Xcloud.id

Produk: sembako

  • Permudah Kebutuhan Transaksi Warga, AgenBRILink di Riau Ini Hadirkan Layanan “Jemput Bola”

    Permudah Kebutuhan Transaksi Warga, AgenBRILink di Riau Ini Hadirkan Layanan “Jemput Bola”

    FAJAR.CO.ID, RIAU – Inovasi layanan keuangan tak selalu lahir dari gedung-gedung besar di kota. Di Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, semangat itu datang dari sosok Tri Wenita, pemilik AgenBRILink “Mulia Motor”. Melalui inisiatifnya, Wenny mampu menghadirkan kemudahan layanan perbankan bagi warga desa dengan cara yang sederhana namun berdampak besar.

    Ia mengenang, nama AgenBRILink “Mulia Motor” yang masih dipertahankan hingga saat ini berasal dari usaha awalnya di bidang ekspedisi dan bengkel kecil. “Dulu banyak pelanggan ekspedisi yang ingin membayar paket tapi tidak membawa uang tunai, saat itu mereka hanya bawa kartu ATM. Kemudian, lama kelamaan makin banyak yang isi saldo rekening, tarik tunai di sini,” kenang perempuan yang kerap disapa Wenny tersebut.

    Alhasil, dari peluang sederhana itu, Wenny akhirnya memutuskan untuk fokus menjadi mitra AgenBRILink dengan melayani berbagai kebutuhan warga, seperti menabung, transfer uang, hingga melayani pembayaran berbagai tagihan. Kini, sebagian besar pelanggannya merupakan pelaku usaha sawit, pinang, dan kelapa yang rutin bertransaksi dengan volume mencapai puluhan kali per hari.

    Komitmen untuk terus berinovasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat juga mendorong Wenny untuk menerapkan sistem jemput bola, yakni dengan mendatangi pelanggan dan membantu mereka menyetorkan uang hasil penjualan tanpa harus meninggalkan tempat usaha.

    “Untuk nasabah tertentu, kami layani dengan sistem jemput bola. Misalnya toko-toko sembako yang ingin setor uang hasil penjualan. Jadi mereka tidak perlu meninggalkan toko untuk datang ke tempat kami. Ini juga kita lakukan untuk membangun kepercayaan dan kedekatan dengan warga sekitar,” tuturnya.

  • Tim Kaisar KKSP Salurkan Bantuan Sembako

    Tim Kaisar KKSP Salurkan Bantuan Sembako

    Setelah berhasil mencapai lokasi, Tim Sobat Kaisar langsung menyalurkan bantuan berupa satu paket sembako untuk setiap Kepala Keluarga (KK) terdampak. Bantuan disalurkan berdasarkan data dan koordinasi dengan perangkat desa.

    Di lokasi banjir, kondisi masih mengkhawatirkan. Menurut keterangan Bapak Untung selaku warga Desa Sidamulya saat diwawancarai, debit air masih cukup tinggi.

    “Saat ini debit air kurang lebih masih tinggi sekitar 50 cm Pak. Di beberapa jalan utama juga masih terendam Pak,” kata Bapak Untung.

    Bapak Untung juga mengeluhkan buruknya sistem drainase, yang membuat air sulit surut dan meningkatkan kekhawatiran akan terbatasnya akses desa jika terjadi hujan susulan. Ia menambahkan, “Di sini banjir setiap tahun Pak, yang paling parah tahun 2002, waktu itu banjirnya sampai atap rumah.”

    Meskipun demikian, dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam dua bencana ini. Korban banjir mengungsi di pos ronda dan Kantor Desa Sidamulya, sementara korban puting beliung ditampung di rumah Kepala Dusun. Sayangnya, fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan fasilitas air bersih juga terdampak parah.

