Xcloud.id

Produk: sembako

  • Beras Premium dan Medium Tak Kena PPN 12 Persen

    Beras Premium dan Medium Tak Kena PPN 12 Persen

    Surabaya, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan harga beras, baik medium maupun premium, tidak akan dikenakan PPN 12 persen. Hal itu diungkapkan Zulhas dalam kunjungannya ke Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jumat (20/12/2024).

    “Beras cenderung turun dan stabil harganya. Beras medium dan premium tidak kena PPN 12 persen, aman. Jadi, pangan tidak dikenakan PPN 12 persen, baik itu medium atau premium, harganya tetap sama. Tolong dicatat, tidak ada PPN 12 persen untuk beras medium dan premium,” tegas Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Zulhas juga menyatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk menjaga agar harga pangan di pasar tidak melambung terlalu tinggi.

    Dalam kunjungannya, Zulhas juga membagikan beras gratis untuk warga. Sejumlah warga tampak berebut beras gratis yang diberikan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan.

    Warga yang menerima beras gratis ini mengaku sangat senang, terutama di tengah harga sejumlah bahan pangan yang masih tinggi.

    “Beras satu kilogramnya Rp 15.000, ya senang banget dapat beras. Tadi dapetnya berdesakan,” ujar Sujiati, salah seorang warga penerima beras gratis.

    Menurut pedagang sembako di Pasar Dukuh Kupang, harga beras medium dan premium masih stabil. Beras premium dijual dengan harga Rp 16.000 per kilogram, sedangkan beras medium dijual seharga Rp 15.000 per kilogram.

    Menyikapi isu kenaikan PPN 12 persen pada beberapa barang, para pedagang berharap pemerintah tidak mengenakan PPN pada bahan pokok, termasuk beras. Mereka khawatir jika harga beras naik, hal itu akan membebani masyarakat ekonomi menengah ke bawah, termasuk para pedagang makanan.

    “Bagus kalau beras tidak kena PPN 12 persen, karena konsumen premium biasanya rumah tangga, sementara beras medium banyak dibeli oleh pedagang. Kasihan kalau harga beras naik,” kata Imroatus Solihah, pedagang sembako di Pasar Dukuh Kupang.

  • Peringati HKSN 2024, Mensos Hadiri Penyaluran Bansos PKH Sembako di Kantorpos Sleman

    Peringati HKSN 2024, Mensos Hadiri Penyaluran Bansos PKH Sembako di Kantorpos Sleman

    Sleman: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri penyerahan langsung bantuan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantorpos Sleman, DI Yogyakarta, pada Rabu, 18 Desember 2024. Kehadiran Mensos dan jajarannya di Kantorpos Sleman sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024.
     
    Kunjungan Menteri Sosial ke Kantorpos KCP Sleman menunjukkan peran strategis Pos Indonesia dalam mendukung penyaluran bantuan sosial, seperti PKH dan Sembako. Pos Indonesia, sebagai perusahaan milik negara, turut berkontribusi aktif dalam memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan berjalan transparan.
     
    “Jadi bukan untuk penerimaan manfaat yang (bisa dilakukan dengan) cepat saja, tapi juga untuk pertumbuhan ekosistem yang paling cepat. Yang kedua, kami ini sedang menyalurkan untuk triwulan keempat atau yang terakhir di tahun 2024.  Benar-benar nanti di tahun 2025, setelah ada monitoring informasi, nanti kita akan perbaiki pola-pola penyalurannya, sehingga manfaat di tahun 2024 ini bisa kita perbaiki di tahun 2025,” ucap Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.
     
    Ia berpendapat penyaluran bansos kepada masyarakat yang membutuhkan ini sebagai bentuk jaring pengaman sosial, untuk membantu meningkatkan daya konsumsi, sekaligus memperkuat perekonomian, khususnya masyarakat yang tidak mampu.
     

    “Ini kan bansos sebagai jaring pengamannya. Sebenarnya saya juga mendorong agar penerima bansos ini naik kelas. Terutama untuk yang pusat produk ekosistem,” katanya.
     
    Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bantuan PKH, Sembako, Atensi Yapi (Yatim/Piatu/YatimPiatu), serta bantuan untuk permakanan dan lansia melalui dua jalur yaitu melalui Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero).
     

