Xcloud.id

Produk: sembako

  • Infografis Pertarungan King Maker Pilgub 2024 di Kandang Banteng dan Peta Dukungan Paslon – Page 3

    Infografis Pertarungan King Maker Pilgub 2024 di Kandang Banteng dan Peta Dukungan Paslon – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pilgub 2024 pada 27 November mendatang diprediksi sejumlah pengamat politik berlangsung sengit di lumbung suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Terutama di Jawa Tengah (Jateng), Bali, dan Sumatera Utara (Sumut), termasuk di Jakarta.

    Pasangan calon atau paslon, baik didukung PDIP maupun Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus bersaing ketat di lumbung suara partai berlambang banteng moncong putih.. Bahkan, 2 mantan Presiden RI, yakni Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo atau Jokowi “turun gunung”.

    Baik Megawati maupun Jokowi pun mengeluarkan pernyataan ihwal Pilgub 2024. Terutama sejumlah pilgub yang menyedot perhatian publik lantaran PDIP maupun KIM plus menjagokan paslon masing-masing.

    Jokowi, misalnya. Presiden ke-7 RI ini menjelaskan kehadiran dirinya di sejumlah pertemuan dengan paslon dan pendukung ataupun relawannya, sebagai suatu bentuk usaha merebut suara rakyat demi memenangi Pilkada 2024.

    “Faktanya sepertinya memang harus bekerja keras. Saya datang, karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah saya datang, saya diundang ke Jakarta, karena saya mendukung,” kata Jokowi di Jakarta, Senin 18 November 2024.

    Megawati seakan tak mau kalah. Presiden ke-5 RI ini mengingatkan tidak boleh ada kekuatan mana pun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih.

    Ketua Umum PDIP ini mengaku mendengar banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral di pilkada serentak 2024. Megawati mendapati laporan sejumlah pimpinan institusi negara diduga memaksa rakyat mendukung salah satu paslon tertentu dengan berbagai iming-iming.

    “Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics (politik uang).” ujar Megawati di Jakarta, Rabu 20 November 2024.

    Paslon didukung Megawati maupun disokong Jokowi dan KIM plus bakal bertarung di Pilgub Jateng, Bali, dan Sumut. Bagaimana petanya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • PPN Naik, Pemerintah Jamin Daya Beli Warga Tak Terdampak – Espos.id

    PPN Naik, Pemerintah Jamin Daya Beli Warga Tak Terdampak – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi belanja (Freepik)

    Esposin, JAKARTA — Pemerintah menjamin daya beli masyarakat tak akan terdampak oleh kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1% menjadi 12%. Hal ini lantaran pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti, di Jakarta, Kamis (21/11/2024), menjelaskan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat tak dikenakan tarif PPN. Artinya, kebutuhan rakyat tidak terpengaruh oleh kebijakan kenaikan PPN.

    Promosi
    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    “Tidak semua barang dan jasa terkena PPN. Barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat banyak dibebaskan dari pengenaan PPN,” ujar Dwi sebagaimana dikabarkan Antara. 

    Dia merinci barang yang dibebaskan tarif PPN mencakup barang kebutuhan pokok, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Adapun jasa yang dibebaskan dari tarif PPN, di antaranya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa transportasi umum, dan jasa ketenagakerjaan.

    Sementara tambahan penerimaan negara dari kenaikan tarif PPN nantinya akan dikembalikan kepada rakyat melalui berbagai program, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, serta subsidi pupuk.

    Pemerintah pun telah memperluas lapisan penghasilan dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta yang dikenakan tarif terendah sebesar 5%. 

    Juga terdapat kebijakan pembebasan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta.

    “Hal ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” kata Dwi pula.

    Di sisi lain, sebagai wujud kegotongroyongan orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari Rp5 miliar dikenakan tarif tertinggi sebesar 35%. 

