Xcloud.id

Produk: sembako

  • BRI Insurance jajaki pengembangan asuransi pertanian

    BRI Insurance jajaki pengembangan asuransi pertanian

    Kami percaya bahwa inovasi harus dimulai dari pemahaman di lapangan,

    Jakarta (ANTARA) – PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) atau BRI Insurance menjajaki pengembangan asuransi pertanian untuk memberikan perlindungan kepada petani.

    Pengembangan itu dimulai dengan meninjau langsung kawasan pertanian bersama para petani anggota Koperasi Bagja di Kecamatan Wetan, Karawang, Jawa Barat.

    “Kami percaya bahwa inovasi harus dimulai dari pemahaman di lapangan,” kata Direktur Utama BRI Insurance (BRINS) Budi Legowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Menurut Budi, survei lapangan ini merupakan langkah penting agar produk asuransi yang ditawarkan benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada petani.

    Langkah ini diyakini selaras dengan program pemerintah dalam upaya penguatan di sektor pangan.

    Dengan turun langsung, kata Budi, BRINS ingin memastikan perlindungan untuk pertanian tidak hanya menjadi produk finansial tetapi juga solusi nyata yang mendukung keberlangsungan hidup petani.

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa BRINS berkomitmen menjadikan petani sebagai mitra dalam perjalanan menuju pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

    “Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan. BRINS hadir untuk mendampingi mereka menghadapi risiko pertanian, sehingga mereka dapat lebih fokus meningkatkan produktivitas tanpa khawatir kehilangan segalanya akibat gagal panen,” ujar Budi.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Bagja Tony menyampaikan kehadiran produk asuransi pertanian bisa memberikan perlindungan nyata bagi petani dari berbagai risiko gagal panen dalam upaya menjaga ketahanan pangan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dia berharap kehadiran produksi asuransi ini nantinya dapat berpihak kepada petani.

    Sebagai bagian dari kegiatan ini, BRINS juga memberikan bantuan kepada para petani yang hadir berupa paket sembako dan asuransi kecelakaan diri Proteksiku sebagai bentuk kepedulian serta dukungan terhadap komunitas lokal.

    Dengan berbagai upaya itu, perusahaan berharap produk asuransi pertanian yang dikembangkan dapat menjadi inovasi yang mampu memberikan perlindungan berkelanjutan sekaligus mendukung transformasi sektor pertanian Indonesia menuju ketahanan pangan nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anak Kandung Bunuh Ayah dan Ibu di Ponorogo, Pemakaman Jadi Satu Liang Lahat

    Anak Kandung Bunuh Ayah dan Ibu di Ponorogo, Pemakaman Jadi Satu Liang Lahat

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pasangan suami istri (pasutri) Ponorogo yang dibunuh anak kandungnya sendiri, dimakamkan beriringan dalam satu liang lahat. Kaseno (65) dan Sarilah (60), dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Seledok Desa Pomahan Kecamatan Pulung.

    Pemakaman baru dilakukan pada Selasa (23/9/2025) pagi, sebab pada Senin (22/9/2025) malam kedua jenazah dibawa ke RSUD dr. Harjono Ponorogo untuk diotopsi. Hal itu dilakukan guba untuk penyelidikan kepolisian.

    “Tadi pagi sudah dimakamkan,” kata Pairin Edi Sucipto, menantu korban.

    Pairin mengaku dirinya dan sang istri masih seakan tidak percaya, bahwa peristiwa ini menimpa orang tuanya. Dia mengisahkan bahwa kemarin istrinya berniat menjenguk dan membawa sembako untuk kedua orang tuanya tersebut. Namun niat itu terhalang oleh adiknya yang belakangan ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan.

    “Awalnya istri saya mau jenguk orang tua, tapi tidak boleh masuk. Tahu-tahu kami dikabari kalau orang tua sudah meninggal. Pelaku memang sekitar satu setengah bulan terakhir sakit, sering termenung di rumah,” ungkap Pairin.

    Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu Sudibyo, mengatakan keterangan Sukar masih berubah-ubah. Penyidik pun kesulitan menggali motif pasti. Untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku, polisi berencana melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut.

    “Keterangan pelaku berubah-ubah dan berbelit. Ada informasi yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa, tapi itu masih akan kita dalami. Ahli nanti yang menentukan. Dari hasil visum, korban meninggal akibat luka benturan keras di bagian belakang kepala,” tegas Kapolres.

    Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan warga sekitar. Pasutri yang dikenal ramah itu kini bersemayam berdampingan, sementara kasusnya menjadi perhatian serius aparat kepolisian. (End

  • Menkop: Kopdes Merah Putih bisa serap 1 juta tenaga kerja tahun ini

    Menkop: Kopdes Merah Putih bisa serap 1 juta tenaga kerja tahun ini

    setiap Kopdes Merah Putih berpotensi menyerap 20 hingga 25 orang tenaga kerja pada tujuh unit usaha koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih berpotensi menciptakan hingga 1 juta lapangan kerja baru pada akhir Desember 2025.

    “Kami terus fokus pada operasionalisasi dan pengembangan lebih dari 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia hingga Desember 2025, agar dapat tercipta lebih dari 1 juta lapangan kerja baru,” ujar Ferry usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin.

    Menurut Ferry, setiap Kopdes Merah Putih berpotensi menyerap 20 hingga 25 orang tenaga kerja pada tujuh unit usaha koperasi, yakni gerai sembako, klinik, apotek desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, pergudangan dan logistik.

    Ferry, dikutip dari keterangan pers Kemenkop, menyampaikan saat ini sudah ada lebih dari 907 ribu orang yang menjadi anggota Kopdes Merah Putih, dan lebih dari 640 ribu orang yang menjadi pengurus dan pengawas.

    Untuk mendukung operasionalisasi Kopdes Merah Putih, Ferry mengatakan Kementerian Koperasi telah merekrut 1.104 project management officer (PMO) yang ditempatkan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta 8.000 pendamping usaha atau business assistant untuk mendampingi para pengurus koperasi di lapangan.

    Para tenaga kerja koperasi, menurutnya, juga akan dibekali dengan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan koperasi.

    “Kami juga telah melakukan pelatihan bagi 7.587 orang pengurus Kopdes Merah Putih dan 159 dinas provinsi, kabupaten, kota guna mendorong operasionalisasi Kopdes Merah Putih dan segera menyerap tenaga kerja,” kata Menkop.

    Ferry juga mendorong percepatan dukungan pembiayaan modal kerja dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara agar Kopdes Merah Putih bisa segera beroperasi.

    Selain itu, ia juga mengusulkan beberapa kebijakan afirmasi, seperti penyaluran barang subsidi pemerintah, pembiayaan dengan bunga di bawah 6 persen, dan keringanan Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha koperasi.

    Setelah terbentuknya 80 ribu lebih koperasi secara kelembagaan, program Kopdes Merah Putih kini mulai memasuki fase operasional.

    Ferry menyebut bank-bank Himbara telah memulai sosialisasi terkait mekanisme pencairan pinjaman dan penyusunan proposal bisnis koperasi.

    Pemerintah menargetkan 16 ribu hingga 20 ribu unit koperasi mendapatkan pembiayaan dari bank Himbara, sehingga dapat beroperasi mulai Oktober 2025.

    Setiap koperasi akan mendapatkan plafon pembiayaan maksimal Rp3 miliar, yang dapat digunakan untuk modal kerja serta investasi pembangunan infrastruktur seperti gudang penyimpanan dan pengadaan truk operasional.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bantuan Dicabut karena Judi Online, Warga Kota Kediri dapat Ajukan Reaktifasi

    Bantuan Dicabut karena Judi Online, Warga Kota Kediri dapat Ajukan Reaktifasi

    Kediri (beritajatim.com) – Menyikapi kebijakan Kementerian Sosial RI terkait penghapusan penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat praktik judi online, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial mengakui terdapat sejumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/sembako yang dicoret Kemensos. Total ada 467 keluarga penerima bansos di Kota Kediri yang terdampak kebijakan ini dan dinyatakan sudah tidak berhak menerima bantuan.

