Berkedok Jual Sembako, Warung di Kebumen Ternyata Pemasok Miras
Tim Redaksi
KEBUMEN, KOMPAS.com
– Satpol PP Kabupaten
Kebumen
, Jawa Tengah, mengungkap penjualan minuman keras (
miras
) ilegal yang berkedok warung
sembako
.
Warung yang berada di Desa Sibentar, Kecamatan Mirit tersebut seolah-olah menjual sembako padahal juga menjual minuman keras tak berizin berbagai merek.
Kabid Gakda Satpol PP Kebumen Junaidi menjelaskan warung sembako tersebut digunakan untuk mengelabui petugas. Untuk mengelabui juga, di warung tersebut hanya menyediakan beberapa jumlah miras.
Namun, setelah dilakukan pengembangan putugas menemukan gudang penyimpanan miras terbesar di Kabupaten Kebumen. Warung tersebut diduga menjadi suplier miras terbesar di Kabupaten Kebumen.
“Awalnya kita telusuri ada warung sembako, ternyata jual miras, setalah kita lakukan pengembangan kita temukan gudang penyimpanan miras di Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit,” kata Junaidi kepada
Kompas.com
pada Jumat (15/11/2024).
Junaidi menyebut, operasi penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini dilakukan pada 12 November 2024.
Dalam operasi tersebut, petugas menemukan 3.871 botol miras berbagai jenis dan merek serta 1 galon ciu yang disimpan di rumah warga dan beberapa gudang.
“Kita menyita barang tersebut dengan dua mobil truk dan satu mobil. Total nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai Rp 170 juta,” kata Junaidi.
Junaidi, menjelaskan bahwa miras tersebut disimpan di rumah warga dan beberapa gudang untuk mengelabui petugas.
“Kami menemukan ribuan botol miras yang disimpan di rumah warga dan beberapa gudang. Ini adalah upaya untuk mengelabui petugas,” ujar Junaidi.
“Toko sembako ini menjual miras secara ilegal dan diduga menjadi pemasok untuk wilayah Kebumen,” tambah Junaidi.
Junaidi mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran miras ilegal dan melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas serupa.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran miras ilegal dan segera melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas serupa,” tutup Junaidi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: sembako
-
/data/photo/2024/11/15/67370192c9466.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Berkedok Jual Sembako, Warung di Kebumen Ternyata Pemasok Miras
Regional
15 November 2024")
Berkedok Jual Sembako, Warung di Kebumen Ternyata Pemasok Miras Regional 15 November 2024
-
Pemprov DKI Pastikan Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pilkada 2024
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini dilakukan tak ada kaitannya dengan kontestasi Pilkada 2024.
Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Suharini Eliawati menyebut, Pemprov DKI selalu berkoordinasi dalam setiap pemberian bansos.
“Pemprov DKI Jakarta memiliki program jaring pengaman sosial khusus melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kriteria Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar dijelaskan bahwa bansos disalurkan dalam tiga program.
Pertama, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang diperuntukkan bagi warga berusia di atas 60 tahun.
Kemudian, Kartu Anak Jakarta (KAJ) yang diperuntukkan bagi anak berusia 0 sampai 6 tahun.
Terakhir, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang diperuntukkan untuk warga penyandang disabilitas.
Adapun penyaluran bansos tahap 4 untuk pembayaran bulan Oktober, November, dan Desember tahun berjalan akan dilaksanakan di minggu kedua Desember 2024.
“Hal ini lantaran perlu dilakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap para penerima bansos tahap 3 yang akan menerima bansos tahap 4,” ujarnya.
Eli pun membantah bila ada penyaluran bansos lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.
Sebab sesuai aturan, bansos tersebut hanya bisa disalurkan oleh Dinas Sosial lewat ketiga program yang diatur dalam Pergub Nomor 44 Tahun 2022 itu.
Adapun program sinergi yang telah dilakukan BUMD berupa program Sembako Murah dimana masyarakat dapat membeli berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Artinya, masyarakat tak diberi sembako secara cuma-cuma, mereka tetap harus membayar meski harga yang dipatok sangat terjangkau.
