Xcloud.id

Produk: sembako

  • Kopdes Merah Putih jembatan desa menuju kemerdekaan ekonomi

    Kopdes Merah Putih jembatan desa menuju kemerdekaan ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PCO: Kopdes Merah Putih jembatan desa menuju kemerdekaan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 19:11 WIB

    Elshinta.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan jembatan bagi desa menuju kemerdekaan di bidang ekonomi.

    Program tersebut merupakan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

    “Kopdes Merah Putih menjadi langkah monumental yang menandai era baru dalam pembangunan nasional berbasis desa. Mewakili kedaulatan rakyat dalam mengelola sumber daya mereka sendiri,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu.

    Pada momentum peringatan HUT Ke-80 Republik Indonesia (RI), kata Adita, Kopdes Merah Putih bisa diartikan sebagai sebuah era baru menuju kemerdekaan di bidang ekonomi.

    “Melalui koperasi ini, masyarakat desa diharapkan bisa semakin berdaya. Kopdes Merah Putih membuat masyarakat desa menikmati kemerdekaan di bidang ekonomi,” kata Adita.

    Dia mengatakan Kopdes Merah Putih juga menjadi jembatan transisi dari ketergantungan bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

    Saat ini, kata Adita, desa dan kelurahan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Misal, sebanyak 90 persen hasil tangkapan ikan belum bisa disimpan dengan layak.

    Data lain, sebanyak lima juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih terjerat rentenir, serta lebih dari 50 ribu desa dan kelurahan belum memiliki fasilitas kesehatan. Selain itu, sebanyak 70 persen desa dan kelurahan belum tersentuh koperasi.

    Terdapat 60 persen koperasi yang belum memiliki layanan farmasi dan lebih dari 31 ribu koperasi belum ada toko sembako, serta lebih dari 50 persen desa belum memiliki toko sarana produksi untuk mendukung pertanian dan usaha lokal.

    Presiden Prabowo Subianto lantas membentuk 80.081 Kopdes Merah Putih pada 21 Juli 2025. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis membangun ekonomi kerakyatan yang berdikari, inklusif, dan adil.

    Program ini merupakan pelaksanaan dari Astacita ke-3, yang menempatkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa. Tujuannya yakni untuk membuka lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat sentra produksi rakyat secara berkelanjutan.

    “Lebih dari 80 ribu koperasi ini adalah upaya konkret untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan penting bagi rakyat. Kita hadirkan sembako, obat, pupuk langsung ke tangan masyarakat. Dengan harga yang terjangkau dan sistem yang adil,” kata Presiden Prabowo.

    Ketua Kopdes Merah Putih Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Dedi Nurendi mengatakan koperasi ini membantu meringankan beban masyarakat Cileunyi Wetan.

    “Kopdes ini menjawab keresahan masyarakat yang harus membeli kebutuhan pokok agak jauh. Masyarakat dalam hal simpan pinjam juga banyak yang terlilit Bank Emok (bank keliling),” kata Dedi.

    Dedi mengatakan Kopdes Merah Putih merupakan jawaban atas kebutuhan ekonomi masyarakat. “Mari berkoperasi karena ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Koperasi juga menanamkan gotong-royong,” ucap dia.

    Sumber : Antara

  • Di Rezeki Anda Ada Hak Orang Lain, Setor Melalui Zakat atau Pajak

    Di Rezeki Anda Ada Hak Orang Lain, Setor Melalui Zakat atau Pajak

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dalam setiap rezeki yang didapat masyarakat terdapat hak untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Selain lewat zakat dan wakaf, hak orang lain tersebut bisa juga diberikan melalui pajak, karena pada prinsipnya pajak adalah uang negara yang pada akhirnya akan kembali ke orang-orang yang membutuhkan.

    Ia juga menyebut bahwa dalam setiap rezeki yang didapat masyarakat terdapat hak untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Selain lewat zakat dan wakaf, hak orang lain tersebut bisa juga diberikan melalui pajak, karena pada prinsipnya pajak adalah uang negara yang pada akhirnya akan kembali ke orang-orang yang membutuhkan.

    “Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain. Bukan (sebagai) ustazah ya dalam hal ini, tapi (saya menyampaikan) ini karena Menteri Keuangan juga, dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya, hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak,” ujar dia, dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI secara daring, Rabu (13/8/2025).