    “Terkait penyesuaian tarif PPN, mohon tidak semata-mata dilihat dari kenaikannya,” ujarnya lagi.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Jakarta bakal berwajah Betawi di tangan Pram-Doel

    Jakarta bakal berwajah Betawi di tangan Pram-Doel

    Bahkan kalau menjamu tamu itu harus ada bir pletok, bukan yang lain

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal mengubah Jakarta saat ini menjadi berwajah Betawi jika menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    “Saya akan mengubah wajah Jakarta saat ini menjadi wajah Betawi,” kata Pramono di Jakarta Timur, Kamis.

    Wajah Betawi yang akan ditampilkan Pramono-Rano atau Doel dilakukan dengan memperbanyak ornamen seni dan budaya Betawi di fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan.

    Termasuk di bandara hingga kantor pemerintah dan Balai Kota DKI Jakarta harus ada dan diperbanyak ornamen Betawi. “Kalau kita ke Yogya atau ke Bali selalu ada nuansa identitas daerah yang kental,” katanya.

    Menurut Pramono, kesenian Palang Pintu juga perlu dikurasi dengan baik agar semakin menarik bagi siapapun, termasuk wisatawan yang datang ke Jakarta.

    “Sebagai kota global, wajah Betawi ini juga harus tampil internasional, tapi tidak boleh kehilangan wajah keislamannya,” katanya.

    Pramono juga akan menyelesaikan persiapan
    mendasar terkait persoalan di Jakarta dalam 100 hari pertama setelah dilantik sebagai pemimpin pemerintahan di Jakarta.

    “Akan menyelesaikan persiapan mendasar dalam 100 hari pertama. Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, lansia, difabel dan sebagainya,” kata Pramono.

    Pramono menyebutkan, ada hal yang tidak kalah penting, yakni hubungan ulama dan pemimpin pemerintah (umara) di Jakarta yang harus semakin terjalin baik dan erat.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo menginisiasi Silaturahmi Masyarakat Jakarta untuk mendukung Pramono-Rano di Pilkada.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Pramono Anung serta berbagai elemen tokoh agama dan tokoh masyarakat Jakarta yang merupakan bagian dari Gerakan Kolaborasi Jakarta.

    Fauzi Bowo mengatakan, sebagai orang Betawi, dirinya sangat menaruh kepedulian terhadap kampungnya agar ke depannya harus lebih maju, aman dan semakin sejahtera. Kemudian, warga Jakarta juga harus lebih berakhlakul karimah.

    “Saya ini orang Betawi, saya tidak punya kampung lain. Jadi itu ‘concern’ saya yang utama itu mengenai kampung saya ini,” ujar Fauzi.

    Menurut Fauzi, sebagai seorang muslim sangat penting bisa memilih pemimpin sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

    “Pasti tidak bisa sama, tapi kita pilih yang mendekati. Punya sifat sidiq, tablig, amanah dan fathonah. Orang Betawi itu suka Maulid, kalau dia cinta Rasul dia tidak akan menjelekkan Rasulullah, termasuk membandingkannya dengan pengangguran,” katanya.

    Fauzi Bowo meyakini, dengan kepemimpinan Pramono-Rano, Jakarta tidak hanya semakin maju, aman dan sejahtera tetapi warganya semakin berakhlak mulia.

    Gerakan Kolaborasi Jakarta terus bekerja maksimal menjadi mesin pemenangan Pramono-Rano melalui berbagai aktivasi seperti Rembug Warga, Jumat berkah, penjualan sembako murah hingga pengajian.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah jamin daya beli masyarakat tak terdampak kenaikan tarif PPN

    Pemerintah jamin daya beli masyarakat tak terdampak kenaikan tarif PPN

    Tidak semua barang dan jasa terkena PPN. Barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat banyak dibebaskan dari pengenaan PPN.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menjamin daya beli masyarakat tak akan terdampak oleh kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12 persen, mengingat pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Terkait tarif PPN itu sendiri, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti, di Jakarta, Kamis, menjelaskan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat tak dikenakan tarif PPN.