     
    “Dua-duanya jalan, Alhamdulillah, dan kali ini juga disaksikan secara langsung oleh Direktur PT Pos Pak Haris, di Kantorpos Sleman,” ucap Gus Ipul.
     
    Turut hadir dan mendampingi Mensos dalam penyaluran Bansos PKH – Sembako, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris. Ia menjelaskan PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, sejak tahun 2020 telah mengemban amanah untuk menyalurkan bantuan untuk KPM.
     
    “Dari kami ada tiga pola penyaluran, yaitu bapak ibu kami panggil untuk datang ke Kantorpos, melalui komunitas, atau bapak ibu yang tidak dapat hadir misalnya lansia atau sedang sakit maka petugas kami yang akan mendatangi ke rumah,” kata Haris.
     
    Ditunjuk sebagai salah satu penyalur bansos oleh pemerintah, PosIND memiliki keistimewaan dalam fitur produknya, yaitu GiroPos.

     
    “Jadi keistimewaan GiroPos itu sama-sama seperti perbankan, masuk rekening. Keistimewaannya kami antarkan, kami serahkan uangnya kepada penerima. Harapan kita memang pemerintah juga melihat bahwa dengan adanya uang tunai ini pasti bapak-bapak, orang tua kita yang penerima ini melakukan aktivitas pembelian. Sehingga dengan adanya uang tunai ini pergerakan ekonomi di daerah akan terlihat,” ucap Haris.
     
    PosIND juga memiliki keistimewaan lain dalam hal pertanggungjawaban terhadap pemberi kerja, dalam hal ini Kementerian Sosial. PosIND melengkapi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan foto penerima dan geotagging lokasi saat bansos diserahkan. Dengan demikian pemberi kerja dapat memantau keakuratan penyaluran bansos secara realtime.
     
    “Dengan menyalurkan Bansos melalui PT Pos Indonesia (Persero) ini pemerintah bisa menyaksikan langsung, memonitor perkembangannya. Karena kami lengkapi penerima ini dengan foto, dan ada geotagging juga,” katanya. 

    KPM Rasakan Manfaat Bansos

    Pendamping KPM yang ditemui usai pencairan Bansos, Sri Lestari, menjelaskan pemberian bansos ini sangat bermanfaat. Sri mendampingi ibunya yang sudah lanjut usia untuk menerima bansos.
     
    “Sangat membantu sekali, terutama untuk keluarga saya ya, karena saya masih mengurusi ibu saya. Kebetulan saya juga single parent. Anak saya dua. Jadi satu rumah saya, ibu saya, dan anak saya dua,” katanya.
     
    Proses pencairan bansos ini, menurut Sri, cukup mudah. Dirinya hanya perlu datang ke Kantorpos sesuai jadwal undangan dan membawa data diri.
     
    “Alhamdulillah, mudah. Kebetulan saya juga tempat tinggalnya nggak jauh dari Kantorpos sini. Paling cuma bawa fotokopi KK, KTP asli saya, sama KTP asli Ibu saya,” katanya.
     
    Sri berharap program bansos yang diterimanya itu akan terus dilanjutkan oleh pemerintah.
     
    “Mudah-mudahan bantuan ini berlanjut karena sangat membantu sekali untuk keluarga saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk pemerintah yang sudah memperhatikan ibu-ibu lansia. Terima kasih untuk Kantorpos yang sudah melayani kami dengan mudah dan sangat bagus,” katanya.
     

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris (Foto:Dok.PosIND)
     
    KPM lainnya, Supriyati, menuturkan pengalaman yang mirip dengan Sri. Ia merasa sangat terbantu dengan adanya bansos.  
     
    “Saya terbantu sekali dengan bansos ini. Uangnya saya pakai untuk membeli susu, untuk makan sehari-hari, membeli sayur mayur bergizi,” katanya.
     
    Mengenai proses pencairan dan bansos, Supriyati mengatakan dirinya mengambil di Kantorpos.
     
    “Saya disuruh datang ke Kantorpos. Dikasih uang (Bansos PKH-Sembako). Saya bawa KTP, KK, surat undangan dari Kantorpos. Saya mendapatkan tiga kali bantuan. Terima kasih pemerintah dan Kantorpos atas bantuan ini,” tuturnya.
     
