Xcloud.id

Produk: sembako

  • DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Sibolga Nasional 26 November 2025

    DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Sibolga Nasional 26 November 2025

    DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Sibolga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat memberikan bantuan bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut).
    Dia mengingatkan agar kebutuhan logistik dan layanan kesehatan masyarakat terdampak, khususnya yang berada di tenda pengungsian, harus benar-benar terpenuhi.
    “Setiap kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi perhatian Pemerintah. Pemberian bantuan logistik jangan sampai terlambat, dan area tempat pengungsian harus dipastikan kenyamanannya,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/11/2025).
    Politikus PDI-P itu juga meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan para pemangku kebijakan lainnya untuk menyediakan layanan
    trauma healing
    bagi warga.
    Puan mengingatkan bahwa bencana yang terjadi tidak hanya meluluhlantakkan bangunan, tapi juga berdampak terhadap psikologis masyarakat.
    “Dan Pemda beserta stakeholder terkait perlu juga menyiapkan layanan trauma healing bagi warga. Bencana alam tidak pernah mudah untuk dilalui, apalagi bagi mereka yang kehilangan,” kata Puan.
    “Hindari ego sektoral, pastikan keselamatan masyarakat yang paling utama,” sambungnya.
    Puan menegaskan bahwa seluruh jajaran DPR RI menyampaikan keprihatinan atas bencana tersebut.
    Dia berharap proses evakuasi korban dan penanganan bencana tersebut bisa berjalan lancar.
    “DPR RI menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam atas bencana alam di sejumlah daerah di
    Sumatera Utara
    . Kita harap proses evakuasi yang masih dilakukan tim SAR berjalan dengan lancar,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya,
    bencana banjir
    dan longsor yang melanda tujuh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah mengakibatkan 17 warga meninggal dunia.
    Hal itu berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Polda Sumut pada Rabu (26/11/2025) pagi.
    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan ada empat kabupaten/kota yang musibah longsor dan banjirnya datang bersamaan, yakni Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Selatan (Tapsel).
    Sementara itu, tiga wilayah lain seperti Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Nias Selatan hanya terendam banjir.
    Namun, Abdul Muhari menjelaskan bahwa data yang disampaikan BNPB bersifat sementara dan masih berpotensi mengalami perkembangan sesuai dengan hasil kaji cepat lanjutan di lapangan.
    Adapun 17 orang yang meninggal dunia akibat bencana terdiri dari lima warga di Sibolga, delapan orang di Tapsel, dan empat orang di Tapteng.
    Abdul Muhari mengatakan, bencana di Sibolga ditandai dengan cuaca ekstrem hujan deras dalam durasi lebih dari dua hari. Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Selatan, dan Kota.
    “Dari laporan visual, banjir mengalir cukup deras dan menghantam rumah, menyeret kendaraan hingga infrastruktur lain yang dilewatinya. Arus air itu juga membawa material seperti lumpur, batang pohon, puing bangunan, dan sampah rumah tangga,” ujar Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya.
    Berdasarkan data dari Polda Sumut, longsor di Sibolga mengakibatkan lima orang tewas.
    Selanjutnya di Tapsel, dari hasil kaji cepat BNPB, banjir dan longsor berdampak di 11 kecamatan, yakni Kecamatan Sipirok, Marancar, Batang Toru, Angkola Barat, Muara Batang Toru, Angkola Sangkunur, Angkola Selatan, Sayur Matinggi, Batang Angkola, Tanah Timbangan, dan Angkola Muaratais.
    “Bencana banjir dan tanah longsor telah menyebabkan delapan warga meninggal dunia, 58 luka-luka, dan 2.851 warga terpaksa harus mengungsi,” kata Abdul Muhari.
    Sementara itu di Tapanuli Utara, 50 unit rumah terdampak dan dua jembatan terputus akibat banjir serta tanah longsor.
    Saat ini, BPBD Tapanuli Utara dan tim gabungan melaksanakan pendataan dan merekomendasikan jalur alternatif di Kecamatan Pangaribuan, Taput-Silantom sebagai akses jalan sementara.
    Kemudian, kata Abdul Muhari, di Tapteng, banjir terjadi di sembilan kecamatan, antara lain Kecamatan Pandan, Sarudik, Badiri, Kolang, Tukka, Lumut, Barus, Sorkam, dan Pinangsori.
    Akibat musibah ini, sebanyak 1.902 unit rumah yang terdampak.
    “BPBD Tapanuli Tengah dan tim gabungan mendirikan tenda pengungsi serta mendistribusikan bantuan sembako kepada warga terdampak,” ujar Abdul.
    Sementara itu, berdasarkan keterangan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, di wilayahnya ada empat orang yang meninggal dunia tertimbun longsor, terdiri dari seorang ibu dan tiga anaknya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​Rayakan HUT ke-25, Metro TV Gelar Syukuran hingga Konser Simfoni Perdamaian

