt (GW).

    Angka itu lebih rendah dibanding penambahan listrik dari PLTU batu bara pada RUPTL 2021-2030 yang sebesar 19,7 GW.

    Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia mengatakan, permintaan batu bara untuk ekspor maupun domestik masih akan tinggi.

    “Kami masih optimistis permintaan batu bara, baik domestik maupun ekspor masih cukup bagus,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Dia bahkan, memproyeksikan serapan batu bara di pasar domestik yang saat ini porsinya mencapai 25% bisa naik menjadi 30%. Menurutnya, permintaan batu bara dalam negeri ditopang oleh industri smelter. Hendra menilai industri pengolahan itu masih berpotensi ekspansif.

    “Permintaan untuk industri smelter [captive] diproyeksi meningkat,” kata Hendra.

    Dia menambahkan bahwa pengusaha batu bara juga saat ini tak sepenuhnya bergantung pada bisnis energi fosil. Namun, ada beberapa yang mulai merambah ke bisnis energi bersih. Dengan begitu, setidaknya pengusaha batu bara memiliki bantalan jika prospek bisnis emas hitam menurun.

    “Beberapa perusahaan pertambangan batu bara telah berinvestasi di bidang usaha ekosistem energi bersih,” ucap Hendra.

    Adapun, dalam RUPTL teranyar ini, pemerintah akan menambah pembangkit listrik hingga 69,5 GW. Sebanyak 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 42,6 GW dan storage 10,3 GW.

    Perinciannya, pembangkit EBT itu terdiri atas energi surya sebesar 17,1 GW, air 11,7 GW; angin 7,2 GW; panas bumi 5,2 GW; bioenergi 0,9 GW; dan nuklir 0,5 GW. Semenatra itu, untuk storage terdiri atas PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6 GW.

    Sebanyak 16 GW sisanya akan berasal dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

    Rencana penambangan 69,5 GW pembangkit baru itu akan terbagi dalam dua periode atau per 5 tahun. Untuk 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sementara 41,6 GW sisanya akan dibangun pada periode 5 tahun kedua.

  • Hasil Audit BUMN, BPK Soroti Timah (TINS) hingga Investasi Saham Mind ID ke Vale

    Hasil Audit BUMN, BPK Soroti Timah (TINS) hingga Investasi Saham Mind ID ke Vale

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) mengenai kepatuhan atas pendapatan, biaya dan investasi BUMN dan badan lainnya periode 2019–2024.

    Lembaga auditor negara itu memberikan catatan khususnya kepada BUMN PT Timah Tbk. (TINS), MIND ID serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

    Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II/2024, pemeriksaan DTT itu dilakukan terhadap 35 objek BUMN/anak usaha/badan lainnya. BPK lalu menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya dan investasi sebanyak 30 objek pemeriksaan sudah sesuai kriteria. 

    Namun, terdapat 5 objek pemeriksaan pada BUMN/anak usaha/badan lainnya tidak sesuai dengan kriteria. Selama proses pemeriksaan, 2 BUMN telah melakukan perbaikan dengan menyetor ke negara Rp765,09 miliar dari PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) serta PT Hutama Karya (Persero). 

    BPK pun menyampaikan catatan kepada 4 objek pemeriksaan BUMN/anak usaha/badan lainnya. Pertama, terkait dengan ketidakmampuan PT Timah Tbk. melakukan pengamanan sehingga berdampak pada dugaan penambangan ilegal pada wilayah izin usaha penambangan (WIUP) perseroan. 

    “Akibatnya terjadi potensi kehilangan sumber daya timah yang berisiko merugikan perusahaan sebesar Rp34,49 triliun dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut dari PT Timah Tbk.,” dikutip dari ringkasan eksekutif IHPS II/2024 BPK, Selasa (27/5/2025). 

    Atas catatan itu, BPK merekomendasikan dua usulan ke Menteri BUMN antara lain, agar pemerintah mengambil alih pengamanan WIUP PT Timah, serta berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Menteri Perdagangan dan aparat penegak hukum untuk menata ulang bisnis timah di Bangka Belitung. 