“Dalam program Sembako Murah yang hadir di berbagai kelurahan di Jakarta, masyarakat dapat membeli paket sembako dengan harga yang lebih murah dari pasaran,” tuturnya.
“Ini sebagai upaya perekonomian dapat terus berjalan,” kata anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi ini menambahkan.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta diminta mematuhi keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagi) Tito Karnavian yang menghentikan sementara pendistribusian bantuan sosial (bansos) jelang pencoblosan Pilkada 2024.
Masyarakat pun diminta mengawasi kegiatan bansos yang dikhawatirkan dapat menguntungkan salah satu paslon yang maju dalam ajang kontestasi politik tingkat daerah tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo yang meminta masyarakat langsung melapor bila mengetahui adanya pendistribusian bansos.
“Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi program bansos ini, sebagai bentuk pelibatan publik dalam pencegahan korupsi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).
Budi pun mengaku mengapresiasi kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang menghentikan sementara penyaluran bansos, kecuali untuk dari yang membutuhkan, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
Menurutnya, langkah ini perlu diambil guna menghindari adanya konflik kepentingan kepada salah satu pasangan calon.
“Penghentian bansos ini bertujuan untuk memitigasi adanya konflik kepentingan, ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada ini,” tuturnya.
Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta saat masih dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono sempat jadi sorotan.
Pasalnya, Heru menggencarkan program sembako murah beberapa bulan jelang Pilpres 2024 lalu.
Kecurigaan muncul setelah Heru menggunakan kantong ramah lingkungan berwarna biru muda dalam program sembako murah ini.
Warna ini identik dengan yang digunakan paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini pun mendapat kecamanan dari kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Kecurigaan ini pun sempat disampaikan kedua kubu saat mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
Fraksi PDIP imbau DKI tunda bansos sesuai arahan Mendagri
Jakarta (ANTARA) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematuhi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penundaan bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.
“Menteri Dalam Negeri sudah mengatakan untuk memberhentikan pembagian sembako sampai dengan Pilkada. Maka jangan coba-coba Pemerintah DKI untuk melakukan pembagian sembako,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan di Jakarta pada Kamis.
Pantas menilai, masyarakat Jakarta sudah cerdas sehingga tidak tergoda dengan adanya pembagian sembako menjelang Pilkada DKI Jakarta.
Dia pun mengimbau agar warga berpikir jernih dalam menentukan pilihan dan jangan sampai pembagian sembako merubah arah pilihannya dalam Pilkada nanti.
“Karena itu kami imbau kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak tergoda dengan politisasi melalui pembagian sembako yang bersembunyi di balik penguatan kesejahteraan sosial,” kata Pantas.
Baca juga: Sirekap siap digunakan di Pilkada DKI Jakarta 2024
Baca juga: KPU DKI imbau pendukung tanpa undangan tidak hadir di debat PilkadaSebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti arahan pemerintah pusat mengenai pemberhentian sementara penyaluran bansos hingga Pilkada serentak 2024 selesai.
“Kami akan mencermati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat misalnya terkait dengan masalah bansos (bantuan sosial). Bansos merupakan titik rawan kalau dilakukan pada saat Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” kata Teguh.
Teguh pun menegaskan, untuk daerah yang tidak memiliki urgensi, misalnya, terkena bencana, maka pemberian bansos akan ditunda hingga Pilkada usai.
Kendati demikian, Teguh juga memastikan hal itu dilakukan tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat, terlebih bagi yang membutuhkan.
“Instrumen terkait kesehatan, kesejahteraan di DKI Jakarta sudah cukup banyak. Mudah-mudahan DKI Jakarta ke depan tidak mengalami bencana, maka pembagiannya (bansos) akan kami tunda,” kata Teguh.
