Xcloud.id

Produk: smelter

  • Apple Digugat Lagi, Pasokan iPhone Dituduh Pakai Mineral Selundupan

    Apple Digugat Lagi, Pasokan iPhone Dituduh Pakai Mineral Selundupan

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Apple Inc. kembali menghadapi tekanan hukum terkait transparansi rantai pasok globalnya.

    Kelompok hak asasi manusia International Rights Advocates (IRAdvocates) mengajukan gugatan baru yang menuduh Apple menggunakan mineral konflik yang melanggar hukum perlindungan konsumen.

    Melansir dari Apple Insider Kamis (27/11/2025), IRAdvocates melalui dokumen gugatan yang dilaporkan pada November 2025, meminta pengadilan untuk memverifikasi dugaan bahwa rantai pasok Apple telah disusupi oleh material ilegal yang terhubung dengan pelanggaran hak asasi manusia di Republik Demokratik Kongo.

    Gugatan itu juga memberikan rincian spesifik yang menjadi dasar argumen hukum mereka.  IRAdvocates secara gamblang menamai tiga smelter asal China Ningxia Orient, JiuJiang JinXin, dan Jiujiang Tanbre. 

    Para penggugat menuduh bahwa ketiga smelter ini memproses coltan, bijih penghasil tantalum untuk iPhone, yang diselundupkan melalui Rwanda setelah kelompok bersenjata merebut tambang di Republik Demokratik Kongo Timur. Mineral tersebut kemudian “dicuci” melalui skema sertifikasi palsu sebelum diekspor ke Asia.

    Ini bukan pertama kalinya Apple menjadi sasaran gugatan IRAdvocates. Kelompok ini sebelumnya menggugat Apple pada 2019, bersamaan dengan  Tesla, Alphabet, Microsoft, dan Dell, atas dugaan pelanggaran terkait pengadaan kobalt. 

    Kasus tersebut akhirnya ditutup pada 2024 setelah pengadilan memutuskan bahwa keterlibatan perusahaan-perusahaan teknologi dalam rantai pasok kobalt global tidak dapat dikategorikan sebagai keterlibatan langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia.

    Apple juga pernah melayangkan pernyataan resmi demi menyanggah dugaan tersebut pada 2024 terkait kasus mineral konflik. Dalam dokumen itu Apple mempertahankan posisi bahwa mereka menjalankan standar pengadaan yang ketat. 

    Perusahaan menyatakan bahwa untuk tahun kesepuluh berturut-turut, 100% pelebur dan pemurni yang teridentifikasi dalam rantai pasoknya untuk material 3TG (timah, tungsten, tantalum, dan emas) telah berpartisipasi dalam audit pihak ketiga yang independen. 

    Pernyataan resmi Apple pada 2023 juga menyoroti target tahun 2025 untuk menggunakan 100% kobalt daur ulang di semua baterai rancangan Apple dan 100% elemen tanah jarang daur ulang pada magnet.

    Rumitnya situasi di lapangan memaksa Apple mengambil langkah drastis pada pertengahan tahun lalu. Perusahaan teknologi raksasa itu mengeluarkan pemberitahuan kepada pemasok pada Juni 2024 untuk menghentikan pengadaan mineral 3TG dari Republik Demokratik Kongo dan Rwanda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    “Menanggapi laporan tentang meningkatnya konflik regional, serta penyelundupan dan pajak ilegal, pada Juni 2024 Apple mengeluarkan pemberitahuan kepada pemasoknya untuk menghentikan pengadaan,” demikian pernyataan Apple. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Bahlil Tepis Ekspor Konsentrat Tertahan: Tidak Ada yang Ditahan-tahan!

    Bahlil Tepis Ekspor Konsentrat Tertahan: Tidak Ada yang Ditahan-tahan!

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Kementerian ESDM tidak pernah menahan PT Freeport Indonesia (PTFI) ekspor konsentrat.

    Tertahannya ekspor Freeport menjadi salah satu penyebab terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Papua Tengah hingga minus 8%.

