Xcloud.id

Produk: sembako

  • Eddy Bicara Bantalan Sosial-Insentif Fiskal Bagi yang Terdampak PPN 12%

    Eddy Bicara Bantalan Sosial-Insentif Fiskal Bagi yang Terdampak PPN 12%

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan penerapan PPN 12% telah disepakati sejak tahun 2022, melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dibahas pada September 2021 silam. Menjelang pemberlakuan PPN 12%, masalah ini menjadi mengemuka kembali.

    Menurutnya, pemerintah dalam menyikapi berbagai suara yang muncul terkait kenaikan PPN 12%, di satu sisi tetap melaksanakan kenaikan PPN, sebab ini merupakan amanah undang-undang namun di sisi lain pemerintah akan memberi bantalan sosial.

    Dia mengatakan mereka yang diberi bantalan sosial itu adalah yang masuk dalam katagori ekonomi yang memang perlu dibantu kehidupan rumah tangganya dalam bentuk bansos.

    “Juga diberikan berbagai insentif fiskal,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024). Hal ini diungkapannya selepas menggelar ‘Focus Group Discussion’ (FGD) ‘Refleksi Akhir Tahun 2024’ bersama pimpinan redaksi dan redaktur dari berbagai media massa di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, (23/12).

    Lebih lanjut, kata dia, insentif fiskal itu seperti pembelian kendaraan Listrik dengan PPN 1%, untuk barang yang masuk katagori sembako PPN 0%, rumah tangga yang daya listriknya di bawah 2200 volt ampere sampai 50 vol ampere diberikan keringanan 50 persen.

    “Banyak bantalan sosial yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi kepada mereka yang paling terdampak dari kenaikan PPN 12%,” ujar Anggota DPR dari Dapil Kota Bogor dan Cianjur, Jawa Barat itu.

    Ditegaskan oleh alumni UI itu bahwa kita tidak bisa menghindari adanya kesepakatan PPN 12%.

    Selain itu, Eddy juga membahas berbagai isu aktual terutama isu-isu yang akan dijadikan refleksi akhir tahun.

    “Perjalanan di tahun 2024 yang syarat dengan perhelatan demokrasi, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada,”, ungkapnya.

    “Isu wacana mengembalikan pilkada lewat DPRD juga menjadi bahasan FGD,” tuturnya.

    (akd/ega)

  • Kenaikan PPN diiringi insentif untuk jaga daya beli

    Kenaikan PPN diiringi insentif untuk jaga daya beli

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Mayarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/12/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Anggota DPR: Kenaikan PPN diiringi insentif untuk jaga daya beli
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 10:33 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk barang mewah, diiringi dengan peningkatan program-program pro rakyat dan insentif, sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian.

    Herman dalam pernyataan di Jakarta, Selasa mengatakan dirinya sepakat dengan kebijakan kenaikan PPN dibatasi utamanya untuk barang mewah yang merupakan konsumsi masyarakat kalangan atas, serta dalam waktu bersamaan pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk kalangan masyarakat lainnya.

    “Pada saat yang sama pemerintah juga menetapkan kebijakan afirmatif pajak nol persen untuk sembako dan sejenisnya yang menjadi konsumsi kalangan masyarakat lainnya,” kata dia.

    Menurutnya, terkait dengan kekhawatiran berbagai kalangan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kenaikan barang dan jasa lainnya setelah PPN 12 persen diterapkan, dirinya percaya pemerintah sudah mempertimbangkan dan mempersiapkan mitigasi.

    Ia mengatakan dengan berbagai insentif yang akan diluncurkan, kebijakan kenaikan PPN ini bukan saja bisa diminimalkan dampak jangka pendek yang ditimbulkan, tetapi bisa memberi peningkatan terhadap kemampuan fiskal pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan nasional yang akan membawa kemajuan ekonomi bagi rakyat dan negara.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan kenaikan PPN sebesar 1 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 tersebut merupakan produk pemerintahan dan DPR sebelumnya yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo saat ini memiliki kewajiban untuk menjalankannya.

