Xcloud.id

Produk: sembako

  • 83.762 KopDes Bakal Kantongi Legalitas Jelang Peluncuran 21 Juli

    83.762 KopDes Bakal Kantongi Legalitas Jelang Peluncuran 21 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) memastikan seluruh Koperasi Desa/Kelurahan atau Koperasi Desa Merah Putih alias 83.762 unit akan mengantongi badan hukum.

    Adapun saat ini, sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum yang mayoritas berasal dari provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, Papua Pegunungan menjadi provinsi yang mencatatkan badan hukum KopDes/Kel Merah Putih terendah.

    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan jumlah KopDes/Kel Merah Putih yang mengantongi legalitas akan terus bertambah menjelang peluncuran pada 21 Juli 2025.

    “Kan total desa seluruh Indonesia ada 83.762 desa/kelurahan. Artinya, kalau baru bicara sekarang 80.068 desa/kelurahan yang sudah SK [surat keputusan], artinya masih ada seribu sekian yang belum tercatatkan. Dan mayoritas berada di 6 provinsi Papua itu,” kata Widodo saat ditemui di Kantor AHU, Jumat (18/7/2025).

    Terlebih, Widodo menyatakan proses pengajuan nama hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) pengesahan dilakukan melalui sistem layanan AHU, yakni Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di laman ahu.go.id yang terus beroperasi nonstop alias 7 hari 24 jam.

    “SK itu jalan terus, keluar terus. Sampai dengan selesai 100% seluruh desa dan kelurahan di Indonesia terbentuk sesuai dengan Peraturan Mendagri ada 83.762 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia,” jelasnya.

    Widodo menjelaskan bahwa Kepala Negara RI juga meminta agar seluruh KopDes/Kel Merah Putih harus sudah beroperasi paling lambat 28 Oktober 2025.

    “Puncaknya itu di Oktober, Presiden akan mencanangkan kembali seluruh koperasi yang sudah berbadan hukum harus sudah running memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Sekarang baru SK badan hukumnya, nanti ada peresmiannya, gerai, dan mock-up,” ujarnya.

    Selama Juli—Oktober 2025, sambung dia, akan dilakukan manajemen SDM hingga pembiayaan untuk mempercepat operasional KopDes/Kel Merah Putih guna memotong rantai pasok distributor, baik dari pertanian, gas, sembako, hingga perikanan.

    Adapun, dari total 80.068 KopDes/Kel Merah Putih yang telah mengantongi badan hukum, sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru.

    Selain itu, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.

    “Ini bukan sekadar tentang pengesahan badan hukum, tetapi tentang membangun 80.068 pondasi ekonomi baru yang akan menjadi pusat pergerakan kemandirian di desa dan kelurahan,” terangnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada 22 Juli mendatang.

    “Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

    Dengan kata lain, pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui KUR khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.

    Pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan untuk memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.

    Sementara itu, payung hukum pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih juga tengah difinalisasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Ferry menekankan bahwa pembiayaan KopDes/Kel Merah Putih ini nantinya bakal melibatkan kerja sama tiga pihak, yakni koperasi, distributor/supplier, dan bank penyalur.

    Skemanya, KopDes/Kel Merah Putih akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.

  • Menteri UMKM Klaim Kopdes Merah Putih Tak Rebut Pasar UMKM

    Menteri UMKM Klaim Kopdes Merah Putih Tak Rebut Pasar UMKM

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih tak merebut pangsa pasar pelaku UMKM. Menurut Maman, UMKM justru dapat menjadi bagian Kopdeskel Merah Putih.

    Maman menegaskan Kopdeskel Merah Putih bukanlah sebuah ancaman bagi UMKM. UMKM justru dapat menjadi bagian anggota Kopdeskel Merah Putih.

    “Gak sama sekali. Justru itu bagus banget buat UMKM. Kan nanti kan macem-macem tuh bentuk-bentuk usahanya, ada yang usaha A, B, C, D. Yang akan menjadi anggota koperasi pastinya dari teman-teman UMKM, masyarakatnya. Oh, jadi justru kita happy banget,” kata Maman kepada awak media di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Maman menegaskan program tersebut dapat menambah afirmasi untuk pemberdayaan UMKM. Menurutnya, Kopdeskel Merah Putih merupakan terobosan yang luar biasa. Dia pun menyambut suka cita dengan adanya program tersebut.

