Xcloud.id

Produk: sembako

  • Banjir di Pasuruan, Permukiman di Tiga Kecamatan Tergenang, Bantuan Mulai Datang

    Banjir di Pasuruan, Permukiman di Tiga Kecamatan Tergenang, Bantuan Mulai Datang

    Pasuruan (beritajatim.com) – Banjir masih menggenangi permukiman warga di tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, hingga Sabtu (9/3/2024) siang. Ketiga kecamatan tersebut adalah Winongan, Grati, dan Rejoso.

    Di Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, air sudah mulai surut. Ketinggian air saat ini berkisar antara 20 cm hingga 40 cm, dan genangan di jalan raya sudah surut sehingga arus lalu lintas kembali lancar.

    Kepala Desa Winongan Kidul, Osin, mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memberikan bantuan logistik seperti makanan dan air minum. Bantuan kesehatan seperti obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan juga telah diberikan.

    “Air sudah surut, namun masih ada beberapa dusun yang masih terendam banjir,” kata Osin.

    Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, mengungkapkan bahwa luapan Sungai DAS Rejoso selain merendam Kecamatan Winongan, juga merendam Kecamatan Grati dan Rejoso.

    Di Kecamatan Grati, banjir masih menggenangi permukiman warga Dusun Kebrukan Desa Kedawung Kulon dengan ketinggian mencapai dada orang dewasa. Sementara di Kecamatan Rejoso, wilayah yang terendam banjir berada di Desa Toyaning.

    “Jadi total ada tiga kecamatan yang terdampak banjir,” kata Sugeng.

    Sebelumnya diketahui, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pasuruan pada Jumat (8/3/2024) mengakibatkan sejumlah wilayah di Kecamatan Winongan terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, antara 30 cm hingga 100 cm.

    Menurut warga Dusun Serambi, Desa Winongan Kidul, banjir datang sekitar pukul 15.00 WIB. Banjir dengan cepat masuk ke permukiman warga, membuat perabotan dan sembako milik warga tak terselamatkan. (ada/ian)

  • Bambang Haryo: Harga Beras Masih Melambung, Harus Ada Penanganan Pemerintah

    Bambang Haryo: Harga Beras Masih Melambung, Harus Ada Penanganan Pemerintah

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Dewan Pembina Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Bambang Haryo Soekartono (BHS) melakukan inspeksi mendadak untuk mengetahui harga beras di Toko Sembako Pojok Pasar Larangan Kec. Candi Kamis (8/3/2024).

    Saat melakukan sidak, Bambang Haryo langsung melakukan dialog dengan para pedagang beras terkait alasan mereka sehingga harga beras di daerah itu masih melambung tinggi.

    Hasil sidak tersebut diketahui bahwa harga beras masih melambung yakni harga tertinggi untuk beras kualitas baik.

    Menurut Bambang, beras makin mahal lantaran kenaikan harga gabah kering panen (GKP) yang mencapai Rp 8.000 per kg. Biasanya, kata dia, harga beras dua kali lipat harga GKP.

    Kalau harga gabahnya Rp 8.000 maka jangan heran harga berasnya Rp 16 ribu. Kalau mau harga berasnya Rp 14 ribu maka harga gabahnya kurang lebih Rp7.000,” rincinya.

    Masih kata Bambang Bulog sudah melakukan operasi pasar tetapi harga beras masih melambung.
    “Pemerintah harus cepat tanggap terkait hal ini, harus rajin melakukan pemantauan di lapangan jangan sampai ada pihak lain yang sengaja menimbun beras,” terang caleg DPR RI terpilih di Dapil Jatim l itu.

    Diakui kalau permasalahan kenaikan beras tersebut bukan hanya terjadi di Sidoarjo melainkan secara nasional.

    Hasil sidak tersebut, menurut pria yang akrab di sapa BHS itu, akan menjadi bahan dan agar ada langkah-langkah antisipasi dari pemerintah daerah maupun pusat.

