Xcloud.id

Produk: sembako

  • Honor Guru Non-ASN di Maros Sulsel Disunat Pemda, Plt Kadis Sebut Gegara SE Kemendikdasmen

    Honor Guru Non-ASN di Maros Sulsel Disunat Pemda, Plt Kadis Sebut Gegara SE Kemendikdasmen

    JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Maros Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai mengatakan, pemotongan honor guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan semata kebijakan daerah, melainkan konsekuensi dari surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 9 tahun 2025.

    “Dalam aturan tersebut, pembiayaan honor guru Pendidikan dan tenaga kependidikan non-ASN dibatasi maksimal 20 persen dari anggaran satuan pendidikan negeri, serta 40 persen satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat,” kata Andi Wandi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu, disitat Antara. 

    Dia mengatakan, ketentuan itu berlaku dalam penggunaan BOP PAUD Reguler, BOS Reguler dan BOP kesetaraan reguler Tahun anggaran 2025.

    Keluhan atas kebijakan itu diakui salah seorang honorer di salah satu SMP di Maros, Mia. Dia menceritakan beban yang harus ditanggung untuk membiayai 4 anaknya sebagai orang tua tunggal yang selama ini hanya menggantungkan harapan pada honor sekolah sekarang justru makin berkurang.

    “Kalau biasanya masih dapat honor Rp1 juta per bulan, sekarang sisa menerima Rp500 ribu per bulan,” katanya.

    Hal senada dikemukakan oleh salah seorang penjaga sekolah, ZN yang biasanya menerima honor Rp750 ribu per bulan, namun kini sisa Rp250 ribu per bulan.

    Karena itu, lanjut dia, pihaknya berharap pengambil kebijakan di daerah ini, bukan sekadar menjalankan regulasi yang ada, tapi juga mempertimbangkan kehidupan para honorer yang bergerak di bidang pendidikan yang selama ini menjadi tulang punggung sekolah.

    Apalagi saat ini, kata dia, harga kebutuhan rumah tangga khususnya sembako terus bergerak naik sementara pendapatan masyarakat cenderung berkurang.

    “Karena itu, penerapan kebijakan pusat tersebut dapat dipertimbangkan kembali dengan melihat kondisi para honorer yang sudah menjadi garda terdepan untuk kemajuan pendidikan,” ujarnya.

  • Jangan Makan Dulu Kalau Belum Beli Saus di Transmart Full Day Sale

    Jangan Makan Dulu Kalau Belum Beli Saus di Transmart Full Day Sale

    Jakarta –

    Transmart Full Day Sale hadir lagi pada Minggu, 7 September 2025. Selama gelaran ini Transmart menawarkan diskon hingga 50+20% untuk semua pelanggan.

    Banyak sekali produk dijual dengan harga spesial, termasuk produk sembako dan keperluan dapur yang diskon dari toko buka hingga pukul 22.000. Salah satunya pemberlakuan diskon sebesar 20% untuk sejumlah merek saus tomat dan sambal.

    Pekan ini, ada Del Monte Ketchup, ABC Sambal Asli, Heinz Mexican Gourmet Chili, Indofood Sambal Pedas Manis, dan Dua Belibis Saus Cabe yang diskon 20% pada 7 September 2025.

    Sebagai informasi, diskon ini tidak berlaku promo Allo Prime, Allo Paylater, Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

    Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Ayo! Segera merapat ke Transmart terdekat dan nikmati diskon di Transmart Full Day Sale.

    (fdl/fdl)

  • TV 43 Inch Diskon di Transmart, Cek di Sini!

    TV 43 Inch Diskon di Transmart, Cek di Sini!

    Jakarta –

    Transmart kembali menggelar program belanja hemat Full Day Sale pada Minggu, 7 September 2025. Mulai toko buka hingga pukul 22.00 WIB, pelanggan bisa menikmati diskon besar-besaran untuk berbagai produk elektronik pilihan, salah satunya TV LG LED 43 inch berbagai merek.

    Diskon hingga 50% + 20% diberikan, membuat harganya turun dari harga normal Rp 4.799.000 menjadi Rp 4.479.000. Di momen spesial ini, harga tersebut kembali dipotong menjadi hanya Rp 3.583.200 per unit.

