Xcloud.id

Produk: sembako

  • Sekolah Rakyat terintegrasi dengan CKG dan MBG dan lainnya

    Sekolah Rakyat terintegrasi dengan CKG dan MBG dan lainnya

    Mensos Gus Ipul saat kunjungan kerja (Kunker) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025). Foto: Kemensos

    Sekolah Rakyat terintegrasi dengan CKG dan MBG dan lainnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah.

    “Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. Kalau ingin meningkatkan keterampilan, kita bantu dengan pelatihan-pelatihan,” kata Gus Ipul saat kunjungan kerja (Kunker) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025).

    Pemberdayaan dilakukan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar lewat Koperasi Merah Putih. “Nanti orang tuanya juga akan didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (yang) bisa menjual produk-produknya di Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

    Sebelum mulai belajar, setiap siswa mengikuti cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program nasional CKG. Dari 7.409 siswa yang diperiksa secara nasional, 52 persen memerlukan pemeriksaan lanjutan. Masalah yang paling banyak ditemukan adalah penyakit gigi, disusul anemia, kekurangan gizi, dan kebugaran rendah.

    “(Hasil CKG) ini pegangan kita, akan kita periksa, kita beri makan bergizi, kita bantu untuk perbaikan giginya. Mudah-mudahan setahun yang akan datang anak-anak kita akan semakin sehat,” kata Gus Ipul.

    Untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, sekolah ini juga menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional. “Kalau di sekolah umum sehari sekali, di Sekolah Rakyat dapat tiga kali sehari. Itu juga programnya Presiden Prabowo,” ucapnya.

    Selain dukungan gizi dan kesehatan, seluruh keluarga siswa terdaftar sebagai penerima PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK), serta menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan ATENSI. Setelah mengikuti pemberdayaan, bantuan akan difokuskan pada peningkatan modal usaha, atau keterampilan.

    Pemerintah juga menargetkan perbaikan rumah keluarga siswa melalui Program 3 Juta Rumah agar layak huni. Menurut Gus Ipul, seluruh langkah ini merupakan strategi terstruktur dan terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

    “Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini, di masa depan anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegasnya.

    Di lapangan, perubahan mulai terasa. Rahman (24), guru Sekolah Rakyat, mengaku awalnya siswa sulit diatur. “Sebulan ini sudah ada progres. Mereka mulai mau mengikuti aturan,” ujarnya.

    Salah satu siswa, Naufal Azzam (8), mengaku senang bersekolah di Sekolah Rakyat. “Belajar, baca, gambar dan banyak lagi,” kata siswa kelas 1A ini.

    Saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon menampung 75 siswa: 32 siswa SD (24 laki-laki, 8 perempuan) dan 43 siswa SMP (25 laki-laki, 18 perempuan).

    Sejak 14 Juli 2025, 63 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menyusul, 37 titik lainnya dimulai pada bulan Agustus, dan 59 titik tambahan akan diluncurkan pada September. Total 159 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan target 15.370 siswa.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Antisipasi Beras Oplosan Satgas Pangan Datangi Tempat Penggilingan Padi dan Agen Sembako Surabaya 14 Agustus 2025

    Antisipasi Beras Oplosan Satgas Pangan Datangi Tempat Penggilingan Padi dan Agen Sembako Surabaya 14 Agustus 2025