    “Untuk pemenuhan stok dan sekaligus menguntungkan petani, pemerintah harus mencari solusi supaya harga gabah yang menguntungkan untuk petani dan harga selep gabah yang menjadi beras yang sampai dengan saat ini mencapai 90 persen dikuasai oleh pihak swasta. Sedangkan 10 persen sisanya perusahaan selep beras dimiliki pemerintah,” harap Bambang Haryo. (isa/ian)

  • Akses Jalan Desa Tebon – Prangi di Bojonegoro Putus, Warga Terisolir

    Akses Jalan Desa Tebon – Prangi di Bojonegoro Putus, Warga Terisolir

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Akses jalan poros Desa Tebon – Desa Prangi Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro putus. Akses utama warga yang ada di dua desa tersebut putus lantaran terhempas air dari jebolnya tanggul Waduk Tirto Agung di Desa Prangi Kecamatan Padangan.

    Salah seorang warga RT 01 Desa Prangi, Muhali mengatakan, akses jalan yang putus tersebut merupakan jalan utama warga Desa Tebon yang akan ke Desa Prangi. Begitu juga sebaliknya. Putusnya jalan sehingga mengganggu lalu lintas warga.

    “Warga yang naik kendaraan terpaksa harus jalan memutar lewat hutan di Desa Tinggang, jaraknya sekitar 5 km lebih,” ujarnya, Kamis (7/3/2024) petang.

    Jalan putus diperkirakan sepanjang kurang lebih 30 meter berada tepat di samping jembatan Kali Pencol. Jalan yang putus lantaran arus air cukup deras dengan volume yang cukup banyak. Sehingga Sungai Pencol tidak bisa menampung air.

    “Kemarin airnya mengalir cukup deras, karena tanggul Waduk Tirto Agung di Desa Prangi jebol. Kalau tidak jebol biasanya air waduk itu mengalir melalui sungai dan bermuara ke Sungai Bengawan Solo,” terangnya.

    Putusnya akses utama warga tersebut, warga merasa terisolir. Sejumlah pelajar SD yang berangkat ke sekolah terpaksa jalan kaki dengan menyeberangi jalan yang putus. Warga membuat jembatan darurat berupa papan kayu dan tangga untuk naik agar masih bisa dilewati pejalan kaki.

    Untuk itu, warga setempat berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan yang putus. “Harapannya bisa segera ditangani, karena ini akses utama warga,” harapnya.

    Sementara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro Laela Nor Aeni telah melakukan assessment terhadap kejadian tersebut. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait agar kerusakan fasilitas umum itu bisa segera tertangani.

    “Kami juga memberikan sembako kepada warga terdampak sebanyak 105 paket bagi penerima di Desa Prangi dan Tebon,” ujar Kalaksa BPBD Bojonegoro Laela Nor Aeni.

    Untuk diketahui, tanggul Waduk Tirto Agung yang longsor itu berada di Desa Prangi RT 02 RW 01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro pada Rabu, 6 Maret 2024 sekitar pukul 00.45 WIB. Akibat tanggul yang jebol itu menyebabkan tanaman padi seluar kurang lebih 20 hektare rusak. [lus/ian]

  • Cara BEM Pesantren se-Indonesia Sambut Ramadan

    Cara BEM Pesantren se-Indonesia Sambut Ramadan

    Jombang (beritajatim.com) – Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako kepada warga kurang mampu.

    Hal itulah yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pesantren se-Indonesia. Mereka menggelar bakti sosial melalui Balai Silaturahmi Jakarta Barat (BASIL), Rabu (6/3/2024). Tentu saja, warga yang mendapatkan sembako tersebut menyambutnya dengan gembira.

    Presidum Nasional BEM Pesantren se-Indonesia Muhammad Naqib Abdullah menjelaskan, bantuan tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat setempat. “Semoga apa yang kita lakukan ini bisa meringankan beban masyarakat akibat melonjaknya harga bahan pokok,” ujarnya.

    Menurut Gus Naqib, panggilan akrab Muhammad Naqib Abdullah, bakti sosial itu adalah langkah nyata yang dilakukan oleh BEM Pesantren se-Indonesia guna untuk membantu kebutuhan bahan pangan masyarakat.