Baca juga: Netralitas ASN penting untuk sukseskan Pilkada Jakarta
Baca juga: Pemprov DKI tunda penyaluran bansos hingga Pilkada 2024 selesaiPewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024 -
/data/photo/2023/11/21/655cbe4938e0e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai
Megapolitan
14 November 2024")
Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai Megapolitan 14 November 2024
Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diminta untuk mematuhi arahan Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) terkait penundaan bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada serentak 2024 selesai.
“Iya, Mendagri sudah menginstruksikan untuk menghentikan sementara (bansos). Jadi, Pemerintah DKI Jakarta jangan coba-coba membagikan,” ujar anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pantas Nainggolan kepada
Kompas.com,
Kamis (14/11/2024).
Penundaan ini dianggap penting karena dikhawatirkan pembagian bansos kepada masyarakat sebelum pemilihan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, yang berpotensi mempengaruhi keputusan pemilih.
Imbauan ini disampaikan karena Pantas mengaku telah menerima informasi mengenai rencana pembagian sembako yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Kami menerima informasi bahwa ada permintaan sembako di beberapa lokasi. Hal ini perlu diantisipasi,” ujar Pantas.
Selain itu, Pantas juga mengimbau warga Jakarta untuk bijaksana dalam menentukan pilihan tanpa terpengaruh kepentingan politis di balik distribusi sembako.
“Kami imbau kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak tergoda dengan politisasi melalui pembagian sembako,” kata Pantas.
Untuk diketahui, Kemendagri berencana menerbitkan surat edaran (SE) mengenai pemberhentian sementara penyaluran bansos hingga Pilkada serentak 2024 selesai.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan, pihaknya setuju dengan usulan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI mengenai penghentian sementara penyaluran bansos.
Tito beserta jajarannya sedang menyusun surat edaran untuk menyelaraskan dan merealisasikan usulan tersebut.
“Kami segera sampaikan surat edarannya, kami setuju. Kemarin Wamendagri sudah menyampaikan soal usulan distribusi bansos ditunda sampai Pilkada,” ujar Tito di Gedung DPR RI, Selasa (12/11/2024).
Kebijakan ini disebut merupakan respons terhadap usulan Komisi II DPR, dan Kemendagri hanya menindaklanjutinya sebagai langkah untuk mengantisipasi politisasi bansos.
“Kami setuju sekali, bola panasnya dari Komisi II, ini tinggal kami smash saja,” ucap Tito sambil tertawa.
Sebagai informasi, tahapan Pilkada, termasuk di Jakarta, saat ini berada pada masa kampanye yang dimulai sejak 25 September hingga 23 November 2024.
Dengan demikian, masih tersisa sembilan hari bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk berkampanye.
Sementara masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024, sebelum hari pemungutan suara pada 27 November.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Koramil Kunjang Kediri Berbagi Sembako dan Santunan
Kediri (beritajatim.com) – Koramil 0809/23 Kunjang Kodim Kediri menyelenggarakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan aparat pemerintah dan komponen masyarakat. Berlangsung di Waroeng Sepesial Masakan Ayam (SMA) Kunjang, kegiatan itu juga diisi dengan pembagian sembako ke warga kurang mampu dan santunan anak yatim piatu.
Danramil 0809/23 Kunjang Lettu Dwi Agung Hariyanto mengatakan, kegiatan ini merupakan program TNI AD khususnya Satkowil dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial di wilayah. Selain wujud kepedulian terhadap sesama, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi dan menunjang pembinaan teritorial antara aparat kewilayahan dengan masyarakat.
“Komsos merupakan bagian dari salah satu metode Binter yang rutin kita laksanakan yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan antara apkowil dengan aparat Pemerintahan dengan melibatkan semua unsur Pemerintahan dan Tokoh masyarakat di wilayah,” tutur Lettu Dwi Agung Hariyanto, pada Rabu (13/11/2024).
Koramil 0809/23 Kunjang saat menggelar Komsos dengan Aparat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat di Waroeng SMA Kunjang Kabupaten Kediri.
