Xcloud.id

Produk: sembako

  • PMI Jaktim salurkan bantuan untuk warga terdampak pohon tumbang

    PMI Jaktim salurkan bantuan untuk warga terdampak pohon tumbang

    Jakarta (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Timur (Jaktim) memberikan sejumlah bantuan kepada warga yang terdampak pohon tumbang saat hujan disertai angin kencang di wilayah kelurahan Setu, Cipayung, pada Rabu (20/8) lalu.

    “Kita serahkan ke pihak kelurahan kemarin sore karena mereka yang akan membagikan agar tepat sasaran. Jika masih ada yang membutuhkan, tentunya kita berikan sesuai kebutuhan,” kata Kepala Seksi Humas dan Komunikasi PMI Jakarta Timur Agus Bastian saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Pemberian bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan dari pihak kelurahan setempat. Bantuan yang diberikan berupa 17 paket sembako, terpal lima lembar, tikar 17 lembar, selimut 17 lembar, kain sarung 17 lembar, seng 50 lembar, dan delapan paket perlengkapan keluarga (family kit).

    Sementara itu, Lurah Setu Dwi Widiastuti mengatakan bantuan itu diberikan kepada warga yang rumahnya rusak akibat tertimpa pohon.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada PMI Jakarta Timur yang telah memberikan bantuan untuk warga terdampak angin kencang dan pohon tumbang. Bantuan kami serahkan kepada warga hari ini,” ujar Dwi.

    Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 17 rumah yang terdampak angin kencang dan pohon tumbang. Sebagian besar berada di wilayah RW 03, Kelurahan Setu.

    “Siang ini kami juga akan rapat dengan Baznas Bazis Jakarta Timur karena warganya masih memerlukan bantuan tambahan. Kebanyakan atap rumah warga rusak dan sudah dibantu sementara dengan pemasangan terpal oleh petugas PPSU,” jelas Dwi.

    Lebih lanjut, dia menuturkan sebanyak 50 Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) hari ini masih melakukan penyisiran pohon tumbang yang belum dievakuasi dari lingkungan permukiman warga.

    “Semoga semua bisa dituntaskan hari ini, kami akan optimalkan dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada,” ucap Dwi.

    Seperti diketahui, tujuh pohon di sejumlah lokasi di Jakarta Timur tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut pada Rabu (20/8) sore.

    “Total ada tujuh pohon yang tumbang karena hujan intensitasnya lebat dan disertai angin kencang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dihubungi di Jakarta.

    Meski tidak menimbulkan korban jiwa, tumbangnya pohon-pohon tersebut membuat lalu lintas tersendat.

    Berikut lokasi tujuh pohon yang tumbang di Jakarta Timur:

    1. Jalan Bambu Wulung 2 Nomor 113A RT 005/RW 005, Bambu Apus, Cipayung

    2. Jalan Setu Cipayung Nomor 46 RT 006/RW 007, Cipayung, Cipayung

    3. Jalan H. Abdullah Nomor 602 RT 001/RW 003, Setu, Cipayung

    4. Jalan Komplek Polri Gang HEK 2 RT 012/RW 004, Ciracas

    5. Jalan Puskesmas Setu RT 007/RW 003 Nomor 119, Setu, Cipayung

    6. Jalan Mandor Hasan, Cipayung

    7. Jalan Raya Mabes Hankam, Ceger, Cipayung

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal

    DPD: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menilai pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dalam skema konvensional seharusnya disikapi secara positif sebagai momentum pemerintah daerah (pemda) untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi fiskal masing-masing.

    “Ini merupakan stimulan bagi daerah untuk menggali sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal. Kapasitas fiskal daerah bisa diperkuat dengan instrumen-instrumen kreatif di luar ketergantungan pada pusat,” kata Tamsil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia lantas mencontohkan penerbitan obligasi daerah (municipal bond) untuk mendanai proyek bernilai ekonomi tinggi dan berdampak langsung pada masyarakat.

    “Obligasi daerah bukan hanya instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana bagi daerah untuk membangun kepercayaan pasar. Dengan tata kelola yang transparan, obligasi dapat menjadi motor pembangunan baru yang menegaskan kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.

    Dia juga mencontohkan pemerintah kota madya dapat memaksimalkan jalur utilitas sebagai potensi komersial yang mendukung penataan kota yang lebih modern dan mampu memperkuat pendapatan asli daerah.

