Xcloud.id

Produk: sembako

  • Anomali PPN 12%: Diklaim Khusus Barang Mewah, tapi Mobil dan Rumah Miliaran Dapat Diskon

    Anomali PPN 12%: Diklaim Khusus Barang Mewah, tapi Mobil dan Rumah Miliaran Dapat Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025. Meski diklaim tarif PPN baru tersebut hanya untuk barang mewah, nyatanya pemerintah juga memberi diskon pajak untuk pembelian mobil listrik hingga rumah miliaran rupiah.

    Pengumuman pemberlakuan tarif PPN 12% disampaikan pada Senin (16/12/2024). Pada saat itu, pemerintah turut mengumumkan paket insentif fiskal sebagai kompensasi kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menampik bahwa banyak arus penolakan penerapan tarif PPN 12% karena ditakutkan akan semakin membebani biaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, dia menyatakan tarif baru tersebut hanya akan menyasar barang mewah.

    “Sesuai dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR, agar asas gotong royong di mana PPN 12% dikenakan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Meski demikian, pada saat yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pembelian sejumlah barang mewah juga mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah.

    Contohnya, pemerintah mengumumkan kebijakan PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah maksimal Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar.

    “Jadi Rp2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang 3 miliar bayar,” kata Airlangga pada kesempatan yang sama.

    Selain rumah miliaran rupiah, empat kebijakan PPN DTP untuk sektor otomotif juga diberikan. Pertama, PPN DTP 10% untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam keadaan terurai lengkap/completely knocked down (KBLBB CKD).

    Kedua, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) DTP 15% untuk KBLBB impor dalam keadaan utuh/completely built up (CBU) dan CKD. Ketiga, PPnBM 0% untuk KBLBB CBU.

    Keempat, kebijakan diskon pajak sektor otomotif terbaru, yaitu bagi kendaraan bermotor hybrid berupa PPnBM DTP 3%.

    Seperti diketahui, harga mobil listrik di Indonesia masih cukup tinggi, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Artinya, insentif pemerintah bisa turut mencakup barang-barang berharga miliaran rupiah.

    Airlangga mengaku semua paket kebijakan insentif fiskal, termasuk untuk barang mewah, diberikan agar kenaikan tarif PPN tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

    “Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Bukan Khusus Barang Mewah

    Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menekankan bahwa objek yang terkena tarif PPN 12% bukan cuma untuk barang mewah seperti narasi yang digembor-gemborkan pemerintah.

    Andri melihat pemerintah selama akan ingin menipu publik padahal PPN 12% tetap akan diterapkan kepada seluruh barang/jasa yang selama ini terkena PPN kecuali tiga jenis barang. Malahan, Andi mengungkapkan jenis barang yang akan dibebankan PPN justru bertambah.

    “Faktanya kenaikan ini bukannya mengurangi daftar produk yang akan terkena kenaikan PPN, tapi nyatanya justru menambah,” ujar Andri dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

    Dia menjelaskan barang yang dibebaskan dari PPN 12% seperti beras hingga angkutan umum memang sejak lama sudah dikategorikan sebagai barang yang tidak menjadi objek PPN alias bebas pajak konsumsi.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2022, barang-barang yang tidak terbebani PPN terbagi menjadi dua jenis: Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan BKP tertentu yang tidak dipungut PPN/PPN dan PPnBM.

    Andri menjelaskan bahwa barang yang tergolong sebagai BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain adalah vaksin polio, vaksin Covid-19, buku pelajaran, kitab suci, jasa konstruksi untuk keperluan ibadah, hingga produk-produk yang berhubungan dengan bencana nasional.

    Sedangkan yang digolongkan sebagai BKP tertentu yang Tidak Dipungut PPN/PPN dan PPnBM adalah sembako (kecuali minyak goreng), barang hasil kelautan & perikanan, mesin & peralatan pabrik, hewan ternak, bibir & pakan, rumah susun milik, perak butiran & batangan, listrik di bawah 6.600 VA, air bersih, barang hasil pertambangan, hingga gula konsumsi.

