Produk: smelter

  • Minta Masyarakat Bijak Sikapi Polemik Tambang, BPP Hipmi Ingatkan Framing Asing

    Minta Masyarakat Bijak Sikapi Polemik Tambang, BPP Hipmi Ingatkan Framing Asing

    JAKARTA – Polemik tambang di kawasan Raja Ampat kembali menjadi sorotan publik, memunculkan kekhawatiran soal dampak lingkungan. Namun, di balik gejolak ini, sejumlah tokoh industri menegaskan bahwa sektor tambang tetap menjadi salah satu fondasi penting perekonomian nasional dan transisi energi.

    Sekjen BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu bara (Aspebindo), Anggawira, mengatakan bahwa industri tambang tak bisa lagi dilihat sebagai aktivitas ekonomi konvensional. Menurutnya, tambang kini berperan strategis dalam rantai pasok global untuk teknologi masa depan

    “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Ini tentang nikel dan tembaga sebagai kunci baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan,” ujar Anggawira dalam ketergannya, Senin, 9 Juni.

    Ia menambahkan, industri tambang disebut menyumbang 6 hinga 7 persen terhadap PDB nasional, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, dan menyumbang PNBP serta royalti yang terus naik. Sejak disahkannya UU Minerba No. 3 Tahun 2020, serta diterbitkannya PP No. 96 Tahun 2021, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola, hilirisasi, dan pengawasan lingkungan.

    Namun menurut Anggawira, tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi.

    “Kita butuh tambang yang legal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran, tapi juga melindungi dan memberi insentif bagi perusahaan patuh hukum,” tegasnya.

    Anggawira juga menyoroti sejumlah perusahaan tambang nasional yang dinilai berhasil menjalankan operasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan:

    PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin aktif reklamasi dan konservasi biodiversity. Raih PROPER Hijau.

    PT Merdeka Copper Gold Tbk kelola tambang emas dan tembaga berbasis pemberdayaan masyarakat dan transparansi.

    PT Vale Indonesia sukses revegetasi lahan pascatambang dan bangun smelter nikel.

    PT Freeport Indonesia pionir tambang bawah tanah dan smelter Gresik.

    PT Bukit Asam (PTBA) ubah bekas tambang jadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.

    Tahun 2023, lebih dari 30 perusahaan tambang mendapat penghargaan PROPER Hijau dan Emas dari Kementerian LHK.

    Anggawira juga memperingatkan bahwa isu lingkungan kadang dijadikan alat tekanan oleh aktor asing.

    “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat atas narasi pengelolaan sumber daya alamnya.

    “Jangan sampai kita dikendalikan opini luar, sementara mereka di negaranya sendiri menjalankan praktik tambang yang jauh dari prinsip keberlanjutan,” pungkasnya.

  • BPP Hipmi serukan sikap bijak hadapi polemik tambang

    BPP Hipmi serukan sikap bijak hadapi polemik tambang

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyerukan sikap bijak dalam menyikapi polemik tambang agar tidak terpengaruh framing asing yang merugikan kepentingan nasional.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPP Hipmi Anggawira memperingatkan isu lingkungan dalam pertambangan terkadang dijadikan sebagai alat tekanan oleh aktor asing.

    “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang,” kata Anggawira sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.

    Oleh karena itu, Anggawira yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (Aspebindo) ini menegaskan Indonesia harus berdaulat atas narasi pengelolaan sumber daya alamnya.

    “Jangan sampai kita dikendalikan opini luar, sementara mereka di negaranya sendiri menjalankan praktik tambang yang jauh dari prinsip keberlanjutan,” ujar Anggawira.

    Diketahui, polemik tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya kembali menjadi sorotan publik, memunculkan kekhawatiran soal dampak lingkungan. Namun, di balik gejolak ini, sejumlah tokoh industri menegaskan sektor tambang tetap menjadi salah satu fondasi penting perekonomian nasional dan transisi energi.