    Sementara itu Koordinator Pendamping PKH Kapanewon Sleman, Mu’alim Santosa mengungkapkan sebagai pendamping PKH, dirinya berkewajiban memberikan pendampingan kepada KPM mulai dari sosialisasi hingga pencairan bansos.
     
    “Untuk persiapan sehari-hari, kami dibagi menjadi beberapa wilayah dampingan, yaitu ada Kelurahan Catur Harjo, Triharjo, Trimulyo, Tridadi, dan Pandowo Harjo. Kami bersepuluh untuk mendampingi (pencairan banssos di) Kapanewon ini. Kemudian untuk saya sendiri, dampingannya ada 258 KPM. Terbagi menjadi dua wilayah, yaitu di Tridadi dan di Trimulyo. Kemudian dari wilayah tersebut, kami dibagi menjadi 10 kelompok yang rata-rata adalah 30 KPM. Kemudian untuk persiapannya, kami setiap bulan pertemuan dengan KPM tersebut. Menyiapkan materi, ada materi stunting, kemudian pengasuhan, pendidikan, dan sebagainya. Itu kami kemas dalam suatu pertemuan yang tentunya menarik. Ada tepuk-tepuknya, ada jalan-jalannya, kemudian ada pembagian kelompok, dan sebagainya,” ujarnya.
     

     
    Dia berharap para KPM yang didampingi agar rajin datang ke pertemuan kelompok sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui pemberian materi.
     
    “Harapannya ke depan untuk KPM semoga senantiasa rajin datang ke pertemuan kelompok, sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, dan pengetahuannya tentang materi-materi yang telah saya sampaikan. Dan bisa naik kelas tentunya. Dan untuk pendampingnya semoga lebih sejahtera,” katanya. 
     

    Kegiatan Sosial di Kantorpos Sleman Semarakkan Peringatan HKSN 2024

    Penyaluran bansos oleh Mensos Gus Ipul ini bertepatan dengan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024. Selain penyaluran bansos, Mensos juga meninjau kegiatan operasi katarak di RSU Queen Latifah Sleman, peninjauan layanan Puskesos dan Graduasi KPM PKH Berdikari dari Bantuan Sosial.
     
    Terkait kegiatan screening kesehatan gratis, dr Ria Trianasari selaku Dokter Ahli Muda Puskesmas Sleman, menjelaskan pihaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengecekan tensi dan pengecekan gula darah secara gratis.
     
    “Kami dari tim Puskesmas Sleman, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dalam rangka Kegiatan Bantuan Program Sembako PKH Triwulan 3 dan 4 di PT Pos Cabang Sleman, diamanahkan untuk melakukan screening kegiatan kesehatan gratis berupa pengecekan tensi dan juga pengecekan gula darah. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat supaya lebih mawas diri terhadap penyakit tidak menular, khususnya hipertensi dan diabetes, meningitis, di mana hampir sebagian besar penyakit ini tidak memiliki keluhan,” kata Dr Ria.
     
    Dr Ria berharap kegiatan pengecekan kesehatan gratis ini bisa rutin dilakukan karena membantu masyarakat untuk mewaspadai risiko penyakit.
     
    “Alangkah baiknya kegiatan program ini bisa berkelanjutan dalam rangka pemberian bantuan sosial, juga diselingi dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Mungkin bisa ditambah nanti pemeriksaan gratisnya selain gula darah dan TNC, bisa dengan kolesterol dan asam urat,” ujarnya.
     
    Peringatan HKSN 2024 di Yogyakarta bukan hanya ajang seremoni, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas sosial di tengah berbagai tantangan bangsa. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan BUMN seperti Pos Indonesia, menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh dan maju.
     
    Dengan semangat gotong-royong, HKSN 2024 membawa pesan optimisme menuju Indonesia Emas 2045, di mana kesejahteraan dan kebersamaan menjadi fondasi kuat untuk generasi mendatang.
     
