Produk: sembako

Ekonomi Tumbuh 5,12%, Apindo: Jangan Terlena, Daya Beli & Manufaktur Masih Lesu

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 yang mencapai 5,12% (year-on-year/yoy) tak lepas dari fondasi perekonomian Indonesia yang kuat. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang mengintai.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, pihaknya bersyukur melihat pertumbuhan ekonomi periode ini yang berhasil mencapai 5,12% atau lebih tinggi dari ekspektasi pasar.

“Di tengah tantangan global dan domestik yang cukup kompleks, capaian ini memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki fondasi yang kuat,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (5/8/2025).

Menurut Shinta, pertumbuhan ini juga tak lepas dari daya tahan lapangan usaha di sejumlah sektor, serta peran stimulus fiskal pemerintah yang mulai terasa pada bulan Juni lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat lima sektor yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini. Adapun, industri pengolahan merupakan kontributor terbesar.

Kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) sebanyak 18,67%, kemudian sektor pertanian 13,83%, perdagangan 13,02%, konstruksi 9,48%, dan pertambangan 8,59%.

“Namun, kita juga tetap perlu melihat pentingnya membaca data ini secara utuh. Pertumbuhan di atas 5% patut disambut dengan optimisme, tetapi jangan sampai membuat kita terlena dengan catatan di lapangan,” jelasnya.

Shinta melihat daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya, konsumsi rumah tangga masih di bawah rata-rata historis, dan sektor manufaktur masih dalam fase kontraksi.

Hal ini tercerminkan dari laporan S&P Global Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 49,2 pada Juli 2025 atau di bawah ambang batas 50.

Kinerja bulan Juli memang mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya yang berada di level 46,9 dan 47,4 pada Mei 2025. Dalam laporan terbaru S&P Global, tren kontraksi ini berlanjut sejak April 2025 lalu yang anjlok ke angka 46,7.

“Karena itu, peluang menjaga pertumbuhan tahunan di kisaran 5% masih terbuka. Namun, sangat bergantung pada langkah lanjutan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, mempercepat realisasi belanja, memperkuat ekspor, dan memastikan iklim usaha tetap kondusif untuk mendorong investasi,” jelasnya.

Pada periode sebelumnya pemerintah memberikan sejumlah stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat selama masa libur sekolah, mulai dari diskon transportasi umum, tarif tol, listrik rumah tangga, bantuan pangan dan sembako, hingga subsidi upah bagi 17 juta pekerja dan 3,4 juta guru honorer.

Alhasil, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,25% dengan pertumbuhan 4,97% secara triwulanan dan 6,99% secara tahunan.

Shinta juga menerangkan bahwa pertumbuhan konsumsi ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan primer dan makanan, serta meningkatnya mobilitas masyarakat.

Kendati demikian, untuk menjaga laju pertumbuhan 5% hingga akhir tahun ini, maka bukan hanya angka pertumbuhan yang perlu dipertahankan. Dunia usaha juga disebut perlu menumbuhkan kepercayaan baik dari investor, pelaku industri, maupun konsumen.

“Pelaku usaha membutuhkan dua hal utama, kepastian dan efisiensi,” tuturna.

Pertama, Shinta menerangkan bahwa kepastian dalam regulasi, perizinan, dan penegakan hukum sangat penting agar pelaku usaha bisa ekspansi tanpa ragu.

Kedua, yang tak kalah penting yaitu efisiensi dalam biaya produksi, logistik, energi, dan pembiayaan juga perlu ditingkatkan, karena high cost economy masih menjadi keluhan utama di sektor riil.

“Kami juga mendorong agar stimulus tidak hanya fokus pada sisi konsumsi untuk penguatan daya beli dan konsumsi, tapi juga diperkuat dari sisi produksi, terutama stimulus yang dapat berdampak terhadap cost structure industri,” terangnya.

Di sisi lain, percepatan pelaksanaan program strategis pemerintah, terutama di sektor infrastruktur, pangan, dan hilirisasi, juga dapat memberi efek pengganda terhadap permintaan domestik dan investasi swasta.

Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa sendiri, dunia usaha pun tidak bisa berjalan sendiri. Untuk itu, Apindo mendorong Indonesia Incorporated yakni kolaborasi semua elemen bangsa pemerintah, pengusaha, pekerja, akademisi.

“Kita harus bersatu arah, membenahi hambatan, dan mengubah tantangan jadi peluang untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing yang berkelanjutan,” pungkasnya.

