Xcloud.id

Produk: sembako

  • Semarak HLUN 2025 di Pacitan Ratusan Lansia Nikmati Momen Bahagia di Punung

    Semarak HLUN 2025 di Pacitan Ratusan Lansia Nikmati Momen Bahagia di Punung

    Pacitan (beritajatim.com) — Pendopo Kecamatan Punung, Senin (26/5/2025), berubah menjadi lautan kebahagiaan saat ratusan lansia berkumpul merayakan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2025. Mengangkat tema “Lansia Bahagia, Indonesia Sejahtera,” peringatan ini tak hanya menjadi ajang seremoni, tapi juga momentum penuh makna dalam memuliakan para sesepuh bangsa.

    Sejak pagi, suasana sudah dipenuhi senyum para lansia yang antusias mengikuti senam bersama. Mereka datang dari berbagai kecamatan seperti Punung, Pacitan, Pringkuku, hingga Donorojo. Tak kurang dari 700 undangan hadir, termasuk 250 lansia yang tampak tampil rapi dan bahagia, sebagian diantaranya didampingi keluarga.

    Pagelaran Tari Gambyong membuka acara dengan nuansa budaya yang hangat. Dalam laporannya, Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Khemal Pandu Pratikna, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian lintas generasi terhadap kesejahteraan lansia. “Ini ruang pertemuan yang menyenangkan, penuh manfaat, dan sarat nilai sosial,” ujarnya.

    Rangkaian kegiatan pun berlangsung meriah. Siswa SMPN 1 Punung membacakan puisi dan surat cinta untuk lansia, disambung penampilan Reog Ponorogo, pertunjukan musik nostalgia, hingga permainan interaktif yang membuat suasana makin akrab.

    Di sisi lain, sejumlah layanan digelar untuk menambah manfaat acara. Pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta bazar UMKM ikut meramaikan lokasi. Titik puncaknya adalah penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial RI melalui Sentra Terpadu Kartini Temanggung senilai lebih dari Rp 363 juta. Bantuan tersebut mencakup kursi roda, tongkat penuntun, paket sembako, nutrisi, hingga perlengkapan perawatan diri untuk ratusan lansia.

    Dewi Suhartini, Kepala Sentra Terpadu Kartini, dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kebahagiaan lansia. “Bukan sekadar bantuan, tapi bagaimana mereka merasa dihargai, diikutsertakan, dan diakses dalam layanan yang layak,” tuturnya.

    Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah, yang hadir mewakili Bupati, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak. Ia menegaskan bahwa keberpihakan kepada lansia adalah bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan. “Kami ingin memastikan para lansia hidup dengan tenang, sehat, dan tetap memiliki peran,” katanya.

    Gagarin juga menyoroti perlunya data lansia yang akurat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. “Kami minta OPD bekerja lebih konkret dalam verifikasi dan pemutakhiran data di lapangan,” tegasnya.

    Melalui gelaran ini, Pacitan menunjukkan bahwa merawat lansia bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang hadir, menghargai, dan membersamai mereka dalam suka cita. HLUN 2025 pun menjadi bukti bahwa usia lanjut bukanlah penghalang untuk tetap bahagia dan berdaya. (tri/ian)

  • Kita jaga bersama kredibilitas program

    Kita jaga bersama kredibilitas program

    Foto: Istimewa

    Kopdes/kel Merah Putih didukung DPR, Menkop: Kita jaga bersama kredibilitas program
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 20:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) mengungkapkan bahwa hampir seluruh fraksi Komisi VI DPR RI sangat mendukung penuh pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dengan berbagai masukan (input) yang sangat konstruktif.

    “Kita sudah mencapai beberapa kesepakatan dan kesimpulan, terutama dalam menjaga kredibilitas program ini, di tingkat pelaksanaan dengan segala mitigasi risikonya dan kemungkinan-kemungkinan buruk yang timbul, bisa kita eliminasi sedemikian rupa,” ucap Menkop dalam keterangannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (26/5).

