Xcloud.id

Produk: sembako

  • Viral Tas Bantuan Wapres Gibran, Kader PKB: Mana Etikanya?

    Viral Tas Bantuan Wapres Gibran, Kader PKB: Mana Etikanya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PKB Umar Hasibuan melontarkan kritik tajam terkait tas bantuan bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” yang belakangan viral.

    Dalam pernyataannya, Umar menyoroti etika dalam penggunaan atribut bantuan yang terkesan mempersonalisasi peran Wakil Presiden.

    “Lima tahun Kiayi Maruf jadi Wapres gak pernah ada bantuan pakai tas bertulis bantuan Wapres Maruf Amin,” ujar Umar dalam keterangannya di aplikasi X @UmarSyadatHsb__ (29/11/2024).

    Blak-blakan, Umar mengatakan bahwa mestinya bantuan tersebut hanya bertuliskan Presiden ataupun Pemerintah. Bukan Wakil Presiden.

    “Kalau ada etiknya mustinya pakai tulisan bantuan Presiden atau bantuan pemerintah. Apa pendapat kalian ges?,” cetusnya.

    Sebelumnya diketahui, unggahan mengenai sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” mendadak viral di media sosial (Medsos).

    Sembako tersebut diketahui berasal dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dan diberikan kepada warga terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

    Dalam foto yang beredar, bantuan itu dikemas dalam sebuah tas jinjing berwarna biru dengan logo Istana Wakil Presiden. Di bawah logo tersebut, tertulis “Bantuan Wapres Gibran.”

    Aksi Gibran membagikan sembako ini terjadi pada Kamis (28/11/2024) ketika ia langsung terjun ke lokasi banjir di wilayah Jatinegara.

    Bantuan tersebut ditujukan kepada warga yang mengungsi akibat banjir.

    (Muhsin/fajar)

  • Kecelakaan Truk di Jakarta, Kenneth DPRD DKI Minta Perketat Jam Operasional

    Kecelakaan Truk di Jakarta, Kenneth DPRD DKI Minta Perketat Jam Operasional

    Jakarta –

    Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk kontainer akhir-akhir ini kerap terjadi di beberapa daerah. Teranyar, sebuah truk ekpedisi yang dikemudikan Ade Zakarsih (44) menabrak sejumlah kendaraan di persimpangan lalu lintas Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa 26 November 2024, sekitar pukul 06.47 WIB.

    Akibat kecelakaan ini, dua orang tewas, satu orang pengendara motor berinisial A (33) tewas di lokasi kejadian dengan luka parah. Sedangkan satu pemotor berinisial AR (36) tewas di RS Pelni akibat luka di kepala dan kaki. Dan tiga korban luka lainnya saat ini tengah menjalani penanganan medis di RS Pelni Petamburan, Jakarta Pusat.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan Ditlantas Polda Metro Jaya kecelakaan itu terjadi diduga karena sopir truk bernomor polisi B 9586 HI itu mengantuk, hingga akhirnya menerobos lampu merah dan truk tersebut setelah di cek, ternyata tidak mengalami rem blong saat peristiwa terjadi dan menyampaikan bahwa rem sudah dicek dinyatakan berfungsi dengan baik.

    Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta lewat Dinas Perhubungan (Dishub), harus kembali melakukan pengetatan jam operasional truk yang hendak melintas dari luar Jakarta, seperti yang tertuang Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2020, dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Tercatat seperti jam larangan operasional di Jalan Tol Dalam Kota, dan Jalan Non-Tol Utama, pada Pagi: 06.00 – 09.00 WIB. Sore: 16.00 – 20.00 WIB. Kelaikan Kendaraan, Muatan dan Dimensi, Keselamatan Pengemudi dan Penumpang, Pengawasan dan Penegakan, dan Larangan Penggunaan Jalan.

    Aturan ini berlaku untuk truk dengan lebih dari dua sumbu dan truk pengangkut barang berbahaya. Dan pengecualian, untuk truk pengangkut barang kebutuhan pokok seperti sembako, bahan bakar, atau barang darurat diizinkan beroperasi di luar jam larangan.

    Pria yang akrab disapa Bang Kent itu juga meminta kepada Dishub Jakarta, untuk melakukan pengawasan terhadap truk, khususnya yang melebihi dimensi dan kapasitas muatan (ODOL), yang harus dijadikan fokus utama agar dapat meningkatkan keselamatan di jalan raya dan melindungi infrastruktur jalan.