    “Saya yakin pemerintahan Pak Prabowo tidak mudah mengambil keputusan terkait dengan amanah UU untuk menaikkan pajak ini, sehingga harus dicarikan kebijakan yang tepat dalam implementasinya,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Pimpinan DPR Harap Pemerintah Beri Solusi bagi Warga Terdampak Korban Rob di Karawang – Halaman all

    Pimpinan DPR Harap Pemerintah Beri Solusi bagi Warga Terdampak Korban Rob di Karawang – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 180 kepala keluarga (KK)  yang direlokasi ke tanah Pertamina di Dusun Sarakan, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat perlu ditempatkan di tanah khusus, kemudian dibangun jadi kampung nelayan.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, saat memberi bantuan sembako kepada masyarakat korban bencana rob di dusun tersebut, Selasa (24/12/2024).

    Saan, mengatakan jangan sampai ketika Pertamina kembali memfungsikan tanah ini, warga yang sudah bermukim sejak tahun 2007 ini justru tergusur.

    “Jangan sampai digusur sebelum ada gantinya,” kata Saan kepada wartawan.

    Meski saat ini warga korban terdampak banjir rob diperbolehkan menempati tanahnya, ia berharap pemerintah harus mencari solusi khusus bagi masyarakat tersebut.

    Politisi NasDem itu mengatakan sejak lama dia ingin membangun kampung nelayan bagi warga Dusun Sarakan, yang terintegrasi fasilitas sekolah dan layanan kesehatan di dalamnya.

    Selain membangun kampung nelayan, Saan juga meminta pemerintah dan semua pihak mencari solusi menangani banjir rob, yang hingga kini jadi musibah tahunan bagi warga setempat.

    Dia menyebutkan, permukiman di ujung pantai Kabupaten Karawang ini bisa diubah jadi kampung wisata mangrove, dengan potensi ikan bandeng olahan.

    Kepala Desa Tambaksari, Katam menyebutkan, banjir rob melanda desanya sejak tanggal 13-20 Desember 2024 kemarin, dari 2 ribu hektar tambak ikan di desanya, sebanyak 300 hektar  terdampak banjir rob.

    “300 hektar terdampak banjir rob, kerugiannya mencapai miliaran rupiah,” kata Katam.

    Sebagai informasi, warga yang menempati lahan di Dusun Sarakan ini diketahui merupakan warga yang sebelumnya bermukim di pinggir pantai, tetapi kampung mereka habis dan menghilang akibat tergerus abrasi.

    Kemudian pada tahun 2007, Camat Tirtajaya yang saat itu dipimpin Wawan Setiawan merelokasi warga ke lahan seluas 100 meter persegi setelah mendapat izin Pertamina.

    Meski warga leluasa menggunakan lahan ini, tetap saja mereka cemas, khawatir suatu saat rumah mereka yang sudah berdiri di tanah ini digusur.

    Saan didampingi BUMN Jasa Marga, Pertamina, InJourney/Aviasi Pariwisata Indonesia, H. Maslani Wakil Bupati Terpilih, Asisten Daerah I dan Dinas Sosial Pemkab Karawang.

     

  • Munafri Arifuddin Cek Posko Kanvazer Peduli Bencana, Didampingi Suharmika

    Munafri Arifuddin Cek Posko Kanvazer Peduli Bencana, Didampingi Suharmika

    Liputan: Uchenk Husain

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Paslon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham terus memberikan kepedulian terhadap warga terdampak bencana banjir.

    Setelah melihat langsung kondisi warga korban banjir di beberapa lokasi yang berada di kecamatan Biringkanaya dan Manggala, Munafri Arifuddin langsung mendirikan posko Kanvazer peduli bencana.

    Selasa 24 Desember 2024, dua tenda posko Kanvazer peduli bencana Mulia didirikan guna membantu warga korban banjir.

    Posko peduli bencana ini, berfungsi memberi bantuan sembako dan pelayanan medis ke warga yang terdampak bencana banjir.