    Saat dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp, Kaisar KKSP mengungkapkan keprihatinan mendalam atas rentetan musibah ini:

    “Iya Mas, belum habis luka kita akibat bencana longsor. Saya dapat info dari tim saya, Sobat Kaisar, ada bencana puting beliung dan banjir di dapil,” kata Kaisar.

    Ia memastikan bahwa bantuan dan komunikasi akan terus berjalan. “Saya sudah infokan kepada tim di dapil untuk segera membantu mengirimkan bantuan sosial dan menggali informasi apa saja yang menjadi kebutuhan di sana. Saya juga minta kepada tim untuk tetap berkomunikasi dan aktif memberikan bantuan.”

    Mengakhiri pesannya, ia mengajak semua pihak waspada. “Mohon doanya Mas, semoga Allah melindungi kita semua tidak ada lagi bencana yang terjadi. Belakangan ini cuaca sedang tidak menentu, saya berpesan tetap waspada. Adapun banjir yang terjadi di tiap tahunya saya akan komunikasikan dengan pemerintah terkait agar bencana banjir dapat segera ditangani dan tidak menjadi rutinitas di tiap tahun.”

  • Puluhan Rumah di Tulungagung Rusak Tersapu Angin Kencang

    Puluhan Rumah di Tulungagung Rusak Tersapu Angin Kencang

    Tulungagung (beritajatim.com) -Puluhan rumah warga di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung rusak terkena angin kencang. Kerusakan mayoritas terjadi pada bagian atap rumah warga.

    Genting dan asbes serta seng yang terpasang pada bagian atap terbang akibat angin kencang ini. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Desa setempat memberikan bantuan berupa terpal dan genteng bagi rumah yang terdampak.

    Salah seorang warga, Heru (35) mengatakan kejadian angin kencang ini berlangsung cepat sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu kondisi sedang mendung dan akan turun hujan. Waktu hujan turun tiba-tiba angin kencang terjadi.

    Angin diduga berasal dari arah selatan ke utara. Dalam hitungan menit sejumlah rumah mengalami rusak pada bagian atap. “Awalnya cuma hujan dan angin biasa, tapi dalam hitungan menit langsung semakin kencang. Atap rumah warga banyak yang rontok. Atap rumah saya yang dari asbes juga ambrol diterjang angin,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).

    Sementara itu Sekertaris Desa Plosokandang, M Azim Jaya menjelaskan pihaknya langsung berkeliling untuk melihat kondisi pasca kejadian angin kencang. Berdasarkan hasil pendataan bencana angin kencang ini terjadi di dua dusun yakni Manggisan dan Kudusan. Total terdapat 82 rumah yang mengalami kerusakan.

    “Tingkat kerusakannya bervariasi mas ada yang rusak ringan dan sedang, mayoritas yang rusak pada bagian atap rumah, genteng dan asbes banyak yang rusak,” tuturnya.

    Dibantu warga lain, mereka mulai bergotong royong membenahi bagian atap yang rusak. Pihak desa sendiri memberikan bantuan berupa genteng. Sedangkan BPBD setempat memberi bantuan terpal dan beberapa sembako. Hingga saat ini mereka masih terus memantau kondisi pasca kejadian angin kencang tersebut.

    “Kami masih terus memantau kondisi rumah warga yang terdampak bencana angin kencang ini, kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi,” pungkasnya. [nm/suf]

  • Kemenkop catat 15.028 gudang dan gerai KDMP mulai dibangun

    Kemenkop catat 15.028 gudang dan gerai KDMP mulai dibangun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi mencatat 15.028 titik pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah dimulai, mencakup gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya.

    “Saat ini, yang sudah dalam proses pembangunan itu 15.028 (titik). Ini bergerak terus. Pak Menteri (Koperasi Ferry Juliantono) menginginkan November ini minimal 20 ribu pembangunan,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Henra Saragih ketika dijumpai di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat.

    Pembangunan fisik KDMP ditargetkan akan meningkat secara bertahap, yakni di 20 ribu titik pada November 2025, naik menjadi 40 ribu titik pada Desember 2025, kemudian menjadi 60 ribu titik pada Januari 2026, dan mencapai 80 ribu titik pada Februari 2026.