    Bahkan, ujarnya, sejumlah barang tersebut sudah dari dulu tidak bebas PPN bahkan sebelum PP Nomor 49/2022 diterbitkan.

    “Barang-barang yang dibebaskan PPN sudah diatur setidaknya sejak PP 146 tahun 2000,” ujar Andri.

    Sebaliknya, dia menjelaskan sebagian barang-barang yang tadinya bebas PPN tersebut kini langsung terkena tarif 12%. Andri mencontohkan beras premium, ikan salmon, listrik di atas 3.500 VA, rumah sakit VIP, hingga sekolah internasional.

    “Produk-produk tersebut sebelumnya satu kategori dengan BKP tertentu yang tidak dibebani PPN, namun sekarang hanya yang digolongkan ‘non-premium’ yang bebas PPN,” lanjutnya.

    Berikut Daftar Skema Insentif Fiskal 2025:

    Beras, daging, telur, sayur, buah-buahan, garam, gula konsumsi, tetap bebas PPN
    Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap bebas PPN
    MinyakKita, tepung terigu, gula industri tetap 11% (1% ditanggung pemerintah)
    PPh Final 0,5% diperpanjang hingga 2025
    PPh Pasal 21 karyawan industri padat karya yang bergaji sampai dengan Rp10 juta, ditanggung pemerintah
    Diskon Listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai 2.200 VA selama Januari—Februari 2025
    Bantuan pangan/beras tiap keluarga 10 kg untuk 16 juta kader pembangunan manusia (KPM) selama Januari—Februari 2025
    Diskon PPN 100% sampai dengan Rp2 miliar untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar
    Pekerja yang mengalami PHK akan diberikan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan dan kartu prakerja
    Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untuk produktivitas di sektor padat karya
    Bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan
    Kendaraan listrik berbasis baterai, PPnBM DTP 15% untuk KBLBB CKD dan CBU (kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang diimpor dalam keadaan utuh dan dalam keadaan terurai lengkap)
    PPN ditanggung pemerintah (DTP) 10% KBLBB CKD
    Bea masuk nol untuk KBLBB CBU
    PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah) DTP 3% kendaraan listrik hybrid.

  • Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Tahap 4 Cair Hari ini di Bank DKI, Cek Nama Kamu di Link ini!

    Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Tahap 4 Cair Hari ini di Bank DKI, Cek Nama Kamu di Link ini!

    JABAR EKSPRES – Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ tahap 4 cair hari ini di Bank DKI, cek nama kamu di link ini.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa KLJ, KAJ, dan KPDJ tahap 4 melalui Bank DKI.

    Penyaluran ini bertujuan untuk membantu kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim, dalam memenuhi kebutuhan hidup di akhir tahun 2024.

    Jika Anda terdaftar sebagai penerima bansos, pastikan untuk mengecek nama Anda melalui link resmi dan mengetahui prosedur pencairan di Bank DKI.

    Berikut informasi lengkap mengenai bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ tahap 4 yang cair hari ini.

    Program bansos ini ditujukan bagi warga DKI Jakarta yang masuk dalam kelompok rentan.

    BACA JUGA: PT Pos Indonesia Mulai Menyalurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT 2024 Hari ini

    KLJ (Kartu Lansia Jakarta), merupakan bantuan untuk warga lanjut usia (lansia) yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

    KAJ (Kartu Anak Jakarta), merupakan bantuan yang diberikan kepada anak yatim/piatu di DKI Jakarta.

    KPDJ (Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta), merupakan bantuan khusus bagi warga penyandang disabilitas yang terdaftar dalam data terpadu pemerintah.

    Setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan, yang dicairkan secara bertahap setiap tiga bulan sekali.

    Penyaluran bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ tahap 4 dimulai hari ini melalui Bank DKI dan berlangsung secara bertahap di seluruh wilayah DKI Jakarta.

    Bansos akan disalurkan ke rekening penerima melalui Bank DKI. Bagi penerima yang tidak memiliki rekening, pencairan dapat dilakukan langsung di kantor cabang Bank DKI sesuai jadwal yang ditentukan.