    Didampingi Andi Suharmika (Wakil ketua DPRD Makassar), Munafri Arifuddin kembali melihat langsung kondisi lokasi dan warga yang terdampak banjir di perumahan Kodam tiga dan warga BTP Blok AF Katimbang.

    Munafri Arifuddin bersama Suharmika juga mengecek langsung persiapan kelengkapan posko Kanvazer peduli bencana yang berlokasi di SDN Pacerakkang Kelurahan Katimbang.

    “Saya bersama Pak Munafri melihat langsung kondisi warga korban banjir. Kehadiran kami di sana tentunya ingin melihat kondisi daerah yang hampir setiap tahunnya jadi langganan banjir,” ujar Suharmika. Selasa 24/12/24.

    Pastinya bapak Munafri akan melakukan langkah cepat, agar daerah yang selama ini jadi langganan banjir, untuk ke depannya dapat teratasi. Agar warga bisa terbebas dari banjir tahunan. (*)

  • Daftar Bansos, PKH, dan Insentif yang Cair Mulai Januari 2025

    Daftar Bansos, PKH, dan Insentif yang Cair Mulai Januari 2025

    Jakarta –

    Pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan yang akan cair mulai Januari 2025. Bantuan ini diberikan dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sosial, hingga kesehatan.

    Skema berupa bantuan sosial (bansos), PKH, insentif, dan diskon ini diharapkan bisa menjaga daya beli serta kondisi keuangan negara. Berikut penjelasan lengkapnya dikutip dari kementerian terkait dan Portal Informasi Indonesia.

    Daftar Bansos, PKH, dan Insentif di 2025

    Berdasarkan catatan detikcom dan dari buku Informasi APBN 2025 Kementerian Keuangan, ada sejumlah program bantuan dari pemerintah berupa bantuan langsung, insentif, maupun subsidi. Berikut ini 7 jenis bansos di antaranya:

    1. Makan Bergizi Gratis

    Sesuai janji kampanyenya, pemerintahan Prabowo-Gibran akan memulai program makan bergizi gratis pada 2025. Program ini menyasar seluruh siswa di sekolah negeri dan swasta jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, serta pesantren.

    Di tahap awal, program ini diberikan untuk 3 juta anak dengan total anggaran Rp 71 triliun pada tahun 2025. Program makan bergizi gratis juga akan diberikan kepada ibu hamil, menyusui, difabel, dan lansia.

    2. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH sudah diberikan bertahun-tahun dan kini masih berlanjut. Dikutip dari situs Kemensos, PKH diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rencananya, jadwal penerimaan PKH dimajukan dari akhir triwulan I menjadi awal tahun.

    Adapun besaran PKH berbeda-beda sesuai dengan komponen yang terdaftar dan diterima KPM setiap tiga bulan. Misalnya pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun menerima Rp 750 ribu.

    Pada komponen pendidikan, siswa SD/sederajat menerima Rp 225 ribu, Siswa SMP/sederajat menerima Rp 375 ribu, dan siswa SMA/sederajat menerima Rp 500 ribu. Sedangkan pada komponen kesejahteraan sosial, mencakup penyandang disabilitas berat dan lansia 60 tahun ke atas, menerima Rp 600 ribu.

    PKH diberikan sesuai Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Data ini diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa meningkatkan standar kesejahteraan penerimanya.

    3. Kartu Sembako

    Dikutip dari Informasi APBN 2025 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kartu Sembako termasuk program bansos yang dilanjutkan pada tahun 2025. Kartu Sembako sebelumnya adalah bantuan pangan non tunai yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan.

    Bansos disalurkan pada 20 juta KPM dengan tiap keluarga menerima Rp 200 ribu per KPM per bulan. Jumlah ini naik dari sebelumnya sebesar Rp 150 ribu per KPM per bulan dengan total penerima 15,2 juta KPM. Jumlah anggaran yang disiapkan mencapai Rp 43,6 triliun.