Komsos dengan aparat pemerintah dan komponen masyarakat ini dihadiri oleh sejumlah unsur Forpimcam Kecamatan Kunjang mulai dari Danramil 0809/23 Kunjang Lettu Inf. Dwi Agus Hariyanto beserta anggotanya, Kapolsek Kunjang AKP Udi Waluyo beserta anggotanya, Camat Kunjang beserta Staf, Tokoh Masyarakat se wilayah Kunjang.
Selanjutnya, Mitra Koramil Kunjang, Para Pengusaha, Perwakilan Bank, Para Kades se wilayah kecamatan Kunjang, Ketua Persit KCK Ranting Kunjang, Anggota DPRD Kabupaten Kediri Drs. H. Sentot Djamaluddin, Anggota DPRD Kabupaten Kediri Drs Sigit Sosiawan, Tokoh Agama dan Anak Yatim Piatu.
Kegiatan ini, imbuh Lettu Dwi Agung, juga sekaligus untuk meningkatkan hubungan antara TNI dengan seluruh Komponen Masyarakat. “Sehingga akan timbul rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ini semua merupakan gambaran kita sebagai komponen masyarakat jangan sampai kembali seperti masa-masa silam kita yang mudah diadu domba. Oleh sebab itu kita harus tetap menjaga Persatuan dan Kesatuan kita bersama,” tambahnya.
Danramil juga mengatakan bahwa komponen masyarakat, mempunyai kewajiban untuk menjaga serta melindungi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman yang timbul di dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai konsep Sistem Pertahanan Semesta.
Koramil 0809/23 Kunjang saat menggelar Komsos dengan Aparat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat di Waroeng SMA Kunjang Kabupaten Kediri.
Kapolsek Kunjang AKP Udi Waluyo mengapresiasi kegiatan komsos ini ,ia berharap hubungan sinergitas antara TNI Polri dan Tokoh Masyarakat tetap terjaga dengan baik, Ia juga mengingatkan jika sebentar lagi Kabupaten Kediri punya gawe dalam pilkada serentak 2024. “Untuk itu mari kita jaga kondusifitas wilayah Kediri khususnya kecamatan Kunjang aman, damai dan tertib,” ajaknya.
Di tempat sama, Sentot Djamaluddin, selaku tokoh masyarakat mengapresiasi kegiatan komsos yang dilakukan oleh Koramil 0809/23 Kunjang. “Semoga dalam pertemuan ini dapat membawa suatu kerukunan dan kebersamaan dalam sinergitas antara TNI Polri, Pemerintah dan Tokoh Masyarakat,”ucapnya. [nm/but]
-
KPK Dukung Penghentian Sementara Distribusi Bansos Jelang Pilkada
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos). Terutama dalam konteks menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
“Penghentian bansos ini bertujuan memitigasi adanya konflik kepentingan ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada,” kata Anggota Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangannya, Rabu, 13 November 2024.
Budi juga meminta masyarakat memantau kegiatan bansos saat pilkada. Jika ada pihak yang berani mendistribusikan bansos, masyarakat bisa melaporkan langsung ke pihak berwenang.
Menurut dia, penghentian bansos ini sebagai upaya bersama mewujudkan pilkada berintegritas. Agar terhindar dari segala bentuk praktik korupsi.
Budi menegaskan KPK akan ikut mengawasi penyaluran bansos sebagai salah satu fokus dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) pada area perencanaan dan penganggaran. “Penyaluran bansos secara umum oleh pemda tentunya tetap harus mengikuti arahan Kemendagri sebagai instansi pembinanya,” ujar dia.
Sebelumnya, santer kabar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta akan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sembako berupa minyak goreng dan beras 5 kilogram kepada warga menjelang Pilkada Jakarta 2024. Aksi penyaluran bansos ini terindikasi menguntungkan dan memenangkan salah satu pasangan calon di Pilgub Jakarta.
Akan ada surat edaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berencana membuat surat edaran penghentian sementara penyaluran bansos. Aturan akan berlaku hingga hari pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024.“Teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos ditunda sampai pilkada. Kami setuju, Pak. Langsung setuju sekali, terima kasih. Apalagi ini bolanya dari Komisi II, bola lambung ini tinggal kami smash saja, tinggal buat surat edaran,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 12 November 2024, dikutip dari Antara.