    Artinya, total diskon yang dapat dinikmati mencapai Rp 1.215.800. Sebagai catatan, tambahan potongan ini berlaku untuk transaksi menggunakan AlloPrime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

    Selama Transmart Full Day Sale, berbagai promo menarik lainnya hadir dengan diskon hingga 50+20% menanti untuk produk-produk seperti sembako, produk rumah tangga, furnitur, kosmetik, hingga fesyen item.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

    Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

    (ily/ara)

  • Kunjungan Mensos Gus Ipul di RS Makassar, Pastikan Pemulihan Korban Unjuk Rasa dan Serahkan Bantuan Kemanusiaan – Page 3

    Kunjungan Mensos Gus Ipul di RS Makassar, Pastikan Pemulihan Korban Unjuk Rasa dan Serahkan Bantuan Kemanusiaan – Page 3

    Menanggapi hal tersebut, Mensos Gus Ipul memastikan akan menindaklanjuti dan mengawal hal yang menjadi kebutuhan para korban. Ia pun menyebutkan Kemensos memiliki program perlindungan sosial, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial untuk memulihkan korban agar sehat dan memiliki fungsi sosial yang utuh.

    “Kemensos akan mengawal sampai beliau bisa mandiri, sehat jasmani rohani. Pembiayaan segala macam bisa kita diskusikan bersama,” kata Gus Ipul.

    Usai memberikan santunan, malam harinya Gus Ipul juga menyempatkan diri menjenguk Budi ke RS Primaya. Ia juga berbincang dengan dokter mengenai kondisi Budi. Lalu juga mendoakan kesembuhan Budi.

    Kemensos memberikan santunan untuk keluarga 4 korban meninggal masing-masing sebesar Rp15 juta. Total santunan untuk keluarga dari 4 korban meninggal sebesar Rp60 juta.

    Lalu Gus Ipul juga memberikan santunan untuk 5 korban luka dalam insiden unjuk rasa sebesar Rp5 juta. Total santunan untuk korban luka sebesar Rp25 juta.

    Kemensos juga menyalurkan paket sembako untuk keluarga korban meninggal dan korban luka sebesar Rp500 ribu untuk masing-masing orang. Total bantuan paket sembako untuk 9 orang sebesar Rp89.500.000.

    Insiden unjuk rasa di Makassar mengakibatkan 4 korban meninggal dunia dan lima lainnya terluka.

    Berikut daftar korban meninggal dunia:

    1. Rusdam Diansyah alias Dandi (ojek online);

    2.  Muhammad Akbar Basri (staf Humas DPRD Kota Makassar);

    3. Syahrina Wati, staf DPRD;

    4. Syaiful Akbar, Kasi Kesra di Kecamatan Ujung Tanah.

    Berikut daftar korban luka:

    1. Budi Haryadi (karyawan swasta)

    2. Agung Setiawan (karyawan honorer)

    3. Sahabudin (sopir anggota DPRD)

    4. Arif Rahman

  • Respons Cepat Distribusi Logistik Terganggu, Khofifah Kirim Bantuan ke Pulau Bawean

    Respons Cepat Distribusi Logistik Terganggu, Khofifah Kirim Bantuan ke Pulau Bawean

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melepas keberangkatan bantuan logistik untuk warga Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Bantuan dikirim menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Surabaya 591 dari Dermaga Semampir Baru Koarmada II Surabaya, Jumat (5/9/2025).

    “Ini akan diberangkatkan KRI Surabaya 591. Kali ini akan membawa berbagai bantuan untuk saudara kita di Bawean,” kata Khofifah saat pelepasan bantuan.

    Khofifah menegaskan, kehadiran pemerintah melalui pengiriman bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Jatim untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Terlebih saat akses logistik terganggu.

    “Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk memberikan penjangkauan bagi masyarakat agar kebutuhan logistik mereka bisa terpenuhi,” imbuhnya.

    Bantuan yang diberangkatkan cukup lengkap, mulai dari 10 ton beras Bulog, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur, 5.000 paket sembako, 1 ton gula, 750 kg daging ayam, 487 kardus air mineral, 100 kotak biskuit, 100 kotak susu, 100 botol madu, serta 50 tabung gas ukuran 12kg.