    ​Rayakan HUT ke-25, Metro TV Gelar Syukuran hingga Konser Simfoni Perdamaian

    Jakarta: Metro TV hari ini merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-25. Berbagai acara digelar dalam rangka peringatan HUT ke-25 ini, mulai dari syukuran hingga konser konser simfoni gala. 

    Metro TV merupakan televisi berita pertama di Indonesia yang mengudara sejak 25 November 2000. Metro TV adalah anak perusahaan Media Group yang dimiliki Surya Paloh, tokoh pers Indonesia yang telah merintis usaha di bidang pers sejak ia mendirikan Harian PRIORITAS.
    Syukuran HUT ke-25 Metro TV
    Syukuran tepat diadakan hari ini, 25 November 2025, sebagai hari kelahiran Metro TV. Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama Metro TV, Arief Suditomo dan disaksikan oleh CEO Media Group, M. Mirdal Akib Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, serta BOD Media Group.

    Arief Suditomo menekankan pentingnya merefleksikan seluruh perjalanan, prestasi, dan pengorbanan yang telah dilakukan selama seperempat abad ini. Ia mengingatkan bahwa semangat kepioneran merupakan DNA yang harus terus dilestarikan.

    “Semangat kepioneran itu merupakan salah satu hal yang harus kita lestarikan terus. Kita tidak harus selalu jadi yang terbaik, tetapi kita selalu ada di depan untuk banyak hal,” ujar Arief Suditomo dalam acara Syukuran dan Food Festival HUT ke-25 Metro TV.
     

     

    Penghargaan untuk 80 Karyawan

    Dalam momen ini Metro TV juga memberikan penghargaan khusus kepada kepada sosok-sosok yang memiliki peran vital di balik layar. Sosok-sosok penting ini merupakan rekan-rekan driver, gardener, office helper, cleaning service, dan security. Total keseluruhan ada 80 orang.

    Penghargaan berupa paket sembako diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo. Pemberian penghargaan secara simbolis diterima oleh beberapa perwakilan, antara lain Ebit Tri Wibowo (mewakili driver), Ilyasin (mewakili gardener), M. Wicaksono (mewakili office helper), Asep (mewakili cleaning service), dan Ritwanto (mewakili security).
    Food Festival

    Kemeriahan Food Festival turut menyemarakkan perayaan acara. Area parkiran diubah menjadi pusat kuliner dengan kehadiran lebih dari 10 tenant yang menawarkan beragam jenis makanan dan minuman. Mulai dari bakso, dimsum, makanan instan siap saji, tahu gejrot, zuppa soup, pempek, hingga minuman segar seperti es cendol, es teh, kopi, dan es krim.
    Konser Simfoni Perdamaian
    Selain itu, malam ini juga bakal digelar perayaan musik dalam bentuk konser simfoni gala, menampilkan orkestra lintas genre dan monolog tokoh inspiratif. Acara ini menyajikan perjalanan emosional melalui musik dan narasi kemanusiaan. Fokusnya meliputi kondisi perdamaian dunia, kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian global, serta seruan untuk aksi bersama dalam menjunjung tinggi kemanusiaan.

    Sobat Medcom dapat menyaksikan konser yang menghadirkan musisi ternama  mulai dari Virzha, Lyodra, Maliq & D’ Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, dan Elang Biru mulai pukul 19.30 WIB.

    Jakarta: Metro TV hari ini merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-25. Berbagai acara digelar dalam rangka peringatan HUT ke-25 ini, mulai dari syukuran hingga konser konser simfoni gala. 
     
    Metro TV merupakan televisi berita pertama di Indonesia yang mengudara sejak 25 November 2000. Metro TV adalah anak perusahaan Media Group yang dimiliki Surya Paloh, tokoh pers Indonesia yang telah merintis usaha di bidang pers sejak ia mendirikan Harian PRIORITAS.
    Syukuran HUT ke-25 Metro TV
    Syukuran tepat diadakan hari ini, 25 November 2025, sebagai hari kelahiran Metro TV. Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama Metro TV, Arief Suditomo dan disaksikan oleh CEO Media Group, M. Mirdal Akib Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, serta BOD Media Group.
     