    Bantuan nantinya disalurkan melalui rekening Himpunan Bank Negara (Himbara). Seperti bansos lain yang diberikan pemerintah pusat, penerima wajib terdaftar dalam DTKS. Calon penerima juga harus menjalani verifikasi data lebih dulu dari Kementerian Sosial, sebelum dinyatakan layak menerima bansos.

    4. Bantuan Pangan Beras 10 Kg

    Dalam situs Badan Pangan Nasional dijelaskan, pemerintah akan menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP). Bantuan akan disalurkan pada Januari-Februari 2025 untuk 16 juta PBP seluruh Indonesia.

    PBP adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dalam data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Bantuan ini diharapkan dapat mendukung stabilitas harga pangan, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan stimulus ekonomi di tengah kenaikan PPN menjadi 12%.

    5. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

    Pemerintah juga menyalurkan bansos PBI-JK bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, untuk menjamin akses kesehatan bagi semua warga tanpa kecuali. Sesuai Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 67 tahun 2021, bansos PBI-JK disalurkan pada BPJS Kesehatan dan tidak bisa dicairkan penerima. Sehingga, penerima bisa langsung memanfaatkannya di fasilitas kesehatan.

    Besar iuran PBI-JK adalah Rp 42 ribu per penerima per bulan yang ditanggung pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat menanggung PBI-JK dengan besaran berikut:

    Rp 39.800 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi.Rp 39.900 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi dan sedang.Rp 40.000 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal rendah dan sangat rendah.

    Selebihnya dibayar pemerintah daerah sesuai kapasitas fiskal provinsi terkait.

    6. Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP ditujukan bagi pemegang KIP dari keluarga miskin, rentan, dan prioritas. Dalam situs Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek dijelaskan, PIP menjamin akses pendidikan formal dan nonformal bagi seluruh siswa Indonesia tanpa kecuali.

    Melalui APBN 2025, PIP akan menyasar 20,4 juta siswa sehingga diharapkan tidak ada yang putus sekolah. Besar PIP yang disalukan adalah:

    Rp 450.000 per tahun untuk SD/SDLB/Paket A.Rp 750.000 per tahun untuk SMP/SMPLB/Paket B.Rp 1.800.000 per tahun untuk SMA/SMK/SMALB/Paket C.

    Dana PIP untuk pemegang KIP disalurkan langsung dan utuh ke rekening siswa. Bantuan ini digunakan untuk memenuhi biaya personal pendidikan tiap peserta didik misal membeli alat tulis, buku, transportasi, dan kursus.

    7. KIP Kuliah

    Seperti namanya, KIP ditujukan bagi siswa yang melanjutkan ke bangku kuliah. Peserta memperoleh biaya pendidikan per semester sesuai besaran biaya pendidikan di program studi (prodi) pada tahun pendidikan yang sama atau setahun sebelumnya. Besar biaya pendidikanya adalah:

    Rp 8 juta untuk prodi unggul, akreditasi A, atau internasional, khusus untuk kedokteran maksimal Rp 12 juta.Rp 4 juta untuk prodi baik sekali atau akreditasi B.Rp 2,4 juta untuk prodi baik atau akreditasi C.

    Peserta juga memperoleh biaya hidup sesuai perhitungan harga di wilayah tiap perguruan tinggi. Besaran biaya hidup dibagi menjadi lima klaster yaitu Rp 800 ribu, Rp 950 ribu, Rp 1,1 juta, Rp 1,250 juta, dan Rp 1,4 juta per mahasiswa per bulan.

    8. BLT Dana Desa

    Selanjutnya ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa (DD). Dana desa 2025 tidak hanya digunakan untuk operasional desa, tetapi juga untuk pemberian BLT DD. Penerima BLT DD adalah warga yang masuk dalam DTKS. Besaran BLT DD adalah Rp 300 ribu per KK.