    Cara Cek Nama Penerima Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ

    Untuk memastikan Anda termasuk dalam daftar penerima bansos tahap 4, lakukan pengecekan melalui link resmi berikut.

    1.Buka laman dinsos.jakarta.go.id.

    2.Masukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sesuai KTP.

    3.Klik “Cari” untuk menampilkan hasil pencarian.

    4.Jika terdaftar, nama Anda akan muncul dalam daftar penerima.

    BACA JUGA: Bansos Kartu Sembako Rp400.000 Kapan Cair di Kantor Pos? Ini Info Lengkapnya

  • PT Pos Indonesia Mulai Menyalurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT 2024 Hari ini

    PT Pos Indonesia Mulai Menyalurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT 2024 Hari ini

    JABAR EKSPRES – Pemerintah melalui PT Pos Indonesia resmi memulai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2024 hari ini.

    Bantuan ini disalurkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama menjelang akhir tahun.

    Jika Anda merupakan salah satu penerima bansos, simak informasi lengkap mengenai jadwal penyaluran, lokasi pengambilan, dan syarat pencairan berikut ini.

    Jadwal Penyaluran Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT 2024

    Bansos PKH dan BPNT bulan Desember sudah cair sejak 11 Desember 2024 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang cair di Bank Himbara.

    Sementara itu, penyaluran bansos PKH tahap 4 dan BPNT melalui PT Pos Indonesia dimulai hari ini secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia.

    BACA JUGA: Cara Cairkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Kartu Sembako 2024 di Lembaga Penyalur

    Penyaluran akan berlangsung hingga beberapa minggu ke depan, menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah dan pihak PT Pos Indonesia.

    PKH Tahap 4, merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada KPM berdasarkan komponen seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

    BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), merupakan bantuan dalam bentuk saldo pada Kartu Sembako yang digunakan untuk membeli bahan pangan di agen resmi atau e-warong.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2024

    Sebelum mencairkan bantuan, pastikan Anda terdaftar sebagai penerima bansos. Berikut cara mudah untuk mengeceknya:

    1.Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.

    2.Masukkan data diri seperti nama, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

    3.Klik “Cari Data” untuk mengetahui status penerimaan bansos Anda.

    Jika Anda mengalami kendala saat mengecek nama penerima melalui website, Anda bisa menghubungi pendamping PKH atau Desa setempat.

    Pendamping PKH akan memberikan informasi jadwal penyaluran dan lokasi pengambilan bantuan.

    BACA JUGA: Cara Daftar DTKS Kemensos untuk Cairkan Bansos PKH dan BPNT Kartu Sembako 2024

    Lokasi dan Proses Penyaluran Bansos oleh PT Pos Indonesia

    Bagi KPM yang tidak memiliki rekening bank, PT Pos Indonesia ditunjuk sebagai lembaga penyalur resmi untuk mencairkan bansos PKH dan BPNT.

  • Demo Lido Disinyalir Sarat Provokasi dan Iming iming Uang

    Demo Lido Disinyalir Sarat Provokasi dan Iming iming Uang

    loading…

    Jalan tol menuju Cigombong. Foto/Dok SINDOnews

    BOGOR – Diduga ada provokasi di balik aksi unjuk rasa terkait Danau Lido, warga sekitar Cigombong akhirnya angkat bicara. Salah seorang warga Kecamatan Cigombong yang tidak mau disebutkan namanya bercerita, dirinya pernah diajak untuk bergabung dalam aksi dengan imbalan uang Rp50.000.

    Bahkan, beberapa warga menyebutkan imbalan yang ditawarkan berkisar antara Rp30.000 sampai Rp100.000.

    Lantas, siapakah penggerak demo terkait Danau Lido selama ini?

    Seperti diketahui, pada Minggu (15/12/2024) berlangsung pertemuan di kawasan Watesjaya, yang dihadiri oleh dua anggota DPRD Kabupaten Bogor, salah satunya Edwin Sumarga dari Dapil 3 DPRD Kabupaten Bogor.