    “Justru ini salah satu tambahan amunisi dan affirmative action untuk pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Tapi, seperti apa nanti ini kan itu di Kementerian Koperasi, ya. Kalau kami tentunya happy sekali,” imbuh Maman.

    Seperti diketahui, pemerintah berencana membentuk 80.000 Kopdeskel Merah Putih. Koperasi ini dirancang sebagai badan usaha yang memiliki unit lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik. Bahkan, koperasi ini juga akan ditugaskan sebagai penyalur bantuan pemerintah, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), gas bersubsidi hingga pupuk bersubsidi.

    Sebanyak 103 percontohan Kopdes/ Kel Merah Putih disiapkan untuk diluncurkan pada 21 Juli mendatang. Rencananya, peluncuran tersebut akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    (kil/kil)

  • 1.166 Kopdes Merah Putih Terbentuk di NTB, Ini Alasan Cepat Terbentuk!

    1.166 Kopdes Merah Putih Terbentuk di NTB, Ini Alasan Cepat Terbentuk!

    Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah telah membentuk 1.166 koperasi merah putih di Nusa Tenggara Barat. Beberapa diantaranya akan menjadi percontohan. 

    Kepala Dinas dan UMKM Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri menjelaskan Koperasi Merah Putih cepat terbentuk di NTB karena secara konsep tidak jauh berbeda dari koperasi lain, namun memiliki karakteristik unik karena sepenuhnya didirikan, dimiliki, dan dijalankan oleh anggota masyarakat desa. 

    Tidak ada dominasi saham individu, semua anggota setara, dan pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis.

    Koperasi Merah Putih merupakan Kedaulatan ekonomi Indonesia, dari anggota untuk anggota dan oleh anggota. Sebagai bukti kesiapan, Masyhuri menyebutkan bahwa hingga Juli 2025, telah terbentuk 1.166 koperasi Merah Putih yang telah berbadan hukum di seluruh desa di NTB. 

    “Beberapa di antaranya, seperti Desa Kekeri, Desa Bilelando, dan Desa Kembang Kuning, akan menjadi pilot project koperasi percontohan yang siap di-launching dalam waktu dekat,” jelas Masyhuri dari keterangan resminya, Jumat (18/8/2025).

    Soal regulasi dan dukungan pemerintah, Masyhuri juga menegaskan bahwa KMP tidak dibiayai oleh APBD, melainkan murni dari swadaya anggota. Pemerintah hanya memberikan fasilitasi pembuatan badan hukum dan pembinaan teknis.

    “Koperasi ini bukan milik pemerintah. Skema bagi hasil disepakati sendiri oleh anggota melalui musyawarah. Pemerintah hanya jadi pendamping dan pembina,” ujarnya.

    Untuk menjamin integritas dan keberlanjutan, KMP diawasi oleh satgas pengawasan dari 13 instansi terkait, termasuk Dinas Koperasi, PMPD, Kominfo, Kesehatan, Pertanian, hingga BPKP.

    Kepala Dinas PMPD Dukcapil, Lalu Hamdi menjelaskan kehadiran Koperasi Merah Putih sangat sejalan dengan visi program Desa Berdaya. Saat ini, 38% desa di NTB sudah berstatus mandiri, 40% berstatus maju, dan 20% berkembang.

    “Kami ingin meletakkan koperasi sebagai pondasi utama pemberdayaan desa. Dengan pendekatan ketahanan pangan dan wisata maju, desa bisa bangkit dan mandiri,” ujarnya.

    Menurutnya, koperasi bukan hanya wadah simpan pinjam, tetapi menjadi penggerak utama pengelolaan potensi desa secara produktif. Klaster prioritas bahkan sudah ditetapkan dengan intervensi total terhadap 106 desa miskin, menjadikan koperasi sebagai lokomotif peningkatan kesejahteraan berbasis komunitas.

    Ketua KMP Desa Kekeri, Ibrahim, memaparkan bahwa koperasi di desanya berawal dari semangat gotong royong warga. Dengan modal awal Rp9 juta, koperasi merintis 7 unit usaha, diantaranya simpan pinjam, toko sembako, apotek, klinik, pergudangan, pangkalan gas, dan sarana logistik.