    Menurutnya, industri tambang tak bisa lagi dilihat sebagai aktivitas ekonomi konvensional. Namun, berperan strategis dalam rantai pasok global untuk teknologi masa depan.

    “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Ini tentang nikel dan tembaga sebagai kunci baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan,” ucap Anggawira

    Industri tambang, lanjut Anggawira disebut menyumbang 6–7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, dan menyumbang PNBP serta royalti yang terus naik.

    Sejak disahkannya UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, serta diterbitkannya PP Nomor 96 Tahun 2021, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola, hilirisasi, dan pengawasan lingkungan.

    Namun menurutnya, tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi.

    “Kita butuh tambang yang legal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran, tapi juga melindungi dan memberi insentif bagi perusahaan patuh hukum,” tegasnya.

    Anggawira juga menyoroti sejumlah perusahaan tambang nasional yang dinilai berhasil menjalankan operasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di antaranya PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin aktif reklamasi dan konservasi biodiversity, meraih PROPER Hijau.

    Lalu, PT Merdeka Copper Gold Tbk kelola tambang emas dan tembaga berbasis pemberdayaan masyarakat dan transparansi; PT Vale Indonesia sukses revegetasi lahan pascatambang dan bangun smelter nikel.

    PT Freeport Indonesia pionir tambang bawah tanah dan smelter Gresik; PT Bukit Asam (PTBA) ubah bekas tambang jadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.

    “Tahun 2023, lebih dari 30 perusahaan tambang mendapat penghargaan PROPER Hijau dan Emas dari Kementerian LHK,” kata Anggawira.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polemik tambang mencuat, sekjen BPP HIPMI: Jangan tergelincir framing asing

    Polemik tambang mencuat, sekjen BPP HIPMI: Jangan tergelincir framing asing

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Polemik tambang mencuat, sekjen BPP HIPMI: Jangan tergelincir framing asing
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 08 Juni 2025 – 14:21 WIB

    Elshinta.com – Polemik tambang di kawasan Raja Ampat kembali menjadi sorotan publik, memunculkan kekhawatiran soal dampak lingkungan. Namun, di balik gejolak ini, sejumlah tokoh industri menegaskan bahwa sektor tambang tetap menjadi salah satu fondasi penting perekonomian nasional dan transisi energi.

     

    Sekjen BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (ASPEBINDO), Dr. Anggawira, mengatakan bahwa industri tambang tak bisa lagi dilihat sebagai aktivitas ekonomi konvensional. Menurutnya, tambang kini berperan strategis dalam rantai pasok global untuk teknologi masa depan.

     

     

    “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Ini tentang nikel dan tembaga sebagai kunci baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan,” ujar Anggawira 

     

    Sektor Tambang: Pilar Ekonomi & Energi

     

    Industri tambang disebut menyumbang 6–7% terhadap PDB nasional, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, dan menyumbang PNBP serta royalti yang terus naik. Sejak disahkannya UU Minerba No. 3 Tahun 2020, serta diterbitkannya PP No. 96 Tahun 2021, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola, hilirisasi, dan pengawasan lingkungan.

     

    Namun menurut Anggawira, tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi.

     

    “Kita butuh tambang yang legal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran, tapi juga melindungi dan memberi insentif bagi perusahaan patuh hukum,” tegasnya.

     

    Praktik Tambang Ramah Lingkungan

     

    Anggawira juga menyoroti sejumlah perusahaan tambang nasional yang dinilai berhasil menjalankan operasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan:

     

    PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin aktif reklamasi dan konservasi biodiversity. Raih PROPER Hijau.

     

    PT Merdeka Copper Gold Tbk kelola tambang emas dan tembaga berbasis pemberdayaan masyarakat dan transparansi.

     

    PT Vale Indonesia sukses revegetasi lahan pascatambang dan bangun smelter nikel.

     

    PT Freeport Indonesia pionir tambang bawah tanah dan smelter Gresik.

     

    PT Bukit Asam (PTBA) ubah bekas tambang jadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.