    Sebagai anggota dewan, Edwin seharusnya sangat memahami hirarki undang-undang yang berlaku. Ironinya, Edwin sebagai wakil rakyat telah memberi contoh buruk, karena Edwin tidak memberikan literasi hukum untuk masyarakat.

    Dia justru ikut dalam aksi yang menilai bahwa Perpres Nomor 69 tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bukan hukum yang mengikat untuk mendorong perekonomian Indonesia, khususnya kawasan sekitar. Sampai berita ini dimuat, telepon selular Edwin tidak merespons.

    KEK Lido Positif untuk Masyarakat
    Menurut keterangan resmi PT MNC Land Tbk, KEK Lido dan masyarakat sekitar bekerja sama dengan baik. Dari sisi kesempatan kerja, jumlah pekerja di KEK Lido yang merupakan masyarakat sekitar Kecamatan Cigombong sudah mencapai 500 orang.

    Angka ini tentu diharapkan bertambah lagi seiring dengan penambahan kebutuhan operasional di KEK Lido. Lebih dari itu, kegiatan sosial PT MNC Lido Tbk yang rutin dilakukan di kawasan sekitar dirasakan positif oleh masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan dan keagamaan, antara lain kegiatan donor darah, literasi, dan pelatihan untuk siswa sekolah tingkat dasar hingga kejuruan, hingga program bantuan sembako.

    Kepala Desa Watesjaya Rudi Irawan mengamini kegiatan sosial yang dilaksanakan PT MNC Land Tbk untuk warga sekitar. Menurut Rudi, setiap tahun PT MNC Land Tbk selalu berbagi kebahagiaan dengan masyarakat dalam bentuk penyaluran hewan kurban.

    “PT MNC Land Tbk selalu mengirimkan sapi langsung untuk warga sekitar. Bahkan melalui panitia kurban Pemda, PT MNC Land selalu mengalokasikan penyalurannya untuk warga Kecamatan Cigombong,” kata Rudi.

    Lebih lanjut, PT MNC Land Tbk juga melibatkan UMKM sekitar KEK Lido dalam acara-acara yang melibatkan pihak ketiga seperti acara-acara konser yang pernah dilaksanakan di Lido Music and Arts Center di KEK Lido.

    Terkait Danau Lido, KEK Lido juga secara pro aktif merawat danau agar tetap dapat memberikan dampak positif untuk lingkungan sekitar. KEK Lido sudah membangun kolam retensi dan membangun penampungan sedimen di hulu danau, selain melakukan pembersihan sampah di Danau Lido secara berkala.

    PT MNC Land Tbk sebagai perusahaan induk KEK Lido juga sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah stakeholder, termasuk dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum karena kewenangan terkait perawatan dan pembangunan Danau Lido menjadi kewenangan instansi tersebut.

    (rca)

  • PPN Naik Jadi 12%, Kecuali Sembako

    PPN Naik Jadi 12%, Kecuali Sembako

    PPN Naik Jadi 12%, Kecuali Sembako

  • Sembako Dibebaskan dari PPN yang Bakal Naik Jadi 12 Persen – Halaman all

    Sembako Dibebaskan dari PPN yang Bakal Naik Jadi 12 Persen – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipastikan akan tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen. 

    Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga menteri Kabinet Merah Putih lainnya pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    Airlangga mengatakan, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

    “Sesuai amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” ujar Airlangga.

    Meski demikian, Airlangga menegaskan tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting. Bahan pokok ini justri diberikan fasilitas bebas PPN. 

    Di antaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

    “Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” imbuhnya.

    Selain itu, Airlangga menyebut ada tiga komoditas penting yang tarifnya tetap 11 persen di tahun depan, yakni Minyakita, gula, dan tepung terigu. Airlangga bilang, tiga komoditas itu nantinya akan ditanggung pemerintah melalui kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP). Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. 