    Sebagai bentuk keadilan, pajak yang dibayarkan oleh orang-orang dengan kondisi ekonomi lebih baik akan disalurkan melalui bantuan sosial. Pada tahun ini, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program keluarga harapan (PKH) dan 18 juta keluarga diberikan bantuan pangan berupa sembako.

    Tidak hanya itu, usai mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang cenderung sulit bersaing dengan usaha-usaha besar diberikan bantuan modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pun, kini pemerintah juga memberikan layanan Cek Kesehatan Gratis kepada masyarakat miskin.

    “Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah,” tambah Sri Mulyani.

    Selain bantuan sosial, pemerintah juga menggunakan uang pajak untuk memperbaiki layanan publik, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Sebagai contoh, untuk mengurangi tingkat kematian akibat penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, kini pemerintah memperbanyak akses layanan kesehatan hingga ke pelosok daerah Indonesia.

    “Sehingga kalau menggunakan (istilah) Menteri Kesehatan, jangan orang yang terkena serangan jantung tapi di daerah terpencil harus dibawa ke Jakarta, baru jalan 10 kilo sudah dijemput malaikat maut. Takdir mengenai kematian kita nggak pernah tahu. Tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat, untuk mendapatkan hak kesehatan, itu adalah ikhtiar kita,” ucapnya.

    Pada saat yang sama, untuk meningkatkan kualitas hidup wong cilik, Presiden Prabowo Subianto telah membangun ratusan Sekolah Rakyat. Dengan keberadaan Sekolah Rakyat, anak-anak dari orang tua miskin diharapkan bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

    “Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah diasramakan dan mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik, serta bimbingan keagamaan. Semuanya tadi hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” tambah dia.

  • Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf

    Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wakaf

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan persamaan antara pajak dengan kewajiban membayar zakat dan wakaf bagi yang mampu dalam syariat Islam. Menurutnya, keduanya memiliki manfaat yang sama, yaitu kembali kepada orang yang membutuhkan.

    Sri Mulyani mengatakan setiap rezeki dan harta yang dimiliki ada hak orang lain di dalamnya. Cara menyalurkan hak tersebut bisa melalui zakat, wakaf, maupun pajak.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak, dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).

    Ia memaparkan, uang pajak disalurkan melalui berbagai program untuk masyarakat menengah bawah. Mulai dari bantuan sosial (bansos), hingga penyediaan layanan kesehatan gratis.

    “Kami sampaikan, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan Program Keluarga Harapan bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses permodalan. Dengan kita tahu kemampuan membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biayanya, itu bisa distrukturkan secara syariah,” jelasnya.

    Mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendapat fasilitas mulai dari pemeriksaan gratis hingga pembangunan akses layanan kesehatan seperti puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di daerah.

    Dari sisi pendidikan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah membuka Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tidak hanya sekolah, ada fasilitas asrama dan makan gratis bagi siswa selama menempuh pendidikan.

    “Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan, dan mendapat pendidikan berkualitas serta bimbingan keagamaan. Itu semuanya hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” tegasnya.

    Di bidang pertanian dan energi, pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi petani yang membutuhkan, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

    “Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan secara substansi, yaitu ekonomi syariah,” pungkas Sri Mulyani.

    (aid/rrd)

  • Jogjess & Polda DIY bagi-bagi bendera Merah Putih dan sembako pada sopir truk

    Jogjess & Polda DIY bagi-bagi bendera Merah Putih dan sembako pada sopir truk

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Sambut HUT ke-80 Republik Indonesia

    Jogjess & Polda DIY bagi-bagi bendera Merah Putih dan sembako pada sopir truk
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 14:47 WIB

    Elshinta.com – Menyambut HUT ke 80 kemerdekaan RI dan untuk menggelorakan semangat nasionalisme aksi bagi-bagi bendera Merah Putih dan sembako di Yogyakarta menyasar para sopir truk. Aksi bagi-bagi bendera Merah Putih dan Sembako dilakukan oleh Paguyuban Sopir Truk Jogja Express (Jogjess) dan Kepolisian Daerah (Polda) DIY di Lapangan Parkir Barat Monumen Yogya Kembali, Selasa (12/8).