     

    Tahun 2023, lebih dari 30 perusahaan tambang mendapat penghargaan PROPER Hijau dan Emas dari Kementerian LHK.

     

    Waspadai Framing Asing

     

    Anggawira juga memperingatkan bahwa isu lingkungan kadang dijadikan alat tekanan oleh aktor asing.

     

    “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang,” ujarnya.

     

    Ia menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat atas narasi pengelolaan sumber daya alamnya. “Jangan sampai kita dikendalikan opini luar, sementara mereka di negaranya sendiri menjalankan praktik tambang yang jauh dari prinsip keberlanjutan,” pungkasnya. (ADP)

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPR Desak Pemerintah Kaji Ulang Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

    DPR Desak Pemerintah Kaji Ulang Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VII DPR mendesak pemerintah mengkaji ulang izin dan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papu Barat Daya. Pasalnya, Raja Ampat sebagai destinasi superprioritas lingkungannya terancam hancur dengan aktivitas tambang.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mengungkapkan ada kekayaan terumbu karang dan keindahan alam bawah laut di sekitar pertambangan tersebut yang harus menjadi perhatian pemerintah.

    “Mengenai izin pertambangan nikel di sekitar wilayah destinasi superprioritas, di mana destinasinya mengangkat keindahan alam dan khususnya terumbu karang, ini hal yang harus dikaji kembali,” kata Chusnunia, Sabtu (7/6/2025).

    Selain izin pertambangan, Chusnunia juga meminta pemerintah mengkaji ulang jalur perlintasan ke area smelter. Alasannya, jalur tersebut juga menyimpan kekayaan terumbu karang di kawasan Raja Ampat.

    Chusnunia khawatir apabila tak ada kajian ulang, maka bakal ada ancaman ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan nikel tersebut.

    “Tambang nikel, khususnya perlintasan jalur dari lokasi tambang ke smelter, menjadi hal yang harus dikaji ulang mengingat hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi terumbu karang,” katanya.

    Politisi PKB itu menekankan pentingnya keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan kawasan konservasi.

    “Saya juga mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpihak pada kelestarian lingkungan dan masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut adanya dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel yang merugikan lingkungan hidup dan masyarakat di Raja Ampat.

    Greenpeace meminta Pemerintah Indonesia dan para pengusaha industri nikel untuk menghentikan tambang dan hilirisasi nikel di berbagai daerah, yang disebut telah membawa derita bagi masyarakat terdampak.

    Industri nikel juga merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara, dan jelas akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan PLTU captive sebagai sumber energi dalam pemrosesannya.

  • Menteri ESDM pastikan akan kunjungi tambang nikel Raja Ampat

    Menteri ESDM pastikan akan kunjungi tambang nikel Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya akan mengunjungi Raja Ampat untuk melihat kondisi alam dan tambang nikel.

    “Saya kebetulan ada rencana, mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat melihat sumur-sumur minyak di Sorong, di Fak-Fak sama Bentuni. Nah mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba ke sana (Raja Ampat),” kata Bahlil saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.

    Di sana, Bahlil akan mencoba bersilaturahmi dengan warga dan beberapa pihak yang berkaitan dengan pengelolaan tambang nikel.

    Bahlil sendiri tidak menjelaskan secara rinci siapa aja yang akan ditemui dan apa yang akan dilakukan dalam kunjungannya tersebut.

    Sebelumnya, Bahlil menyebut akan memanggil pemegang izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, untuk melakukan evaluasi aktivitas pertambangan.

    “Saya akan evaluasi, akan ada rapat dengan dirjen saya. Saya akan panggil pemiliknya, mau BUMN atau swasta,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah menghadiri Human Capital Summit di Jakarta, Selasa (3/6).

    Bahlil melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik dalam pelaksanaan aktivitas pertambangan.

    Di sisi lain, Bahlil mengungkapkan terdapat aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan pembangunan smelter di sana.

