Produk: sembako

  • Bapanas memastikan beras SPHP tersedia hingga timur Indonesia

    Bapanas memastikan beras SPHP tersedia hingga timur Indonesia

    Kami bersama Bapak Menko Pangan memastikan beras SPHP tersedia hingga sampai Indonesia timur.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap tersedia hingga wilayah timur Indonesia demi menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

    “Kami bersama Bapak Menko Pangan memastikan beras SPHP tersedia hingga sampai Indonesia timur,” kata Arief seusai mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Koperasi Desa Merah Putih Penfui Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Arief menyebutkan realisasi pelaksanaan beras SPHP hingga 1 Agustus 2025 telah berada di angka 188,4 ribu ton atau 12,56 persen dari total target 1,5 juta ton penyaluran di tahun ini.

    “Untuk penyaluran beras SPHP melalui Koperasi Desa Merah Putih tercatat ada 53,72 ton,” ujar Arief.

    Terhadap realisasi program beras subsidi ini, pemerintah bersama Perum Bulog terus memacu penyaluran dengan memperlebar kanal-kanal distribusi. Tak hanya melalui Koperasi Desa Merah Putih, beras SPHP disalurkan melalui ritel modern, termasuk minimarket. Namun tidak termasuk ritel grosir.

    Bapanas mendorong Perum Bulog di wilayah seluruh Indonesia untuk mempercepat distribusi beras SPHP namun tidak ke grosir, karena terdapat limitasi yakni maksimal 2 karung setiap pembelian.

    “Kalau akses ke modern market itu sebenarnya tidak hanya untuk masyarakat yang menengah ke atas saja, apalagi untuk minimarket berjejaring. Menurut kami dapat diakses oleh semua kalangan. Jaringan outletnya pun sangat luas,” ujar Arief.

    Selain SPHP, Arief menyebutkan masyarakat juga bisa mengambil bantuan pangan beras melalui Kopdes Merah Putih.

    “Dengan begitu, kopdes diharapkan bisa jadi pusat program pro-rakyat yang kemudian dapat meningkatkan ekonomi rakyat pula sebagaimana arahan Bapak Menko Pangan,” kata Arief lagi.

    Dia menyebutkan pula realisasi penyaluran bantuan pangan beras hingga 1 Agustus telah disalurkan kepada 12.502.201 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia atau mencapai 68,4 persen dari total target 18.277.083 PBP.

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan visi Presiden Prabowo Subianto yakni tidak boleh ada rakyat yang susah dan ekonomi harus mampu dimulai dari desa.

    Zulhas menekankan pemerintah ingin ada katalisator ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Jadi memang NTT ini menjadi prioritas utama. Kunjungan pertama setelah pengumuman seluruh kopdes terbentuk, kami ke NTT. Ada salam dari Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin rakyatnya tidak boleh ada yang susah,” kata Zulhas.

    Oleh karena itu, ujar Zulhas pula, kekuatan ekonomi, pemberdayaan harus dimulai dari desa. Keberadaan Kopdes Merah Putih juga ditujukan untuk memberantas tengkulak-tengkulak yang merugikan petani di desa.

    “Kemudian ada gerai sembako, minyak goreng. Ada beras, ada gula, dan lain-lain. Jadi, kalau Bulog nanti tidak kasih beras, tidak kasih minyak, lapor sama Bupati,” ujar Zulhas pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Wilayah Kepulauan, UMKM Ini Berhasil Jadi Pemasok Program MBG dengan Dukungan Pembiayaan BRI

    Dari Wilayah Kepulauan, UMKM Ini Berhasil Jadi Pemasok Program MBG dengan Dukungan Pembiayaan BRI

    FAJAR.CO.ID — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan pelaku UMKM hingga ke wilayah kepulauan. Salah satu penerima manfaat pembiayaan produktif BRI adalah Jane Katang, pelaku usaha asal Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara. Jane merupakan pemilik usaha sembako Aiko Maju, yang kini menjadi pemasok bahan baku untuk dapur umum dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Jane sebelumnya telah menjalankan usaha percetakan dan rumah makan. Dalam pengembangan usahanya, ia mendirikan unit sembako bernama Aiko Maju. Seiring bergulirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Siau, Aiko Maju berkesempatan berpartisipasi sebagai pemasok bahan baku untuk mendukung operasional dapur umum yang melayani ratusan sekolah di wilayah tersebut. Jane menuturkan bahwa keterlibatannya dalam rantai pasok program MBG berkembang seiring meningkatnya kebutuhan di lapangan.