    Selain itu, turut dikirim bawang merah 100 kg, bawang putih 100 kg, cabai merah besar 50 kg, cabai rawit 50 kg, 750 kg ayam frozen serta mobil cold storage untuk menjaga kualitas bahan pangan segar.

    Bantuan ini dikirim lantaran warga Pulau Bawean tengah menghadapi lonjakan harga bahan pokok yang signifikan akibat terganggunya distribusi logistik. Di sana, lanjutnya, harga daging ayam mencapai Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram, sementara telur ayam dijual hingga Rp60 ribu per kilogram.

    “Bisa dibayangkan hampir semingguan suplai logistik sangat berkurang karena tingginya gelombang laut sehingga kapal barang tidak bisa beroperasi,” kata Khofifah.

    Gubernur Jatim Khofifah melambaikan tangan

    “Kita membawa mobil cold storage, kemudian kita juga bawa LPG 12 kg. Kita juga bawa beras 10 ton, tapi juga bawa beras yang di dalam paket sembako, ada 5.000 paket. Serta, berbagai bantuan termasuk telor,” tambahnya.

    Akses kapal penumpang dan barang dari Gresik ke Bawean yang terkendala akibat gelombang tinggi membuat supply chain terganggu. Hal ini membuat kenaikan harga bahan pokok di wilayah Pulau Bawean tidak dapat dihindarkan.

    “Kita ketahui bahwa gelombangnya cukup tinggi sehingga mulai tanggal 29 Agustus sesungguhnya kapal barang ini sudah tidak beroperasi karena gelombang yang tinggi, yang penumpang mulai 1 September juga tidak beroperasi,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa kelancaran suplai dan distribusi barang menjadi hal yang penting. Jalur laut juga menjadi faktor vital yang tidak dapat dikesampingkan.

    Ketergantungan penuh pada kapal menjadikan distribusi barang sangat rentan terganggu. Kondisi ini sangat berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

    Tidak hanya mengirim logistik, KRI Surabaya 591 ini juga membawa puluhan pedagang yang memang kesulitan untuk bisa menyeberang ke Pulau Bawean. Penumpukan penumpang juga terjadi lantaran tidak adanya kapal penumpang yang beroperasi menuju Bawean.

    “Ada 50 orang yang di Gresik oleh pak bupati diarahkan kesini ikut bersama-sama KRI 591 ini,” katanya.

    Khofifah menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk Bulog, Koarmada II, dan Kodaeral V yang ikut memastikan bantuan dapat segera tersalurkan. Sebelumnya, ia meminta Sekdaprov Jatim untuk melakukan koordinasi untuk pengiriman bantuan ini.

    Lebih jauh, Khofifah berharap seluruh bantuan dapat tiba dengan selamat di Pulau Bawean dan segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Mudah-mudahan semua bisa sampai kepada penerima, besok pagi sampai, mudah-mudahan pukul 06.00 WIB sudah bisa merapat di Bawean,” pungkasnya. [tok/suf]

  • SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    – Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi meraih juara 1 mencetak menteri paling banyak daripada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Sementara di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto baru satu pembantunya yang terjerat dugaan korupsi yakni mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

    Adapun mantan pembatu Jokowi yang terjerat korupsi adalah:

    1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM)

    Nadiem telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Penetapan tersebut dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (4/9/2025).

    Kasus Nadiem Makarim menambah panjang daftar menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersandung kasus korupsi. Kasus dugaan rasuah yang menyeret nama Nadiem Makarim sendiri ditaksir menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 1,98 triliun.

    Penetapan eks Mendikbudristek tersebut dilakukan setelah Kejagung memeriksa 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara itu. “Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi, dan juga alat bukti yang ada, pada sore dan hasil dari ekspose telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Kamis (4/9/2025).

    Nadiem disangka melanggar Pasal 2 (Ayat) 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    2. Menteri Perdagangan (Mendag) Trikasih Thomas Lembong alias Tom Lembong (TTL)

    Tom Lembong merupakan tersangka kasus korupsi impor gula tahun 2015–2016. Ditahan di Rutan Salemba, kemudian mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    3.  Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

    Syahrul Yasin Limpo telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan di Kementan. Dikenai pidana tambahan Rp44,2 miliar dan USD 30.000. Kini KPK masih mengembangkan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL itu.