    Bahlil mengatakan Kementerian ESDM telah memberikan relaksasi kepada Freeport untuk melakukan ekspor konsentrat ketika smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur mengalami kahar. Adapun perpanjangan izin ekspor tersebut telah habis pada September 2025.

    “Saya harus katakan bahwa untuk ekspor konsentrat Freeport itu tidak ada yang tertahan. Semua prosesnya selesai, tidak ada yang ditahan-tahan,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah yang melambat kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporannya, Tito bilang ekonomi Papua Tengah terkontraksi hingga minus 8% imbas operasional Freeport yang terganggu.

    “”Ada yang minus yaitu Papua Tengah saya sampaikan. Dia (Prabowo) tanya, kenapa penyebabnya? Di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor ya, di mana produksinya mereka menjadi tertahan,” ungkap Tito usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

    “Itu semua mengakibatkan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8%,” ujarnya menekankan.

    (hns/hns)

  • Smelter Nikel Dimoratorium, Investasi Hilirisasi Rp932 Triliun Terancam?

    Smelter Nikel Dimoratorium, Investasi Hilirisasi Rp932 Triliun Terancam?

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mencatat terdapat investasi smelter nikel mencapai US$56 miliar atau setara Rp932 triliun pada periode 2026-2029. Namun, baru-baru ini pemerintah menerbitkan aturan moratorium pembangunan smelter baru. 

    Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

    Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025 itu, industri pembuatan logam dasar bukan besi yang memiliki izin usaha industri (IUI) tak diperbolehkan membangun proyek smelter baru yang khusus memproduksi produk antara nikel, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI).

    Head of External Relation FINI Mordekhai Aruan mengatakan, pihaknya telah melaporkan investasi smelter yang saat ini telah memulai proses konstruksi. Dalam hal ini, FINI meminta pemerintah memberikan pengecualian untuk investasi yang telah masuk tersebut. 

    “Investasi untuk melanjutkan proses pengolahan bijih nikel menjadi end product itu sejauh ini yang sudah on the pipeline sekitar US$56 miliar dari 2026-2029,” kata Mordekhai saat ditemui Bisnis, Rabu (26/11/2025). 

    Terlebih, dia menyebut, investasi smelter nikel baru ini akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk 50.000 pekerja organik. Pihaknya tak sepenuhnya mengkritisi aturan baru tersebut karena saat ini produk-produk seperti feronikel, NPI, nickel matte dalam kondisi oversupply.

    Namun, sebagai upaya jaminan kepastian hukum bagi investor yang sudah masuk, maka pengecualian izin operasional ini diperlukan. Sebab, investor tersebut telah masuk sebelum aturan diterbitkan. 

    “Mereka enggak [mundur investasi] jadi PP barunya tetap berjalan, hanya FINI menemukan dan melaporkan ke pemerintah, ‘Pak ini ada investor yang sudah mulai sebelum PP itu’,” jelasnya. 

    Pihaknya juga berkomitmen untuk menaati aturan baru pemerintah yang kini menerapkan kriteria khusus dan verifikasi izin rencana pembangunan smelter baru. 

    Dalam aturan PP No. 28/2025 disebutkan untuk KBLI 24202 pelaku usaha dapat membangun smelter dengan syarat melampirkan surat pernyataan tidak memproduksi FeNi, NPI, nickel matte untuk teknologi pirometalurgi dan MHP untuk hidrometalurgi.

    “Pemerintah menerapkan kriteria harus diverifikasi dulu ini benar tidak atau jangan sampai mereka masih rencana, kalau perusahaan tersebut lolos dari kriteria pemerintah maka pemerintah memberikan kepastian hukum berupa izin,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, dia juga menerangkan dari investasi smelter baru yang tengah konstruksi saat ini, terdapat sejumlah fasilitas pengolahan yang berencana melanjutkan ke produk lebih hilir. 