    Hal itu karena, tujuan mulia dari pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan desa, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa-desa.

    Menkop juga menekankan bahwa Kopdes/Kel ini milik warga desa, sedangkan BUMDes milik pemerintah desa, sehingga tidak akan tumpang-tindih atau saling mematikan. “Ke depan, bagaimana Kopdes bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk warga desa,” imbuh Menkop Budi Arie, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Maka, Menkop mendorong Kopdes/Kel untuk bersinergi dengan siapapun, termasuk BUMDes. Hal yang pasti, Kopdes/Kel Merah Putih sebagai lembaga ekonomi desa harus diperkuat, harus diberikan ruang dan kesempatan untuk terus berkembang.

    Pasalnya, bagi Menkop, potensi desa juga harus ditumbuhkan, bukan sekadar sebagai desa menjadi konsumen tapi juga sebagai produsen. “Kita berharap Kopdes Merah Putih menjadi pusat distribusi, produksi, dan industri desa,” ucap Menkop.

    Oleh karena itu, Menkop sepaham dengan Komisi VI bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih tidak hanya diperkuat dari sisi kuantitasnya saja, melainkan juga kualitas. “Kita akan membangun 80 Kopdes/kel Merah Putih sebagai percontohan untuk mendapat model bisnis yang tepat sesuai dengan karakteristik desa masing-masing,” kata Menkop.

    Terkait anggaran, Menkop menjelaskan bahwa itu merupakan plafon kredit yang nilainya Rp3 miliar atau lebih sesuai kebutuhan dari proposal bisnisnya. Soal skema pembiayaan, subsidi bunga, tenor, dan lainnya, kini tengah dibicarakan otoritas terkait, yakni Kemenkeu, KemenBUMN, Danantara, dan Bank Indonesia,” terang Menkop.

    Transparansi dan Akuntabilitas

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan, pihaknya memberikan dukungan terhadap pembentukan Kopdes Merah Putih dengan syarat bahwa pelaksanaannya harus menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat desa/kelurahan secara utuh, serta tidak hanya mengejar jumlah atau target.

    “Kami juga meminta Kemenkop untuk menjamin pendekatan yang digunakan tidak top-down semata, tetapi mengedepankan partisipasi, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat desa secara otentik,” kata Nurdin, selaku pimpinan sidang.

    Lebih dari itu, Nurdin menegaskan bahwa koperasi desa bukan sekadar program pemerintah, tetapi harus menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang tumbuh dari bawah, dimiliki masyarakat, dan dijalankan oleh mereka sendiri.

    Meski begitu, Komisi VI DPR RI mengingatkan bahwa jumlah koperasi yang terbentuk bukanlah indikator utama keberhasilan pelaksanaan Inpres Nomor Tahun 2025. “Keberhasilan pelaksanaan program ini harus diukur dari seberapa jauh koperasi-koperasi tersebut mampu beroperasi secara aktif dan profesional, dengan struktur pengurus yang lengkap, sistem tata kelola yang transparan, dan kegiatan usaha yang nyata,” ucap Nurdin.

    Selain itu, Kopdes/Kel juga harus mampu meningkatkan pendapatan anggotanya, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok rentan di desa/kelurahan. Bahkan, harus mampu meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan dasar, seperti pembiayaan murah, sembako terjangkau, dan layanan kesehatan dasar melalui gerai Kopdes Merah Putih.

    Lebih dari itu, Kopdes/Kel Merah Putih harus mampu membangun kemandirian kelembagaan, tidak terus-menerus bergantung pada subsidi pemerintah atau intervensi eksternal. “Harus mampu juga menjadi institusi ekonomi lokal yang dipercaya dan dimiliki warga desa/kelurahan itu sendiri,” ujar Nurdin.

    Kesimpulan rapat lainnya, Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran Kemenkop yang cukup sesuai tugas dan fungsi, khususnya untuk percepatan keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Komisi VI DPR RI juga mendorong pemerintah meningkatkan dan mengubah status kelompok Kemenkop menjadi salah satu prioritas di pemerintahan periode 2024-2029,” ujar Nurdin. 