    Arief Suditomo menekankan pentingnya merefleksikan seluruh perjalanan, prestasi, dan pengorbanan yang telah dilakukan selama seperempat abad ini. Ia mengingatkan bahwa semangat kepioneran merupakan DNA yang harus terus dilestarikan.

    “Semangat kepioneran itu merupakan salah satu hal yang harus kita lestarikan terus. Kita tidak harus selalu jadi yang terbaik, tetapi kita selalu ada di depan untuk banyak hal,” ujar Arief Suditomo dalam acara Syukuran dan Food Festival HUT ke-25 Metro TV.
     

     

    Penghargaan untuk 80 Karyawan

    Dalam momen ini Metro TV juga memberikan penghargaan khusus kepada kepada sosok-sosok yang memiliki peran vital di balik layar. Sosok-sosok penting ini merupakan rekan-rekan driver, gardener, office helper, cleaning service, dan security. Total keseluruhan ada 80 orang.
     
    Penghargaan berupa paket sembako diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo. Pemberian penghargaan secara simbolis diterima oleh beberapa perwakilan, antara lain Ebit Tri Wibowo (mewakili driver), Ilyasin (mewakili gardener), M. Wicaksono (mewakili office helper), Asep (mewakili cleaning service), dan Ritwanto (mewakili security).
    Food Festival

    Kemeriahan Food Festival turut menyemarakkan perayaan acara. Area parkiran diubah menjadi pusat kuliner dengan kehadiran lebih dari 10 tenant yang menawarkan beragam jenis makanan dan minuman. Mulai dari bakso, dimsum, makanan instan siap saji, tahu gejrot, zuppa soup, pempek, hingga minuman segar seperti es cendol, es teh, kopi, dan es krim.
    Konser Simfoni Perdamaian
    Selain itu, malam ini juga bakal digelar perayaan musik dalam bentuk konser simfoni gala, menampilkan orkestra lintas genre dan monolog tokoh inspiratif. Acara ini menyajikan perjalanan emosional melalui musik dan narasi kemanusiaan. Fokusnya meliputi kondisi perdamaian dunia, kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian global, serta seruan untuk aksi bersama dalam menjunjung tinggi kemanusiaan.
     
    Sobat Medcom dapat menyaksikan konser yang menghadirkan musisi ternama  mulai dari Virzha, Lyodra, Maliq & D’ Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, dan Elang Biru mulai pukul 19.30 WIB.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Berjuang Sendiri Usai Terpapar Radiasi

    Berjuang Sendiri Usai Terpapar Radiasi

    Meski terdeteksi memiliki radiasi Cs-137 dalam tubuhnya, Jamal tidak ikut direlokasi dari tempat tinggalnya seperti warga lain yang berada dekat dengan titik paparan. Pemerintah Kabupaten Serang berdalih, berdasarkan kesaksian Jamal, lokasi rumah Jamal tidak berdekatan dengan titik paparan, salah satunya di Desa Sukatani.

    “Kalau saya di Nambo Udik masuknya, bukan di Sukatani,” kata Jamal.

    Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rasio Ridho Sani mengungkapkan ada 12 zona merah paparan radiasi di Cikande. Dua di antaranya berada di area permukiman, tepatnya Kampung Barengkok dan Kampung Sadang, Desa Sukatani.

    Sebanyak 3.640 orang yang berada di area zona merah telah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dari total itu, 11 orang, termasuk Jamal, positif terpapar Cs-137. Sebanyak 27 keluarga dengan total 92 jiwa juga sudah direlokasi dari titik paparan.

    “Dalam proses relokasi ini, diterapkan protokol keamanan radiasi. Pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Cikande,” ungkap Rasio melalui surel pekan lalu.

    Rahmat—bukan nama sebenarnya—termasuk salah satu yang direlokasi. Dia dipindahkan sementara ke Kampung Bunian, Desa Sukatani. Jaraknya sekitar 1 kilometer dari tempat tinggal Rahmat di Kampung Barengkok, Desa Sukatani.