05/08/2025 21:15
Ekspose program Kopdes/Kel MP meningkat, Kemenkop – BNI sepakat dorong ekosistem digital

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Ekspose program Kopdes/Kel MP meningkat, Kemenkop – BNI sepakat dorong ekosistem digital
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 05 Agustus 2025 – 14:38 WIB

Elshinta.com – Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih tak hanya menjadi agenda strategis pemerintah dalam mendorong ekonomi berbasis gotong royong, tapi juga mencatat performa kuat dari sisi komunikasi publik khususnya bagi Kementerian Koperasi (Kemenkop).

Berdasarkan hasil monitoring media, eksposur pemberitaan terhadap program Kopdes/Kel Merah Putih mengalami lonjakan signifikan dan menjadi catatan positif bagi Kemenkop.

Capaian ini terjadi berkat sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak terutama dengan 18 Kementerian/ Lembaga dan juga BUMN seperti Bank Himbara, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya terutama media massa. Hingga awal Agustus, tercatat 49.162 pemberitaan di media online dan 1.014 di media cetak.

“Startnya sudah bagus dari sisi pemberitaan, Kemenkop yang paling sering dibicarakan. Tinggal kita jaga endurance dan konsistensinya karena Kopdes/Kel Merah Putih ini menjadi alat perubahan sebagaimana pidato Pak Presiden untuk menggerakkan ekonomi dari bawah,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi dalam acara Sharing Session bertema “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Gotong Royong” di Graha BNI, Jakarta, Senin (4/8).

Tak hanya media arus utama, perbincangan publik di platform digital juga menunjukkan respons positif. Sebanyak 104.729 unggahan di media sosial tercatat terkait isu Kopdes/Kel Merah Putih. Isu yang paling banyak dibicarakan meliputi pengesahan badan hukum koperasi, arah kebijakan pembiayaan, hingga peluncuran digitalisasi koperasi. “Strategi kita ke depan harus menegaskan kesiapan kelembagaan koperasi dan menyajikan bukti nyata dampak dari program ini,” katanya.

Kinerja pemberitaan dan tingginya antusiasme publik terhadap program ini memperlihatkan bahwa narasi koperasi sebagai solusi ekonomi rakyat mulai mendapatkan ruang yang kuat di benak masyarakat. Melalui dukungan komunikasi publik yang masif, konsisten, dan berbasis data, Kemenkop optimistis Kopdes/Kel Merah Putih dapat terus diperkuat sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang modern dan inklusif.

Sementara untuk menjawab pertanyaan publik khususnya terkait dengan skema pembiayaan yang akan digulirkan melalui Kopdes/ Kel Merah Putih, Menkop menyatakan bahwa saat ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui PMK ini diharapkan permasalahan pembiayaan dapat digulirkan melalui Kopdes dengan mengacu pada ketentuan yang telah dipersyaratkan.

“Tentu proses ini dirancang transparan akuntabel dan melibatkan tiga pihak yaitu koperasi, bank seperti BNI dan pemerintah daerah. Tetapi perlu diingat bahwa masalah koperasi ini tidak hanya berbicara soal akses modal, mereka juga harus disiapkan untuk dikelola secara profesional, modern dan digital,” sambung Menkop.

Dalam memastikan operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak khususnya Bank Himbara salah satunya seperti BNI. Kerja sama yang dapat dibangun diantaranya terkait literasi keuangan hingga proses pendampingan Kopdes/Kel Merah Putih untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital.

“Semua harus serba digital jadi saya harap BNI bisa lebih maju dalam digitalisasinya, agar bisa saling mendukung pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih di era digital seperti saat ini,” ucap Menkop.

Sementara itu Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menambahkan bahwa kehadiran Kopdes/ Kel Merah Putih akan menjadi alat dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena beberapa komoditas utama masyarakat di desa akan didistribusikan dan dipenuhi melalui gerai-gerai yang dikelola Kopdes/Kel Merah Putih. Sebagai contoh, sembako, gas LPG 3 KG, Pupuk bersubsidi, pembiayaan yang murah dan lainnya akan difasilitasi melalui Kopdes/Kel Merah Putih tersebut.

Dalam memudahkan sistem pendistribusian komoditas strategis masyarakat, Kopdes/Kel Merah Putih juga akan bermitra dengan beberapa pihak lainnya seperti suplier atau distributor dan perbankan. Wamenkop menegaskan bahwa dengan sinergi yang dibangun dalam ekosistem Kopdes/ Kel Merah Putih tersebut diyakini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan produk-produk dasar yang dibutuhkan sehari-hari.