    Sumber : Sumber Lain

  • Wamenkop Beberkan Peran Danantara di Koperasi Merah Putih

    Wamenkop Beberkan Peran Danantara di Koperasi Merah Putih

    Jakarta –

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono membeberkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) dalam kerja sama di program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Ferry mengatakan, Danantara secara tidak langsung terlibat karena peran Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam menyalurkan pendanaan ke Kopedeskel Merah Putih. Rencananya, Himbara memberikan plafon pinjaman ke Kopdeskel Merah Putih Rp 3 miliar.

    “Kan Danantara itu anggotanya juga ada Bank Himbara. Bank Himbara ini kan penyalurannya, kan pasti ikut terlibat secara tidak langsung Danantara ini, karena kepemilikan Bank Himbara kan sekarang Danantara,” kata Ferry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai peran perusahaan pelat merah lainnya dalam pendanaan maupun investasi Koperasi Merah Putih, Ferry menyebut tidak ada. Investasi memang ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

    Ferry menekankan, APBN hanya mendanai investasi, bukan modal bisnis koperasi. Seperti diketahui, program tersebut mewajibkan 7 unit bisnis, seperti kantor koperasi, kios sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, pergudangan, dan logistik.

    “Nggak ada, tapi kalau di investasi memang ada dari APBN, tapi APBN itu sekali lagi atau APBD itu dari untuk membiayai investasi, bukan modal kerja. Kalau yang Rp 3 miliar atau lebih itu kan biaya modal kerja,” terang Ferry.

    Ferry menjelaskan investasi tersebut berupa kantor koperasi. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Ferry menyebut pihaknya dapat menggunakan aset-aset yang dimiliki pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk kantor koperasi.

    “Investasi ini kan kantor koperasinya di mana, makanya kami tadi salah satu keputusan rapat dengan Komisi VI adalah bagaimana kita bisa menggunakan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN BUMD, atau resi gudang, itu bisa digunakan untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih,” imbuh Ferry.

    Sebelumnya, informasi kerja sama Kopdeskel Merah Putih dengan Danantara pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Zulhas mengatakan Kopdes Merah Putih akan kerja sama dengan Danantara. Saat ini, pemerintah mempercepat pembentukan program tersebut.

    “Sekarang kan ada Danantara, nanti kita kerja samanya dengan Danantara. Orangnya, kemudian tata kelolanya, kemudian sistemnya,” kata Zulhas dalam acara Rapat Inflasi dikutip dari akun Youtube Kemendagri.

    Chief Information Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan Danantara akan menjadi bagian dari Public Service Obligation (PSO).

    “Kalau Kopdes tuh kalo udah ngomong dengan Danantara itu nantinya tentu kita kan itu bagian dari public service obligation (PSO). Jadi ya kalo bisa kita bantu, kita bantu,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Minggu (25/5/2025).

    (rea/ara)

  • Pemerintah Mau Kasih Diskon Tarif Tol Juni-Juli 2025, Ini Kata Operator

    Pemerintah Mau Kasih Diskon Tarif Tol Juni-Juli 2025, Ini Kata Operator

    Jakarta –

    Pemerintah berencana memberikan insentif diskon tarif tol selama periode libur sekolah pada Juni-Juli 2025 mendatang. Diskon tarif tol ini direncanakan menyasar 110 juta pengendara selama periode tersebut.

    Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono mengatakan seluruh kebijakan terkait tarif tol, baik itu besaran tarif yang berlaku saat ini hingga pemberian diskon tarif, seluruhnya ada di tangan pemerintah. Dalam hal ini berada di bawah kewenangan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU.