    Hal itu termasuk penertiban keberadaan perusahaan swasta dan smelter yang diduga menerima, mengolah dan mengekspor hasil penambangan ilegal di WIUP PT Timah. 

    Kedua, perencanaan penambangan mitra usaha PT Timah tidak disertai target produksi dalam perikatan penambangan dan biaya kerja sama sewa smelter melebihi harga pokok produksi (HPP) smelter perseroan. 

    Temuan BPK itu disebut mengakibatkan potensi kerugian perusahaan sebesar Rp1,65 triliun atas HPP mitra sewa smelter PT Timah Tbk. yang lebih tinggi untuk periode 2019–2020. 

    BPK lalu menerbitkan dua rekomendasi. Salah satunya yakni untuk meminta pertanggungjawaban direksi PT Timah. 

    “BPK merekomendasikan agar Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban dan mereviu kinerja Direksi PT Timah Tbk. 2019–2023 atas ketidakhati-hatian dalam melaksanakan tata yang kelola sehat terkait mekanisme dan kontrak dengan mitra,” bunyi IHPS BPK. 

    Sementara itu, Direktur Utama PT Timah juga diminta untuk menyusun sistem pemantauan yang akurat atas sumber daya dan cadangan yang berada di WIUP Timah. 

    Ketiga, soal kebijakan pengambilalihan saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) oleh Holding BUMN pertambangan, MIND ID tidak sesuai dengan ketentuan pertambangan mineral dan batu bara. 

    “Tidak berpihak kepada pemerintah dan lebih menguntungkan pihak partner,” terang BPK. 

    Oleh sebab itu, terdapat rekomendasi terhadap Direksi MIND ID agar melakukan kajian atas kepemilikan saham Vale pada tahap kegiatan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing beserta konsekuensinya. 

    Kemudian, BPK juga merekomendasikan agar Direksi MIND ID mengkaji mitigasi risiko terintegrasi beserta kemungkinan penambahan kepemilikan saham MIND ID untuk menjadi pengendali utama Vale. Selanjutanya berdasarkan hasil kajian tersebut melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN. 

    Keempat, pemberian fasilitas kredit ekspor LPEI kepada tiga debitur: PT DBM, PT IGP dan PT CORII tidak sesuai ketentuan. BPK menyebut analisis pemberian kredit belum menerapkan prinsip kehati-hatian dan perluasan usaha tidak sesuai perjanjian kredit. 

    “BPK merekomendasikan agar Direktur Eksekutif LPEI melakukan upaya optimalisasi recovery potensi kerugian atas pemberian fasilitas kredit minimal senilai outstanding yaitu total sebesar Rp1,13 triliun,” terang BPK. 

  • Freeport Bidik Sejumlah Industri Ini Serap Katoda Tembaga dari Smelter Barunya

    Freeport Bidik Sejumlah Industri Ini Serap Katoda Tembaga dari Smelter Barunya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) menangkap sejumlah peluang pasar industri di dalam negeri yang dapat menyerap produksi katoda tembaga dari smelter barunya di Gresik, Jawa Timur. 

    Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, pihaknya menargetkan hingga akhir tahun smelter tersebut akan beroperasi dengan kapasitas penuh dengan produksi 600.000 ton katoda tembaga. 

    “Kami melihat sudah mulai masuk beberapa perusahaan di Indonesia yang mau memanfaatkan tembaga sebagai bahan baku, katoda tembaga,” ujar Tony dalam agenda Energi Mineral Forum 2025, Senin (26/5/2025). 

    Dia menyebutkan, terdapat potensi penyerapan dari perusahaan asal China, Hailiang Group yang membangun pabrik foil tembaga di Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik. Perusahaan tersebut memiliki potensi kebutuhan katoda tembaga sebanyak 100.000 ton. 

    Tak hanya itu, Tony juga menyebut ada minat dari perusahaan China lainnya dan perusahaan lokal yang akan memproduksi copper rod atau batang tembaga sehingga membutuhkan raw material yang besar.