    “Kami harapkan pada Maret nanti sudah tuntas terbangun keseluruhannya di 80 ribu titik,” kata Henra.

    Dalam membangun sarana pendukung fisik KDMP, Henra menyampaikan Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Dalam Negeri yang bertugas menginventarisir lahan-lahan pemerintah daerah hingga di tingkat desa untuk dijadikan lahan pembangunan gudang dan gerai.

    Henra mencatat lahan yang tersedia untuk dijadikan pembangunan gudang dan gerai sebanyak 32.071 lahan.

    “Data ini bergerak terus, kami dari Kementerian Koperasi yang sudah terbagi dalam 12 korwil (koordinator wilayah) mendampingi, membersamai dinas koperasi, kemudian kodim, koramil, babinsa, untuk menginventarisir lahan,” ucap Henra.

    Henra menyampaikan, untuk pembangunan sarana fisik KDMP dilakukan oleh Agrinas bersama TNI.

    “Agrinas yang diberikan mandat untuk pembangunan. Ini kami harapkan target-target itu bisa tercapai,” kata dia.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menargetkan sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) beroperasi pada akhir 2026, dengan target pembangunan fisik, gudang, gerai, dan sarana-prasarana lainnya selesai pada Maret 2026.

    Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan fisik, gudang, gerai, dan sarana kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih selesai pada Maret 2026.

    Akan tetapi, Ferry menilai 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi secara penuh pada akhir 2026.

    Nantinya, lanjut dia, Koperasi Desa Merah Putih itu akan mengelola sembako layaknya ritel modern, akan ada apotek dan klinik desa, gudang, kantor, kegiatan pembiayaan, juga logistik secara menyeluruh yang akan dikelola dengan modern.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puluhan Warga Lereng Gunung Semeru Mengungsi Setelah Erupsi, Posko Penanggal Disiapkan

    Puluhan Warga Lereng Gunung Semeru Mengungsi Setelah Erupsi, Posko Penanggal Disiapkan

    Lumajang (beritajatim.com) – Erupsi Gunung Semeru kembali memaksa puluhan warga yang tinggal di lereng gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengungsi pada Rabu (19/11/2025) malam. Peningkatan aktivitas vulkanik membuat masyarakat memilih mencari tempat aman sambil menunggu kondisi mereda.

    Sejumlah warga mulai mengungsi ke titik aman yang disiapkan pemerintah. Relawan Alamin mengatakan, status Gunung Semeru yang kini berada pada level awas membuat sebagian warga memilih meninggalkan rumah mereka.

    “Informasi yang kami terima dari PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi) , memang status Semeru sedang awas untuk saat ini. Makanya masyarakat sekarang ada beberapa yang mengungsi. Harapan kami semuanya aman dan terkendali. Untuk pengkondisian warga saat ini, kita siapkan satu titik di Desa Penanggal sebagai tempat pengungsian,” ujarnya.

    Sementara itu, bantuan logistik terus disalurkan ke lokasi pengungsian. Staf logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Lusi, menyebut pihaknya membawa sejumlah kebutuhan dasar untuk warga terdampak maupun relawan.

    “Untuk logistik di pengungsian, masing-masing sudah kami siapkan lauk pauk. Nanti kita kasih sembako, terpal, selimut untuk warga termasuk para relawan. Ada 10 dus yang kami bawa, masing-masing item ada 50, takutnya nanti di sana ada penambahan. Jadi kita tinggal taruh saja, tidak usah kembali, langsung kita berikan,” jelasnya.