    “Ini juga wujud kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat. Serta perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sesungguhnya. Ada 500 paket sembako yang disalurkan. Masyarakat sangat antusias dan bersyukur dengan program yang kami adakan,” katanya. [suf]

  • Kaum Muda Malang Bagikan Sembako ke Warga Pra Sejahtera

    Kaum Muda Malang Bagikan Sembako ke Warga Pra Sejahtera

    Malang (beritajatim.com) – Kaum muda yang tergabung dalam Poros Satu Titik gerakan kepemudaan Arek Kabupaten Malang membagikan ratusan paket sembako bagi keluarga pra sejahtera, Rabu (6/3/2024).

    Kaum muda Kabupaten Malang berharap, bisa mewadahi generasi milenial untuk lebih progresif di segala aspek atau bidang kepemudaan mulai dari musik, kebudayaan dan sosial.

    Menurut Nanang Susilo, Ketua Poros Satu Titik Kabupaten Malang menjelaskan, untuk mengawali langkah pertama dibidang sosial, Poros Satu Titik akan menginisiasi Gerakan moral yaitu Pembagian sembako untuk masyarakat pra sejahtera.

    “Gerakan moral ini adalah bentuk empati kami kepada kaum pra sejahtera. Karena mahalnya harga sembako terkhususnya beras. Langkah pertama kami hanya di area Kecamatan Turen, dan selanjutnya, kami akan bergerak di beberapa kecamatan di kabupaten malang,” tegas Nanang Susilo atau yang akrab disapa Jhon, Rabu (6/3/2024) sore.

    Kata Jhon, seluruh bantuan didapat Poros Satu Titik bersama generasi muda di Kabupaten Malang secara swadaya dan dukungan pihak lain yang konsen memberikan bantuan kemanusiaan.

    “Untuk dukungan atau support berasal dari pihak yang tidak mau disebutkan, karena memang tujuan daripada gerakan moral ini adalah kemanusian.

    Gerakan Moral Komunitas Poros Satu Titik Arek Enom di Kecamatan Turen, sambung Jhon, diawali dengan penyerahan bantuan sembako bagi warga Pra Sejahtera dan kaum dhuafa. Selain wilayah Turen, juga pendistribusian sembako juga dilakukan di kecamatan Gondanglegi dan kecamatan Pagelaran.

    “Pendistribusian bantuan sembako kita juga melibatkan komunitas pemuda dari Remaja Islam Gondanglegi (Risgo), dan juga Gondanglegi Bersatu,” ucapnya.

    Jhon menambahkan, pembagian sembako dengan sasaran kaum duafa dan keluarga pra sejahtera dengan total 50 Paket sudah didistribusikan di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi sebanyak 22 titik. Kemudian Desa Gondanglegi Wetan sebanyak 15 titik. Dan Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran sebanyak 13 Titik.

    Sembako tersebut berupa beras 5 kilogram, 2 liter minyak goreng, 1 kilogram gula pasir, 2 kotak teh, satu renteng kopi sachet dan 10 bungkus mie instan.

    “Sasaran kegiatan sosial tersebut yakni kelompok warga dari kalangan fakir miskin, kaum dhuafa, keluarga pra sejahtera, Janda kemudian kegiatan serupa akan kita gelar Kepanjen dan juga wilayah Dampit,” pungkas Jhon. [yog/beq]

  • Kenapa Impor Beras Jutaan Ton Gagal Redam Lonjakan Harga?

    Kenapa Impor Beras Jutaan Ton Gagal Redam Lonjakan Harga?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Harga beras kian melambung di pasaran. Biasanya sekitar Rp12 ribu – Rp14 ribu per kilogram (kg), kini melonjak di atas Rp18 ribu per kg.

    Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini adalah tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Ya (harga beras premium Rp18.500 per kg tertinggi di era Presiden Jokowi). Hati-hati, jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

    Tak hanya itu, di ritel modern, beras premium pun mendadak hilang. Banyak toko yang kehabisan stok beras untuk dijual.

    Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 impor beras mencapai 3,06 juta ton. Jumlah ini meningkat 613,61 persen dibandingkan 2022.

    Dalam lima tahun terakhir ini, impor beras 2023 menjadi yang terbesar. Sebab, tahun-tahun sebelumnya, impor beras bahkan tak sampai 500 ribu ton.

    Pada 2019, impor sebesar 444,51 ribu ton, lalu pada 2020 sebesar 356,29 ribu ton dan pada 2021 sebesar 407,74 ribu ton. Lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022. Tahun lalu, impornya naik ugal-ugalan jadi 3,06 juta ton.