    “Masih ada peluang lain, contoh, selongsong peluru. Itu kalau PT Pindad atau mitranya, selongsong peluru masih impor dan itu sebagian besar tembaga selongsong peluru. Jadi kalau dibutuhkan 5 miliar selongsong peluru, itu kan besar,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia juga menyoroti kebutuhan tembaga untuk pembangunan proyek jalur transmisi oleh PT PLN (Persero) sepanjang 40.000 kilometer sirkit (kms). Peluang tersebut yang dapat menjadi penyerap industri katoda tembaga nasional. 

    Tony menyebut, permintaan katoda tembaga dalam negeri saat ini masih di kisaran 300.000–400.000 ton per tahun. Sementara itu, produksi nasional mencapai 350.000 ton, di mana 150.000 ton diekspor. 

    PTFI lewat smelter barunya akan menyumbang tambahan produksi tembaga sebesar 600.000 ton mulai akhir tahun ini. Artinya, kapasitas produksi katoda tembaga Indonesia akan mencapai 800.000 ton.

    “Jadi akan ada 800.000 ton tembaga, belum termasuk smelternya Amman Mineral, mungkin sekitar berapa, 300.000 ton. Jadi akan ada hampir 1 juta ton lebih, sementara demand domestiknya itu masih sekitar 300.000–400.000 ton. Jadi 700.000 ton itu akan keluar negeri,” jelasnya. 

  • Bos Freeport Pastikan Smelter Baru Produksi 600.000 Ton Katoda Akhir Tahun Ini

    Bos Freeport Pastikan Smelter Baru Produksi 600.000 Ton Katoda Akhir Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) memastikan smelter tembaga terbaru di Gresik, Jawa Timur akan berproduksi penuh 100% dan menghasilkan 600.000 ton katoda tembaga pada akhir tahun ini.

    Hal ini menyusul perbaikan yang telah rampung usai pabrik asam sulfat di smelter tersebut mengalami kebakaran, yang merupakan area vital untuk proses peleburan tembaga, pada Oktober 2024. 

    Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, pihaknya telah memulai proses operasional produksi di smelter tersebut secara bertahap. Hasil produksi katoda tembaga akan mulai dihasilkan 40% pada Juni mendatang. 

    Dia pun menerangkan, smelter akan beroperasi dengan kapasitas sebanyak 50% pada Juli, kemudian 60% pada Agustus, 70% pada September, 80% pada November, dan 100% pada Desember. 

    “Smelter Freeport sudah mulai beroperasi dan kira-kira 3 minggu dari sekarang akan mulai produksi katoda tembaga lagi. Akhir tahun akan mulai kapasitas penuh, yaitu 600.000 ton, 500.000–600.000 ton tembaga,” kata Tony dalam agenda Energi Mineral Forum 2025, Senin (26/5/2025). 

    Tony menuturkan, konsentrat tembaga sudah mulai dimasukkan ke dalam tungku pembakaran atau furnace pada pekan lalu. Kemudian, setelah proses tersebut dihasilkan anoda dan dicetak menjadi anoda tembaga. 

    “Kemudian itu direndam lagi di electro refinery selama 3 minggu. Baru dia akan bisa menghasilkan katoda tembaga dan mengumpul anodanya yang akan diproses di precious metal refinery,” tuturnya. 

    Dia berharap proses tersebut akan berlanjut tanpa ada insiden apapun. Tak hanya tembaga, Tony juga menyebut lumpur anoda dari PTFI akan berkontribusi pada produksi emas Freeport dengan total 32 ton tahun ini. 

    “Emas kira-kira mungkin kita bisa menghasilkan sekitar 32 ton. Iya, dari lumpur anoda dari PT Smelting dan juga yang nanti akan dihasilkan oleh smelter PTFI,” tuturnya. 

  • TRK Holding Jajaki Investasi Rp87 Triliun untuk Smelter HPAL Cobalt, Gandeng Guangzhou Industrial Investment Holdings Group

    TRK Holding Jajaki Investasi Rp87 Triliun untuk Smelter HPAL Cobalt, Gandeng Guangzhou Industrial Investment Holdings Group

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT TRK Holding kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung hilirisasi industri nikel dan penguatan ekosistem baterai nasional. Dalam pertemuan strategis yang digelar di BNI Codae Jakarta pada 23 Mei 2025, TRK Holding menjajaki kerja sama pembangunan smelter HPAL cobalt bersama Guangzhou Industrial Investment Holdings Group, perusahaan asal Tiongkok.