    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan akan melakukan tinjauan terkait laporan kegiatan penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan tidak mengesampingkan kemungkinan langkah hukum dalam menindaklanjutinya.

    “Raja Ampat juga kami teliti, sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana,” kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq berbicara usai puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/6).

    “Atau paling tidak kami akan segerakan mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian,” tambahnya.

    Langkah itu diambil setelah sejumlah pihak mengecam aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, yang dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan sekitar.

    Mengingat Raja Ampat merupakan salah satu lokasi wisata unggulan di Indonesia, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun asing.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Urgensi kelas hilirisasi yang menjawab masa depan

    Urgensi kelas hilirisasi yang menjawab masa depan

    Jakarta (ANTARA) – Dalam percakapan publik tentang hilirisasi, istilah ini kerap mengendap dalam ranah kebijakan industri atau ekspor mineral mentah.

    Namun, jarang dibahas secara mendalam bagaimana strategi hilirisasi ini menyentuh hulu paling krusial dari seluruh sistem, pendidikan tinggi.

    Padahal, hilirisasi sejatinya bukan sekadar soal smelter atau rantai pasok, tetapi juga tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu sendiri diturunkan dari menara gading akademik menjadi solusi konkret dalam lanskap sosial dan ekonomi masyarakat.

    Peluncuran kelas hilirisasi oleh Universitas Tadulako di Palu seperti menjadi sebuah sinyal penting bahwa gagasan ini mulai bergeser dari wacana abstrak ke praksis institusional.

    Bukan sekadar program studi baru, inisiatif ini merupakan bentuk tanggapan langsung terhadap kebutuhan riil dunia kerja, sekaligus upaya mempercepat sinkronisasi antara pendidikan dan industri.

    Rektor Universitas Tadulako Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT., IPU., ASEAN Eng., mengatakan inisiatif membuka kelas hilirisasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Di kelas hilirisasi ini nantinya bukan sekadar ruang belajar biasa, melainkan ruang kolaborasi nyata antara kampus dan industri strategis nasional.

    Lebih dari itu, upaya ini sebenarnya menjadi pembuktian bahwa universitas semakin mampu menjadi aktor strategis dalam mewujudkan visi besar bangsa.

    Saat ini adalah era ketika ilmu tidak lagi cukup hanya diajarkan, melainkan harus dikontekstualisasikan. Ketika industri berevolusi cepat melalui otomasi, elektrifikasi, dan digitalisasi, sistem pendidikan pun tidak bisa lagi berjalan di jalurnya sendiri.

    Ada urgensi untuk mendesain ulang format pembelajaran, baik dari sisi kurikulum maupun metode pengajarannya, agar lebih selaras dengan denyut kebutuhan lapangan.

    Kelas hilirisasi, dalam konteks ini, adalah ruang belajar baru yang tidak hanya mempersiapkan mahasiswa lulus, tapi juga mampu menjawab pertanyaan sederhana namun krusial, “Setelah ini, saya bisa bekerja di mana dan bagaimana kontribusi saya bagi bangsa?”

    Model yang ditawarkan kelas hilirisasi bukanlah sekadar inovasi administratif. Ini adalah transformasi mendasar dalam paradigma pendidikan vokasi.

    Di dalamnya, terdapat keberpihakan terhadap mahasiswa dalam bentuk pembiayaan penuh UKT oleh mitra industri. Ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa akses terhadap pendidikan relevan harus dibuka lebar tanpa menjadi beban ekonomi bagi calon peserta didik.

    Kemudian ada pelibatan langsung industri dalam perancangan dan pelaksanaan kurikulum menandakan hadirnya ekosistem pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning), yang lebih mendalam dari sekadar magang formalitas.

    Ketika kunjungan lapangan menjadi bagian dari orientasi mahasiswa baru, dan praktisi industri menjadi dosen pengampu, maka terjadi integrasi vertikal antara pengetahuan akademik dan keterampilan praktis.

