Xcloud.id

Produk: SIM

  • Siapa Bjorka dan Kenapa ‘Mengacak-acak’ Indonesia?

    Siapa Bjorka dan Kenapa ‘Mengacak-acak’ Indonesia?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sebulan terakhir jadi milik pengguna situs gelap Bjorka. Namanya melejit karena mengunggah data registrasi SIM card hingga surat untuk Presiden. Adakah petunjuk soal siapa sebenarnya makhluk anonim ini?

    Akun Twitter-nya menampilkan informasi pada profil berupa frasa “yea catch me if you can. email: [email protected]”. Ia tercatat bergabung pada September 2022 dengan lokasi Warsaw, Polandia. Cuma mengikuti satu akun, ia punya lebih dari 183 ribu followers. Hal yang sama terjadi dengan akun Telegram-nya.

    Dikutip dari profil BreachForums, Bjorka, dengan status gender undisclosed (rahasia), baru bergabung di situs ini 9 Agustus 2022. Waktu online-nya tercatat hanya 1 hari, 12 jam, 49 menit, per Senin (12/9) pagi.

    Baru dua bulan bergabung, reputasinya sudah mencapai 573 dan mendapat bintang enam. Apa saja rekam jejaknya?

    Pembocoran data pertamanya di breached.to adalah data pelanggan Tokopedia yang dibobol pada April 2020 berukuran 11 GB (compressed) dan 24 GB (uncompressed). Isinya user ID, password hash, email, hingga nomor telepon.

    Pembocoran data keduanya adalah 270,904,989 data pengguna media sosial literatur Wattpad, 20 Agustus. Data ini dibobol pada Juni 2020. Isinya mencakup password, login, nomor kontak, hingga nama asli.

    Di hari yang sama, Bjorka merilis 26 juta data pelanggan IndiHome. Isinya mencakup nama lengkap, email, gender, Nomor Induk Kependudukan (NIK), IP Address, hingga situs apa saja yang dikunjungi. Gawat.

    Pada 31 Agustus, user ini mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Isinya adalah NIK, nomor telepon, provider-nya, hingga tanggal registrasi.

    Pada momen leak ini, sejumlah lembaga negara kian kebakaran jenggot. Kominfo, operator seluler, Dukcapil ramai-ramai membantahnya. Toh para pakar siber menyebut data yang dibocorkan valid.

    “Kalau bisa jangan nyerang lah, orang itu perbuatan illegal access kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya,” ucap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan, di kantornya, Jakarta, Senin (5/9).

    Bjorka pun membalas pesan Semuel itu lewat unggahan di forum gelam dengan judul ‘My Message to Indonesian Government’.

    “My Message to Indonesian Government: Stop being an idiot (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: berhentilah jadi orang bodoh, red),” dikutip dari utas di BreachForums, Selasa (6/9).

    Tak berhenti mengejutkan Indonesia, Bjorka kembali membocorkan 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), 6 September. Isinya adalah NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), hingga nama lengkap.

    Yang lebih menggemparkan adalah pembocoran data surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021, 9 September. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara (BIN).

    Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan aparat tengah memproses kasus kebocoran data itu secara hukum dan memburu pelakunya.

    “Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” kata Heru, dikutip dari Antara, Sabtu (10/9).

    Bjorka pun mengomentarinya dengan nyinyir.

    “do u know that u and all ur people no one can do this? because it’s been 21 days since my first leak. and all of u are still confused about where to start (Sadar enggak sih tak seorang pun dari Anda dan semua orang-orang Anda bisa melakukannya? 21 hari sejak pembocoran data pertamaku, Anda semua masih bingung dari mana memulainya, red),” kicau dia di akun Twitter-nya, @bjorkanisme, Sabtu (10/9) malam.

    Apa motifnya?

    Rangkaian unggahannya dominan terkait dengan Indonesia. Beberapa komentarnya terhadap Pemerintah RI, termasuk Kominfo yang dipimpin oleh politikus Partai NasDem, pun sarkastis.

    Bjorka memberi petunjuk bahwa pembocoran data alias leak ini merupakan cara untuk menunjukkan bahwa lembaga pemerintah tetap akan bobrok selama dipimpin oleh yang bukan ahlinya.

    “this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people,” kicau Bjorka.

    (ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, red).

    Dirinya cuma “ingin menunjukkan betapa mudahnya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk. Apalagi jika dikelola oleh pemerintah.”

