Produk: sembako

  • Polisi Tangkap Dalang Pembakaran Belasan Fasilitas Perusahaan di Siak, Takut Ratusan Hektare Lahan Ilegalnya Diambil

    Polisi Tangkap Dalang Pembakaran Belasan Fasilitas Perusahaan di Siak, Takut Ratusan Hektare Lahan Ilegalnya Diambil

    Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau menyatakan keprihatinan mendalam terhadap insiden anarkis di PT SSL. Apalagi belakangan diketahui penyerangan ini didalangi para tersangka yang menguasai ratusan hektare konsesi perusahaan.

    Berdasarkan informasi yang diterima Ketua APHI Riau Muller Tampubolon Muller mengutuk keras aksi tersebut tersangka SL menguasai lahan hingga 143 hektare di area konsesi. Tersangka sudah termasuk cukong yang memprovokasi dan menggerakkan massa, memanfaatkan isu-isu agraria untuk kepentingan pribadi.

    “Apalagi tindakan anarkis ini membuat anak-anak, dan ibu-ibu yang melihat langsung penyerangan dan penjarahan mengalami trauma karena saat kejadian terjadi pembakaran rumah karyawan, penjarahan seperti sepeda, sepeda motor, susu, sembako dan alat elektronik, bahkan diancam dipukuli oleh pelaku,” kata Muller.

    APHI secara tegas mendukung langkah kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Kecepatan aparat mengungkap dalang di balik aksi anarkis dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang merupakan langkah penting.

    “Kami mengapresiasi langkah salah satu pemilik lahan bernama Chimpo yang dengan sukarela mengembalikan konsesi seluas 400 hektare kepada PT SSL,” ujar Muller.

    Menurutnya, tindakan ini patut dicontoh sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum dan komitmen terhadap pemulihan fungsi lahan sesuai peruntukannya.

    Muller menjelaskan bahwa pemulihan fungsi lahan sawit menjadi HTI sesuai izin yang berlaku adalah inti permasalahan yang disalahpahami. 

    PT SSL dituduh mencabut sawit masyarakat, padahal yang terjadi adalah pemulihan lahan milik Chimpo yang sebelumnya ditanami sawit agar kembali berfungsi sebagai konsesi HTI, sesuai dengan SK Kementerian Kehutanan Nomor SK.22/menhut-II/2007 juncto SK Penetapan Tata Batas Areal Kerja SK.276/Menlhk/sekjen/PLA.2/2020.

    Sebagai informasi, PT SSL merupakan salah satu anggota APHI Provinsi Riau dengan nomor keanggotaan 452. Keterlibatan PT SSL dalam asosiasi ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap standar operasional dan etika bisnis yang berlaku di sektor kehutanan.

    APHI meminta Pemerintah Kabupaten Siak untuk bersikap netral dalam menyikapi insiden ini. Muller menekankan bahwa pekerja di PT SSL juga merupakan warga Kabupaten Siak dan memiliki hak yang sama untuk bekerja dan mencari nafkah dengan aman. 

    “Sikap netral pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan iklim kondusif bagi penyelesaian konflik dan memastikan keadilan bagi semua pihak,” kata Muller.

    Dengan luas konsesi mencapai 19.685 hektare setelah penetapan batas, PT SSL memiliki peran penting dalam perekonomian lokal dan nasional. Oleh karena itu, APHI berharap insiden ini dapat segera tuntas dan operasional perusahaan dapat kembali berjalan normal demi keberlangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

  • Wamenkop dorong koperasi desa di Maluku kembangkan pala dan cengkeh

    Wamenkop dorong koperasi desa di Maluku kembangkan pala dan cengkeh

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih di Maluku untuk fokus mengembangkan komoditas unggulan lokal, seperti pala dan cengkeh.

    Dalam dialog percepatan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih Provinsi Maluku di Ambon, Rabu, Ferry menekankan pentingnya pengelolaan pala dan cengkeh melalui koperasi agar memberikan nilai tambah yang adil kepada para petani, sekaligus menghindarkan mereka dari ketergantungan pada tengkulak.

    “Kami ingin membangun rantai pasok yang adil, dari hulu ke hilir, melalui koperasi sebagai penggerak utama. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat secara merata dan berkelanjutan,” kata Ferry dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Rabu.