    “Awalnya saya hanya menyuplai bahan pokok seperti beras dan telur, tapi kebutuhan terus bertambah. Karena itu saya inisiatif ajukan KUR ke BRI, supaya usaha saya bisa memenuhi permintaan dan program tetap jalan,” ujarnya.

    Melalui dukungan dari BRI, Aiko Maju kini menjadi pemasok untuk dapur umum MBG yang beroperasi di wilayah Siau, menjangkau lebih dari 2.400 siswa dari 154 sekolah mulai dari PAUD hingga SMA dan SMK. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan seperti BRI mampu menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

  • Wapres Gibran minta dana BSU dipakai untuk kegiatan produktif

    Wapres Gibran minta dana BSU dipakai untuk kegiatan produktif

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wapres Gibran minta dana BSU dipakai untuk kegiatan produktif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 17:01 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta masyarakat penerima manfaat Bantuan Subsidi Upah atau BSU agar memakai dana itu untuk kegiatan-kegiatan produktif yang bisa dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

    “Saat ini tahun ajaran baru (dana BSU) untuk beli buku, untuk beli tas, untuk kegiatan-kegiatan yang produktif,” ucapnya saat meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

    Gibran mengimbau penerima manfaat agar tidak memakai dana BSU untuk judi online atau judi daring, sebab rekening penerima bantuan bisa dilacak oleh pemerintah.

    Dia juga mengimbau para bapak saat menerima bantuan untuk tidak langsung ke warung membeli rokok. Bantuan uang tunai tersebut lebih baik dipakai untuk membeli sembako keluarga.

    “Semoga bantuannya bermanfaat dan sekali lagi mohon dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif,” pungkas Gibran.

    BSU merupakan program pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau buruh untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang kini melanda, seperti inflasi maupun perlambatan ekonomi.

    Program bantuan itu diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. Adapun uang tunai yang dibayarkan sekaligus dengan total dana bantuan sebesar Rp600 ribu.

    Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,72 triliun untuk BSU pada Juni dan Juli 2025 yang diberikan kepada 565 ribu guru honorer dan 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

    Penerima manfaat bernama Yayuk Sumarni yang bekerja sebagai sales di PT Terus Jaya Abadi mengaku sudah menerima bantuan tunai dari program itu melalui kantor pos dan diambil pada 28 Juli 2025.

    Dia mengatakan uang bantuan yang baru dicairkan tersebut sudah dipakai separuh dan berharap semoga pemerintah dapat kembali menggelontorkan bantuan serupa untuk pekerja upah rendah.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU hanya disalurkan sebanyak satu kali untuk dua bulan dengan total bantuan sebesar Rp600 ribu tanpa potongan.

    Pemerintah memperpanjang masa pencairan sampai 6 Agustus 2025 untuk memberikan kesempatan kepada pekerja terutama di daerah terpencil 3T yang belum mencairkan dana tersebut lewat kantor pos.

    Di Nusa Tenggara Barat, angka penyaluran BSU telah mencapai 92,10 persen atau setara Rp26,97 miliar dari total dana sebanyak Rp29,23 miliar. Jumlah pekerja yang telah menerima bantuan sebanyak 44.966 orang dari total keseluruhan pekerja penerima mencapai 48.822 orang. 

    Sumber : Antara

  • Khofifah pantau SPBU di Jember pastikan pasokan-distribusi BBM normal

    Khofifah pantau SPBU di Jember pastikan pasokan-distribusi BBM normal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Khofifah pantau SPBU di Jember pastikan pasokan-distribusi BBM normal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jember untuk memastikan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) normal setelah sempat mengalami kelangkaan akibat keterlambatan distribusi hingga menyebabkan antrean panjang.

    Khofifah didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait dan Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti bersama jajaran meninjau SPBU di Jalan Gajahmada dan SPBU Mangli, Kabupaten Jember, Kamis.

    “Alhamdulillah seperti yang kami lihat saat ini bahwa kondisi di SPBU sudah tidak terlihat ada antrean. Kondisi itu tolong saling dijaga dan pertahankan untuk menjaga ketenangan masyarakat agar beraktivitas lebih maksimal dan produktif,” kata Khofifah di Jember.

    Menurut dia, terurainya antrean BBM di Jember beberapa hari terakhir bukan kerja satu pihak, melainkan kolaborasi berbagai pihak, salah satu yang utama adalah Pertamina, sehingga pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Pertamina yang mencari opsi suplai dari terminal lainnya seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta dan Jawa Tengah.