    4. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate Johnny G Plate terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

    Johnny G Plate dinyatakan sebagai tersangka terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Johnny G Plate dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

    5. Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham Idrus Marham terjerat kasus suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. 

    Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. Awalnya, Idrus sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. 

    Dalam kasus ini, KPK juga menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham. Idrus Marham pun mengakui dirinya menjadi tersangka dan langsung menghadap Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri. Idrus Marham bebas dari penjara pada Jumat, 11 September 2020. Dia telah menjalani hukuman  2 tahun penjara dalam kasus suap proyek pembangkit listrik PLTU Riau itu. 

    6. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi Imam Nahrawi, terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. 

    Saat itu Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam dan Miftahul diduga melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

    Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000,00 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000,00. 

    Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000,00 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. 

    7. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan suap terkait Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada konstruksi perkara memberikan dugaan kepada Mensos Juliari P Batubara telah menerima uang suap sekitar Rp 8,2 miliar. 

    Dana tersebut diduga dari pelaksanaan paket bansos sembako penanganan Covid-19 di Kemensos pada periode pertama. Juliari diduga meminta jatah Rp 10.000 per paket sembako. Atas dasar hal tersebut, Mensos pun akhirnya telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Selanjutnya pemberian uang tersebut dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB. Diduga uang tersebut digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. 

    8. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara Juliari Batubara diduga terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. 

    Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar. Juliari telah dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun plus denda Rp 500 juta pada 23 Agustus 2021. 

    Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar. 

    Selain itu, hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. 

    Menteri era SBY

    Di era SBY, ada lima menteri yang tersangkut kasus dugaan korupsi yakni: 

    1. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, diterjerat kasus suap pada 2014. Ia diduga menerima suap terkait pengadaan alat kesehatan. Hal itu terungkap 10 tahun usai ia melakukan perbuatan tersebut yakni pada 2004 lalu. 

    Siti terbukti bersalah lantaran melakukan penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan). Hakim menilai Siti terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp1,85 miliar dari PT Graha Ismaya. 

    Uang ini diberikan agar Siti menyetujui revisi anggaran pengadaan Alkes I dan suplier Alkes I. Ia kemudian divonis bui empat tahun dan denda senilai Rp200 juta. 

    2. Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. 

    Ia dijerat KPK pada tahun 2012 lalu. Hakim menyatakan Andi bersalah telah memperkaya diri sendiri senilai Rp2 miliar dan 550 ribu dollar Amerika Serikat. 

    Selain itu, ia juga dituduh telah memperkaya korporasi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat lantas menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Andi telah bebas pada 2017 lalu dan kini kembali aktif di Partai Demokrat. 

    3. Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama, ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2012-2013. 

    Di dalam sidang, terungkap Suryadharma menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menag dan merugikan keuangan negara senilai Rp27,2 miliar dan 17.967.405 riyal Saudi. 

    Mantan Ketum PPP itu juga dinyatakan bersalah karena telah menggunakan dana operasional menteri untuk biaya pengobatan anak dan membayar ongkos liburan keluarga ke Singapura dan Australia. Hakim kemudian menjatuhkan vonis 10 tahun bui dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan pada tingkat banding. Ia kemudian diwajibkan membayar uang pengganti Rp1.821.698.840 subsider dua tahun penjara. 

    4. Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Februari 2015. KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menbudpar periode 2008-2011. 

    Hakim kemudian menjatuhkan vonis pada 2016 lalu bagi Jero selama 4 tahun bui dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Jero juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,073 miliar. 

    5. Bachtiar Chamsyah, mantan Menteri Sosial. Bachtiar Chamsyah adalah Menteri Sosial pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 dan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Bachtiar baru ditetapkan sebagai tersangka pada 2010 saat ia sudah tidak lagi menduduki kursi menteri. Bachtiar saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. 

    Bachtiar dijatuhi hukuman satu tahun dan delapan bulan penjara serta denda Rp 50 juta pada 2011. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga Rp33,7 miliar. 

    Menteri era Megawati 

    Ada 4 menteri Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri yang terjerat korupsi. 1. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

    Ia sebagai mantan menteri pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama menjabat dari tahun 2001–2024, Rokhmin melakukan korupsi dana non-bujeter di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara rugi Rp 15 miliar akibat ulah Rokhmin. 