    Ferry, yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, menambahkan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih pada sektor perikanan di Maluku akan dikembangkan sebagai percontohan nasional. Ini dilakukan mengingat potensi kelautan Maluku yang sangat besar, serta semangat kolektif masyarakat pesisir dalam membangun koperasi.

    Ia menyatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan terus bersinergi dalam membina dan mendampingi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar bertransformasi menjadi entitas ekonomi yang modern, profesional, dan berdaya saing.

    Lebih lanjut, Ferry menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian Provinsi Maluku yang berhasil menyelesaikan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih 100 persen.

    “Ini adalah capaian penting yang patut menjadi contoh bagi daerah lain. Provinsi Maluku menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam membangun kemandirian ekonomi desa melalui koperasi,” ujar Ferry.

    Hingga Selasa, 17 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, tercatat sebanyak 80.015 unit koperasi telah terbentuk melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

    Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025, satgas dan pemerintah daerah akan melanjutkan upaya dengan pendampingan simultan untuk pembentukan badan hukum koperasi.

    Legalitas seluruh koperasi yang terbentuk ditargetkan dapat diterbitkan oleh Kementerian Hukum melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) pada akhir Juni 2025.

    Peluncuran resmi Koperasi Desa Merah Putih direncanakan dilakukan bertepatan dengan Hari Koperasi pada 12 Juli 2025. Pemerintah menargetkan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dapat terbentuk dan beroperasi paling lambat pada 28 Oktober 2025.

    Kopdes Merah Putih akan memiliki sejumlah unit usaha, di antaranya gerai sembako beras dan LPG, gerai obat murah atau apotek desa, klinik desa, unit simpan pinjam, fasilitas penyimpanan atau cold storage, hingga distribusi logistik.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolda Riau Beri Bantuan Sosial ke Masyarakat Kampar di HUT Bhayangkara

    Kapolda Riau Beri Bantuan Sosial ke Masyarakat Kampar di HUT Bhayangkara

    Kampar

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di Kabupaten Kampar. Pemberian bansos ini merupakan rangkaian dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79.

    Kegiatan bakti sosial ini digelar di Mapolsek Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, pada Rabu (18/6/2025), dihadiri sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Riau, Kapolres Kampar AKBP Mihardi Mirwan, Rocky Gerung, Ustaz Abdul Somad, para bupati se-Provinsi Riau, unsur TNI, BPBD, BNNP Riau dan sejumlah instansi lainnya. Bantuan berupa paket sembako tersebut diberikan secara simbolis kepada sejumlah anak yatim.

    Dalam pernyataannya, Kapolda Herry Heryawan mengatakan pemberian bantuan sosial ini bukan hanya wujud nyata perhatian Polri terhadap manusia tetapi juga alam.

    “Berikan bantuan sosial kepada masyarakat, bukan saja memberikan keadilan tetapi perhatian kita, bukan hanya manusia tetapi juga alam lingkungan kita,” kata Herry Heryawan.

    Dalam sambutannya, Kapolda Herry Heryawan juga menyoroti bahwa kekayaan Riau tidak hanya terletak pada sumber daya alamnya, tetapi juga pada kesehatan dan fisik masyarakatnya.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Rocky Gerung, Ustaz Abdul Somad, melakukan penanaman pohon di Kampar Kiri, Kabupaten Kampar dalam rangka HUT Bhayangkara ke-79. (Mei Amelia/detikcom)

    Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun fondasi sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik di Bumi Lancang Kuning. Lebih dari itu, Kapolda menekankan bahwa kelestarian alam dan lingkungan sekitar sangat vital untuk generasi penerus.

    Menutup kegiatan, Irjen Herry Heryawan dan rombongan melaksanakan penanaman pohon di halaman Mapolsek Kampar Kiri. Penanaman pohon ini merupakan bagian dari kebijakan Kapolda Riau yang terus digaungkan dalam rangka melindungi alam dan lingkungan.

    (mei/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPD RI dorong Pemprov kelola maksimal pulau yang sudah kembali

    DPD RI dorong Pemprov kelola maksimal pulau yang sudah kembali

    Pemerintah Aceh harus hadir untuk membangun, dan tidak membiarkan pulau-pulau kecil tersebut kosong tanpa aktivitas yang bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat. Harus ada kegiatan nyata, pembangunan, dan pengelolaan agar benar-benar memberi manfaat

    Banda Aceh (ANTARA) – Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma mendorong Pemerintah Aceh untuk memaksimalkan pengelolaan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang baru dikembalikan untuk Aceh setelah sebelumnya bersengketa dengan Sumatera Utara.