Sementara itu Wakil Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk Alexandra Askandar menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo seperti program Kopdes/ Kel Merah Putih. Menurutnya Koperasi sebagai salah satu entitas usaha yang memiliki hubungan historis yang erat dengan BNI sebagai Bank BUMN karena gagasan pendirian koperasi dan Bank BNI diinisiasi oleh orang yang sama yaitu Margono Djojohadikoesoemo.

“Ke depan kami akan terus mendukung program – program prioritas pemerintah yang secara spesifik kita bahas hari ini yaitu Kopdes/ Kel Merah Putih terutama peran perbankan dapat memberikan dukungan dalam memajukan Kopdes,” kata Alexandra.

Sumber : Elshinta.Com

05/08/2025 20:05
Zulhas: Dana Desa Tak Jadi Jaminan KopDes Merah Putih, Begini Skemanya

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan dana desa tidak menjadi penjamin program Koperasi Desa Merah Putih.

Zulhas menjelaskan bahwa nantinya penjamin KopDes/Kel Merah Putih disesuaikan dengan pinjaman yang akan diambil setiap KopDes Merah Putih, termasuk sembako hingga mobil pengangkut logistik.

“Oleh karena itu, dana desa tidak menjadi penjamin, yang menjadi penjamin itu nanti pinjaman untuk apa itu. Misalnya kalau untuk gas, gasnya itu yang dijaminkan. Kalau sembako, sembako yang dijaminkan. Jadi pinjaman itu yang dibelanjakan itulah yang menjadi jaminannya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Untuk itu, dia menekankan dana desa tidak akan menjadi penjamin KopDes/Kel Merah Putih. “Tidak ada [dana desa menjadi penjamin KopDes/Kel Merah Putih]. Yang dijaminkan itu misalnya kalau dipinjam untuk sembako, sembako lah jadi jaminannya. Kalau dia pinjam untuk beli mobil, mobil lah jadi jaminannya,” terangnya.

Kendati demikian, Zulhas menjelaskan bahwa penggunaan dana desa nantinya akan diambil dalam keputusan terakhir jika terjadi pelanggaran dari KopDes/Kel Merah. Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pelanggaran yang dimaksud.

“Sementara dana desa itu kalau misalnya terjadi sesuatu akibat pelanggaran. Nah itu baru nanti terakhir kira-kira. Dan itu peraturan sudah jadi,” ujarnya.

Zulhas hanya menjelaskan bahwa dana desa hanya bersifat intercept. “Sementara dana desa itu intercept, istilahnya. Kalau pengurusnya uangnya dipakai, ya harus digantilah karena yang membentuk koperasi itu kan melalui musdesus [musyawarah desa khusus]. Harus bertanggung jawab,” tuturnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi sebelumnya menuturkan penggunaan dana desa sebagai jaminan pembayaran KopDes/Kel Merah Putih diperuntukkan guna menjamin keberlanjutan program yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Perlu diluruskan, dana desa bukan sebagai jaminan dalam pengertian agunan. Skemanya lebih ke arah penjaminan fiskal atau fiscal backstop, untuk menjamin keberlanjutan program,” ujar Budi kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (29/7/2025).

Budi menjelaskan jika di kemudian hari ada koperasi yang belum bisa membayar pinjaman tepat waktu, maka akan ada mekanisme penyangga yang bisa digunakan agar program tetap jalan dan tidak membebani koperasi secara berlebihan.

“Ini [dana desa] dilakukan agar bank merasa lebih nyaman memberikan pembiayaan murah atau hanya 6% suku bunga, sekaligus memastikan program berjalan dengan tata kelola yang baik,” terangnya.

Di samping itu, Budi menambahkan bahwa penggunaan dana desa juga tetap harus akuntabel dan sesuai mekanisme perundang-undangan. “[Penggunaan dana desa] tidak bisa dipakai sembarangan,” sambungnya.

Untuk diketahui, setiap KopDes/Kel Merah Putih mendapat akan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar dengan suku bunga/margin/bagi hasil kepada penerima pinjaman sebesar 6% per tahun.

Selain itu, juga terdapat jangka waktu pinjaman (tenor) paling lama 72 bulan, masa tenggang (grace period) pinjaman selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan, dan periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.

Nantinya, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak Rp500 juta. Selanjutnya, plafon pinjaman senilai Rp3 miliar itu juga berlaku untuk KopDes/Kel Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa desa atau kelurahan.

Dalam catatan Bisnis, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan dana desa yang menjadi jaminan KopDes/Kel Merah Putih merupakan bagian dari mitigasi risiko jangka menengah panjang pemerintah.