    “Dengan penerapan PPN 12 persen tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1 persen,” kata Airlangga.

    Guna mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, stimulus ekonomi ini dilakukan untuk mendukung sektor produktif baik di bawah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perumahan dan Permukiman dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja serta optimisme di dalam masyarakat.

    “Maka paket stimulus ini dibuat sekomplet mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Ada PPN DTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukkan ke industri dan minyak goreng kita,” ujar Sri Mulyani. 

    “Itu diproteksi PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12 persen, 1 persennya di tahun pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50 persen,” sambungnya.

    Adapun sektor pertama yaitu meliputi stimulus untuk rumah tangga. Nantinya pemerintah bakal menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kilogram (Kg) untuk dua bulan dari Januari hingga Februari 2025 bagi 16 juta penerima bantuan pangan (PBP). 

    Kemudian, pemerintah juga memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga Komoditas yakni Minyakita, gula dan tepung terigu sebesar 1 persen. Artinya ketiga komoditas itu tetap PPN nya 11 persen.

    Lalu, pemberian diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan daya maksimal 2.200 VA selama dua bulan dari Januari hingga Februari. 

    “Untuk pekerja ada paketnya juga. Dari menaikan akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industri-nya, juga ada insentif PPH Pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya,” jelas Sri Mulyani.

    Ketiga yaitu stimulus untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5 persen. Keempat, insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji 10 juta per bulan. 

    Kemudian, pemberian industri padat karya dan bantuan sebesar 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya. 

    “Untuk UMKM juga diperpanjang masa berlaku PPH 0,5 persen final, dan juga volume dari pendapatan sampai 500 juta tidak kena pajak,” terangnya.

    Kelima, stimulus untuk mobil listrik dan hybrid. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berupa PPN ditanggung pemerintah 10 persen untuk kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai dan lengkap sebagai KBL Berbasis Baterai

    Kemudian, PPnBM Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah sebesar 15 persen untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai impor CBU dan CKD. Lalu bea masuk 0 persen untuk Bermotor Listrik Berbasis Baterai impor CBU. 

    Kendaraan bermotor hybrid diberikan stimulus berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah sebesar 3 persen. 

    Terakhir, sektor perumahan. PPN ditanggung pemerintah bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon 100 persen untuk bulan Januari sampai Juni 2025 dan diskon 50 persen untuk bulan Juli sampai Desember 2025. 

    “Kemudian kita juga memberikan PPN DTP untuk sektor perumahan, karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat, hajat hidup orang banyak, juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Pajak pertambahan nilai (PPN) tetap naik menjadi 12 persen pada tahun depan. 

    Tetapi menurut Prabowo, kenaikan tarif PPN itu hanya menyasar barang mewah. 

    Menurutnya, kenaikan tarif PPN merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Kenaikan PPN sebesar 12 persen yang hanya menyasar barang mewah sudah dibocorkan DPR usai sejumlah pimpinan DPR RI bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan kenaikan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. 

    Namun, PPN tahun depan berpeluang tidak berlaku satu tarif.Menurutnya, pungutan 12 persen hanya untuk barang mewah, sedangkan sisanya yang mencakup barang pokok hingga layanan masyarakat tetap pada tarif lama.

    “Pemerintah hanya memberikan beban itu (PPN 12 persen) kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku (11 persen),” kata Misbakhun di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

    Misbakhun meminta masyarakat tidak khawatir. Ia juga mencontohkan bahan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, dan layanan lain yang sifatnya pelayanan umum tetap tak dipungut PPN.

    PPN di Indonesia saat ini hanya satu tarif, yakni 11 persen. Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPN bakal dinaikkan menjadi 12 persen mulai tahun depan. 

    Pasal 7 UU HPP menetapkan PPN sebesar 11 persen berlaku 1 April 2022, naik dari sebelumnya 10 persen. Baru akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.(tribun network/nts/lit/dod)

  • Pekerja Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas PPh, Khusus Industri Padat Karya

    Pekerja Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas PPh, Khusus Industri Padat Karya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pekerja bergaji Rp4,8 juta-Rp10 per bulan akan dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) mulai tahun depan.

