Produk: sembako

  • Ramzi Gelar Operasi Pasar Murah pada Iduladha 2025

    Ramzi Gelar Operasi Pasar Murah pada Iduladha 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Bupati Cianjur Ramzi Geys Thebe atau Ramzi menggelontorkan 2.500 paket sembako murah dalam operasi pasar murah yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di wilayah Pacet dan Cipanas dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Iduladha 2025.

    “Operasi pasar murah sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujar Ramzi dikutip dari Instagram miliknya, Sabtu (7/6/2025).

    Dalam kesempatan itu, Ramzi turut menyaksikan petugas saat tengah mendata dan menginput warganya yang ingin membeli paket sembako murah tersebut.

    “Mudah-mudahan kegiatan ini bisa meringankan beban warga dan membawa manfaat pada Iduladha 2025,” tambahnya.

    Dalam momen tersebut, Ramzi juga menyempatkan diri berkomunikasi dengan warga yang datang untuk membeli paket sembako murah yang disediakan Pemkab Cianjur.

    “Kami yakin dengan dengan semangat gotong royong dan kolaborasi Cianjur era baru akan menuju Cianjur istimewa yang berjaya,” tandasnya.

  • KPK Minta Bantuan Bank BUMN ungkap Kasus Korupsi Bansos Presiden

    KPK Minta Bantuan Bank BUMN ungkap Kasus Korupsi Bansos Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang staf bank BUMN sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden pada pandemi Covid-19.

    Saksi itu yakni Adila Inal Almanar, yang diperiksa penyidik KPK, Kamis (5/6/2025). Dia diperiksa terkait dengan fasilitas kredit perbankan yang diberikan kepada perusahaan diduga terlibat kasus dugaan korupsi bansos Presiden.

    “KPK meminta bantuan BRI untuk memberikan informasi mengenai fasilitas kredit yang pernah diterima oleh Perusahaan yang terkait dengan perkara tersebut,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Sabtu (7/6/2025). 

    Adapun terdapat total empat orang saksi yang diperiksa KPK saat itu. Selain saksi Adila, penyidik turut memanggil Marketing PT Multi Sari Sedap, Petrus; Direktur PT Mitra Pangan Nusantara, Anen Candra Tjen; serta Direktur PT Integra Padma Mandiri, Budi Pamungkas. 

    Budi mengonfirmasi bahwa saksi Petrus tidak hadir. Sementara itu, saksi Anen dan Budi diperiksa terkait dengan harga dasar paket bansos Covid-19 saat itu. 

    Untuk diketahui, lembaga antirasuah menduga terjadi korupsi dalam pengadaan bansos Presiden saat penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) 2020.

    KPK telah menetapkan satu orang tersangka yaitu Direktur Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP), Ivo Wongkaren. Ivo sudah menjalani masa kurungan berkaitan dengan kasus lain yakni korupsi penyaluran bansos PKH.

    Pada kasus tersebut, komisi antirasuah menduga terdapat sekitar 6 juta paket bansos bentuk sembako presiden yang dikorupsi pada saat pandemi Covid-19. Total 6 juta paket itu terdiri dari paket sembako presiden yang disalurkan pada tahap 3, 5 dan 6. Masing-masih tahap itu berisi 2 juta paket sembako.

    Penyidikan kasus bansos presiden itu merupakan pengembangan dari perkara pengadaan bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Alat bukti terkait bansos presiden ditemukan ketika melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada kasus Juliari 2020 lalu.   

    Pada kasus bansos presiden, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara yang ada mencapai sekitar Rp250 miliar dari total nilai proyek pengadaan sekitar Rp900 miliar dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos). Penyidik menduga kerugian keuangan negara itu terjadi saat pengadaan bansos presiden 2020 lalu di wilayah Jabodetabek. 

  • Kapal Putra Bahari Karam, Muatan Mie Instan Berserakan di Pantai Dungkek Sumenep

    Kapal Putra Bahari Karam, Muatan Mie Instan Berserakan di Pantai Dungkek Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Kapal Layar Motor (KLM) Putra Bahari kandas di Pelabuhan Rakyat Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Namun kerugian material mencapai puluhan juta rupiah.

    Kapal tersebut mengangkut sembako berupa 20 karung beras masing-masing karung 25 kg, kemudian 700 dos air mineral gelasan, dan beberapa karton mie instan.