    “Kami tidak menunggu bantuan. Setiap anggota iuran pokok Rp1 juta dan iuran wajib Rp10.000. Hasilnya? Petani sekarang bisa beli pupuk dari koperasi, masyarakat dapat sembako dan mebel lebih murah,” ujarnya.

    Koperasi Desa Kekeri juga aktif mendukung usaha anggotanya, termasuk promosi dan penjualan mebel yang diproduksi oleh warga desa.

  • Syah Afandin dorong CSR fokus tekan kemiskinan ekstrem di Langkat

    Syah Afandin dorong CSR fokus tekan kemiskinan ekstrem di Langkat

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Syah Afandin dorong CSR fokus tekan kemiskinan ekstrem di Langkat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat, Sumatera Utara. Syah Afandin, memimpin rapat kerja bersama Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Langkat Tahun 2025, yang berlangsung di ruang kerja Kantor Bupati Langkat, Selasa (15/7).

    Rapat kerja ini merupakan pertemuan pertama antara Forum TJSP dan Bupati Langkat, sebagai tindak lanjut upaya penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Langkat. Penyaluran dana CSR ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2024.

    Hadir dalam rapat tersebut perwakilan beberapa perusahaan, seperti Bank Sumut, Bank BRI, PT SMS, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

    Pada tahun 2024, dana CSR telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program, di antaranya pembangunan dan penataan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di sejumlah wilayah seperti Tanjung Pura, Stabat, Bahorok, Gebang, dan Secanggang. Program-program tersebut terlaksana berkat kontribusi dari PTPN I, PT LNK, PT Bahruny, RSU Bidadari, PT Buana Estate, dan Bank Sumut.

    Dalam arahannya, Bupati Langkat menekankan bahwa pada tahun 2025 dana CSR harus lebih difokuskan untuk membantu masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. “Saya mau masyarakat merasakan langsung dampaknya, seperti pembagian sembako setiap bulan, bantuan peralatan sekolah, serta perbaikan rumah tidak layak huni. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegas Bupati Afandin.

    Sementara itu, Putra selaku Sekretaris Forum TJSP menyampaikan bahwa pihaknya telah merencanakan program khusus, yaitu mewajibkan seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Langkat untuk menyalurkan dana CSR guna membangun dua unit rumah tidak layak huni setiap tahunnya.

    “Kami akan mengumpulkan seluruh PKS dan perusahaan perkebunan untuk membahas dan merealisasikan program ini,” ungkap Putra seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (17/7).

    Ia juga menekankan pentingnya peran serta perusahaan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan nyata.

    Menyambut rencana tersebut, Bupati Langkat kembali menegaskan komitmennya agar manfaat CSR dapat segera dirasakan masyarakat. “Saya mau ini segera dilaksanakan. Mari kita bergerak bersama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langkat,” tutup Bupati.

    Dengan rapat kerja ini, Bupati Langkat menunjukkan keseriusannya dalam memastikan dana CSR tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Langkat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kopdes harus punya produk bernilai tinggi agar untung maksimal

    Kopdes harus punya produk bernilai tinggi agar untung maksimal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    CORE: Kopdes harus punya produk bernilai tinggi agar untung maksimal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 14:37 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih, yang model bisnisnya hanya berfokus pada penyediaan barang konsumsi pokok, harus mengembangkan produk bernilai tinggi agar bisa mencapai keuntungan maksimal hingga Rp1 miliar per tahun.

    Peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan dengan model bisnis Koperasi Desa Merah Putih yang akan dijalankan, seperti agen LPG, agen beras, dan pupuk, menyerupai ritel modern atau minimarket desa, maka mereka mengandalkan volume penjualan tinggi dengan margin keuntungan yang relatif rendah.

    “Kalau skalanya masih level desa, keuntungan Rp1 miliar per tahun masih belum bisa mencapai. Kecuali jika lini bisnisnya itu membuat produk baru yang bernilai tambah tinggi,” kata Eliza.

    Misalnya, lanjutnya, koperasi mengolah singkong menjadi tepung singkong atau singkong beku, atau mengolah cabai menjadi cabai bubuk/pasta/chili oil.

     “Ini pasarnya lebih luas, bisa ke luar daerah bahkan ekspor sehingga memungkinkan keuntungan besar,” ujar dia menambahkan.