    “Alternatif pendapatan itu banyak. Mulai dari pengelolaan aset, pengembangan kawasan ekonomi, sektor energi, hingga jalur utilitas, yang penting adalah keberanian pemerintah daerah untuk melakukan inovasi fiskal dengan tetap menjaga tata kelola yang sehat,” ucapnya.

    Di sisi lain, senator itu mengingatkan kepala daerah memiliki peran sentral dalam merancang dan merencanakan program pembangunan guna mendorong pemerintah daerah mengembangkan sumber-sumber pendapatan berbasis potensi lokal.

    “Otonomi daerah telah memberi ruang yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi. Ruang itu harus dimanfaatkan dengan kebijakan yang berani, kreatif, dan berpihak pada masyarakat,” katanya.

    Dia pun menegaskan bahwa pembangunan daerah harus digerakkan secara gradual dengan kombinasi antara kebijakan pusat dan inisiatif lokal sebab menurutnya pengurangan dana transfer konvensional justru menjadi ujian sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan potensinya.

    “Inisiatif daerah harus bergerak lebih kuat. Sinergi antara pusat dan daerah akan menentukan seberapa tangguh kita membangun kemandirian fiskal ke depan,” ucapnya.

    Tamsil pun menuturkan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah semakin besar dan telah disesuaikan dengan kebutuhan implementasi Astacita.

    Dia berharap program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, dan ketahanan pangan menjadi katalisator baru bagi tumbuhnya ekonomi daerah, sekaligus memberikan dampak langsung pada masyarakat.

    “Kita memasuki era baru arsitektur kebijakan anggaran negara yang dibingkai visi besar Astacita. TKD tidak lagi jadi instrumen tunggal keberpihakan pusat pada daerah. Kita harus melihat ini secara komprehensif,” tuturnya.

    Dia berharap pula program ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, pembangunan desa, koperasi, UMKM, hingga fasilitas kesehatan, semuanya mengalir ke daerah dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa kebijakan anggaran pemerintah saat ini didesain untuk menopang agenda pembangunan yang terpadu di bawah orkestra Astacita.

    “Tujuannya jelas, agar orkestra pembangunan nasional menghasilkan harmoni pemerataan dan distribusi keadilan. Presiden punya agenda besar mengikis ketimpangan spasial. Semua daerah harus maju bersama. Kendati demikian, daerah tetap diberikan ruang seluas-luasnya dalam menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan lokal,” kata dia.

    Sebelumnya, Jumat (15/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang mengalami penurunan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebabkan oleh peralihan anggaran ke belanja pemerintah pusat.

    Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta.

    Menurut dia, manfaat dari program belanja pemerintah pusat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah.

    Sebagai contoh, program perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, program pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi dan non-energi, hingga program ketahanan pangan seperti lumbung pangan dan cadangan pangan oleh Bulog.

    Menkeu menyebut program-program itu, dan program lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, memakan alokasi sebesar Rp1.376,9 triliun dari belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengakuan Warga soal Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Usai Sebulan Diresmikan: Bingung… Bandung 21 Agustus 2025

    Pengakuan Warga soal Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Usai Sebulan Diresmikan: Bingung… Bandung 21 Agustus 2025