    Dia pun divonis penjara 7 tahun dan denda Rp 200 juta. Namun, dia melakukan sejumlah upaya hukum hingga akhirnya mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan PK tersebut. 

    MA mengurangi masa hukuman Rokhmin menjadi 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Setalah menjalani masa hukumannya, Rokhmin bebas bersyarat pada 25 November 2009. 

    2. Said Agil Husin Al Munawar, mantan Menteri Agama (Menag) periode 2001-2004 terjerat kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji. 

    Ia, terbukti bersalah, ia menerima uang sebesar Rp4,5 miliar. 

    3. Hari Sabarno, mantan menteri dalam negeri terseret kasus korupsi pengadaan mobil damkar. Pada tahun 2004-2005, dia terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 22 wilayah di Indonesia yang didalangi Hengky Samuel Daud dan mengakibatkan negara rugi miliaran rupiah saat menjadi Mendagri 

    4. Achmad Sujudi, mantan Menteri Kesehatan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan juga di era kepemimpinan Presiden Megawati (periode 1999-2004) terjerat kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan.

    “Semua cerita pengadilan korupsi akan berubah? Korupsi di Indonesia hanya bisa diatasi munculnya Presiden benar negarawan, jujur dan berani menghukum mati para koruptor”.

  • Dorong Digitalisasi Koperasi Merah Putih, UBIQU Kembangkan Internet Desa

    Dorong Digitalisasi Koperasi Merah Putih, UBIQU Kembangkan Internet Desa

    Jakarta –

    Terdapat banyak kantor desa yang menghadapi berbagai kesulitan karena keterbatasan jaringan. Kondisi ini berimbas pada terhambatnya proses administrasi, komunikasi, hingga pengelolaan data melalui sistem e-government seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

    Menyikapi permasalahan tersebut, pemasangan internet desa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi, salah satunya dengan internet satelit yang dapat menghadirkan konektivitas bagi kantor-kantor desa yang sulit dijangkau sinyal.

    Solusi Internet Satelit UBIQU untuk Masalah Konektivitas Desa

    Untuk menjawab kebutuhan desa di pelosok negeri, PSN (Pasifik Satelit Nusantara) menghadirkan UBIQU, yakni layanan internet satelit buatan anak bangsa. Sejak berdiri pada 1991, PSN terus mengembangkan teknologi komunikasi satelit agar bisa menjangkau daerah yang tidak memiliki jaringan seluler maupun kabel optik.

    Melalui satelit Indonesia Nusantara Satu berteknologi High Throughput Satellite (HTS) tersebut, UBIQU menyediakan kapasitas internet yang besar dan efisien. Dengan begitu, akses digital bisa menjangkau wilayah terpencil dengan kualitas yang lebih baik.

    Kehadiran internet satelit ini memberikan banyak manfaat, mulai dari administrasi desa yang lebih efisien, akses layanan digital yang mudah, hingga ketersediaan informasi yang lebih cepat dan akurat.

    Lebih jauh lagi, internet membuka peluang baru bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan perekonomian lokal. Oleh karena itu, pemasangan internet desa menjadi langkah penting agar roda perekonomian dapat berputar.

    Peran Internet Desa dalam Membangun Koperasi Merah Putih

    Konektivitas internet tidak hanya mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat desa, tetapi juga memperkuat program pemerintah salah satunya melalui Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih tak hanya berperan sebagai koperasi konvensional, melainkan ekosistem gotong royong yang memanfaatkan teknologi dan konektivitas digital untuk memperkuat kemandirian masyarakat.

    Dengan adanya akses internet, koperasi desa dapat menjalankan berbagai fungsi strategis, seperti gerai sembako, simpan pinjam, layanan klinik, logistik, hingga marketplace digital. Semua layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menghadirkan ekosistem ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berbasis digital.

    Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mendorong percepatan digitalisasi koperasi. Salah satunya dengan memastikan adanya interoperability, yaitu kemampuan berbagai platform digital koperasi untuk saling terhubung dan bekerja sama.

    Interoperabilitas ini memungkinkan layanan koperasi merah putih yang terintegrasi, lebih efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun antarkoperasi.