    Hingga kini, petugas gabungan masih memantau perkembangan erupsi Semeru dan memastikan proses evakuasi serta penanganan warga berjalan aman. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

    Terlihat, hingga kini sudah ada ratusan warga lereng gunung semeru yang mengungsi meninggalkan rumahnya, ketempat pengungsian yang sudah disediakan oleh BPBD Kabupaten Lumajang. [ada/aje]

  • Manfaatkan Lokasi Strategis, AgenBRILink Koperasi Desa Merah Putih Ini Berhasil Hidupkan Ekonomi Desa

    Manfaatkan Lokasi Strategis, AgenBRILink Koperasi Desa Merah Putih Ini Berhasil Hidupkan Ekonomi Desa

    FAJAR.CO.ID, LAMPUNG SELATAN — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas pemerataan inklusi keuangan di berbagai wilayah Indonesia, melalui pengembangan ekosistem desa yang kolaboratif dengan pemerintah.

    Salah satu implementasinya terlihat di Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, di mana kehadiran AgenBRILink di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah membuka akses layanan perbankan dan menciptakan geliat perekonomian yang produktif bagi masyarakat setempat.

    Petugas pengelola AgenBRILink KDMP, Dedy Irawan menceritakan bahwa layanan keuangan ini berawal ketika koperasi lebih dulu mengelola gerai sembako untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar.

    Melihat tingginya aktivitas warga serta lokasi desa yang strategis di dekat pintu Tol Natar, pengurus koperasi kemudian berinisiatif menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau bagi masyarakat.

    Kini, koperasi yang juga dilengkapi dengan AgenBRILink tersebut telah berkembang menjadi pusat aktivitas keuangan masyarakat, layaknya mini ATM di desa. Kehadirannya tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal menjadi lebih produktif.

    “Waktu itu masyarakat masih harus ke kota bisa ambil uang atau nabung. Setelah ada AgenBRILink di koperasi desa ini, semua transaksi bisa dilakukan di sini, lebih cepat, tidak antre, dan tidak jauh,” cerita Dedy.

    Melalui gerainya di Desa Bumisari, AgenBRILink di KDMP ini dapat melayani berbagai transaksi harian, mulai dari tarik dan setor tunai, pembayaran tagihan, top up e-wallet, hingga pembelian BRIZZI bagi pengendara yang melintas. Dalam sehari, tercatat rata-rata 15–20 transaksi dilakukan di gerai tersebut.

  • Misteri SRY dan Toko Kelontongnya dalam Kasus Korupsi Bupati Ponorogo

    Misteri SRY dan Toko Kelontongnya dalam Kasus Korupsi Bupati Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Inisial SRY mencuat pasca konferensi pers yang digelar KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, beserta 12 nama lain. Dalam keterangan yang disampaikan KPK, SRY menjadi salah satu pihak yang turut diamankan.

    KPK juga menyebut SRY merupakan pemilik toko kelontong. Namun demikian, tidak disebutkan apa peran SRY dalam pusaran kasus korupsi yang menjerat Sugiri.

    Beritajatim.com mencoba melakukan penelusuran mengenai sosok SRY dengan melacak lokasi tempat usahanya. Berdasarkan sedikit informasi yang didapat dari sumber beritajatim.com, SRY memiliki usaha berupa toko di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

    Toko tersebut berada cukup jauh dari lokasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Sugiri di Pringgitan, yang merupakan Rumah Dinas Bupati Ponorogo. Jika dilacak dengan Google Maps, jaraknya sekitar 6 kilometer. Butuh waktu 11 menit untuk menuju toko tersebut dari Pringgitan, menggunakan sepeda motor.

    Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi, usaha yang dimiliki SRY tidak terlihat seperti warung kelontong namun lebih tampak sebagai mini market. Toko itu menempati bangunan seluar 10×6 meter.

    Di dalam toko, tampak rak-rak berjajar rapi. Isinya berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, serta sembako.

    Toko tersebut juga menyediakan layanan transaksi online perbankan seperti setor tunai, tarik tunai, transfer antar bank, dan lain sebagainya, menggunakan mesin EDC. Ya, toko tersebut memang terdaftar sebagai mitra salah satu bank sebagai agen pelayanan transaksi online.