    Antisipasi Beras Oplosan Satgas Pangan Datangi Tempat Penggilingan Padi dan Agen Sembako
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Satuan petugas (Satgas) pangan gabungan Kota Pasuruan menyisir sejumlah produsen, distributor dan agen sembako di sejumlah titik.
    Mereka mencari adanya praktek jual beli beras oplosan yang merugikan para konsumen.
    Selain itu, pihaknya juga memastikan praktek jual beras yang melampaui harga eceran tertinggi beras
    “Kegiatan ini memantau dan melihat langsung untuk antisipasi praktek jual beli beras oplosan atau jual beras di atas HET yang sudah ditentukan,” jelas Iptu Choirul Mustofa, Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, Kamis (14/8/2025).
    Tim Satgas Pangan yang terdiri dari personel dari Polres Pasuruan Kota, Dinas Perdagangan Perindustrian (Disperindag) dan Dinas Pertanian Kota Pasuruan memantau stok di sejumlah produsen, distributor dan agen sembako.
    Diantaranya di penggilingan padi UD Elang di Kelurahan Karangketug, UD Lumintu di Kelurahan Krapyakrejo, Toko Agen Sembako AT di Purworejo serta Toko Sumber Agung di Panggungrejo, Kota Pasuruan.
    “Seperti yang kami lihat setiap kantong beras yang sudah digiling dipastikan tidak ada praktek beras oplosan. Dan kami temukan praktek itu,” ujarnya.
    Sedangkan untuk harga dan stok beras juga masih aman.
    Harga rata-rata masih berada pada kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
    Di dua lokasi penggilingan padi masing-masing terdapat 1 ton dan 2 ton gabah dengan harga beli dari petani Rp 6.700-Rp 7.300 per kilogram.
    Sedangkan stok beras di dua penggilingan padi tersebut masing-masing 1,2 ton dan 10 ton dengan harga jual Rp 13.400-Rp 13.800 per kilogram.
    Sedangkan di tingkat pengecer, harga beras berbeda-beda tergantung merk.
    Harga beras premium berkisar di harga Rp 342.500 per 25 kilogram hingga Rp 372.000 per 25 kilogram.
    Sedangkan beras medium berkisar di harga Rp 335 ribu per 25 kilogram hingga Rp 340 ribu per 25 kilogram.
    “Harga rata-rata masih berkisar atau tidak melompat terlampau jauh dari HET,” katanya.
    Satgas mengingatkan para pelaku usaha beras segera mendistribusikan beras ke pasar agar tidak terjadi penumpukan.
    Karena jika ada penumpukan dikhawatirkan adanya lonjakan harga atau monopoli harga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dapat Sembako Jelang HUT RI, Warga Perbatasan: Lumayan Bisa Hemat Pengeluaran Megapolitan 14 Agustus 2025

    Dapat Sembako Jelang HUT RI, Warga Perbatasan: Lumayan Bisa Hemat Pengeluaran Megapolitan 14 Agustus 2025

    Dapat Sembako Jelang HUT RI, Warga Perbatasan: Lumayan Bisa Hemat Pengeluaran
    Tim Redaksi
    BELU, KOMPAS.com
    – Ratusan warga Desa Dirun, Kecamatan Lakmanen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan paket sembako dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Kamis (14/8/2025).
    Paket sembako itu diberikan BNPP RI dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.
    Pengamatan
    Kompas.com
    , pemberian paket sembako dilakukan sekitar di sebuah rest area tempat wisata yang dikenal bernama Fulan Fehan.
    Fulan Fehan merupakan tempat wisata alam yang menyajikan lanskap pemandangan sabana sepanjang mata memandang.
    Warga Desa Dirun sendiri terpantau mulai memadati rest area Fulan Fehan sejak pagi. 
    Mayoritas warga Desa Dirun yang datang lebih dulu adalah para ibu-ibu. Mereka bahkan sampai bersolek meski acaranya sebatas pemberian sembako saja.
    Ketika rombongan BNPP RI tiba, mereka lalu berbaris dengan rapi saat diminta protokoler.
    Tidak ada desak-desakan, tak ada pula yang merasa diselak meski beberapa orang yang datang belakangan berbaris di depan.
    Kaum laki-laki juga memiliki inisiatif tinggi di sini. Mereka membantu menurunkan ratusan paket sembako dari dalam mobil tanpa banyak basa-basi.
    Mereka juga mengalah dengan kaum perempuan saat bantuan diberikan. Mereka membiarkan kaum perempuan menerima sembako lebih dulu tanpa takut kehabisan.
    Seorang warga bernama Mathius merasa terbantu dengan pemberian sembako ini.
    Mathius mengungkapkan, paket sembako yang diberikan BNPP RI bisa menghemat pengeluaran sehari-hari mereka.
    Sebab, dia tak harus membeli beras atau minyak goreng untuk kebutuhan rumah.
    “Tentu bisa menghemat pengeluaran kami untuk membeli bahan pokok. Jadi uang kami bisa disimpan untuk hal lain,” ujar Mathius.
    Sementara itu, Andreas, warga Desa Dirun lainnya, turut mengungkapkan hal serupa.
    Andreas bahkan mulanya tak tahu ada acara ramai-ramai apa di desanya. Ternyata setelah didekati, ada pemberian paket sembako gratis.
    “Sejujurnya saya tidak tahu ada acara apa ini dan membagikan apa. Ternyata ada pemberian sembako gratis. Jadi saya ucapkan terima kasih,” ucap dia.
    Di lain sisi, Sekretaris BNPP RI Komjen (Pol) Makhruzi Rahman mengatakan, pemberian paket sembako sengaja diberikan kepada warga Desa Dirun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di perbatasan.
    Total ada 100 paket sembako berisi sembilan bahan pokok yang diberikan kepada masyarakat. Antara lain beras, minyak goreng, tepung, gula, dan kopi.
    “Ini merupakan bakti sosial kami, khususnya menjelang HUT ke-80 RI. Jadi kegiatan ini rangkaian agenda sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus,” ungkap Makhruzi.
    Lebih lanjut, Makhruzi mengatakan, pihaknya telah berdiskusi lebih jauh dengan Pemerintah Kabupaten Belu untuk memajukan Desa Dirun.
    Salah satunya memajukan wisata Fulan Fehan yang saat ini pengembangannya masih terbatas karena belum banyak uluran tangan.
    “Jadi ada teman-teman pengusaha yang nanti akan membuat resort di sini. Harapannya bisa membantu perekonomian warga berputar,” ucap Makhruzi.
    Sebagai informasi, pemberian 100 paket sembako dilakukan langsung oleh Makhruzi yang didampingi Kelompok Ahli BNPP RI, Nurkholis; Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Fauzan Hasan; Sekretaris Utama LAN RI, Andi Taufik; serta Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves.
    Ekspedisi wilayah perbatasan ini merupakan kerjasama redaksi Kompas.com dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
    Selain PLBN Motaain, ekspedisi serupa juga dilaksanakan di PLBN Motamasin dan PLBN Aruk. Anda dapat mengikuti kisah perjalanan kami beserta liputan perayaan ulang tahun Indonesia di topik pilihan
    HUT ke-80 RI 2025
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramuka Jatim bagikan sembako kepada nelayan di Selat Madura