    Hal tersebut diungkapkan Paulus Luhur Budi, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri melalui sambungan telepon, Senin (22/9). Paulus menyebut penghentian bantuan tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Kemensos bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mendeteksi adanya aktivitas judi online di rekening para penerima bansos.

    Penyaluran bantuan sosial di Kota Kediri.

    Paulus mengatakan pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa tidak pernah terlibat dalam judi online namun terdampak kebijakan ini. Masyarakat yang merasa namanya dicoret dapat melapor melalui kelurahan, pendamping PKH, atau langsung datang ke Dinas Sosial Kota Kediri.

    “Sebagai tindak lanjut, Kementerian Sosial memberikan arahan kepada Dinas Sosial untuk melakukan reaktifasi bansos bagi penerima yang terdampak namun terbukti tidak terlibat aktivitas judi online. Dari total keseluruhan, hingga saat ini baru 15 penerima yang telah mengajukan reaktifasi dan kebanyakan masuk dalam DTSEN khususnya Desil 1 dan 2 yang merupakan kelompok masyarakat miskin ekstrem,” jelasnya.

    Reaktifasi hanya bisa dilakukan 1 kali dengan mekanisme sebagai berikut : penerima melapor ke pendamping PKH, mengisi form klarifikasi dengan mencantumkan tanda tangan diri, pendamping dan Dinas Sosial, foto rumah tampak depan dan selanjutnya pendamping PKH membawa form ke Dinas Sosial.

    Penyaluran bantuan sosial di Kota Kediri.

    “Dalam proses reaktifasi ini Dinas Sosial melalui pendamping PKH melakukan verifikasi untuk melihat kondisi secara langsung di lapangan dan melalui pendekatan door to door. Setelah dilakukan penelusuran di lapangan, ditemukan bahwa mayoritas penerima yang dicoret tidak terlibat langsung dalam praktik judi online dan diketahui identitasnya dipinjam oleh orang lain dan disalahgunakan,” ungkapnya.

    Perlu diketahui, total penerima bansos di Kota Kediri, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/sembako,tercatat 28.718 orang. Paulus berharap agar seluruh masyarakat penerima bansos dapat menggunakan bantuan sesuai peruntukannya, seperti BPNT/sembako untuk membeli bahan pangan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya. Sedangkan bantuan PKH digunakan untuk kebutuhan utama seperti pendidikan dan kesehatan anak, dan kebutuhan pokok keluarga.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan bantuan yang diberikan. Lindungi data pribadi Anda dan hindari judi online dalam bentuk apapun karena jika terbukti, bansos akan dihapus secara permanen,” tutupnya. [nm/but]

  • Realisasi Belanja Negara Tembus Rp 1.960 T di Akhir Agustus

    Realisasi Belanja Negara Tembus Rp 1.960 T di Akhir Agustus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Belanja Negara hingga 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun atau 54,1% dari APBN.

    Belanja negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA di Jakarta pada Senin (22/9/2025).

    Suahasil mengatakan di dalam BPP, Belanja Kementerian/Lembaga realisasi tercatat Rp686,0 triliun atau 59,1% dari pagu APBN antara lain digunakan untuk penyaluran bantuan sosial berupa PBI JKN untuk 96,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, PIP untuk 11,3 juta siswa, dan KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta pelaksanaan program prioritas Pemerintah.

    Selain itu, realisasi Belanja non-K/L tercatat Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu agar masyarakat menikmati barang dengan harga bersubsidi. Terdapat peningkatan realisasi subsidi untuk BBM, LPG, listrik, dan pupuk dibandingkan tahun 2024.

    “BBM 3,5% lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6% lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8% lebih tinggi, dan pupuk 12,1% juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ungkap Wamenkeu.

    Sementara itu, realisasi TKD Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya perbaikan penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Belanja daerah terkontraksi 14,1 persen seiring pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi.

