Produk: smelter

Jakarta –

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan investasi dan hilirisasi tak hanya perihal tambang. Bambang menilai usaha keripik pisang hingga produk UMKM juga perlu dilakukan hilirisasi.

Hal itu disampaikan Bambang dalam diskusi ‘Berani Bicara, Akankah Realisasi Investasi 2025 Capai Target?’, Rabu (27/8/2025). Bambang mulanya berbicara mengenai stigma investasi dan hilirisasi di masyarakat.

“Investasi ini selalu stigma di masyarakat itu adanya uang masuk dari luar negeri, atau para konglomerat, bahwa investasi tidak harus begitu. Kelompok-kelompok menengah yang memang mereka punya kredibilitas, punya keinginan untuk berusaha itulah investasi, kita berkaca pada saat COVID, Indonesia salah satu negara yang bertahan terhadap pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi,” jelas Bambang.

“Apa yang menggerakkan? UMKM dan ekonomi kreatif, jadi bukan mereka yang membangun tol, yang membangun smelter, tapi ekonomi tingkatan menengah ke bawah,” lanjutnya.

Bambang ingin stigma di masyarakat tersebut harus diubah. Dia mengajak semua elemen bangsa yang memiliki keinginan untuk mulai berinvestasi.

“Tidak hanya konglomerat yang boleh mengendalikan investasi, tapi adik-adik kita yang mempunyai keinginan berusaha kita harus dukung,” tutur dia.

Begitu pula, kata Bambang, mengenai hilirisasi. Bambang mengatakan yang harus dilakukan hilirisasi tidak hanya mineral, menurutnya produk makanan hingga UMKM juga bisa dilakukan hilirisasi.

“Selalu dipikir masyarakat hilirisasi itu tambang, nggak tambang saja, semua bisa hilirasi, buah kita bisa bikin sirup, kopi, tidak hanya dibuat kopi biasa, mungkin dia bikin warung kopi. Kita jangan dicecoki pikiran bahwa hilirisasi pertambangan saja yang hanya dikuasai kelompok kaya, kelompok konglomerat. Saya sampaikan, hilirisasi itu tidak hanya mineral dan batubara, ada hilirisasi keripik pisang, ada UMKM,” kata dia.

Minta Tak Jor-joran Keruk Nikel-Sawit

Bambang juga menyinggung soal kelapa sawit dan nikel yang merupakan kekayaan Indonesia. Hal itu sering disampaikan Bambang dalam diskusi bersama temannya.

“Kebetulan saya kemarin, saya diskusi salah satu teman, beliau sampaikan ‘Brother, kita hanya punya dua andalan yang bisa kita bargain di dunia’, apa? Kita hanya punya sawit sama nikel, selebihnya negara lain punya,” kata Bambang.

Bambang meminta agar pemerintah tidak memberikan izin untuk pertambangan nikel dan pembentukan smelter. Dia meminta agar ada satu kementerian yang menjadi leader, yakni Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

“Ini harusnya tidak boleh kita jor-joran, jangan semua orang diberikan izin, bukan kita anti-investasi, tapi kita harus hitung supply dan demand-nya, inilah tugasnya Kementerian Investasi, jangan semua kementerian teknis mengeluarkan izin, Kementerian ESDM memberikan tambangnya, Kementerian Perindustrian memberikan izin smelternya. Akhirnya ketika supply berlebih, kita tidak punya nilai lagi, kita tidak akan seperti negara Arab yang tandus tapi dia punya nilai di minyak, Rusia punya nilai di gandum,” tutur dia.

Bambang mengatakan cadangan nikel dan kelapa sawit adalah nilai tawar RI di mata dunia. Sehingga, kata dia, butuh pengendalian oleh pemerintah.

“Jadi kita punya sesuatu yang tidak dimiliki orang, inilah bargaining kita. Saya diskusi dengan teman kemarin disampaikan ini harus ada kepala sekolahnya, harus ada pengendalinya, terlebih menteri-menteri beda partai, beda kepentingan. Nah ego sektoral itulah yang harus dirajut, dijahit. Kepala sekolahnya siapa? Kementerian Investasi,” tutur dia.

“Jadi mereka yang hitung, oh butuhnya baterai listrik berapa di dunia, butuhnya veronikel berapa, butuhnya kelapa sawit berapa, mereka harus hitung. Jadi kita benar-benar cadangan yang tidak dimiliki orang itu bargaining kita. Jadi jangan sampai kita terpancing, investasi tapi pindah semua,” imbuhnya.

Halaman 2 dari 2

(lir/imk)