    “Sebenarnya kebijakan tarif itu kan adanya di pemerintah. Ya, itu menjadi salah satu instrumen kebijakan. Nah, jadi harusnya nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menurut informasi, kita akan diajak ketemu besok sama Pak Willan (Kepala BPJT). Jadi saya juga belum dapat informasi bocorannya nih,” kata Kris saat ditemui usai RDPU Panja SPM Jalan Tol Komisi V DPR RI, Senin (26/5/2025).

    Meski begitu, sampai saat ini dirinya masih mempertanyakan alasan di balik rencana pemberian diskon tarif tol ini. Sebab selama ini insentif tersebut hanya diberikan pada moment-moment tertentu seperti periode libur Lebaran atau libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mengurai kepadatan di ruas tol.

    “Itu yang harus saya tanya ke pemerintah. Makanya saya bilang, tarif itu adalah instrumen kebijakan. Tentu instrumen itu digunakan sesuai dengan purpose-purpose, kan gitu. Nah, purpose yang terbaru ini saya belum tahu,” terangnya.

    Belum lagi menurut Kris selama periode libur sekolah pada Juni-Juli mendatang biasanya tidak berpotensi menyebabkan kepadatan di ruas-ruas jalan tol seperti periode libur besar lainnya seperti Lebaran. Sehingga pemberian diskon tarif tol pada periode tersebut menjadi tidak relevan.

    “Memangnya potensi libur sekolah traffic akan seperti Lebaran? Kalau libur itu kan panjang. Harusnya tidak terjadi penumpukan ya kan? Kalau Lebaran itu kan dibatasi waktu. Karena besok Lebaran-nya mau tidak mau ini arus mudiknya cuma sampai dua hari ini. Nah, itu yang kita atur,” ungkap Kris.

    “Jadi mohon maaf sekali lagi. Saya harus klarifikasi ke pemerintah apakah motif dan latar belakang memunculkan satu alternatif, inisiatif memberikan insentif diskon tarif tol selama Juni dan Juli ini. Kalau Lebaran kita tahu. Nah, kalau yang sekarang kita tunggu besok,” tegasnya.

    Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan enam paket insentif ekonomi mulai 5 Juni 2025. Enam insentif tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuarta II tahun ini.

    Salah satu diskon yang diberikan ialah diskon tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025. Selain itu ada juga diskon tarif transportasi yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

    Kemudian diskon tarif listrik sebesar 50%; menambah alokasi kartu sembako dan bantuan pangan; pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU); serta terakhir memperpanjang program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

    Tonton juga Video: Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20% Arus Balik Lebaran

    (igo/fdl)

  • Menko Airlangga sebut diskon tarif listrik 50 persen berlaku 5 Juni

    Menko Airlangga sebut diskon tarif listrik 50 persen berlaku 5 Juni

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi para pelanggan mulai berlaku pada 5 Juni 2025.

    Namun, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji lebih lanjut pengenaan diskon tarif listrik tersebut.

    “Tanggal 5 Juni akan diberlakukan dan akan dirapatkan kembali, dan itu di bawah 1.300 KWh,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

    Pada kesempatan terpisah, Menko Airlangga mengumumkan pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk periode Juni–Juli 2025.

    Insentif itu, yang diyakini dapat menjadi stimulus ekonomi nasional, diberikan kepada kurang lebih 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal dua. Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” kata Airlangga di Jakarta, Sabtu (24/5).

    Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga menyiapkan lima stimulus lainnya, yaitu pertama, diskon transportasi umum yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

    Kedua, pemerintah berencana memberi potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan kebijakan itu dijadwalkan berlaku pada Juni–Juli 2025.

    Ketiga, Airlangga menyampaikan pemerintah menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bulan Juni–Juli 2025.

    Keempat, pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer.

    Terakhir, stimulus kelima, pemerintah berencana memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

    Enam stimulus dari pemerintah itu masih dalam tahap finalisasi dan rencananya diluncurkan pada 5 Juni 2025.

