Xcloud.id

Produk: sembako

  • 4.000 Lansia di Jember Senam Sehat Bersama Mensos

    4.000 Lansia di Jember Senam Sehat Bersama Mensos

    Jember (beritajatim.com) – Kurang lebih empat ribu orang lanjut usia (lansia) senam sehat bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di Alun-alun Jember Nusantara, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (31/5/2025).

    Saifullah didampingi istrinya Fatma Saifullah Yusuf dan Bupati Jember Muhammad Fawait beserta istri Gyta Eka Puspita dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tersebut.

    “Peringatan HLUN mempertegas komitmen bahwa negara akan tetap hadir di sisi orangtua kita. Dari DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan data lansia di Indonesia lebih dari 33 juta,” kata Saifullah.

    Selain berfokus pada kuantitas lansia yang terus meningkat, Kementerian Sosial berupaya meningkatkan kualitas mereka.

    “Kemensos akan terus bekerja. Kami akan bergerak dari data ke tindakan dari kebijakan ke pelukan,” kata Saifullah.

    Jejaring Program Keluarga Bahagia (PKH) Kemensos berhasil menjangkau lebih dari lima juta lansia. Sebanyak delapan juta lansia yang teridentifikasi dalam garis kemiskinan mendapat BNPT Sembako. Kemudian ada permakanan sosial, lalu lebih dari 156 ribu lansia menerima bantuan nutrisi dan home care.

    “Semua program ini berbasis pada data. Kita tak ingin ada lansia tersesat dalam sistem tapi disapa dirangkul dan dipeluk negara. Lansia bukan beban bangsa,” jelas Saifullah. [wir/beq]

  • Koperasi Merah Putih Diwajibkan Miliki 7 Unit Usaha, Apa Saja?

    Koperasi Merah Putih Diwajibkan Miliki 7 Unit Usaha, Apa Saja?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah mendorong penguatan ekonomi desa melalui kebijakan baru yang mewajibkan setiap Koperasi Merah Putih untuk memiliki tujuh unit usaha utama.

    Kebijakan ini diharapkan dapat membangun ekosistem koperasi desa yang profesional dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

    Dasar Kebijakan Koperasi Merah Putih

    Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa pengembangan Koperasi Merah Putih merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Salah satu tujuannya adalah memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat desa terpenuhi secara mandiri melalui unit-unit usaha koperasi.

    Ferry menegaskan bahwa setiap desa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, namun tujuh unit usaha ini tetap wajib dibentuk sebagai fondasi utama.

    Di luar unit usaha wajib tersebut, desa diperbolehkan mengembangkan unit bisnis tambahan sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

    Unit Usaha Wajib Koperasi Merah Putih

    Berikut adalah tujuh unit usaha yang wajib dimiliki oleh setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih:

    Kantor koperasi: Sebagai pusat administrasi dan operasional koperasi desa.Kios pengadaan sembako: Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau.Unit bisnis simpan pinjam: Menjadi akses permodalan bagi warga desa secara mudah dan aman.Klinik kesehatan desa/kelurahan: Menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.Apotek desa/kelurahan: Menjamin ketersediaan obat-obatan dengan harga terjangkau.Sistem pergudangan/cold storage: Mendukung penyimpanan hasil pertanian dan produk lokal agar lebih tahan lama.Sarana logistik desa/kelurahan: Menyediakan layanan distribusi dan logistik untuk mendukung aktivitas ekonomi desa.Mekanisme Pembentukan Koperasi

    Pembentukan Koperasi Merah Putih harus dilakukan melalui musyawarah desa khusus yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Proses ini juga akan didampingi oleh tenaga pendamping dari Kementerian Koperasi untuk memastikan tata cara pembentukan sesuai dengan ketentuan.

    Selain itu, pengurus koperasi diwajibkan mengajukan nama koperasi melalui sistem administrasi badan hukum (SABH). Format nama harus mencantumkan kata “Koperasi”, diikuti frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”, dan diakhiri dengan nama desa/kelurahan. Bila nama desa sama, maka dapat ditambahkan nama kecamatan atau kabupaten/kota.