    Rahmat mengaku tidak sempat menyiapkan apa-apa ketika direlokasi pada 22 Oktober lalu. Dia hanya diminta ikut pemeriksaan kesehatan oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat ke Puskesmas Cikande, lantaran sekitar 20 meter dari rumah Rahmat terdapat paparan radiasi Cs-137 yang cukup tinggi. Setelah cek kesehatan, Rahmat dan keluarganya tidak diizinkan lagi pulang ke rumah.

    “Tidak boleh mengambil apa pun (di rumah). Hanya memakai baju yang dipakai aja. Terus langsung ke kontrakan (lokasi pengungsian),” ungkap Rahmat.

    Rahmat bersama istri dan kedua anaknya diminta tinggal di rumah kontrakan dengan satu kamar. Mereka tidur berimpitan. Meski begitu, Rahmat mengaku cukup tenang karena dibekali uang Rp 5 juta, sembako, dan pakaian. Selama sepekan pertama, bantuan dari pemerintah juga terus berdatangan.

  • Peringati Hari Guru Nasional, BRI Peduli Beri Apresiasi dan Salurkan Bantuan di SDN Sukamahi 02 Megamendung

    Peringati Hari Guru Nasional, BRI Peduli Beri Apresiasi dan Salurkan Bantuan di SDN Sukamahi 02 Megamendung

    FAJAR.CO.ID, BOGOR- Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional pada 25 November 2025, BRI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli menggelar kegiatan bertajuk “Ini Sekolahku – Persembahan untuk Guru”. Kegiatan ini dilaksanakan di SDN Sukamahi 02, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kegiatan “Ini Sekolahku – Persembahan untuk Guru” dilaksanakan dengan berbagai agenda, di antaranya pentas seni guru, penyaluran paket sembako, serta pemberian dana apresiasi bagi para pendidik. Kegiatan ini disambut antusias oleh para guru sebagai ruang untuk mengekspresikan diri sekaligus mendapatkan dukungan nyata atas kontribusinya dalam dunia pendidikan.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi nyata bagi para guru yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa, khususnya di tingkat Sekolah Dasar.

    “Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November menjadi momentum untuk menghargai dedikasi para guru. Melalui kegiatan ini, BRI Peduli berupaya memberikan pengalaman yang lebih bermakna dengan menghadirkan rangkaian kegiatan apresiasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh para guru,” ungkapnya.

    “Harapannya, peringatan Hari Guru Nasional ini menjadi pengalaman bermakna bagi para guru, tidak hanya melalui perayaan seremoni, tetapi juga melalui pemberian apresiasi nyata, inspirasi, serta dukungan terhadap kesejahteraan mereka,” imbuhnya.

    Di lain pihak, Heri Jaya Subrata, salah seorang guru di SDN Sukamahi 02 mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan Hari Guru Nasional di sekolah tersebut memberikan semangat dan motivasi bagi para guru untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan, khususnya bagi pendidikan di SDN Sukamahi 02.

  • Fatwa Baru MUI: Sembako dan Rumah Tidak Boleh Dipajaki, Minta Pemerintah Kaji Ulang

    Fatwa Baru MUI: Sembako dan Rumah Tidak Boleh Dipajaki, Minta Pemerintah Kaji Ulang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru. Larangan pengenaan pajak untuk kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah yang ditinggali.

    “Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Asrorun Niam Sholeh, dalam siaran persnya, dikutip Selasa (25/11/2025).

    “Itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak,” tambahnya.

    Fatwa itu disebut Pajak Berkeadilan. Ditetapkan dalam Forum Munas MUI yang berlangsung 20-23 November 2025 di Hotel Mercure, Jakarta.

    Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan. Di dalam arti lain, merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat).

    “Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako, dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak”, ujar Niam.

    Adapun fatwa pajak berkeadilan sebagai berikut:

    Ketentuan Hukum

    Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Dalam hal kekayaan negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara boleh memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepadawarga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. b. Objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan / atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier (hajiyat dan tahsiniyat). c. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. d. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan. e. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum (‘ammah).

    Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, secara syar’i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah(ulil amri), oleh karena itu pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan prinsip amanah yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

    Barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat (dharuriyat) tidak boleh dibebanipajak secara berulang (double tax)

    Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako (sembilan bahan pokok), tidak boleh dibebani pajak.

    Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh dikenakan pajak berulang.

    Warga negara wajib ?menaati aturan pajak yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud pada angka 2 dan 3.