    Sebelumnya, di antara deretan pejabat dan orang dalam lingkaran kekuasaan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, ada satu nama yang justru paling membuat publik penasaran. Dia adalah SRY, yang selama ini dikenal sebagai seorang pemilik warung kelontong.

    SRY tentu saja bukan pejabat, bukan kontraktor, bukan pula orang dalam rumah sakit—namun ia ikut diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025).

    KPK tidak merinci siapa SRY, bagaimana posisinya, atau kaitannya dengan pusaran dugaan suap yang menyeret bupati itu. Ketidakjelasan itu justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Apa sebenarnya peran pemilik warung kelontong dalam perkara yang melibatkan pejabat tingkat kabupaten dan pejabat RSUD Harjono tersebut.

    Plt. Kepala Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers hanya menyebut inisial SRY sebagai “pemilik toko kelontong”. Penjelasannya berhenti di situ, tanpa uraian, tanpa rincian alur peran, pun tanpa keterangan soal hubungan dengan para terperiksa lainnya.

    Dalam OTT di Ponorogo lalu, KPK mengamankan 13 orang, terdiri dari pejabat, staf, hingga pihak swasta. Daftar lengkapnya sebagai berikut: SUG – Bupati Ponorogo periode 2021–2025 dan 2025–2030. AGP – Sekretaris Daerah Ponorogo, AP – Kepala Bidang Mutasi Pemkab Ponorogo, YUM – Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo. Kemudian ada SC – Pihak swasta rekanan RSUD Harjono, NK – Sekretaris Direktur Utama RSUD Ponorogo, ELW – Adik Bupati Ponorogo, IBP – Pihak swasta. Terus ada SRY – Pihak swasta / pemilik toko kelontong, KKH – Tenaga Ahli Bupati Ponorogo, ED – Pegawai Bank Jatim, BD – ADC Bupati Ponorogo dan ZR – ADC Bupati Ponorogo.

    Di antara nama-nama berpengaruh itu, satu-satunya yang tak berkaitan dengan struktur pemerintahan maupun proyek besar justru berada pada nomor 9, yakni SRY, pemilik toko kelontong. Inilah bagian yang membuat kasus ini terasa janggal dan menarik perhatian: apa hubungan seorang pemilik toko kelontong dengan dugaan suap proyek di RSUD Harjono. Apakah SRY diduga menjadi perantara? Tempat penitipan uang? Atau sekadar kebetulan sedang berada di lokasi yang sama saat OTT berlangsung?

    KPK belum membuka informasi tersebut. Minimnya detail membuat banyak warga Ponorogo menunggu kelanjutan penyidikan, apalagi nama SRY tidak pernah terdengar dalam pusaran proyek, birokrasi, maupun lingkaran dekat Bupati Sugiri. Dari OTT tersebut, KPK telah menetapkan 4 tersangka, yakni Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekda Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono, dan Sucipto, orang pihak swasta.

    Namun status SRY belum dijelaskan. KPK hanya menyampaikan bahwa seluruh orang yang diamankan diperiksa untuk mendalami aliran suap dan peran masing-masing.

    Justru karena keterbatasan informasi itulah, nama SRY menjadi sorotan baru. Sebuah sisi kecil yang justru bisa membuka pintu besar, mengapa seseorang dengan profesi sederhana bisa masuk dalam pusaran operasi penegakan hukum terbesar di Ponorogo tahun ini?

    Publik menunggu jawaban. KPK pun ditunggu penjelasannya. Dan nama SRY, yang sehari-hari mungkin hanya sibuk mengurus warung, kini menjadi teka-teki paling menarik dalam kasus OTT yang menggemparkan Ponorogo.