    “Dishub harus melakukan operasi serentak di berbagai wilayah untuk memeriksa truk yang melanggar aturan, baik secara administratif maupun teknis dengan melibatkan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan berbagai pemangku kepentingan lain. Dan untuk mengatasi masalah truk ODOL harus kerja sama lintas sektor seperti Kemenhub, Polri, dan Asosiasi Industri, demi menjaga keamanan serta kenyamanan pengguna jalan. Dalam hal ini jika ada temuan pelanggaran, pemerintah Jakarta harus tegas dalam memberikan sanksi tegas, agar ke depannya tidak ada lagi muncul kejadian serupa,” beber Anggota Komisi C DPRD Jakarta itu.

    “Perusahaan jasa pengangkutan yang berdomisili di Jakarta harus bisa memastikan truknya layak jalan, hindari muatan yang melebihi kapasitas, kendalikan kecepatan terutama di jalur menurun atau wilayah rawan kecelakaan, dan yang terpenting kondisi fisik sopirnya harus prima dan berikan himbauan yang jelas supaya beristirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan selama perjalanan, karena kelelahan pengemudi salah satu faktor penyebab utama kecelakaan. Imbauan ini tidak hanya melindungi sopir dan pengguna jalan lain, tetapi juga membantu menjaga reputasi perusahaan jasa ekspedisi pengangkutan itu sendiri dan mendukung keberlanjutan infrastruktur transportasi,” tegas Kent.

    Dinas Perhubungan dalam hal ini, sambung Kent, harus melakukan bisa edukasi kepada sopir-sopir truk yang melibatkan perusahaan ekspedisi, asosiasi transportasi, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

    Langkah-langkah ini perlu dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah, operator logistik, dan pengemudi untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman.

    “Pemprov bisa kembali memberikan sosialisasi yang jelas, demi mengedepankan pentingnya keselamatan berkendara melalui kampanye ke pengemudi dan perusahaan jasa ekspedisi. Berikan mereka pemahaman tentang risiko hukum, kerugian material, dan potensi kecelakaan akibat kelalaian serta mempunyai surat-surat yang sesuai dengan peruntukannya. Pencegahan dini harus dilakukan agar tidak ada kejadian kecelakaan yang melibatkan truk kembali terulang hingga sampai memakan korban jiwa,” tutupnya.

    (prf/ega)

  • Gibran Kunjungi Warga Korban Banjir di Kampung Melayu dan Cawang – Page 3

    Gibran Kunjungi Warga Korban Banjir di Kampung Melayu dan Cawang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Melayu dan Cawang, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

    Dikutip dari keterangan tertulis, di titik pertama, Gibran mengunjungi permukiman warga di Jl. Kebon Pala I, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kawasan ini sempat terendam banjir hingga ketinggian 2,5 meter akibat luapan sungai Ciliwung pada Rabu malam (27/11/2024).

    Setelah menyusuri gang-gang permukiman, Gibran tiba di lokasi pengungsian warga, yakni SDN 01 Kebon Pala.

    Selain menyapa warga, di tempat ini Gibran juga membagikan paket bantuan sembako berisi beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Tidak hanya itu, kepada anak-anak, ia juga membagikan susu, mainan, dan paket alat tulis.

    Usai peninjauan di Kampung Melayu, Gibran selanjutnya meninjau ke Bidara Cina, Cawang yang juga terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Di lokasi ini, Gibran menyusuri area terdampak banjir dan membagikan sembako.

  • Wapres tinjau warga terdampak banjir di Kampung Melayu dan Cawang

    Wapres tinjau warga terdampak banjir di Kampung Melayu dan Cawang

    Selain menyapa warga, di tempat ini Wapres juga membagikan paket bantuan sembako berisi beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi warga terdampak banjir di Kampung Melayu dan Cawang, Jakarta Timur, Kamis.

    Dikutip dari rilis Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden, pada titik pertama, Wapres mengunjungi permukiman warga di Jalan Kebon Pala I, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kawasan ini sempat terendam banjir hingga ketinggian 2,5 meter akibat luapan sungai Ciliwung pada Rabu (27/11) malam.

    Setelah menyusuri gang-gang permukiman, Wapres tiba di lokasi pengungsian warga, yakni di SDN 01 Kebon Pala.

