Xcloud.id

Produk: sembako

  • Kopdes/Kel Merah Putih jadi saluran distribusi utama komoditas yang disubsidi negara

    Kopdes/Kel Merah Putih jadi saluran distribusi utama komoditas yang disubsidi negara

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop: Kopdes/Kel Merah Putih jadi saluran distribusi utama komoditas yang disubsidi negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 23:45 WIB

    Elshinta.com – Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih terus diakselerasi dimana per hari ini sudah terbentuk 53.592 unit secara agregat. Diharapkan dengan sosialisasi yang masif ke berbagai wilayah di Indonesia, desa-desa yang belum menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) untuk pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih dapat segera dilaksanakan.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa dengan hadirnya Kopdes/Kel Merah Putih ini akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan barang-barang atau komoditas strategis yang disubsidi oleh negara. Pasalnya Kopdes/Kel Merah Putih tersebut nantinya akan menjadi agen penyalur melalui unit bisnis logistik/ distribusi.

    Adapun beberapa barang atau komoditas strategis yang disubsidi negara dan akan didistribusikan melalui Kopdes/Kel Merah Putih diantaranya sembako, gas LPG hingga pupuk. Di sisi lain unit bisnis Kopdes/Kel Merah Putih juga akan menyediakan obat-obatan dan layanan kesehatan melalui unit bisnis lainnya yang dikelola dalam satu ekosistem.

    “Keberadaan Kopdes/Kel ini untuk menjadi saluran distribusi barang – barang yang disubsidi negara. Karena barang bersubsidi esensi adalah barang milik publik maka saluran distribusinya juga harus milik publik yang dalam hal ini adalah Kopdes Merah Putih,” kata Menkop Budi Arie Setiadi dalam 
    Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih di Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (27/05).

    Sebelumnya, Menkop Budi Arie bersama rombongan melakukan kunjungan ke Kelurahan Talang Keramat untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan Musdesus Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Berdasarkan musdesus tersebut telah ditetapkan pendirian Koperasi Kelurahan Talang Keramat 

    Menkop Budi Arie mengingatkan kepada seluruh kepala desa atau kepala kelurahan agar tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan terkait pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih ini. Pasalnya berbagai manfaat langsung akan dirasakan oleh masyarakat desa yang dipimpinnya.

    “Jadi tidak usah Khawatir. Semua barang yang disalurkan untuk rakyat dari negara akan dapat dikelola melalui Kopdes ini,” ujarnya. 

    Terkiat dengan keluhan rata-rata Kepala Desa/ Kelurahan soal biaya notaris untuk pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih, Menkop Budi Arie kembali menegaskan bahwa saat ini biayanya sangat terjangkau. Pasalnya Kementerian Koperasi dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebelumnya telah menandatangani nota kesepakatan kerja sama untuk percepatan penerbitan akta notaris koperasi dengan biaya sekitar Rp2,5 juta per desa.

    Kesepakatan tersebut telah ditetapkan dalam pada 24 April 2025 lalu. Sebelumnya biaya pembuatan akta notaris untuk pendirian sebuah lembaga rata-rata mencapai hingga Rp7 juta. 

    “Kami telah berunding dengan INI untuk membicarakan soal biaya penerbitan akta pendirian koperasi oleh notaris dan disepakati harganya menjadi lebih murah. Kalau yang berunding itu pemerintah pusat pasti harga akan murah. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ikatan Notaris Indonesia,” kata Menkop Budi Arie.

    Dalam kesempatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih Zulkifli Hasan menambahkan bahwa Kopdes/ Kel Merah Putih menjadi solusi bagi upaya pengentasan kemiskinan dan permasalahan umum lainnya di desa.

    Diakui selama periode reformasi, desa selalu terpinggirkan dan tertinggal pembangunan ekonominya. Hal ini mengakibatkan kemiskinan di desa semakin ekstrim dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak berubah signifikan. Untuk itu melalui Kopdes/ Kel ini diharapkan dapat menjawab semua permasalahan di desa tersebut.