    “Dari produk-produk yang intermediate itu, mereka rencana untuk lanjutkan lagi, sebagai contoh ya perusahaan CNGR itu mereka planning untuk kawasan industrinya sampai kepada prekursor tapi bertahap,” pungkasnya. 

    Dalam catatannya, baru terdapat dua perusahaan prekursor yang beroperasi di Indonesia. Saat ini, industri juga didorong untuk masuk ke produk hilir lainnya yang sama sekali belum ada di Indonesia seperti katoda, nickel alloy powder, stainless steel seamless pipe, dan lainnya. 

  • Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Turun 8% imbas Insiden Freeport

    Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Turun 8% imbas Insiden Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah menunjukkan ketimpangan, dengan Maluku Utara tercatat sebagai yang tertinggi dan Papua Tengah mengalami kontraksi terdalam.

    Dia memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    “Saya juga melaporkan kepada beliau mengenai masalah pertumbuhan ekonomi daerah. Karena saya juga diberikan tugas kalau inflasi seminggu sekali, sebulan sekali pertumbuhan ekonomi daerah kita bahas. Di mana yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah,” ujar Tito.

    Dia merinci penyebab melemahnya ekonomi Papua Tengah karena ekspor dari PT Freeport tertahan lantaran adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor yang membuat produksi menjadi tertahan.

    “Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika mengalami kontraksi minus 8%, tetapi ada daerah lain yang tinggi, jadi saya sampaikan ada pem-balance-nya,” ucapnya.

    Selain melaporkan kondisi ekonomi, Tito juga menyampaikan perkembangan upaya percepatan pembangunan di Papua. 

    “Kemudian, saya juga menyampaikan soal Komite Percepatan Pembangunan Papua yang sudah saya briefing tiga kali, dan saya minta kepada bapak presiden berkenan untuk menerima mereka sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para Kepala Daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan itu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya arahan Presiden Ke-8 RI itu untuk memperkuat mandat lembaga terkait pembangunan Papua.

    “Supaya komite ini memiliki mandat, memiliki power, bersama juga dengan kementerian/lembaga yang memiliki program di Papua mendapat arahan dari Bapak Presiden. Sehingga Papua ini betul-betul dapat dipercepat pembangunannya,” pungkas Tito.

  • Ekspor Bahan Mentah Dilarang, Investasi Hilirisasi Melonjak jadi Rp431,4 Triliun

    Ekspor Bahan Mentah Dilarang, Investasi Hilirisasi Melonjak jadi Rp431,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp431,4 triliun sepanjang Januari–September 2025, meningkat 58,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini terjadi seiring diperketatnya kebijakan pemerintah yang tidak lagi mengizinkan ekspor bahan mentah dan mewajibkan proses pengolahan dilakukan di dalam negeri.
    ‎
    ‎Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menegaskan bahwa hilirisasi kini menjadi fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia.

    “Kita sudah masuk ke kebijakan yang tidak lagi mengizinkan sumber daya alam diekspor dalam bentuk raw material. Setidaknya proses tier pertama harus dilakukan di dalam negeri,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (24/11/2025).

    Dia menjelaskan bahwa hilirisasi telah menjadi kerangka kebijakan nasional yang dirancang secara strategis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Pemerintah membangun peta jalan yang memuat 28 komoditas prioritas dalam delapan kelompok besar, dengan tujuan menarik investasi berorientasi ekspor dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional.
    ‎
    ‎Menurut Todotua, kenaikan realisasi investasi yang mencapai Rp431,4 triliun didorong terutama oleh sektor mineral, diikuti perkebunan dan kehutanan, migas, serta perikanan. Ia menyebut, capaian tersebut menandai perubahan struktural dalam komposisi investasi Indonesia.

    “Tahun lalu totalnya hanya sekitar Rp42,9 triliun. Kenaikan tahun ini membuktikan bahwa hilirisasi memberikan impak langsung pada peningkatan investasi nasional,” katanya.
    ‎
    ‎Dalam paparannya, Todotua menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan modal besar yang tidak dimiliki banyak negara. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan posisi geopolitik yang berada pada tulang punggung jalur perdagangan global, Indonesia menurutnya memiliki peluang strategis untuk mempercepat industrialisasi.