    Usai meninjau Kampung Melayu, Gibran selanjutnya beranjak ke Bidara Cina, Cawang yang juga terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter atau setinggi dada orang dewasa.

    Di lokasi ini, Wapres menyusuri area terdampak banjir, berinteraksi langsung dengan warga, dan membagikan bantuan sembako.

    Gibran mengimbau agar pompa-pompa air berfungsi secara optimal dan memastikan aliran sungai serta kebersihan selokan terus terjaga.

    Wapres juga menegaskan langkah penanganan banjir harus dirancang dengan visi jangka panjang, termasuk pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • AgenBRILink di Wilayah Transmigrasi Merauke Dorong Kemajuan Ekonomi Lokal

    AgenBRILink di Wilayah Transmigrasi Merauke Dorong Kemajuan Ekonomi Lokal

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya dengan memberikan akses pembiayaan dan pendampingan intensif bagi para pelaku UMKM di daerah 3T, termasuk diantaranya wilayah transmigrasi salah satunya di Merauke.

    Kisah inspiratif dari masyarakat yang mendapat pemberdayaan yang tinggal di lingkungan transmigrasi di Merauke dengan mayoritas warga berprofesi sebagai petani dan peternak sapi yaitu Ririn.

    Usaha Kios Pink yang dirintisnya sejak 2020 kini telah berkembang pesat, dimana usaha tersebut mampu menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti sembako, obat pertanian, hingga bensin eceran.

    Selain memenuhi kebutuhan warga, Ririn juga adalah seorang AgenBRILink yang tidak hanya berperan dalam menyediakan kemudahan transaksi perbankan, tetapi juga berperan sebagai penyalur pinjaman Kredit Cepat (KECE) dengan plafon Rp 10 juta kepada masyarakat sekitar.

    Berawal dari keinginannya untuk memiliki usaha sendiri, Ririn mengaku akses pembiayaan dan pemberdayaan dari BRI sangat membantunya dalam mengembangkan Kios Pink menjadi lebih dari sekadar kios kelontong.

    Kini, ia dapat mendukung kesejahteraan keluarganya, termasuk pendidikan dua anaknya yang duduk di bangku SMA dan SD. Ririn bersyukur atas dampak besar yang ia rasakan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat sekitar.

    “Awalnya karena sudah tidak bekerja lagi, saya berusaha memanfaatkan kemampuan yang ada untuk membuka kios ini. Dukungan dari BRI, terutama pembiayaan dan pendampingan dari Mantri itu sangat membantu saya, terutama dalam mengelola usaha dan menyediakan berbagai kebutuhan warga di sini,” jelas Ririn, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).

    Dengan pendapatan bulanan yang mencapai belasan juta, Kios Pink dan AgenBRILink yang dirintisnya telah berkembang menjadi tempat yang menyediakan kebutuhan pokok bagi warga transmigrasi di sekitarnya sekaligus berfungsi sebagai layanan transaksi keuangan mikro yang mudah dan aman diakses.

    Mantri BRI yang mendampingi Ririn secara aktif memberikan arahan terkait pengelolaan keuangan, tata kelola usaha, serta pemantauan rutin untuk memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai rencana.

    Selain itu, Ririn memperoleh edukasi khusus dalam mengelola pinjaman yang ia salurkan kepada para nasabah, sehingga manfaat pinjaman KECE semakin dirasakan dalam meningkatkan produktivitas petani dan peternak di sekitarnya.

    Pada kesempatan berbeda, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM di seluruh wilayah Tanah Air, seperti Merauke, merupakan bagian dari misi utama BRI dalam meningkatkan inklusi keuangan.

    “Pemberdayaan UMKM adalah komitmen BRI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah yang mandiri dan berdaya saing. Dukungan kami mencakup pembiayaan, pendampingan oleh Mantri, dan monitoring berkelanjutan agar usaha mikro seperti Kios Pink dapat berkembang dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar,” ujar Supari.

    “Secara umum, strategi Bisnis Mikro BRI ke depan akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada UMKM, telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi hingga interkoneksi,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • RK Ecosystem sebut partisipasi anak muda pada Pilkada Jakarta rendah

    RK Ecosystem sebut partisipasi anak muda pada Pilkada Jakarta rendah

    Jakarta (ANTARA) –

    Dewan Pembina Relawan Kerja (RK) Ecosystem Arief Rosyid Hasan menyebut tingkat partisipasi anak muda pada Pilkada Jakarta 2024 masih rendah sehingga harus lebih diyakinkan untuk memilih.