    Kebijakan baru ini menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi. Dengan mewajibkan pendirian tujuh unit usaha, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri.

  • Pemerintah Berikan Subsidi Upah Rp150 Ribu/Bulan Juni, Ini Syaratnya

    Pemerintah Berikan Subsidi Upah Rp150 Ribu/Bulan Juni, Ini Syaratnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah bersiap meluncurkan kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja berpenghasilan rendah mulai Juni 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program ini ditujukan bagi karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Nantinya, mereka akan menerima bantuan sebesar Rp150 ribu setiap bulan.

    “Bantuan langsung subsidi upah itu nanti kita akan bahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan, itu kira-kira RP 150 ribu per bulan,” kata Airlangga di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Sementara itu, jangka waktu pemberian bantuan subsidi itu rencananya bakal diberikan selama dua bulan.

    “Dua bulan. Dua bulan saja,” sambungnya.

    Jika dibandingkan pada masa Covid-19, besaran kali ini lebih kecil. Pada masa Covid, penerima BSU menerima Rp 600 ribu. Namun, ini hanya diberikan sebanyak 1 kali. Jika pemerintah mencairkan sebanyak dua kali, maka BSU kali ini totalnya hanya Rp 300 ribu.

    Selain BSU, pekerja juga akan menerima program diskon iuran JKK. Pemerintah memutuskan akan memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

    Kepada rumah tangga, pemerintah juga memberikan diskon moda transportasi, baik angkutan laut, pesawat hingga kereta api. Ini berlaku selama masa libur sekolah. Sejalan dengan ini, diskon tarif tol juga akan dilakukan pada masa libur panjang di akhir Mei dan awal Juni mendatang.

    Kemudian, ada diskon tarif listrik kembali diberlakukan pemerintah, kini diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Lalu, pemerintah akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    (pgr/pgr)

  • 5.000 Paket Sembako dari Kapolri untuk Korban Gempa Bengkulu, Ini Isi dan Titik Distribusinya Regional 30 Mei 2025

    5.000 Paket Sembako dari Kapolri untuk Korban Gempa Bengkulu, Ini Isi dan Titik Distribusinya Regional 30 Mei 2025

    5.000 Paket Sembako dari Kapolri untuk Korban Gempa Bengkulu, Ini Isi dan Titik Distribusinya
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu menerima bantuan sosial dari Kapolri berupa 5.000 paket sembako untuk warga terdampak gempa bumi di Provinsi Bengkulu.
    “Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi. Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat dan mempercepat proses pemulihan,” ujar Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Mardiyono, dalam rilis yang diterima
    Kompas.com
    , Kamis (29/5/2025).
    Gempa berkekuatan magnitudo 6,3 yang mengguncang Bengkulu pada 23 Mei 2025 menyebabkan kerusakan pada sejumlah wilayah, termasuk permukiman warga. Bantuan dari Kapolri ini disebut sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan.
    Paket bantuan yang diterima Polda Bengkulu terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, susu kental manis 1 kaleng, minyak goreng 1 liter, kecap manis 1 botol, mi instan 4 bungkus, biskuit 1 bungkus, dan teh celup 1 kotak.
    Penyaluran bantuan akan dilakukan pada Kamis, 29 Mei 2025 pukul 09.00 WIB. Polda Bengkulu akan menyerahkan paket tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu untuk didistribusikan kepada warga terdampak di Perumahan Rafflesia Asri, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu.
    Polda Bengkulu bersama BPBD berharap bantuan ini dapat mendorong pemulihan warga terdampak gempa dan menjadi contoh kepedulian bagi masyarakat lainnya.
    Dalam kesempatan itu, Kapolda Bengkulu juga mengajak masyarakat ikut berperan membantu para korban.