    “Indonesia ini luar biasa. Apa yang dicari ada di sini. Kita berada pada backbone geopolitik timur–barat dan utara–selatan, dengan ALKI II [alur laut kepulauan Indonesia] sebagai penggerak ekonomi internasional,” ujarnya.
    ‎
    ‎Ia mengatakan bahwa sektor nikel menjadi salah satu rantai industri yang struktur hilirnya sudah hampir lengkap, mulai dari smelter hingga industri baterai. Pemerintah kini tengah menata hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah agar rantai pasok domestik lebih kuat dan tidak bergantung pada pasar luar.

    Namun, Todotua juga mengingatkan bahwa pembangunan smelter yang tidak terkendali berisiko memunculkan overcapacity dan menekan daya saing produk dalam jangka panjang.
    ‎
    ‎Di sektor energi, pemerintah mempercepat proyek gasifikasi batu bara. Todotua menyebut, proyek coal to synthetic gas yang dijalankan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama PDN dan Pusri akan diarahkan untuk produksi amonia dan metanol, sekaligus mengurangi impor yang selama ini masih tinggi.

    “Impor metanol kita masih 2,2 juta sampai 3 juta ton, padahal gas dan batu bara kita punya. Permintaan meningkat karena program B40 yang membutuhkan campuran metanol dengan CPO. Kita harus mengejar negara seperti China yang 40% batu baranya dipakai untuk produk turunan,” katanya.
    ‎
    ‎Percepatan hilirisasi juga terlihat pada ekosistem yang dikembangkan oleh MIND ID. Di sektor aluminium, proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 telah resmi beroperasi. Ke depan fasilitas yang berada di Mempawah, Kalimantan Barat ini akan semakin kuat dengan hadirnya SGAR Fase II dan smelter aluminium baru yang saat ini tengah dibangun. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan alumina dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

    Di sektor timah, PT Timah Tbk. tengah mematangkan hilirisasi produk turunan mulai dari solder hingga tin chemicals untuk masuk ke pasar elektronik, otomotif, dan kimia global.

    Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk. terus memperluas investasi dalam memperkuat produksi nikel matte dan produk turunan berstandar rendah karbon sebagai bagian dari ekosistem baterai kendaraan listrik melalui pengembangan tiga proyek strategis yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Morowali, dan Sorowako.

    Proyek-proyek ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas produksi nikel sekaligus membangun fondasi bagi ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.

    Di sisi lain, PT Freeport Indonesia menyiapkan penguatan hilirisasi tembaga dari smelter Gresik dan precious metals refinery (PMR), yang menjadi fondasi penting bagi industri listrik, energi terbarukan, dan teknologi global.
    ‎
    ‎Todotua mengatakan bahwa proyek-proyek hilirisasi MIND ID menjadi tulang punggung upaya pemerintah dalam membangun rantai pasok mineral strategis yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Pemerintah memperkirakan hilirisasi akan memberikan dampak ekonomi hingga 2040 dengan nilai investasi mencapai US$618 miliar dan nilai tambah US$235,9 miliar, serta potensi ekspor kumulatif mencapai US$857 miliar dan penciptaan lebih dari 3 juta lapangan kerja.
    ‎
    ‎“Hilirisasi adalah strategi agar Indonesia tidak lagi berada pada posisi sebagai negara pengekspor bahan mentah, tetapi menjadi pemain utama dalam rantai nilai global,” ujar Todotua.

  • Punya 40% Cadangan Nikel Dunia, Indonesia Bisa Jadi Pusat Rantai Pasok Kendaraan Listrik

    Punya 40% Cadangan Nikel Dunia, Indonesia Bisa Jadi Pusat Rantai Pasok Kendaraan Listrik

     

    Liputan6.com, Jakarta Dalam perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Dunia COP30, MIND ID Group menegaskan bahwa masa depan industri nikel Indonesia hanya dapat berkelanjutan apabila dibangun di atas fondasi hijau dan teknologi rendah karbon.