“Karena biar bagaimanapun risiko itu pasti akan ada, ada risiko gagal bayar dan seterusnya,” ujar Fithra saat ditemui di Hotel Pullman Jakarta, Senin (28/7/2025).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah harus memitigasi agar risiko kredit macet (non-performing loan/NPL) bank Himbara tidak melonjak imbas plafon pinjaman bernilai jumbo kepada KopDes/Kel Merah Putih.

“Kalau risiko itu ada, bagaimana cara untuk menjamin supaya perbankan ini nanti tidak meningkat rasio NPL-nya. Nah salah satunya adalah melalui penjaminan dana desa itu. Jadi ini adalah hal yang jadi win-win buat semuanya,” terangnya.

Di samping itu, Fitra menyampaikan bahwa pemerintah mengantisipasi risiko gagal bayar dengan memberikan dana desa yang setiap tahun dikucurkan.

“Dalam setiap pendanaan pasti ada potensi risiko itu, makanya pemerintah juga coba untuk menjamin lewat dana desa yang memang yang dikeluarkan kan setiap tahunnya,” ucapnya.

Fithra menjelaskan jaminan dana desa itu agar KopDes/Kel Merah Putih bisa mendapatkan akses pendanaan langsung dari bank Himbara. Di sisi lain, kata dia, Himbara juga tidak perlu khawatir untuk menyalurkan plafon pinjaman ke KopDes/Kel Merah Putih.

Namun, sambungnya, perbankan juga harus memberikan asesmen terhadap rencana bisnis setiap KopDes/Kel Merah Putih.

“Jadi tidak semuanya asalkan Koperasi Merah Putih judulnya, makanya itu akan dikasih dana. Enggak. Mereka kan juga harus memberikan semacam asesmen dulu di awal,” tandasnya.

05/08/2025 14:38
Zulhas Pastikan Dana Desa Tak Jadi Jaminan Pinjaman Kopdes, Begini Skemanya

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan dana desa tidak menjadi jaminan pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari bank BUMN. Dalam proposal pengajuan pinjaman, jaminan yang diberikan Kopdes adalah bentuk bisnisnya.

“Dana desa tidak menjadi penjamin. Yang menjadi penjamin itu misalnya kalau (bentuk bisnis) gas, gasnya itu yang dijaminkan, kalau sembako ya sembakonya yang dijaminkan. Jadi, pinjaman itu yang dibelanjakan itulah yang menjadi jaminannya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

Dana desa akan menjadi bantalan atau jaminan terakhir yang digunakan jika terjadi pelanggaran, kesalahan atau kerugian pada Kopdes Merah Putih. “Sementara dana desa itu kalau misalnya terjadi sesuatu akibat kesalahan, atau namanya pelanggaran ya, nah itu baru (digunakan) terakhir,” jelasnya.

“Dana desa itu istilahnya intercept, jadi kalau pengurusnya uangnya dipakai harus digantilah,” tambahnya.

Usai konferensi pers, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga menerangkan kembali jika jaminan pinjaman Kopdes akan berbentuk barang. Selain itu, dana atau pinjaman yang akan cair juga akan langsung disalurkan ke penyalur barang atau bisnis dari Kopdes.

“Misalkan dia pinjam Rp 100 juta buat LPG, nah 100 juta itu nggak masuk ke Kopdes, langsung ke Patra Niaga yang menyalurkan gas. Jadi, Kopdes tidak terima duit sebenarnya, tapi dia (Kopdes) akan terima barang, termasuk pupuk. Misalkan dia butuh (pinjaman) pupuk Rp 50 juta, Rp 50 juta tidak masuk ke Kopdes, langsung diberikan ke Pupuk Indonesia, nanti Kopdes menerima pupuknya,” terangnya.

Ia menegaskan, dengan skema itu Kopdes tidak menerima uang dari pinjaman yang diajukan, tetapi langsung barang yang akan menjadi bisnis atau penjualannya. Yandri pun meyakini dengan begitu, Kopdes tidak akan merugim

“Sebenarnya Kopdes tidak terima duit langsung dari Bank Himbara, terima barang, kemudian mereka akan dapat untung dari situ. Inti pokoknya sebenarnya nggak mungkin rugi sebenarnya. Tapi kalau rugi, tentukan harus ada antisipasinya. Itu yang sedang kami usulkan dalam Permendesnya,” jelasnya.

Pendanaan Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih di Melawai Jaksel/Foto: Ari Saputra

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 21 Juli 2025.