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembebasan PPh tersebut diberikan pemerintah demi menjaga daya beli di tengah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 1 Januari 2025.

    “Pemerintah memberikan insentif PPH pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang gajinya sampai 10 juta,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12).

    Namun, pembebasan PPh bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta hanya berlaku untuk industri padat karya.

    “Jadi dari Rp4,8 juta sampai Rp10 juta, itu PPh-nya ditanggung pemerintah khusus untuk industri padat karya,” katanya.

    Pemerintah mengumumkan tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, kecuali sembako.

    Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” ujar Airlangga.

    Namun, Airlangga menegaskan tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting. Bahan pokok ini justri diberikan fasilitas bebas PPN.

    Di antaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

    “Barang-barang yang dibutuhkan olah masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen … seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” imbuhnya.

    (fby/sfr)

  • Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Desember 2024, Klik di Sini!

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Desember 2024, Klik di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Bansos alias bantuan sosial pemerintah PHK akan kembali diberikan kepada masyarakat pada bulan Desember 2024 ini.

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Faisal. Ia mengatakan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako sudah dicairkan pada Desember 2024.

    “Bagi KPM yang bantuannya disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank Negara), bantuan sudah dapat digunakan karena telah masuk ke rekening. Yang melalui PT Pos akan cair pada minggu ketiga Desember,” ujarnya.

    Faisal menjelaskan bansos PKH yang cair Desember 2024 mencakup tahap III atau periode Juli, Agustus, September dan tahap IV untuk periode Oktober, November, dan Desember.

    Adapun, BPNT yang cair ialah untuk periode Juli-Desember 2024. Setiap penerima BPNT menerima Rp200.000 per bulan

    Untuk mengecek penerima bansos PKH bulan Desember 2024 ini, masyarakat bisa menggunakan NIK KTP saja.

    Cara cek bansos PKH bulan Desember 2024 dengan NIK KTP

    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
    Masukkan informasi tentang wilayah tempat tinggal kamu sesuai KK dan KTP.
    Masukkan nama Penerima Manfaat sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kamu miliki.
    Isi kode keamanan yang ditampilkan di layar.
    Klik tombol “CARI DATA” dan tunggu sejenak.
    Nama dan status kamu sebagai penerima bantuan akan muncul di hasil pencarian.

    Besaran bantuan

    Setiap penerima BPNT menerima Rp200.000 per bulan. Kemudian pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp750.000 per tahap atau per tiga bulan.

    Pada komponen pendidikan, anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp225.000 per tahap, anak SMP atau sederajat mendapat Rp375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp500.000.

    Komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 60 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp600.000 per tahap.

  • Komunitas VCI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Pandeglang

    Komunitas VCI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Pandeglang

    Pandeglang: Puluhan pecinta mobil Toyota yang tergabung dalam Voxy Club Indonesia (VCI), memberikan sejumlah bantuan logistik untuk korban banjir di Kampung Malang Nengah, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Sabtu, 14 Desember 2024.

    Ketua Umum VCI, Jeffrey Irawan mengaku, jika bantuan logistik yang diberikan untuk korban banjir tersebut merupakan bentuk kepedulian dari VCI. “Pertama memang ketika ada bencana, saya dan teman-teman dari VCI selalu peduli. Semoga bantuan dari kami bisa bermanfaat untuk orang banyak khususnya warga yang menjadi korban dari musibah banjir ini,” ungkap Jefrrey.

    Ia mengatakan, bahwa logistik yang disalurkan merupakan hasil dari swadaya seluruh anggota VCI. “Ini murni hasil swadaya dari teman-teman yang peduli dengan bencana ini. Kemudian bencana seperti ini bukan terjadi di Pandeglang saja, akan tetapi terjadi di Sukabumi dan Medan. Untuk itu, kami bersosialisasi dan memberikan bantuan untuk para korban,” lanjutnya.