    Tema HKSN 2024 di Yogyakarta, “Solidaritas Menguatkan Ketahanan Sosial Nasional”, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Dengan semangat gotong-royong dan kepedulian, masyarakat diharapkan mampu menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya menuju masa depan yang lebih cerah.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Akan Dipenuhi 30 Ribu Jemaat, Kapolri Tinjau Kesiapan Gereja Bethany Surabaya

    Akan Dipenuhi 30 Ribu Jemaat, Kapolri Tinjau Kesiapan Gereja Bethany Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan gereja Bethany Surabaya di Jalan Nginden, Sukolilo, Jumat (20/12/2024) Dalam perayaan ibadah natal. Diperkirakan, nantinya gereja Bethany Surabaya akan dipenuhi 30 ribu jemaat saat perayaan natal.

    Jenderal Listyo Sigit datang bersama dengan panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto didampingi oleh perwira TNI dari Kodam V Brawijaya dan Polda Jawa Timur. Kedatangan Listyo Sigit tersebut langsung disambut oleh sejumlah pengurus Gereja Bethany Surabaya. Lalu, dia diantarkan untuk berkeliling di dalam area gereja terbesar se-Jatim itu.

    Kemudian, rombongan Listyo Sigit meninggalkan Gereja Bethany Surabaya, tanpa memberikan sambutan. Selanjutnya, diikuti oleh sejumlah petinggi aparat kepolisian.

    Mengenai hal itu, perwakilan Gereja Bethany Surabaya, Pendeta Willy Josep Candra mengatakan, kedatangan Listyo Sigit untuk memastikan kesiapan dalam menggelar ibadah Natal.

    “Di dalam (Gereja Bethany) Pak Kapolri dan Pak panglima meninjau. Mereka melihat kesiapan kami untuk melakukan ibadah,” kata Willy, ketika ditemui di lokasi, Jumat (20/12/2024).

    Willy mengungkapkan, Listyo Sigit sempat menanyakan terkait fasilitas keamanan agar para jemaat bisa beribadah natal dengan aman dan nyaman. Listyo Sigit sempat mengecek jalur evakuasi jika terjadi situasi darurat. “Yang dilihat mulai dari pintu utama sampai (ruang) kontrolnya dari seluruh CCTV, tempat monitoringnya, juga tentang pintu-pintu darurat, apa yang sudah siap, itu semua dicek,” ujarnya.

    Usai melakukan beberapa pengecekan, Listyo Sigit menilai Gereja Bethany sudah siap untuk mengumpulkan jemaat untuk mengikuti ibadah Natal. Dia pun bersyukur karena bisa memastikan keamanannya.

    “Saya mengucapkan sangat terima kasih kepada Pak Kapolri maupun kepada Pak Panglima, yang peduli dengan gereja kami. Saya percaya ini satu anugerah yang luar biasa,” tutupnya.

    Setelah melakukan pengecekan, Jenderal Listyo Sigit bersama dengan Jenderal Agus Subiyanto memberikan sembako kepada para penjaga pos keamanan yang terdiri dari keamanan gereja, pramuka dan masyarakat. (ang/kun)

  • Polres Malang Siap Laksanakan Operasi Lilin Semeru 2024

    Polres Malang Siap Laksanakan Operasi Lilin Semeru 2024

    Malang (beritajatim.com) – Kepolisian Resor (Polres) Malang menggelar apel gelar pasukan di halaman Mapolres Malang sebagai tanda kesiapan Operasi Lilin Semeru 2024, Jumat (20/12/2024).

    Operasi yang berlangsung selama 12 hari, mulai 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025, bertujuan untuk mengamankan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di wilayah hukum Polres Malang.

    Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, dengan dihadiri jajaran personel Polri, TNI, serta mitra keamanan lainnya. Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan pentingnya operasi ini untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan tertib.

    “Kita harus mempersiapkan seluruh rangkaian pengamanan dengan sebaik-baiknya terlebih lagi pengamanan Natal tahun baru kali ini bersamaan dengan pengamanan sisa tahapan Pilkada serentak 2024,” tegas AKBP Putu Kholis Aryana, Jumat (20/12/2024).

    Operasi Lilin 2024 melibatkan 185 personel Polri serta gabungan, termasuk 75.447 personel Polri, 13.826 personel TNI, serta 52 ribu personel dari berbagai instansi terkait. Di wilayah hukum Polres Malang, sejumlah 185 personel Polri dilibatkan guna mendukung pengamanan selama libur Natal dan Tahun Baru 2025.

    Sejumlah posko pengamanan akan didirikan di lokasi-lokasi strategis, seperti gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, dan tempat wisata.