    “Masing-masing terminal sudah memiliki kapasitas untuk memenuhi sesuai dengan sistem di Pertamina Patra Niaga. Ekosistem proses suplai dan distribusi terminal-terminal Pertamina menurut saya bagian dari keseriusan Pertamina mengatasi antrean BBM di Jember,” tuturnya.

    Ia memastikan bahwa per Rabu (30/7) ketersediaan BBM di Jember telah melebihi kapasitas yang dibutuhkan dari kebutuhan normal 900 kiloliter dan kini telah tersedia 1.300 kl.

    “Dengan begitu, diharapkan proses normalisasi dari seluruh pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat Jember bisa normal seperti semula,” katanya.

    Sementara Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti mengatakan suplai BBM ke Jember sudah sangat baik, bahkan mencapai 1.400 kilo liter (kl) pada Rabu (30/7) dari suplai normalnya sekitar 900 KL per hari agar tidak ada lagi antrean warga di SPBU.

    “Alhamduliillah hari ini suplai BBM ke Jember sudah baik. Kami akan terus jaga itu untuk menjaga kepercayaan konsumen ke Pertamina,” katanya.

    Pantauan di sejumlah SPBU Jember terlihat sudah normal dan tidak ada lagi antrean panjang karena pasokan BBM ke Jember melimpah dan melebihi kebutuhan setiap harinya.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah memberikan bantuan pengisian BBM gratis jenis Pertalite serta sembako kepada driver ojek online di kawasan SPBU Jalan Gajahmada Jember.

    Sumber : Antara

  • Finex adakan perjalanan edukasi untuk 100 anak prasejahtera

    Finex adakan perjalanan edukasi untuk 100 anak prasejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Finex, broker Forex teregulasi di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), mengadakan perjalanan edukasi (Edu Trip) untuk 100 anak dari keluarga prasejahtera.

    Edu Trip merupakan inisiatif kedua hasil kolaborasi Finex dan Human Initiative untuk merayakan hak setiap anak untuk bermain, belajar, dan tumbuh dalam lingkungan yang positif dan mendukung.

    “Edu Trip adalah tentang memberdayakan anak-anak melalui pembelajaran yang menyenangkan dan menunjukkan bahwa mereka dilihat, dihargai, dan didukung,” kata CSR & Event Manager Finex Merlita Gihardini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Anak-anak berusia 7 hingga 15 tahun diajak terlibat dalam berbagai aktivitas edukatif yang dirancang untuk membangkitkan rasa ingin tahu, kreativitas, serta kepercayaan diri. Kegiatan meliputi permainan kelompok hingga sesi pembelajaran interaktif.

    Sebagai bagian dari kontribusi sosial yang lebih luas, Finex juga membagikan 100 paket sembako kepada keluarga peserta guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

    “Finex akan terus menjajaki kolaborasi bermakna untuk mendukung komunitas rentan dan mendorong perubahan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” ujar Merlita.

    Diberitakan sebelumnya, Finex meluncurkan fitur trading berbasis akal imitasi (AI) NexAI yang dirancang untuk menyaring noise pasar, mengenali peluang tersembunyi, dan memberikan analisis yang presisi dengan cepat.

    Fitur NexAI memungkinkan pengguna menganalisis tren pasar secara waktu nyata, memproyeksikan pergerakan harga, dan menyesuaikan strategi berdasarkan indikator teknikal serta sentimen pasar.

    Fitur itu juga dipadukan dengan edukasi seputar indikator tren dan psikologi pasar. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendekatan holistik untuk kesuksesan jangka panjang dalam trading.

    Selain meluncurkan NexAI, Finex juga mengedukasi pengguna soal pentingnya menguasai indikator tren, seperti RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), dan Bollinger Bands.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Larang Warga Pakai BSU untuk Beli Rokok dan Judi Online

    Gibran Larang Warga Pakai BSU untuk Beli Rokok dan Judi Online

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melarang warga membeli rokok dan bermain judi online menggunakan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah.

    Gibran mengingatkan dana BSU pemerintah harus digunakan untuk membeli sembako dan kebutuhan sekolah anak-anak yang kini memasuki tahun ajaran baru, bukan untuk berjudi online dan membeli rokok di warung.