    Pertemuan ini dihadiri Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, serta CEO TRK Holding H. Najmuddin.

    Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi langkah TRK Holding yang menghadirkan investasi baru ke Indonesia. “Kami sangat menghargai upaya ini. Investasi ini akan memberi dampak signifikan pada perekonomian nasional, terutama dalam mendukung program hilirisasi dan penguatan industri baterai,” ujarnya.

    CEO TRK Holding, H. Najmuddin, menambahkan, pemerintah Indonesia sangat mendukung realisasi proyek ini. “Kami melihat pemerintah begitu respek dan terbuka untuk pembangunan HPAL cobalt ini. Investasi yang kami jajaki bersama mitra dari Tiongkok ini nilainya sekitar Rp87 triliun. Fokusnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

    Najmuddin optimistis, investasi ini akan mendukung program strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi mineral dan membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat.

    “Kami ingin investasi ini memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

    Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung realisasi investasi ini. “Sulawesi Tengah terbuka untuk mendukung perusahaan yang berinvestasi. Apalagi HPAL cobalt ini sangat dibutuhkan dunia untuk sektor baterai,” ujarnya.

  • Danantara Bakal Masuk Proyek Baterai Kendaraan Listrik Bareng CATL

    Danantara Bakal Masuk Proyek Baterai Kendaraan Listrik Bareng CATL

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal terlibat membiayai proyek ekosistem baterai kendaraan listrik bersama perusahaan China, CATL.

    Namun, Bahlil belum mengetahui berapa investasi yang akan dikeluarkan Danantara untuk proyek tersebut.

    “Nanti mereka (Danantara) akan masuk. Setelah masuk, berapa biayanya, tanya nanti ke Danantara,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Bahlil menyebutkan, porsi saham pemerintah lewat BUMN di proyek tersebut 51%, dan investasi Danantara nanti dikemas dalam bentuk Join Venture bersama CATL.

    “BUMN itu sahamnya itu kurang lebih sekitar 30%. Nah, karena sudah diambil alih, BUMN sekarang sudah berubah semuanya, asetnya di bawah Danantara, otomatis masuk di situ. Ya, kalau dia mau investasi, equity-nya dia harus chip in,” terang Bahlil.

    Sementara terkait proyek ekosistem baterai kendaraan listrik, investasi CATL mencapai US$ 6 miliar atau Rp 97,8 triliun (kurs Rp 16.300).

    Proyek tersebut mencakup dari tambang nikel, smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL), pabrik prekursor, katoda, sel baterai, hingga fasilitas daur ulang (recycling) baterai.

    “Karena ini ekosistem baterai pertama di dunia, dari hulu hilir, dari tambang, HPAL, nikel, prekursor, katoda, baterai sel, sampai dengan recyclingnya. Ini belum pernah ada di dunia lho. Ini baru pertama kali. CATL itu investasinya US$ 6 miliar total,” katanya.

    Bahlil menambahkan proyek baterai kendaraan listrik awalnya melibatkan LG, namun pemerintah membatalkan investasi LG karena realisasinya terlalu lama.

    “Memang kita terminasi. Kenapa kita terminasi? Karena dari komitmen yang sudah disepakati dalam MOU maupun FS-nya itu belum dilaksanakan. Tetapi dari total proyeknya 9,8 miliar itu, US$ 1,2 miliar sudah realisasi, sudah diresmikan di Karawang. 10 giga pertama,” katanya.

    “Nah, karena dia tidak lanjutkan, maka yang menggantikan posisinya adalah Huayou. Kemarin sudah putus di ratas. Dan di Januari itu saya mengeluarkan surat untuk terminasi terhadap LG,” tambahnya.

    Tonton juga “Prabowo Panggil Bos Danantara, Tekankan Transparansi-Akuntabilitas” di sini:

    (hns/hns)