    9. Diskon Tarif Listrik

    Pemerintah menetapkan potongan tarif listrik bagi pelanggan berdaya kurang dari hingga 2.200 VA. Diskon sebesar 50 persen ini dapat dinikmati pada Januari-Februari 2025. Potongan harga tidak berlaku bagi pelanggan lebih dari 2.200 VA.

    Jumlah pelanggan yang mendapatkan diskon tarif listrik adalah 24,7 juta di 450 VA, 900 VA sebanyak 38 juta pelanggan, 1.300 VA sebanyak 14,1 juta pelanggan, dan 2.200 VA sebanyak 4,6 juta pelanggan.

    10. Insentif untuk Rumah Tangga atau Keluarga

    Pemerintah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) berupa 1% dari kebijakan PPN 12% untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) yaitu minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri. Kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat terutama pada kebutuhan pokok.

    11. Insentif bagi Kelas Menengah

    Bantuan untuk kelas menengah dari pemerintah terdiri dari:

    PPN DTP Properti dengan harga jual mencapai Rp 5 miliar dan dasar pengenaan pajak hingga Rp 2 miliar.PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) roda empat dan bus tertentu.PPnBM DTP KBLBB atas impor roda empat secara utuh.Pembebasan Bea Masuk EV Completely Built Up (CBU).PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid dan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja padat karya dengan gaji mencapai Rp 10 juta per bulan.Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).Diskon 50 persen untuk pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ke sektor industri padat karya.

    12. Insentif bagi Pelaku Usaha

    Para pelaku industri tidak luput dari pemberian bantuan menghadapi gonjang-ganjing fiskal di 2025. Insentif bagi pelaku usaha meliputi:

    Perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang memanfaatkannya selama tujuh tahun dan berakhir di 2024.Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset kurang dari Rp 500 juta/tahun.Pembiayaan industri padat karya untuk perbaikan mesin yang meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga 5 persen.

    Bagi masyarakat yang berhak memperoleh bansos, PKH, potongan, dan bentuk insentif lain, wajib mengikuti jadwal pencairan bantuan. Masyarakat juga wajib update info di situs Cek Bansos Kemensos atau kementerian terkait untuk memastikan bantuan telah tersedia dan bisa diakses.

    (bai/row)

  • Anggota DPR Ida Fauziyah Salurkan Bantuan pada Korban Kebakaran Kemayoran

    Anggota DPR Ida Fauziyah Salurkan Bantuan pada Korban Kebakaran Kemayoran

    loading…

    Anggota Komisi VI DPR Ida Fauziyah mengunjungi korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. FOTO/IST

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Ida Fauziyah mengunjungi korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain bersilaturahmi dengan warga dari 8 RT (RT 2-9), RW 5 juga sekaligus menyerahkan bantuan.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Pembina Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin Iskandar, Ketua DPW PKB dan Anggota DPR RI Hasbiallah Ilyas, Sekretaris DPP Perempuan Bangsa, Nur Nadifah, Anggota DPRD FPKB DKJ, Heri Kustanto, Ketua DPC PKB Jakarta Pusat Jamaludin serta Ketua HMT Pusat Nuryati Murtado.

    “Kami datang, pertama tentu ingin bersilaturahmi. Tentu musibah ini merupakan cobaan atau ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kita harus berhusnudzon kepada-Nya. Insya Allah, kita bisa melewatinya,” kata Ida Fauziyah dalam sambutannya, Selasa (24/12/2024).

    “Kedua, kami datang ke sini bersama Ibu Ketua Umum PKB, Ibu Rustini Muhaimin sebagai bentuk dukungan moril. Kami ada bersama-sama sekuruh warga. Kami juga turut prihatin atas musibah yang menimpa bapak ibu sekalian,” sambungnya.

    Menurut penjelasan Ketua RW 05, kebakaran yang meluas hingga sekira 200 rumah tersebut terjadi karena adanya indikasi korsleting listrik akibat teko listrik plastik. Begitu seringnya kebakaran di lingkungan rumah tinggal warga Jakarta yang memang padat penduduk, Ida meminta kepada Pemerintah DKJ dan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi K3 terkait penggunaan listrik.