    “APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan juga TKD. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Wamenkeu.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 9 Panglima Minta Maaf HUT Ke-80 TNI di Monas Bakal Bikin Macet Nasional

    9 Panglima Minta Maaf HUT Ke-80 TNI di Monas Bakal Bikin Macet Nasional

    Panglima Minta Maaf HUT Ke-80 TNI di Monas Bakal Bikin Macet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta maaf kepada masyarakat jika pihaknya menimbulkan kemacetan di area sekitar Monas, Jakarta Pusat, hingga Minggu (5/10/2025) karena TNI mempersiapkan HUT ke-80.
    “Jadi terutama bagi masyarakat yang akan berlalu lintas di sekitar Monas, mungkin nanti ada sedikit macet atau mungkin ada lalu lintasnya makin padat. Nah, ini mohon membantu disampaikan bahwa di sini ada kegiatan rangkaian latihan sampai nanti menjelang pelaksanaannya tanggal 5 Oktober yang jatuh pada hari Minggu,” ujar Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto di Monas, Jakarta, Senin (22/9/2025).
    Perayaan ini melibatkan ratusan kendaraan taktis (rantis) dan sekitar 140.000 prajurit TNI. Yusri menyampaikan permohonan maaf dari Panglima TNI.
    “Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Panglima TNI menyampaikan permohonan maaf apabila nanti dalam proses rangkaian kegiatan yang sudah kita mulai dari kemarin ada ketidaknyamanan masyarakat dalam berlalu lintas, terutama yang berada di jalan-jalan yang berada di sekitar Monas. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” tegasnya.
    Meski begitu, Yusri menyebut Puspom TNI telah membentuk Satgas Walakir (Pengamanan, Pengawalan, Pengaturan Lalu Lintas, dan Parkir), dengan turut melibatkan polisi, Satpol PP, dan Dishub.
    Satgas Walakir pun sudah mulai dipersiapkan sejak dini untuk mengatasi masalah di jalan sekitar Monas.
    “Terutama masalah kemacetan jalan-jalan yang ada di sekitar Monas,” ucapnya.
     
    Yusri menyebut Agus turut membagi-bagikan sembako kepada masyarakat.
    Dia menilai pembagian sembako ini merupakan bentuk rasa sayang TNI kepada rakyat.
    “Di mana harapannya bersama rakyat TNI akan kuat. Kemudian yang terakhir, Bapak Panglima mengucapkan terima kasih atas dukungan, support, dan pengertian untuk mendukung kelancaran hari ulang tahun TNI yang ke-80 tahun 2025,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Awal Mula Temuan Pencairan Bansos Rp 17 T Tak Tepat Sasaran

    Awal Mula Temuan Pencairan Bansos Rp 17 T Tak Tepat Sasaran

    Jakarta –

    Puluhan triliun rupiah bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan pemerintah terindikasi salah sasaran. Setidaknya ada sekitar 1,9 juta penerima bansos yang seharusnya tak layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    Dari unggahan di akun Instagram resmi Badan Komunikasi Pemerintah, dikutip Minggu (21/9/2025), diperkirakan ada 45% bantuan sosial PKH dan sembako yang diberikan dengan tidak tepat sasaran. Bila dirupiahkan bantuan yang tidak tepat sasaran itu bisa mencapai Rp 14-17 triliun.

    Data ini ditemukan setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data kemiskinan lewat Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan BPS dan Kementerian Sosial. Tercatat sekitar 616.367 keluarga penerima manfaat bantuan PKH tidak layak untuk menerima bantuan itu lagi.

    Sementara itu untuk program bantuan sembako ada sekitar 1.286.066 keluarga penerima manfaat yang tidak layak menerima bantuan. Totalnya ada sekitar 1.902.433 keluarga yang menerima paket bansos salah sasaran.

    Hal ini juga sudah dilaporkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jumat 19 September 2025 yang lalu.

    Pihaknya melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial untuk memverifikasi siapa saja yang masih berhak mendapatkan bantuan sosial. Hal ini dilakukan usai Prabowo merilis Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS (Badan Pusat Statistik), ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” jelas pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.