    “Kami berharap masyarakat dapat membantu korban bencana dengan cara apa pun yang mereka bisa. Bantuan ini dapat berupa materi, tenaga, atau doa,” ujarnya.
    Polri menyatakan akan terus berkomitmen membantu masyarakat yang terdampak bencana dan berupaya meningkatkan kualitas hidup warga melalui berbagai program sosial.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Koperasi Merah Putih bisa menjadi penyedia pangan terjangkau

    Koperasi Merah Putih bisa menjadi penyedia pangan terjangkau

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo saat memberi keterangan terkait Koperasi Desa Merah Putih. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

    Bapanas: Koperasi Merah Putih bisa menjadi penyedia pangan terjangkau
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 29 Mei 2025 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengatakan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penyedia pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

    “Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi penyedia bahan pangan, dengan harga terjangkau dan kualitasnya baik tentunya,” ujar Arief Prasetyo di Bandarlampung, Kamis.

    Ia mengatakan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi agen penjualan sembako, yang menjual beras SPHP dan produk-produk lainnya.

    “Sebenarnya skema ini sudah dilakukan dengan sektor swasta sebelumnya. Tapi ini kita lakukan lagi dengan kerja sama mengambil pasokan sembakonya seperti gula, tepung, minyak goreng dari Bulog atau BUMN lainnya untuk ditaruh di koperasi desa,” katanya.

    Dia menjelaskan nantinya dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi gerai dengan menggunakan sistem inventory control yang terintegrasi.

    “Pekan depan Deputi Kemenko Pangan akan mengumpulkan beberapa pimpinan lembaga dan direksi untuk mengerjakan ini supaya dapat terlaksana dengan baik serta meningkatkan koordinasi,” ucap dia.

    Menurut dia, untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan di Koperasi Desa Merah Putih maka BUMN siap untuk menyediakan pasokan.

    “Semua BUMN bersama dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk menyediakan kebutuhan, tidak hanya pangan tapi ada LPG ataupun BBM kemudian ada juga pupuk. Yang pasti harga di koperasi ini terjangkau dan barang berkualitas,” tambahnya.

    Sebelumnya di Provinsi Lampung dari total desa sebanyak 2.651 desa, semua telah selesai menyelenggarakan Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Kemudian dari total desa tersebut sebanyak 682 desa telah memproses pendirian koperasi di notaris, dan 252 koperasi sudah berbadan hukum.

    Sumber : Antara

  • Bos Bapanas Sebut Koperasi Merah Putih Bisa jadi Penyedia Pangan Terjangkau

    Bos Bapanas Sebut Koperasi Merah Putih Bisa jadi Penyedia Pangan Terjangkau

    JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengatakan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penyedia pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

    “Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi penyedia bahan pangan, dengan harga terjangkau dan kualitasnya baik tentunya,” ujar Arief Prasetyo mengutip Antara.

    Ia mengatakan Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi agen penjualan sembako, yang menjual beras SPHP dan produk-produk lainnya.

    “Sebenarnya skema ini sudah dilakukan dengan sektor swasta sebelumnya. Tapi ini kita lakukan lagi dengan kerja sama mengambil pasokan sembakonya seperti gula, tepung, minyak goreng dari Bulog atau BUMN lainnya untuk ditaruh di koperasi desa,” katanya.

    Dia menjelaskan nantinya dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi gerai dengan menggunakan sistem inventory control yang terintegrasi.

    “Pekan depan Deputi Kemenko Pangan akan mengumpulkan beberapa pimpinan lembaga dan direksi untuk mengerjakan ini supaya dapat terlaksana dengan baik serta meningkatkan koordinasi,” ucap dia.

    Menurut dia, untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan di Koperasi Desa Merah Putih maka BUMN siap untuk menyediakan pasokan.

    “Semua BUMN bersama dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk menyediakan kebutuhan, tidak hanya pangan tapi ada LPG ataupun BBM kemudian ada juga pupuk. Yang pasti harga di koperasi ini terjangkau dan barang berkualitas,” tambahnya.