Dalam aturan itulah tertuang mengenai penempatan dana desa untuk menutupi kekurangan angsuran pokok dan bunga Kopdes. Aturan itu menyebutkan, apabila dalam hal jumlah dana Kopdeskel Merah Putih tidak mencukupi jumlah angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil Perjanjian Pinjaman yang telah jatuh tempo, Bank menyampaikan surat permohonan penempatan dana untuk menutupi kekurangan angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil Pinjaman kepada KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk Pinjaman KDMP; dan/atau KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum untuk Pinjaman KKMP.

“Penempatan dana untuk menutupi kekurangan angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Dana Desa untuk KDMP; atau b. DAU/DBH untuk KKMP,” tulis pasal 11 ayat 2.

Dana Desa Jadi Jaminan, Jika…

Kemudian, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tinggal Yandri Susanto pernah menyebut, jaminan dana desa yang akan digunakan untuk mengganti angsuran Kopdes jika terjadi kerugian hanya 30% yang menjadi jaminan.

“Kami atur di Permendes jadi dana desa yang ada itu maksimal dia menjadi jaminan 30%. Misalnya dana desa itu Rp 500 juta, maka maksimal yang ditanggung oleh jaminan dana desa itu Rp 150 juta. Nah semakin besar tentu semakin besar, maka tadi disepakati juga menjamin itu tidak sekaligus,” jelasnya.

Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah juga menerangkan alasan dana desa yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi jaminan dalam pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih.

Sri Mulyani mengatakan jaminan dana desa itu untuk menjaga kehati-hatian perbankan dalam ikut membangun perekonomian di desa. Pasalnya tidak semua desa sudah terampil atau memiliki kapasitas dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

“Kalau ternyata desanya ada yang sudah terampil, bagus, pasti kegiatan ekonominya akan sustainable. Tapi kalau desa belum banyak kapasitas, pasti bank-nya akan mengatakan nanti kalau macet seperti apa,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Rabu (9/7/2025).

“Makanya kita mencoba mengkombinasikan untuk terus menjaga keseimbangan antara kehati-hatian bank untuk ikut membangun dalam perekonomian di desa, namun di sisi lain juga dari sisi menggunakan instrumen APBN sendiri yaitu menjadi semacam penjamin, dana desanya sebagai penjamin,” tambahnya.

Halaman 2 dari 2

(ada/ara)

05/08/2025 14:04
Perlawanan Pedagang Pasar Barito Tolak Direlokasi ke Tempat Baru Megapolitan 5 Agustus 2025