    “BSU ini jangan digunakan untuk berjudi online. Kepada para bapak, saya juga ingatkan, setelah menerima bantuan, jangan langsung ke warung beli rokok,” tutur Gibran di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Gibran juga memerintahkan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait agar bekerja lebih keras lagi dan mempercepat realisasi penyaluran BSU ke wilayah yang paling sulit dijangkau.

    Menurutnya, hal tersebut sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto di mana penyaluran BSU kepada masyarakat harus menyeluruh.

    “Karena ini adalah program dari Bapak Presiden, maka realisasinya harus mencapai 100%,” katanya.

    Gibran juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyaluran BSU ke masyarakat yang tinggal di daerah pelosok.

    “Saya mengingatkan kita sudah memasuki akhir bulan dan tantangan ke depan nanti kemungkinan besar ada di daerah-daerah terpencil. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama yang solid dengan pemerintah daerah,” ujar Gibran.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan ada sejumlah tantangan di dalam proses penyaluran, terutama bagi pekerja di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta pekerja dengan sistem kerja bergilir (on-off), yang menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan PT Pos Indonesia, serta kendala teknis dalam pendataan.

    “Kami terus berupaya mengejar target. Idealnya, akhir Juli ini kita sudah mendekati 100%. Namun, beberapa kendala memang tidak bisa dihindari,” tuturnya.

  • Usai stimulus triwulan II, Sri Mulyani siapkan stimulus nataru 2025

    Usai stimulus triwulan II, Sri Mulyani siapkan stimulus nataru 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Usai stimulus triwulan II, Sri Mulyani siapkan stimulus nataru 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 21:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah mempersiapkan stimulus untuk natal 2025 dan tahun baru 2026, setelah menggelontorkan paket stimulus ekonomi triwulan II-2025.

    “Stimulus untuk menjelang nataru sedang kami rumuskan bersama dengan Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikutip di Jakarta, Selasa.

    Tahun ini, pemerintah telah dua kali mengucurkan paket stimulus ekonomi.

    Paket stimulus yang pertama disalurkan pada Januari dan Februari 2025 dengan total anggaran sebesar Rp33 triliun.

    Stimulus yang diberikan berupa diskon listrik; PPN DTP untuk pembelian rumah; insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP); perpanjangan PPh final 0,5 persen untuk UMKM; PPh 21 DTP, bantuan pembiayaan, dan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk industri padat karya; serta insentif untuk kendaraan listrik.

    Sedangkan pada triwulan II, nilai alokasi stimulus mencapai Rp24,4 triliun, sebesar Rp23,6 triliun berasal dari APBN sementara Rp900 miliar berasal dari non-APBN.

    Stimulus pertama pada periode ini yaitu diskon transportasi yang meliputi PPN DTP 6 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi, diskon 30 persen tiket kereta api, dan diskon 50 persen tiket angkutan laut.

    Kemudian, penebalan bantuan sosial (bansos) lewat Kartu Sembako dan bantuan pangan 10 kilogram (kg) beras; stimulus Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu untuk 17 juta pekerja dan 565 guru; diskon tarif tol, serta perpanjangan diskon iuran JKK bagi perusahaan industri padat karya tertentu.

    Paket stimulus ekonomi triwulan II digelontorkan untuk bulan Juni dan Juli 2025. Sedangkan realisasi per Juni 2025 telah mencapai Rp13,6 triliun.

    “Stimulus yang kedua, Juli masih ada beberapa hari. Jadi, kami nanti akan mengevaluasi,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, program paket stimulus ekonomi bakal dilanjutkan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi di semester II 2025.

    Rincian paket stimulus tersebut akan diumumkan pada September 2025 mendatang.

    Sumber : Antara

  • Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%, Pemerintah Genjot Stimulus Fiskal Jelang Akhir Tahun

    Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%, Pemerintah Genjot Stimulus Fiskal Jelang Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengakselerasi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, hingga investasi lewat sejumlah stimulus sebagai strategi jangka pendek untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso bahwa tantangan global masih menjadi momok untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan eskalasi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina yang belum selesai hingga di Timur Tengah antara Iran-Israel.

    Selain itu, negosiasi dagang atau kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) masih penuh ketidakpastian, termasuk hasil negosiasi tarif negara-negara kawasan dengan Negeri Paman Sam. Apalagi, banyak negara masih bernegosiasi dengan AS.