    Pramuka Jatim bagikan sembako kepada nelayan di Selat Madura

    ANTARA – Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur bersama segenap pejabat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) provinsi setempat membagikan sembako kepada para nelayan di Selat Madura. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Pramuka ke- 64. (Hanif Nasrullah/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Beras SPHP Belum Terlihat-Stok Beras Bermerek Seret, Beli Dibatasi?

    Beras SPHP Belum Terlihat-Stok Beras Bermerek Seret, Beli Dibatasi?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Stok beras di gerai-gerai ritel modern terpantau masih seret. Bahkan ada yang kosong.

    Pantauan CNBC Indonesia, Kamis (14/8/2025), di gerai minimarket di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, stok beras sudah kosong.

    “Nggak ada beras, belum masuk. Masih kosong. Sudah dari yang ramai di berita, yang dioplos itu. Belum ada masuk lagi,” kata staf penjaga gerai tersebut.

    “Di gerai lain (milik perusahaan yang sama), sama. Memang kosong. Ditarik gitu stoknya,” tambahnya.

    Saat ditanya soal pasokan beras SPHP yang digelontorkan pemerintah, dia mengaku, gerai tersebut belum mendapat suplai beras SPHP.

    “Belum. Infonya sih mau masuk. Tapi nggak tahu kapan,” ucapnya.

    Staf tersebut juga menegaskan, belum ada perintah pembatasan penjualan beras di tokonya.

    “Kalau untuk dibatasi (begitu stok beras masuk) kayanya sih nggak. Tapi, nggak tahu ready-nya kapan. Ini sudah mau seblum kayanya, stok berass kosong. Balum tahu (informasi kapan beras masuk),” ungkapnya.

    Bergeser ke gerai ritel modern lain di lokasi yang sama, tampak hanya ada beberapa kemasan 5 kg beras yang terpampang di rak. Itu pun hanya 1 merek yang dijual. Yaitu, merek Sania, yang saat ini sedang dalam penyidikan Bareskrim Polri/ Satgas Pangan Polri karena tersangkut kasus dugaan memperdagangkan dan memproduksi beras premium tak sesuai mutu dan label kemasan.