    Hubungan emosional di halaman berikutnya…

    Kenapa begitu terobsesi dengan kebijakan RI?

    Dalam akun Twitter-nya @bjorkanisme, yang kini sudah di-suspend, Bjorka sempat mengakui hubungan emosional dengan Indonesia lantaran seorang teman di Polandia yang jadi korban kebijakan RI di masa lalu.

    “i have a good indonesian friend in warsaw, and he told me a lot about how messed up indonesia is. i did this for him (Saya punya teman orang indonesia yang baik di warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. saya melakukan ini untuknya, red),” cetus dia.

    “yea don’t try to track him down from the foreign ministry. because you won’t find anything. he is no longer recognized by indonesia as a citizen because of the 1965 policy. even though he is a very smart old man,” imbuh Bjorka.

    (Ya jangan coba lacak dia dari kementerian luar negeri. karena Anda tidak akan menemukan apa-apa. dia tidak lagi diakui oleh Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965. meskipun dia adalah orang tua yang sangat pintar, red), imbuh Bjorka.

    Dikutip dari tulisan Amin Mudzakkir, Peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI (yang kini diambil Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN), peristiwa yang diklaim sebagai pemberontakan G30S/PKI memicu “penghancuran secara sistematis terhadap kekuatan kiri, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kalangan nasionalis pada umumnya”.

    Dalam tulisan berjudul ‘Living in Exile, The Indonesian Political Victims in the Netherlands’, Amin menyebut peristiwa ini juga berdampak pada orang Indonesia yang saat itu sedang berada di luar negeri, termasuk di negara blok komunis, termasuk untuk sekolah.

    Warga yang dinilai terkait dengan PKI atau memperlihatkan diri anti-Orde Baru dicabut paspornya. Efeknya, hak mereka sebagai WNI otomatis hilang, tidak bisa pulang, terpisah dari keluarga dan teman-teman, dan hidup di pengasingan.

    Amin mengatakan jumlah korban politik Orba ini diperkirakan mencapai ribuan orang. Mereka pun memulai kehidupan baru sebagai imigran hingga menjadi warga negara di Eropa.

    Bjorka melanjutkan temannya yang sudah merawatnya sejak kecil ini sudah meninggal tahun lalu. Satu mimpi yang belum ia capai adalah kembali ke Indonesia dan “melakukan sesuatu dengan teknologi meski ia tahu betapa sedihnya menjadi seorang Habibie”.

    “It seems complicated to continue his dream the right way, so i prefer to do it this way. we hace same goal, so that country where he was born can change for the better (Sulit melanjutkan mimpinya dengan cara itu, jaid saya pilih dengan cara ini hingga negara tempat ia lahir bisa menjadi lebih baik, red),” aku dia.

    Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi pun heran dengan tindakan seorang hacker mengungkap petunjuk soal jati dirinya.

    [Gambas:Twitter]

    “Lha kok malah membuka background dan jati dirinya? Kan jadi ketahuan motif sampeyan, tidak murni leaking tapi ada unsur perlawanan pada politik orba,” kicau dia.

    “Apakah Bjorka ini benar ada di Warsawa spt pengakuannya atau ada di Indonesia, motifnya kok sptnya ndak lagi jualan data, tp lebih ke politik?” lanjut Ismail.

    Namun demikian, dia meragukan motif tersebut karena masanya sudah tak relevan; Orba sudah tumbang lama.

    “Kalau motifnya terkait orba, ya ndak relevan dengan jaman sekarang. Udah banyak berubah”.

    Terlepas dari itu, Ismail meyakini efek Bjorka ini mendorong kesadaran semua orang soal keamanan data, terutama pentingnya Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

    “Selama ini sebelum Bjorka muncul juga sudah terbukti soal keamanan data kita masih sangat payah.

    “Tapi thanks ke Bjorka, bikin kesadaran atas PDP jd meningkat.”

    Jika memang nantinya RUU PDP disahkan dan jadi senjata ampuh mencegah kebocoran data pribadi serta keamanan siber RI makin kuat akibat rentetan insiden leak itu, layakkah Bjorka dianggap pahlawan?

  • Drone Emprit: Bjorka Jadi Perbincangan Terpopuler Kalahkan Banjir

    Drone Emprit: Bjorka Jadi Perbincangan Terpopuler Kalahkan Banjir

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengungkap isu yang ramai diperbincangkan di media sosial pada seminggu terakhir. Dalam data tersebut, akun anonim yang mengaku sebagai peretas atau hacker Bjorka mengalahkan beberapa isu lain.