    Akibat karamnya kapal, muatan kapal berupa mie instan dan air mineral gelasan pun berserakan di pinggir pantai Dungkek.

    Plt Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti mengatakan, KLM Putra Bahari berangkat dari Pelabuhan Rakyat di Dungkek sekitar jam 01.00 WIB dini hari. Sedianya kapal akan menuju Pulau Raas.

    “Ketika baru perjalanan sekitar 200 meter, mesin kapal trouble. Nahkoda pun memutuskan lego jangkar. Tapi ombak terlalu besar, sehingga jangkar tidak kuat menahan. Kapal akhirnya hanyut mengikuti arus,” katanya, Sabtu (07/06/2025).

    Kapal pun terbawa arus sampai ke perairan dangkal dan membentur karang. Akibatnya lambung kapal bocor. Air pun masuk ke kapal dan kapal karam di perairan dangkal area kolam Pelabuhan Rakyat Dungkek.

    “Seluruh ABK dan penumpang kapal berhasil menyelamatkan diri, sehingga tidak ada korban jiwa dalam musibah laut ini. Sebagian barang muatan kapal yang masih bisa diselamatkan telah diamankan pemiliknya. Sedangkan sebagian barang lainnya dibiarkan mengambang berserakan di bibir pantai,” ujarnya.

    Barang-barang berupa mie instan yang berserakan di pinggir pantai jumlahnya cukup banyak dan menarik perhatian masyarakat setempat. Tidak sedikit warga yang datang ke pantai untuk melihat mie instan yang berserakan. Ada juga yang membantu mengambil dan mengamankan dari air laut. (tem/ted)

  • Kebakaran di Maskuning Kulon Hanguskan Rumah dan Empat Motor, Kerugian Capai Rp30 Juta

    Kebakaran di Maskuning Kulon Hanguskan Rumah dan Empat Motor, Kerugian Capai Rp30 Juta

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kebakaran hebat melanda Dusun Krajan, Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jumat (6/6/2025) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

    Dalam peristiwa ini, satu rumah warga ludes terbakar bersama empat unit sepeda motor, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp30 juta.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso, Sigit Purnomo, menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan dari warga pada pukul 07.00 WIB melalui pesan WhatsApp.

    “Kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 03.00 WIB,” ujar Sigit.

    Rumah milik Nasrul Umam (45), berukuran 6×4 meter, hangus terbakar. Selain kerusakan fisik bangunan, empat unit sepeda motor di dalam rumah turut terbakar.

    Salah satu warga, Nur Fadillah (45), mengalami luka ringan di bagian tangan kiri akibat insiden tersebut.

    Tim BPBD Bondowoso langsung melakukan asesmen di lokasi kejadian pada pagi hari. Proses asesmen selesai pukul 09.46 WIB.

    Beberapa pihak turut terlibat dalam penanganan darurat ini, antara lain Satpol PP Kecamatan Pujer, perangkat desa, dan warga sekitar.

    BPBD juga telah menginventarisasi kebutuhan logistik mendesak bagi korban, meliputi sembako, terpal, selimut, paket sandang, kasur lipat, matras gulung, paket kebersihan, family kit, makanan siap saji, hingga perlengkapan sekolah.

    “Selain bantuan logistik darurat, kami juga mengusulkan bantuan material untuk perbaikan atap rumah korban, sesuai dengan ukuran bangunan yang terbakar,” tambah Sigit. [awi/aje]

  • Bupati Jombang Turun Tangan: Dari Pungut Sampah hingga Pantau Sembako di Pasar Peterongan

    Bupati Jombang Turun Tangan: Dari Pungut Sampah hingga Pantau Sembako di Pasar Peterongan

    Jombang (beritajatim.com) – Suasana Pasar Peterongan pagi itu terasa berbeda, Kamis, 5 Juni 2025. Bukan karena hiruk-pikuk transaksi jual beli yang lebih ramai dari biasanya, tapi karena sosok pemimpin daerah, Bupati Jombang Warsubi, turun langsung ke lapangan, memunguti sampah dan menyapa warga dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS).

    Dikenal akrab dengan sapaan Abah Bupati, Warsubi tidak sekadar hadir dalam apel seremonial yang diikuti oleh para kepala OPD, camat, pelajar, pasukan kuning, dan masyarakat. Ia benar-benar menyingsingkan lengan, menyatu dengan warga, memungut sampah yang berserakan di antara lapak-lapak pedagang, dan menyalurkan semangat gotong royong yang selama ini mulai pudar di banyak tempat.