    Pengakuan Warga soal Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Usai Sebulan Diresmikan: Bingung…
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Satu bulan setelah diresmikan, keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Hambalang, Bogor, belum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
    Alih-alih ramai didatangi, koperasi yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa itu justru membuat masyarakat bingung.
    Kompas.com melihat langsung ke lokasi, kios dan unit layanan di Kopdes Hambalang terlihat sepi.
    Kondisi itu sejalan dengan pengakuan warga yang menyebut belum pernah berbelanja atau memanfaatkan layanan Kopdes tersebut.
    Erni (33), warga Kampung Hambalang, Desa Hambalang, mengatakan ia mengetahui keberadaan Kopdes sejak peresmian.
    Namun setelah itu, tidak ada aktivitas berarti yang ia lihat.
    Ia juga bingung dengan sistem belanja yang kabarnya harus menggunakan kartu anggota khusus.
    Hal serupa diungkapkan ibu berinisial K (40) dan S (37).
    Mereka menilai, setelah peresmian yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Juli 2025, tidak ada lagi sosialisasi lanjutan.
    Warga hanya mendengar kabar sepintas soal harga sembako yang lebih murah, tetapi tak ada penjelasan cara belanja maupun syarat keanggotaan.
    “Pas pertama peresmian ramai banget. Tapi sekarang jalan sebulan ya gitu-gitu aja, tidak jalan Kopdesnya. Saya juga tidak pernah ke sana.
    Ngapain
    , mendingan ke warung biasa,” ujar keduanya saat ditemui Kompas.com, Kamis (21/8/2025).
    Keduanya berharap layanan simpan pinjam dan klinik di Kopdes bisa berjalan.
    Sebab, warga membutuhkan akses pinjaman yang mudah dan fasilitas kesehatan yang dekat, mengingat jarak puskesmas dari kampung cukup jauh.
    “Kita maunya layanan klinik itu saja aktifkan karena bisa membantu banget merawat warga yang sakit, kan di sini puskesmas mah jauh banget. Jadi orang yang tidak punya juga bisa berobat gitu,” tuturnya.
    Kebingungan juga dirasakan Fatma dan Irna, warga Kampung Cikalahang, Desa Hambalang.
    Mereka mengaku tidak paham mekanisme Kopdes karena tak ada penjelasan dari pengurus setempat.
    Mereka mendengar kabar adanya pinjaman tanpa bunga, tetapi syaratnya harus menabung dulu sebagai mitra.
    Informasi ini justru membuat warga kecil semakin ragu memanfaatkan layanan.
    Fatma menambahkan, masyarakat sekitar juga belum tahu manfaat nyata dari unit sembako, apotek, maupun klinik.
    Sejauh ini, hanya ada cerita bahwa klinik tidak pernah buka dan kios sembako terkendala modal.
    “Warga jadi bingung, mau coba pun tidak tahu caranya,” ujarnya.
    Padahal, saat peluncuran Kopdes Merah Putih, pemerintah menargetkan koperasi desa ini menjadi pusat layanan ekonomi warga.
    Unit yang ditawarkan meliputi toko sembako, apotek, klinik kesehatan, layanan simpan pinjam, hingga distribusi hasil pertanian.
    Tujuannya untuk mempermudah akses kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ekonomi desa.
    Namun, kondisi di Hambalang menunjukkan program ini belum berjalan sesuai harapan.
    Minim sosialisasi, keterbatasan modal, hingga layanan dasar yang tak kunjung aktif membuat warga masih bertanya-tanya dan bingung dengan keberadaan Kopdes Merah Putih bagi desa mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebulan Diresmikan, Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Sepi dan Layanan Klinik Tak Jalan Bandung 21 Agustus 2025

    Sebulan Diresmikan, Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Sepi dan Layanan Klinik Tak Jalan Bandung 21 Agustus 2025