    Sayangnya, banjir impor beras jutaan ton itu tak mampu membendung laju kenaikan harga. Beras tetap dijual mahal. Lalu, ke mana larinya gelontoran beras impor yang gagal mengatasi lonjakan harga tersebut?

    Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan lonjakan harga beras ini mencerminkan jumlah pasokan yang tak seimbang dengan kondisi permintaan. Padahal, ini belum memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri, yang biasa terjadi peningkatan lebih tinggi lagi.

    Ia menilai penyebab stok kosong karena beras impor digunakan untuk program bantuan sosial (bansos) beras pemerintah. Padahal semestinya bantuan tersebut menggunakan beras produksi domestik.

    “Sebagaimana diakui oleh Badan Pangan Nasional, bansos diambil dari beras impor, bukan dari pasokan domestik,” jelasnya.

    Ronny mengatakan beras impor digunakan untuk bansos pangan pemerintah karena musim tanam dan panen yang terlambat. Biasanya terjadi pada awal Februari, sekarang mundur ke Maret dan April.

    “Masalahnya pasokan domestik memang sedang bermasalah. Kita semua mengetahui itu sudah sejak akhir tahun lalu. Artinya, meskipun bansos diambil dari impor, justru itu menjadi salah satu penyebab utama mengapa harga beras menggila,” jelasnya.

    Menurutnya, beras impor yang semestinya menjadi alat untuk stabilisasi harga ke pasaran malah dipakai oleh pemerintah untuk bansos. Akibatnya, harga beras melejit.

    “Jadi pemerintah mengambil jatah untuk pasokan di pasaran untuk kebijakan bansos, sehingga membuat kondisi pasokan di pasaran menjadi semakin kritis, yang ujungnya mendorong harga naik sangat tajam,” ungkapnya.

    Kondisi ini, menurut Ronny, hanya bisa diperbaiki pemerintah dengan mempercepat datangnya sisa beras impor yang sudah disepakati tahun lalu, kemudian langsung digelontorkan ke pasar, bukan dipakai untuk bansos.

    Selain itu, hasil panen yang sudah mulai berlangsung di beberapa wilayah segara dipercepat distribusinya ke pasaran, sebelum memasuki Ramadan. Jika tidak, lonjakan harga akan tetap terjadi dan berujung pada pelemahan daya beli.

    “Pemerintah harus segera mempercepat datangnya pasokan dari impor dan saat panen raya datang di Maret nanti pemerintah harus segera mempercepat distribusinya ke pasaran dengan cara gerakan cepat Bulog dalam menyerap hasil panen raya dan menyalurkannya segera ke pasar-pasar tradisional,” sarannya.

    Ia berharap kondisi saat ini menjadi pembelajaran pemerintah ke depannya dalam mengambil kebijakan dan menyusun program. Misalnya, jika pasokan beras mulai bermasalah, maka program bansos berupa beras bisa ditunda.

    “Pasokan untuk pasaran harus diprioritaskan terlebih dulu agar harga kembali stabil. Setelah harga mulai bereaksi pada penambahan pasokan di pasaran, baru kemudian bansos mulai digulirkan lagi secara bertahap dan kondisional, di mana penyalurannya tetap harus disesuaikan dengan perkembangan informasi pasokan yang ada,” imbuhnya.

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan bansos beras pemerintah menjadi penyebab kelangkaan pasokan hingga berujung pada lonjakan harga.

    Selain itu, Pemilu 2024 juga menjadi penyebab terjadinya kelangkaan pasokan. Sebab, banyak beras yang diborong oleh calon wakil rakyat untuk bahan kampanye.

    “Kalau dilihat ada beberapa faktor pemicu, seperti ada bansos beras tahun ini. Beras juga digunakan sebagai salah satu alat kampanye oleh beberapa caleg, misalnya di beberapa daerah. Jadi ada serangan fajar bentuknya uang dan ada juga berupa pembagian sembako beras. Nah, jadi ada anomali dari sisi permintaan tidak biasa,” ungkap Bhima.