    Kegiatan dimulai dengan apel yang dipimpin Sekretaris Daerah, Agus Purnomo. Dalam sambutannya, Agus menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran menjaga kebersihan, terutama di pasar – titik vital aktivitas ekonomi rakyat. “Pasar bukan hanya tempat jual beli, tapi juga cerminan wajah kita dalam menjaga lingkungan,” ujarnya.

    Selepas apel, Warsubi menunjukkan kepemimpinan yang tidak hanya bicara tapi bertindak. Ia bergabung dengan warga, pasukan kuning, dan pelajar, melakukan aksi bersih-bersih pasar. Tak canggung ia menyusuri sudut-sudut pasar, mengangkat sampah, dan mencontohkan pentingnya aksi nyata dalam merawat bumi.

    “Ini bukan hanya kegiatan simbolis. Setiap tanggal 5 Juni harus jadi pengingat bahwa bumi kita sedang sakit. Kita harus bergerak, mulai dari hal-hal kecil seperti membawa tas belanja sendiri atau memilah sampah di rumah,” tegas Warsubi.

    Tak hanya urusan sampah, di sela kegiatan, Abah Bupati juga menyempatkan diri memantau harga sembako dan berdialog langsung dengan para pedagang. Menjelang Idul Adha, ia ingin memastikan bahwa stok bahan pangan aman dan harga tetap stabil.

    Komitmen Pemkab Jombang jelas: memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga lingkungan dan ketahanan pangan. Lebih dari sekadar acara tahunan, Warsubi ingin menanamkan budaya kepedulian dan kolaborasi di tengah masyarakat Jombang.

    “Membersihkan sampah mungkin hanya butuh sapu dan tangan. Tapi membersihkan budaya abai terhadap lingkungan, butuh keteladanan dan kebersamaan,” tutupnya sambil kembali menyisir sampah plastik yang terselip di antara kios.

    Dengan gaya kepemimpinan yang membumi dan aksi yang menyentuh langsung denyut nadi warga, Abah Bupati mengajarkan bahwa merawat lingkungan tak harus dimulai dari atas mimbar, tapi bisa dimulai dari bawah – dari selembar plastik di pasar. [suf]

  • Cuaca Ekstrem dan Ancaman Bencana, Wali Kota Bandung: Perubahan Iklim Tak Bisa Dianggap Enteng  

    Cuaca Ekstrem dan Ancaman Bencana, Wali Kota Bandung: Perubahan Iklim Tak Bisa Dianggap Enteng  

    Liputan6.com, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut, fenomena cuaca ekstrem kini makin sering terjadi diimbuhi dengan ancaman bencana hidrometeorologi. Kondisi demikian, katanya, tak terlepas dari terjadinya perubahan iklim.

    Ia pun meminta jajaran kewilayahan, aparat keamanan, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan bencana seperti banjir, longsor, pohon tumbang, hingga rumah ambruk.

    “Perubahan iklim tidak bisa kita anggap enteng. Saat ini kita memasuki kemarau basah yang rentan menimbulkan bencana seperti tanah longsor, pohon tumbang, dan rumah rubuh. Hampir setiap hari kita menerima laporan rumah ambruk di Kota Bandung,” ujar Farhan dalam keterangan pers di Bandung, Senin 2 Juni 2025.

    Farhan menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh camat dan lurah aktif melakukan deteksi dini di wilayahnya masing-masing dan segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat jika ditemukan potensi bahaya.

    “Lakukan pencegahan dan antisipasi dini. Jangan tunggu kejadian baru kita bergerak. Keselamatan warga adalah hal paling penting yang harus dijaga,” tegasnya.

    Sebagai bentuk respons cepat, Pemerintah Kota Bandung telah menjalin kemitraan dengan berbagai pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan berbagai stakeholder lainnya untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana.

    “Alhamdulillah, beberapa perusahaan sudah menyatakan komitmennya untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako, uang pengganti kontrakan, hingga renovasi rumah yang rusak,” ujarnya.

    Tak tanggung-tanggung, Pemkot bersama mitra tersebut menargetkan renovasi terhadap 1.020 rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

    “Kita sudah punya kekuatan tambahan untuk menangani persoalan ini. Jadi warga tidak perlu khawatir, pemerintah hadir dan bertanggung jawab,” kata Farhan.