    Sebulan Diresmikan, Kopdes Merah Putih Hambalang Bogor Sepi dan Layanan Klinik Tak Jalan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Satu bulan setelah peresmian, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tampak sepi dan belum beroperasi sesuai tujuan awalnya dibentuk.
    Sejumlah unit layanan yang semestinya dibuka untuk masyarakat, seperti toko sembako, klinik apotek, gerai pupuk sarana pertanian, hingga layanan simpan pinjam, tidak berjalan maksimal sebagaimana mestinya.
    Kompas.com datang langsung ke lokasi pada Kamis (21/8/2025), aktivitas hanya terlihat dari empat orang pengelola yang berjaga.
    Toko sembako memang buka, tetapi barang-barang yang ada di rak terlihat sedikit. Tiga rak yang berjejer itu justru lebih banyak yang kosong.
    Kondisi lebih memprihatinkan terlihat di unit layanan kesehatan. Klinik apotek tampak tertutup dengan pintu terkunci dan tanpa aktivitas tenaga medis.
    Kursi tunggu kosong dan berdebu, tak ada dokter maupun perawat yang berjaga.
    Klinik ini bahkan belum pernah beroperasi maksimal sejak awal diresmikan.
    Sejak siang, hanya satu warga yang datang untuk membeli pupuk.
    Selain kios unit layanan klinik yang tutup, kios pangkalan LPG atau penjualan gas melon tabung 3 kg juga tutup.
    Sebab, hanya tabung yang tersedia, sedangkan gas tidak terisi.
    Selama itu pula, hanya satu warga yang terlihat datang ke gerai pupuk sarpras pertanian.
    Salah satu pengelola Kopdes ini mengakui, tak ada warga yang datang hingga barang terbatas karena tidak ada modal untuk melengkapi produk.
    Bahkan, sosialisasi pun diakuinya kurang.
    Padahal, saat peresmian Kopdes Merah Putih di Hambalang pada Juli 2025 lalu, pemerintah menyebut koperasi desa ini akan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
    Kopdes didesain memiliki berbagai unit layanan, mulai dari toko sembako, klinik kesehatan, gerai pupuk, simpan pinjam, hingga distribusi hasil pertanian warga.
    Tujuannya adalah untuk mempermudah akses kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ekonomi desa.
    Namun, kondisi terkini menunjukkan operasional Kopdes Merah Putih Hambalang belum berjalan sesuai harapan.
    Minimnya stok barang hingga unit layanan kesehatan yang terbengkalai membuat keberadaan koperasi ini belum memberi manfaat nyata bagi warga sekitar.
    Warga, seorangibu berinisial K (40) dan S (37), mengungkap setelah peresmian yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Juli 2025, tidak ada lagi sosialisasi lanjutan.
    Warga hanya mendengar kabar sepintas soal harga sembako yang lebih murah, tetapi tak ada penjelasan cara belanja maupun syarat keanggotaan.
    “Pas pertama peresmian ramai banget. Tapi sekarang jalan sebulan ya gitu-gitu aja, tidak jalan Kopdesnya. Saya juga tidak pernah ke sana.
    Ngapain
    , mendingan ke warung biasa,” ujarnya, saat ditemui Kompas.com, Kamis (21/8/2025).
    Keduanya berharap layanan simpan pinjam dan klinik di Kopdes bisa berjalan.
    Sebab, warga membutuhkan akses pinjaman yang mudah dan fasilitas kesehatan yang dekat, mengingat jarak puskesmas dari kampung cukup jauh.
    “Kita mah maunya layanan klinik itu saja aktifkan karena bisa membantu banget merawat warga yang sakit, kan di sini puskesmas mah jauh banget. Jadi orang yang tidak punya juga bisa berobat gitu,” tuturnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPD: Penurunan TKD jadi momentum pemda kreatif tingkatkan PAD

    DPD: Penurunan TKD jadi momentum pemda kreatif tingkatkan PAD

    penurunan alokasi pemerintah Rp650 triliun untuk TKD dalam RAPBN 2026, atau turun 24,7 persen dibandingkan dengan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komite I DPD RI Irman Gusman menilai penurunan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah (pemda) untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    Hal itu disampaikannya untuk merespons penurunan alokasi pemerintah Rp650 triliun untuk TKD dalam RAPBN 2026, atau turun 24,7 persen dibandingkan dengan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Pengurangan transfer pusat memang memberatkan pemda, tapi justru di sinilah tantangan bagi daerah untuk menggali potensi fiskal secara kreatif dan inovatif,” kata Irman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan jangan sampai penurunan anggaran pusat ke daerah ditutup dengan cara instan, seperti menaikkan pajak dan retribusi yang bisa membebani rakyat kecil.

    “Kuncinya tidak harus selalu menaikkan pajak, melainkan bisa dengan cara mengoptimalkan BUMD, memanfaatkan aset daerah, memperluas kerjasama investasi, dan membuka sektor wisata serta ekonomi kreatif,” ujarnya.

    Menurut dia, jika pemerintah daerah hendak menyesuaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) maka langkah tersebut harus melalui diskusi dengan semua pemangku kepentingan.

    “Harus ada musyawarah agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai rakyat terbebani karena itu harus menimbang kemampuan masyarakat itu sendiri,” katanya.

    Dia pun menyoroti kasus kenaikan PBB-P2 yang memicu protes warga karena dianggap memberatkan, sebagaimana terjadi di sejumlah daerah seperti Pati, Cirebon, dan Bone, di mana

    “Kasus ini memberi pelajaran penting bahwa kebijakan pajak tanpa komunikasi publik yang baik bisa menimbulkan gejolak sosial. Itu yang harus dihindari,” tuturnya.

    Lebih jauh, dia mengingatkan pemerintah pusat agar tetap menjaga keadilan fiskal di tengah kondisi anggaran yang tertekan.

    Dia menambahkan pemerintah juga harus memberi perhatian khusus kepada daerah yang selama ini memang masih sangat bergantung pada TKD.