    “Dampaknya ke ekonomi luar biasa. Terutama urusan supply chain [rantai pasok], urusan logistic cost [biaya logistik], dan urusan banyak hal yang terkait dengan bagaimana komponen harga barang menjadi lebih mahal,” ujar Susiwijono dalam forum Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, terjadi perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perdagangan 2025. Dia mencontohkan IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% (Januari 2025) menjadi 2,8% (April 2025); inflasi global dari 4,2% (Januari 2025) menjadi 4,3% (April 2025); dan pertumbuhan volume perdagangan global dari 3,2% (Januari 2025) menjadi 1,7% (April 2025).

    Susiwijono menjelaskan dampak gejolak global juga merambat hingga ke perekonomian dalam negeri. Misalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 yang baru menyentuh 4,87%, sementara kuartal II/2025 juga diproyeksikan masih berada di angka 4,9%.

    “Mudah-mudahan kuartal III dan IV, banyak kebijakan yang kita dorong, mudah-mudahan bisa, lah, untuk mewujudkan [pertumbuhan ekonomi] sepanjang 2025 di 5,2%,” jelasnya 

    Oleh sebab itu, Susiwijono mengungkap kebijakan fiskal diarahkan ke dua sisi: sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply). Keduanya ditempuh melalui program konkret seperti perluasan bantuan sosial, diskon tarif transportasi, serta insentif pajak untuk sektor strategis seperti otomotif dan properti.

    Dia mencontohkan selama semester I/2025, untuk menopang permintaan, pemerintah telah menggelontorkan berbagai bantuan tunai, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pangan, hingga subsidi upah, hingga stimulus musiman seperti THR, gaji ke-13 untuk memperkuat daya beli masyarakat.

    Pemerintah juga membebaskan PPh bagi sektor padat karya, sebagai insentif agar pelaku usaha tetap menjaga tingkat upah pekerja dan mencegah PHK.

    Di sisi penawaran, insentif fiskal diberikan lewat PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor otomotif dan properti. Pemerintah juga memperluas FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), termasuk skema KUR untuk mendukung pembelian rumah.

    Paruh Kedua 2025 Jadi Kunci

    Susiwijono menjelaskan bahwa semester II/2025 akan menjadi penentu tercapainya target pertumbuhan tahunan. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mencapai 5,4% pada semester II/2025 agar target sepanjang tahun (full year) 5,2% bisa tercapai.

    Dia memaparkan kebijakan pendorong ekonomi yang akan digenjot pada semester II/2025 yaitu konsumsi pemerintah, terutama dengan mendorong akselerasi penyerapan belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan anggaran besar.

    Apalagi, sambungnya, konsumsi pemerintah terkontraksi pada kuartal I/2025 (-1,38%) secara tahunan. Dia tidak menampik bahwa kontraksi itu akibat kebijakan efisien anggaran, namun kini Kementerian Keuangan akan membebaskan K/L untuk membelanjakan anggarannya.

    “K/L kita balikin untuk mulai punya ruang untuk melakukan aktivitasnya. Nah, tapi jangan dipahami, ‘Wah K/L dikasih duit, suruh belanja,’ bukan gitu. Tapi intinya kita kembalikan pos-pos belanja pemerintah ini supaya tidak kontraksi seperti di periode sebelumnya,” tegasnya.

    Selain itu, pemerintah akan menggenjot investasi mulai dari dorong kinerja Kawasan Ekonomi Khusus, kredit investasi padat karya, perluas program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari target pembangunan 220.00 menjadi 350.000 unit rumah, implementasi kredit program perumahan, hingga penyerapan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

    Susiwijono juga mengungkapkan pemerintah akan mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli melalui optimalisasi penyerapan program padat karya tunai hingga usulan paket stimulus ekonomi sektor pariwisata jelang liburan Natal dan Tahun Baru.

    “Paket stimulusnya ya masih hampir sama [dengan semester I/2025]. Ada event-event program khusus, ada PPN DTP untuk tiket, dan sebagainya. Strateginya masih kayak yang saya sampaikan tadi,” jelasnya.

  • Prabowo Bakal Resmikan Operasional 80.000 Kopdes Merah Putih 28 Oktober

    Prabowo Bakal Resmikan Operasional 80.000 Kopdes Merah Putih 28 Oktober

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut bakal meresmikan operasional 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada 28 Oktober 2025.

    Adapun, Prabowo sebelumnya telah meresmikan pembentukan Kopdes Merah Putih pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono menjelaskan bahwa ada tiga tahap dalam pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Dia menuturkan, tahap pertama yakni proses pendirian badan hukum/kelembagaan Kopdes Merah Putih telah selesai dilakukan pada saat diresmikan pembentukannya oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli lalu.