    “Perlu adanya pencegahan melalui sosialisasi terhadap bahaya penggunaan listrik. Pencegahan dini sangat dibutuhkan warga tidak terjadinya hal serupa,” imbuh mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.

    Sementara itu, bantuan yang diberikan kepada warga korban kebakaran tersebut berupa alat tulis sekolah, baju sekolah, sembako, alat tidur yang didukung oleh mitra Komisi VI DPR seperti Garuda, HK, Adhi, dan lain-lain.

    (abd)

  • Perempuan Bangsa salurkan bantuan bagi korban kebakaran Kemayoran

    Perempuan Bangsa salurkan bantuan bagi korban kebakaran Kemayoran

    Kami hadir semua di sini adalah bukti nyata bahwa bapak ibu, adik-adik semua tidak sendirian

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa sebagai Badan Otonom (Banom) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyalurkan bantuan berupa sembako bagi korban kebakaran di permukiman padat penduduk Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

    “Kami sangat prihatin terhadap korban kebakaran Kemayoran yang mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga. Ini tentu bukan jumlah yang sedikit. Beban bapak ibu, adik-adik sekalian yang menjadi korban tentu memerlukan kehadiran banyak pihak,” kata Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, musibah tersebut tentu memberikan dampak yang sangat besar, baik dari segi materi maupun psikologis, bagi korban yang kehilangan tempat tinggal dan barang-barang berharga mereka.

    Rustini mengatakan kedatangannya bersama sejumlah kader Perempuan Bangsa serta dua anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jakarta adalah wujud kepedulian terhadap sesama.

    “Kami hadir semua di sini adalah bukti nyata bahwa bapak ibu, adik-adik semua tidak sendirian. Kami hadir untuk memberikan dukungan, baik dalam bentuk materi maupun moril,” ujarnya.

    Ia berharap bantuan berupa paket sembako yang diberikan dapat sedikit meringankan beban dan memberi harapan baru untuk memulai kembali kehidupan yang lebih baik.

    Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PKB Ida Fauziyah mengajak seluruh korban kebakaran Kemayoran untuk tetap mensyukuri nikmat Allah SWT.

    “Seberapa apapun kita mendapat musibah, kita harus tetap mensyukuri nikmat Allah. Memang harta benda ibu bapak semua terbakar, tapi kita harus bersyukur Allah masih memberi kita kehidupan, masih diberi kesehatan, masih bisa melihat anak cucu,” katanya.

    Sebelumnya, Kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12) siang, diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

    Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

    Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT), yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Andre Rosiade Kirim 1.000 Paket Sembako ke Korban Longsor di Agam Sumbar

    Andre Rosiade Kirim 1.000 Paket Sembako ke Korban Longsor di Agam Sumbar

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade mengirimkan bantuan 1.000 paket sembako ke warga korban galodo atau longsor di Jorong Sigiran, Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

    “Kami mendengar ada info galodo di sejumlah titik di Sumbar. Mungkin yang paling parah di salingka atau sekeliling Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya. Kita langsung siapkan tim untuk mengirimkan sembako untuk para korban terdampak. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Andre dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

    Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini meminta Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar Nurhaida, Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Zulkifli dan tim langsung datang ke lokasi.

    Bersama Nagari Tanjung Sani dan Camat Tanjung Raya, para pengurus DPD Gerindra Sumbar terjun ke lokasi untuk memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran sehingga semua warga terdampak mendapatkan sembako.

    “Kami serahkan kepada warga langsung dan secara simbolis kepada Camat dan Nagari. Selanjutnya mereka yang akan memastikan bantuan betul-betul sampai semua kepada warga terdampak,” kata Zulkifli.

    Apresiasi Korban Longsor

    “Pak Andre Rosiade, terima kasih. Bantuan sudah kami terima. Alhamdulillah. Sangat bermanfaat bagi warga kita yang terdampak musibah,” katanya.