    “Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah cepat untuk mengelola pulau-pulau tersebut secara maksimal,” kata Sudirman Haji Uma, di Banda Aceh, Rabu.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang bersengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara kembali masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Adapun empat pulau yang kembali masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh tersebut yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

    Dengan pengembalian ini, kata Haji Uma, Pemerintah Aceh harus hadir untuk membangun, dan tidak membiarkan pulau-pulau kecil tersebut kosong tanpa aktivitas yang bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat.

    “Harus ada kegiatan nyata, pembangunan, dan pengelolaan agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Haji Uma, Pemerintah Aceh bisa membangun tempat pendaratan ikan di sana, kemudian penyediaan fasilitas untuk kebutuhan sembako, jaringan listrik serta pembantu jaringan telekomunikasi.

    “Atau buka juga villa-villa, sekaligus tempat wisata untuk tambahan PAD (pendapatan asli daerah). Tinggal dibuat klaster pengembangan masing-masing pulau,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, Haji Uma mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan status empat pulau tersebut hingga resmi kembali menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    “Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini,” ujarnya.

    Selain itu, dirinya juga mengapresiasi terhadap perjuangan seluruh elemen masyarakat Aceh, tokoh adat, mahasiswa, aktivis, hingga warga akar rumput yang bersatu mempertahankan hak wilayahnya.

    “Kekompakan dan semangat masyarakat Aceh dalam mempertahankan haknya sangat luar biasa. Ini menjadi energi positif yang harus terus dijaga demi masa depan Aceh dan Indonesia,” demikian Haji Uma.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah telah salurkan belanja bansos Rp48,8 triliun per Mei 2025

    Pemerintah telah salurkan belanja bansos Rp48,8 triliun per Mei 2025

    Ilustrasi – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

    Pemerintah telah salurkan belanja bansos Rp48,8 triliun per Mei 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 22:36 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos) senilai Rp48,8 triliun per 31 Mei 2025, setara 32,6 persen dari target APBN.

    Realisasi itu melambat bila dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp70,5 triliun atau 46,3 persen dari target APBN.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, di Jakarta, Selasa (17/6), menjelaskan perlambatan penyaluran bansos disebabkan oleh program triwulanan.

    “Sejumlah belanja memang belum terealisasi, karena memang belanjanya itu sifatnya tiga bulanan. Jadi, mungkin di bulan Maret dan April kemarin telah dibelanjakan, tapi pada Mei belum ada belanjanya lagi,” ujar dia.

    Namun, Wamenkeu mengatakan akan ada akselerasi penyaluran bansos pada Juni ini, termasuk belanja bansos yang datanya sedang diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Kementerian Sosial.

    “Kami cek juga dengan Kemensos. Sisa penyaluran bantuan sosial berupa Kartu Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan II-2025 akan diselesaikan di Juni ini, jadi memang belum terekam di bulan Mei,” ujar Suahasil.

    Untuk mengakselerasi penyaluran bansos, Pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan bank Himbara.

    Penyaluran belanja negara terakselerasi pada Mei 2025, dengan realisasi Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun. Meski nilai realisasi masih jauh dari target, mempertimbangkan paruh pertama tahun hampir berlalu, namun nilai itu meningkat sekitar Rp200 triliun dari realisasi April sebesar Rp806, 2 triliun.

    Belanja pemerintah pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp694,2 triliun (25,7 persen dari target), yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp368,5 triliun.

    Pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN Rp3.005,1 triliun. Nilai itu melambat bila dibandingkan kinerja April. Pendapatan pada Mei bertambah senilai Rp184,8 triliun dalam sebulan, sedangkan pada April bertambah hampir Rp300 triliun.

    Dengan demikian, APBN mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025.

    Sumber : Antara

  • Wali Kota Jaksel jenguk penderita kanker di Jagakarsa

    Wali Kota Jaksel jenguk penderita kanker di Jagakarsa

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Anwar menjenguk penderita kanker berinisial TF (40) yang merupakan warga RT 003 RW 006, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa.

    “Kita sebagai pemerintah kota tidak tinggal diam. Tadi juga ada warga yang bantu melalui Pak RW-nya,” kata Muhammad Anwar di Jakarta, Selasa.

    Dia mengingatkan pentingnya gotong-royong. “Itulah yang diharapkan olah Bapak Gubernur bahwa kita harus guyub dan gotong-royong, ketika saudara kita susah, kita harus merasakan susah juga,” katanya.