    Pemungutan pajak yang tidak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumnya haram.

    Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang kewajiban pajaksebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3, (zakat sebagai pengurang pajak).

    Rekomendasi

    Untuk mewujudkan perpajakan yang berkeadilan dan berpemerataan maka pembebanan pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak (ability pay). Oleh karena itu perluadanya peninjauan kembali terhadap beban perpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar.

    Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat.

    Pemerintah dan DPR berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang tidak berkeadilan dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

    Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai (PPn), pajakpenghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajakwaris yang seringkali dinaikkan hanya untuk menaikkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

    Pemerintah wajib mengelola pajak denganamanah dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

    Masyarakat perlu mentaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah).
    (Arya/Fajar)

  • Dirjen Pajak sebut fatwa pajak berkeadilan MUI merupakan bagian pemda

    Dirjen Pajak sebut fatwa pajak berkeadilan MUI merupakan bagian pemda

    Sebenarnya yang ditanyakan itu PBB P2 (pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan). Itu di (pemerintah) daerah.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan fatwa pajak berkeadilan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah.

    “Sebenarnya yang ditanyakan itu PBB P2 (pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan). Itu di (pemerintah) daerah,” kata Bimo saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Atas objek pajak tersebut, regulasi yang ada telah menetapkan bahwa wewenangnya dikelola oleh pemda, termasuk soal kebijakan, tarif, penaikan dasar, hingga pengenaan tarif pajak.

    Sementara objek PBB yang menjadi wewenang DJP berkisar pada sektor kelautan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan.

    “Kami juga sudah diskusi dengan MUI sebelumnya. Jadi, nanti coba kami tabayyun (mencari kejelasan) dengan MUI,” ujarnya pula.

    Sebelumnya, MUI menetapkan fatwa untuk pajak yang berkeadilan, sebagai respons tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dinilai tidak adil, sehingga meresahkan masyarakat.

    Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh dalam Munas XI MUI, di Jakarta, Minggu (23/11), mengatakan objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang dapat digunakan untuk produktivitas dan/atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier.

    “Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak,” ujarnya lagi.

    Hal itu, katanya pula, karena pada hakikatnya, pajak hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial.

    “Kalau analog dengan kewajiban zakat, kemampuan finansial itu secara syariat minimal setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas. Ini bisa jadi batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak),” kata dia pula.

    Oleh karena itu, MUI memberikan sejumlah rekomendasi, seperti peninjauan kembali terhadap beban perpajakan, terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar.

    Selain itu, pemerintah dan DPR dianggap berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait dengan perpajakan yang tidak berkeadilan dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

    Pemerintah juga dinilai wajib mengelola pajak dengan amanah dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDI Perjuangan Jatim Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru di Supiturang Lumajang

    PDI Perjuangan Jatim Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru di Supiturang Lumajang

    Lumajang (beritajatim.com) – PDI Perjuangan Jawa Timur melakukan silaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Lumajang, Senin (24/11/2025). Kunjungan ini menjadi bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat yang masih berusaha bangkit dari bencana.

    “DPD PDI Perjuangan hadir untuk bersilaturahmi dan memberikan bantuan kepada warga terdampak erupsi Semeru,” ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Deni Wicaksono saat ditemui di lokasi.

    Kegiatan ini dihadiri jajaran DPC PDI Perjuangan Lumajang, termasuk Ketua DPC Solikin, Sekretaris Bukasan, Bendahara Supratman, pengurus lainnya, serta Baguna DPC. Dari jajaran provinsi hadir Deni Wicaksono bersama Agus Yudha, Ida Bagus, Hari Putri Lestari, Edy Tarmidi, dan perwakilan Baguna DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

    Selain menyerahkan bantuan, rombongan meninjau lokasi terdampak dan mendengarkan aspirasi langsung dari warga. Deni menjelaskan bahwa sejak awal erupsi, PDI Perjuangan telah mendirikan posko Baguna di wilayah tersebut untuk mendampingi korban.

    “Sejak awal terjadi erupsi PDI Perjuangan telah mendirikan posko Baguna untuk membantu korban. Mendirikan dapur umum, memberikan bantuan makanan, pakaian, pampers, pembalut, dan lain-lain,” jelas Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

    Bantuan yang diserahkan kali ini difokuskan pada kebutuhan dasar warga terdampak agar dapat bertahan selama masa darurat. Paket bantuan mencakup pakaian dewasa dan anak, sarung, mukena, sembako, tenda, perlengkapan mandi, kebutuhan bayi dan perempuan, makanan instan, susu, serta selimut untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal.