    Bjorka tampak melejit sejak tanggal 9 September 2022 lalu.

    “SNA Bjorka, Banjir, dan JIS. Biasanya isu banjir sangat tinggi volume percakapannya. Hari (11 September) ini kalah pesat lawan Bjorka,” kicau Ismail di akun Twitternya pada Minggu (11/9).

    CNNIndonesia.com telah mendapatkan izin Ismail untuk mengutip Tweet tersebut.

    Ismail menjelaskan hanya ada satu klaster yang ramai membahas Bjorka. Adapun sentimen yang ada banyak positif karena senang dengan yang dilakukan Bjorka.

    Lebih lanjut, ia menyebut beberapa akun menjadi top influencer, yakni @bjorkanism, @darktracer_int, @opposite090l92, @txtdrpemerintah, @mazzini_gsp, dan @paijodirajo.

    Selain itu, tangkapan layar terkait tabel dokumen kepada presiden yang dibocorkan Bjorka juga menjadi gambar yang paling banyak dishare atau disebarluaskan.

    “Screenshot dari @txtdrpemerintah terkait tabel dokumen kepada presiden yang dibocorkan Bjorka, dan dari @jayakabajay tentang dokumen negara sangat rahasia yang jadi bungkus tahu goreng, paling banyak dishare,” tulis Ismail.

    Bjorka sebelumnya sempat membocorkan data diduga 26 juta pelanggan IndiHome.

    Nama Bjorka mulai ramai diperbincangkan usai merilis 1,3 miliar data registrasi SIM card warga RI di forum gelap. Kominfo, operator seluler, hingga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ramai-ramai membantah jadi sumber kebocoran data itu.

    Lalu, sejumlah dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo diduga menjadi korban kebocoran data peretas Bjorka pada Jumat (9/9) malam.

    Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021 di situs breached.to.

    “Berisi transaksi surat tahun 2019 – 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” tulisnya di situs tersebut.

    Bjorka mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres.

    Bjorka juga melampirkan beberapa sampel dokumen dalam unggahan tersebut.

    [Gambas:Twitter]

    Dalam sampel tersebut tampak beberapa judul surat seperti “Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup,” “Permohonan Dukungan Sarana dan Prasana,” dan “Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019.”

    Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto membantah rangkaian surat ke Presiden Joko Widodo yang berasal dari lembaga itu berhasil diretas hacker User Breach Forums Bjorka.

    Selain itu, Kepala Sekretariat Presiden (Setpres) Heru Budi Hartono membantah sejumlah data dan surat untuk Presiden Joko Widodo berhasil diretas hacker Bjorka, termasuk data dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang dilabeli rahasia (secret).

    Kata Heru, tak ada surat atau data apapun dari dan untuk presiden yang terkena serangan hacker.

    “Tidak ada data isi surat apapun yang kena hack,” kata dia melalui pesan singkat, Sabtu (10/0).

    Kendati demikian, pakar siber menilai data yang diungkapkan peretas itu adalah valid.

    “Setelah saya cek dan kita verifikasi, ternyata tidak [bocor]. Seluruh surat BIN itu di-enkripsi, disandi,” kata Deputi VII sekaligus juru bicara BIN Wawan Purwanto dalam wawancara bersama CNN Indonesia TV yang disiarkan pada Minggu (11/9).

    “Jadi semua surat-surat apalagi itu ke Presiden, itu di-kripto, yang bisa tahu itu ya yang tahu kriptonya. Kalau tidak ya ndak bakalan tahu,” ujarnya.

    Dalam acara yang sama, pakar keamanan siber Vaksincom Alfons Tanujaya menilai data yang diberikan Bjorka adalah valid.

    “Kalau dari sisi valid atau tidak informasinya, rasanya cukup valid,” kata Alfons dalam acaranya yang sama.

    Alfons juga menerangkan data yang dibocorkan Bjorka berjumlah lebih dari 500 ribu catatan surat keluar dan masuk. Data tersebut memberikan tanggal, pengirim, dan subjek surat.

    (pop/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Siapa Bjorka dan Kenapa ‘Mengacak-acak’ Indonesia?

    Istana Sebut Hacker Diburu, Bjorka Jawab Semua Bingung Mulai dari Mana

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pengunggah surat rahasia untuk Presiden Jokowi di forum gelap, Bjorka, menyindir Istana Kepresidenan yang menyebut aparat tengah memburu dirinya.