    Memanusiakan hilirisasi

    Inilah bentuk hilirisasi pengetahuan itu sendiri bahwa ilmu tidak cukup berhenti di jurnal, tapi harus menjadi narasi yang hidup di lantai pabrik, di ruang perancangan teknologi, dan di meja kontrol sistem industri nasional.

    Dalam bahasa lain, bangsa ini sedang menyaksikan upaya memanusiakan hilirisasi, dari kebijakan makro menjadi praktis mikro yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh individu mahasiswa dan masyarakat di sekitarnya.

    Konteks wilayah pun menambah kedalaman makna. Bahwa program seperti ini lahir di Palu, Sulawesi Tengah, dan bukan di pusat kekuasaan atau industri tradisional di Pulau Jawa, memberi pesan kuat bahwa transformasi pendidikan tidak harus selalu berpusat.

    Justru, daerah-daerah di kawasan timur Indonesia dengan potensi besar sumber daya alam dan kebutuhan tenaga terampil yang tinggi, menjadi lahan subur untuk eksperimen sosial semacam ini. Pendidikan yang berdampak adalah pendidikan yang memahami konteks sosial, geografis, dan ekonomi dari komunitas yang dilayaninya.

    Dalam semangat Asta Cita yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi tak boleh berhenti pada material tambang dan sumber daya alam. Hilirisasi harus juga menyentuh kualitas sumber daya manusia, karakter, dan daya saing kebangsaan.

    Mahasiswa yang ditempa dalam sistem seperti kelas hilirisasi akan dibentuk bukan hanya sebagai operator, tetapi juga pemikir yang berorientasi pada solusi, inovator yang mampu membaca arah teknologi global sekaligus berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan.

    Hilirisasi tanpa manusia yang siap hanya akan menghasilkan ketimpangan baru. Maka, menyiapkan manusianya adalah prasyarat mutlak.

    Apa yang dilakukan oleh Universitas Tadulako adalah perwujudan dari ide kampus berdampak. Kampus yang tidak hanya menjadi pencetak ijazah, tapi penggerak perubahan sosial dan ekonomi.

    Kampus yang hadir di tengah publik bukan untuk menjadi menara gading, tetapi menjadi menara sinyal yang mampu menangkap kebutuhan dan memberi jawaban yang tepat, cepat, dan kontekstual.

    Dalam dunia yang kian kompleks dan cepat berubah, perguruan tinggi tidak bisa lagi berjalan dengan kecepatan tahun ajaran, melainkan harus berlari mengikuti irama detik industri dan denyut nadi masyarakat.

    Arah baru ini membuka banyak ruang untuk perbaikan sistemik. Namun tentu tidak tanpa tantangan. Kemitraan dengan industri harus dijaga dalam rel yang seimbang, agar pendidikan tetap menjadi proses pembentukan manusia utuh, bukan sekadar buruh ahli. Kurikulum harus terus diperbarui agar tidak menjadi sekadar pelatihan teknis.

    Dan yang paling penting, perguruan tinggi harus memiliki keberanian untuk memposisikan dirinya sebagai co-creator dalam pembangunan nasional bukan hanya penonton atau komentator.

    Kelas hilirisasi adalah salah satu pintu masuk. Namun juga tidak akan menyelesaikan semua persoalan pendidikan dan industri sekaligus. Tapi adalah langkah penting yang memperlihatkan bahwa kolaborasi konkret antara kampus dan dunia kerja bukan hanya mungkin, tapi perlu.

    Dan dari kelas kecil di sebuah kota di Sulawesi Tengah, negeri ini bisa mulai membayangkan masa depan besar yang lebih terintegrasi, lebih manusiawi, dan lebih menjanjikan.

    Sebab pada akhirnya, hilirisasi yang paling berdampak adalah hilirisasi pengetahuan yang membentuk manusia dan mengubah kehidupan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR nilai `groundbreaking` proyek baterai EV dorong hilirisasi

    Anggota DPR nilai `groundbreaking` proyek baterai EV dorong hilirisasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota DPR nilai `groundbreaking` proyek baterai EV dorong hilirisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XII DPR RI Gandung Pardiman menilai groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk proyek baterai kendaraan listrik (EV) pada pekan ketiga Juni mendorong hilirisasi dan upaya transisi energi nasional.