    Airlangga berharap insentif yang diberikan pemerintah itu dapat mendongkrak konsumsi masyarakat, yang juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pergi Mancing, Warga Kasiman Bojonegoro Tenggelam di Embung Perhutani

    Pergi Mancing, Warga Kasiman Bojonegoro Tenggelam di Embung Perhutani

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Seorang warga Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di Embung Perhutani Desa Kasiman, Minggu (25/5/2025). Korban diketahui bernama Hendra Cristian Wibowo (34), warga Dusun Caper, Desa Ngaglik, RT 04 RW 01, Kecamatan Kasiman.

    Peristiwa tragis ini bermula ketika korban pamit pergi memancing sejak pagi sekitar pukul 05.30 WIB. Namun hingga pukul 13.30 WIB, korban belum kembali ke rumah. Karena khawatir, pihak keluarga mencari korban ke lokasi embung, yang merupakan tempat terakhir ia dikabarkan berada.

    Menurut keterangan Kasi Kegawatdaruratan dan Logistik BPBD Bojonegoro, Agus Purnomo, korban diduga tenggelam usai penyakit epilepsi yang dideritanya kambuh. Sehingga tidak mampu menyelamatkan diri dan akhirnya tenggelam.

    “Korban memang memiliki riwayat epilepsi. Diduga saat sedang memancing, penyakitnya kambuh dan menyebabkan korban jatuh ke dalam embung,” terang Agus.

    Petugas dari BPBD Bojonegoro bersama jajaran Polsek Kasiman, perangkat desa, serta Satpol PP segera turun ke lokasi begitu mendapatkan laporan dari warga. Korban akhirnya ditemukan dan langsung dibawa ke rumah duka untuk dilakukan visum luar.

    Sebagai bentuk empati, BPBD juga menyerahkan bantuan berupa dua paket sembako kepada pihak keluarga korban. “Ini bagian dari penanganan cepat sekaligus dukungan moril kepada keluarga yang sedang berduka,” pungkas Agus. [lus/but]

  • Banjir di Tuban Berangsur Surut, BPBD Tuban Salurkan Bantuan Sembako

    Banjir di Tuban Berangsur Surut, BPBD Tuban Salurkan Bantuan Sembako

    Tuban (beritajatim.com) – Pasca banjir luapan sungai Bengawan Solo di beberapa wilayah Kecamatan Rengel, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban bersama Forkopimka setempat menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Sabtu (24/05/2025).

    Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tuban, Sudarmaji mengatakan, bahwa penyaluran bantuan sosial ini atas tindak lanjut dari arahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky untuk penanganan bencana dilakukan secara cepat dan menyentuh langsung kepada masyarakat.

    “Kami bersama Forkopimka Rengel turun langsung menyisir wilayah terdampak dan menyalurkan bantuan sembako,” ujar Sudarmaji.

    Ia menyampaikan, hal ini merupakan bentuk kehadiran Pemkab di tengah masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Adapun berdasarkan data dari BPBD, tercatat sebanyak 609 rumah di 9 Desa wilayah Kecamatan Rengel terdampak banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Bengawan Solo serta tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. “Jumlah terbanyak berada di Desa Ngadirejo, yaitu sebanyak 438 rumah,” terang Sudarmaji.

    Selain itu, untuk proses bantuan sembako ini akan dilanjutkan kembali pada hari Senin mendatang di wilayah Kecamatan Plumpang dan beberapa titik lain di Kecamatan Widang.

    “Kami pastikan seluruh warga yang terdampak akan mendapatkan bantuan. Kami bersama pihak kecamatan dan desa terus melakukan pendataan dan koordinasi,” kata Sudarmaji.

    Ia juga mengimbau warga untuk tetap waspada, mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di wilayah Tuban dan sekitarnya dalam beberapa hari ke depan.