    “Ya kaget aja waktu lihat di televisi, kok ada pemilik warung kelontong yang juga diamankan KPK waktu OTT itu,” kata Setiawan, salah satu warga Ponorogo. [end/beq]

  • Protes Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Pedagang Sebut Bisa Matikan Usaha

    Protes Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Pedagang Sebut Bisa Matikan Usaha

    Jakarta –

    Pedagang kaki lima hingga warung kelontong memprotes Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) yang sedang difinalisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta. Aturan itu dinilai akan mematikan usaha kecil, seperti warung kelontong, pedagang kaki lima, hingga usaha rumah makan atau warung tegal (warteg).

    “Sehari-hari pedagang menghadapi harga sembako yang tak stabil. Dengan Ranperda KTR yang mengharuskan steril rokok di warung, jelas berdampak pada penghasilan. Gimana caranya kami diharuskan buat ruang merokok terpisah, sementara luas warteg maksimal hanya 4mx6m? Tidak mungkin, ini berarti kami disuruh kucing-kucingan sama aparat. Ngeri banget ini,” kata Juru Bicara Koalisi UMKM Jakarta Izzudin Zindan, dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).

    Ketua Komunitas Warung Merah Putih (KMP) itu menilai DPRD DKI Jakarta harus mendengarkan aspirasi dan suara penolakan rakyat kecil yang terdampak langsung dengan Ranperda KTR. Dia meminta agar aturan itu ditinjau ulang, terutama pasal-pasal pelarangan penjualan dan perluasan kawasan tanpa rokok.

    Kemudian, Perwakilan dari Koperasi Warung Tegal (Kowarteg), Tanuri, meminta agar DPRD Jakarta jangan terburu buru mengesahkan aturan tersebut. Menurutnya aturan itu dapat memperburuk kondisi pelaku usaha kecil yang saat ini juga tengah menghadapi penurunan daya beli dari masyarakat.

    “Tolong lihat kondisi di lapangan, jangan ujung-ujung bikin aturan, tapi usaha rakyat kecil mati. Saya saja yang jualan warteg 24 jam, sekarang jam 10, sudah sepi. Pedagang kecil sudah setengah mati, jungkir balik mempertahankan sewa ruko. Wakil rakyat sadar nggak? Ekonomi kita lagi susah, pengurangan karyawan banyak. DPRD terjun ke lapangan dulu, survei dulu, cek dulu kondisi UMKM,”ujar Tanuri.

    Tanuri mengatakan sebelumnya tercatat lebih dari 50.000 warteg aktif beroperasi di Jabodetabek. Saat ini telah menurun menjadi 25.000 warteg yang bertahan. Selama ini, pedagang warteg bukan hanya memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan buat ribuan warga.

    “Sangat kecewa dan menolak. Masa DPRD DKI Jakarta tidak tahu dan peduli dengan rakyat kecil? Atau pura-pura tidak peduli? Kenapa tetap diloloskan pasal dilarang merokok di rumah makan dan warteg? Begitu juga dengan pasal keharusan penyediaan tempat khusus merokok yang terpisah dari bangunan utama warteg, dan pasal pelarangan penjualan rokok radius 200 m dari satuan pendidikan,”tambah pedagang warteg di Jakarta Barat ini.

    Penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) ditandai dengan penandatanganan petisi yang diteken oleh lintas komunitas pedagang.

    Komunitas tersebut di antaranya, Komunitas Warteg Merah Putih (WMP), Koperasi Warung Tegal (Kowarteg), Paguyuban Pedagang Warteg dan Kaki Lima Jakarta dan Sekitarnya (Pandawakarta), Komunitas Warung Nusantara (Kowantara), Koperasi Warung Cipta Niaga Mandiri (Kowartami), dan UMKM Remojong.

    (ada/ara)

  • HUT ke-54, Korpri Kota Mojokerto Salurkan Bantuan untuk Balita Stunting dan Lansia

    HUT ke-54, Korpri Kota Mojokerto Salurkan Bantuan untuk Balita Stunting dan Lansia

    Mojokerto (beritajatim.com) – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Mojokerto memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 dengan aksi sosial bertajuk Korpri Peduli. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan bagi balita stunting dan lansia sebatang kara.