    “Ini bukan sekadar proyek industri biasa. Groundbreaking ini mencerminkan arah kebijakan negara yang ingin keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Kita harus membangun ekosistem industri dari hulu sampai hilir di dalam negeri,” ujar Gandung di Jakarta, Rabu.

    Anggota DPR dari Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral tersebut menekankan bahwa proyek ini harus dijalankan secara inklusif dengan melibatkan pelaku usaha nasional, termasuk BUMN, koperasi, dan UMKM, agar nilai ekonomi yang tercipta dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

    “Penting bagi kita memastikan bahwa manfaat proyek tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar. Harus ada ruang bagi pelaku usaha kecil dan daerah untuk ikut tumbuh dalam ekosistem ini,” ucapnya.

    Gandung juga mengingatkan pentingnya menjaga aspek lingkungan dalam pelaksanaan proyek. Ia mendorong agar penerapan good mining practice dan teknologi ramah lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan.

    “Transisi energi tidak boleh menimbulkan kerusakan baru. Proyek ini harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, menjaga lingkungan, dan berpihak pada rakyat,” tutup Gandung.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memulai groundbreaking megaproyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) pada pekan ketiga Juni 2025. Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel (smelter HPAL), pabrik prekursor-katoda, serta fasilitas produksi sel baterai dan battery pack.

    Nilai investasi yang dikucurkan diperkirakan mencapai sekitar 6–7 miliar dolar AS atau lebih dari Rp97–114 triliun, dan akan menciptakan lebih dari 20.000 lapangan kerja.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi transportasi dan pengembangan energi baru terbarukan.

    “Ini adalah proyek pertama di Asia Tenggara yang membangun rantai pasok baterai secara terintegrasi. Indonesia harus berhenti menjadi pasar dan mulai menjadi pemain dalam industri masa depan,” ujar Bahlil.

    Sumber : Antara

  • Adaptasi di Tengah Perang Tarif

    Adaptasi di Tengah Perang Tarif

    Jakarta

    Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang secara signifikan menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50% efektif per 5 Juni 2025 merupakan langkah proteksionisme yang patut dicermati. Meskipun tidak secara langsung menargetkan Indonesia, kebijakan tersebut diperkirakan berdampak tidak langsung ke industri baja dan aluminium nasional

    Maka dari itu, dibutuhkan analisis mendalam dan respons strategis yang adaptif terhadap kebijakan baru dari negeri Paman Sam tersebut.

    Pasar Global Terdistorsi

    Peningkatan tarif AS ini akan menciptakan distorsi pasar global yang signifikan. Dengan hambatan 50% di pasar AS, eksportir baja dan aluminium dari negara-negara produsen utama, khususnya China, akan terpaksa mencari pasar alternatif.

    Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi sasaran logis untuk pengalihan ekspor ini. Potensi banjir impor baja dan aluminium berharga murah di pasar domestik Indonesia adalah ancaman nyata yang dapat menekan produsen lokal secara substansial.

    Perbedaan harga yang mencolok antara baja AS (US$ 984/ton) dan China (US$ 392/ton) pada Maret 2025 menggarisbawahi kerentanan perdagangan baja. Jika produk asing yang lebih murah membanjiri pasar, daya saing produk baja dan aluminium Indonesia di pasar domestik dan internasional diperkirakan akan tergerus.

    Fenomena ini, jika tidak diantisipasi, dapat mengakibatkan penurunan volume produksi, kerugian finansial, dan potensi pemutusan hubungan kerja di sektor industri strategis ini.