    Kemudian, tahapan kedua yang akan dilakukan adalah operasionalisasi dan pengembangan. Tatang menyatakan tahapan ini ditargetkan berjalan mulai Juli 2025 dan rampung pada Oktober 2025.

    “Oktober Presiden Prabowo akan launching lagi untuk peresmian operasionalnya. Insyaallah 28 Oktober kita akan punya 80.000 Kopdes yang sudah lengkap dengan gerai dan model bisnisnya,” kata Tatang dalam Diskusi Redaksi dengan tema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Menggerakkan Ekonomi Desa, Menjaga Ketahanan Pangan Bangsa di Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa sebelum beroperasi penuh, Kopdes Merah Putih akan mendapatkan pendampingan model bisnis yang disesuaikan dengan potensi masing-masing desa.

    Adapun, beberapa model bisnis yang bisa dijalankan di antaranya usaha sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, logistik desa, hingga gudang/cold storage.

    Tatang menyebut kopdes juga bisa bekerja sama dengan BUMN untuk menjalankan bisnis agen penyalur/pupuk, bisnis outlet LPG 3 kg, gerai sembako, agen mitra bank, layanan logistik POS, penyalur besar SPHP, hingga menyerap hasil panen para petani.

    Selain sejumlah model bisnis tersebut, Tatang mengungkapkan kopdes juga dapat mengembangkan segmen usaha lainnya.

    “Contohnya Kopdes di Cangkuang Wetan, Jawa Barat telah menjalankan model bisnis pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL),” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa tahap ketiga yang akan dilakukan ialah monitoring dan evaluasi Kopdes Merah Putih. Tahapan ini akan dilakukan pada periode November-Desember 2025.

    Tatang menegaskan tahap monitoring dan evaluasi ini penting dilakukan guna memastikan operasional Kopdes Merah Putih berjalan optimal dan transparan.

    Pada kesempatan tersebut, Tatang mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih bakal membuka sebanyak lebih dari satu juta lapangan kerja baru.

    Menurutnya, Kopdes Merah Putih tidak hanya dirancang sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai simpul strategis pembangunan ekonomi kerakyatan.

    “Berdasarkan instruksi Presiden, kebutuhan masyarakat dapat difasilitasi melalui KDMP. Koperasi ini kini menjadi ujung tombak distribusi pangan, bukan lagi sekadar lembaga simpan pinjam,” jelasnya.

    Adapun dalam rinciannya, 80.000 KDMP bakal membutuhkan setidaknya 240.000 pengelola koperasi (P3K), 400.000 pengurus koperasi, 240.000 pengawas koperasi, dan 560.000 tenaga kerja unit usaha seperti toko, apotek, cold storage, dan logistik.

  • Kemenko Pangan pastikan KDMP dan BUMDes tidak tumpang tindih

    Kemenko Pangan pastikan KDMP dan BUMDes tidak tumpang tindih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenko Pangan pastikan KDMP dan BUMDes tidak tumpang tindih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menekankan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki area yang berbeda, sehingga tidak akan tumpang tindih.

    Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono mengatakan BUMDes secara garis besar mengurus bagian infrastruktur, termasuk daerah pariwisata. Sementara KDMP, menyentuh bagian bisnis seperti simpan pinjam.

    “BUMNDes itu nggak akan bisa masuk ke bisnis kayak sembako, sebab BUMDes pasti nggak ngurusi itu, nggak ngurusin simpan pinjam. Koperasi juga tidak masuk ke pembangunan jalan, pembangunan jembatan, peningkatan pariwisata daerah, sehingga akan terpisah antara BUMNDes dan KDMP,” papar Tatang dalam Diskusi Redaksi di Antara Heritage Center, Jakarta, Senin.

    Tatang menyampaikan BUMDes dan KDMP memiliki jenis pekerjaan yang berbeda, sehingga tidak akan menyebabkan adanya tumpang tindih dalam pekerjaan.

    Menurut dia, koperasi memiliki keistimewaan dibandingkan dengan BUMNDes adalah adanya bagi sistem bagi hasil.

    Pengembangan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi yang belum optimal.

    Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

    “Harapan besarnya memang integrasi, ada yang bisa dilakukan oleh BUMDes, ada yang bisa dilakukan KDMP. Tapi untuk tumpang tindihnya sudha tidak, kita sudah yakin,” katanya.

    Sumber : Antara