    Sebelumnya di Provinsi Lampung dari total desa sebanyak 2.651 desa, semua telah selesai menyelenggarakan Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Kemudian dari total desa tersebut sebanyak 682 desa telah memproses pendirian koperasi di notaris, dan 252 koperasi sudah berbadan hukum.

  • Diikuti 66 Stan, PAKASI 2025 Hadirkan Inovasi Desa dan Perkuat Ketahanan Pangan

    Diikuti 66 Stan, PAKASI 2025 Hadirkan Inovasi Desa dan Perkuat Ketahanan Pangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pameran Kampung Kreasi (PAKASI) 2025 resmi dibuka di Royal Plaza Surabaya dan akan berlangsung hingga 1 Juni 2025. Mengusung tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Rangka Penguatan Ketahanan Pangan’, kegiatan ini memasuki tahun ke-6 penyelenggaraan dan terus menjadi wadah strategis bagi desa-desa di Jawa Timur untuk menampilkan potensi terbaiknya.

    PAKASI 2025 menghadirkan 66 stan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta partisipasi khusus dari Dinas PMD Kalimantan Selatan. Penyelenggara juga menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra dalam program pendampingan dan pengembangan kapasitas desa.

    Kepala Dinas PMD Jawa Timur, Budi Sarwoto menyampaikan, bahwa PAKASI telah menjadi simbol kemandirian desa yang semakin kokoh dan terarah. “Tahun ke-6 ini menegaskan konsistensi kami dalam mendorong desa tumbuh lewat inovasi dan kolaborasi multipihak. Desa-desa di Jawa Timur kini lebih siap bersaing, bukan hanya di pasar lokal, tapi juga nasional bahkan global,” ujarnya.

    Selain memamerkan produk unggulan desa, PAKASI 2025 juga menyuguhkan sejumlah kegiatan seperti talkshow, workshop kreatif, pelatihan UMKM, serta layanan perizinan usaha gratis. Salah satu program unggulan yang menarik perhatian pengunjung adalah Borong Berkah di Panggung, yang digelar setiap sore dan menyediakan sembako murah untuk masyarakat umum. Program ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pokok warga dengan harga terjangkau di tengah fluktuasi pasar.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut hadir dan menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat desa sebagai pusat ekonomi dan ketahanan pangan. Ia menyebutkan bahwa Jawa Timur kini memiliki lebih dari 4.000 desa mandiri, tertinggi secara nasional.

    Di sektor pangan, Jawa Timur mencatatkan sejumlah keunggulan signifikan, antara lain surplus 500 ribu ekor sapi potong, 526 ribu ekor kambing, dan 1.717 ekor kerbau. Selain itu, produktivitas tebu di Bondowoso mencapai 20 ton per hektare, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya 5 ton. Padi pun tetap menjadi komoditas unggulan dengan produktivitas tertinggi secara nasional.

    Pada misi dagang yang dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, 8 Mei lalu, produk desa dari Jawa Timur mencatat nilai transaksi mencapai Rp 1,04 triliun. Hal ini membuktikan potensi besar yang dimiliki desa untuk menembus pasar yang lebih luas apabila didukung oleh inovasi dan peningkatan kualitas produk.

    PAKASI 2025 kembali menegaskan perannya sebagai panggung inovasi, kolaborasi, dan pertumbuhan desa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap acara ini menjadi pendorong semangat bagi seluruh pelaku desa untuk terus meningkatkan kapasitas, kreativitas, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. (tok/ian)

  • Wamendagri: Pemda harus dukung pembentukan kopdeskel merah putih

    Wamendagri: Pemda harus dukung pembentukan kopdeskel merah putih

    Mari kita kawal sama-sama pendampingannya agar pengurusnya paham.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar mendampingi pembentukan koperasi desa/kelurahan (kopdeskel) merah putih.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, kata dia, telah menerbitkan surat edaran terkait dengan pembentukan satuan tugas (satgas) kopdeskel di daerah yang melibatkan kepala daerah maupun sekretaris daerah (sekda).