    Ia juga meminta agar proses pendataan rumah yang rusak dilakukan secara cepat dan tepat agar bantuan bisa segera disalurkan.  “Data harus valid, jangan sampai ada yang tertinggal. Kita ingin semua yang terdampak mendapat penanganan yang adil dan manusiawi,” tambahnya.

    Untuk memperkuat penanganan, Farhan juga menginstruksikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung bekerja sama intensif dalam proses verifikasi dan penyaluran bantuan kepada warga.

    “Kita harus bekerja cepat, terukur, dan menyeluruh. Jangan sampai ada korban jiwa karena kelalaian,” ungkapnya.

  • Resep Bali Sukses Tekan Stunting, Terendah di RI! Angkanya ‘Cuma’ 8 Persen

    Resep Bali Sukses Tekan Stunting, Terendah di RI! Angkanya ‘Cuma’ 8 Persen

    Jakarta

    Provinsi Bali tampil menonjol sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei status gizi indonesia (SSGI) 2024, prevalensinya menurun di angka 8,7 persen, saat wilayah timur lain seperti NTB hingga Sulawesi masih berjuang dengan angka 30 persen.

    Menurut Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Asnawi Abdullah, keberhasilan Bali dalam menurunkan angka stunting tidak lepas dari pendekatan menyeluruh yang mencakup berbagai faktor, baik dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan.

    “Stunting ini disebabkan oleh banyak faktor (multifaktor). Karena itu, tidak bisa ditangani hanya dari sisi kesehatan saja. Kita perlu sadar bahwa indikator-indikator seperti sanitasi, akses pangan, pendidikan, hingga faktor sosial ekonomi juga berpengaruh,” kata Asnawi dalam konferensi pers, Kamis (5/6/2025).

    Ia menegaskan kondisi prevalensi stunting bisa sangat berbeda antar daerah karena variabel yang memengaruhinya juga bervariasi. Namun, Bali dianggap berhasil karena mampu mengidentifikasi dan merespons faktor-faktor kunci tersebut secara terintegrasi.

    Platform Digital dan Fokus pada Data

    Salah satu inovasi andalan Bali adalah peluncuran platform Sinenting (Sistem Informasi Stunting Terintegrasi). Platform ini memungkinkan pendataan, pemantauan, hingga evaluasi perkembangan stunting secara real time di seluruh wilayah Bali. Data yang diperoleh dari Sinenting kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan intervensi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    “Sinenting itu ibarat dashboard. Ada indikator seperti lampu merah dan hijau yang menunjukkan wilayah mana yang perlu perhatian atau intervensi segera. Ini memudahkan gubernur, sekda, dan seluruh pemangku kebijakan dalam merespons dengan cepat,” jelas Asnawi.

    Perhatian Khusus untuk Kelompok Rentan

    Keberhasilan Bali juga ditopang oleh perhatian yang besar terhadap kelompok miskin dan rentan. Berdasarkan data nasional, anak yang lahir dari keluarga miskin memiliki risiko 2,5 kali lipat mengalami stunting lebih tinggi dibandingkan dari keluarga sejahtera. Karenanya, Bali secara aktif menyasar kelompok sosial ekonomi rendah dengan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar mereka.

    Bentuk intervensinya konkret. Pemerintah Bali secara rutin menyalurkan bantuan untuk balita stunting, termasuk paket sembako dan pangan bergizi. Bantuan ini diharapkan bisa menutupi kekurangan asupan gizi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

    Rembuk Stunting hingga ke Tingkat Desa

    Pemerintah daerah di Bali juga menggelar Rembuk Stunting, forum tahunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota hingga desa. Dalam forum ini, para pihak berdiskusi, menganalisis permasalahan, dan menyusun langkah strategis percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.

    “Rembuk ini sangat penting karena pendekatannya bottom-up. Desa-desa juga dilibatkan untuk mengenali permasalahan unik mereka dan menyusun solusi yang paling relevan,” ujar Asnawi.

    Tak hanya itu, banyak kabupaten/kota di Bali yang memberikan insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dalam menurunkan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kebijakan ini mendorong persaingan sehat antar daerah dan meningkatkan komitmen aparat daerah.

    NEXT: Layanan Kesehatan Dasar Merata dan Aktif

    Layanan Kesehatan Dasar Merata dan Aktif

    Dari sisi pelayanan kesehatan, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyatakan tingginya cakupan layanan dasar di Bali menjadi faktor penentu menurunnya angka stunting. Hampir semua segmen sasaran intervensi di Bali terlayani secara maksimal.