    “Sudah 28 tahun sudah reformasi tetapi pembangunan desa tertinggal. Maka kita saat ini kerja cepat, setelah ini kita akan bangun besar – besaran Kampung Nelayan,” ujar Zulkifli Hasan.

    Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan kesiapan provinsi Sumsel menjalankan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Kopdes/ Kel Merah Putih. Dalam catatannya, dari 3.258 desa saat ini sudah 2.965 desa atau 91 persen telah menjalankan agenda musdesus yang menjadi prasyarat utama pendirian Kopdes/ Kel Merah Putih.

    “Kami di Provinsi Sumatera Selatan siap menjalankan misi besar pak Presiden Prabowo agar ada pemerataan ekonomi tidak hanya di kota tapi juga bisa masuk ke desa-desa,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Daftar 6 Paket Stimulus Ekonomi dari Diskon Listrik hingga Subsidi Upah, Syarat dan Cara Menerimanya

    Daftar 6 Paket Stimulus Ekonomi dari Diskon Listrik hingga Subsidi Upah, Syarat dan Cara Menerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merilis enam paket kebijakan sebagai stimulus ekonomi demi menjaga pertumbuhan di atas 5%. Pasalnya, pada kuartal I/2025 pertumbuhan ekonomi hanya 4,87% secara tahunan, melambat dari periode sebelumnya. 

    Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan setidaknya terdapat enam program/kebijakan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik.

    Paket stimulus ditetapkan usai dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5/2025) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. 

    “Semua program stimulus ekonomi tersebut segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Sebagai gambaran, pelanggan pascabayar mendapatkan diskon tarif listrik 50% dari rekening biaya listrik untuk pemakaian Juni 2025 yang akan dibayar pada Juli 2025. Sementara untuk pemakaian Juli 2025 akan dibayar pada rekening Agustus 2025.  

    Sementara itu, pelanggan prabayar akan memperoleh diskon secara langsung ketika pembelian token listrik pada Juni dan Juli 2025. Dengan begitu, masyarakat cukup membayar harga token sebesar setengah dari pembelian bulan sebelumnya untuk mendapatkan kWh yang sama.

    Beberapa stimulus bukan barang baru, sebut saja diskon tarif listrik yang sebelumnya telah pemerintah berikan pada Januari hingga Februari 2025.

    Di mana total anggaran yang diperlukan untuk menanggung diskon tarif listrik 50% selama dua bulan mencapai Rp13,6 triliun (angka sementara). 

    Diskon tersebut telah dinikmati 135,9 juta pelanggan yang menikmati diskon tarif listrik tersebut. Terdiri dari 71,1 juta pelanggan yang menikmati diskon tarif listrik pada Januari, dan 64,8 juta pelanggan pada Februari.

    Di samping itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025).

    Sementara itu, terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama dua bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 sampai dengan pertengahan Juli 2025). 

    Berikut daftar insentif atau stimulus ekonomi kuartal II/2025:

    1. Diskon Transportasi

    Diskon Tiket Kereta sebesar 30%
    Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%
    Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%.

    2. Diskon Tarif Tol

    Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025) dengan skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran.
     

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA) dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025).
     

    4. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan.
    Bantuan Pangan 10 kilogram Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    BSU sebesar Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025) dan akan disalurkan dalam satu kali penyaluran pada Juni 2025.

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Perpanjangan Diskon 50% iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026).