    Artinya, kebutuhan rakyat tidak terpengaruh oleh kebijakan kenaikan PPN.

    “Tidak semua barang dan jasa terkena PPN. Barang dan jasa yang dibutuhkan rakyat banyak dibebaskan dari pengenaan PPN,” ujar Dwi.

    Dia merinci barang yang dibebaskan tarif PPN mencakup barang kebutuhan pokok, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Adapun jasa yang dibebaskan dari tarif PPN, di antaranya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa transportasi umum, dan jasa ketenagakerjaan.

    Sementara tambahan penerimaan negara dari kenaikan tarif PPN nantinya akan dikembalikan kepada rakyat melalui berbagai program, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, serta subsidi pupuk.

    Pemerintah pun telah memperluas lapisan penghasilan dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta yang dikenakan tarif terendah sebesar 5 persen.

    Juga terdapat kebijakan pembebasan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta.

    “Hal ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” kata Dwi pula.

    Di sisi lain, sebagai wujud kegotongroyongan orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari Rp5 miliar dikenakan tarif tertinggi sebesar 35 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ridwan Kamil berkomitmen hadirkan program tebus murah sembako

    Ridwan Kamil berkomitmen hadirkan program tebus murah sembako

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berkomitmen untuk terus menghadirkan program tebus murah sembako bila dirinya bersama Suswono diberi amanah memimpin Jakarta.

    Hal itu dia sampaikan di sela-sela acara Tebus Murah 3.000 Paket Sembako dan Santunan Anak Yatim di Pendopo AKSI, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis.

    Program ini, kata Ridwan, bukan sekadar langkah sesaat selama kampanye, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat Jakarta.

    “Kita ada program sembako murah. Jadi sembako murah ini tidak hanya terjadi saat kampanye, tapi kita rutinkan di wilayah-wilayah di Jakarta,” ujar Ridwan Kamil.

    Selain kebutuhan pangan yang terjangkau, Ridwan Kamil memiliki visi besar agar setiap keluarga Jakarta dapat membangun masa depan yang lebih baik melalui tabungan.

    Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan menggratiskan biaya pendidikan, tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga swasta, mulai dari tingkat SD hingga SMA.

    “Tahun depan anak-anak ibu yang sekolahnya di swasta, SD sampai SMA akan digratiskan, semua dibayarin SPP-nya oleh pemprov. Nanti SPP bisa ibu tabung. Insyaallah, 5 sampai 10 tahun menabung bisa umroh,” kata Kang Emil.

    Dia berencana meningkatkan dana operasional bagi aktivis komunitas seperti Posyandu, Jumantik, Dasawisma, PKK, LMK, hingga Karang Taruna. Tak hanya itu, pengurus RT dan RW juga akan mendapatkan insentif tambahan berupa uang kehormatan, yakni Rp2 juta buat RT dan Rp2,5 juta buat RW.

    ​​​​​Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Lansia akan tetap dipertahankan, bahkan diperluas agar lebih banyak warga yang mendapat manfaat.

    “Semua yang baik-baik dari Pak Anies dipertahankan. Maka KJP dipertahankan, Kartu Lansia diluaskan. Saya akan survei lagi, supaya ibu-ibu lansia yang belum mendapatkan, Insya Allah bisa mendapatkan keadilan,” katanya.

    “Sebenarnya, kami menyiapkan 5.000 paket sembako untuk program tebus murah karena banyak masyarakat membutuhkan sembako,” kata dia.

    Politikus Partai Demokrat itu mengaku memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta karena sudah berpengalaman menjadi kepala daerah, yakni Bandung dan Jawa Barat

    Rekam jejak Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat telah menunjukkan bukti nyata integritas dan keberpihakannya pada masyarakat.