    “Stunting akan turun kalau cakupan pelayanan tinggi. Dan Bali itu cakupan layanannya sangat tinggi, mulai dari remaja putri, ibu hamil, hingga balita,” kata Endang, dalam kesempatan yang sama.

    Data SSGI menunjukkan sekitar 90 persen remaja putri di Bali menerima tablet tambah darah, dan hampir 80 persen telah melalui skrining status gizi.

    Selain itu, posyandu-posyandu di Bali tergolong sangat aktif dan hidup. Dengan dukungan masyarakat yang solid dan adanya kohesi sosial yang tinggi, distribusi layanan gizi dan kesehatan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

    “Kalau di Bali, menyampaikan layanan itu relatif lebih mudah karena struktur sosialnya mendukung. Sementara di beberapa daerah lain, tantangannya bisa berupa geografis, akses layanan, atau sumber daya manusia yang terbatas,” ujar Endang.

    Pelajaran bagi Daerah Lain

    Bali kini menjadi model yang dapat dijadikan rujukan bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Meskipun tiap daerah memiliki tantangan unik, namun pendekatan berbasis data, keterlibatan lintas sektor, dan pelayanan kesehatan yang merata terbukti memberikan dampak signifikan.

    “Tidak bermaksud membandingkan langsung dengan daerah lain, tapi kita semua bisa belajar. Prinsip dasarnya adalah cakupan layanan tinggi, perhatian pada kelompok rentan, dan keterlibatan semua pihak,” tutup Endang.

  • Sekolah Rakyat Hidupkan Kembali Asa Ely Menggapai Mimpi Jadi Prajurit TNI – Page 3

    Sekolah Rakyat Hidupkan Kembali Asa Ely Menggapai Mimpi Jadi Prajurit TNI – Page 3

    Kondisi rumah Endang dan Ely di Dusun Gunungsari Kulon, Desa Jogomulyo, Kecamatan Tempuran seluas 42 meter persegi cukup memprihatinkan. Atapnya lapuk dan bocor.

    Keluarga ini pun tercatat dalam desil 3 Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga Ely dinilai layak menerima bantuan karena kondisinya serta menunjukkan komitmen kuat untuk melanjutkan pendidikan.  

    “Kamu harus bangga sama ibumu, walaupun hanya jual kripik, bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Harus menghormati orang tua. Jangan merasa rendah diri, ya. Negara akan memfasilitasi apa yang menjadi keinginan Ely,” kata Wamensos Agus Jabo memotivasi.

    Selain menyiapkan akses pendidikan, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan kebutuhan dasar, sembako, kebersihan diri, kasur, selimut, makanan bergizi, serta pemberdayaan bagi orangtua siswa Sekolah Rakyat.

    “Anaknya disekolahkan. Orangtuanya diurus. Termasuk rumah-rumah yang perlu diperbaiki kita pikirkan,” kata Wamensos Agus Jabo.

  • Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Juni 2025

    Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa? Nasional 5 Juni 2025

    Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, mengungkapkan alasan mengapa
    kepuasan publik
    terhadap Presiden RI
    Prabowo Subianto
    tinggi, padahal di saat yang sama, rakyat sedang mengeluhkan lapangan kerja dan harga sembako yang mahal.
    Adjie menyampaikan, hal pertama yang LSI Denny JA temukan adalah karena faktor
    personal branding
    alias penjenamaan pribadi Prabowo yang masih kuat.
    Hal tersebut disampaikan Adjie dalam jumpa pers virtual LSI Denny JA, Rabu (4/6/2025).
    “Alasan mengapa publik cemas atau tidak puas dengan lapangan kerja dan harga sembako mahal, tetapi kenapa kepuasan terhadap Prabowo masih tinggi (81,2 persen)? Hal yang pertama yang kami temukan adalah karena aspek
    personal branding
    Prabowo masih kuat,” ujar Adjie.
    Adjie menjelaskan, meski sudah memasuki bulan ke-7 pasca pemerintahan baru berkuasa, citra pribadi Prabowo masih kuat.
    Dia turut mengungkit tingkat pengenalan Prabowo di kalangan rakyat Indonesia yang mencapai 98 persen.
    Selain itu, tingkat kesukaan publik terhadap Prabowo juga tinggi, sehingga bisa menutupi kekurangan dari kebijakan Prabowo.
    “Ini terbukti dalam temuan survei kami, pengenalannya ya, pengenalannya sudah pasti sangat maksimal, di atas 90 persen, 98,0 persen, namun kesukaannya di angka 94,4 persen. Ini kesukaan yang cukup tinggi, saya pikir tidak banyak berubah, bahkan naik satu dua poin dibanding pilpres kemarin, kesukaan terhadap Prabowo,” jelasnya.
    “Jadi kesukaan ini penting. Faktor kesukaan itu bisa kemudian menjadi benteng yang kokoh ketika ada kekurangan-kekurangan dalam hal kebijakan. Dari teori komunikasi politik maupun teori perilaku pemilih, kita tahu banyak sekali menjelaskan itu. Faktor personal bisa menutupi kekurangan kebijakan,” sambung Adjie.
    Meski demikian, Adjie meyakini faktor pengenalan dan kesukaan ini tidak akan berlangsung lama.
    Yang pasti sejauh ini,
    personal branding
    Prabowo masih berpengaruh untuk membuat persepsi publik secara umum masih positif.
    Faktor kedua, Adjie memaparkan, masih ada efek bulan madu politik atau
    political honeymoon
    .
    Adjie mengatakan, bulan madu politik biasanya berlangsung kurang lebih 6-12 bulan.
    Pemerintahan saat ini masih dalam kurun waktu bulan madu politik tersebut.
    Dengan begitu, ketika masa bulan madu, secara psikologi politik, publik masih memberikan toleransi terhadap apa yang belum diselesaikan oleh pemerintahan baru.
    Sebab, menurut Adjie, publik merasakan ada tanda-tanda iktikad baik dari pemerintah untuk bekerja lebih keras.
    “Jadi ada tanda-tanda baik, ada iktikad baik dari pemerintah. Walaupun ini belum berjalan, namun mereka percaya bahwa akan dilaksanakan atau akan direalisasikan janji-janji politik pemerintahan tersebut. Jadi masa bulan madu ini memang masih masa-masa toleransi,” jelasnya.

    Yang ketiga, Adjie mengatakan, masyarakat menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan ke arah yang benar.
    Dia menyebut, 81,0 persen responden menyatakan bahwa negara Indonesia sedang mengarah pada jalur yang benar, sehingga mereka yakin bahwa apa yang dijanjikan dan dilaksanakan akan dituntaskan.
    “Sehingga memang masih ada harapan di situ,” katanya.
    Sementara itu, faktor keempat adalah minimnya oposisi.
    Adjie menyoroti tidak adanya oposisi yang mempesona ataupun menawarkan narasi ekonomi yang berbeda dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Itu belum muncul, baik oposisi yang datang dari capres yang kalah dalam pemilu, misalnya Anies atau Ganjar, maupun oposisi yang datang dari parpol, misalnya PDI-P atau Nasdem,” jelas Adjie.
    “Ini juga sangat minim muncul narasi-narasi yang kontra atau narasi-narasi yang berbeda yang bisa kemudian menjadi alternatif bagi publik. Sehingga memang minimnya oposisi ini juga kemudian membuat persepsi umum terhadap pemerintah tidak banyak mengalami perubahan,” imbuhnya.
    Lembaga survei LSI Denny JA mengungkapkan 81,2 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Sebelumnya, Adjie Alfaraby menyebut kepuasan publik yang tinggi itu dapat menjadi modal legitimasi kuat bagi Prabowo-Gibran.

    Kepuasan publik
    yang tinggi ini juga menjadi modal legitimasi yang kuat bagi pemerintahan baru. Mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran di 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebesar 81,2 persen,” ujar Adjie.
    Adjie menjelaskan, survei tersebut membuktikan kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran masih tinggi, yakni di atas 80 persen.
    Dia mengeklaim publik merasa bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih baik. “Jadi mereka yang menyatakan puas 81,2 persen, hanya 18,3 persen yang (tidak puas),” ucapnya.
    Lalu, Adjie mengakui bahwa terdapat paradoks dalam surveinya ini.
    Sebab, meski kepuasan terhadap pemerintah tinggi, masyarakat merasa lapangan kerja susah hingga mengeluhkan harga sembako mahal.
    “Tentunya sebagai secara awam, kita menilai bahwa ini adalah suatu paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, publik merasakan langsung aspek-aspek yang sifatnya sangat mikro, terkait dengan lapangan kerja, kemudian sembako yang mahal,” kata Adjie.
    “Tetapi di sisi lain secara umum mereka menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kopdes/Kel Merah Putih di Maluku Utara bukti nyata tantangan dan solusi di daerah