    Dia menyebut sejak longsor terjadi, tidak banyak yang bisa dilakukan warga selain mengungsi dan pasrah dengan apa yang terjadi.

    Senada, Wali Nagari Tanjung Sani Mukhsin mengapresiasi atas bantuan sembako yang diberikan. Dia mengatakan terdapat lima rumah yang rusak berat, serta ratusan KK yang terdampak akibat bencana galodo yang terjadi sekitar pukul 13.00 WIB pada Senin (23/12).

    Dia menambahkan, para korban terus menginventarisasi kerugian akibat musibah yang terjadi. Malam hari warga juga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman karena kondisi daerah yang masih labil.

    “Alhamdulillah, kami atas nama nagari dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pak Andre Rosiade yang telah memberikan bantuan ini. Semoga menjadi sitawa sidingin bagi masyarakat. Semoga rezeki Pak Andre terus bertambah dan sukses selalu. Kader Gerindra yang jadi andalan Sumbar. Apalagi kita sekarang dipimpin Presiden Prabowo dari Gerindra juga,” katanya.

    Sementara Camat Tanjung Raya Al Hafidh mengaku salut dan berterima kasih kepada Andre. Ia menyebut akan memastikan bantuan dari Andre dan Partai Gerindra sampai kepada yang berhak.

    “Kami atas nama pemerintah daerah Kecamatan dan nagari beserta masyarakat mengucapkan terima kasih kepada bapak Andre Rosiade atas bantuan yang telah disampaikan kepada warga,” katanya.

    Hafidh mengatakan bencana galodo menghantam lima rumah dan satu bangunan bengkel hingga me­ngalami kerusakan. Bahkan, material galodo juga menimbun akses jalan salingka Danau Maninjau sehingga terputus total. Jadi, korban terdampak juga sangat banyak.

    “Semoga ini dapat membantu keluarga kita yang terkena dampak musibah longsor ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi bapak yang menyalurkan bantuan,” lanjutnya.

    Wakil Sekretaris Gerindra Sumbar Zulkifli mengatakan bantuan itu diserahkan melalui posko galodo yang dibentuk oleh nagari setempat.

    (anl/ega)

  • Wakil Ketua DPR Saan Mustopa Bantu Warga Terdampak Rob di Karawang

    Wakil Ketua DPR Saan Mustopa Bantu Warga Terdampak Rob di Karawang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengunjungi warga terdampak bencana rob di Dusun Sarakan, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Saan memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat.

    Dalam kunjungannya, Saan juga menyampaikan pentingnya solusi jangka panjang bagi 180 kepala keluarga (KK) yang direlokasi ke lahan milik Pertamina di Dusun Sarakan, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat.

    Menurutnya, warga yang kini menempati lahan tersebut perlu dipindahkan ke lokasi khusus yang dapat dikembangkan menjadi kampung nelayan.

    Langkah ini, menurut Saan, harus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan lahan kembali difungsikan oleh Pertamina di masa depan. Dengan demikian, warga tidak lagi menghadapi risiko penggusuran mendadak.

    “Jangan sampai digusur sebelum ada gantinya,” kata Saan Mustopa saat memberikan bantuan sembako kepada masyarakat korban bencana rob di dusun tersebut, Selasa (24/12) siang.

    Saan mengamini meski saat ini Pertamina masih memperbolehkan warga menempati tanahnya, namun pemerintah harus tetap mencarikan solusi khusus bagi masyarakat tersebut.

    Kata dia, sejak lama dia berkeinginan membangun kampung nelayan bagi warga Dusun Sarakan, yang terintegrasi fasilitas sekolah dan layanan kesehatan di dalamnya.

    Selain membangun kampung nelayan, Saan Mustopa juga meminta pemerintah dan semua pihak mencari solusi menangani banjir rob, yang hingga kini jadi musibah tahunan bagi warga setempat.

    Dia menyebutkan, permukiman di ujung pantai Kabupaten Karawang ini bisa diubah jadi kampung wisata mangrove, dengan potensi ikan bandeng olahan.