Meski begitu, Tito menjelaskan bansos Pemerintah tidak akan disetop di daerah yang masih membutuhkan. Misalnya, untuk pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
“Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12 ribu yang mengungsi, ya nggak mungkin kita nggak kasih bansos mereka Pak, mereka memerlukan (bansos) itu,” kata dia.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan sudah ada jadwal terkait penyaluran bansos. Dia menekankan penyaluran bansos tidak boleh dilakukan hanya demi kepentingan politik.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos). Terutama dalam konteks menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
“Penghentian bansos ini bertujuan memitigasi adanya konflik kepentingan ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada,” kata Anggota Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangannya, Rabu, 13 November 2024.
Budi juga meminta masyarakat memantau kegiatan bansos saat pilkada. Jika ada pihak yang berani mendistribusikan bansos, masyarakat bisa melaporkan langsung ke pihak berwenang.
Menurut dia, penghentian bansos ini sebagai upaya bersama mewujudkan pilkada berintegritas. Agar terhindar dari segala bentuk praktik korupsi.
Budi menegaskan KPK akan ikut mengawasi penyaluran bansos sebagai salah satu fokus dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) pada area perencanaan dan penganggaran. “Penyaluran bansos secara umum oleh pemda tentunya tetap harus mengikuti arahan Kemendagri sebagai instansi pembinanya,” ujar dia.
Sebelumnya, santer kabar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta akan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sembako berupa minyak goreng dan beras 5 kilogram kepada warga menjelang Pilkada Jakarta 2024. Aksi penyaluran bansos ini terindikasi menguntungkan dan memenangkan salah satu pasangan calon di Pilgub Jakarta.
Akan ada surat edaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berencana membuat surat edaran penghentian sementara penyaluran bansos. Aturan akan berlaku hingga hari pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024.
“Teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos ditunda sampai pilkada. Kami setuju, Pak. Langsung setuju sekali, terima kasih. Apalagi ini bolanya dari Komisi II, bola lambung ini tinggal kami smash saja, tinggal buat surat edaran,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 12 November 2024, dikutip dari Antara.
Meski begitu, Tito menjelaskan bansos Pemerintah tidak akan disetop di daerah yang masih membutuhkan. Misalnya, untuk pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
“Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12 ribu yang mengungsi, ya nggak mungkin kita nggak kasih bansos mereka Pak, mereka memerlukan (bansos) itu,” kata dia.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan sudah ada jadwal terkait penyaluran bansos. Dia menekankan penyaluran bansos tidak boleh dilakukan hanya demi kepentingan politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(UWA)
-
Bantu Pengungsi Erupsi Lewotobi, Pupuk Indonesia Grup Kirim Bantuan 1.159 Paket Sembako
Flores Timur, Beritasatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup menyalurkan bantuan sebanyak 1.150 paket sembako dan perlengkapan untuk pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan diserahkan langsung oleh Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pupuk Indonesia, Tina T. Kemala Intan didampingi Senior Vice President (SVP) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Junianto Simare Mare kepada Koordinator Posko Lewolaga, Anselmus Maryanto, di Posko Bencana Erupsi Desa Lewolaga, Kec. Wulanggitang, Kab. Flores Timur, Selasa (12/11/2024).
Tina menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan realisasi dari program TJSL Pupuk Indonesia bersama dengan anak perusahaan (anper), yaitu Pupuk Kalimantan Timur dan Petrokimia Gresik. Ia berharap bantuan berupa basic needs ini dapat membantu meringankan beban harian para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi.
“Saya dan tim Pupuk Indonesia, mewakili seluruh Pupuk Indonesia Grup memberikan bantuan kepada para pengungsi di sini baik itu bentuknya makanan, paket sembako, perlengkapan sehingga para warga yang terkena dampak musibah erupsi Gunung Lewotobi bisa mendapatkan manfaat dari bantuan ini. Kami merasa terpanggil dan bantuan ini sebagai bentuk support kami agar saudara kami yang menjadi korban tetap optimistis di tengah bancana ini,” ujar Tina.