    Adapun bantuan yang disalurkan oleh VCI meliputi sembako, perlengkapan bayi, susu kotak, makanan ringan, kopi, gula pasir, air mineral, dan perlengkapan mandi.
     

    Salah seorang warga penerima bantuan, Fauziah menuturkan bantuan dari VCI sangat membantu dirinya dan seluruh warga di Kampung Malang Nengah. “Saya dan juga masyarakat Kampung Malang Nengah, mengucapkan terima kasih kepada VCI karena telah mendonasikan rejekinya kepada yang terkenal musibah,” ucapnya.

    Diketahui, musibah banjir menjadi langganan Kampung Malang Nengah. Bahkan musibah banjir bisa terjadi hingga dua kali dalam setahun. 

    “Kalau untuk musibah banjir ini, setiap tahun memang sering terjadi 1 sampai 2 kali. Dan selama banjir ini, kebutuhan yang kami butuhkan adalah makanan,” ujar Fauziah. 

    Di tempat yang sama, Kecamatan Patia, jumlah warga yang terdampak banjir di Kecamatan Patia sebanyak 3.500 jiwa.

    “Yang terdampak banjir di Kecamatan Patia itu ada 7 Desa, yang parah itu ada 5 Desa namun yang lebih parah lagi ad 2 Desa yaitu Desa Idaman dan Desa Ciawi. Untuk warga yang terdampak kurang lebih ada 3.500 jiwa,” ungkap Supratman, Camat Kecamatan Patia.

    Pandeglang: Puluhan pecinta mobil Toyota yang tergabung dalam Voxy Club Indonesia (VCI), memberikan sejumlah bantuan logistik untuk korban banjir di Kampung Malang Nengah, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Sabtu, 14 Desember 2024.
     
    Ketua Umum VCI, Jeffrey Irawan mengaku, jika bantuan logistik yang diberikan untuk korban banjir tersebut merupakan bentuk kepedulian dari VCI. “Pertama memang ketika ada bencana, saya dan teman-teman dari VCI selalu peduli. Semoga bantuan dari kami bisa bermanfaat untuk orang banyak khususnya warga yang menjadi korban dari musibah banjir ini,” ungkap Jefrrey.
     
    Ia mengatakan, bahwa logistik yang disalurkan merupakan hasil dari swadaya seluruh anggota VCI. “Ini murni hasil swadaya dari teman-teman yang peduli dengan bencana ini. Kemudian bencana seperti ini bukan terjadi di Pandeglang saja, akan tetapi terjadi di Sukabumi dan Medan. Untuk itu, kami bersosialisasi dan memberikan bantuan untuk para korban,” lanjutnya.
    Adapun bantuan yang disalurkan oleh VCI meliputi sembako, perlengkapan bayi, susu kotak, makanan ringan, kopi, gula pasir, air mineral, dan perlengkapan mandi.
     

     
    Salah seorang warga penerima bantuan, Fauziah menuturkan bantuan dari VCI sangat membantu dirinya dan seluruh warga di Kampung Malang Nengah. “Saya dan juga masyarakat Kampung Malang Nengah, mengucapkan terima kasih kepada VCI karena telah mendonasikan rejekinya kepada yang terkenal musibah,” ucapnya.
     
    Diketahui, musibah banjir menjadi langganan Kampung Malang Nengah. Bahkan musibah banjir bisa terjadi hingga dua kali dalam setahun. 
     
    “Kalau untuk musibah banjir ini, setiap tahun memang sering terjadi 1 sampai 2 kali. Dan selama banjir ini, kebutuhan yang kami butuhkan adalah makanan,” ujar Fauziah. 
     
    Di tempat yang sama, Kecamatan Patia, jumlah warga yang terdampak banjir di Kecamatan Patia sebanyak 3.500 jiwa.
     