    “do u know that u and all ur people no one can do this? because it’s been 21 days since my first leak. and all of u are still confused about where to start (Sadar enggak sih tak seorang pun dari Anda dan semua orang-orang Anda bisa melakukannya? 21 hari sejak pembocoran data pertamaku, Anda semua masih bingung dari mana memulainya, red),” kicau dia di akun Twitter-nya, @bjorkanisme, Sabtu (10/9) malam.

    Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan aparat tengah memproses kasus kebocoran data itu secara hukum dan memburu pelakunya.

    Pasalnya, surat berlabel rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan surat lainnya untuk Presiden Jokowi bocor di forum peretas (hacker) adalah informasi bohong. Hal itu, kata dia, merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    “Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” kata Heru, dikutip dari Antara, Sabtu (10/9).

    Diketahui, Bjorka via grup Telegram sempat mengklaim meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi. Tak lama, ia membuktikannya dengan mengunggah sejumlah sampel berisi judul, pengirim, dan penerima surat rahasia, salah satunya dari BIN untuk Jokowi, di situs komunitas hacker BreachForums.

    Sebelum aksinya ini, ia, yang bergabung dengan BreachForums sejak 9 Agustus 2022 itu, sudah membocorkan data IndiHome, Tokopedia, registrasi SIM card, hingga KPU.

    Sejauh ini, belum tampak aksi balasan konkret dari Pemerintah dan pihak yang bocor datanya selain melempar komentar.

    [Gambas:Twitter]

    (arh/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pakar Minta Pemerintah RI Ikuti Malaysia, Minta Maaf soal Bocor Data

    Pakar Minta Pemerintah RI Ikuti Malaysia, Minta Maaf soal Bocor Data

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Direktur eksekutif SAFEnet Damar Juniarto menyebut penting bagi pemerintah untuk meminta maaf atas berbagai kebocoran data agar kepercayaan publik kembali.

    “Permintaan maaf itu penting. Pertama, kita harus mengembalikan kepercayaan warga yang sekarang merasa diabaikan haknya,” ujar Damar dalam acara Darurat Perlindungan Data Pribadi yang disiarkan MNC Trijaya secara virtual, Sabtu (10/9).

    Damar membandingkan langkah pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia yang juga mengalami kasus kebocoran data SIM Card pada 2017.

    Kala itu, Malaysia mengalami kebocoran data 46,2 juta pelanggan dari 12 operator seluler. Data yang bocor berisi tanggal lahir, nomor KTP, nomor ponsel, alamat email, hingga password. Yang dialami Malaysia saat itu kini terjadi pada Indonesia, tetapi dengan kuantitas yang jauh lebih besar, bahkan diduga hingga 1,3 miliar nomor kartu SIM.

    Namun setelah kebocoran data tersebut terjadi, Damar mengatakan pemerintah Malaysia langsung melakukan tiga hal, yakni meminta maaf untuk mengembalikan kepercayaan publik, membentuk tim untuk memastikan data yang tersebar diturunkan dan tidak diunduh lebih banyak orang, serta menyelidiki dalang peretasan.

    Meski dalang dalam kasus tersebut akhirnya tidak ditemukan, Damar menyebut setidaknya pemerintah Malaysia menunjukkan rasa tanggung jawab penuh terhadap kasus kebocoran data tersebut.

    “Kenapa kita tidak meniru hal seperti itu, daripada sibuk bermain di media dan lempar tanggung jawab?” tuturnya.

    Keamanan siber Indonesia berulang kali jadi sorotan publik dalam dua pekan terakhir. Tak lama sebelum kasus kebocoran data 1,3 miliar SIM Card, kebocoran data diduga menimpa perusahaan plat merah Indihome dan PLN.

    Damar mengatakan salah satu cara untuk menekan kasus-kasus ini adalah dengan menutup ruang perdagangan data ilegal di pasar gelap.

    “Salah satu kuncinya adalah pemerintah harus bergerak menutup ruang-ruang penjualan data pribadi ini di pasar gelap,” terangnya.

    Kebocoran data 1,3 miliar data registrasi SIM Card dari berbagai operator seluler yang terjadi pada Rabu (31/8) membuat Indonesia menjadi negara dengan kebocoran data terbesar di Asia hingga saat ini.

    Peretas Bjorka mengklaim dirinya berada di balik serangan siber yang sangat besar ini.