    “Beras sudah ada. Ada merek Sania sudah masuk lagi. Yang masuk baru cuma ada Sania. Nggak ada arahan membatasi,” kata Staf penjaga di gerai tersebut.

    “Nggak ada arahan membatasi penjualan. Kalau beras merek lain jurang tahu kapan masuk, baru ada Sania ini saja. Baru kemarin masuknya, setelah sempat ditarik. Harganya diskon jadi Rp73.000 (per kemasan 5 kg),” ungkapnya. Sebagai catatan, pemerintah memang memerintahkan penjualan beras yang tersandung kasus beras tak sesuai mutu agar menurunkan harga jualnya ke bawah HET yang berlaku. HET beras premium adalah Rp14.900 per kg atau Rp74.500 per 5 kg.

    Staf tersebut juga menyampaikan hal serupa. Beras SPHP belum masuk ke toko tersebut.

    “Belum ada masuk buat yang di sini. Kalau di gerai (jaringan tokok perusahaan sama) lain, kayanya sudah ada yang masuk,” kata dia.

    Lalu bagaimana di lokasi lain?

    Terpantau, Selasa (12//8/2025), penjualan beras di gerai supermarket di kawasan Jakarta Timur, penjualan beras dibatasi.

    “Pemberitahuan pembatasan pembelian. Beras 10 kg dan 20 kg maksimal 1 pieces, beras 5 kg maksimal 2 pieces. Per hari per struk per customer,” demikian tertulis pada kertas pemberitahuan yang terpampang di rak beras di toko tersebut.

    Stok beras di supermarket ini mmeang tak kosong, namun juga tak sebanyak biasanya. Sehari-hari sebelumnya, beras di toko ini biasanya menumpuk tinggi dan banyak.

    Kondisi serupa terlihat di salah satu gerai supermaket di Bekasi, Selasa (12/8/2025).

    Beras yang biasanya menumpuk di supermarket ini, tersisa hanya beberapa pieces kemasan 5 kg. Menurut karyawan supermarket ini, sudah beberapa hari pasokan beras tak masuk ke gerai itu. Juga di gerai-gerai lain milik perusahaan yang sama.

    Karena itu, pembelian pun dibatasi. Maksimal hanya 10 kg per konsumen.

    Sehari sebelumnya, stok beras di 2 gerai minimarket di kawasan Bekasi juga terpantau kosong. Namun tidak demikian di warung sembako. Tampak stok beras masih banyak, ada yang dijual dengan harga Rp17.000/ kg.

    Di Cilegon dan Depok, terpantau belum ada keluhan sulit membeli beras. Menurut warga, beras masih banyak terlihat di warung-warung sembako. Begitu juga di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Harga berkisar Rp12.000-15.000 per kg.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 7 Pesan dari Pati untuk Indonesia Nasional