    “Khusus masyarakat yang rumahnya terdampak hampir 100 KK dan mengalami kerusakan sehingga tidak bisa ditempati, PDI Perjuangan memberikan bantuan uang tunai,” tegasnya.

    Deni menyampaikan bahwa bantuan tunai diberikan sebesar Rp1,5 juta per KK. Bantuan ini bertujuan memberi ruang gerak bagi warga dalam memenuhi kebutuhan mendesak sambil menunggu proses pemulihan dari pemerintah. Setelah penyerahan bantuan, partai juga mulai melakukan inventarisasi kerusakan rumah, dampak sosial, serta kebutuhan pemulihan warga.

    “PDI Perjuangan menginventarisir kerusakan dan permasalahan warga terdampak,” jelas Deni.

    Ketua DPC PDI Perjuangan Lumajang, Solikin, menyampaikan terima kasih atas dukungan struktur PDI Perjuangan Jatim. Ia menegaskan bahwa masyarakat Supit Urang membutuhkan pendampingan berkelanjutan untuk memulihkan kondisi pascabencana.

    “Kami di daerah merasakan langsung bagaimana warga berjuang memulai kembali kehidupan setelah bencana, sehingga kehadiran dan bantuan dari DPD PDI Perjuangan memberikan kekuatan moral dan harapan baru,” ujar Solikin.

    Solikin menyebut sejumlah kebutuhan mendesak seperti hunian sementara, akses jalan aman, tanggul, dan pemulihan fasilitas desa. Ia berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas lembaga.

    “Kami berharap kebutuhan warga terutama hunian sementara, perbaikan rumah rusak, tanggul, dan jalan desa bisa mendapat perhatian segera demi keselamatan dan kenyamanan warga,” lanjutnya.

    Deni menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan selesai. Ia memastikan solidaritas serta gotong royong menjadi semangat utama partai dalam melayani rakyat.

    “PDI Perjuangan hadir menangis dan tertawa bersama rakyat,” tutupnya. [asg/beq]

  • Hj Ansari Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat Madura

    Hj Ansari Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Madura, Hj Ansari, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat dengan menghadirkan berbagai program sosial, pendidikan, keagamaan, hingga bantuan langsung yang menyentuh masyarakat di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

    Hj Ansari menunjukkan komitmen tersebut melalui beragam program yang telah dijalankan sejak dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024. Program-program itu tidak hanya berfokus pada fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, tetapi juga dirancang sebagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga di berbagai daerah.

    Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan sejumlah lembaga negara, program yang ia jalankan selaras dengan bidang tugas komisi. Mitra kerja tersebut meliputi Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

    Selain itu, kemitraan juga dilakukan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji, hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

    Dalam kurun waktu lebih dari satu tahun menjabat, Hj Ansari telah menggelar sejumlah program sosialisasi hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat Madura. Program-program tersebut dilaksanakan secara bertahap di empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

    Beberapa program yang telah terlaksana antara lain sosialisasi desiminasi pengelolaan Dana Haji bersama Badan Pengelola Keuangan Haji, program Ngobrol Pendidikan Islam bersama Kementerian Agama Republik Indonesia, program Jagong Masalah Haji dan Umrah bersama Badan Penyelenggara Haji yang kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, serta sosialisasi program Bimbingan Masyarakat Islam.

    Hj Ansari juga menyelenggarakan sosialisasi produk halal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, dan sosialisasi berbagai perundang-undangan yang relevan dengan masyarakat.

    Selain kegiatan sosialisasi, Hj Ansari turut menyalurkan sejumlah bantuan langsung kepada masyarakat bekerja sama dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan tersebut meliputi kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar untuk warga tidak mampu, bantuan Rumah Sejahtera Terpadu, bantuan keserasian sosial berupa peningkatan jalan melalui pavingisasi, bantuan kearifan lokal bagi pekerja seni desa, serta bantuan pemberdayaan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

    Ia juga menyalurkan beragam bantuan melalui program-program Kementerian Agama Republik Indonesia, di antaranya beasiswa Program Indonesia Pintar untuk santri dan siswa, beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri maupun swasta, bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren, hingga bantuan untuk renovasi masjid dan mushalla.