    Setelah mengunggah data SIM Card ke situs breached.to, Bjorka juga sempat meminta pemerintah Indonesia berhenti bertindak bodoh (“Stop being an idiot”), setelah Kominfo meminta agar para hacker tidak membobol situs di Indonesia.

    Kemudian pada Jumat (9/9), Bjorka juga mengklaim dirinya telah berhasil meretas ratusan ribu dokumen dan surat-surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk surat berlabel rahasia yang dikirimkan Badan Intelijen Negara kepada presiden.

    (lmy/vws)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pakar Minta Pemerintah RI Ikuti Malaysia, Minta Maaf soal Bocor Data

    DPR Kritik Pemerintah Defensif soal Data Publik Bocor Besar-besaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Komisi I DPR Sukamta mengkritik sikap defensif pemerintah merespons kasus kebocoran data yang belakangan terjadi, salah satunya 1,3 miliar data terkait SIM Card yang disebut terbesar di Asia.

    Ia menilai kementerian dan lembaga terkait saling melepas tanggung jawab.

    “Saya melihat ada nuansa defensif ‘bukan saya, bukan saya.’ Seolah-olah kalau ‘bukan saya’ selesai masalah,” kata Sukamta dalam acara Darurat Perlindungan Data Pribadi, Sabtu (10/9).

    Menurutnya, masalah kebocoran data ini adalah masalah bersama dan tidak bisa serta merta menunjuk salah satu pengelola data sebagai pihak yang salah.

    “Padahal ini masalah bersama karena kebocoran satu data kita tidak bisa menunjuk satu pengelola. Boleh jadi itu dari satu pihak atau dua pihak,” kata Sukamta.

    Sukamta juga mengatakan seluruh pengelola data di kementerian dan lembaga perlu introspeksi, kerja sama, serta mencari loophole atau celah keamanan yang ada di lembaganya masing-masing.

    “Kita tidak perlu mengatakan ‘bukan saya,’ tapi ayo kita bareng-bareng selesaikan persoalan ini,” ujarnya.

    Pada Rabu (31/8), kasus kebocoran 1,3 miliar data pendaftaran SIM Card terungkap ke publik. Peretas bernama Bjorka menjadi sosok yang mengklaim berada di balik kebocoran data ini.

    Setelah berselang lebih dari sepekan, belum ada pihak yang mengklaim dirinya bertanggung jawab atas kebocoran data ini.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu melemparkan bola panas ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan dalih payung hukum Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

    “Terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting, tugas pokok, dan fungsi, bukan di Kominfo,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu (7/9).

    “Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Semua pertanyaan tadi terkait serangan siber, kami tak bisa menjawab atas nama BSSN,” katanya.

    Terbaru Bjorka mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN) pada Jumat (9/9) malam.

    Dalam keterangannya, dokumen yang dibobol pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed).

    Namun, BIN dan Istana Negara membantah klaim kebocoran sejumlah dokumen rahasia Jokowi tersebut.

    (lom/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Alasan Apple Singkirkan Slot SIM Card di iPhone 14

    Alasan Apple Singkirkan Slot SIM Card di iPhone 14

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Apple kembali membuat gebrakan untuk produk terbarunya. Kali ini, iPhone 14 series yang baru saja di-launching, tak lagi menyediakan slot SIM Card.

    Perubahan inilah yang membedakan iPhone 14 series dengan yang produk-produk smartphone Apple sebelumnya. Sebagai pengganti, Apple beralih ke eSIM atau SIM card elektronik yang tertanam di dalam telepon genggam tersebut.

    Apple mengatakan alasan menyingkirkan slot SIM card adalah untuk mempermudah konsumen untuk mengaktifkan paket data untuk pemakaian dalam negeri, maupun saat ingin berpergian ke luar negeri.

    “Dengan eSIM anda (pelanggan) dapat dengan cepat mentransfer paket seluler yang ada atau mendapatkan paket seluler baru, semuanya secara digital,” ujar VP pemasaran iPhone Apple Kaiann Drance, dikutip dari CNN, Sabtu (10/9).

    eSIM, dikatakan Dreance, juga bakal membuat perangkat iPhone lebih aman. Sebab, tak ada yang dapat mengeluarkan eSIM jika handphone tersebut hilang.

    Adapun, untuk mengganti eSIM, pelanggan harus menghubungi dan mendatangi operator selular untuk menggantinya. Sebab, eSIM tertanam di dalam handphone.