Adapun ribuan paket sembako yang disalurkan, sebanyak 500 paket di antaranya bentuk dukungan dari Pupuk Indonesia, kemudian 500 paket dari Pupuk Kalimantan Timur. Sementara Petrokimia Gresik memberikan bantuan 150 paket sembako dan perlengkapan untuk pengungsi. Setiap paket sembako berisi beras lima kilogram (kg), mi instan satu boks, air mineral 600 mililiter (mL) satu boks, dan minyak goreng satu liter. Untuk perlengkapan yang juga dikirimkan sebagai bantuan antara lain pampers, sarung, selimut, susu untuk balita maupun dewasa.
Ia menambahkan untuk penyaluran bantuan saat di lokasi, akan berkoordinasi dengan Koordinator Posko setempat. Harapannya, bantuan tersebut disalurkan tepat sasaran, sehingga manfaatnya juga benar-benar dirasakan oleh para pengungsi.
Sementara itu, Gunung Lewotobi sudah sepuluh hari mengalami erupsi sejak tanggal 3 November 2024. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) gunung tersebut masih terus erupsi hingga Selasa dini hari tadi. Letusan ini menyebabkan korban jiwa, kerusakan bangunan dan pengungsi.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur jumlah pengungsi per tanggal 10 November 2024 mencapai 12.288 orang.
“Kami berdoa agar semua masyarakat terdampak bisa mengatasi dan melewati musibah ini, bisa segera kembali ke lokasi rumah, dan semoga bencana ini segera berakhir, semoga teman-teman semua yang ada di sini dikuatkan dan bisa kembali ke lokasi semula,” pungkas Tina.
-
Pupuk Indonesia kirim paket sembako bagi korban erupsi Gunung Lewotobi
Saya dan tim Pupuk Indonesia, mewakili seluruh Pupuk Indonesia Grup memberikan bantuan kepada para pengungsi di sini, baik itu bentuknya makanan, paket sembako, maupun perlengkapan sehingga para warga yang terkena dampak musibah erupsi Gunung Lewotob
Jakarta (ANTARA) – PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup menyalurkan bantuan sebanyak 1.150 paket sembako dan perlengkapan untuk pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bantuan diserahkan langsung oleh Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina T. Kemala Intan kepada Koordinator Posko Lewolaga, Anselmus Maryanto, di Posko Bencana Erupsi Desa Lewolaga, Flores Timur, Selasa (12/11).
Tina menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan realisasi dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pupuk Indonesia bersama dengan anak perusahaan, Pupuk Kalimantan Timur dan Petrokimia Gresik.
Ia berharap bantuan berupa kebutuhan dasar itu dapat membantu meringankan beban harian para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi.
“Saya dan tim Pupuk Indonesia, mewakili seluruh Pupuk Indonesia Grup memberikan bantuan kepada para pengungsi di sini, baik itu bentuknya makanan, paket sembako, maupun perlengkapan sehingga warga yang terkena dampak musibah erupsi Gunung Lewotobi bisa mendapatkan manfaat dari bantuan ini,” ujar Tina dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Setiap paket sembako yang disalurkan berisi beras 5kg, mie instan satu boks, air mineral 600ml satu boks, dan minyak goreng 1L. Sedangkan sejumlah perlengkapan yang diberikan terdiri dari pampers, sarung, selimut, susu untuk balita maupun dewasa.
Tina mengatakan, penyaluran bantuan di lokasi akan dikoordinasikan dengan Koordinator Posko setempat. Harapannya, bantuan tersebut tersalurkan tepat sasaran.
Gunung Lewotobi sudah sepuluh hari mengalami erupsi sejak 3 November 2024. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), gunung tersebut masih terus erupsi hingga Selasa dini hari tadi.