    Solusi Bansos Tepat Sasaran

    Dari publikasi Badan Komunikasi Pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Salah satunya untuk membuat penyaluran bantuan jadi jauh lebih tepat sasaran.

    “Masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada,” tulis Badan Komunikasi Pemerintah dalam publikasinya.

    Proyek uji coba digitalisasi perlindungan sosial akan dimulai pada Kabupaten Banyuwangi. Ini menjadi langkah awal pemerintah untuk memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan dengan tepat.

    Digitalisasi dilakukan melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada keluarga penerima manfaat. Hal ini membuat keluarga yang berhak dapat terverifikasi dengan jelas sekaligus dapat terpantau penyaluran bansosnya secara transparan, aman, dan akuntabel.

    Tentunya digitalisasi pemberian bansos akan dilakukan sesuai dengan data DTSEN, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian Sosial. Data baru ini telah diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat dari desil 1 hingga desil 10, sehingga memungkinkan penyaluran bansos lebih terarah dan tepat sasaran.

    Tonton juga video “Luhut Beberkan Rencana Penyaluran Bansos via Aplikasi Digital” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)

  • Polres Malang Salurkan Bantuan Pasca Banjir Sitiarjo

    Polres Malang Salurkan Bantuan Pasca Banjir Sitiarjo

    Malang (beritajatim.com) – Polres Malang bersama Forkopimda Kabupaten Malang menyalurkan bantuan sosial pasca banjir yang melanda Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Penyerahan bantuan dipusatkan di Balai Desa Sitiarjo dan Dusun Rowotrate, Minggu (21/9/2025).

    Dalam kegiatan tersebut hadir Bupati Malang HM Sanusi, Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno bersama Ketua Bhayangkari Cabang Malang, serta jajaran pejabat utama Polres Malang. Rombongan meninjau langsung lokasi terdampak banjir sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga.

    Bantuan yang diberikan berupa ratusan paket sembako, perlengkapan sandang, hingga kasur lipat. Tidak hanya dari pemerintah, dukungan juga datang dari sejumlah pihak swasta.

    Kasihumas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian aparat dan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak banjir.

    “Polres Malang bersama Forkopimda turun langsung untuk memastikan bantuan bisa diterima oleh warga. Ada ratusan paket sembako dan kebutuhan dasar lain yang distribusikan hari ini,” ujar Bambang, Minggu (21/9/2025).

    Selain menyalurkan bantuan, rombongan juga meninjau kondisi rumah warga dan balai dusun yang sempat terendam banjir.

    Dari data pemerintah daerah, banjir akibat luapan Sungai Penguluran itu berdampak pada lebih dari 800 kepala keluarga atau lebih dari dua ribu jiwa.

    “Kami mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat cuaca masih tidak menentu. Polres Malang akan terus bersiaga bersama instansi terkait,” tambah Bambang. (yog/but)

  • 98 Resolution Network salurkan 1.000 paket sembako ke warga Jakarta

    98 Resolution Network salurkan 1.000 paket sembako ke warga Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Komunitas aktivis 1998 dan alumni Kelompok Cipayung, 98 Resolution Network menyalurkan 1.000 paket sembako kepada sejumlah warga Jakarta sebagai wujud kepedulian menghadapi tantangan ekonomi.

    Juru Bicara 98 Resolution Network Sulaiman Haikal mengatakan aksi penyaluran sembako itu dilakukan sebagai tahap kedua untuk membantu masyarakat Jakarta yang membutuhkan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi.

    “Kita tadinya ada situasi warga jaga warga, sekarang menjadi warga peduli warga. Jadi, seluruh warga tidak akan ditinggal sendirian dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi ke depan,” kata Haikal dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Aksi yang dilakukan pada Sabtu (20/9), bertajuk #WargaPeduliWarga itu menyasar warga Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat, dan komunitas driver ojol di daerah Rawamangun, Jakarta Timur.