    PT Vale Indonesia Tbk, sebagai bagian dari MIND ID, menyampaikan bahwa transformasi menuju nikel hijau menjadi kunci bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pemain global mineral kritis di era transisi energi.

    ‎Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk, Budi Awansyah, menekankan bahwa kontribusi Indonesia terhadap agenda iklim dunia tidak cukup diukur dari besarnya cadangan mineral kritis yang dimiliki negara ini.

    Yang lebih menentukan adalah bagaimana industri nikel dikelola dengan standar lingkungan dan keberlanjutan yang mampu menjawab tuntutan global.

    ‎Budi mengingatkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 40 persen cadangan nikel dunia, menjadikannya pusat strategis dalam rantai pasok kendaraan listrik dan baterai. Namun, ia menilai persepsi publik terhadap sektor pertambangan masih diwarnai kekhawatiran atas perubahan bentang alam dan tekanan terhadap hutan.

    Untuk itu, transformasi menjadi industri hijau harus menjadi prioritas yang berjalan konsisten dan terukur.

    ‎Di hadapan peserta COP30, Budi menegaskan bahwa smelter merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar dalam industri ekstraktif. Karena itu, bila Indonesia ingin memimpin ekosistem mineral kritis global, maka industri nikel nasional harus lebih dahulu menunjukkan kepemimpinan melalui operasi rendah karbon, efisiensi energi, dan tata kelola yang lebih ketat.

    ‎PT Vale Indonesia Tbk, menurut Budi, telah menjalankan berbagai langkah dekarbonisasi, mulai dari penggunaan energi bersih seperti hydropower, peningkatan efisiensi smelter, optimalisasi panas buangan, hingga pemanfaatan gas CO dan hidrogen dalam proses produksi.

     

  • Industri Waswas Permintaan Baterai EV Berbasis Nikel Cuma 20% di 2030

    Industri Waswas Permintaan Baterai EV Berbasis Nikel Cuma 20% di 2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mengungkap kekhawatiran terkait permintaan nikel yang rendah untuk baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tengah kondisi oversupply produksi smelter. 

    Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah mengatakan, permintaan nikel untuk baterai sempat meningkat 10% pada 2020-2022. Namun, pertumbuhan permintaannya turun 1% per tahun sejak 2 tahun terakhir ini. 

    “Jadi perkiraan kami bahkan di tahun 2030 itu kebutuhan nikel untuk baterai tidak lebih dari 20% saja. Itu mungkin nantinya akan menjadi tantangan dan bahan diskusi dengan pemerintah terkait produk MHP kita ke depannya,” kata Arif dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Kamis (20/11/2025). 

    Produk nikel MHP atau mixed hydroxide precipitate merupakan bahan baku krusial dalam rantai pasok produksi baterai EV. MHP umumnya diproduksi dari hasil pengolahan nikel kadar rendah melalui teknologi high pressure acid leaching (HPAL). 

    Adapun, saat ini terdapat tiga smelter HPAL di Indonesia yang telah beroperasi dengan kapasitas terpasang mencapai 445.000 ton per tahun. Arif memproyeksi akan ada tambahan produk MHP sebanyak 30.000 ton dalam waktu dekat. 

    Dalam catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, smelter HPAL tumbuh ekspansif di mana saat ini terdapat 22 fasilitas pemurnian yang tengah dalam tahap konstruksi. Dengan proyek tersebut, pada 2027, akan ada tambahan mencapai 450.000 ton atau dua kali lipat dari kapasitas saat ini. 

    “Jadi penambahannya kurang lebih dua kali lipat sehingga di akhir tahun 2027 ini perkiraan produk MHP yang akan dihasilkan oleh Indonesia itu sekitar 940.000,” tuturnya. 