    Menurut dia, penyelenggara pilkada serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur harus membangun kesadaran orang muda bahwa urusan-urusan dalam aktivitas sehari-hari berkaitan dengan kebijakan publik, yang merupakan produk politik, sehingga tidak boleh apatis terhadap politik.

    “Kami lihat partisipasi anak muda pada Pilkada Jakarta masih rendah, salah satunya karena butuh waktu untuk mengenal dan meyakini program kerja pasangan calonnya,” kata Arief di Jakarta, Kamis.

    Untuk itu, lanjut Arief, RK Ecosystem akan semakin gencar turun sampai ke kampung-kampung guna bertemu langsung dan meyakinkan anak muda pemilik suara di berbagai lapisan masyarakat.

    Ia juga menyoroti kecurangan-kecurangan yang tertangkap tangan selama proses pemungutan suara pada Rabu (27/11), mulai dari pembagian sembako di Pulau Seribu pada masa tenang, kertas suara di Pinang Ranti, Jakarta Timur, yang sudah dicoblos nomor salah satu calon, dan banyak lainnya.

    “Pilkada Jakarta akan berlanjut ke putaran kedua dan RK Ecosystem akan mengawal agar pesta demokrasi ini semakin jujur, adil, jauh dari praktik-praktik kecurangan,” ujar Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran pada pilpres lalu itu.

    Ia menambahkan pilkada adalah milik semua orang dan bukan sekadar kompetisi antarpasangan calon, sehingga pengawalan suara harus dilakukan guna menjaga dari setiap praktik atau intrik-intrik curang oleh oknum tidak bertanggung jawab.

    “Kami mengimbau seluruh anak muda untuk ikut serta dalam pesta demokrasi dan gunakan hak suara kalian,” ujar dia.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Politik Uang-Sembako di Masa Tenang

    Politik Uang-Sembako di Masa Tenang

    Jakarta –

    Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, Ahmad Riza Patria, mengatakan ada dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta. Ia menyebut di beberapa wilayah Jakarta diduga ada politik uang hingga penyebaran sembako di masa tenang.

    “Kami juga ingin menyampaikan sebagaimana kita ketahui memang masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Sebagaimana kemarin kami sampaikan di konferensi pers, di ruang ini, bahwa telah terjadi adanya money politics dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi,” kata Riza dalam konferensi pers tim RIDO di DPD Golkar, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024) dini hari.

    Riza menyebut pihaknya menduga ada beberapa tempat yang tergolong masuknya unsur politik uang. Ia mengklaim di wilayah Kepulauan Seribu bahkan ditemukan sejumlah sembako yang siap edar.

    “Dan ternyata dugaan kami betul dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan banyak sekali sembako yang siap edar,” ujar Riza.

    “Inilah salah satu faktor yang mencederai proses Pilkada di DKI Jakarta, ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang, yaitu money politics dan penyebaran sembako di hari tenang,” tambahnya.

    Riza meminta seluruh jajaran partai pendukung untuk melaporkan segala bentuk kecurangan. Ia juga berharap aparat penegak hukum (APH) dapat memproses hal itu.

    Sayembara Rp 10 Juta Jika Temukan Kecurangan

    Riza mengatakan akan melakukan upaya hukum mengenai dugaan pelanggaran ini. Dia juga mengatakan akan mengadakan sayembara Rp 10 juta untuk warga yang menemukan kecurangan.

    “Ya tentu kami akan melakukan upaya-upaya hukum pertama akan mengawal perolehan suara ini di semua TPS sampai kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi dan akan merupakan upaya hukum untuk itu kami minta tadi jajaran partai, relawan, maupun ormas mengumpulkan semua bukti apabila ditemukan di rumah-rumah tolong difoto, divideokan, sembako, money politic,” kata dia.

    Riza mengajak masyarakat untuk mengawal Pilkada 2024. Dia meminta agar merekam jika ada dugaan kecurangan lalu kemudian dilaporkan.

    “Sangat jelas, jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong difoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan, kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta,” tutur dia.