  • Paket Stimulus Pemerintah Sasar Masyarakat Kelas Bawah, Ini Tanggapan Ekonom

    Paket Stimulus Pemerintah Sasar Masyarakat Kelas Bawah, Ini Tanggapan Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah dalam memberikan paket stimulus yang cenderung menyasar masyarakat kelas bawah pada kuartal II/2025 dinilai tepat untuk menjaga daya beli kelompok tersebut di tengah risiko perlambatan ekonomi.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menuturkan bahwa stimulus yang akan digelontorkan pemerintah pada kuartal II/2025 secara eksplisit menyasar masyarakat kelas bawah, seperti diskon tarif listrik untuk pelanggan

    Dia menuturkan, stimulus-stimulus tersebut bertujuan menjaga daya beli segmen yang paling rentan terhadap gejolak harga dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini mengingat tingkat inflasi tetap terjaga rendah di 1,95% (year on year/YoY) tetapi komponen administered price dan harga emas mendorong tekanan harga.

    “Langkah ini dinilai tepat secara sosial dan politis karena menjangkau mayoritas rumah tangga yang terdampak perlambatan ekonomi dan melemahnya konsumsi barang tahan lama di segmen bawah,” kata Josua saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, kelompok berpengeluaran rendah pada kisaran Rp1 juta—2 juta justru mengalami penurunan optimisme. Dengan demikian, dia menilai stimulus tersebut dapat menopang sisi permintaan agregat, khususnya pada sektor-sektor seperti makanan, transportasi, dan energi.

    Meski demikian, Josua menilai pemberian stimulus ini hanya akan memberikan efeknya yang terbatas terhadap percepatan pertumbuhan secara agregat. Dia mengatakan, langkah tersebut perlu didukung oleh kenaikan belanja modal pemerintah dan investasi swasta yang lebih agresif.

    Sementara itu, berkurangnya insentif yang akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah berpotensi melemahkan kontribusi konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan. Konsumen kelas menengah, dengan pengeluaran Rp3 juta—5 juta memiliki peran penting dalam pengeluaran barang tahan lama, transportasi, dan rekreasi.

    Dia mengatakan, saat ini keyakinan konsumen kelas menengah secara keseluruhan tetap tinggi pada level 121,7. Josua mengatakan, kelompok berpengeluaran Rp4,1 juta—5 juta mencatatkan IKE dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama tertinggi, menandakan daya belinya cukup kuat dan sensitif terhadap stimulus.

    Namun, pelemahan stimulus untuk segmen menengah dapat memperlambat pemulihan konsumsi barang non-esensial seperti elektronik, perabot rumah tangga, dan rekreasi, yang telah menunjukkan tren penurunan berdasarkan survei penjualan eceran BI. Beberapa daerah bahkan mencatat kontraksi IPR (indeks penjualan ritel) tahunan di atas 10%.

    “Ketika konsumsi menengah melemah, multiplier effect terhadap sektor industri, jasa, dan investasi ikut teredam. Ini bisa berdampak pada perlambatan pertumbuhan PDB dari sisi permintaan, khususnya dalam komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan sektor-sektor konsumsi yang padat karya,” jelas Josua.

    Josua melanjutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2025 menjadi semakin menantang jika kebijakan fiskal tidak sepenuhnya bersifat ekspansif atau hanya terbatas pada segmen terbawah. Dia pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 pada kisaran 4,8%.

    Josua menuturkan, tanpa dorongan yang cukup dari kelas menengah—yang daya konsumsinya lebih besar dalam nominal dan berperan penting dalam sektor jasa dan manufaktur ringan—kontribusi terhadap pertumbuhan bisa tidak optimal. Apalagi, realisasi belanja negara hingga April 2025 masih relatif rendah. Hal tersebut mengindikasikan potensi pelemahan permintaan agregat dari sisi pemerintah.

    Lebih jauh, tekanan eksternal seperti kebijakan tarif Trump yang menurunkan permintaan ekspor Indonesia juga mempersempit ruang pertumbuhan dari sisi eksternal, sehingga beban mendorong pertumbuhan semakin bertumpu pada konsumsi domestik.

    “Tanpa peran aktif kelas menengah dan pelaku usaha yang biasa disasar lewat stimulus fiskal menengah, misalnya pemotongan PPh 21, insentif konsumsi kredit, maka proyeksi 5% menjadi terlalu optimistis kecuali didukung oleh akselerasi belanja modal publik dan pemulihan ekspor jasa,” ujarnya.