    Ia menjelaskan, pasokan produk untuk Koperasi Desa Merah Putih nantinya langsung dari produsennya, seperti Pertamina, Bulog, dan Pupuk Indonesia. Menurutnya, memang efektif memangkas rantai distribusi hingga 2-3 lapis, yang berpotensi mengurangi biaya hingga 15-20 persen dari margin yang selama ini dinikmati perantara.

    Eliza memaparkan dengan estimasi rata-rata 3.000-5.000 penduduk per desa, Koperasi Desa Merah Putih tetap berpotensi untung dari berbagai lini bisnis mereka.

    Berdasarkan perhitungannya, Eliza menyebut melalui penjualan LPG, Kopdes Merah Putih berpotensi menghasilkan Rp1-3 juta per bulan. Ini didasarkan pada perhitungan kasar penjualan sekitar 500 hingga 1.000 tabung per bulan, dengan keuntungan Rp2.000 hingga Rp3.000 setiap tabung.

    Untuk sektor pupuk, koperasi desa bisa meraup keuntungan tahunan sekitar Rp25 juta hingga Rp50 juta. Angka ini didapatkan dari margin 5-10 persen dari total penjualan pupuk yang mencapai Rp500 juta per tahun, dengan asumsi cakupan lahan sawah seluas 500-1.000 hektare.

    Sementara itu, dari penjualan sembako, jika volume penjualannya mencapai Rp50-100 juta per bulan dengan margin 10 persen, keuntungan yang didapatkan berpotensi sekitar Rp5-10 juta per bulan.

    Meskipun angka-angka tersebut menunjukkan potensi untung, keuntungan kumulatif dari model distribusi skala desa ini dinilai masih belum mampu mencapai target laba maksimal, seperti Rp1 miliar.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperkirakan bahwa tiap koperasi bisa meraup laba hingga Rp1 miliar per tahun, atau total Rp80 triliun dari 80 ribu koperasi. Angka ini bisa tercapai dari pemangkasan peran perantara yang selama ini merugikan, serta efisiensi dalam penyaluran barang-barang yang disubsidi pemerintah.

    Hingga saat ini, lebih dari 81.100 desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes/Kel Merah Putih, dengan sekitar 77.900 di antaranya telah resmi berbadan hukum.

    Koperasi-koperasi itu nantinya akan memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing. Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Sumber : Antara

  • Tumbuhkan kepedulian masyarakat, Boyolali gelar Bulan Bakti Pekerja Sosial

    Tumbuhkan kepedulian masyarakat, Boyolali gelar Bulan Bakti Pekerja Sosial

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Tumbuhkan kepedulian masyarakat, Boyolali gelar Bulan Bakti Pekerja Sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menggelar Bulan Bakti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tahun 2025 dengan tema `Bersama IPSM, Wujudkan Boyolali Peduli dan Inklusi`. Kegiatan dilaksanakan di halaman Kantor Dinsos setempat, Rabu (16/7).

    Kepala Dinsos Kabupaten Boyolali, Sumarno mengatakan, kegiatan Bulan Bakti PSM ini diikuti 100 peserta dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain, penyaluran bantuan sembako untuk dhuafa sebanyak 50 paket, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali, pemeriksanaan kesehatan gratis kerjasama dengan Puskesmas Boyolali, khitan gratis, pendampingan peserta khitan ceria, dan kunjungan ke Panti Asuhan Pamardi Utomo Boyolali.

    “Tujuan Bulan Bakti Pekerja Sosial Masyarakat yakni untuk meningkatkan peran aktif PSM dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Boyolali, menumbuhkan kepedulian sosial dalam masyarakat, memberikan layanan sosial langsung kepada masyarakat, serta mempererat kolaborasi antara pemerintah, PSM dan masyarakat,” kata Sumarno seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

    Sementara itu Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Boyolali, Muhammad Arief Wardianta mengatakan, Bulan Bakti Pekerja Sosial Masyarakat harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya, karena PSM salah satu wujud sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat.

    “Salah satu wujud sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat sebagai bentuk nyata peran aktif masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat baik di desa maupun di kota,” kata Arif Wardianta.