    “Di wilayah seperti itu, sektor jasa dan sumber PAD lain belum berkembang. Kalau transfer pusat dikurangi tanpa kompensasi, maka pembangunan bisa terhambat dan rakyat yang paling merasakan dampaknya,” ucapnya.

    Sebelumnya, Jumat (15/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang mengalami penurunan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebabkan oleh peralihan anggaran ke belanja pemerintah pusat.

    Dalam RAPBN 2026, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    “Kalau TKD mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta.

    Menurut dia, manfaat dari program belanja pemerintah pusat juga dirasakan oleh masyarakat di daerah.

    Sebagai contoh, program perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, program pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi dan non-energi, hingga program ketahanan pangan seperti lumbung pangan dan cadangan pangan oleh Bulog.

    Menkeu menyebut program-program itu, dan program lain yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, memakan alokasi sebesar Rp1.376,9 triliun dari belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Libatkan Tenaga PPPK

    Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Libatkan Tenaga PPPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa operasional Koperasi Desa Merah Putih akan melibatkan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa teknis penempatan PPPK tersebut akan diatur secara terperinci oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    “Dari PPPK, dua atau tiga orang per koperasi, tentu dari kabupaten/kota nanti ditempatkan di yang terdekat,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

    Selain itu, dia menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sistem kerja di Kopdes Merah Putih berserta ragam pelatihan yang akan diberikan bagi petugas.

    Menurutnya, Satgas Nasional Kopdes Merah Putih telah rampung membahas penyusunan aturan terkait program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.

    Aturan yang dinyatakan siap antara lain Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, meskipun tidak diperinci lebih lanjut.

    Zulhas lantas menyampaikan bahwa berbagai regulasi tersebut telah mencakup ketentuan model bisnis Kopdes Merah Putih.

    “Seluruh aturan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan sudah selesai. Aturan turunannya hari ini selesai,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini).

    Itu sebabnya, Zulhas menargetkan 15.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi menjelang akhir Agustus 2025. Koordinasi dengan sejumlah kementerian pun terus dilakukan.

    Pada perkembangan sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut setiap Koperasi Desa Merah Putih bisa mengantongi keuntungan hingga Rp1 miliar setiap tahunnya. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan target keuntungan itu merupakan kalkulasi dengan mengacu pada keenam unit bisnis usaha yang dijalankan koperasi.

    “Target keuntungan sekitar Rp1 miliar per tahun per kopdes adalah proyeksi yang dihitung berdasarkan model bisnis yang terintegrasi, meliputi unit usaha sembako, apotek desa, klinik, pergudangan, hingga simpan pinjam,” kata Budi Arie kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (29/7/2025).

  • Puting Beliung Mengamuk di Kudus, 80 Rumah Warga Rusak

    Puting Beliung Mengamuk di Kudus, 80 Rumah Warga Rusak

    Liputan6.com, Jakarta Kondisi cuaca yang tidak menentu disertai hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dalam tiga hari ini, memunculkan bencana angin kencang. Akibat kondisi itu, perkampungan warga dua desa di Kecamatan Undaan Kudus, dilaporkan porak poranda dihajar angina kencang. Bencana itu terjadi di Desa Medini dan Desa Kalirejo.

    Puluhan rumah di dua desa yang berada di wilayah selatan Kabupaten Kudus mengalami kerusakan bervariasi. Dari keterangan yang dihimpun Liputan6.com, ada sebanyak 80 rumah warga terdampak bencana angin puting beliung.

    Dari keterangan warga desa terdampak bencana, kejadian bencana berlangsung pada Selasa (19/8/2025). Awalnya hujan mengguyur Desa Kalirejo disertai tiupan angin kencang. Kejadian serupa juga dialami Desa Medini, yang diawali hujan disertai angin kencang.

    Akibat dihantam angin putih beliung yang mencekam, sebanyak 80 rumah warga dua desa mengalami kerusakan. Perinciannya di Desa Medini sebanyak 50 rumah serta di Desa Kalirejo sebanyak 30 rumah.

    “Dalam bencana ini, korban jiwa nihil. Kerusakan yang terjadi berupa genteng rumah warga yang tersapu angina,” ujar Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus Munaji.

    Munaji menyebut, kerugian akibat peristiwa tersebut ratusan juta dari hasil penghitungan sementara di dua desa. Pihaknya mengimbau warga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam susulan.