    Stimulus Pemerintah

    Sebagai informasi, Pemerintah telah mengummkan sejumlah paket stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat pada kuartal II/2025. Gelontoran stimulus ini seiring dengan upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 pada kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, stimulus Ekonomi kuartal II/2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5/2025) lalu yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait.

    “Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar pria yang akrab disapa Susi itu dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Susi mengatakan, pemerintah menyiapkan 6 paket kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal II/2025.

    Berikut rincian stimulus ekonomi terbaru:

    1. Diskon Transportasi

    Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025) antara lain:

    Diskon Tiket Kereta sebesar 30%
    Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%
    Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%

    Penerapan Program oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN.

    2. Diskon Tarif Tol

    Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025).
    Skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran.
    Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA)
    Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari—Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025)
    Penerapan Program oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PLN

    4. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    Tambahan Kartu Sembako Rp200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan
    Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM
    Penerapan Program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000 per bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)
    Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025
    Penerapan Program oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer)

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026)
    Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Resmi Terbentuk, Koperasi Merah Putih Cimahi Siap Tekan Beban Ekonomi Masyarakat

    Resmi Terbentuk, Koperasi Merah Putih Cimahi Siap Tekan Beban Ekonomi Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi resmi menyerahkan Akta Notaris dan Badan Hukum kepada 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh kelurahan se-Kota Cimahi.

    Seremoni penyerahan digelar pada Rabu (27/5/2025) dan menandai selesainya pembentukan koperasi tersebut secara legal dan administratif.

    Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengungkapkan, proses pembentukan koperasi ini telah rampung 100 persen, lebih cepat dari target akhir bulan yang direncanakan.

    “Alhamdulillah semuanya sudah terbentuk 100 persen, dan target akhir bulan ini ternyata tanggal 27 sudah selesai secara kesempatan,” ujarnya.

    Ia menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kerja keras seluruh pihak, terutama para lurah, camat, Kepala Dinas Disjakoberin, serta para notaris yang berperan besar dalam mendampingi proses legalisasi koperasi.

    BACA JUGA: Kecewa Atas Putusan Hakim, Kuasa Hukum Mantan Kabid Penegak Perda Satpol PP Cimahi Pastikan Bakal Ajukan Banding

    “Ini berkat kerja keras semuanya, baik itu para lurah, para camat, Kepala Dinas Disjakoberin, juga terbentuknya ketua pengurus koperasi atas bantuan dari ibu-ibu notaris yang ada di Kota Cimahi,” ungkap Ngatiyana.

    Dengan telah disahkannya badan hukum koperasi-koperasi tersebut, Ngatiyana menekankan pentingnya langkah konkret ke depan agar koperasi bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    “Alhamdulillah terbentuk, undang-undang tinggal eksekusi saja. Ya operasional setelah terbentuk ini kita selesaikan, kemudian fasilitas apa yang dilakukan segera berbenah diri dan mulai operasional,” jelasnya.

    Ia pun membuka ruang seluas-luasnya bagi para pengurus koperasi untuk menentukan jenis usaha yang dijalankan, dengan catatan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi anggota dan masyarakat sekitar.

    “Nanti kalau jenis usahanya itu tergantung dari inisiatif ketua koperasi dan pengurusnya bagaimana, yang intinya koperasi ini bisa meningkatkan ekonomi, bisa mensejahterakan anggota, bisa mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.

    Ngatiyana memberi contoh bahwa koperasi dapat bergerak dalam sektor penyediaan kebutuhan pokok seperti sembako, telur, dan daging, selama bisa memberikan keuntungan dan meringankan beban warga.

    “Apapun usaha, yang penting menghasilkan. Itu sasaran kita juga. Mau suplai sembilan barang pokok, telur, daging dan sebagainya itu bisa saja. Karena semuanya itu koperasi, kan berat untuk mendapatkan ekonomi ataupun hasil,” ucapnya.