    7 Pesan dari Pati untuk Indonesia Nasional

    Pesan dari Pati untuk Indonesia
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianati rakyatmu. Lengserkan Sudewo.
    TULISAN
    besar yang terpampang di spanduk yang dibawa pengunjuk rasa di Pati, Jawa Tengah, 13 Agustus 2025, tidak sekadar menyuarakan kekesalan warga Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupatinya Sudewo.
    Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 orang – sesuai dengan tantangan Sudewo sebelumnya – menjadi tumpahan kemuakan warga Pati yang selama ini terpendam.
    Aksi solidaritas yang terbangun secara spontan berhasil mengumpulkan logistik untuk keperluan para pengunjuk rasa.
    Mulai dari air mineral, roti hingga buah pisang disumbangkan sukarela oleh warga. Timbunan logistik tersebut memenuhi jalanan di depan Kantor Bupati Pati.
    Bahkan ada Paijan, pengemudi angkutan bajaj dari Jakarta yang rela menempuh perjalanan 12 jam dari Ibu Kota ke Pati hanya untuk menyumbang air minum dalam kemasan demi simpatinya untuk warga Pati.
    Wiharto, petani dari daerah Gunungsari, Pati, rela menyerahkan satu mini truk berisi buah pisang hasil panennya untuk para pengunjuk rasa (
    Cnnindonesia.com
    , 13 Agustus 2025).
    Kibaran bendera “One Piece” juga ikut dibentangkan para pendemo di Pati. Tentu saja di mata para pengibar, bendera “One Piece” sebagai perwujudan terjadinya kemunafikan, kejahatan serta tipu muslihat penguasa.
    Tidak saja dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang luar biasa, ternyata warga Pati juga mempersoalkan sulitnya mendapatkan pekerjaan di kampungnya sendiri.
    Pemutusan hubungan kerja tenaga Kesehatan di RSUD RAA Soewondo yang semena-mena, penerapan lima hari masa sekolah tanpa kajian dan tanpa mendengar masukan dari pemangku kepentingan, serta janji-janji kampanye yang tidak terlaksana menjadi daftar “dosa” Sudewo yang selalu diingat warga Pati.
    Demonstasi terbesar yang baru terjadi di Pati itu memang berhasil menundukkan keangkuhan seorang Sudewo.
    Permintaan maaf dan pencabutan aturan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen yang dilakukan Sudewo ternyata belum cukup di mata warga.
    Para pengunjuk rasa juga berhasil memaksa dan meyakinkan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Pati untuk segera bersidang dan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Sudewo sebagai bupati.
    Menariknya, Fraksi Partai Gerindra bersama partai-partai pengusung Sudewo di DPRD Pati seperti PKB dan Nasdem ikut menyetujui pembentukan Pansus pemakzulan Sudewo.
    Walaupun proses pemakzulan di DPRD memerlukan waktu, tapi setidaknya perjuangan warga Pati menjadi “inspirasi” dari cara serta pilihan penyaluran keresahan warga di berbagai daerah yang mengalami persoalan yang sama.
    Ada pesan-pesan keresahan dari rakyat di belahan Tanah Air manapun yang merasa telah “menitipkan” perjuangan pada warga Pati.
    Perjuangan warga Pati seakan ikut “menyuarakan” kesumpekkan warga di manapun yang kini tengah mengalami kekecewaan dengan “Sudewo-Sudewo” lain.
    Warga Kota Malang, Jawa Timur pun sedang kesal. Beberapa waktu lalu, karnaval di Mulyorejo, Sukun, Kota Malang, diwarnai kericuhan antara warga dan peserta karnaval akibat suara
    sound system
    yang terlalu keras, mengganggu warga yang sedang sakit.
    Warga Kota Malang mengaku kecewa dengan sikap aparat yang abai terhadap kenyamanan warga yang telah membayar pajak selama ini.
    Kenaikan PBB-P2 usai disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari 0,055 menjadi 0,2 persen atau hampir 4 kali lipat pasti akan memberatkan warga (
    Ketik.com
    , 13 Agustus 2025).
    Warga Kota Cirebon yang terinspirasi dengan langkah perjuangan warga Pati, juga berencana turun ke jalan mengingat
    PBB juga melonjak hingga 1.000 persen.
    Kenaikan “yang gila-gilaan” tersebut merujuk Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi. Paguyuban Pelangi Cirebon menilai kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat dan tidak masuk akal.
    Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah warga juga dikagetkan dengan kenaikan PBB hingga 400 persen. Warga Kecamatan Ambarawa yang bisanya membayar pajak PBB Rp 160.000 di tahun kemarin, kini melonjak menjadi Rp 872.000 (
    Detik.com,
    12 Agustus 2025).
    Sementara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga melakukan “perlawanan” saat membayar tagihan PBB-P2 yang melonjak dengan menggunakan uang koin.
    Sengaja pembayar pajak memperlihatkan upayanya menggunakan uang tabungan milik anaknya untuk membayar pajak Rp 1,2 juta dari sebelumnya yang Rp 300.000 di Kantor Bapenda Jombang (
    Kompas.com
    , 12/08/2025).
    Aksi-aksi penolakan pembayaran kenaikan pajak diperkirakan akan masif terjadi di berbagai daerah. Gerakan perlawanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu harus diakui menjadi “pemantik” dari perlawanan lokal terhadap kebijakan kenaikan pajak yang tidak bijak.
    Bisa dibayangkan di saat rakyat tengah gunda gulana karena kesulitan mencari lapangan pekerjaan di tengah semakin maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), semakin tingginya angka kriminalitas akibat pengangguran; timpangan penghasilan yang menimbulkan kecemburuan sosial; harga sembako yang semakin menggila dengan takaran yang rawan disalahgunakan; korupsi yang semakin merajalela setelah sebelumnya ramai dengan kejadian pemblokiran tabungan oleh PPATK dan kontroversi perampasan tanah, maka kenaikan pajak menjadi klimaks dari kejengahan rakyat terhadap kepengapan saat ini.
    Saya khawatir jika Presiden Prabowo Subianto dan para pembantunya tidak tepat dalam mengambil langkah antisipatif dan pengambilan keputusan, aksi demonstrasi besar di Pati akan berlanjut dan terus bermunculan di berbagai daerah.
    Kejadian Pati, Cirebon, Semarang, Jombang dan daerah lain adalah miniatur dalam skala kecil seperti fenomena “Arab Spring”.
    Fenomena jatuhnya pemerintahan akibat
    Arab Spring
    seperti rangkaian peristiwa revolusi dan protes yang terjadi di negara-negara Arab pada awal tahun 2010-an.
    Protes yang bermula dari aksi bakar diri Mohamed Bouazizi di Tunisia menjadi pemicu awal gelombang protes di seluruh wilayah Tunisia.
    Akibatnya, Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali berhasil ditumbangkan setelah berkuasa selama lebih dari dua dekade.
    Dari Tunisia, gelombang protes terus menjalar ke negara-negara Arab lainnya menuntut perubahan politik dan sosial, termasuk demokrasi, hak asasi manusia, dan perbaikan ekonomi.
    Beberapa pemerintahan seperti di Mesir, Libya, Yaman dan Suriah berhasil digulingkan sebagai akibat dari gelombang protes ini, sementara yang lain mengalami perubahan signifikan dalam sistem politik.
    Sebagai Presiden, Prabowo harus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak “ngotot” memperlakukan rakyat sebagai sapi perahan pajak.
    Kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Prabowo harus menegaskan kembali tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan daerah.
    Keberadaan dua wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri harusnya mempunyai fungsi dan tugas yang terukur.
    Pelaksanaan retreat kepala daerah yang memakan biaya besar ternyata tidak berdampak pada pola pikir kepala daerah. 
    Kepada Kepolisian dan aparat TNI, Prabowo sebaiknya memerintahkan untuk tetap mengedepankan langkah humanis nir kekerasan dalam mengatasi aksi-aksi unjuk rasa.
    Para pengunjuk rasa bukanlah musuh negara. Mereka tengah memperjuangkan perutnya, kehidupannya agar terus hidup di tengah kesulitan hidup yang semakin berat.
    Dan terakhir selaku Ketua Umum Partai Gerindra tempat afiliasi politik Bupati Pati Sudewo, dibutuhkan sikap Prabowo untuk mendorong partainya mendukung pemakzulan yang dikehendaki rakyat Pati.
    Upaya menjaga nama baik Gerindra di mata pemilih tidak boleh kalah karena ulah seorang Sudewo. Harga Gerindra terlalu mahal bagi kepongahan Sudewo.
    Bisa jadi pembelajaran dari Pati menjadi titik awal Prabowo untuk melakukan
    reshuffle
    terhadap kabinetnya.
    Isi kabinet pemerintahan sekarang terlalu gemoy dan kerap membuat gaduh yang tidak perlu serta hanya mendegradasi komitmen Prabowo dalam upaya mensejahterakan rakyat.
    Tanah subur tapi hidup tak makmur