    (dwr/lir)

  • Apa Itu Serangan Fajar, Berikut Contoh dan Hukumnya dalam Islam

    Apa Itu Serangan Fajar, Berikut Contoh dan Hukumnya dalam Islam

    Jakarta: Pernah dengar serangan fajar? Serangan fajar merupakan istilah pemberian uang, barang, jasa di tahun politik/kampanye menjelang pemilihan umum alias pemilu.
     
    Apa itu serangan fajar?

    Melansir laman X KPK, Rabu, 27 November 2024, serangan fajar merupakan istilah pemberian uang, barang, jasa atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang ditahun politik atau saat kampanye menjelang pemilu.
     
    Serangan fajar atau praktik politik uang dalam pemilu dapat memengaruhi sistem politik demokrasi serta berimplikasi pada korupsi.
     
    Serangan fajar menjadi kalimat yang sering didengar masyarakat Indonesia menjelang pemilu. Praktik serangan fajar ini sangat menghantui dan membayangi demokrasi Indonesia, menggerogoti nilai-nilai luhur, dan menghambat terciptanya pemilu yang adil dan berintegrasi.
     

    Contoh serangan fajar

    Serangan fajar biasanya dilakukan dengan  berbagai cara seperti:

    Membagikan uang.
    Membagikan sembako.
    Barang lainnya.

    Serangan fajar ini biasanya di berikan kepada calon pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi suara masyarakat pemilih. Praktik ini tidak hanya merusak moralitas pemilih, tetapi juga memicu berbagai dampak negatif.
     

    Hukum menerima serangan fajar dalam Islam

    Serangan fajar juga termasuk dalam politik uang. Komisi Waqi’iyyah Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah telah mengeluarkan keputusan penting terkait politik uang, yang dikenal dengan istilah “serangan fajar”. Keputusan ini menyatakan hukum politik uang hukumnya haram. Terdapat tiga alasan utama di balik keharaman politik uang, dilansir laman NU.

    Serangan fajar tergolong dalam praktik risywah (suap). Sejatinya, memberi atau menerima uang dengan tujuan untuk memengaruhi suara dalam pemilihan umum termasuk dalam kategori risywah, yang hukumnya haram secara mutlak. Dalam Islam, suap dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan merupakan dosa besar.
    Praktik politik uang, termasuk serangan fajar, merupakan perkara yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum. Pasal 187A melarang dengan tegas pemberian dan penerimaan uang atau imbalan lain untuk mempengaruhi suara dalam pemilihan umum. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana.
    Politik uang mengakibatkan kerusakan dalam sistem bernegara. Melarang money politic juga merupakan upaya untuk menutup semua peluang (saddan li dzari’ah) terjadinya kerusakan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan kehidupan bernegara. (Ridini Batmaro)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Nasib 4 Orang Ketahuan Bagi-bagi Amplop Isi Rp20 Ribu ke Relawan Pilkada, Bawaslu Amankan Rp5,7 Juta

    Nasib 4 Orang Ketahuan Bagi-bagi Amplop Isi Rp20 Ribu ke Relawan Pilkada, Bawaslu Amankan Rp5,7 Juta

    TRIBUNJATIM.COM – Kasus serangan fajar di Pilkada 2024 terungkap di Pasuruan, Jawa Timur.

    Empat warga Kecamatan Rejoso diamankan karena ketahuan bagi-bagi amplop isi Rp 20 ribu.

    Mereka diamankan satuan tugas (satgas) anti politik uang dari Polres Pasuruan Kota, yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap empat warga Kecamatan Rejoso pada Selasa (26/11/2024) malam.

    Penangkapan ini terkait dugaan praktik politik uang dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Pasuruan 2024.

    Melansir dari Kompas.com, penangkapan bermula dari laporan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan di Dusun Krandon Lor, Desa Rejoso Kidul. 

    Petugas segera menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung bergerak ke lokasi.

    Saat itu satgas segera menemukan tiga orang sedang membagikan amplop kepada relawan serta seorang koordinator yang mengatur distribusi tersebut.

    Barang bukti yang diamankan adalah 289 amplop berisi uang pecahan Rp20.000.

    Total nominal uang yang diamankan mencapai Rp 5.780.000.

    “Satgas segera mengamankan keempat orang dan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pemeriksaan awal,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yunianto.

    Pemeriksaan awal mengungkap bahwa keempat orang yang diamankan berinisial HK, SO, RO, dan SB. 