    Tercatat 5 pos pengamanan, 1 pos pelayanan, dan 13 pos wisata telah disiapkan untuk mendukung jalannya operasi. Pengamanan juga mencakup jalur tol, arteri, serta titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan.

    Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai 110,67 juta orang selama libur akhir tahun. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 21 dan 28 Desember 2024, sedangkan puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 29 Desember hingga 1 Januari 2025.

    “Untuk itu saya berharap rekan-rekan dapat mewaspadai berbagai potensi kerawanan baik pada jalur penyebrangan, jalur tol, dan Arteri serta kepadatan penumpang pada transportasi umum hingga kepadatan pengunjung di lokasi wisata,” tegas Kholis.

    Kapolres Malang juga menekankan pentingnya pengamanan tempat ibadah selama Natal. Sterilisasi dan pengecekan akan dilakukan secara intensif untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan kondusif.

    Selain itu, patroli rutin di lokasi rawan kejahatan konvensional akan ditingkatkan untuk mencegah potensi gangguan. “Mari kita laksanakan tugas pengamanan baru ini dengan penuh semangat dari ulasan dan rasa tanggung jawab,” ujar Kholis.

    Sebagai bentuk apresiasi, Polres Malang juga telah menyiapkan paket sembako yang akan didistribusikan kepada relawan pengatur lalu lintas dan penjaga perlintasan kereta api. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi para relawan dalam membantu pengamanan operasi.

    “Bantuan ini agar nanti bisa lebih maksimal dalam membantu kita dalam mendukung kita dalam koperasi lilin Semeru 2024,” pungkasnya. [yog/suf]

  • Sabun, Pakaian hingga Deterjen Bakal Kena PPN 12 Persen?

    Sabun, Pakaian hingga Deterjen Bakal Kena PPN 12 Persen?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Center of Economic and Law Studies (Celios) mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah mulai 1 Januari 2025.

    Para ekonom menilai tarif PPN 12 persen ini akan tetap menyasar sebagian besar kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, meskipun pemerintah menegaskan barang pangan akan dikecualikan.

    Celios menegaskan sebenarnya pengecualian barang pangan dari pengenaan tarif PPN bukan kebijakan baru. Hal itu sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 sebelum lahirnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021.

    Sehingga para ekonom Celios menilai klaim pemerintah membuat narasi ‘barang mewah’ lebih terkesan sebagai manuver politik untuk meredam kritik publik. Menurut mereka, kenyataannya kenaikan tarif PPN tetap akan dikenakan pada sebagian besar kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berpendapat PPN 12 persen masih berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat, termasuk peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor.

    “Bahkan deterjen dan sabun mandi apa dikategorikan juga sebagai barang orang mampu? Narasi pemerintah semakin kontradiksi dengan keberpihakan pajak,” ujar Bhima dalam keterangan resmi, Senin (16/12).

    “Selain itu kenaikan PPN 12 persen tidak akan berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak, karena efek pelemahan konsumsi masyarakat, omzet pelaku usaha akan mempengaruhi penerimaan pajak lain seperti PPh Badan, PPh 21, dan bea cukai,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perek) Susiwijono Moegiarso mengatakan pada prinsipnya semua barang dan jasa yang selama ini kena PPN bakal terdampak kenaikan pajak. Namun, memang ada yang dikecualikan seperti sembako yang dikonsumsi masyarakat luas.

    Sedangkan, selain yang dikecualikan akan tetap dikenakan. Apalagi, yang hanya dinikmati segelintir orang sudah pasti dipungut PPN 12 persen.

    “(Pakaian dan kosmetik beli di mal kena PPN?) Secara regulasi seluruh barang dan jasa yang memang subjek PPN akan kena dulu. Tapi terus dari itu ada yang dikecualikan, dilakukan pembebasan atau tidak dikenakan,” ujar Susi, sapaan akrabnya, ditemui di kantornya, Selasa (17/12).

    Ia pun menekankan detail jenis dan harga barang yang akan dikenakan PPN 12 persen mulai tahun depan akan segera dirilis. Saat ini aturannya sedang disusun bersama dengan Kementerian Keuangan.