    Namun, penggunaan eSIM ini baru berlaku di Amerika Serikat saja. Sedangkan, di Indonesia belum diketahui formatnya apakah sama atau tidak karena iPhone 14 belum di launching di dalam negeri.

    (lid/ain)

    [Gambas:Video CNN]

  • Cara Lapor Kebocoran Data Tanpa Risau Dijawab ‘Bukan Tugas Kami’

    Cara Lapor Kebocoran Data Tanpa Risau Dijawab ‘Bukan Tugas Kami’

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Warga kini bisa melaporkan temuan kebocoran data pribadi di saat pembobolan dokumen lembaga negara kian menggila. Kemana? Bukan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Sebelumnya, Koalisi Peduli Data Pribadi resmi meluncurkan posko aduan untuk membantu masyarakat yang menemukan atau terdampak kasus kebocoran data, Jumat (9/9).

    “Kami di koalisi mencoba membuat posko aduan warga dengan harapan kita mencoba untuk membuat advokasi perlindungan data pribadi dari sisi publik,” ujar Arif Maulana, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dalam acara peluncurannya secara virtual, Jumat (9/9).

    “Kenapa? karena kita melihat sampai hari ini negara masih diam, negara masih abai untuk kemudian melakukan tanggung jawabnya (dalam melindungi data pribadi),” imbuhnya.

    Arif juga mengatakan perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat lemah, baik secara regulasi maupun penindakan terkait laporan kasus kebocoran data.

    Secara regulasi, lanjut dia, kehadiran Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi payung hukum yang mutlak harus dimiliki Indonesia.

    Saat ini, RUU PDP sendiri baru akan memasuki pembahasan tingkat II di sidang paripurna DPR yang diperkirakan disahkan akhir September.

    Lebih lanjut, koalisi LSM yang terdiri dari AJI, LBH Jakarta, LBH Pers, PBHI, SAFEnet, dan YLBHI ini memberikan ruang masyarakat untuk mengadu dengan cara sebagai berikut:

    1. Kunjungi laman s.id/kebocorandata

    2. Masukkan informasi yang diminta (nama, email, jenis kebocoran data, bukti kebocoran data).

    3. Submit

    Setelah melakukan pengaduan, tim koalisi akan berkomunikasi dengan pengadu terkait dengan rincian kebocoran data yang terjadi.

    Jika mendapatkan cukup informasi, tim akan mengulas aduan dan melakukan pemetaan, seperti mencari data apa saja yang dicuri, siapa saja korbannya, hingga siapa pelakunya.

    Selanjutnya, tim akan menentukan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menangani kasus tersebut.

    “Setelah mapping dilakukan maka tim akan menentukan langkah hukum atau langkah non hukum apa yang perlu dilakukan,” ujar Julius Ibrani, Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

    Sebelumnya, di tengah marak bocor data, Menkominfo Johnny G Plate menyebut penanganan serangan siber bukan tugas pihaknya, tapi urusan BSSN.

    BSSN sendiri mengaku itu tanggung jawab bersama. Namun, belum tampak langkah yang turun langsung mengadvokasi masyarakat.

    Di pihak lain, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), yang merupakan asosisasi operator seluler, mengklaim tak ada kebocoran data SIM card di pihaknya.

    Selain itu, mereka mengaku tak tahu soal masalah penggunaan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk ribuan nomor Hp, yang potensial dipakai sarana SMS spam dan penipuan.

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menkominfo Soal Investigasi Kasus Data SIM Card: Jangan Tanya Saya

    Menkominfo Soal Investigasi Kasus Data SIM Card: Jangan Tanya Saya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate kembali enggan menjawab masalah dugaan kebocoran data registrasi SIM card dan meminta menanyakannya ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Kalau tanya hasil investigasi, tanya ke BSSN, jangan tanya ke saya,” ujar dia, di acara peluncuran Indosat HiFi, di Jakarta, Jumat (9/9).

    Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPR, Rabu (7/9), Plate enggan menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota dewan soal rangkaian kebocoran data, termasuk 1,3 miliar data registrasi kartu SIM, dengan dalih bukan kewenangannya.

    “Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Semua pertanyaan tadi terkait serangan siber, kami tak bisa menjawab atas nama BSSN,” tutur Plate, saat itu.

    Juru Bicara BSSN Ariandi Putra kemudian meresponsnya dengan mengatakan bahwa, “Keamanan siber pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan baik Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, Akademisi, maupun Komunitas/Masyarakat.”