    Bantuan dari berbagai lembaga lain juga disalurkan secara langsung kepada masyarakat. Bantuan tersebut mencakup pengeboran air bersih di sejumlah lembaga pendidikan pesantren, renovasi gedung madrasah, bantuan ternak dari Badan Pengelola Keuangan Haji, bantuan paket sembako dari Badan Amil Zakat Nasional, serta bantuan Al-Qur’an untuk masjid dan mushalla di wilayah Madura.

    Sebagai satu-satunya perempuan Madura yang terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024–2029, Hj Ansari juga melaksanakan tugas reses yang merupakan bagian dari siklus kerja DPR sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam setiap masa reses, ia bertemu langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi serta persoalan yang mereka hadapi.

    Aspirasi yang dicatat dari masyarakat tidak berhenti pada tahap penyerapan. Hj Ansari menegaskan bahwa setiap keluhan yang disampaikan kepadanya selalu diteruskan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti, kemudian diperjuangkan dalam pembahasan resmi di DPR RI sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada konstituen Madura. [pin/beq]

  • Cara Cek BLT Kesra Rp 900 Ribu di Situs Cekbansos Kemensos

    Cara Cek BLT Kesra Rp 900 Ribu di Situs Cekbansos Kemensos

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah resmi mengumumkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) pada Oktober 2025. Program BLT Kesra diberikan selama tiga bulan pada Oktober-Desember 2025 dengan nominal Rp 300 per bulan. Masyarakat akan langsung menerima BLT Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 900.000.

    “Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” tutur Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, 17 Oktober 2025, Senin (24/11/2025).

    Ia menuturkan, bantuan tersebut menyasar desil 1-4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini merupakan tambahan di luar BLT regular yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako. Penyaluran BLT Kesra ini disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga.

    Adapun penyaluran BLT Kesra juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga.

    Kriteria penerima BLT Kesra sangat spesifik untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Penerima haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri.

    Mereka juga tidak boleh menerima bantuan ganda dari program sejenis seperti PKH atau BPNT. Selain itu, penerima harus berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup masyarakat dari kategori sangat miskin hingga pas-pasan, serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku.

     
    Berikut cek BLT Kestra di situs resmi Kemensos:

    1.Kunjungi cekbansos.kemensos.go.id

    2.Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan

    3.Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode

    4.Jika huruf kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru

    5.klik tombol cari data

  • Penyaluran BLT Kesra 2025, Paling Banyak Lewat Pos Indonesia

    Penyaluran BLT Kesra 2025, Paling Banyak Lewat Pos Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyaluran BLT Kesra 2025 senilai Rp900.000 sejauh ini paling banyak dilakukan lewat kantor pos atau PT Pos Indonesia. Kemensos menjelaskan pencairan BLT Kesra 2025 sejauh ini telah diberikan kepada 27,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Kesra sejauh ini telah diberikan kepada 27,3 juta KPM.

    “Progres penyaluran BLT Kesra (Kesejahteraan Rakyat) total 27.335.477 KPM sudah disalurkan,” katanya dalam keterangan resmi dikutip Minggu (23/11/2025).

    Penyaluran BLT Kesra itu dilakukan melalui Himbara dan PT Pos Indonesia. Perinciannya, Bank Mandiri telah menyalurkan BLT Kesra kepada 4.022.294 KPM, sementara BNI menyalurkan BLT Kesra kepada 5.147.530 KPM.

    Selanjutnya, BRI menyalurkan BLT Kesra kepada 5.390.733 KPM dan BSI 489.698 KPM. Adapun, PT Pos Indonesia menyalurkan kepada 12.285.222 KPM.

    Gus Ipul juga menjelaskan perihal penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler yakni PKH dan BPNT. Dia menyebut bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau sembako telah didistribusikan kepada 6.875.211 KPM.

    Adapun dari jumlah tersebut sebanyak 6.091.958 KPM menerima bantuan sembako yang disalurkan melalui Himbara. Sedangkan lewat PT Pos Indonesia sudah menyalurkan BPNT ke 783.253 KPM.

    “Bantuan sembako triwulan keempat yang belum salur sebanyak 11.401.872 KPM,” ungkap Gus Ipul.

    Selanjutnya, Gus Ipul menuturkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada triwulan keempat ini sudah disalurkan kepada 9.407.384 KPM.