    Mantan anggota DPRD DKI Jakarta itu mengaku memiliki basis massa di Jakarta Timur yang mencapai 69 ribu orang. “Basis massa ini akan mengikuti apa yang saya dukung (paslon RIDO),” kata Adi.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua Bawaslu RI: Papua Rawan Pelanggaran Pilkada 2024 – Espos.id

    Ketua Bawaslu RI: Papua Rawan Pelanggaran Pilkada 2024 – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi pilkada.

    Esposin, JAKARTA — Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, enam provinsi di Papua rawan atau mudah menimbulkan gangguan keamanan, serta pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

    Ia mengungkapkan, semua provinsi di pulau tersebut menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu menjelang maupun pada hari pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024, Rabu (27/11/2024). 

    Promosi
    Pengusaha Dimudahkan dengan Dana Cair Hingga 4 Kali Sehari di BRIMerchant

    “Semua wilayah Papua itu menjadi perhatian tersendiri juga untuk masalah-masalah kerawanan, karena pasti daerah itu banyak kerawanannya,” kata Rahmat di Jakarta, Rabu (20/11/2024). 

    Bawaslu baru saja pada hari ini memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.

    “Kami juga tadi baru saja berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, berkomunikasi dengan Pj Gubernur dan juga forum komunikasi pimpinan daerah,” ujar dia sebagaimana dilansir Antara. 

    Rahmat menambahkan, untuk mengantisipasi, kerawanan yang mungkin bisa terjadi, Bawaslu RI telah memperkuat koordinasi dengan Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota.

    Masalah-masalah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi, di antaranya, bagi-bagi uang (money politics) oleh oknum pada saat hari pencoblosan, hingga pembagian sembako pada masa tenang nanti.

    Selain itu, tambah dia, daerah yang ada kotak/kolom kosong yang berarti calon tunggal juga kami intensifkan pengawasannya.

    Begitu juga dengan daerah yang pasangan calon kepala daerah cuma dua seperti yang ada banyak di Jawa Tengah dan lain-lain.

    “Daerah-daerah seperti itu tentu kerawanannya tinggi,” ujar Ketua Bawaslu tersebut.

    Rahmat mengemukakan, dari sisi keamanan, Papua juga sangat rawan. Sebab, ancaman dari kelompok separatis bersenjata atau yang memang ingin mengacaukan keamanan yang ada di masing-masing provinsi itu bisa saja terjadi.

    Saat ini Indonesia sedang bersiap menuju masa pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

    KPU RI pada akhir September 2024 mengumumkan ada sebanyak 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Usai Wakilnya Kini Ridwan Kamil Disorot Karena Dinilai Lecehkan Janda, Dumdum: Malah Terkesan Gimana Ya?

    Usai Wakilnya Kini Ridwan Kamil Disorot Karena Dinilai Lecehkan Janda, Dumdum: Malah Terkesan Gimana Ya?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil disorot karena pernyataannya. Ia dinilai melecehkan janda.

    Salah satu yang menyorot adalah Pegiat Media Sosial Yusuf Dumdum. Ia mempertanyakan pernyataan tersebut.

    “Janda terus sih kang. Kok malah terkesan gimana, ya?” kata Dumdum dikutip dari unggahannya di X, Kamis (21/11/2024).

    Sejumlah warganet juga menyoroti Ridwan Kamil. Pernyataannya dianggap tidak berkualitas.

    “Si @ridwankamil bikin dirinya tidak berkualitas,” kata seorang warganet.

    “Skrg si kamil rendahkan janda.
    Seolah-olah janda adalah orang lemah, remeh, aib, kasihan, cuma buat candaan,” kata warganet lainnya.

    Diketahui, pernyataan itu kini viral di media sosial. Melalui cuplikan video yang beredar.

    RK awalnya tampak sedang berpidato dalam sebuah kampanye akbar. Tampak kampanye tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh politik seperti Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman hingga Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis.