    Aksi sosial ini merupakan salah satu upaya Polda DIY dalam mendukung keselamatan berlalu lintas, terutama untuk sopir truk dalam menerapkan standar operasi yang mengedepankan etika berkendara, kepatuhan terhadap aturan lintas dan saling menghormati sesama pengguna jalan.

    Panit 3 Subdit 2 Ditintelkam Polda DIY, Ipda Gunawan Sri Kuncoro menyampaikan, selain menjaga keselamatan di jalan, sopir truk memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di jalan. Selain itu, sopir truk juga berperan dalam melaporkan potensi gangguan keamanan yang ditemui selama perjalanan seperti kemacetan akibat kecelakaan, kondisi jalan rusak, atau kejadian mencurigakan yang dapat mengganggu kelancaran distribusi.

    “Kami berkolaborasi dengan Jogja Express yang tergabung dalam angkutan sopir di wilayah Yogyakarta, sama-sama berempati untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara berbagi kepada masyarakat,” ujarnya.

    Gunawan menjelaskan ada beberapa tempat yang menjadi sasaran pembagian sembako oleh Jogjess ini. Selama ini Jogjess berperan aktif dalam pendistribusian angkutan barang di wilayah DIY. Karenanya kolaborasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu di tengah situasi ekonomi global saat ini.

    “Kami sengaja mengajak Jogjess karena mereka memiliki jaringan yang kuat di wilayah Yogyakarta. Tentunya Jogjess selama ini berperan aktif untuk saling menjaga situasi kamtibmas karena di jalan beliau-beliau ini mewakili masyarakat untuk berkontribusi dan mendistribusikan barang di wilayah Yogyakarta maupun se Indonesia,”imbuhnya.

    Polda DIY berperan menjaga kamtibmas mempunyai kewajiban untuk mereduksi hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu Polda DIY berusaha memberikan edukasi dan pencerahan kepada sopir truk, termasuk edukasi soal truk yang memiliki muatan berlebih.

    “Kita melakukan pendekatan sosialisasi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Paguyuban Jogja Express, Supriyanto menambahkan, sopir truk memiliki peran ganda sebagai pengemudi dan penjaga ketertiban. Hal ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan perjalanan distribusi yang aman, tertib dan bebas dari pelanggaran.

    “Kami menanamkan nilai bahwa setiap perjalanan bukan hanya tentang ketepatan waktu, tetapi juga tentang keselamatan semua pihak. Sopir kami dibekali pelatihan berkala terkait keselamatan berkendara dan etika di jalan,” katanya.

    Dalam momen ini, Supriyanto juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama sopir truk untuk menghormati jasa pahlawan dengan cara mengibarkan bendera Merah Putih di masing-masing truk yang dikendari. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat semangat nasionalisme sekaligus mengenang perjuangan para pahlawan kemerdekaan.

    “Parkiran Monjali memiliki makna khusus karena monumen ini merupakan simbol perjuangan rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan, terutama terkait peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Semua truk-truk kita dipasangi bendera Merah Putih,” jelasnya.

    Bantuan sembako ini nantinya akan didistribusikan ke wilayah Gunungkidul, Kulon Progo Utara, Sleman, Bantul dan wilayah DIY lainnya yang terdata secara tepat oleh anggota Jogjess.

    “Nanti dibawa pulang dan kemudian didistribusikan lewat anggota. Harapannya ini juga untuk sosialisasi dan mendukung kamtibmas di Yogyakarta juga. Semua anggota Jogjess itu komunitas sopir truk yang ada di jalanan, jadi untuk contoh pengendara yang lain agar tertib di jalan,” ungkapnya. 

    Ketua Paguyuban Sopir Truk Jogjess Sleman, Ahmad Subarkah mendukung keberlangsungan kenyamanan lalu lintas di wilayah Sleman khususnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi edukasi bagi pelaku ekonomi agar memiliki jiwa sosial dan peduli kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Kami akan menjalankan perintah-perintah dari Polda DIY dalam menciptakan kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam lalu lintas. Di Sleman anggota Jogjess ada 50 orang dari jumlah keseluruhan sekitar 400 orang,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mensos Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Payment ID di Banyuwangi Nasional 12 Agustus 2025

    Mensos Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Payment ID di Banyuwangi Nasional 12 Agustus 2025