    Diinformasikan, PSM merupakan masyarakat yang secara sukarela mengabdi untuk kesejahteraan sosial, dan bakti sosial adalah salah satu bentuk kegiatannya. Di Kabupaten Boyolali, terdapat 425 orang PSM yang sudah terlatih yang mengabdi untuk kesejahteraan sosial.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Budi Arie: Kopdes Merah Putih bisa tekan harga LPG 3 kg jadi Rp18 ribu

    Budi Arie: Kopdes Merah Putih bisa tekan harga LPG 3 kg jadi Rp18 ribu

    Misalnya harga LPG yang saat ini mencapai Rp25 ribu, dengan Kopdes/Kel Merah Putih, harga ini bisa turun menjadi sekitar Rp18 ribu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harga kebutuhan pokok bisa ditekan, termasuk LPG 3 kg yang bisa turun menjadi sekitar Rp18 ribu.

    “Misalnya harga LPG yang saat ini mencapai Rp25 ribu, dengan Kopdes/Kel Merah Putih, harga ini bisa turun menjadi sekitar Rp18 ribu, sehingga masyarakat dapat mengontrol manfaatnya secara langsung,” kata Budi Arie dikutip dari keterangan Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu.

    Budi Arie menyebutkan hingga saat ini, lebih dari 81 ribu desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes/Kel Merah Putih, dengan sekitar 77.900 di antaranya telah resmi berbadan hukum.

    Koperasi-koperasi itu nantinya memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, agen LPG, agen pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Budi Arie mengatakan tahap selanjutnya adalah memastikan koperasi yang telah terbentuk dapat beroperasi dan berkembang.

    Fokus utama saat ini adalah penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi di lapangan.

    Dalam tahap operasional ini, Budi Arie menyebut ada beberapa yang menjadi perhatian, di antaranya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) koperasi, penentuan model bisnis yang sesuai dengan potensi dan kondisi lokal, serta pendampingan kelembagaan dan usaha.

    Budi Arie juga menyoroti kebutuhan sinergi permodalan dan pembiayaan agar koperasi dapat memiliki alternatif sumber dana yang lebih beragam, tidak hanya bergantung pada modal awal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme para pengurus dan pengawas koperasi dalam mengelola koperasi.

    “Bangun kepercayaan melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan yang dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Keberhasilan koperasi, lanjut dia, bukan hanya dari laporan keuangan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi petani, nelayan, peternak, warung-warung kecil dan warga desa secara keseluruhan.

    Selain itu, ia mendorong para pelaku UMKM untuk membentuk koperasi dan bergabung menjadi anggota Kopdes Merah Putih di wilayah masing-masing.

    “Koperasi berperan sebagai agregator, konsolidator, dan akselerator UMKM, sehingga usaha mereka dapat lebih terorganisir dan berkembang bersama,” ucap dia.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamenkop usulkan bab khusus Kopdes Merah Putih dalam RUU Perkoperasian

    Wamenkop usulkan bab khusus Kopdes Merah Putih dalam RUU Perkoperasian

    Bahkan, untuk penamaan UU yang cocok dengan kondisi saat ini adalah UU Sistem Koperasi Nasional, bukan UU Perkoperasian,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan adanya bab khusus yang membahas eksistensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, yang masih dalam pembahasan di DPR RI.

    “Bahkan, untuk penamaan UU yang cocok dengan kondisi saat ini adalah UU Sistem Koperasi Nasional, bukan UU Perkoperasian,” ungkap Wamenkop, pada acara diskusi publik dalam rangka Hari Koperasi Nasional ke-78, di Jakarta, Rabu.

    Alasannya, lanjut dia, Kopdes Merah Putih di masa depan akan mengintegrasikan dan melibatkan banyak unsur, melampaui 18 kementerian dan lembaga yang sudah terlibat sejak awal.

    “Dengan begitu, Kopdes/Kel Merah Putih bisa memiliki kekuatan yang sesuai dengan konstitusi kita, agar bisa masuk ke sektor-sektor strategis seperti industri, distribusi, dan sebagainya,” jelas Ferry dalam keterangan pers kementerian.

    Ia mengatakan, usulan ini sudah masuk dalam usulan teknokratis dan berkaitan erat dengan rencana memasukkan Kopdes/Kel Merah Putih ke dalam Program Strategis Nasional (PSN).

    Kopdes/Kel Merah Putih merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mewujudkan pembangunan yang dimulai dari desa untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Koperasi ini akan memiliki berbagai unit usaha yang sudah berjalan, meliputi gerai sembako, elpiji, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.