  • Banjir Bandang Terjang Berau, Ketinggian Air Sampai Atap Rumah Regional 27 Mei 2025

    Banjir Bandang Terjang Berau, Ketinggian Air Sampai Atap Rumah Regional 27 Mei 2025

    Banjir Bandang Terjang Berau, Ketinggian Air Sampai Atap Rumah
    Tim Redaksi
    BERAU, KOMPAS.com
    – Dua kampung di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yakni Long Ayap dan Long Ayan, dilanda
    banjir bandang
    besar pada Selasa (27/5/2025).
    Banjir tersebut merupakan kiriman dari wilayah hulu akibat meningkatnya debit Sungai Segah setelah hujan deras.
    Kondisi paling parah dilaporkan terjadi di Kampung Long Ayap, dengan ketinggian air mencapai 5 meter dan arus yang sangat deras.
    Warga menyebut hampir seluruh bangunan penting hanyut terbawa banjir.
    “Poskesdes, SD, perumahan guru, aula adat, hingga gereja habis lenyap terbawa arus banjir,” kata Sri, warga Long Ayap.
    Banjir mulai melanda sejak Senin malam (26/5/2025) dan mencapai puncaknya keesokan harinya.
    Derasnya arus menyerang tiga kampung secara berurutan: Long Pay, Long Laai, dan terakhir Long Ayap.
    Di Kampung Long Ayan, banjir kiriman juga datang tiba-tiba dan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
    Kepala Kampung Long Ayan, Hardian, menyatakan air menggenangi hampir seluruh rumah warga di bantaran sungai.
    “Enggak pernah setinggi ini. Rata-rata rumah warga di pinggir sungai tenggelam semua,” ujarnya.
    “Kantor kepala kampung juga terendam, air masuk lebih dari satu meter,” tambahnya.
    Hardian menyebut banjir datang di luar prediksi, membuat evakuasi warga menjadi sulit karena arus deras dan minimnya perahu.
    “Kami kekurangan perahu untuk mengevakuasi. Semua akses hanya bisa lewat perahu,” jelasnya.
    Sebagian besar warga telah mengungsi ke dataran tinggi. Di Long Ayan, posko darurat didirikan di kawasan perbukitan, sementara warga lain menumpang di rumah kerabat.
    Sementara di Long Ayap, warga sangat membutuhkan bantuan logistik.
    “Kami butuh sembako, pakaian, dan makanan. Apa pun yang bisa segera dikirim,” kata Sri.
    Hingga berita ini ditulis,
    BPBD Berau
    masih belum bisa menjangkau kedua kampung terdampak. Menurut Hardian, petugas BPBD tertahan di kantor camat karena akses jalan terputus.
    “Mereka masih di kantor camat, katanya akses belum bisa tembus,” ujar Hardian.

    “Kami siap jemput mereka, kami tahu titik-titik yang bisa dilalui,” tambahnya.
    Warga dari kedua kampung berharap Pemerintah Kabupaten Berau segera mengirimkan bantuan dan melakukan koordinasi tanggap darurat secepatnya.
    Kondisi disebut semakin mengkhawatirkan, dan warga hanya bisa berharap air cepat surut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri ESDM masih pelajari diskon tarif listrik 50 persen

    Menteri ESDM masih pelajari diskon tarif listrik 50 persen

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan ketika ditemui setelah konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri

    Menteri ESDM masih pelajari diskon tarif listrik 50 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 26 Mei 2025 – 23:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan masih mempelajari diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang akan berlaku pada 5 Juni.

    “Kami pelajari semuanya. Untuk rakyat sudah pasti kami pelajari, tetapi kami harus perhatikan juga negara,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5).

    Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembahasan diskon tarif listrik PLN sebesar 50 persen yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (23/5).