    Sementara itu, Camat Rengel, Eko Wardono, yang turut mendampingi proses distribusi bantuan juga menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi agar seluruh bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

    “Kami mengapresiasi kecepatan respon dari BPBD Tuban dan perhatian langsung dari Mas Bupati. Masyarakat sangat terbantu, terutama di masa darurat seperti ini,” tutup Eko Wardono. [dya/kun]

  • Pemerintah beri Bantuan Subsidi Upah bagi karyawan dan guru honorer mulai Juni

    Pemerintah beri Bantuan Subsidi Upah bagi karyawan dan guru honorer mulai Juni

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bakal menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer mulai 5 Juni 2025.

    Program ini menjadi salah satu dari enam kebijakan stimulus ekonomi yang sedang difinalisasi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan konsumsi pasca-libur Lebaran dan sebelum tahun ajaran baru.

    “BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli, itu sedang dipersiapkan. Nanti akan diberlakukan per 5 Juni,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (24/5).

    Airlangga menjelaskan, berbeda dari skema BSU yang digulirkan pada 2022 dengan nilai Rp600 ribu per pekerja, bantuan tahun ini akan lebih kecil.

    “Tidak segitu (nilainya), lebih kecil,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pemerintah masih menyempurnakan regulasi teknis dan anggaran program ini yang melibatkan koordinasi lintas kementerian.

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya,” tuturnya.

    Penyaluran BSU merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan konsumsi domestik di kuartal II-2025. Selain BSU, lima stimulus lainnya yang akan diluncurkan serentak pada 5 Juni antara lain pertama, diskon transportasi yang meliputi tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut selama masa liburan sekolah.

    Kedua, diskon tarif tol untuk sekitar 110 juta pengguna kendaraan pribadi selama Juni-Juli 2025.

    Ketiga, diskon listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA selama dua bulan.

    Keempat, penambahan bantuan sosial, termasuk kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Serta kelima, perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

    Menurut Airlangga, rangkaian stimulus ini dirancang untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5 persen pada kuartal II-2025.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program,” katanya.

    Airlangga juga mengajak pemerintah daerah untuk aktif menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal guna meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Momentum ini dinilai penting karena tidak adanya hari besar nasional lain seperti Natal atau Tahun Baru yang biasanya menjadi pemicu konsumsi masyarakat.

    Dengan mempertimbangkan berkurangnya momentum konsumsi besar, BSU beserta paket stimulus lainnya diharapkan dapat menjadi bantalan bagi ekonomi nasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Kediri Bantu Korban Banjir dan Longsor di Mojo, Warga Diminta Tetap Waspada

    PDIP Kediri Bantu Korban Banjir dan Longsor di Mojo, Warga Diminta Tetap Waspada

    Kediri (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kediri menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Mojo. Bantuan berupa paket sembako tersebut diserahkan kepada masyarakat di empat desa terdampak, yakni Blimbing, Pamongan, Petungroto, dan Ngetrep, pada Sabtu (24/5/2025).

    Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa warga, khususnya di Desa Petungroto.

    “Kami atas nama partai PDI Perjuangan ikut prihatin dengan terjadinya bencana di Kecamatan Mojo, khususnya di Desa Petungroto ini sehingga mengakibatkan warga mengalami kerugian material dan moral. Kami dari PDIP ikut berduka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Kita harus waspada karena bencana tidak terlepas dari ulah kita karena kurang hati-hati menjaga lingkungan,” ujarnya.

    Murdi juga mendesak pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan kawasan rawan bencana yang setiap tahun dilanda banjir dan longsor. Ia menegaskan perlunya solusi konkret untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. “Paling tidak ada solusi,” tegasnya.

    Seperti di Desa Pamongan, sebut Anggota DPRD Kabupaten Kediri ini, ada 10 rumah warga yang berada di daerah rawan bencana. Pihaknya akan memberikan saran dan masukan kepada Pemda untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan.

    Dalam aksi kemanusiaan ini, selain jajaran pengurus DPC PDIP Kediri, turut hadir anggota DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi PDIP, pengurus PAC, serta ranting PDIP Kecamatan Mojo. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di masing-masing desa, termasuk di Kantor Desa Petungroto.