    Anwar mengatakan, pada awalnya TF mengalami sakit sinus, setelah dioperasi merembet menjadi kanker hingga mata sebelah kanan diangkat karena mengganggu.

    Pada kesempatan ini, Pemerintah Kota Jakarta Selatan memberikan sedikit bantuan uang, susu khusus kanker sebanyak 30 dus, tiga paket sembako dan bantuan satu kursi roda dewasa.

    Bantuan ini diberikan oleh Baznas-Bazis Jakarta Selatan dan Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan (Jaksel).

    “Kita berdoa mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya dan digugurkan dosa-dosanya,” ucapnya.

    Sementara, istri TF, Hikmahtul Jannah mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jaksel yang telah menjenguk suaminya.

    “Biar Allah yang membalas kebaikan semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, doakan suami saya panjang umur,” ujar Hikmahtul.

    Pada kesempatan itu turut hadir Koordinator Wilayah Baznas-Bazis Jakarta Selatan Ahmad Kahfi, Camat Jagakarsa Santoso dan Lurah Cipedak Fatihien.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Buntut Indonesia Menuju Zero ODOL, Sopir Truk di Mojokerto Mogok Kerja

    Buntut Indonesia Menuju Zero ODOL, Sopir Truk di Mojokerto Mogok Kerja

    Mojokerto (beritajatim.com) – Gelombang protes terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) mulai memanas di Jawa Timur, tak terkecuali di Kabupaten Mojokerto. Para sopir truk, yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), melakukan aksi mogok kerja selama dua hari, Selasa dan Rabu (17–18/6/2025).

    Aksi puluhan sopir truk tersebut dilakukan di Terminal Lama Pungging di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan dan mereka juga berencana turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran pada, Kamis dan Jumat (19–20/6/2025).

    Regulasi ODOL saat ini dianggap sangat merugikan para sopir. Dalam regulasi tersebut, para sopir bisa dikenakan hukuman sebagai pelanggar lalu-lintas hingga pidana. Pemerintah juga menargetkan Indonesia bebas truk ODOL pada tahun 2025.

    Koordinator Aksi (Korlap) Komunitas Arek Mojosari (Armos), Supriyadi (46) mengatakan, jika aksi mogok digelar selama dua hari. “Aksinya hari Kamis besok ke Kantor Gubernur Jawa Timur. Yang dirasakan tidak sesuai dengan harapan sopir-sopir, masalahnya apa? Kalau melanggar ODOL dipidanakan, kan tidak sesuai kecuali mencuri,” ungkapnya.

    Menurutnya, jika angkutan tidak jalan maka laju perekonomian tidak akan berjalan. Ia mencontohkan jika sopir truk se-Indonesia kompak tidak mau mengangkut sembako dan barang dari pabrik maka distribusi akan macet dan harga akan melonjak naik. Para sopir truk meminta agar pemerintah mengerti kondisi di lapangan.

    “Perawatan truk sekarang juga mahal. Muatan truk maksimal 9 ton, kalau colt diesel muatan berlebih tidak apa-apa ditilang. Kalau kita sesuai, tidak sampai di atas kabin. Kita menyadari tapi jangan keterlaluan. Melanggar kelebihan muatan dipidanakan, kita punya anak-istri. Kami berharap pemerintah mengerti yang dialami driver-driver,” harapnya.

    Ia mengaku para sopir tidak menghendaki unjuk rasa namun pemerintah diharapkan ada solusi bagi mereka. Ia berharap jika kebijakan Kapolri terkait ODOL tersebut diterapkan ke pengusaha terlebih dahulu bukan kepada sopir truk. Lima komunitas sopir truk di Mojokerto akan berkumpul dengan sopir truk se-Jatim di Surabaya, Kamis (19/6/2025) besok.

    Sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi merencanakan program nasional Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Overload (ODOL) sejak 1 Juni 2025. Program ini digelar secara bertahap dalam skema operasi nasional penertiban kendaraan ODOL. [tin/kun]

    Tuntutan GSJT :

    1. Hentikan Operasi ODOL
    2. Regulasi Ongkos Angkutan Logistik
    3. Revisi UULLAJ No 22 Tahun 2009
    4. Perlindungan Hukum Kepada Sopir
    5. Brantas Premanisme dan Pungil
    6. Kesetaraan Perlakuan Hukum

  • Tak Bersuara Tapi Bermakna, Cerita Para Penjaga Harapan dari Jombang

    Tak Bersuara Tapi Bermakna, Cerita Para Penjaga Harapan dari Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Di sebuah aula di jantung Kota Santri, tepatnya di Hotel Yusro, suasana Selasa pagi (17/6/2025) itu berbeda. Bukan pertemuan pejabat, bukan pula rapat elite politik.