    Gangguan Rantai Investasi

    Dampak tidak langsung juga merambah ke ranah rantai pasok dan iklim investasi. Industri aluminium Indonesia masih memiliki ketergantungan pada impor bahan baku esensial seperti bauksit. Kebijakan proteksionisme AS ini berpotensi mengacaukan stabilitas pasar komoditas global, yang pada gilirannya dapat menaikkan biaya impor bahan mentah bagi produsen Indonesia.

    Kenaikan harga bahan baku akan membebani biaya produksi dan mengurangi margin keuntungan. Di sisi investasi, ketidakpastian perdagangan global yang diakibatkan oleh tarif AS dapat mengerus minat investasi asing di sektor logam Indonesia.

    Investor, khususnya dari negara-negara yang terkena retaliasi (misalnya Kanada, Meksiko), mungkin akan bersikap lebih konservatif. Bahkan bisa jadi mencari pasar baru secara agresif yang bukan di Asia Tenggara serta mengurangi aliran modal yang sangat dibutuhkan untuk modernisasi dan ekspansi industri.

    Lihat juga Video ‘Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik’:

    Lanjut ke halaman berikutnya

    Tantangan Ekspor Proteksi

    Meskipun Indonesia bukan eksportir utama baja ke AS, penutupan akses pasar AS bagi negara lain akan memperketat persaingan di pasar ekspor non-AS. Negara-negara yang terdampak tarif AS mungkin akan mengalihkan fokus ekspor mereka ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menciptakan persaingan yang lebih ketat bagi produk Indonesia.

    Lebih lanjut, jika Uni Eropa atau negara lain membalas tarif AS dengan kebijakan proteksionisme serupa, Indonesia berisiko terkena efek domino. Produk ekspor Indonesia bisa terdampak jika negara-negara lain menganggap Indonesia “mengambil peluang” dari disrupsi pasar, memicu retaliasi yang tidak diinginkan.

    Implikasi Industri Pengguna

    Dampak kenaikan tarif ini juga akan merambat ke industri pengguna baja dan aluminium domestik. Sektor-sektor vital seperti konstruksi, otomotif, dan manufaktur kemasan di Indonesia sangat bergantung pada pasokan baja dan aluminium, baik dari produksi domestik maupun impor.

    Gangguan pasokan global, ditambah potensi kenaikan harga bahan baku impor, dapat meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya akan memicu inflasi pada produk akhir seperti mobil, kaleng makanan, dan peralatan rumah tangga.

    Pengalaman 2018, di mana tarif AS menyebabkan lonjakan harga baja global 6-20%, menjadi preseden yang patut diwaspadai, mengingat dampaknya pada proyek-proyek infrastruktur padat baja di Indonesia.

    Respons Strategis Solutif

    Menghadapi kompleksitas dan risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif AS ini, industri dan pemerintah Indonesia harus merumuskan respons strategis yang proaktif dan adaptif. Hal ini mencakup keharusan untuk secara agresif mendiversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-AS guna mengurangi ketergantungan pada pasar yang rentan proteksionisme.

    Selain itu, investasi perlu didorong dalam peningkatan daya saing industri lokal melalui efisiensi produksi, modernisasi teknologi, dan inovasi produk untuk mengeliminasi ketergantungan pada impor bahan baku dan meningkatkan kapabilitas bersaing.

    Secara paralel, penguatan instrumen kebijakan perdagangan domestik menjadi krusial untuk melindungi pasar dari praktik dumping. Dukungan diplomasi perdagangan aktif di forum regional dan multilateral juga sangat diperlukan untuk menolak kebijakan perdagangan yang tidak adil dan membangun aliansi strategis.

    Terakhir, kebijakan harus pula mencakup dukungan terukur pada industri hilir untuk membantu adaptasi terhadap potensi kenaikan biaya bahan baku melalui integrasi rantai pasok domestik dan diversifikasi sumber pasokan, sehingga secara komprehensif memitigasi dampak negatif dan mengoptimalkan peluang di tengah gejolak ekonomi global.