    Kemudian, produksi beras dalam negeri juga terganggu karena musim panen yang terlambat. Kondisi ini,kata Bhima, memicu adanya rebutan beras antara pemerintah dengan pengusaha di tingkat penggilingan.

    “Tapi ini memang lebih erat kaitannya untuk penggunaan bansos, jadi ada perebutan. Mengapa rebutan? karena dari sisi Bulog sendiri beli di penggilingan skala besar, tentu harga lebih murah. Sedangkan kalau peritel atau pedagang membeli dari perantara yang harga tentu lebih mahal,” jelasnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Ia menyarankan tiga solusi untuk mengatasi kondisi ini. Pertama, saat tahun politik sebaiknya bansos berupa beras ditiadakan.

    “Memang pada waktu siklus di tahun pemilu serentak maupun pemilu kepada daerah, ini tidak perlu ada program bansos dalam bentuk beras. Cukup misalnya bantuan langsung tunai (BLT), sehingga di level penggilingan padi skala besar tidak terjadi persaingan antara beras program pemerintah dan beras untuk ritel,” imbuhnya.

    Kedua, menggenjot produksi beras dalam negeri dengan pemberian insentif lebih baik kepada petani. Dengan begitu, beras impor betul-betul bisa digunakan untuk stabilisasi harga saja.

    “Dari sisi hulu, produksinya perlu terus diberikan insentif. Salah satunya pemberian subsidi pupuk yang lebih besar hingga bantuan pembiayaan untuk petani, KUR,” katanya.

    Ketiga, memperbaiki tata niaga impor beras agar lebih transparan dan terbuka. Sebab, saat ini pemerintah melakukan impor beras terkesan ‘sembunyi-sembunyi’.

    “Jadi pemerintah harus menjelaskan misalnya mengapa perlu impor beras dengan angka cukup besar,” pungkasnya.

  • Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah memutuskan impor beras naik dari 2 juta ton ke 3,6 juta ton pada tahun ini, padahal Maret besok sudah memasuki masa panen raya.

    Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo mengatakan pihaknya perlu ‘mengutak-atik’ neraca komoditas 2024 demi memuluskan 1,6 juta ton beras impor tambahan yang dimau pemerintah. Sebelum perizinan impor rampung, lanjutan banjir beras dari luar negeri belum bisa dilakukan.

    “Kemudian, ada penambahan (impor beras) berdasarkan rakortas (rapat koordinasi terbatas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (pada) 5 Februari 2024. Terdapat penambahan alokasi impor beras keperluan umum sebesar 1,6 juta ton,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “Untuk alokasi tambahan yang 1,6 juta ton sampai dengan saat ini masih dalam proses perubahan neraca komoditas, untuk dapat diajukan permohonan persetujuan impornya (PI). Jadi, untuk yang 1,6 juta ton ini kami belum menerbitkan PI-nya,” tegas Arif.

    Perum Bulog mencatat dari penugasan impor 2 juta ton beras sudah masuk 659.008 ton per 25 Februari 2024 melalui berbagai pelabuhan Indonesia, mulai dari Tanjung Priok hingga Tanjung Perak.

    Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian memprediksi panen raya mulai pada Maret hingga Mei 2024. Diperkirakan panen bakal membuat Indonesia surplus 3,5 juta ton beras.

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan impor ‘dadakan’ tersebut. Pasalnya, data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras Indonesia ada 7,4 juta ton pada akhir 2023 lalu, sementara konsumsi rata-rata nasional per bulan hanya 2,5 juta ton.

    Ia heran impor beras dengan angka bombastis tersebut datang dari mana. Terlebih, beberapa daerah di Indonesia sudah akan panen pada Maret 2024.

    “Artinya, impor bukan menutup kekurangan produksi. Semestinya, keputusan impor diambil ketika sudah ketahuan berapa jumlah panennya pada puncak panen raya nanti,” ucap Eliza kepada CNNIndonesia.com.

    Eliza mendesak pemerintah fokus membenahi data pertanian di Tanah Air, termasuk alur distribusi. Apalagi, ada aksi pembelian gabah oleh korporasi besar sepanjang tahun lalu.