Letusan ini menyebabkan korban jiwa, kerusakan bangunan dan pengungsi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur, jumlah pengungsi per 10 November 2024 mencapai 12.288 orang.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024 -
Nenek Hasna Tempati Rumah Layak Huni Pemberian dari Kementerian PKP
Jakarta, Beritasatu.com – Nenek Hasna dan 13 anggota keluarga kini pindah ke rumah yang lebih layak untuk dihuni. Sebelumnya, Nenek Hasna hanya tinggal di rumah kontrakan dengan ukuran 2×3 meter. Nenek Hasna dibantu oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara.
Sebelumnya, Ara dan tim Kementerian PKP melihat langsung rumah tinggal Nenek Hasna di RT 8 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.
“Menteri Ara mendapatkan laporan bahwa ada seorang ibu yang bekerja sebagai pengumpul botol plastik. Tinggal di rumah dengan luas 2×3 meter, dengan kondisi yang tidak layak,” tulis caption pada TikTok resmi Kementerian PKP dikutip Senin (11/11/2024).
Ara kemudian menawarkan kepada Nenek Hasna dan keluarga untuk pindah ke Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan. Namun, hal itu urung terlaksana karena cucunya sekolah di Jakarta Pusat.
Kementerian PKP pun mencarikan solusi hingga akhirnya mencarikan rumah sewa baru untuk Nenek Hasna. Selain itu, Kementerian PKP juga membelikan sembako.
Lokasi rumah layak huni tersebut berjarak sekitar 200 meter dari rumah lama Nenek Hasna. Rumah itu memiliki satu lantai dan terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu merangkap ruang tengah yang luas, satu dapur dan satu kamar mandi yang lebih layak dibandingkan sebelumnya.
“Nenek Hasna dan keluarga sudah mendapatkan rumah yang layak untuk sementara selama 6 bulan ke depan,” ujar Ara.
Video yang dirilis oleh pada akun TikTok Kementerian PKP, terlihat Nenek Hasna dan keluarga sudah pindah ke rumah yang lebih layak huni.
Rumah itu juga sudah memiliki listrik dan dalam kondisi bersih. Tim dari Kementerian PKP juga melakukan recheck tempat tinggal baru yang dihuni keluarga Nenek Hasna.
-
Hari Pahlawan, Pj Bupati Bogor Ajak Warga Jaga Semangat
JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-79 tingkat Kabupaten Bogor, yang dipimpin langsung sebagai inspektur upacara Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Bachril Bakri di Lapangan Tegar Beriman, pada Minggu (10/11/2024).
Upacara yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh para peserta, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pelajar, para veteran hingga tokoh masyarakat.
Selain upacara juga dilaksanakan Pemberian Penghargaan pemenang lomba kreatif tahun 2023, pemberian bantuan benah kamar kepada veteran serta pemberian bantuan sembako kepada para veteran.
Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Bogor Bachril Bakri mengingatkan bahwa semangat kepahlawanan harus menjalak pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada.
BACA JUGA:3 Ketua RT yang Meninggal di Cileunyi Bandung Belum Terima Dana JKM BPJS TK, Pemerhati Duga Anggaran Tak Sesuai
Sebab kata dia, kemajuan sebuah bangsa bukan saja diukur dari kemampuan mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuan dalam mengelola permasalahan sosial.
Menurutnya, meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, maka berikutnya ia berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan dan melakukan tindakan terhormat membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan.
“Itu semua dapat dilakukan oleh siapapun, oleh karena kita berharap peringatan hari pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan. Kita berharap pada setiap momen peringatan hari pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangan saat ini,” ujarnya.
Selanjutnya, Ketua PPM Veteran Kabupaten Bogor, Agus Jaya Gunara menyatakan, peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum untuk melanjutkan perjuangan yang telah direbut oleh para pejuang pahlawan sebelumnya, dengan hal yang positif tentunya dengan marwah para pejuang bangsa ini.
BACA JUGA:Sukseskan Progam MBG, Bapanas Beri Syarat Khusus Bagi Penyedia Pangan yang Ingin Terlibat