Perlawanan Pedagang Pasar Barito Tolak Direlokasi ke Tempat Baru
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan memberikan tenggat waktu hingga Minggu (3/8/2025) kepada para pedagang Pasar Barito untuk mengosongkan kios mereka.
Namun, sehari setelah tenggat waktu pengosongan, sejumlah pedagang masih beraktivitas seperti biasa. Mereka bersikeras menolak relokasi, baik ke salah satu pasar milik PD Pasar Jaya maupun ke Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Salah satunya Yati (60), pemilik warung bakso. Ia sengaja membuka warungnya lebih pagi meski pengunjung sepi sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama pedagang.
“Untuk memperjuangkan tempat ini, untuk solidaritas juga buat pedagang yang lain, makanya saya buka dari pagi sekalian,” ujar Yati saat ditemui
Kompas.com
di lapaknya, Senin (4/8/2025).
Yati biasanya membuka warung pukul 14.00 WIB. Namun, pada Senin kemarin ia berangkat dari rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, lebih pagi dan sudah berjualan pukul 09.00 WIB.
“Ada yang ngosongin, rata-rata mereka takut, karena selama mereka dagang enggak pernah ada konflik, tiba-tiba dihadapin sama yang kayak begini, jadinya ya takut, enggak bisa disalahin juga,” ujarnya.
sebagian besar pedagang memilih bertahan karena mempersoalkan lokasi baru di Lenteng Agung, Jagakarsa, yang masih berupa lahan kosong.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
, lahan seluas 7.000 meter persegi itu memang belum dibangun apa-apa. Permukaannya tak rata, hanya menyisakan lantai bekas gedung perkantoran di bagian depan.
Plang putih besar terpasang di sana, bertuliskan rencana pembangunan Kantor Satpol PP Jagakarsa.
Sementara itu, bekas bangunan indekos di bagian belakang sudah tak ada. Lahan di bagian bawah masih ditumbuhi rerumputan dan beberapa pohon.
Di ujung kanan terdapat lapangan olahraga milik warga, sementara di ujung kiri ada kebun yang dirawat ibu-ibu PKK RW 007 Lenteng Agung.
Oleh karena itu, tak heran apabila pedagang menolak direlokasi ke tempat yang berlokasi di sisi timur Stasiun Lenteng Agung. Mereka juga tak tahu kapan bisa pindah ke sana karena belum adanya bangunan yang bisa mereka gunakan.
“Harusnya dari sebelum digembar-gembor itu sudah ada pembangunannya, pedagang tinggal ngisi, bukannya masih hutan begitu,” kata Yati.
Pemkot Jakarta Selatan memberikan sejumlah opsi relokasi sementara untuk para pedagang sembari menunggu pasar baru di Lenteng Agung dibangun, antara lain Mampang Prapatan, Pondok Labu, Pondok Indah, Tebet Barat, Tebet Timur, Bata Putih, dan Kebayoran Lama.
Namun, setelah meninjau, pedagang menilai fasilitas pasar tersebut kurang memadai, apalagi bagi pedagang lanjut usia (lansia).
Yati mengatakan, di Pasar Jaya Mampang Prapatan, kios berada di lantai dua, sedangkan toilet hanya di lantai satu. Hal ini dinilai menyulitkan pedagang karena harus mengangkut air melalui tangga ke lantai atas.
“Minimal toilet lah, supaya enggak susah naik-naik bawa air, di sini kan banyak yang sepuh pedagangnya,” ucap Yati.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Burung Barito, Karno (64), menjelaskan, para pedagang kerap membawa barang berat. Fasilitas berupa tangga dinilai tidak memadai bagi pedagang lansia.
“Kalau yang sudah disurvei, posisinya itu ada di lantai 2 atau 3. Kalau kayak saya, disuruh angkat-angkat pasir kucing keburu pingsan ya,” tutur Karno.
Advokat dari Solidaritas Pemasok dan Pedagang Pasar (SP3), Doly Daely, menilai karakteristik Pasar Jaya tidak cocok dengan komoditas pedagang Pasar Barito yang menjual hewan dan perlengkapannya.
“Di Pasar Jaya itu identiknya kan para pedagang sembako. Bagaimana kami mencampurkan pedagang sembako dengan pedagang burung? Nah itu,” kata Doly.
Saat pedagang masih beraktivitas, sejumlah petugas Kelurahan Pela Mampang mendatangi kios mereka untuk meminta tanda tangan persetujuan pengosongan.
Awalnya dua petugas meminta pedagang mengisi nama dan tanda tangan di kertas kosong dengan alasan pendataan. Lalu, mereka menempelkan surat persetujuan pengosongan kios pada toko yang tutup.
Aksi ini diketahui tim advokat. Bersama pedagang, mereka menolak. Salah satu pedagang bahkan meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui mereka.
“Gubernur belum turun di sini, Pak! Peduliin masyarakat, Pak! Kami UMKM juga!” teriak salah satu pedagang.
Petugas akhirnya mundur dan menghentikan kegiatan. Surat yang ditempel dicopot pedagang dan tim advokat, lalu disimpan untuk dilaporkan ke Ombudsman karena terdapat kalimat pembongkaran pasar oleh pihak kelurahan di akhir surat itu.
“(Surat) akan kami laporkan ke Ombudsman,” kata Doly.
Pedagang berharap relokasi ditunda hingga pasar baru di Lenteng Agung siap digunakan. Namun, mereka ingin tetap berdagang di Pasar Burung Barito karena nilai historis dan popularitasnya.
Sebagai informasi, relokasi ini berkaitan dengan proyek pembangunan Taman ASEAN atau Taman Bendera Pusaka yang akan menggantikan Pasar Barito. Proyek ini merupakan bagian dari rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH).
Taman Bendera Pusaka nantinya akan menggabungkan tiga taman yang sudah ada sebelumnya, yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat. Proyek taman Bendera Pusaka tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2025.
Pemerintah menyebut taman ini akan menjadi ruang publik baru yang ikonik. Saat Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, Taman Bendera Pusaka diharapkan menjadi simbol identitas baru Jakarta sebagai Ibu Kota ASEAN, mengingat gedung Sekretariat ASEAN berada di kawasan tersebut.
“Jadi, ini adalah untuk menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat transportasi dan perbelanjaan, dan yang kedua sebagai City ASEAN. Jadi, rencananya taman itu akan menunjang taman-taman di ASEAN yang ada di wilayah Jakarta Selatan,” kata Walikota Jakarta Selatan, M. Anwar, di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/08/2025 09:39
Ngopi Makin Hemat, Kopi Favorit Diskon Up to 20% di Transmart Hari Ini

Jakarta –

Transmart kembali menggelar promo belanja besar-besaran lewat Transmart Full Day Sale yang berlangsung hari ini, Minggu (3/8/2025). Diskon berlaku sejak toko buka hingga pukul 22.00 malam ini, dengan penawaran potongan harga hingga 50+20%.