    Ia mempertanyakan ke mana larinya gabah tersebut yang wujud berasnya malah tak nampak di pasar. Menurutnya, pembelian besar-besaran dengan harga tinggi membuat penggilingan kecil di daerah tak kebagian gabah. Ini curiga pembelian besar-besaran berhubungan dengan Pilkada yang digelar September mendatang.

    “Pemerintah mesti menelusuri ke mana stok beras yang dikuasai swasta? September (2024) nanti akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Biasanya, ketika kampanye dan silaturahmi, ini dibarengi dengan pembagian sembako, beras, dan lain-lain. Kemungkinan besar permintaan beras masih tinggi,” ucapnya.

    Selain Pilkada 2024, ia juga mencurigain program makan siang gratis yang digagas capres-cawapres Prabowo-Gibran ada dibalik melejitnya impor beras hingga 3,6 juta ton.

    “Dan juga ada pilot project makan siang gratis. Mungkin ini juga yang akan menyebabkan permintaan beras sehingga pemerintah mengambil jalan pintas impor,” tambahnya.

    Seharusnya, pemerintah bisa fokus memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri. Eliza menyebut langkah ini mampu dilakukan jika negara tahu bagaimana memilah program prioritas.

    Alih-alih bertindak benar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran anak buahnya malah menyuguhkan solusi keliru. Eliza mengkritik angin surga food estate yang berujung kegagalan dan menguras uang negara.

    Lanjut ke halaman berikut…

    Senada, Researcher Center of Economic and Law Studies (Celios) Jaya Darmawan mempertanyakan urgensi pemerintah menggenjot impor beras mendekati panen raya. Menurutnya, impor beras yang sangat banyak tersebut malah berpotensi membuat harga gabah anjlok dan merugikan petani.

    Jaya menyarankan negara seharusnya benar-benar hadir di tengah para petani Indonesia. Ia tak ingin impor beras itu tidak dilandasi dialog dengan petani dan kondisi nyata stok beras nasional.

    “Melihat situasi mendekati panen raya, saya kira kebijakan ini (impor beras) tidak hanya jalan pintas, tapi malah bisa berpotensi salah kalkulasi,” wanti-wanti Jaya.

    “Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa memutuskan kebijakan tambahan impor beras mendekati panen raya, yang jatuhnya nanti malah merugikan petani. Kebijakan pemerintah terkait manajemen stok beras kali ini perlu dipertanyakan, apakah selama ini berbasis data atau hanya asumsi semata?” imbuhnya tak habis pikir.

    Ia lantas menyindir salah kalkulasi pemerintah soal perberasan pada 2023 lalu. Menurutnya, perhitungan BPS soal dampak El Nino hanya menurunkan 650 ribu ton produksi beras Indonesia, sementara pemerintah menambal ‘terlalu tebal’ dengan impor jumbo sebanyak 3 juta ton beras.

    Jika negara khawatir dengan dampak perubahan iklim yang mengerek harga beras, Jaya berharap cara yang ditempuh lebih ‘elegan’ dan win win solution.

    Ia menyarankan negara hadir dengan membantu petani menurunkan ongkos produksi, misalnya dengan membenahi program subsidi pupuk, meningkatkan permodalan untuk petani, atau pemberian insentif produksi.

    Di lain sisi, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menegaskan bahwa defisit beras di tahun ini tak bisa terhindarkan. Impor beras menjadi ‘jalan pintas’ yang mau tak mau harus ditempuh, paling tidak hingga 2024. Sebab, sampai saat ini tidak ada keseriusan pemerintah membenahi produksi padi nasional

    Ia pun menduga pemerintah sendiri ragu dengan data perberasan yang dimiliki.

    “Kalau pemerintah berencana menambah impor beras lagi 1,6 juta ton, berarti kepastian produksi beras dalam negeri masih diragukan kepastiannya. Hal ini terbukti sampai menjelang akhir Februari (2024) ini harga beras belum turun,” tuturnya.

    Syaiful menyoroti selisih harga beras di Tanah Air dengan negara-negara tetangga, yang merupakan pengekspor beras. Ia mencontohkan harga beras di Vietnam saat ini sedang berada di level yang rendah, yakni sekitar US$610 atau Rp9,53 juta per ton (asumsi kurs Rp15.628 per dolar AS).