    “Yang terdampak banjir di Kecamatan Patia itu ada 7 Desa, yang parah itu ada 5 Desa namun yang lebih parah lagi ad 2 Desa yaitu Desa Idaman dan Desa Ciawi. Untuk warga yang terdampak kurang lebih ada 3.500 jiwa,” ungkap Supratman, Camat Kecamatan Patia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Bank Jateng Komitmen Permudah Akses Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

    Bank Jateng Komitmen Permudah Akses Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Puncak Festival Kampung Bank Jateng berlangsung meriah di Lapangan Candi Sojiwan, Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Klaten, Sabtu (14/12) malam. Rangkaian kegiatan diisi dengan pengundian hadiah pajak kendaraan bermotor melalui kanal Bank Jateng.

    Kemudian ada juga hadiah lain yang diberikan yakni 14 unit sepeda motor Yamaha Aerox. Jumlah hadiah yang diberikan meningkat dibandingkan pengundian hadiah tahun lalu sebanyak enam unit sepeda motor.

    Rangkaian kegiatan juga semakin meriah dengan pesta kembang api serta penampilan bintang tamu grup musik asal Yogyakarta OM Wawes.

    Sebelum puncak acara, sejak Sabtu pagi, Festival Kampung Bank Jateng dimeriahkan dengan bazar yang menghadirkan 13 UMKM binaan Bank Jateng. Selain itu, ada bazar sembako murah. Tak sekadar bazar, kegiatan dimeriahkan dengan pentas kesenian jatilan dan reog.

    Rangkaian kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno; Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya; Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro; serta jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jateng.

    Direktur Bisnis Kelembagaan, Tresuri dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Ony Suharsono, mengungkapkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kanal Bank Jateng mengalami kenaikan signifikan.

    Pada 2024, ada 55.369 transaksi melalui kanal Bank Jateng tersebut dengan nominal pajak mencapai Rp17,9 miliar. Nilainya naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2023 sebesar 22.500 transaksi dengan nominal pajak Rp7,2 miliar.

    Ony mengungkapkan jika dibandingkan total pajak kendaraan yang mencapai triliunan rupiah per tahun, capaian pajak melalui kanal Bank Jateng ini masih cukup sedikit. Lantaran hal itu, Bank Jateng berkomitmen untuk terus meningkatkan realisasi pembayaran pajak kendaraan melalui kanal Bank Jateng.

    Ony optimistis realisasi pembayaran pajak kendaraan melalui kanal Bank Jateng pada tahun depan dapat tembus Rp100 miliar. Hal itu seiring kemudahan akses pembayaran melalui mobile banking pada 2025 mendatang. Tak hanya memudahkan, peningkatan pelayanan itu bakal mempercepat nasabah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

    Saat ini pembayaran pajak kendaraan masih belum bisa langsung dilakukan melalui menu aplikasi mobile banking Bank Jateng. Nasabah harus masuk ke aplikasi Sakpole untuk mendapatkan ID billing sebelum melakukan transaksi pembayaran melalui mobile banking.

    “Insyaallah tahun depan nasabah Bank Jateng yang memiliki mobile banking bisa melakukan pembayaran secara langsung melalui menu di mobile banking. Jadi tidak harus masuk ke aplikasi Sakpole terlebih dahulu,” kata Ony.

    Sekda Jateng, Sumarno, mengungkapkan kemudahan akses masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor harus terus dilakukan. Sumarno mengapresiasi capaian pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui mobile banking serta Laku Pandai Bank Jateng yang meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Ini menjadi penggerak untuk kedepannya supaya masyarakat lebih mengenal pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan hanya melalui smartphone dengan aplikasi Bima Mobile,” kata Sumarno.

    Di sisi lain, Sumarno mengungkapkan cara pembayaran lainnya juga terus didorong untuk ditingkatkan. Sumarno mengajak masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

    Dia menjelaskan pajak kendaraan bermotor memiliki porsi besar dalam sumber pendapatan provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pengelolaan pajak tersebut untuk peningkatan pembangunan sesuai usulan masyarakat.

    Bank Jateng merupakan bank milik bersama Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah kota/kabupaten se-Jateng. Bank Jateng menjadi satu-satunya bank untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jateng.

    (adv/adv)