    Sementara itu, produksi nikel dari smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) mencapai 2,5 juta ton dari total 170-an perusahaan smelter di Indonesia. 

    Di sisi lain, industri nikel juga menghadapi tantangan di mana adanya ketergantungan pada sektor stainless steel sebagai penyerap utama nikel. Terlebih, terdapat persaingan dengan teknologi baterai non-nikel atau lithium ferro-phosphate (LFP). 

    “Kemudian pertumbuhan ekonomi juga perang di Timur Tengah, kemudian Rusia-Ukraina dan lain sebagainya mengakibatkan permintaan nikel dunia menurun hingga terjadi oversupply dan tekanan harga,” pungkasnya. 

  • Tingkatkan Tata Kelola Nikel, IMI Sebut Empat Faktor Kunci

    Tingkatkan Tata Kelola Nikel, IMI Sebut Empat Faktor Kunci

    Bisnis.com, JAKARTA – Tata kelola pertambangan menjadi tulang punggung dari keberlangsungan industri, termasuk dalam upaya penghiliran sektor nikel. 

    Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif menerangkan poin utama dalam melakukan transformasi pertambangan nikel Indonesia, yakni tata kelola pertambangan nikel. 

    Pertama, terkait data penemuan dan pengembangan pertmabangan. Menurutnya, informasi yang diterbitkan pemerintah harus bisa memberi kepastian bagi pemodal yang akan mengucurkan investasinya. 

    Kedua, penerimaan negara didapatkan dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan mempersempit ruang korupsi.

    Ketiga, untuk meningkatkan daya saing hilirisasi nikel, Indonesia juga perlu mendorong pengembangan teknologi manufaktur di dalam negeri. Pasalnya, sejauh ini sektor nikel masih banyak ‘tergantung’ teknologi dari China. 

    “Kalau pemerintah punya kemauan untuk mengembangkan teknologi dan punya manufacturing di pengolahan smelter untuk hilirisasi, terapkan seperti proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Saya yakin (penghiliran) itu berhasil,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Hilirisasi Nikel: Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan Industri, Kamis (20/11/2025).

    Keempat, Irwandi juga menyebut pembentukan aset ini harus melalui investasi domestik. Dia menyoroti bagaimana teknologi permesinan yang dipakai pelaku industri pertambangan dan smelter merupakan produk asing, sehingga membuat kucuran dana banyak keluar untuk hal ini.

    Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan return of investment (ROI) yang lebih besar. 

    Di sisi lain, Komisaris PT Antam Tbk ini juga menekankan pentingnya penerapan good mining dalam tata kelola pertambangan. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan efisien, aman, dan secara bersamaan meminimalisir dampak lingkungan.

    Irwandy memperkenalkan konsep good mining dengan tiga lapisan atau yang dirinya sebut lingkaran yang saling tumpang tindih. Tiga lingkaran dalam praktik good mining ini mencakup tahap pertambangan, lingkungan hidup, konservasi sumber daya, hingga evaluasi.

    “Kalau itu semua dilakukan baru bisa dikatakan menerapkan good mining. Sepertinya perusahaan menengah ke atas, sebagian besar sudah menerapkan. Tetapi harus dipertanyakan pertambangan menengah ke bawah atau yang kecil,” katanya.

    Praktik ini juga seiring dengan pentingnya implementasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). Penerapan ESG bisa mendorong investor untuk menanamkan modal sekaligus melawan stigma nikel kotor. 

    Apalagi, Indonesia sendiri sudah berkomitmen mewujudkan transisi energi menuju yang lebih bersih, minim emisi, serta ramah lingkungan. Ditambah, untuk meningkatkan daya saing di tingkat global, Indonesia harus mengikuti standar United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs). 

    Dalam pendekatan SDGs, terdapat 17 isu dan beberapa di antaranya berdampak langsung terhadap pertambangan, seperti energi bersih dan terjangkau, serta air bersih dan sanitasi yang layak. Untuk hal ini, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. 

