Jakarta –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 30 April 2025 realisasi belanja negara telah mencapai Rp 806,2 triliun. Realisasi ini merupakan 22,3% dari total belanja APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pencapaian realisasi 22,3% itu masih bisa tercapai di tengah kondisi efisiensi besar-besaran anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Di sisi belanja hingga akhir April kita telah membelanjakan Rp 806,2 triliun. Ini artinya 22,3% dari total belanja negara Rp 3.621,3 triliun sudah direalisir hingga akhir April,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2025).
Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari target sebesar Rp 2.701,4 triliun.
“Di mana belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Belanja non KL atau disebutnya belanja bendahara umum negara mencapai Rp 293,1 triliun atau 19% dari target belanja non KL Rp 1.541,4 triliun,” paparnya.
Berikutnya, transfer ke daerah per 30 April realisasinya paling tinggi mencapai Rp 259,4 triliun atau 28,2% dari target Rp 919,9 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan kecepatan belanja pemerintah pusat.
“Kalau dibandingkan dengan penerimaan di mana realisasinya mencapai di atas 25% atau bahkan penerimaan bea cukai 33,1%. Total pendapatan negara 27%, maka kita lihat kecepatan pendapatan negara sudah mendahului dari kecepatan belanja negara yang baru 20%,” ujarnya.
Belanja Pemerintah Lebih Rendah
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari total pagu 2025 bila dibandingkan 2024 yang berada di angka 23,8% sebesar Rp 591,7 triliun memang lebih rendah. Sebab, ada penyelenggaraan pemilu yang juga mendorong realisasinya.
Berikutnya dari sisi belanja K/L, realisasinya mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Menyangkut belanja pegawai, sampai akhir April telah dibelanjakan Rp 102 triliun, 33,3% dari APBN.
“Ini artinya on track, 4 bulan pertama 1/3 tahun, dia 1/3 belanja pegawai. Kalau kita lihat dibandingkan dengan belanja pegawai pada tahun 2024, terjadi peningkatan sekitar 5%,” ujar Suahasil dalam kesempatan yang sama.
Suahasil menjelaskan, peningkatan signifikan dari belanja pegawai antara lain karena transisi pemerintahan. Ada beberapa K/L yang sifatnya transisi dan memerlukan belanja pegawai yang lebih tinggi, kemudian pada bulan April sudah mulai menerima pegawai.
Realisasi Bansos Turun
Berikutnya untuk belanja bantuan sosial (bansos), telah dibelanjakan Rp 43,6 triliun, turun dibandingkan dengan tahun lalu. Namun Suahasil menjelaskan, penurunan ini disebabkan karena beberapa sedang dilakukan pemadanan dan validasi, menyesuaikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, misalnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tahun lalu sampai dengan April tercatat realisasinya mencapai Rp 10,5 triliun, sedangkan pada tahun ini PKH 2025 adalah Rp 7,3 triliun.
Suahasil mengatakan, jumlah penerimanya tetap, tapi kemungkinan besar baru akan mulai dibayarkan pada Mei dan Juni 2025. Lalu, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga termasuk yang sedang penyesuaian data.
Pada 2024, sampai dengan April realisasinya Rp 5,9 triliun, sedangkan tahun ini di Rp 1,5 triliun. Jumlah penerimanya juga tidak terlalu berubah.
“Namun kalau kita lihat kartu sembako, ini sekarang pada 2025 adalah Rp 10,9 triliun. Kalau kita melakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, tujuannya adalah untuk memperbaiki kebetulan sasaran dari belanja perlindungan sosial kita,” ujar Suahasil.
Lalu dari sisi belanja modal, sampai April sudah dibelanjakan Rp 36,6 triliun. Suahasil mengatakan, bila ibandingkan tahun lalu terlihat lebih rendah, namun kalau dibandingkan bulan Maret, melonjak signifikan. Adapun bulan lalu realisasinya di Rp 25,9 triliun, selama bulan April saja sudah dibelanjakan Rp 10,7 triliun, sehingga secara akumulasi mencapai Rp36,6 triliun.
“Karena itu yang terkait belanja modal ini yang terjadi adalah akselerasi belanja modal itu sudah dimulai sejak bulan Maret yang lalu dan terus berlanjut di bulan April 2025 ini. Apa saja? Itu berupa groundbreaking dan progres fisik berbagai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga yang terkait dengan peralatan dan mesin, termasuk juga alutsista,” terangnya.
Berikutnya, belanja non-KL yang telah dibelanjakan Rp 293,1 triliun, manfaat pensiun telah dibayarkan sekitar Rp 70,8 triliun dan dibayarkan sesuai dengan jadwal. Suahasil mengatakan, ada peningkatan jumlah pensiunan yang menerima manfaat pensiunan dibandingkan setahun yang lalu.
“Peningkatan jumlah pensiunan sekitar 55.000 orang di tahun 2025 dibandingkan 2024. Untuk belanja subsidi realisasi yang sudah cair dari anggaran yaitu Rp 47,4 triliun,” kata dia.
(shc/ara)