    Oleh karena itu, Bahlil belum memberikan surat kepada PLN untuk memberlakukan diskon bulan depan, sebab belum ada komunikasi ihwal diskon tarif listrik antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Koordinator Perekonomian.

    Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menyampaikan bahwa dia belum menerima surat arahan untuk memberikan diskon sebesar 50 persen pada Juni–Juli.

    “Belum ada,” kata Darmawan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi para pelanggan mulai berlaku pada 5 Juni 2025.

    Namun, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji lebih lanjut pengenaan diskon tarif listrik tersebut.

    Airlangga meyakini diskon tersebut dapat menjadi stimulus ekonomi nasional. Diskon tersebut diberikan kepada kurang lebih 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga menyiapkan lima stimulus lainnya, yaitu pertama, diskon transportasi umum yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

    Kedua, pemerintah berencana memberi potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan kebijakan itu dijadwalkan berlaku pada Juni–Juli 2025.

    Ketiga, Airlangga menyampaikan pemerintah menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bulan Juni–Juli 2025.

    Keempat, pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer.

    Terakhir, stimulus kelima, pemerintah berencana memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

    Enam stimulus dari pemerintah itu masih dalam tahap finalisasi dan rencananya diluncurkan pada 5 Juni 2025.

    Sumber : Antara

  • Sidang Dakwaan Korupsi Bansos Covid-19 Makassar, JPU Beber ‘Dosa’ 7 Terdakwa 

    Sidang Dakwaan Korupsi Bansos Covid-19 Makassar, JPU Beber ‘Dosa’ 7 Terdakwa 

     

    Liputan6.com, Makassar 7 terdakwa tampak mengenakan kemeja berwarna putih sedang menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang penanganan keadaan siaga darurat Covid-19 atau pengadaan bansos Covid-19 pada Dinas Sosial Kota Makassar (Dinsos Makassar) Tahun Anggaran 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Senin 26 Mei 2025.

    Ketujuh terdakwa tersebut masing-masing Mukhtar Tahir yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Salahuddin selaku Wakil Direktur PT. Mulia Abadi Perkasa Makassar, M. Arief Rachman selaku Direktur CV. Annisa Putri Mandiri, Fajar Sidiq selaku Direktur CV. Sembilan Mart, Ikmul Alifuddin selaku Direktur CV. Zizou Insan Perkasa, Suryadi selaku Direktur CV. Adifa Raya Utama dan Syamsul selaku Direktur CV. Mitra Sejati.

    Dalam dakwaannya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Kejati Sulsel dan Kejari Makassar tersebut, menyebut ketujuh terdakwa telah melakukan perbuatan atau turut serta memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp5.287.470.030,38. 

    Perkara ini berawal saat Dinsos Makassar mendapatkan anggaran pengadaan barang penanganan keadaan siaga darurat Covid-19 atau pengadaan bansos Covid-19 yang bersumber dari APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp36.580.000.000.

    Awalnya, hasil keputusan Rapat Paripurna DPRD Makassar memutuskan menggandeng Bulog sebagai mitra untuk pengadaan paket sembako dengan harga per paket Rp150.000. Namun oleh terdakwa Mukhtar Tahir selaku Kepala Dinas Sosial Makassar saat itu tidak melaksanakan hasil kesepakatan rapat DPRD Kota Makassar tersebut.

    Terdakwa Mukhtar Tahir lalu menunjuk 9 penyedia dan 8 di antaranya tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia dalam penanganan keadaan darurat di antaranya CV. Zizou Insan Perkasa, CV. Pilot Project, PT. Pertani, CV. Adifa Raya Utama, CV. Sembilan Mart, CV. Annisa Putri Mandiri dan CV. Mitra Sejati.