    Irwandy menjelaskan hampir 90% PLTU batu bara digunakan untuk menyokong smelter nasional. Artinya, 1 ton nikel yang dihasilkan dari bijih nikel itu membutuhkan 2–3 ton batu bara. Di sisi lain, RI butuh sekitar 20 ribu megawatt (MW) untuk menghidupkan seluruh smelter di Indonesia.

    “Kemudian yang beroperasi membutuhkan sekarang hampir 8.000 MW. PLN menyediakan, kalau jadi semua sekitar 20.000 MW, itu kurang lebih lebih 14.000 MW dan kebutuhan listrik untuk smelter yang ada sekarang dari PLN itu sekitar 6.000 MW,” rincinya.

    Berdasarkan, kalkulasi tersebut, dia memperingatkan emisi yang dihasilkan bisa mencapai lebih dari 20 juta ton. “Bagaimana kita (bisa) menuju energi bersih? Ini juga jadi satu tantangan berat buat kita,” pungkasnya.

  • Smelter Inalum di Mempawah Butuh Suplai Listrik Tanpa Kedip, Ini Permintaan Manajemen

    Smelter Inalum di Mempawah Butuh Suplai Listrik Tanpa Kedip, Ini Permintaan Manajemen

    Liputan6.com, Jakarta – PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum membutuhkan suplai listrik yang stabil untuk menopang operasional Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Mempawah, Kalimantan Barat. Pasokannya diharapkan bisa didapat dari PT PLN (Persero) atau pembangkit swasta.

    Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita menyampaikan suplai listrik dibutuhkan pada 2028 mendatang, sesuai dengan target operasional dari SGAR Fase II tersebut. Setidaknya, membutuhkan 932 megawatt (MW) dengan pasokan kapasitas terpasang 1,2 gigawatt (GW) untuk mengantisipasi pemadaman.

    “Karena harus ada 1 standby unit untuk memastikan availability 100 persen selama 365 hari per tahun. Karena memang musuh besar kami itu kalau listrik mati smelter kami tidak bisa recovery,” ungkap Melati dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (20/11/2025).

    “Pot-nya langsung mati dan itu harus bangun lining baru untuk pot-nya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau buat kami kalau availabilitynya itu kurang dari 100 persen,” sambungnya.

    Dia menjelaskan, pengadaan pembangkit listrik di smelter Mempawah itu tidak masuk dalam anggaran Inalum. Sehingga, suplai listrik bisa didapat dari PLN.

    “Jadi besar harapan kami, kami bisa beli listrik dari PLN,” katanya.

    Minta Restu Beli dari Swasta

    Melati menuturkan, opsi lain pemenuhan listrik itu dipasok dari pembangkit swasta atau independent power producer (IPP) jika memang PLN tidak memiliki kapasitas sesuai yang dibutuhkan.

    Untuk itu, Melati meminta restu dari Komisi VI DPR agar membolehkan hal tersebut. Tujuannya, menjaga keandalan listrik di smelter alumina Inalum.

    “Misalnya jika PLN tidak memiliki rencana untuk pemenuhan listrik di area Kalimantan Barat, maka kami minta diizinkan juga kami bisa mencari listrik, kapasitas listrik itu dari IPP-IPP yang lain. Karena kami sangat ingin pembangunan oembangkit itu bisa menjadi captive source untuk smelter kita,” beber Melati.

     

  • Smelter Nikel Makin Banyak, Pasokan Bijih Kian Ketat

    Smelter Nikel Makin Banyak, Pasokan Bijih Kian Ketat

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyoroti masifnya pembangunan smelter yang memicu maraknya impor bijih nikel dari Filipina. Kondisi ini ironi, mengingat Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar.

    Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengatakan saat ini Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 55 juta ton logam nikel atau sekitar 45% cadangan dunia. Mestinya, RI menjadi negara paling aman dalam hal ketersediaan bijih. 

    “Namun dalam praktiknya, pertumbuhan smelter yang begitu masif membuat kapasitas produksi tambang tidak mampu mengejar kebutuhan,” kata Arif dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).