    Mensos Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Payment ID di Banyuwangi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan telah melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem Payment ID sebagai bagian dari program digitalisasi penyaluran bansos.
    Program ini merupakan inisiatif dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Sosial menjadi salah satu anggota tim pelaksana.
    Menurut Gus Ipul, digitalisasi diharapkan membuat penyaluran bansos lebih cepat, tepat waktu, akurat, dan tepat sasaran.
    “Dengan adanya digitalisasi penyaluran bansos itu Insya Allah nanti akan lebih cepat, tepat waktu, dan juga lebih akurat untuk bisa sampai kepada mereka yang berhak. Uji cobanya sudah kita mulai di Kabupaten Banyuwangi,” kata Gus Ipul di kantornya, Selasa (12/8/2025).
    Meski menggunakan Payment ID, mekanisme penyaluran akan tetap melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia.
    Bedanya, sistem ini memungkinkan adanya integrasi data dan pembatasan penggunaan dana sesuai tujuan bansos.
    “Misalnya, kalau ini bantuan untuk beli sembako, ada barcode-nya, hanya bisa untuk beli sembako. Tapi ini masih uji coba, ditunggu saja,” ujarnya.
    Gus Ipul bilang, digitalisasi saat ini menjadi tuntutan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan ketepatan sasaran.
    Namun, ia mengakui ada tantangan di lapangan, terutama bagi penerima bansos lansia atau masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi.
    “Himbara otomatis tetap dipakai. Memang hari ini kita supaya lebih transparan, lebih tepat sasaran, dan lebih efisien,” ujar dia.
    “Jadi banyak manfaatnya kalau kita bisa melaksanakan digitalisasi penyaluran bansos. Memang tantangannya masih banyak di lapangan ya,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kulkas Side By Side 436L Jadi Rp 6,5 Jutaan, Gas ke Transmart!

    Kulkas Side By Side 436L Jadi Rp 6,5 Jutaan, Gas ke Transmart!

    Jakarta –

    Transmart kembali menggelar program belanja hemat Full Day Sale pada Minggu, 10 Agustus 2025. Mulai toko buka hingga berakhir jam 10 malam, pelanggan bisa menikmati diskon besar-besaran untuk berbagai produk elektronik pilihan, salah satunya kulkas side by side 436L.

    Khusus di Transmart Full Day Sale membuat harga produk tersebut turun dari harga normal Rp 9.299.000 menjadi Rp 8.249.000. Harganya bisa lebih murah menjadi hanya Rp 6.599.200 per unit berkat adanya diskon 50% + 20%.

    Sebagai catatan, harga termurah bisa didapat untuk transaksi menggunakan AlloPrime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah. Dari harga normal ke harga sale, pelanggan bisa menikmati penghematan sekitar Rp 2.699.800.

    Selama Transmart Full Day Sale, berbagai promo menarik lainnya hadir dengan diskon hingga 50+20% menanti untuk produk-produk seperti sembako, produk rumah tangga, furnitur, kosmetik, hingga fesyen item.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Yuk merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

    (ask/ask)

  • Untung Banyak! Mesin Cuci Front Load 7 Kg Didiskon Besar

    Untung Banyak! Mesin Cuci Front Load 7 Kg Didiskon Besar

    Jakarta –

    Transmart kembali menggelar program belanja hemat Full Day Sale pada Minggu, 10 Agustus 2025. Mulai toko buka hingga berakhir jam 10 malam, pelanggan bisa menikmati diskon besar-besaran untuk berbagai produk elektronik pilihan, salah satunya mesin cuci front load 7 kg.

    Khusus di Transmart Full Day Sale membuat harga produk tersebut turun dari harga normal Rp 5.689.000 menjadi Rp 4.849.000. Harganya bisa lebih murah menjadi hanya Rp 3.879.200 per unit berkat adanya diskon 50% + 20%.

    Sebagai catatan, harga termurah bisa didapat untuk transaksi menggunakan AlloPrime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah. Dari harga normal ke harga sale, pelanggan bisa menikmati penghematan sekitar Rp 1,81 juta.