    Sementara, imbuhnya, harga eceran tertinggi (HET) beras lokal yang premium Rp13.900 (per kg).

    “Jadi, selisih harga sudah pasti menggiurkan bagi importir. Dengan kata lain, harga 1 ton alias 1.000 kg beras premium lokal bisa menembus Rp13,9 juta. Ada selisih Rp4,37 juta yang bisa dihemat importir jika memilih mendatangkan beras dari Vietnam.

    [Gambas:Photo CNN]

    Soal makan siang gratis Prabowo-Gibran, Syaiful memandang rencana program tersebut hanya ilusi semata. Menurutnya, 6,7 juta ton beras yang dibutuhkan untuk program ini sama dengan separuh hasil panen padi di Jawa.

    Jika separuh hasil panen tersebut diambil untuk makan siang gratis, ia mempertanyakan nasib masyarakat Indonesia lain. Pada akhirnya, kelangkaan beras seperti sekarang tak terhindarkan dan konsumen bakal dibebankan dengan harga beras yang mahal.

    “Dapat disimpulkan program makan gratis yang kelak akan dijalankan sudah pasti akan mengganggu tata niaga harga dan pasar. Yang akan menjadi korban adalah konsumen yang jumlahnya 270 juta warga Indonesia. Sama halnya seperti kebijakan sekarang ini, bantuan sosial (bansos) digelontorkan untuk rumah tangga tidak mampu, tetapi seluruh konsumen se-Indonesia menanggung beban harga tinggi,” kritik Syaiful.

    “Belum lagi, jika program ini tidak berhasil memperoleh beras, daging ayam, daging sapi, dan susu dari dalam negeri, sudah pasti jalannya impor. Dan yang diuntungkan dari semua kebijakan ini adalah kartel impor,” tandasnya.

    Saat ini, program makan siang dan susu gratis akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025). Bahkan, defisit APBN 2025 sampai harus diperlebar dari 2,29 persen di tahun ini menjadi 2,45 persen-2,8 persen untuk mengongkosi program andalan Prabowo-Gibran itu.

  • Luhut Jawab Kritik Soal Bansos: Ngapain Sih Ribut?

    Luhut Jawab Kritik Soal Bansos: Ngapain Sih Ribut?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritik terhadap pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024.

    Ia mengatakan bansos dibagikan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak berkaitan dengan politik.

    “Jadi itu lah kalau sekarang orang bagi-bagi sembako presiden orang terus ribut. Padahal menurut saya ngapain sih ribut?,” katanya dalam Political Show Podcast CNN Indonesia, Rabu (7/2).

    “Ada bansos ribut. Enggak ada bansos ribut. Lebih bagus ada bansos ribut dikit ya sudah,” katanya.

    Terkait cara pendistribusiannya, Luhut mengatakan tidak masalah jika bansos dibagikan dengan cara dirapel. Menurutnya, tidak ada aturan yang mempermasalahkan hal tersebut.

    Ia juga mengatakan anggaran bansos sudah disetujui DPR.

    “Semua yang ngoceh-ngoceh itu ada perwakilannya di DPR kan? Ya sudah,” katanya.

    Bantuan negara untuk orang miskin alias bansos, baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

    BLT diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret. Nantinya, pencairan bansos tunai untuk tiga bulan itu bakal dirapel di depan, tepatnya pada Februari.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos BLT ini dibiayai APBN dengan anggaran Rp11,25 triliun.

    Sementara, bantuan beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah diperpanjang sampai Juni 2024, dari awalnya hanya sampai Maret.

    (fby/sfr)

  • Ekonom UGM Kritik Jokowi Getol Bagi-bagi Bansos: Lazimnya oleh Menteri

    Ekonom UGM Kritik Jokowi Getol Bagi-bagi Bansos: Lazimnya oleh Menteri

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menyarankan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan oleh menteri terkait, bukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau individu lainnya.

    Anggito juga menyebut pembagian bansos harus menyertakan logo jelas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan prasangka adanya politisasi bansos.

    “Lazimnya yang menyalurkan bansos adalah kuasa pengguna anggaran. Presiden sebagai pengguna anggaran telah memberikan kuasanya kepada menteri terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran. Itu prinsip. Hindari penyaluran (bansos) oleh 1-2 orang tertentu,” kata Anggito dalam keterangan resmi, Rabu (31/1).

    Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal periode 2006-2010 itu juga mengimbau agar penyaluran bansos tidak dilakukan sekaligus agar tepat sasaran dan efektif.

    Selain itu, Anggito mengingatkan integrasi data juga penting. Hal ini untuk menghindari risiko tumpang tindih penerima bansos sehingga terjadi salah sasaran sangat tinggi dan memboroskan anggaran.

    “Jika tidak ada integrasi data, maka bisa terjadi inefisiensi dalam alokasi APBN,” ungkapnya.

    Anggito menyampaikan secara prinsip, penyaluran bansos sampai saat ini banyak menimbulkan pertanyaan, seperti duplikasi rumah tangga penerima dan kemungkinan ada rumah tangga miskin yang justru tidak menerima bantuan ini karena tidak terdata.

    “Jadi, sekali lagi, ingin kami sampaikan prinsip dalam penyaluran bansos yang tepat sasaran,” ujarnya.

    Belakangan ini, Jokowi tengah getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras.

    Selasa lalu (30/1), Jokowi turun langsung membagikan bansos beras 10 kg kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Ia mengatakan beras bantuan tersebut berkualitas premium. Bansos beras yang dibagikan Jokowi berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Beras yang bapak, ibu, terima ini bukan beras medium, tapi beras premium,” kata Jokowi dikutip Antara.

    Sehari sebelumnya (29/1), Jokowi juga membagikan bansos di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Agenda Jokowi adalah mengecek harga-harga sembako dan pangan di pasar. Namun, dalam kesempatan itu, ia juga membagikan bansos kepada para pedagang.

    Dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

    CNNIndonesia.com sudah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana terkait kritik ini. Namun, ia belum merespons hingga berita ini tayang.

    (pta/agt)

  • Kapolda Jatim Larang Ada Konvoi Saat Tahun Baru 2024

    Kapolda Jatim Larang Ada Konvoi Saat Tahun Baru 2024

    Lamongan (beritajatim.com) – Kapolda Jatim, Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto melarang masyarakat agar tidak menggelar konvoi saat merayakan malam pergantian tahun baru 2024.

    Hal itu dia sampaikan saat mengunjungi Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024, yang berada di area Wisata Bahari Lamongan (WBL), Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Sabtu (30/12/2023).

    Menurut Kapolda Jatim ini, konvoi berpotensi dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan saat berkendara di jalan raya.

    Imam mengharapkan, masyarakat bisa merayakan tahun baru 2024 dengan penuh kesederhanaan tanpa adanya pesta yang berlebihan. Selain itu, tutur Imam, sebelum dan sesudah tahun baru situasi keamanan di wilayah Jatim dipastikan aman.

    “Masyarakat yang melaksanakan tahun baru supaya melaksanakannya dengan penuh kesederhanaan, gak usah pesta dan konvoi, supaya pengguna jalan yang lain juga merasa nyaman dalam merayakan tahun baru,” kata Kapolda Jatim, Imam Sugiantio.

    Berdasarkan data yang ia terima, ungkap Imam, jumlah pengunjung di lokasi wisata pada tanggal 25 lalu telah mencapai 7 ribu orang, sehingga diperkirakan sampai tahun baru nanti jumlah pengunjung mencapai 8 ribu. “Semoga situasinya aman. Kita sama-sama meminta kerjasama dengan masyarakat supaya masyarakat yang berkunjung ke lokasi wisata atau rekreasi tetap kondusif,” papar Imam.

    “Kami bersama Gubernur, Pangdam dan Koarmada memastikan di tempat wisata aspek keamanannya dan untuk lonjakan kedatangan masyarakat ke Jatim belum ada, kita masih tunggu 2 atau 3 hari ini,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, selain mengunjungi Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024 untuk memastikan situasi keamanan di WbL, rombongan juga menggelar kegiatan pengobatan gratis serta membagikan sembako kepada warga sekitar.

    Kapolda Jatim itu datang bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Rafael Granada Baay datang ke Lamongan dengan helikopter. Usai dari Lamongan, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju berbagai lokasi pariwisata lainnya yang ada di Jawa Timur.[riq/kun]