    Dia meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Terkait pembiayaan, Wamenkop menyebut bahwa modal yang diberikan kepada koperasi akan bergantung pada proposal bisnis yang diajukan ke lembaga keuangan, baik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), maupun BUMN, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir.

    Untuk menyukseskan program ini, Ferry menekankan kebutuhan akan basis data desa dan kelurahan yang riil dan presisi, seperti data jumlah penduduk pengguna gas elpiji atau data petani dan luas lahan.

    Senada dengan Ferry, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf berharap Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi solusi bagi masyarakat desa yang terjerat rentenir, tengkulak, dan pinjaman online.

    “Kopdes/Kel Merah Putih harus bisa menyelamatkan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput,” kata Almuzzammil.

    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mengubah stigma negatif terhadap koperasi, khususnya di kalangan generasi muda.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop: Koperasi Desa Merah Putih jadi alat perjuangan ekonomi desa

    Menkop: Koperasi Desa Merah Putih jadi alat perjuangan ekonomi desa

    Koba, Babel, (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan instrumen penting dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

    “KDMP adalah alat perjuangan ekonomi warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan membawa mereka menuju kemakmuran. Untuk itu, perlu dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat,” kata Budi Arie saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu.

    Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring kesiapan peluncuran mock-up KDMP Desa Namang yang akan menjadi bagian dari 103 koperasi percontohan se-Indonesia. Seluruh mock-up ini dijadwalkan akan diresmikan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.

    Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga meresmikan sejumlah unit usaha koperasi, antara lain pangkalan elpiji, gudang pupuk, toko sembako, apotek, dan layanan keuangan digital BRI Link.

    Ia menyebutkan, hingga kini sebanyak 56 KDMP di Kabupaten Bangka Tengah telah dinyatakan siap beroperasi dan diharapkan dapat memberi dampak signifikan terhadap kemajuan perekonomian masyarakat setempat.

    “Peran serta masyarakat sangat penting dalam memajukan KDMP. Di Desa Namang, misalnya, dari sekitar 3.000 penduduk, setidaknya 1.500 orang sebaiknya menjadi anggota koperasi,” ujarnya.

    Menurut dia, koperasi di tingkat desa harus menjadi motor penggerak produktivitas masyarakat, dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal tanpa mengabaikan kearifan lokal.

    “Setiap desa di Indonesia memiliki karakteristik dan potensi berbeda. Di sinilah peran koperasi dalam menggali dan mengelola kekayaan alam desa sesuai dengan potensinya,” kata dia.

    Sebagai contoh, Budi menyinggung Hutan Pelawan di Desa Namang yang memiliki potensi wisata sekaligus produksi madu lebah pelawan dengan cita rasa khas, yakni pahit dan manis.

    “Pengurus KDMP harus mampu memaksimalkan potensi Hutan Pelawan, tidak hanya sebagai destinasi wisata, tapi juga sebagai hutan produksi yang menghasilkan madu. Ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tutupnya.

    Pewarta: Ahmadi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSU 2025 Masih Berlanjut, Penyaluran Capai 82 Persen – Page 3

    BSU 2025 Masih Berlanjut, Penyaluran Capai 82 Persen – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka, pantau langsung pembagian Bantuan Subsidi Upah (BSU) terhadap ratusan penerima di Kantor Pos Cabang Utama Tangerang, di Jalan Daan Mogot Kota Tangerang, Rabu (16/7/2025).

    Saat datang, Wapres Gibran langsung menyapa secara bergantian penerima BSU di halaman kantor Pos tersebut. Dia tampak mengenakan kemeja cokelat dan celana bahan hitam.

    “Gunakan baik-baik ya bu, pak, semoga bermanfaat,” ujar Gibran kepada para penerima BSU.

    Dia pun melihat langsung proses pembagian yang dilakukan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan. Terlihat Gibran mengecek amplop bertuliskan ‘Bantuan Subsidi Upah Tahun 2025’ tersebut.

    Dalam satu isi amplop itu, terisi uang tunai Rp 600 ribu. Sebab bantuan tersebut untuk bulan Juni dan Juli yang dibayarkan langsung satu kali.

    Selain uang tunai, terlihat penerima bantuan juga menerima bantuan berupa dua paket sembako, dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga dari Wapres.