    Dalam video itu, RK tampak menyinggung soal janda hingga wanita yang belum menikah. RK juga menyebut para perempuan tersebut akan diberikan santunan dari sejumlah tokoh yang namanya disebutkan di acara tersebut.

    “Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habiburokhman, akan diurus lahir-batin oleh bang Ali Lubis. Akan diberi sembako oleh bang Adnan. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh bang Ryan,”
    beber mantan Gubernur Jawa Barat itu. 

    “Tepuk tangan untuk wakil-wakil (rakyat) kita,” sambung RK.
    (Arya/Fajar)

  • Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024 Nasional 21 November 2024

    Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024 Nasional 21 November 2024

    Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aparatur sipil negara kembali diingatkan untuk menjaga netralitasnya selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang pelaksanaannya kurang dari sepekan.
    Tak hanya untuk mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil,
    netralitas ASN
    juga diperlukan untuk memastikan kontestasi calon kepala daerah selaras dengan harapan semua pihak untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik.
    Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima RI,
    Megawati
    Soekarnoputri, mengaku mendengar banyak laporan terkait pengerahan institusi negara untuk memaksa rakyat mendukung salah satu pasangan calon tertentu, dengan iming-iming sembako gratis hingga uang.
    Padahal, praktik semacam itu masuk dalam kategori pelanggaran politik uang.
     
    “Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari
    money politics
    ,” kata Megawati melalui tayangan video yang diputar saat Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan konferensi pers terkait Pilkada serentak di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
    Soal dugaan pelanggaran netralitas ASN, secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengakui bahwa pihaknya menerima ratusan laporan masyarakat terkait itu.
    “Memang sejak isu netralitas ini diangkat kami mendapat banyak laporan, 300 lebih laporan,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
    Ia pun memastikan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti. Apalagi, pelaksanaan pilkada akan digelar kurang dari sepekan. 
    Di sisi lain, politikus Partai Amanat Nasional itu juga mengingatkan kepada para kepala daerah yang menjadi calon petahana pada pilkada agar tidak merotasi bawahannya demi kepentingan politik.
    “Enggak boleh begitu, kembali langsung main copot main geser, semua ada aturannya, apalagi kalau mencopot atau menggeser ini dikarenakan ada faktor politik karena mendukung atau tidak mendukung enggak boleh,” ujar Bima.
    Menurut dia, laporan yang diterima Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ada di wilayah Buton Selatan dan Gayo Luwes, Sumatera Utara.
    Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjaga netralitas dalam menjalankan fungsi pengawasan saat pilkada sebaik mungkin.
    “Saya ingin mengajak Bapak-Ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini, untuk terus menjaga netralitas,” kata Gibran saat memberi arahan dalam acara Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan 2024 di Monumen Nasional (Monas), Rabu (20/11/2024).
    “Sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat,” ucapnya.
    Megawati mengingatkan bahwa ASN yang tidak netral bisa dikenai sanksi denda maupun pidana sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-22 Tahun 2024.
    “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta,” ujar Megawati membacakan isi Undang-Undang.
    Dengan landasan hukum tersebut, Megawati meminta seluruh rakyat Indonesia tak perlu ragu dan takut dalam menghadapi berbagai intimidasi.
    “Siapa pun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” ucap Megawati.
    Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana meyakini, seluruh prajurit TNI akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan
    Pilkada 2024
    .
    Ia menyebut, netralitas TNI sudah tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
    “Dalam gelaran Pilkada serentak ini koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati, sebagaimana yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada berbagai kesempatan,” kata Kadispenad kepada wartawan, Rabu.
    Sementara Polri menyinggung putusan MK yang menambahkan frasa baru dalam Pasal 188 UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015.
    Penambahan ini terkait sanksi pidana bagi anggota Polri dan TNI yang terbukti terlibat dalam cawe-cawe atau memihak salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmen Polri untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
    “Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pemilu 2024,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Senin (18/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Pilkada Serentak, Megawati Ajak Rakyat Indonesia Jaga Harga Diri dari Politik Uang dan Sembako – Page 3

    Jelang Pilkada Serentak, Megawati Ajak Rakyat Indonesia Jaga Harga Diri dari Politik Uang dan Sembako – Page 3

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai bahwa kontestasi Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung sengit. Menurutnya, bukan hanya pertarungan antar kandidat yang menjadi sorotan, tetapi juga peran ‘King Maker’ di balik pasangan calon (paslon) yang bertarung.