    Tapi sebanyak 222 orang duduk bersisian, menyimak, berbagi senyum, dan sesekali tertunduk haru. Mereka datang bukan untuk mencari nama. Mereka hadir untuk sebuah penguatan: semangat, kapasitas, dan kemanusiaan.

    Mereka adalah SDM pilar sosial Kabupaten Jombang. Mungkin tak banyak yang mengenal nama mereka satu per satu. Tapi jika pernah melihat sembako tiba di rumah warga miskin, relawan mengevakuasi warga di tengah banjir, atau pendamping sosial mendampingi orang tua tunggal yang kesulitan, maka merekalah orang-orang di balik itu semua.

    Ada 156 Pendamping PKH, 42 anggota Tagana, 21 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan 3 Pendamping Rehabilitasi Sosial yang duduk berdampingan hari itu. Dalam diam, mereka menyimpan ratusan kisah pengabdian: berjalan menyusuri desa terpencil, menggendong bantuan melewati lumpur, hingga menjadi tempat curhat satu-satunya bagi warga yang kehilangan arah hidup.

    Bupati Jombang, H. Warsubi, hadir tidak sekadar membuka acara. Ia datang dengan membawa empati. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya tentang jalan tol, gedung tinggi, atau grafik ekonomi. Pembangunan sejati, menurutnya, adalah ketika negara benar-benar hadir untuk mereka yang paling membutuhkan.

    “Pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun,” ujar pria yang akrab disapa Abah Warsubi itu. “Dan panjenengan semua adalah ujung tombak kehadiran negara di tengah rakyat.”

    Ruangan mendadak hening ketika ia memanggil dua nama: Sukardi dari Dusun Kayangan dan Annisa Putri Frameswari dari Sambong Dukuh. Di hadapan peserta, mereka menerima kursi roda dari tangan bupati. Bantuan itu mungkin kecil nilainya, tapi sangat besar artinya. Ada pula Umar Ismail dan Supiyani, yang menerima bantuan tunai untuk kebutuhan dasar hidup mereka.

    Tepuk tangan menyambut momen-momen itu. Tapi yang lebih terasa adalah getar rasa yang diam-diam menyusup ke dada. Bagi para pendamping, Tagana, dan relawan sosial, ini bukan sekadar acara. Ini pengakuan atas kerja yang selama ini nyaris tak terdengar.

    Bupati Jombang Warsubi bersama pilar-pilar sosial

    Abah Warsubi lalu melanjutkan, “Tidak semua orang mau menginjak tanah becek, menenangkan warga panik, atau membantu para lansia. Tapi panjenengan semua melakukannya. Dan itu bukan pekerjaan biasa. Itu kemanusiaan.”

    Ucapan itu disambut gemuruh tepuk tangan. Sebagian peserta mengusap mata. Mereka mungkin lelah. Tapi hari itu, mereka merasa tak sendiri. Mereka merasa dihargai.

    Acara itu bukan hanya pembekalan teknis. Ia menjelma menjadi ruang refleksi. Tentang bagaimana menjadi manusia yang hadir bukan untuk memerintah, tapi untuk menemani. Tentang pekerjaan yang bukan hanya soal tugas, tapi tentang jiwa.

    Dan saat semua hendak selesai, Abah Warsubi menutup dengan kalimat yang akan mereka bawa pulang: “Saya percaya, selama masih ada orang-orang seperti panjenengan, maka harapan akan selalu hidup di Jombang ini.”