    Selama Transmart Full Day Sale, berbagai promo menarik lainnya hadir dengan diskon hingga 50+20% menanti untuk produk-produk seperti sembako, produk rumah tangga, furnitur, kosmetik, hingga fesyen item.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Yuk merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

    (ask/ask)

  • LED TV 43 Inch FHD Smart Harga Rp 3 Jutaan di Transmart Full Day Sale

    LED TV 43 Inch FHD Smart Harga Rp 3 Jutaan di Transmart Full Day Sale

    Jakarta –

    Transmart kembali menggelar program belanja hemat Full Day Sale pada Minggu, 10 Agustus 2025. Mulai toko buka hingga berakhir jam 10 malam, pelanggan bisa menikmati diskon besar-besaran untuk berbagai produk elektronik pilihan, salah satunya TV LED 43 inci UHD Smart.

    Diskon hingga 50% + 20% diberikan, membuat harganya turun dari harga normal Rp 4.579.000 menjadi Rp 3.999.000. Di momen spesial ini, harga tersebut kembali dipotong menjadi hanya Rp 3.199.200 per unit.

    Artinya, total diskon yang dapat dinikmati mencapai Rp 1.379.800. Sebagai catatan, tambahan potongan ini berlaku untuk transaksi menggunakan AlloPrime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

    Selama Transmart Full Day Sale, berbagai promo menarik lainnya hadir dengan diskon hingga 50+20% menanti untuk produk-produk seperti sembako, produk rumah tangga, furnitur, kosmetik, hingga fesyen item.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Yuk merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

    (ask/ask)

  • Jabar tertinggi dalam penerima bansos bertransaksi judol

    Jabar tertinggi dalam penerima bansos bertransaksi judol

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemensos: Jabar tertinggi dalam penerima bansos bertransaksi judol
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 18:10 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi yang teridentifikasi penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) selama semester pertama 2025.

    “Jawa Barat ada 49.431 orang pemain judi oniline dengan transaksi senilai Rp199 miliar,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai pertemuan terbatas dengan Ketua PPATK di Jakarta, Kamis.

    Mensos Saifullah Yusuf memaparkan setelah Jawa Barat, juga ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 18.363 penerima bansos menjadi pemain judol senilai Rp83 miliar, serta Jawa Timur dengan 9.771 penerima bansos main judol dengan nilai transaksi Rp53 miliar.

    Provinsi Jakarta sebanyak 7.717 orang dengan nilai Rp36 miliar, Banten sebanyak 5.317 orang dengan nilai Rp25 miliar, dan Lampung sebanyak 5.039 orang dengan nilai Rp18 miliar.

    Sementara pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor mencatat jumlah tertinggi dengan 5.497 orang dengan nilai transaksi Rp22 miliar, diikuti oleh Kota Surabaya sebanyak 1.816 orang dengan nilai transaksi Rp9 miliar, dan Jakarta Pusat sebanyak 1.754 orang dengan nilai transaksi Rp9 miliar.

    Secara keseluruhan, kata dia, dari hasil penelusuran rekening penerima bansos oleh PPATK terdapat 132.557 yang teridentifikasi melakukan transaksi judi online selama semester pertama 2025 dengan total nominal transaksi mencapai Rp542,5 miliar.

    Adapun transaksi terbanyak dilakukan melalui dompet digital Dana sebanyak 303.124 kali, disusul BCA (52.727), BRI (12.993), BNI (4.320), dan Mandiri (2.788).

    “Ini menunjukkan pola yang perlu kita waspadai. Kita ingin bantuannya tepat sasaran, bukan diselewengkan untuk judi,” kata Mensos Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo.

    Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini sedang melakukan verifikasi dan pemadanan data lanjutan rekening penerima manfaat agar bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako ini tidak hanya sampai ke tangan yang berhak dan digunakan sesuai tujuan pengentasan kemiskinan.

    “Sisa ada 375 ribu-an, ya, mereka masih menerima bansos triwulan pertama dan kedua, tetapi dengan adanya temuan PPATK maka akan kita evaluasi apakah mereka masih layak untuk penyaluran triwulan ketiga nanti,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

    Sumber : Antara

  • Ramai Truk Pasang Bendera One Piece Jelang HUT RI, Ternyata Ini Alasan Para Sopir Megapolitan 7 Agustus 2025

    Ramai Truk Pasang Bendera One Piece Jelang HUT RI, Ternyata Ini Alasan Para Sopir Megapolitan 7 Agustus 2025