    Rangkaian kegiatan dimulai dengan apel di halaman Balai Kota Mojokerto yang dipimpin Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi. Usai apel, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak serentak menyalurkan bantuan ke sejumlah titik yang telah ditentukan.

    Tahun ini, Korpri Kota Mojokerto memberikan perhatian khusus kepada 44 balita stunting dari keluarga kurang mampu. Masing-masing balita menerima satu kardus susu UHT dan dua kilogram telur ayam. Selain itu, bantuan sembako juga diberikan kepada 43 lansia sebatang kara sebagai bentuk dukungan sosial.

    “Korpri harus memberi perhatian kepada kelompok rentan seperti balita, lansia, difabel, dan mereka yang hidup dalam keterbatasan. Kegiatan hari ini jadi bukti nyata komitmen moral kami,” ungkap Wakil Wali Kota yang akrab disapa Cak Sandi ini, Senin (18/11/2025).

    Ia menegaskan bahwa aksi sosial tersebut tidak hanya mendukung percepatan penurunan stunting, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial bagi warga rentan di Kota Mojokerto. Pada momentum tersebut, Cak Sandi turut mengingatkan pentingnya netralitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “ASN memang memiliki hak memilih, namun saat mengenakan seragam Korpri, kepentingan negara dan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pelayanan yang seharusnya cepat jangan diperlambat, yang mudah jangan dipersulit. Itu amanah yang harus terus kita jaga,” tegasnya.

    Cak Sandi juga menekankan bahwa peringatan HUT Korpri bukan hanya seremoni, tetapi wujud nyata komitmen Korpri dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, Korpri harus menjadi teladan netralitas dan profesionalisme.

    “Tolak praktik transaksional dalam pelayanan, jangan biarkan ada pungutan liar, titipan tak wajar, atau penyalahgunaan kewenangan,” pungkasnya. [tin/but]

  • Koalisi UMKM tanda tangani petisi tolak Raperda KTR

    Koalisi UMKM tanda tangani petisi tolak Raperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Koalisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Jakarta melakukan penandatanganan petisi penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah difinalisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.

    “Pedagang kecil saat ini situasinya terseok-seok. Sekarang, kita makin dibelenggu dengan Raperda KTR yang tak bisa diterima,” ujar juru bicara Koalisi UMKM Jakarta Izzudin Zindan di Jakarta, Senin.

    Dalam petisi tersebut, Koalisi UMKM menginginkan agar DPRD DKI Jakarta mendengarkan aspirasi mereka yang terdampak langsung oleh Raperda KTR.

    Mereka juga meminta agar pasal-pasal pelarangan penjualan dan perluasan kawasan tanpa rokok ditinjau ulang.

    Petisi tersebut diteken oleh lintas komunitas pedagang yang terdiri dari Komunitas Warteg Merah Putih (WMP), Koperasi Warung Tegal (Kowarteg), Paguyuban Pedagang Warteg dan Kaki Lima Jakarta dan Sekitarnya (Pandawakarta), Komunitas Warung Nusantara (Kowantara), Koperasi Warung Cipta Niaga Mandiri (Kowartami) dan UMKM Remojong.

    Para pedagang yang tergabung dalam Koalisi UMKM bersepakat dan tegas menolak Raperda KTR yang dinilai semakin mencekik para pedagang warteg.

    Jika sebelumnya tercatat lebih dari 50.000 warteg aktif beroperasi di Jabodetabek, kini tinggal separuhnya, yakni 25.000 warteg yang bertahan.

    “Sehari-hari pedagang menghadapi harga sembako yang tak stabil. Dengan Raperda KTR yang mengharuskan steril rokok di warung, jelas berdampak pada penghasilan,” ucap anggota Kowarteg Tanuri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.