Salah satu produk yang kena diskon hari ini adalah berbagai merek kopi favorit. Mulai dari Good Day, Nescafe, Kapal Api, hingga Tora Bika mendapat potongan harga hingga 20%. Promo ini berlaku hanya untuk pembelian hari ini di seluruh gerai Transmart yang berpartisipasi.

Namun perlu dicatat, diskon untuk produk kopi ini tidak berlaku bagi transaksi menggunakan Allobank dan Kartu Bank Mega.

Selain kopi, berbagai promo menarik lainnya juga hadir dalam Transmart Full Day Sale. Produk sembako, perlengkapan rumah tangga, furnitur, kosmetik, hingga item fesyen bisa dibeli dengan diskon hingga 50%, plus tambahan 20% untuk pengguna Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit Bank Mega, Transmart menyediakan unit pembukaan instan di beberapa gerai seperti Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum memiliki Allo Prime, cukup unduh aplikasi Allo Bank di Play Store atau App Store, lalu upgrade untuk menikmati promo tambahan.

Promo berlangsung terbatas hanya hari ini. Jadi, jangan lewatkan kesempatan belanja hemat dan serbu diskonnya sebelum kehabisan.

(rrd/rrd)

03/08/2025 13:00
Belanja Detergen Cair Diskon Besar di Transmart, Yuk!

Jakarta –

Transmart kembali menghadirkan promo menarik lewat Full Day Sale yang digelar hari ini, Minggu (3/8/2025). Salah satu tawaran hemat yang bisa dimanfaatkan adalah diskon 25% untuk aneka produk detergen cair dari berbagai merek.

Promo ini berlaku mulai toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat. Sejumlah merek detergen yang mendapat potongan harga antara lain Total, Soklin, Sleek Baby, Attack, Biosoft, Yuri-matic, BOOM, SuperKlin, hingga Gentle Gen. Namun, promo ini tidak berlaku untuk merek Rinso dan Sayang. Diskon juga tidak berlaku jika menggunakan Allo atau Kartu Bank Mega.

Dengan potongan harga ini, pelanggan bisa belanja lebih hemat untuk memenuhi stok kebutuhan mencuci di rumah. Promo ini bagian dari rangkaian Transmart Full Day Sale yang juga memberikan diskon hingga 50+20% untuk produk sembako, perlengkapan rumah tangga, furnitur, kosmetik, hingga fesyen.

Tambahan diskon 20% bisa dinikmati menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah. Bagi yang belum punya kartu, tersedia unit pembukaan instan di gerai Cibubur dan Central Park. Pengguna baru Allo Prime bisa langsung download aplikasi Allo Bank dan upgrade untuk menikmati promo.

Transmart Full Day Sale hanya berlangsung hari ini. Jangan lewatkan kesempatan belanja hemat dengan diskon melimpah khusus di Transmart.

(rrd/rrd)

03/08/2025 12:00
Diskon 10% Susu Bubuk di Transmart Full Day Sale Hari Ini!

Jakarta –

Transmart kembali menggelar Full Day Sale dengan beragam promo menarik untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu penawaran spesial hari ini, Minggu (3/8/2025), adalah diskon 10% untuk aneka produk susu bubuk anak usia satu tahun ke atas.

Promo ini berlangsung mulai toko dibuka hingga pukul 22.00 waktu setempat. Deretan merek susu bubuk yang ikut diskon antara lain Hilo, Lactogen, Primagro, Dancow, Tropicana Slim, Hilo Gold, Nutribaby Royal, SGM, Indomilk, hingga Vidoran Xmart.

Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk berhemat memenuhi kebutuhan si kecil. Namun perlu diperhatikan, potongan harga tidak berlaku untuk pembayaran menggunakan Allo dan Kartu Bank Mega. Syarat dan ketentuan lainnya tetap berlaku sesuai kebijakan toko.

Selain susu, Transmart Full Day Sale juga menghadirkan diskon hingga 50+20% untuk produk sembako, perlengkapan rumah tangga, furnitur, kosmetik, dan fesyen. Tambahan diskon 20% bisa dinikmati jika bertransaksi menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Bagi yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, tersedia unit pembukaan instan di gerai Cibubur dan Central Park. Untuk pengguna baru Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank dan lakukan upgrade untuk menikmati promonya.