    “Jangan dilihat besarnya tetapi ini salah satu bentuk kepedulian kami. Semoga semua yang mendapat cobaan, segera dapat rejeki yang banyak, dan tidak terjadi bencana ini lagi,” lanjut Murdi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap siaga, terutama di daerah rawan.

    “Kami mohon masyarakat betul-betul waspada. Kalau daerahnya rawan supaya sering dilihat. Mudah-mudahan ini yang terakhir,” pungkasnya.

    Kepala Desa Petungroto, Dariyono, menyambut baik kehadiran dan dukungan dari PDI Perjuangan. Ia menyebut partai berlambang banteng moncong putih itu sebagai pihak pertama yang turun langsung membantu warga.

    “Ini merupakan partai politik pertama yang datang untuk membantu. Atas nama warga, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah hadir membantu kita. Yang jelas bantuan tersebut sangat berarti karena warga selama terdampak bencana belum bisa bekerja karena masih mengurus rumahnya,” tutur Dariyono.

    Ia juga terus mengingatkan warga agar terus meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan turun.

    “Waspada kalau turun hujan. Sering ditengok rumah dan pekarangan, kalau ada retakan segera melapor,” imbaunya. [nm/ian]

  • Zulhas tegaskan dana Kopdes Merah Putih Rp3 miliar bukan dari APBN

    Zulhas tegaskan dana Kopdes Merah Putih Rp3 miliar bukan dari APBN

    sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama enam tahun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan dana Rp3 miliar untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan pinjaman untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.

    “Jadi sekali lagi, yang dana bisnis ini bukan dari APBN. Ini bisnis plafon pinjaman yang akan dibayar selama enam tahun,” kata Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

    Penegasan tersebut disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman publik mengenai sumber pendanaan awal koperasi yang digagas sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis bisnis mandiri yang berkelanjutan dan menguntungkan.

    Ia menyampaikan pinjaman itu dapat diajukan kepada bank anggota Perhimpunan Bank Milik Negara (Himbara) oleh Kopdes jika telah resmi terbentuk.

    “Ini biar tidak salah paham, makanya kita tidak bosan-bosan menjelaskan dana untuk Kopdes atau Koperasi Kelurahan itu bisnis murni plafon pinjaman, jadi Rp3 miliar pertama ini, itu plafon pinjaman, bisa habis, bisa tidak,” ucapnya.

    Ia menjelaskan plafon pinjaman tersebut digunakan untuk mendanai enam jenis usaha koperasi, seperti agen gas LPG, agen pupuk, agen sembako dari Bulog dan ID Food, serta layanan logistik pangan.

    Selain itu, koperasi juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pendistribusian bantuan pangan ke pelosok desa yang memiliki komponen biaya operasional dan membutuhkan pembiayaan dari plafon pinjaman tersebut.

    Menurut dia, plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan usaha dan akan dikembalikan dalam jangka waktu maksimal enam tahun sesuai perjanjian yang disepakati.

    Sementara itu, mengenai biaya pembentukan koperasi, seperti pembayaran notaris sebesar Rp2,5 juta, ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Karena ini hasil daripada Musdesus (Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus) dipimpin oleh kepala desa, maka notaris di pemerintahan desa, dibayar dari APBD. Tapi kalau modal koperasinya sepenuhnya Rp3 miliar itu plafon pinjaman,” ucap Zulhas.

    Dalam kesempatan itu, Zulhas menyebutkan hingga 23 Mei 2025, sebanyak 39.639 desa dan kelurahan dari target 80.000 telah menyelenggarakan Musdesus. Ditargetkan rampung pada 31 Mei 2025.

    Selanjutnya, pada 30 Juni 2025 seluruh Koperasi Merah Putih ditargetkan dapat terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum sebagai badan hukum koperasi pangan nasional.

    Kemudian dideklarasikan secara nasional pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Seluruh koperasi tersebut ditargetkan mulai beroperasi aktif dan menjalankan fungsi distribusi pangan nasional secara penuh mulai 20 Oktober 2025.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025