    Plate melanjutkan bahwa ranah pengamanan siber ada di BSSN. Sementara, perlindungan data ada di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat maupun Publik.

    “Mereka harus menjaga datanya agar tidak bocor,” ucap Politikus Partai NasDem itu.

    “Makanya kepada mereka itu semuanya harus punya teknologi enkripsi yang kiat dan harus punya sistem kelola data yang baik, SDM yang kuat di bidang teknologi,” lanjutnya.

    Pemerintah, kata Menkominfo, melakukan pendampingan teknis, via BSSN, apabila terjadi serangan siber. Sementara, tugas Kominfo adalah melakukan pemeriksaan dugaan ketidakpatuhan PSE dalam menjaga data pasca-insiden kebocoran. 

    “Setelah terjadinya kebocoran data, maka Kominfo hadir di dalam, untuk memeriksa seberapa besar dampaknya dan di mana itu terjadi, memberikan sanksi, karena yang diperiksa adalah comply (patuh) terhadap aturan,” ujar dia.

    “Mereka melaksanakan aturan atau tidak. Kalau tidak melaksanakan aturan dilaksanakan sanksi-sanksi,” imbuh Plate.

    Sementara itu, hasil investigasi Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengungkapkan tak ada ilegal akses dari operator selular soal data registrasi SIM.

    Hasil investigasi ATSI itu pun disebut telah diserahkan ke Kominfo.

    “ATSI beserta seluruh anggotanya telah melakukan investigasi dan penelusuran terkait kebocoran data registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Hasil dari investigasi tersebut adalah tidak diketemukan adanya ilegal akses di masing-masing jaringan operator,” ujar Sekjen ATSI Marwan O. Baasir, Kamis (8/9).

    Ariandi menambahkan bahwa BSSN sudah mengirim tim incident response atau yang disebut dengan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk melakukan investigasi, analisis, dan penelusuran lebih lanjut mengenai dugaan insiden kebocoran data SIM card dan lainnya.

    “Namun demikan, masing-masing insiden memiliki langkah investigasi dan penanganan yang berbeda-beda,” ujarnya.

    “Beberapa sudah diketahui sumber kebocoran datanya dan BSSN telah melaporkan hasilnya kepada pemilik sistem terkait,” tutup dia, tanpa merinci sumber kebocoran dan kasusnya.

    Diketahui, sesuai perundangan, tugas koordinasi penanganan masalah keamanan siber ada di BSSN. 

    Namun, menurut Perpres 54 Tahun 2015, Kominfo tetap punya fungsi “pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika”.

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Deret Aksi Hacker Bjorka: Data KPU, PLN hingga Doxing Menteri Johnny

    Deret Aksi Hacker Bjorka: Data KPU, PLN hingga Doxing Menteri Johnny

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hacker Bjorka kembali melakukan aksi pamer peretasan. Kali ini ia secara terang-terangan mengaku telah membobol data Badan Intelijen Indonesia (BIN) berupa dokumen yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo — meski kemudian dibantah oleh BIN dan istana. 

    Ulah Hacker Bjorka yang selalu muncul di forum hacker BreachForums ini bukan kali pertama. Sebelumnya sudah ada beberapa data dari lembaga pemerintah atau lembaga plat merah di Indonesia yang dibobol mereka.

    Berikut daftar lembaga yang sempat dibobol Bjorka;

    1. Data KPU
    Belum lama ini, Bjorka membocorkan sejumlah data yang diduga milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tepatnya pada Rabu (7/9) unggahan berjudul ‘Indonesia Citizenship Database From KPU 105M’ muncul di situs BreachForum.

    Bjorka mengklaim memiliki 105.003.428 juta data penduduk Indonesia dengan detail mulai dari NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain.

    2. Data registrasi SIM Card

    Bjorka membocorkan data registrasi SIM CARD yang diklaim berjumlah 1,3 miliar dengan kapasitas 87 GB pada 31 Agustus lalu. Data itu dihargai senilai US$50 ribu atau setara Rp743,5 juta. Bjorka menyertakan sampel data sebanyak 2GB.

    Merespons itu, Kominfo, dalam keterangan resminya, mengklaim “tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi [nomor ponsel] prabayar dan pascabayar”.

    3. Data pelanggan PLN

    Sebanyak 17 juta data milik pelanggan PLN diduga bocor di forum hacker, BreachForums. Penjual data itu bernama Loliyta. Isinya, nama pelanggan, tipe KwH, tipe meteran, dan lainnya.