    Ramai Truk Pasang Bendera One Piece Jelang HUT RI, Ternyata Ini Alasan Para Sopir
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Fenomena pemasangan bendera bajak laut dari serial anime One Piece di belakang truk-truk logistik belakangan ramai terlihat di jalanan jelang HUT ke-80 RI, termasuk di wilayah Bekasi.
    Ternyata, aksi ini bukan sekadar tren budaya pop, melainkan bentuk penyampaian aspirasi dari para sopir terkait kondisi ekonomi yang mereka anggap semakin berat.
    Rahmat (30) dan Dadang (28), dua sopir truk boks di kawasan Kranji, Bekasi Barat, menjadi bagian dari mereka yang memasang bendera ikonik bergambar Jolly Roger tersebut. Keduanya menilai ekonomi Indonesia tengah mengalami kemunduran.
    “Ekonominya sih kelihatannya lagi pasang-surut, malah cenderung ke surut. Harga pokok pada naik kayak sembako, rata-rata lagi pada naik,” kata Rahmat saat ditemui
    Kompas.com
    , Rabu (5/8/2025).
    Menurut Rahmat, pendapatannya sebagai sopir harian tak sebanding dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Ia juga menyoroti persoalan pengangguran yang semakin luas.
    Di tempatnya bekerja, lima dari enam truk diketahui memasang bendera serupa. Rahmat menyebut ini sebagai cara simbolik menyampaikan kegelisahan dan kritik sosial atas situasi ekonomi yang mereka rasakan di lapangan.
    Meski demikian, Rahmat menyampaikan bahwa pemasangan bendera fiksi tidak dimaksudkan untuk merendahkan simbol negara.
    “Ini murni aspirasi, intinya tetap yang diutamakan NKRI, karena saya juga warga Indonesia selalu menjunjung tinggi NKRI,” tegas Rahmat.
    Sementara itu, Dadang menambahkan bahwa bendera One Piece tersebut akan dicopot bertepatan dengan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 mendatang.
    “Penginnya sih didengar saja dan dikasih solusi, jangan cuma didengar doang,” ucapnya.
    Fenomena ini juga menuai perhatian dari kalangan ahli. Peneliti kebijakan publik Riko Noviantoro menilai bahwa aspirasi publik sah disuarakan, namun tetap perlu memperhatikan batasan-batasan hukum, terutama dalam penggunaan simbol-simbol negara.
    “Jika ditemukan pelanggaran terhadap pelecehan pada bendera Merah Putih, maka berpotensi dikenakan sanksi,” ujar Riko, Kamis (31/7/2025), dikutip dari
    Warta Kota
    .
    Riko merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, yang mengatur tata cara dan perlakuan terhadap bendera negara.
    Dalam konteks pengibaran bersama, posisi Merah Putih tidak boleh lebih rendah dari bendera lain, termasuk bendera fiksi seperti One Piece.
    UU Nomor 24 Tahun 2009 memuat aturan teknis mengenai tata letak dan perlakuan terhadap bendera negara. Jika bendera lain dikibarkan berdampingan, maka bendera Merah Putih harus memiliki posisi tertinggi dan ukuran terbesar.
    Pasal 21 UU tersebut menekankan bahwa bendera negara tidak boleh dikalahkan secara visual oleh simbol, panji, atau bendera lainnya.
    Sementara Pasal 24 mengatur larangan merusak, menginjak, membakar, mencetak gambar, maupun memperlakukan Merah Putih secara tidak hormat.
    Sanksi atas pelanggaran ini tidak ringan. Mengacu Pasal 66, seseorang dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun atau denda Rp500 juta jika terbukti menodai atau menghina bendera negara.
    Walau tak ada larangan spesifik atas pengibaran bendera fiksi, undang-undang tersebut mewajibkan bendera Merah Putih tetap berada di posisi paling tinggi dan dominan jika dikibarkan berdampingan.
    Aspirasi dari masyarakat seperti sopir truk merupakan suara yang patut didengar dalam sistem demokrasi.
    Pemerintah diharapkan tidak hanya memperhatikan bentuk protes yang muncul di ruang publik, tapi juga merespons keluhan yang mendasari tindakan itu,seperti ketimpangan ekonomi dan sulitnya akses lapangan kerja.
    Meski demikian, masyarakat juga diingatkan kembali untuk memahami batasan agar segala bentuk ekspresi tidak turut mencederai simbol-simbol negara.
    (Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Fitria Chusna Farisa)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.