    Di neg’riku Indonesia

    Tambang emas, intan permata

    Tapi entah siapa yang punya

    Kerja berat, peras k’ringat, banting tulang

    Pontang-panting dari berdiri sampai nungging

    Tapi mengapa masih banyak rakyat miskin?

    Apa harus budi daya kalajengking?
    – (Lirik lagu “Kalajengking” oleh Pujiono)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Punya Manfaat Sosial Seperti Zakat dan Wakaf

    Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Punya Manfaat Sosial Seperti Zakat dan Wakaf

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyamakan zakat dan wakaf dengan pembayaran pajak. Menurutnya, manfaat yang dirasakan sama yaitu kembali lagi kepada orang yang membutuhkan.

    Sri Mulyani mengatakan setiap rezeki dan harta yang dimiliki ada hak orang lain di dalamnya. Cara menyalurkan hak tersebut bisa melalui zakat, wakaf, maupun pajak.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak, dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8/2025).

    Ia memaparkan, uang pajak disalurkan melalui berbagai program untuk masyarakat menengah bawah. Salah satu uang pajak digunakan untuk bantuan sosial (bansos).

    “Kami sampaikan, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan Program Keluarga Harapan bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses permodalan. Dengan kita tahu kemampuan membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biayanya, itu bisa distrukturkan secara syariah,” jelasnya.

    Mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga disediakan fasilitas mulai dari pemeriksaan gratis, pembangunan akses layanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit di daerah.

    Dari sisi pendidikan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah membuka Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tidak hanya sekolah, ada fasilitas asrama dan makan gratis bagi siswa selama menempuh pendidikan.

    “Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan, dan mendapat pendidikan berkualitas serta bimbingan keagamaan. Itu semuanya hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” tegasnya.

    Di bidang pertanian dan energi, pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi petani yang membutuhkan, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

    “Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan secara substansi, yaitu ekonomi syariah,” pungkas Sri Mulyani.

    (aid/rrd)

  • Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini

    Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Senin (28/7/2025). Berdasarkan hasil rapat tersebut, KSSK menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan II tahun 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. ANTARA FOTO/Fauzan/nz (ANTARA FOTO/FAUZAN)

    Pemerintah belanjakan Rp1.333 triliun untuk warga miskin tahun ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:01 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah pusat membelanjakan sebesar Rp1.333 triliun untuk warga miskin atau masyarakat bawah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dia merinci anggaran itu disalurkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) sembako, akses pembiayaan bagi UMKM, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga dukungan untuk ketahanan pangan dan energi.

    Sri Mulyani pun mengatakan anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) yang diterima langsung oleh masyarakat untuk tahun depan bakal lebih besar dari tahun ini.

    “Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi,” tuturnya.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari target APBN 2025. Realisasi itu terdiri atas BPP sebesar Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp400,6 triliun. Belanja negara tersebut tumbuh sebesar 0,6 persen (yoy). Menurut Menkeu, pertumbuhan belanja negara mencerminkan upaya pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical di tengah dinamika global dan regional.

    Belanja difokuskan guna mendukung pencapaian target pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan pemberdayaan desa serta UMKM. Selain itu, belanja juga diarahkan pada program prioritas nasional, antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi.

    Untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pembahasan terakhir pemerintah dan DPR menetapkan belanja negara dipatok pada rentang 14,19-14,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), terdiri dari BPP 11,41-11,94 persen PDB dan TKD 2,78-2,89 persen PDB.

    Sumber : Antara

  • Kopdes Merah Putih jembatan desa menuju kemerdekaan ekonomi

    Kopdes Merah Putih jembatan desa menuju kemerdekaan ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PCO: Kopdes Merah Putih jembatan desa menuju kemerdekaan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 19:11 WIB

    Elshinta.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan jembatan bagi desa menuju kemerdekaan di bidang ekonomi.

    Program tersebut merupakan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

    “Kopdes Merah Putih menjadi langkah monumental yang menandai era baru dalam pembangunan nasional berbasis desa. Mewakili kedaulatan rakyat dalam mengelola sumber daya mereka sendiri,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu.

    Pada momentum peringatan HUT Ke-80 Republik Indonesia (RI), kata Adita, Kopdes Merah Putih bisa diartikan sebagai sebuah era baru menuju kemerdekaan di bidang ekonomi.

    “Melalui koperasi ini, masyarakat desa diharapkan bisa semakin berdaya. Kopdes Merah Putih membuat masyarakat desa menikmati kemerdekaan di bidang ekonomi,” kata Adita.

    Dia mengatakan Kopdes Merah Putih juga menjadi jembatan transisi dari ketergantungan bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

    Saat ini, kata Adita, desa dan kelurahan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Misal, sebanyak 90 persen hasil tangkapan ikan belum bisa disimpan dengan layak.

    Data lain, sebanyak lima juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih terjerat rentenir, serta lebih dari 50 ribu desa dan kelurahan belum memiliki fasilitas kesehatan. Selain itu, sebanyak 70 persen desa dan kelurahan belum tersentuh koperasi.