    “Hi, Im selling data PLN17 MILLION++ with fieldID,Idpel,Name,Consumer Name,Energy Type,Kwh,Address,Meter No,Unit Upi,Meter Type,Nama Unit Upi,Unit Ap,Nama Unit Ap,Unit Up,Nama Unit Up,Last Update,Created At,” tulisnya dalam unggahan di forum tersebut, 18 Agustus, sambil memberikan sejumlah sampel.

    4. Dokumen untuk Jokowi

    Bjorka membocorkan rangkaian surat rahasia yang ditujukan untuk Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN).

    “Contains letter transactions from 2019 – 2021 as well as documents sent to the President including a collection of letters sent by the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara) which are labeled as secret,” ujar Bjorka dalam unggahannya di breached.to, pada Jumat (9/9).

    Dalam keterangannya, dokumen yang dicuri pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed).

    Bjorka tak menyertakan rincian harga jual. Kemungkinan ini dilakukan sekadar unjuk gigi membuktikan ucapan sebelumnya di Telegram untuk membobol data Presiden.

    5. Doxing Johnny Plate
    Bjorka melakukan doxing kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate teat hari ini, Sabtu (10/9) di saat ulang tahunnya.

    “Happy birthday,” tulis Bjorka di grup telegram Bjorkanism pada Sabtu (10/9) siang.

    Bersama ucapan tersebut, Bjorka juga melakukan doxing dengan melampirkan sejumlah data-data pribadi Johnny.

    (tst/ain)

    [Gambas:Video CNN]

  • Johnny Plate Diduga Kena Doxing Hacker Bjorka Saat Ulang Tahun ke-66

    Johnny Plate Diduga Kena Doxing Hacker Bjorka Saat Ulang Tahun ke-66

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hacker atau peretas bernama Bjorka melakukan doxing atau penyebaran data pribadi diduga milik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate Sabtu (10/9), bertepatan di hari ulang tahunnya ke-66.

    “Happy birthday,” tulis Bjorka di grup telegram Bjorkanism pada Sabtu siang.

    Bersama ucapan tersebut, Bjorka juga melakukan doxing dengan melampirkan sejumlah data-data pribadi yang diduga milik Johnny, seperti NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga nomor vaksin. 

    CNN Indonesia memeriksa nomor NIK yang disebarkan Bjorka lewat grup Telegram tersebut, dan sama dengan data Johnny yang tertera di situs KPU.

    Hacker atau peretas bernama Bjorka melakukan doxing terhadap data diduga milik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. (Foto: Tangkapan layar telegram Bjorkanism).

    Dilansir dari Kaspersky, Doxing adalah tindakan mengungkapkan informasi identitas tentang seseorang secara online, seperti nama asli, alamat rumah, tempat kerja, telepon, keuangan, dan informasi pribadi lainnya. Informasi tersebut kemudian diedarkan ke publik tanpa seizin korban.

    Bjorka merupakan aktor di balik peretasan 1,3 miliar data pendaftaran SIM Card yang bocor pada Rabu (31/8).

    Setelah mengunggah data SIM Card ke situs breached.to, Bjorka sempat meminta pemerintah Indonesia berhenti bertindak bodoh (“Stop being an idiot”), setelah Kominfo meminta agar para hacker tidak membobol situs di Indonesia.

    Kemudian pada Jumat (9/9), Bjorka juga mengklaim dirinya telah berhasil meretas ratusan ribu dokumen dan surat-surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk surat berlabel rahasia yang dikirimkan Badan Intelijen Negara kepada presiden.

    Lewat forum breached.to, Bjorka mengunggah beberapa surat yang ia retas. 

    Meski demikian, baik pihak Istana maupun BIN membantah telah terjadi kebocoran. BIN juga menyatakan bahwa semua dokumen BIN terutama yang ditujukan kepada presiden menggunakan pengaman yang berlapis. Bahkan semua dokumen juga menggunakan samaran yang tidak mungkin bisa ditembus oleh pihak luar.

    Hari ini Menteri Kominfo Johnny Plate sendiri memang benar berulang tahun. Menurut akun Instagram sekretariat kabinet @sekretariat.kabinet, Johnny telah menginjak umur 66 tahun.

    CNNIndonesia.com telah coba menghubungi Johnny Plate terkait dugaan doxing ini, tetapi belum mendapat respons.

    [Gambas:Instagram]

    (lmy/vws)

    [Gambas:Video CNN]