    “Kalau di luar itu semuanya, per hari ini policynya akan dikenakan. Tapi detailnya akan seperti apa, kita akan tunggu di PMK-nya. Jadi kalau nanya barang yang lain apapun di luar itu, penjelasannya seperti itu. Semuanya barang dan jasa yang kena PPN akan kena tambahan 1 persen,” pungkas Susi.

    (del/agt)

  • Atasi Dampak Kenaikan PPN, Kementerian Pariwisata Siap Lakukan Ini!

    Atasi Dampak Kenaikan PPN, Kementerian Pariwisata Siap Lakukan Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pariwisata merespons kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Adapun Kementerian Pariwisata mendukung kebijakan tersebut.

    Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana mengungkap bahwa kebijakan tersebut pastinya telah dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo meski tak menutup kemungkinan akan berdampak pada sektor pariwisata.

    “Namun apabila nanti saat diberlakukan tahun depan dan berdampak kepada sektor pariwisata, kami dari Kementerian Pariwisata akan berupaya untuk membantu. Contoh membuat paket-paket wisata murah, yang dapat meringankan bagi wisatawan nusantara yang terdampak PPN 12%,” ungkap dia dalam Jumpa Pers Akhir Tahun, Jumat (20/12/2024).

    Untuk diketahui PPN 12% berlaku untuk untuk semua barang dan jasa yang menjadi barang dan jasa kena pajak. Adapun barang yang dikecualikan, yakni bahan pangan untuk sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, hingga transportasi.

    Namun untuk barang yang dikecualikan akan semakin sedikit karena untuk bahan pangan premium, hingga jasa pendidikan dan kesehatan premium atau mewah akan dikeluarkan dalam daftar itu.

    Selain itu, hanya tiga komoditas seperti minyak goreng curah bermerek Minyakita, tepung terigu, dan gula industri yang akan diberikan tarif PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1%, sehingga tarifnya masih akan tetap 11% sepanjang 2025.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan antisipasi untuk dampak kenaikan PPN 12%. Sebab Kementerian Pariwisata perlu mengejar target kunjungan wisatawan pada 2025.

    “Ini yang terdampak wisatawan nusantara. Tetapi kalau kita lihat data memang masyarakat dari beberapa tahun terakhir menahan pengeluaran non-esensial,” jelas dia.

    Pada 2025, Kementerian Pariwisata menargetkan kunjungan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 14,6 juta hingga 16 juta kunjungan. Sedangkan untuk wisatawan Nusantara sebanyak 1,08 miliar pergerakan.

    Senada dengan Widiyanti, Ni Luh Puspa pun menyebut Kementerian Pariwisata akan menyiapkan antisipasi berupa paket wisata agar masyarakat bisa tetap melakukan wisata.

    “Nanti kita siapkan antisipasinya, paket wisata seperti apa yang bisa kita buatkan untuk masyarakat, apa yang bisa kita dorong untuk masyarakat bergerak dan berwisata ke Indonesia saja,” pungkas dia.

    (dpu/dpu)

  • Bayi dengan Kelamin Ganda Lahir di Batang, Didiagnosis Menderita Sindrom Edward – Halaman all

    Bayi dengan Kelamin Ganda Lahir di Batang, Didiagnosis Menderita Sindrom Edward – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, BATANG – Bayi berkelamin ganda lahir di Desa Lebo, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

    Bayi tersebut dilahirkan oleh istri Burhanudin dan dinyatakan sebagai bayi dengan kebutuhan khusus.

    Bayi berusia tiga minggu ini memiliki kelamin ganda dan didiagnosis menderita Sindrom Edward, dengan 95 persen tubuhnya mengalami kelainan.

    “Kami ingin melihat langsung kondisi bayi ini, saya mengajak Kadinkes, kepala Puskesmas, Kepala Diskominfo, dan Kesra untuk memastikan kondisi bayi tersebut,” kata Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, saat membesuk keluarga Burhanudin di Desa Lebo, Kecamatan Warungasem, Batang, Kamis (19/12/2024).

    Dari hasil pemeriksaan sementara oleh dokter anak, keluarga bayi ini harus menunggu 40 hari untuk memantau perkembangan sebelum mendapatkan pemeriksaan medis lanjutan di RSUP Kariadi Semarang.