    Kopdes/Kel Merah Putih di Maluku Utara bukti nyata tantangan dan solusi di daerah

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Menkop: Kopdes/Kel Merah Putih di Maluku Utara bukti nyata tantangan dan solusi di daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 19:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengapresiasi Provinsi Maluku Utara, terutama Kota Tidore Kepulauan, yang telah menyukseskan pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih. Terutama dengan terbentuknya Kopdes/kel Merah Putih di Desa Balbar, Kota Tidore Kepulauan.

    Pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 11.15 WIT, seluruh 89 desa dan kelurahan (100 persen) di Kota Tidore Kepulauan telah berhasil melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdesus). Hal ini menunjukkan komitmen dan kerja keras dari seluruh perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan pihak terkait.

    “Target sebanyak 80.000 Kopdes/kel Merah Putih ini untuk mengatasi masalah di desa/kelurahan. Mulai dari panjangnya rantai distribusi, keterbatasan permodalan, dominasi tengkulak yang merugikan petani dan konsumen, serta memutus rantai rentenir dan pinjol ilegal,” kata Menkop Budi Arie dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Musdesus Pembentukan Kopdes/kel Merah Putih di Maluku Utara, Rabu (4/6/2025).

    Meski begitu, Menkop Budi menegaskan, masih ada sejumlah tantangan dalam mewujudkan cita-cita koperasi yang bisa mengatasi permasalahan di desa/kelurahan. Dia menyebut, masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran kolektif akan pentingnya koperasi. Adanya persepsi/image negatif publik terhadap koperasi, karena kasus koperasi bermasalah dan pinjol ilegal berkedok koperasi.

    Kemudian, skala ekonomi dan potensi di setiap desa berbeda. Kapasitas dan kompetensi SDM di setiap desa berbeda, maupun kemungkinan adanya elite capture dalam pembentukan dan kepengurusan. Serta kemungkinan fraud dalam pengelolaan yang tidak profesional, dan potensi keberlanjutan lembaga dan usaha koperasi ke depan.

    “Pembangunan Kopdes/kel Merah Putih ini harus dipercepat, namun untuk operasional harus hati-hati dan tidak menghilangkan aspek prudent termasuk menyiapkan mitigasi risiko,” tegasnya.

    Dalam menghadapi tantangan tersebut, Menkop menyebut kunci kesuksesan pengelolaan Kopdes/kel Merah Putih adalah People (SDM Koperasi) meliputi Kepimpinan (Pengurus dan Pengawas), Pengelola dan Anggota.

    Lalu Organization (Kelembagaan & Usaha Koperasi), termasuk legalitas dan kelembagaan, Unit usaha yg berkelanjutan, Digitalisasi, Tata kelola dan terpercaya. Kemudian System (Ekosistem Kelembagaan & Usaha Koperasi). Adanya keberpihakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Akses Pasar dan Pembiayaan, Pendampingan dan supervisi, dan dukungan Masyarakat.

    Menkop Budi Arie mengatakan, sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas SDM koperasi, dan penguatan tata kelola kelembagaan menjadi kunci keberhasilan bagi koperasi ini dalam menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. “Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi seluruh komunitas desa dan kelurahan di sekitarnya,” harapnya.

    Tak hanya itu, di kesempatan yang sama,  dilakukan juga momen penting dengan penyerahan simbolis surat keputusan badan hukum kepada Koperasi Desa Merah Putih Balbar. Langkah ini menegaskan legalitas koperasi sebagai badan hukum yang sah dan siap berkontribusi nyata dalam membangun ekonomi desa yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan. Adanya dukungan gerai-gerai seperti sembako, apotek, dan klinik desa, koperasi ini semakin menguat sebagai pusat ekonomi desa yang dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. 

    Desa Balbar di Tidore Kepulauan, yang kaya akan potensi lokal, warisan budaya, dan keindahan alam, menjadi lokasi strategis untuk pengembangan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Diharapkan koperasi ini dapat menjadi contoh nyata. Sehingga koperasi lain bisa belajar dari percontohan inid dalam pengembangan usaha Kopdes/kel Merah Putih. Memberikan dampak positif bagi masyarakat desa dan kelurahan di sekitarnya,” katanya.

    Sumber : Elshinta.Com