    Kepala Desa Tambaksari, Katam menyampaikan, banjir rob melanda desanya sejak 13-20 Desember 2024 kemarin. Dari 2 ribu hektar tambak ikan di desanya, sebanyak 300 hektar terdampak banjir rob.

    “300 hektar terdampak banjir rob, kerugiannya mencapai miliaran rupiah,” kata Katam.

    Adapun warga yang menempati lahan Pertamina di Dusun Sarakan ini merupakan warga yang sebelumnya bermukim di pinggir pantai, tetapi kampung mereka habis dan menghilang akibat tergerus abrasi.

    Kemudian pada tahun 2007, Camat Tirtajaya yang saat itu dipimpin Wawan Setiawan merelokasi warga ke lahan milik Pertamina seluas 100 meter persegi, setelah mendapat izin Pertamina.

    Meski warga leluasa menggunakan lahan ini, tetap saja mereka cemas, khawatir suatu saat rumah mereka yang sudah berdiri di tanah ini digusur.

    Pada agenda bakti sosial (baksos) ke Dusun Sarakan ini, Saan Mustopa didampingi BUMN Angkasapura, Pertamina, Asisten Daerah dan Dinas Sosial Pemkab Karawang.

    (inh/inh)

  • Politisi Demokrat Sebut Kenaikan PPN 12% Hal Mulia, Apa Maksudnya?

    Politisi Demokrat Sebut Kenaikan PPN 12% Hal Mulia, Apa Maksudnya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi Partai Demokrat Herman Khaeron alias Hero menyebut kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% diperuntukkan untuk barang mewah saja.

    Menurut dia, barang mewah ini dikonsumsi oleh orang yang berkecukupan atau berkemampuan. Namun, katanya, pada saat yang sama juga harus diimbangi oleh kebijakan afirmatif atau kebijakan yang prorakyat guna meningkatkan kemampuan ekonomi di masyarakat.

    “Jadi ya, intinya bahwa ingin ada suatu pendapatan dari kalangan berkemampuan, kemudian digeser kepada yang memang membutuhkannya, saya kira ini sungguh mulia ya,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/12/2024).

    legislator jebolan IPB ini mengingatkan ke depannya pemerintah bisa menyiapkan mitigasi untuk adanya dampak dari kenaikan di kalangan berkemampuan ini terhadap sektor lainnya.

    Seperti contoh, ujarnya, untuk sektor yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yaitu sembako kebijakan afirmatifnya dikenakan PPN 0%. 

    Menurutnya, ada juga insentif-insentif yang akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan insentif untuk meningkatkan kemampuan ekonomi di masyarakat kelas tertentu.

    “Saya meyakini pemerintah telah mempersiapkan, merencanakan mitigasi dan cara-cara yang lebih terukur,” pungkasnya.

    Lebih jauh, Politikus Demokrat ini menuturkan perlunya kenaikan PPN ini karena didasarkan pada amanat Undang-Undang HPP Nomor 7 tahun 2021 yang sudah disepakati bersama baik oleh pemerintah maupun DPR pada beberapa tahun lalu.

    PPN 12% bukan hanya untuk barang mewah

    Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan pemberlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% bukan hanya berlaku untuk barang/jasa mewah seperti yang sempat disampaikan DPR maupun pemerintah. 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti memaparkan tidak seluruh jenis barang/jasa akan terkena kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Walaupun begitu, bukan berarti hanya barang mewah yang terkena PPN 12%.

    Berikut pernyataan lengkap Ditjen Pajak dalam siaran pers yang disampaikan pada Sabtu (21/12/2024): 

    Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%, kecuali beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, yaitu minyak goreng curah “Kita”, tepung terigu dan gula industri. Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah (DTP), sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut.

    Artinya, secara umum barang/jasa yang telah menjadi kebutuhan umum seperti pakaian, sepatu, kosmetik, jajanan, hingga layanan streaming (Netflix, Spotify, dan sejenisnya) akan tetap kena PPN 12%.