    Hari itu, 222 pejuang sosial kembali ke wilayah tugas masing-masing. Tanpa panggung, tanpa kamera. Tapi dengan semangat baru, dengan kepala tegak, dan hati yang penuh keyakinan bahwa yang mereka lakukan, sekecil apa pun, adalah bagian dari menjaga denyut kehidupan. Di tengah statistik kemiskinan, di balik angka-angka, merekalah denyut harapan itu sendiri. [suf]

  • Pembentukan Koperasi Merah Putih Lamongan Capai 79 Persen, Target Rampung Akhir Juni

    Pembentukan Koperasi Merah Putih Lamongan Capai 79 Persen, Target Rampung Akhir Juni

    Lamongan (beritajatim.com) – Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Lamongan terus menunjukkan progres positif dan saat ini telah mencapai sekitar 79 persen. Dari total 474 desa dan kelurahan di wilayah tersebut, sebanyak 333 telah memiliki badan hukum, sementara sisanya, sebanyak 141 desa atau kelurahan, masih dalam tahap penyelesaian administrasi.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Lamongan, Etik Sulistyani, menargetkan seluruh proses pembentukan koperasi ini akan rampung pada akhir Juni 2025.

    “Pembentukan Koperasi Merah Putih belum bisa 100 persen karena ada keterlambatan penyerahan berkas dari desa kepada notaris,” kata Etik dalam rapat koordinasi bersama camat dan notaris di Kantor Diskopum Lamongan, Selasa (17/6/2025).

    Etik menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis jaringan server. Hal ini terjadi karena seluruh dokumen dan data pendukung harus diunggah ke sistem nasional.

    Selain permasalahan jaringan, menurut Etik, kelengkapan administrasi juga menjadi hambatan dalam proses pembentukan koperasi. Beberapa desa belum melengkapi dokumen seperti NPWP, berita acara musyawarah desa, dan rencana usaha yang merupakan persyaratan mutlak dalam proses legalisasi.

    “Musyawarah desa sudah dilaksanakan, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi, seperti NPWP, berita acara dan rencana usaha,” ujarnya.

    Etik juga menambahkan bahwa Diskopum Lamongan kini mulai memfokuskan diri pada pengembangan gerai sembako. Dalam pertemuan daring dengan kementerian terkait, disebutkan akan ada fasilitasi perizinan untuk distribusi LPG dan pupuk melalui koperasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran koperasi dalam mendukung sektor pertanian di desa.

    “Saya juga ingin meningkatkan dukungan untuk UMKM, mungkin dengan adanya semacam back rate yang bisa dimasukkan ke dalam Koperasi Desa Merah Putih,” ungkap Etik. [fak/beq]

  • Kriminal kemarin, ASN dikeroyok hingga pelecehan anak di minimarket

    Kriminal kemarin, ASN dikeroyok hingga pelecehan anak di minimarket

    Jakarta (ANTARA) – Berita kriminal di kanal Metro ANTARA pada Senin (16/6) yang masih menarik dibaca hari ini antara lain ASN jadi korban pengeroyokan di Mal Kelapa Gading hingga pegawai minimarket dibekuk usai lecehkan anak dengan modus top up game.

    Berikut rangkumannya:

    Seorang ASN jadi korban pengeroyokan di Mal Kelapa Gading

    Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah pria di Mall Kelapa Gading (MKG) Jakarta Utara pada Minggu (15/6).

    “Yang menjadi korban pengeroyokan merupakan ASN berinisial AHP,” kata Kepala Unit Reserse Mobile (Kanit Resmob) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Utara Iptu Seno Pradana di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polisi bongkar praktik pabrik narkoba jenis Happy Water di Cengkareng

    Kepolisian membongkar praktik clandestine lab atau pabrik narkoba jenis Happy Water di sebuah apartemen di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.

    Pengungkapan itu dikonfirmasi oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Vernal Armando.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pegawai minimarket dibekuk usai lecehkan anak dengan modus top up game

    Seorang pegawai minimarket ditangkap usai diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang.

    “Saat ini pelaku sudah diamankan mohon waktu,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Prapto Lasono dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Polisi ringkus maling spesialis pembobol warung sembako di Bintaro

    Pihak Kepolisian menangkap pelaku spesialis bobol warung sembako berinisial S (27) di kawasan Jalan Bhakti, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    “Pelaku ditangkap pada Jumat malam (13/6) pukul 23.50 WIB di kawasan Jalan Bhakti, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan,” kata Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Viral diduga “debt collector” rampas kendaraan di Stasiun Whoosh Halim

    Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan diduga sekelompok penagih utang (debt collector) melakukan aksi perampasan kendaraan di area Stasiun Whoosh Halim, Makasar, Jakarta Timur.

    “Informasi yang didapat dari keterangan saksi terjadinya selisih paham karena korban keberatan untuk memberikan kendaraan yang mau ditarik, yang diduga dilakukan debt collector,” kata Kapolsek Makasar Kompol Sumardi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.