    Terdapat 60 persen koperasi yang belum memiliki layanan farmasi dan lebih dari 31 ribu koperasi belum ada toko sembako, serta lebih dari 50 persen desa belum memiliki toko sarana produksi untuk mendukung pertanian dan usaha lokal.

    Presiden Prabowo Subianto lantas membentuk 80.081 Kopdes Merah Putih pada 21 Juli 2025. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis membangun ekonomi kerakyatan yang berdikari, inklusif, dan adil.

    Program ini merupakan pelaksanaan dari Astacita ke-3, yang menempatkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa. Tujuannya yakni untuk membuka lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat sentra produksi rakyat secara berkelanjutan.

    “Lebih dari 80 ribu koperasi ini adalah upaya konkret untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan penting bagi rakyat. Kita hadirkan sembako, obat, pupuk langsung ke tangan masyarakat. Dengan harga yang terjangkau dan sistem yang adil,” kata Presiden Prabowo.

    Ketua Kopdes Merah Putih Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Dedi Nurendi mengatakan koperasi ini membantu meringankan beban masyarakat Cileunyi Wetan.

    “Kopdes ini menjawab keresahan masyarakat yang harus membeli kebutuhan pokok agak jauh. Masyarakat dalam hal simpan pinjam juga banyak yang terlilit Bank Emok (bank keliling),” kata Dedi.

    Dedi mengatakan Kopdes Merah Putih merupakan jawaban atas kebutuhan ekonomi masyarakat. “Mari berkoperasi karena ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Koperasi juga menanamkan gotong-royong,” ucap dia.

    Sumber : Antara

  • Di Rezeki Anda Ada Hak Orang Lain, Setor Melalui Zakat atau Pajak

    Di Rezeki Anda Ada Hak Orang Lain, Setor Melalui Zakat atau Pajak

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dalam setiap rezeki yang didapat masyarakat terdapat hak untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Selain lewat zakat dan wakaf, hak orang lain tersebut bisa juga diberikan melalui pajak, karena pada prinsipnya pajak adalah uang negara yang pada akhirnya akan kembali ke orang-orang yang membutuhkan.

    Ia juga menyebut bahwa dalam setiap rezeki yang didapat masyarakat terdapat hak untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Selain lewat zakat dan wakaf, hak orang lain tersebut bisa juga diberikan melalui pajak, karena pada prinsipnya pajak adalah uang negara yang pada akhirnya akan kembali ke orang-orang yang membutuhkan.

    “Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain. Bukan (sebagai) ustazah ya dalam hal ini, tapi (saya menyampaikan) ini karena Menteri Keuangan juga, dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya, hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak,” ujar dia, dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI secara daring, Rabu (13/8/2025).

    Sebagai bentuk keadilan, pajak yang dibayarkan oleh orang-orang dengan kondisi ekonomi lebih baik akan disalurkan melalui bantuan sosial. Pada tahun ini, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program keluarga harapan (PKH) dan 18 juta keluarga diberikan bantuan pangan berupa sembako.

    Tidak hanya itu, usai mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang cenderung sulit bersaing dengan usaha-usaha besar diberikan bantuan modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pun, kini pemerintah juga memberikan layanan Cek Kesehatan Gratis kepada masyarakat miskin.

    “Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah,” tambah Sri Mulyani.

    Selain bantuan sosial, pemerintah juga menggunakan uang pajak untuk memperbaiki layanan publik, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Sebagai contoh, untuk mengurangi tingkat kematian akibat penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, kini pemerintah memperbanyak akses layanan kesehatan hingga ke pelosok daerah Indonesia.

    “Sehingga kalau menggunakan (istilah) Menteri Kesehatan, jangan orang yang terkena serangan jantung tapi di daerah terpencil harus dibawa ke Jakarta, baru jalan 10 kilo sudah dijemput malaikat maut. Takdir mengenai kematian kita nggak pernah tahu. Tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat, untuk mendapatkan hak kesehatan, itu adalah ikhtiar kita,” ucapnya.

    Pada saat yang sama, untuk meningkatkan kualitas hidup wong cilik, Presiden Prabowo Subianto telah membangun ratusan Sekolah Rakyat. Dengan keberadaan Sekolah Rakyat, anak-anak dari orang tua miskin diharapkan bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

    “Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah diasramakan dan mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik, serta bimbingan keagamaan. Semuanya tadi hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” tambah dia.