    Upaya Akselerasi Perkembangan Internet Desa dengan Satelit Nusantara Lima

    Untuk memperkuat layanan internet di seluruh Indonesia, PSN bersiap merilis Satelit Nusantara Lima (SNL) yang akan diluncurkan pada September 2025. Satelit ini menggunakan platform 702MP dengan kapasitas terbesar di Asia Tenggara, yakni lebih dari 160 Gbps, memperkuat kapasitas satelit nasional sehingga tidak bergantung dengan satelit asing.

    Melalui kapasitas yang besar ini, Satelit Nusantara Lima dapat memperkuat konektivitas serta menjangkau lebih dari 17.000 pulau di Indonesia, Malaysia, hingga Filipina.

    Tak hanya itu, satelit ini dilengkapi dengan teknologi pemrosesan payload yang mampu mengalokasikan bandwidth secara dinamis ke lokasi yang paling membutuhkan, termasuk ke desa pelosok di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) serta wilayah yang terdampak bencana.

    Satelit Nusantara Lima menggunakan panel surya buatan Spectrolab, anak perusahaan Boeing, yang mampu menghasilkan daya hingga 15 kW untuk mendukung operasional penuh selama misi 15 tahun.

    Setelah proses peluncuran dan uji coba di orbit, Satelit Nusantara Lima ditargetkan mulai beroperasi secara komersial dari orbit geostasioner sekitar 35 ribu kilometer di atas bumi pada 2026. Dengan begitu, Satelit Nusantara Lima dapat menghadirkan akses internet yang lebih baik hingga ke seluruh Indonesia.

    Hadirnya internet menjadi langkah nyata untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pemerataan infrastruktur digital. Dengan dukungan internet satelit, program ini dapat berjalan lebih efektif, memungkinkan desa-desa mengakses layanan digital, berbagi informasi, dan memperluas peluang ekonomi secara lebih merata.

    Hal ini bertujuan agar manfaat pembangunan bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri, sekaligus mengembangkan perekonomian lokal, salah satunya melalui digitalisasi Koperasi Merah Putih.

    (prf/ega)

  • Lita Machfud Arifin Salurkan Sembako, Dukung Perjuangan Driver Online

    Lita Machfud Arifin Salurkan Sembako, Dukung Perjuangan Driver Online

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPR RI, Lita Machfud Arifin, menyalurkan bantuan sembako berupa beras kepada jajaran pengurus GARDA (Gabungan Aksi Roda Dua) Jawa Timur. GARDA merupakan asosiasi yang mewakili pengemudi ojek dan taksi online di Indonesia.

    Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus apresiasi atas perjuangan GARDA memperjuangkan kesejahteraan para driver online. Lita menilai keberadaan ojek dan taksi online telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat perkotaan.

    “Saya memahami perjuangan para pengemudi online yang setiap hari berjuang di jalanan untuk menafkahi keluarganya. Melalui pengurus GARDA, saya ingin sedikit meringankan beban mereka dengan bantuan sembako ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah semangat dalam berjuang,” ujar Lita, Jumat (5/9/2025).

    Lita juga memberikan pesan khusus yang ditujukan kepada para driver online. Dia menyebut mereka sebagai pejuang sejati yang bekerja tanpa lelah demi keluarga.

    “Saya tahu betul, di balik lelahnya para bapak driver online, ada senyum anak dan keluarga yang selalu jadi alasan kuat untuk terus bangkit setiap hari. Bagi saya, bapak-bapak ini adalah pejuang sejati keluarga. Semoga bantuan sederhana ini menjadi tanda bahwa perjuangan bapak tidak pernah sendiri, karena kami selalu hadir untuk mendukung,” tuturnya.

    Ketua GARDA Jawa Timur, Syaiful menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan Lita. Dia menekankan bahwa bantuan ini memiliki makna yang lebih dari sekedar beras yang dibagikan.

    “Bantuan ini bukan hanya soal sembako, tetapi juga wujud nyata perhatian dari wakil rakyat terhadap komunitas pengemudi online,” ujarnya.

    Melalui kegiatan ini, dia berharap sinergi antara wakil rakyat dan komunitas pekerja transportasi online semakin kuat. Aspirasi para pengemudi pun dapat terus diperjuangkan di tingkat nasional.