    Bima menegaskan bahwa satgas kopdeskel di daerah tidak hanya bertugas memastikan ketersediaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk biaya pencatatan akta notaris, tetapi juga berperan mengawal hingga koperasi tersebut benar-benar terdaftar, serta membantu memberikan pemahaman kepada pengurus terkait dengan pengelolaan koperasi.

    “Mari kita kawal sama-sama pendampingannya agar pengurusnya paham,” kata Bima saat acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Kamis.

    Wamendagri mengapresiasi pemda di Provinsi Sumbar yang telah menuntaskan pembentukan kopdeskel melalui musyawarah desa/kelurahan khusus.

    Menurut dia, pembentukan koperasi tersebut menyangkut kinerja masing-masing kepala daerah, termasuk peran mereka dalam mendampingi pengurus koperasi agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

    Bima menuturkan Kemendagri akan memberikan pendampingan kepada pengurus, salah satunya melalui balai pemerintahan desa di sejumlah daerah.

    Selain Kemendagri, Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki instrumen untuk mendukung pendampingan tersebut.

    Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pengelolaan kopdeskel akan melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa unit usaha BUMN seperti Pos Indonesia dan Bulog akan turut dilibatkan dalam kolaborasi tersebut.

    Ia juga menekankan kepada pemda maupun pengurus koperasi pentingnya memilih unit usaha yang tepat, sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

    “Kita akan pikirkan sama-sama semuanya agar bisa pastikan unit usahanya tepat karena tidak semua bisa sama, di desa-desa tentu sektor tani dan laut itu bisa. Akan tetapi, di perkotaan, di kelurahan mungkin sembako dan sebagainya,” jelasnya.

    Di sisi lain, Bima mengungkapkan pembentukan kopdeskel merupakan upaya Presiden RI Prabowo untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke desa. Hal ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

    “Supaya melompat ke atas dan menetes ke bawah pertumbuhan ekonominya tadi, pijakannya adalah koperasi,” ujar Bima.

    Sebagai tambahan informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, kepala daerah se-Provinsi Sumbar, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cair Juni, Cek Syarat Penerima Subsidi Upah Rp150.000 Per Bulan

    Cair Juni, Cek Syarat Penerima Subsidi Upah Rp150.000 Per Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bantuan Subsidi Upah (BSU) tengah banyak dinantikan masyarakat Indonesia. Program bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada pekerja ini bertujuan untuk membantu meningkatkan daya beli dan kebutuhan hidup.

    Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perihal skema BSU bagi pekerja di Tanah Air. Kebijakan ini akan mulai bergulir pada Juni 2025.

    Airlangga menjelaskan bantuan ini berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Rencananya pemerintah akan memberikan senilai Rp 150 ribu per bulan.

    “Bantuan langsung subsidi upah itu nanti kita akan bahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan, itu kira-kira RP 150 ribu per bulan,” kata Airlangga di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, dikutip Selasa (27/5/2025).

    Sementara itu, jangka waktu pemberian bantuan subsidi itu rencananya bakal diberikan selama dua bulan. “Dua bulan. Dua bulan saja,” kata Airlangga.

    Jika dibandingkan pada masa Covid-19, besaran kali ini lebih kecil. Pada masa Covid, penerima BSU menerima Rp 600 ribu. Namun, ini hanya diberikan sebanyak 1 kali. Jika pemerintah mencairkan sebanyak dua kali, maka BSU kali ini totalnya hanya Rp 300 ribu.

    Selain BSU, pekerja juga akan menerima program diskon iuran JKK. Pemerintah memutuskan akan memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

    Kepada rumah tangga, pemerintah juga memberikan diskon moda transportasi, baik angkutan laut, pesawat hingga kereta api. Ini berlaku selama masa libur sekolah. Sejalan dengan ini, diskon tarif tol juga akan dilakukan pada masa libur panjang di akhir Mei dan awal Juni mendatang.