    “Sehingga penawaran/penagihan serta yang dibayarkan kepada penyedia tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga penawaran dengan pihak Bulog,” kata JPU dalam dakwaannya yang dibacakan di hadapan majelis hakim.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan JPU Kejati Sulsel mendakwa Mukhtar Tahir dan 6 terdakwa lainnya melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

    Sementara pada dakwaan subsidair, Mukhtar Tahir dan 6 terdakwa lainnya dikenakan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

    “Terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh tim JPU, terdakwa tidak mengajukan bantahan. Sehingga sidang dilanjutkan kembali pada 11 Juni 2025 dengan agenda pemeriksaan alat bukti (saksi),” jelas Soetarmi.

    Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

     

    Skandal Korupsi Bansos Covid-19, Ini Kata Paguyuban BUMDes Cilacap

  • Momen Libur Sekolah, Cek Diskon Tiket Pesawat, Kereta, hingga Tarif Tol di Sini!

    Momen Libur Sekolah, Cek Diskon Tiket Pesawat, Kereta, hingga Tarif Tol di Sini!

    o Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

    Diskon Tarif Listrik

    o Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA).

    o Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari-Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025).

    o Penerapan Program oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PLN

    Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    a. Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan.

    b. Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM.

    c. Penerapan Program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    a. Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

    b. Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025.

    c. Penerapan Program oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer).

    Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    a. Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026).

    b. Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Catat! Syarat Utama Penerima Bantuan Subsidi Upah Rp 150 Rb/ Bulan

    Catat! Syarat Utama Penerima Bantuan Subsidi Upah Rp 150 Rb/ Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perihal skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja di Tanah Air. Kebijakan ini akan mulai bergulir pada Juni 2025.

    Adapun, Airlangga menjelaskan bantuan ini berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Rencananya pemerintah akan memberikan senilai Rp 150 ribu per bulan.

    “Bantuan langsung subsidi upah itu nanti kita akan bahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan, itu kira-kira RP 150 ribu per bulan,” kata Airlangga di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, dikutip Selasa (27/5/2025).

    Sementara itu, jangka waktu pemberian bantuan subsidi itu rencananya bakal diberikan selama dua bulan.

    “Dua bulan. Dua bulan saja,” kata Airlangga.

    Jika dibandingkan pada masa Covid-19, besaran kali ini lebih kecil. Pada masa Covid, penerima BSU menerima Rp 600 ribu. Namun, ini hanya diberikan sebanyak 1 kali. Jika pemerintah mencairkan sebanyak dua kali, maka BSU kali ini totalnya hanya Rp 300 ribu.

    Selain BSU, pekerja juga akan menerima program diskon iuran JKK. Pemerintah memutuskan akan memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

    Kepada rumah tangga, pemerintah juga memberikan diskon moda transportasi, baik angkutan laut, pesawat hingga kereta api. Ini berlaku selama masa libur sekolah. Sejalan dengan ini, diskon tarif tol juga akan dilakukan pada masa libur panjang di akhir Mei dan awal Juni mendatang.

    Kemudian, ada diskon tarif listrik kembali diberlakukan pemerintah, kini diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Lalu, pemerintah akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    (haa/haa)

  • Pemprov Kalteng gelar pasar murah upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan

    Pemprov Kalteng gelar pasar murah upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan

    Jumat, 23 Mei 2025 20:15 WIB

    Petugas melayani warga membeli paket sembako murah di halaman rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kalteng, Jumat (23/5/2025). Pemprov Kalteng menggelar pasar murah dengan menyediakan 3.000 paket sembako bersubsidi yang terdiri dari beras lima kilogram, gula pasir satu kilogram, dan minyak goreng dua liter dijual seharga Rp15 ribu per paket sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. ANTARA FOTO/Auliya Rahman/Spt.

    Warga membawa beras yang dibeli saat berlangsungnya pasar murah di halaman rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kalteng, Jumat (23/5/2025). Pemprov Kalteng menggelar pasar murah dengan menyediakan 3.000 paket sembako bersubsidi yang terdiri dari beras lima kilogram, gula pasir satu kilogram, dan minyak goreng dua liter dijual seharga Rp15 ribu per paket sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. ANTARA FOTO/Auliya Rahman/Spt.