    Haikal menjelaskan pemberian bantuan itu difasilitasi BUMN PT Adhi Karya dengan total 1.000 paket sembako, yang mana 500 paket disalurkan ke warga Kwitang dan 500 paket untuk mitra ojol. Adapun sembako yang diberikan terdiri atas beras 5 kg, minyak goreng, gula dan komoditas pangan lainnya.

    Ia menegaskan aksi itu akan terus berjalan selama dibutuhkan, sejalan dengan dorongan Presiden Prabowo yang telah menginstruksikan percepatan penyaluran jaring pengaman sosial melalui Kementerian Sosial.

    Menurutnya, kegiatan ini menjadi pesan terang bagi masyarakat bahwa mereka tidak akan dibiarkan sendiri menghadapi tantangan ekonomi, karena pemerintah hadir bersama program social safety net yang meringankan beban rakyat.

    Haikal juga menilai banyak warga yang peduli dan bermurah hati tanpa memandang latar belakang kelompok, suku, maupun agama, sehingga solidaritas gotong royong terus hidup untuk membantu rakyat yang membutuhkan.

    “Kegiatan ini juga memberi pesan terang kepada seluruh rakyat bahwa mereka tidak akan dibiarkan sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi,” tegas Haikal mantan Ketua Umum Pijar Indonesia.

    Sementara itu, Koordinator Panitia #WargaPeduliWarga Eli Salomo Sinaga menambahkan program itu menyasar seluruh wilayah Indonesia meskipun kini baru bisa dilaksanakan di Jakarta.

    “Karena kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah, artinya ini perlu kehadiran negara dan bukan cuma negara, semua pihak. Baik BUMN, swasta, maupun kelompok-kelompok sosial yang lain,” kata Eli.

    Eli menegaskan prinsip gotong royong akan terus diperluas, dimulai dari Jakarta sebagai tahap awal sebelum menjangkau berbagai wilayah lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

    Ia memastikan pihaknya siap memfasilitasi proses perluasan mitra gotong royong ke berbagai daerah, agar solidaritas sosial semakin meluas dan mampu menjangkau lebih banyak warga membutuhkan.

    “Kita mulai dulu dari Jakarta, nanti akan meluas di wilayah-wilayah lain karena kita prinsipnya gotong royong,” jelas Eli.

    Pada kesempatan itu hadir perwakilan PT Adhi Karya dan sejumlah pemrakarsa 98 Resolution Network, seperti Haris Rusly Moti, Wahab Talaohu, Supriyanto, Gigih Guntoro, Joehanes Marbun, Urai Zulhendri dan lainnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangdam XII/Tanjungpura Cek Tapal Batas Negara di Sintang

    Pangdam XII/Tanjungpura Cek Tapal Batas Negara di Sintang

    PONTIANAK – Panglima Komando Daerah Militer  XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Jamallulael, meninjau langsung tapal batas negara antara Indonesia–Malaysia di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

    “Pengecekan langsung di lapangan ini penting untuk memastikan kondisi tapal batas negara tetap sesuai ketentuan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan di kawasan perbatasan,” ujar Mayjen TNI Jamallulael di Sintang, Sabtu.

    Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi para pejabat utama Kodam XII/Tpr, Danrem 121/Abw, serta Dansatgas Pamtas RI–Malaysia Yonkav 3/AC. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi patok perbatasan tetap terjaga dan situasi wilayah dalam keadaan aman.

    Selain melakukan pengecekan tapal batas, Pangdam XII/Tpr juga memberikan sentuhan langsung kepada masyarakat dengan menggelar bakti sosial di Desa Nanga Bayan, Ketungau Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Bakti sosial tersebut meliputi penyaluran paket sembako, pemberian perlengkapan sekolah untuk murid SMPN 4 Nanga Bayan, serta pelayanan kesehatan gratis bagi warga.

    “Bakti sosial ini menjadi wujud kepedulian TNI dalam membantu kesulitan masyarakat di perbatasan, sekaligus memperkuat kedekatan antara TNI dan rakyat,” kata Jamallulael.

    Melalui kegiatan peninjauan dan bakti sosial tersebut, Pangdam menegaskan bahwa kehadiran TNI di perbatasan bukan hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.