    Pemkab Kudus bersama BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan warga terdampak bencana di Desa Medini dan Kalirejo, Rabu (20/8/2025).

    Bantuan ini berupa paket sembako, genteng dan galvalum untuk meringankan beban masyarakat yang rumahnya rusak. Tak hanya itu, Pemkab melalui BPBD TNI Polri dan relawan sigap gotong royong memperbaiki puluhan rumah warga yang rusak.

    “Bantuan ini kami serahkan untuk pelipur lara, sekaligus meringankan beban warga. Kami memastikan bahwa pemerintah hadir mendampingi dan memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat.” ujar Bupati Kudus, Samani Intakoris.

    Semangat kebersamaan dan gotong royong, kata Samani, menjadi kunci dalam pemulihan pascabencana. Ia berharap warga terdampak bisa segera bangkit dan menata kembali kehidupan pascabencana.

    Samani juga mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi bencana alam, mengingat kondisi cuaca di Kudus yang tidak menentu.

  • 2 Bocah Pungut Makanan Sisa HUT RI Diundang ke Kantor Polisi, Diberi Sepeda dan Pulang Diantar Patwal

    2 Bocah Pungut Makanan Sisa HUT RI Diundang ke Kantor Polisi, Diberi Sepeda dan Pulang Diantar Patwal

    Liputan6.com, Jakarta Senyum malu-malu dua bocah kecil, Syamsul (7) dan Muhammad Aidil (7), akhirnya pecah menjadi tawa bahagia. Setelah viral karena terekam memunguti sisa kue di bawah kursi tamu undangan pada upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, keduanya kini pulang membawa sepeda, seragam baru, dan semangat hidup yang lebih besar.

    Momen sederhana mereka mengais sisa makanan di perayaan kemerdekaan sempat mengetuk hati jutaan orang. Video rekaman itu beredar luas di media sosial hingga ditonton lebih dari berjuta kali, memicu empati, haru, sekaligus teguran sosial bagi siapa saja yang menyaksikan.

    Kisah ini juga sampai ke telinga Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaiman. Dia tak tinggal diam. Janjinya untuk bertemu Syamsul dan Aidil pun ditepati pada Selasa (19/8/2025) malam.

    Di ruang kerjanya yang biasanya formal, suasana berubah cair penuh kehangatan. Syamsul dan Aidil disambut hangat, lalu menerima hadiah berupa sepeda, tas berisi seragam baru, buku, serta alat tulis.

    “Alhamdulillah, sesuai janji kami, hari ini kami mengundang kedua anak tersebut. Kami menyiapkan hadiah berupa sepeda agar bisa mereka gunakan berangkat ke sekolah. Kalau biasanya jalan kaki, sekarang bisa naik sepeda, lebih cepat dan tidak terlalu lelah,” ujar Aldy Sulaiman.

    Senyum polos itu semakin merekah ketika keduanya diminta menyebut cita-citanya. Dengan lantang, mereka menjawab ingin menjadi polisi. Sang Kapolres pun mempersilakan Syamsul dan Aidil duduk di kursi kerjanya, seolah memberi gambaran bahwa mimpi itu bukan hal mustahil.

    Tak berhenti di situ, Aldy bahkan memberikan koleksi helikopter mini kesayangannya, agar bocah-bocah itu pulang dengan harapan baru, bukan hanya hadiah.

    Saat kembali ke rumah, mereka diantar langsung dengan pengawalan Patwal. Selain sepeda dan perlengkapan sekolah, keluarga sederhana itu juga menerima sembako, beras, dan uang tunai. Tangis haru pun pecah di wajah orang tua mereka yang sehari-hari berjualan sayur di pasar.

    “Anak adalah generasi emas bangsa. Kita perlu perhatikan agar mereka tumbuh baik, sekolah dengan semangat, dan memiliki motivasi untuk mencapai cita-citanya,” pungkas Kapolres.

  • Sentilan untuk 144 Koperasi Merah Putih di Gunungkidul: Jangan Buru-Buru Utang

    Sentilan untuk 144 Koperasi Merah Putih di Gunungkidul: Jangan Buru-Buru Utang

    Liputan6.com, Jakarta Koperasi Merah Putih (KMP) yang saat ini tengah digalakkan pemerintah desa di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, belum bisa langsung mengajukan pinjaman ke bank.

    Sesuai aturan, koperasi wajib beroperasi lebih dulu dengan modal awal yang bersumber dari anggota, sebelum dinilai layak untuk mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan.