    “Kami berharap kerja sama ini bisa menjadi jembatan agar suara para driver online semakin didengar dan diperjuangkan,” pungkasnya. [asg/but]

  • Hari Lahir Kejaksaan, SIER dan Kejari Pasuruan Salurkan 1.000 Paket Sembako

    Hari Lahir Kejaksaan, SIER dan Kejari Pasuruan Salurkan 1.000 Paket Sembako

    Surabaya (beritajatim.com) – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam menyalurkan 1.000 paket sembako bagi masyarakat Bumi Untung Suropati.

    Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-80 Kejaksaan Republik Indonesia.

    Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Kantor Kejari Kabupaten Pasuruan. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Kepala Kejari Pasuruan Teguh Ananto, Ketua DPRD Pasuruan Samsul Hidayat, serta Plt Direktur Utama sekaligus Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko PT SIER, Rizka Syafittri Siregar.

    Dalam sambutannya, Rizka menyampaikan, apresiasi kepada Kejari Kabupaten Pasuruan atas sinergi yang selama ini terjalin, baik dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan kawasan industri PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) maupun dalam kegiatan sosial.

    “Kami bangga dapat berkontribusi melalui penyerahan 1.000 paket sembako, sebagian di antaranya untuk warga sekitar kawasan industri PIER. Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban, memberi manfaat nyata, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat,” ujar Rizka.

    Ia menegaskan, kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. “Semoga kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian bersama, mempererat tali silaturahmi, serta membawa berkah bagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan,” tambahnya.

    Rizka juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PT SIER untuk turut serta dalam kegiatan sosial ini. “Mari kita terus jaga kebersamaan demi Indonesia yang lebih maju dan Pasuruan yang lebih sejahtera,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Kejari Pasuruan, Teguh Ananto menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan berjumlah 1.000 paket, berisi beras, gula, minyak goreng, mi instan, serta kebutuhan pokok lainnya.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Bupati Pasuruan, Perumda Giri Nawa Tirta, serta PT SIER yang membantu hingga terkumpul 1.000 paket sembako. Awalnya target kami hanya 500 paket, namun berkat dukungan semua pihak jumlahnya bisa dua kali lipat,” jelas Teguh.

    Ia menambahkan, sasaran utama penerima bantuan adalah warga kurang mampu yang selama ini belum pernah tersentuh program pemerintah. “Kami ingin memastikan bantuan ini sampai ke mereka yang benar-benar layak,” ujarnya.

    Teguh juga mengimbau para kepala desa dan lurah untuk berperan aktif dalam pengawasan distribusi bantuan. “Kami minta penyaluran dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Semoga ke depan jumlahnya bisa lebih banyak sehingga makin banyak warga yang terbantu,” katanya.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo menyatakan, pemerintah daerah siap terus bersinergi dengan kejaksaan. “Kejaksaan adalah mitra penting pemerintah daerah, sehingga kegiatan sosial seperti ini pasti kami dukung,” tegasnya.

    Ia menilai, kolaborasi tersebut semakin mendekatkan aparat penegak hukum dengan masyarakat. “Kejaksaan bukan hanya mengurus perkara hukum, tetapi juga menunjukkan kepedulian pada aspek kemanusiaan,” ungkapnya.

    Dengan adanya kegiatan bakti sosial ini, pemerintah optimistis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan akan semakin meningkat. “Semoga kejaksaan semakin dicintai warga Pasuruan dan menjadi teladan bagi instansi lain,” pungkas Rusdi. [tok/aje]

  • Wabup Magetan Apresiasi Ojol Pilih Gelar Doa Bersama, Sembari Serap Aspirasi

    Wabup Magetan Apresiasi Ojol Pilih Gelar Doa Bersama, Sembari Serap Aspirasi

    Magetan (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Magetan, Suyatni Priasmoro, mengapresiasi langkah komunitas ojek online (ojol) di Kabupaten Magetan yang memilih menggelar doa bersama dengan jajaran Forkopimda serta tokoh lintas agama, dibandingkan melakukan aksi demonstrasi terbuka.

    Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan kedewasaan sikap serta komitmen untuk menjaga ketenteraman di daerah. Doa bersama digelar di Pendapa Surya Graha, Kamis (4/9/2025).