    Pemda Batang berkomitmen memfasilitasi pengobatan bayi ini melalui Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

    Meskipun keluarga Burhanudin masih ber-KTP Pekalongan, mereka telah lama tinggal di Batang. “Untuk masalah sosial, administrasi bukanlah halangan. Ini soal kemanusiaan, kita harus peduli,” tegas Lani.

    Pemda Batang memberikan bantuan berupa uang tunai, sembako, dan perlengkapan kesehatan. Pengobatan bayi ini juga akan difasilitasi oleh BPJS Kesehatan. 

    Puskesmas Warungasem siap memberikan pelayanan meski keluarga tersebut terdaftar di Puskesmas Sokorejo, Kota Pekalongan.

    “Walaupun tidak ber-KTP Batang, kami tetap mendapatkan bantuan. Penyakit anak kami didiagnosis sebagai Sindrom Edward, yang sangat langka,” kata Burhanudin.

    Laporan Reporter Ina Indriani | Sumber: https://jateng.tribunnews.com/2024/12/20/kisah-pilu-bayi-lahir-berkelamin-ganda-di-batang-95-persen-tubuhnya-alami-kelainan

  • Pengusaha Sentil Pemerintah soal PPN 12%: Semua Bakal Kena!

    Pengusaha Sentil Pemerintah soal PPN 12%: Semua Bakal Kena!

    Jakarta –

    Pengusaha buka suara merespons kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12%. Sebelumnya, menurut Pemerintah, kenaikan PPN menjadi 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa kategori mewah.

    Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, menilai pada intinya semua barang dan jasa kena PPN 12%, sedangkan barang mewah atau premium hanya penamaan saja.

    “Secara menyeluruh memang kena 12%, tapi ada beberapa bahan pokok sembako itu yang tidak terkena. Jadi sebenarnya dasarnya semua barangnya akan terkena 12%. Bahwa penamaan itu sebagai barang mewah atau bahan premium itu bisa saja tapi hampir semua itu terkena 12%,” kata dia ditemui di Kantor Apindo, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Shinta menilai PPN menjadi 12% akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat kelas menengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 66,35% dari total penduduk Indonesia.

    Nilai konsumsi pengeluaran dari kedua kelompok tersebut mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Menurutnya persentase itu akan menurun dengan tekanan PPN 12%.

    “Kondisi ini tentu akan diperparah dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025, yang diperkirakan akan menambah tekanan pada daya beli masyarakat,” pungkasnya.

    (ada/hns)

  • Kenaikan Tarif PPN, Ini Insentif Stimulus Ekonomi yang Disiapkan Pemerintah – Halaman all

    Kenaikan Tarif PPN, Ini Insentif Stimulus Ekonomi yang Disiapkan Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif stimulus ekonomi berkaitan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan barang dan jasa kebutuhan pokok tetap bebas dari PPN. 

    Kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen berlaku 1 Januari 2025.

    Airlangga mengatakan kenaikan PPN tidak berlaku bagi sejumlah barang dan jasa.

    “Barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024). 

    Sementara itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim kenaikan PPN mengutamakan prinsip keadilan.

    “Keadilan adalah di mana kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang.”

    “Sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Stimulus Pemerintah

    Pemerintah memberikan sejumlah insentif kepada masyarakat atas kenaikan PPN.

    Rumah tangga berpenghasilan rendah akan mendapatkan bantuan langsung berupa beras 10 kg per bulan selama dua bulan awal tahun 2025.

    Lalu ada pula diskon listrik 50 persen untuk pelanggan daya 2200 VA ke bawah. 

    Insentif juga diberikan kepada pelaku UMKM, di mana pemerintah memperpanjang insentif PPh final 0,5 persen hingga 2025.

    PPh untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun juga dihapus.

    Pemerintah juga menggelontorkan stimulus pada sektor tenaga kerja.

    Seperti subsidi jaminan kecelakaan kerja dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan, sebagaimana dilansir Kompas TV. 

    Pemerintah juga menyediakan program pembiayaan untuk revitalisasi mesin industri dengan subsidi bunga sebesar 5 persen.

    “Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan mendukung produktivitas industri padat karya melalui berbagai program insentif,” ungkap Sri Mulyani.  

    Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya mengelola dampak kenaikan PPN, tetapi juga memperkuat pondasi ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. 