    Kabid Perlindungan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Khoiru Rahmad Widiyanto menegaskan, prinsip koperasi tetap mengacu pada asas kekeluargaan.

    “Koperasi harus sehat dulu. Jangan buru-buru berutang. Kalau berjalan dengan modal anggota, baru nanti bisa dinilai layak pinjam,” kata Khoiru Rahmad, Rabu (20/8).

    Menurutnya, ada sejumlah tahapan yang harus ditempuh koperasi sebelum masuk tahap pengajuan pinjaman.

    Tahap pertama adalah penyertaan modal awal dari anggota untuk menjalankan usaha kecil yang produktif. Selanjutnya, koperasi wajib menyusun rencana usaha secara detail, termasuk proyeksi pendapatan, keuntungan, dan skema angsuran.

    Tahap berikutnya adalah Musyawarah Kalurahan Khusus yang melibatkan lurah serta tokoh masyarakat.

    Dalam forum itu, akan diputuskan apakah koperasi sudah cukup layak untuk mengajukan pinjaman. Meski begitu, persetujuan desa tidak serta-merta membuat koperasi otomatis mendapatkan pinjaman, karena bank tetap akan melakukan verifikasi independen terhadap kelayakan usaha.

    Khoiru juga mengingatkan agar dana desa tidak dijadikan sumber utama permodalan koperasi.

    “Dana desa hanya dipakai sebagai jaring pengaman jika koperasi benar-benar macet membayar angsuran,” terangnya.

    Hingga kini, sudah ada 144 KMP berbadan hukum yang tersebar di Gunungkidul. Namun, pinjaman dengan skala besar diperkirakan baru bisa dilakukan pada 2026, setelah koperasi benar-benar dinilai sehat dan memiliki unit usaha yang berjalan stabil.

    Di wilayah Kapanewon Paliyan, Lurah Grogol Latif Wahyudi menyebut koperasi di desanya sudah terbentuk dengan kelembagaan standar.

    “KMP Grogol sudah disiapkan tempatnya dan diberi waktu tiga bulan untuk persiapan operasional,” jelasnya.

    Saat ini, KMP Grogol beranggotakan sekitar 35 orang dengan struktur pengurus standar mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hingga pengawas.

    Modal awal berasal dari iuran anggota, sementara sejumlah unit usaha seperti sambungan air rumah tangga (SR) dan penjualan sembako mulai disiapkan untuk menopang keberlangsungan koperasi.

    Selain di Grogol, sejumlah KMP lain di beberapa wilayah juga sudah mulai beroperasi. Namun, mereka masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait mekanisme peminjaman dari pihak bank.

    Proses ini memerlukan waktu karena menyangkut analisis kelayakan, verifikasi usaha, hingga kepastian keberlanjutan koperasi.

    Meski penuh tantangan, kehadiran KMP diharapkan mampu menjadi pilar ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat. “Kalau berkembang pelan-pelan dari modal anggota, insyaallah lebih kuat dan tidak membebani desa,” pungkasnya.

  • Kapan Cair? Simak Cara Cek Bansos PKH BPNT 2025 Beserta Jadwal dan Kriteria Penerima – Page 3

    Kapan Cair? Simak Cara Cek Bansos PKH BPNT 2025 Beserta Jadwal dan Kriteria Penerima – Page 3

    Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau yang juga dikenal sebagai Program Sembako, merupakan inisiatif utama pemerintah melalui Kementerian Sosial.

    Kedua program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan rentan di Indonesia. PKH adalah bantuan tunai bersyarat yang berfokus pada peningkatan akses keluarga terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

    Sementara itu, BPNT dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi keluarga miskin atau rentan miskin. Bantuan ini memastikan bahwa keluarga penerima memiliki akses terhadap bahan pangan pokok yang esensial. Pe

    nyaluran kedua jenis bantuan ini dilakukan secara langsung melalui transfer tunai ke rekening keluarga penerima yang terdaftar, umumnya melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, BTN, atau Mandiri, serta melalui Kantor Pos.

    Sistem penyaluran yang terintegrasi ini bertujuan untuk mempermudah akses penerima dalam mencairkan bantuan. Dengan adanya PKH dan BPNT, diharapkan beban ekonomi masyarakat dapat berkurang, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan gizi yang layak. Keberadaan program ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi keluarga prasejahtera.