    Padahal, smelter dengan teknologi pirometalurgi dan hidrometalurgi membutuhkan pasokan berkelanjutan. Jika produksi tambang tidak sejalan dengan ekspansi smelter, industri akan tertekan krisis pasokan bahan baku.

    Dalam catatannya, Indonesia mengimpor bijih nikel senilai 10,4 juta ton dari Filipina pada 2024. Tahun, impor tersebut diperkirakan naik hingga 15 juta ton atau setara US$600 juta. 

    Padahal, cadangan Filipina hanya 4,8 juta ton logam nikel atau sekitar 4% cadangan global dan jauh di bawah Indonesia. Arif menilai impor tersebut terjadi karena dua alasan yaitu keterbatasan pasokan dalam negeri dan kebutuhan blending untuk menyesuaikan rasio Si:Mg dalam proses produksi smelter.

    “Sebuah ironi besar, negara superpower nikel dunia bergantung kepada negara dengan cadangan jauh lebih kecil,” tuturnya.

    Namun, Arif menyebut bahwa fenomena ini tidak hanya ironis, tetapi juga menjadi sinyal penting bahwa laju pembangunan hilirisasi perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas pasokan di hulu agar rantai industri nikel nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.

    Dia mencatat pertumbuhan kapasitas smelter yang pesat, misalnya pada 2017 produksi smelter 250.000 ton nikel kelas dua, sementara pada 2024 kapasitas melonjak menjadi 1,8 juta ton nikel kelas dua dan 395.000 ton nikel kelas satu.

    “Dalam kurang dari sepuluh tahun, Indonesia menjelma menjadi pemain strategis dunia dalam industri baja tahan karat dan material baterai,” imbuhnya. 

    Saat ini pangsa pasar nikel dari Indonesia mencapai lebih dari 60% kebutuhan dunia. Namun, pertumbuhan yang terlalu cepat tanpa diimbangi penguatan hulu menimbulkan ancaman. Jika pasokan bijih nikel terus ketat, dampaknya bisa merembet ke seluruh ekosistem. 

    Dia menyebutkan sejumlah dampak, pertama terjadi ketidakpastian investasi akibat kebijakan yang berubah. Kedua, biaya produksi meningkat karena harga bijih meroket. 

    Ketiga, risiko smelter terpaksa menghentikan operasi. Keempat, terhambatnya investasi lanjutan seperti industri baterai dan kendaraan listrik. Kelima, dampak berantai ke lembaga pembiayaan dan sektor pendukung.

    Hilirisasi nikel yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia ternyata menghadapi masalah mendasar di bagian hulu. Ekosistem hilirisasi yang bergantung pada harmoni antara tambang, smelter, pasar, dan kebijakan pemerintah kini terganggu oleh lemahnya pasokan bijih nikel.

    “Ketika satu saja elemen melemah, seluruh rantai pasok terguncang. Dan saat ini, titik terlemah itu berada pada pasokan bijih nikel,” tambahnya. 

    FINI menilai perubahan masa berlaku RKAB dari tiga tahun menjadi satu tahun memicu ketidakpastian pasokan. Di tengah pertumbuhan jumlah smelter yang pesat, kebutuhan kuota tambang meningkat, sementara ruang perencanaan penambangan semakin pendek. Ketidakseimbangan antara produksi tambang dan kebutuhan industri pun makin terasa.

    Menurut dia, hilirisasi membutuhkan perencanaan menyeluruh dengan penguatan hulu mulai dari eksplorasi harus dipercepat, kepatuhan teknis penambangan diperketat, dan RKAB untuk tambang terintegrasi perlu diprioritaskan.

    Tanpa fondasi hulu yang kuat, ironi impor bijih nikel akan terus membayangi ambisi besar Indonesia. Hilirisasi hanya akan menjadi peluang sejarah jika pasokan bahan baku dapat terjamin di negeri yang kaya nikel.