    Kemudian, ada diskon tarif listrik kembali diberlakukan pemerintah, kini diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Lalu, pemerintah akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Kepada rumah tangga, pemerintah juga memberikan diskon moda transportasi, baik angkutan laut, pesawat hingga kereta api. Ini berlaku selama masa libur sekolah. Sejalan dengan ini, diskon tarif tol juga akan dilakukan pada masa libur panjang di akhir Mei dan awal Juni mendatang.

    Kemudian, ada diskon tarif listrik kembali diberlakukan pemerintah, kini diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Lalu, pemerintah akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    (hsy/hsy)

  • Kopdes Merah Putih Bakal Gandeng Pupuk Indonesia hingga Bulog Menjadi Agen Pangan

    Kopdes Merah Putih Bakal Gandeng Pupuk Indonesia hingga Bulog Menjadi Agen Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih siap menjadi agen distribusi pupuk bersubsidi hingga sembilan bahan pokok (sembako) dengan menggandeng perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi katalis pengungkit ekonomi desa, dengan skema usahanya dibentuk sebagai salah satu saluran produk barang dan jasa BUMN.

    Arief menjelaskan Kopdes Merah Putih akan melibatkan sejumlah perusahaan pelat merah, mulai dari PT Pupuk Indonesia, Perum Bulog, PT Pos, hingga PTPN.

    “Kopdes itu siap menjadi agen pupuk bersama PT Pupuk Indonesia Lalu dengan Bulog bisa sebagai agen sembako. Kita punya beras SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan]. Itu bisa kita taruh di koperasi sebagai outlet. Ada PT Pos juga dengan sistem inventory control-nya. Nanti minyak goreng dari PTPN juga ada. Pokoknya semua BUMN bersama Koperasi Merah Putih,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (29/5/2025).

    Lebih lanjut, Arief menegaskan Kopdes Merah Putih harus menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, termasuk sembako.

    “Kalau sembako, harganya yang terjangkau, kualitasnya baik dan tidak boleh putus. Setiap hari harus ada kalau sembako. Pokoknya sebelum 28 Oktober nanti, sudah ada mock-up 80.000 koperasi,” tambahnya.

    Adapun, sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan pada 12 Juli 2025, atau bertepatan pada Hari Koperasi. Kemudian, Kopdes akan beroperasi pada 28 Oktober 2025.

    Arief menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menginginkan agar setiap Kopdes memiliki pertanian, perikanan, gudang penyimpanan (cold storage), serta transportasi untuk mobilisasi.

    “Ini visi langsung dari Bapak Presiden. Jadi plafon pinjaman Rp3 miliar nanti, manfaatnya tidak ke mana-mana. Harus bisa bermanfaat terhadap ekonomi di desa,” terangnya.

    Untuk diketahui, Kopdes Merah Putih juga digagas untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa/kelurahan. Pemerintah menargetkan setidaknya ada 2 juta lapangan pekerjaan dapat tercipta, jika 1 koperasi membutuhkan 25 orang personil

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kehadiran Kopdes Merah Putih bisa menggerakkan roda perekonomian di desa, sehingga tidak ada lagi tengkulak maupun retenir.

    Terlebih, Zulhas menyebut terbatasnya akses keuangan di desa membuat para petani sering bergantung pada rentenir untuk mendapatkan permodalan.

    “Sehingga lahirlah Kopdes, kita kasih usahanya dulu. Pak Rahmad [Direktur Utama Pupuk Indonesia] nanti kasih agen pupuk, kasih untung. Pertamina kasih pangkalan gas. Yang lain-lain ngasih sembako. BRI ngasih BRILink,” kata Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Pada tahap awal, Kopdes akan terus diawasi secara ketat. Namun ke depan, Kopdes akan berjalan mandiri.

    “Setelah jalan, usahanya ada, memang harus dimandori. Dimandori dulu, ditungguin dulu sampai bayi baru sehat. Nanti baru kita lepas,” tutupnya.