Promo ini hanya berlaku hari ini, jadi jangan lewatkan kesempatan belanja hemat di Transmart Full Day Sale.

(rrd/rrd)

03/08/2025 11:00
OJK: Jaminan pemerintah bagi pinjaman Kopdes jadi perkembangan positif

very positive, skemanya sekarang ini kan di-‘back up’ oleh pemerintah, dalam hal ini untuk alokasi Dana Desa itu dijadikan ‘back up’

Bandung (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik skema afirmasi penjaminan dari pemerintah untuk memitigasi risiko pembiayaan Himpunan Bank-Bank Negara ke Koperasi Desa Merah Putih.

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam diskusi di Bandung, Jawa Barat, dikutip Minggu, mengatakan skema pengalokasian Dana Desa atau transfer ke daerah (Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil) sebagai “back up” penjamin pengembalian merupakan cara yang baik dan bisa diterima.

“Suatu perkembangan very positive, bagaimana skemanya sekarang ini kan ‘diback up’ oleh pemerintah, dalam hal ini untuk alokasi Dana Desa itu dijadikan back up,” ujarnya.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai payung hukum agar tidak menambah risiko bagi perbankan.

Pemerintah juga sedang mengatur skema kewenangan kewajiban dan dukungan untuk penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), atau Dana Desa untuk pengembalian pinjaman Kopdes Merah Putih.

Lebih lanjut, Dian juga menyoroti keberadaan pemimpin aparat desa untuk menjadi pengawas Kopdes Merah Putih yang harus dapat meningkatkan kapasitas manajerial, administratif dan keuangan yang memadai di agar mampu mengelola pinjaman Rp1 miliar–Rp3 miliar dari Himbara secara bertanggung jawab.

“Dia punya tanggung jawab untuk memastikan kredit itu tidak macet, kalau macet nanti dana desanya (yang diperoleh) tidak akan turun,” ujar dia.

“Itu skema yang bagus, sangat acceptable,” tambahnya.

Skema yang dirancang pemerintah untuk Kopdes Merah Putih, kata Dian, juga memberikan peluang besar agar bisnis koperasi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan begitu, risiko pembiayaan terhadap Kopdes Merah Putih dapat dikelola dengan baik oleh Himbara.

“Kalau kita lihat misalnya dengan bisnis-bisnis yang dikembangkan ini, tentu ini akan memberikan peluang lebih sustain sehingga koperasi yang koperasi merah putih ini akan jalan,” ujarnya.

Pemerintah akan menerapkan tujuh aspek atau unit bisnis dalam ekosistem pembentukan Kopdes Merah Putih yakni koperasi, kios pengadaan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, sistem pergudangan/cold storage dan sarana logistik desa/kelurahan.

Pemerintah menargetkan sebanyak 80.000 lebih unit Kopdes Merah Putih dapat beroperasi pada akhir 2025 setelah resmi diluncurkan pada 21 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/08/2025 10:01
Belanja Hemat di Transmart, Snack Favorit Diskon 20%

Jakarta –

Transmart kembali menggelar program belanja Full Day Sale pada Minggu, 3 Agustus 2025. Promo besar-besaran ini berlangsung seharian penuh mulai dari toko dibuka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Salah satu promo yang paling diburu adalah diskon 20% untuk aneka produk snack favorit. Beberapa merek yang mendapat potongan harga antara lain Chitato, TicTac, GuriBee, Sukro Oven, Chiki Balls, Qtella, Rebo, Pringles hingga Maxicorn.

Selain snack, pelanggan juga bisa menikmati diskon hingga 50+20% untuk produk lainnya seperti sembako, perlengkapan rumah tangga, furnitur, kosmetik, dan item fesyen. Tambahan diskon 20% bisa didapatkan dengan menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Diskon tidak berlaku untuk pengguna Allo Paylater dan kartu debit Bank Mega, serta berlaku dengan syarat dan ketentuan tertentu. Untuk yang belum memiliki Kartu Kredit Bank Mega, tersedia unit pembukaan instan di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara bagi pengguna baru Allo Prime, cukup mengunduh aplikasi Allo Bank di Play Store atau App Store dan upgrade ke Allo Prime.

Transmart Full Day Sale menjadi momen tepat bagi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan harian dengan harga miring. Promo ini hanya berlaku hari ini, jadi jangan sampai ketinggalan.

(rrd/rrd)

03/08/2025 10:00

Produk: sembako

Dana Desa Jadi Jaminan, Jika…