    Adi mengungkapkan, di balik paslon nomor urut 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), terdapat dukungan dari dua tokoh besar, yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi). Keduanya dianggap sebagai ‘King Maker’ utama bagi pasangan tersebut.

    Sementara itu, paslon nomor urut 02, Pramono Anung-Rano Karno, didukung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, serta Anies Baswedan. Namun, menurut Adi, hingga saat ini Anies belum secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Pramono Anung dan Rano Karno.

    “Anies belum terlihat mendukung secara terbuka Pramono-Rano. Hanya beberapa jubir saja yang bergabung dengan tim Pram-Rano. Per hari ini, belum terlihat Anies bertemu Megawati untuk menyamakan kepentingan demi memenangkan Pram-Rano. Yang jelas, the one and only, Megawati adalah ‘King Maker’ utama di sini,” ujar Adi pada Selasa (19/11/2024).

    Adi juga menambahkan bahwa dukungan Anies sejauh ini hanya disampaikan melalui perantara, salah satunya adalah Sahrin Hamid yang bertindak sebagai juru bicaranya.

    “Kalau memang benar Anies mendukung Pram-Rano, seharusnya ia menyatakan secara terbuka, ikut turun kampanye, dan menjadi juru kampanye (jurkam) untuk meyakinkan pemilihnya agar mendukung Pram-Rano,” ucapnya.

  • Ketua Bawaslu sebut wilayah Papua rawan pelanggaran Pilkada 2024

    Ketua Bawaslu sebut wilayah Papua rawan pelanggaran Pilkada 2024

    Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa enam provinsi di Papua berpotensi rawan atau mudah menimbulkan gangguan keamanan, serta pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

    Ia mengungkapkan, semua provinsi di pulau tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu menjelang maupun pada hari pelaksanaan pencoblosan pada 27 November.

    “Semua wilayah Papua itu menjadi perhatian tersendiri juga untuk masalah-masalah kerawanan, karena pasti daerah itu banyak kerawanannya,” kata Rahmat di Jakarta, Rabu.

    Bawaslu baru saja pada hari ini memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.

    “Kami juga tadi baru saja berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, berkomunikasi dengan Pj Gubernur dan juga forum komunikasi pimpinan daerah,” ujar dia.

    Rahmat menambahkan, untuk mengantisipasi ,kerawanan yang mungkin bisa terjadi, Bawaslu RI telah memperkuat koordinasi dengan Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota.

    Masalah-masalah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi, di antaranya, bagi-bagi uang (money politic) oleh oknum pada saat hari pencoblosan, hingga pembagian sembako pada masa tenang nanti.

    Selain itu, tambah dia, daerah yang ada kotak/kolom kosong yang berarti calon tunggal juga kami intensifkan pengawasannya.

    Begitu juga dengan daerah yang pasangan calon kepala daerah cuma dua seperti yang ada banyak di Jawa Tengah dan lain-lain.

    “Daerah-daerah seperti itu tentu kerawanannya tinggi,” ujar Ketua Bawaslu tersebut.

    Rahmat mengemukakan, dari sisi keamanan, Papua juga sangat rawan.

    Sebab, ancaman dari kelompok separatis bersenjata atau yang memang ingin mengacaukan keamanan yang ada di masing-masing provinsi itu bisa saja terjadi.

    Saat ini Indonesia sedang bersiap menuju masa pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

    KPU RI pada akhir September 2024 mengumumkan ada sebanyak 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.