    Sebagai kesimpulan strategis adaptif, kenaikan tarif baja dan aluminium AS bukan sekadar isu bilateral, melainkan katalis yang akan mendefinisikan ulang dinamika perdagangan global. Industri baja dan aluminium Indonesia, meski tidak menjadi sasaran utama, akan menghadapi risiko tidak langsung yang signifikan melalui distorsi pasar, gangguan rantai pasok, dan eskalasi proteksionisme.

    Namun, dengan respons strategis yang terukur, adaptif, dan berbasis data, Indonesia dapat tidak hanya memitigasi dampak negatif, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global.

    Implementasi kebijakan yang berorientasi pada daya saing lokal, diversifikasi pasar, dan diplomasi aktif adalah keharusan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri baja dan aluminium di tengah gejolak ekonomi global.

    Rioberto Sidauruk
    Tenaga Ahli AKD Komisi VII DPR RI.

    Tonton juga Video: Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik

  • Mendagri usul tambah pajak retribusi untuk dongkrak ekonomi NTB

    Mendagri usul tambah pajak retribusi untuk dongkrak ekonomi NTB

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penambahan pajak retribusi untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi yang minus di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan pertama tahun 2025.

    “Kalau gubernur mau paksakan, tambah pajak retribusi, tetapi itu memberatkan rakyat,” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah yang minus dapat memengaruhi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional.

    Pada triwulan pertama tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan atau year on year berada pada angka 4,87 persen.

    Dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, hanya ada dua provinsi yang mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi negatif, yakni Nusa Tenggara Barat yang mencatat minus 1,47 persen dan Papua Tengah minus 25,53 persen.

    Mendagri menyoroti dominasi tambang dalam postur pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan pelarangan ekspor konsentrat hasil tambang ke luar negeri telah memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada periode Januari sampai Maret 2025.

    “NTB minus 1,47 persen rupanya karena ketergantungan terhadap pertambangan sangat tinggi untuk mendapatkan royalti dan lain-lain,” kata Tito.

    Mendagri menyampaikan apabila fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Kabupaten Sumbawa Barat beroperasi dan ekspor produk hasil olahan tambang berjalan maka kebijakan tambahan pajak retribusi yang dipungut harus segera dihentikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Tito mengungkapkan bahwa pada Kamis (5/6) akan berdiskusi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar Nusa Tenggara Barat mendapatkan relaksasi ekspor konsentrat tambang.

    “Ketika smelter jalan, sudah stop (tambahan pajak retribusi). Kira-kira begitu kalau ingin menyelamatkan NTB dalam waktu singkat,” ujarnya.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia Bakal Punya Megaproyek Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik – Page 3

    Indonesia Bakal Punya Megaproyek Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengabarkan akan adanya peresmian ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) terintegrasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, pada pekan ketiga Juni 2025.

    “Bahwa Juni itu peresmian, groundbreaking ya, memulai pabrik dibangun. Untuk ekosistem yang terintegrasi di satu tempat, mungkin minggu ketiga Juni di Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Namun, Bahlil belum menginformasikan secara detail terkait proyek bersangkutan. “Sudahlah, nanti ada waktunya. Kalian lebih tahu dari Menteri kalian ini,” ungkapnya.

    Belum lama ini, Bahlil sempat kasih bocoran terkait masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ke proyek ekosistem baterai kendaraan listrik. Danantara disebut akan terlibat dalam proyek tersebut bersama dengan konsorsium perusahaan asal China, Contemporary Amperex Co Limited (CATL) hingga Huayou.

    Dia menjelaskan, salah satu proyek dalam ekosistem ini melibatkan konsorsium yang dipegang CATL, di sektor hulu dengan 51 persen sahamnya digenggam PT Aneka Tambang Tbk (Antam). CATL menanamkan investasi hingga USD 6 miliar.

    “Nah, untuk di (perusahaan patungan/joint venture) JV 2, JV 3, JV 4 yang meliputi nikel, prekursor, smelter, katoda, baterai sel, itu BUMN itu sahamnya itu kurang lebih sekitar 30 persen,” ucapnya pada Mei 2025 silam.