    Keempatnya mengakui bahwa amplop-amplop tersebut direncanakan sebagai bagian dari “serangan fajar,” yakni pembagian uang untuk mempengaruhi pemilih.

    Amplop-amplop tersebut ditujukan kepada relawan-relawan paslon nomor urut 1, Abdul Mujib-Wardah Nafisah (Mujib-Wardah).

    Arie Yunianto menambahkan bahwa sebelumnya keempat pelaku juga telah mendistribusikan 1.647 amplop dengan metode serupa. 

    Setiap relawan sudah membawa daftar nama calon penerima, dengan jumlah penerima dalam satu kelompok bervariasi antara 10 hingga 20 orang.

    Langkah Bawaslu Meski telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari pelaku, pihak Bawaslu dan satgas belum menahan keempat tersangka.

    Bawaslu akan memproses dan kajian lebih lanjut melalui rapat pleno Bawaslu.

    Jika ditemukan pelanggaran serius, kasus ini akan dilimpahkan ke sentra Gakkumdu untuk penyelidikan lebih dalam dan tindakan hukum.

    Arie menegaskan bahwa tindakan seperti ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak integritas pemilu.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk terus melaporkan dugaan praktik politik uang agar bisa ditindak secara tegas,” ujar Arie.

    Pilkada Pasuruan 2024 menjadi momen penting untuk menentukan kepemimpinan daerah.

    Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik kecurangan, seperti politik uang, terus diperketat guna menjaga kredibilitas proses pemilu.

    Sementara itu, baru-baru ini juga viral momen Pak RT bagi-bagi uang saat masa tenang Pilkada 2024 lalu ditangkap warga.

    Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

    Dalam video yang vira, Pak RT itu membawa uang pecahan Rp 100.000 dan daftar nama.

    Aksinya pun dipergoki warga.

    Terlihat ketakutan saat ketahuan warga, pria itu diduga hendak membagikan uang saat masa tenang Pilkada 2024.

    “Ini duit apo? (Uang apa ini?). Untuk apa uang ini?” tanya perekam video.

    “Aku juga ora ngerti (saya juga tidak mengerti),” jawab pria tersebut sembari memegang uang pecahan Rp 100.000, melansir dari Kompas.com.

    Setelah didesak, pria tersebut mengakui bahwa ia diminta untuk membagikan uang kepada warga sebagai imbalan untuk memilih salah satu calon pada hari pencoblosan.

    “Kami dimintai suruh nyari tim. Untuk dukung (calon), ya itu (uang) untuk masyarakat terus terang saja. Ya kemungkinan cak itu (untuk memilih calon),” ujarnya.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Musi Rawas, Oktureni Sandhora Kirana, mengungkapkan pria dalam video tersebut berinisial YA, seorang oknum ketua RT di Kelurahan Talang Ubi, Kecamatan Megang Sakti.

    YA ditangkap oleh warga pada Minggu (24/11/2024) sekitar pukul 20.30 WIB karena diduga hendak membagikan uang saat masa tenang Pilkada.

    “YA diamankan warga dan dibawa ke Panwascam. Uangnya belum sempat dibagikan,” kata Oktureni.

    Bawaslu Musi Rawas tidak menampik adanya dugaan dukungan terhadap salah satu calon yang hendak membagikan uang selama masa tenang.

    Hal ini terlihat dari selembar kertas yang dibawa YA berisi daftar nama warga yang akan diberikan uang.

    Namun, Oktureni belum mengetahui berapa besaran uang yang akan dibagikan tersebut.

    “Sekarang masih kami dalami, YA sudah dibawa ke Bawaslu untuk diperiksa lebih lanjut,” jelasnya.

    Oktureni menambahkan bahwa laporan tersebut saat ini sedang dalam proses untuk memenuhi syarat formil.

    Setelah laporan teregistrasi, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Gakkumdu untuk proses lebih lanjut.

    “Intinya laporan kita terima dan sekarang sedang diperiksa kelengkapan laporannya untuk bisa di-register,” ungkapnya.

    Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta menyatakan adanya pembagian sembako yang melibatkan tim pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Kepulauan Seribu selama masa tenang Pilkada.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta, Benny Sabdo, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap paket sembako yang ditemukan di dua lokasi berbeda.

    Kedua paket sembako tersebut diduga diberikan oleh tim paslon cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, serta paslon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno.