    Dikutip dari Kompas TV, berikut adalah daftar lengkap stimulus yang diberikan Pemerintah akibat kenaikan PPN 12 persen:

    1. MinyaKita, tepung terigu, gula industri PPN-nya tetap 11 persen di 2025, yang 1 persen DTP

    2. Bantuan pangan dan beras bagi desil satu dan dua sebesar 10 kg per bulan

    3. Biaya Listrik untuuk pelanggan di bawah atau sampai dengan 2200 VA diberikan diskon sebanyak 50 persen untuk 2 bulan

    4. PPN DTP Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar

    5. Melanjutkan kembali fasilitas untuk kendaraan bermotor berbasis listrik atau berbasis baterai (electric vehicle)

    6. PPnBM DTP untuk kendaraan baterai atau EV atas impor roda tertentu secara utuh atau CBU dan roda empat tertentu yang komplet (knock down)

    7. Pembebasan bea masuk EV CBU

    8. PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid, PPN yang diskon atau PPN DTP sebesar 3 persen

    9. Insentif PPh pasal 21 DTP untuk pekerja gaji Rp4,8 juta-Rp10juta

    10. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan industri padat karya, masa klaimnya diperpanjang sampai dengan 6 bulan dan manfaatnya 60 persen untuk 6 bulan

    11. Jaminan Kecelakaan Kerja bagi industri padat karya tertentu, diberikan diskon sebesar 50 persen untuk 6 bulan

    12. PPh final UMKM 0,5 persen diperpanjang sampai dengan 2025

    13. Subsidi kredit investasi industri padat karya sebesar 5 persen

    Tanggapan DPR

    Anggota DPR RI, Herman Khaeron, berharap masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    Dia khawatir, ada kemungkinan terjadi inflasi dampak dari kenaikan PPN yang rencananya berlaku tahun depan.

    “Mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

    Namun, Herman meminta semua pihak menunggu implementasi penerapan kenaikan PPN 12 persen.

    Politikus Demokrat itu juga berharap pemerintah memberikan formulasi lain imbas kenaikan PPN tersebut. 

    Saat ini, pemerintah sudah membebaskan pajak untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air. 

    “Kita tunggu formula yang tepat dari pemerintah selain memberikan fasilitas pajak nol persen untuk barang dan jasa terkait sembako,” ucapnya.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Widya Lisfianti, Reza Deni) (Kompas.com)

  • Zulhas: Ayo Bikin Sejarah, Indonesia Swasembada Pangan 2027

    Zulhas: Ayo Bikin Sejarah, Indonesia Swasembada Pangan 2027

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, kebijakan bagi-bagi sembako gratis mendingan anggarannya diganti untuk membeli hasil panen petani Indonesia.

    “Sedikit-sedikit diberi sembako gratis, kalau ekonominya sudah membaik main judol dan terjerat pinjol. Mending anggaran sembako gratis dibelikan hasil panen petani,” ujar Zulhas di acara Workshop PAN bertema ‘Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Surabaya, Kamis (19/12/2024) malam.

    Untuk itu, Zulhas mengingatkan kepada para pengurus PAN yang mendapatkan posisi di Kabinet Merah Putih untuk selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor pertanian.

    Pasalnya, lanjut Zulhas, Presiden Prabowo memiliki cita-cita untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan di 2027 mendatang.

    “Karena Presiden Prabowo mengatakan harus swasembada pangan di 2028 waktu sidang kabinet. Pergi ke G20 berubah lagi pada tahun 2027 (target swasembada pangan),” ucapnya.

    Zulhas juga meminta kepada seluruh kader PAN yang saat ini mendapatkan kursi menteri, utusan khusus, DPR RI, dan DPRD kabupaten/ kota untuk bekerja keras mewujudkan cita-cita tersebut.

    “Ayo kita bikin sejarah. Paling tidak kita diberi tanggung jawab menuju swasembada pangan 2027. Sekarang kita punya posisi terbaik,” ujar Zulhas.

    Selain itu, Zulhas juga mengumumkan sejumlah menteri dan utusan presiden di Kabinet Merah Putih yang menjadi pengurus PAN. Setidaknya ada sembilan pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Adapun ke 9 itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    “Selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani,” pungkas Zulhas.