    Suyatni menjelaskan, doa bersama ini dilatarbelakangi keprihatinan atas tragedi yang menimpa salah satu pengemudi ojol di Jakarta beberapa waktu lalu. Kejadian itu kemudian mendorong komunitas ojol di Magetan untuk menyampaikan rasa solidaritas sekaligus aspirasi mereka melalui jalur yang lebih damai.

    “Intinya, mereka menyampaikan keprihatinan bersama, khususnya terkait tragedi yang menimpa kawannya, almarhum itu. Maka, dipilihlah doa bersama yang melibatkan para ojol dan tokoh lintas agama,” ujar Wabup usai kegiatan, Kamis (4/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, sejumlah aspirasi juga disampaikan para pengemudi ojol kepada pemerintah daerah. Aspirasi pertama terkait pembebasan retribusi parkir di jalan umum di seluruh wilayah Magetan. Para ojol berharap tidak lagi dikenai biaya parkir ketika sedang bertugas. Permintaan itu kemudian direspons positif oleh pemerintah daerah.

    Menurut Suyatni, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti, menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan bahwa pembebasan parkir hanya berlaku bagi pengemudi ojol yang sedang bertugas dan menggunakan atribut resmi, seperti jaket atau helm identitas.

    “Kalau tidak sedang bertugas atau tidak memakai atribut, mereka tetap dikenai retribusi parkir sebagaimana masyarakat umum,” tegasnya.

    Aspirasi kedua terkait akses pengantaran penumpang ke rumah sakit yang sudah menggunakan sistem parkir komputerisasi. Sistem ini dianggap cukup menyulitkan bagi pengemudi ojol, karena tidak memungkinkan pembebasan biaya secara otomatis. Menurut Wabup, kondisi tersebut memang tidak mudah diubah.

    “Kalau di rumah sakit itu kan pakai sistem komputerisasi. Tidak mungkin dibebaskan begitu saja. Pilihannya, penumpang diturunkan sebelum portal atau disepakati ada tambahan biaya parkir. Itu hal yang lazim, sama seperti di bandara, stasiun, atau terminal kereta,” ungkapnya.

    Aspirasi ketiga menyangkut keberadaan terminal di Magetan dan Maospati. Para ojol meminta kejelasan aturan mengenai area pengambilan penumpang agar tidak terjadi gesekan dengan ojek pangkalan (opang) yang lebih dulu beroperasi. Suyatni mengakui persoalan ini belum menemukan formula yang benar-benar adil.

    “Sejarahnya, ojek pangkalan lahir lebih dulu sebelum ada ojol. Karena itu, harus ada pengaturan area yang jelas supaya tidak terjadi benturan. Kalau mengantar penumpang ke terminal tidak masalah, tapi kalau mengambil penumpang harus ada kesepakatan supaya tidak menimbulkan ketegangan,” jelasnya.

    Menurut Suyatni, pemerintah sebenarnya sudah beberapa kali berusaha mengatur hubungan antara ojol dan opang. Namun, hingga saat ini, aturan yang benar-benar bisa diterima kedua pihak belum sepenuhnya ditemukan. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen mencari jalan keluar yang berkeadilan.

    Di sisi lain, Wabup menekankan bahwa pemerintah daerah sangat menghargai sikap komunitas ojol yang menyalurkan aspirasinya melalui doa bersama. Ia menilai langkah itu mampu mencegah potensi kerawanan sosial, sekaligus menjaga kondusivitas di Magetan.

    “Kalau demo terbuka, ada risiko ditunggangi pihak yang berniat merusak. Kita belajar dari pengalaman di daerah lain. Karena itu, pemerintah sangat mengapresiasi jiwa besar komunitas ojol yang memilih jalan damai,” tuturnya.

    Selain doa bersama, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan sejumlah uang kepada para pengemudi ojol yang hadir. Dari total sekitar 150 anggota komunitas ojol se-Magetan, hampir semuanya datang dalam kegiatan tersebut. Mayoritas peserta merupakan pengemudi ojol roda dua.

    “Pemerintah sangat berterima kasih atas kesadaran dan peran serta komunitas ojol dalam menjaga ketenteraman di Magetan. Harapannya, kerja sama yang baik ini terus terjaga, dan aspirasi yang ada bisa perlahan dicarikan solusi terbaik,” pungkas Suyatni. [fiq/suf]