    “Kami menemukan paket sembako yang diduga dikirimkan oleh tim paslon nomor 1 dan paslon nomor 3. Paket sembako dari tim paslon 03 diterima oleh warga Pulau Lancang atas nama Nurhasan, sedangkan paket dari tim paslon 01 diterima warga Pulau Sebira atas nama Ridwan,” ujar Benny kepada Kompas.com, Selasa (26/11/2024).

    Bawaslu Kepulauan Seribu kini tengah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai pengiriman sembako dalam masa tenang sebelum masa pencoblosan cagub-cawagub Jakarta pada Rabu (27/11/2024).

    “Karena masa tenang adalah waktu di mana kampanye dilarang keras, tindakan membagikan sembako kepada warga dapat dianggap sebagai praktik politik uang, yang jelas melanggar aturan,” kata Benny Sabdo.

    Bawaslu DKI Jakarta pun terus mengawasi dan melakukan patroli untuk mendeteksi adanya praktik politik uang.

    Benny mengingatkan, setiap aktivitas kampanye, termasuk pembagian sembako, pada masa tenang bisa berpotensi merusak integritas pemilu.

    Bahkan, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana politik uang.

    “Kami mengimbau kepada warga untuk ikut berpartisipasi dengan melaporkan setiap kegiatan kampanye ilegal atau praktik politik uang yang ditemukan di wilayah DKI Jakarta,” ucap Benny.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Pengamat: Pemerintah Perlu Kaji Bentuk Bansos untuk Kelas Menengah

    Pengamat: Pemerintah Perlu Kaji Bentuk Bansos untuk Kelas Menengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pemerintah perlu menentukan bentuk bantuan sosial atau bansos bila akan memberikan kepada kalangan kelas menengah.

    Bansos berupa kebutuhan pokok, seperti beras, dinilai tak efektif dalam membantu daya beli kelas menengah.

    Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menyampaikan pemerintah perlu mengkaji apakah bantuan yang diberikan cukup untuk menjaga daya beli, ketika terjadi kenaikan harga sebagai dampak penerapan PPN 12%.

    “Saya pikir, bantuan sosial belum tentu bisa mendongkrak daya beli kelas menengah bila nanti bentuknya berupa kebutuhan pokok,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

    Menurutnya, keperluan kelas menengah lebih kepada uang tunai untuk meningkatkan konsumsi. Meski demikian, efektivitas bansos tersebut akan bergantung pada nilai bantuannya.

    Pemerintah perlu menentukan barang atau jasa yang memang jadi kebutuhan sehari-hari masyarakat menengah ke bawah.

    Wahyu melihat usulan pemberian bantuan berupa insentif internet berupa pulsa maupun internet gratis dapat menjadi pilihan karena sudah menjadi kebutuhan harian.

    Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan penerima bansos. Apakah benar penerima bantuan merupakan kelas menengah atau bukan, agar tepat sasaran.

    Permasalahan yang saat ini terjadi, bansos untuk masyarakat kelas bawah pun nyatanya tidak tepat sasaran. Terlebih belum ada kriteria kelas menengah seperti apa yang mungkin mendapatkan bansos penguatan daya beli.

    Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat fenomena penurunan jumlah kelas menengah hingga 9,48 juta orang ke kelas menuju kelas menengah dan rentan miskin.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan kelas menengah tidak bisa diberi bantuan sosial (bansos) yang bersifat sembako karena ditujukan untuk kelas bawah.

    Oleh sebab itu, dia menyarankan agar kompensasi untuk kelas menengah berupa insentif sektor transportasi, internet, hingga pendidikan.

    “Misal tarif angkutan umum tidak naik dulu, itu sudah insentif bagus. Agak lebih advance, misalnya pulsa atau memperbanyak wifi gratis, itu bagian dari insentif bisa hemat pulsa,” jelas Eko usai acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

    Selain itu, sambungnya, sektor pendidikan juga perlu insentif berupa penurunan biaya pendidikan karena kerap menjadi salah satu kelompok pengeluaran terbesar kelas menengah. Lagi pula, Eko menekankan pentingnya investasi ke sumber daya manusia.

    Sementara Kementerian Keuangan justru ingin menghindari pemberian insentif yang bersifat bantuan sosial alias bansos kepada kelas menengah. Pemerintah pun mendorong agar kelas menengah menjadi peserta BPJS.