Xcloud.id

Produk: sembako

  • Dulu Dijejali Warga, Kini Kosong Melompong

    Dulu Dijejali Warga, Kini Kosong Melompong

    Jakarta –

    Pemerintah kini hampir rampung menyulap kolong Tol Angke, Jakarta Barat, menjadi enak dipandang. Pasalnya, dulu di kolong tol ini ratusan keluarga tinggal di bangunan sementara. Namun kini para warga sudah direlokasi.

    Bahkan pemerintah berencana akan membuat lahan bekas rumah warga itu menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Pantauan detikcom, Kamis (9/1/2025), lahan itu kini sudah kosong melompong.

    Sekitar 257 keluarga sudah dipindahkan ke beberapa rumah susun (rusun) di Jakarta. Warga itu sekarang tinggal di Rusun Rawa Buaya, Rusun Tegal Alur, Rusun Daan Mogot, dan Rusun PIK Pulo Gadung.

    Di antaranya 139 kepala keluarga (KK) memiliki KTP DKI Jakarta. Kemudian, 98 KK memiliki KTP non-DKI Jakarta dan 20 KK belum memiliki NIK atau KTP.

    Namun di lahan itu, masih terlihat puing-puing bekas bangunan sementara itu. Bahkan sejumlah warga masih memilah-milih puing-puing yang masih bisa dimanfaatkan.

    Dibuat Pagar

    Foto: Bekas permukiman kolong tol Angke, Jakarta Utara, 9 Januari 2024. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

    Permukiman ilegal di kolong tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat, sudah dibongkar. Kini pagar tembok dibangun untuk membatasi akses masuk ke kawasan itu.

    Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (9/1), pagar tembok terlihat terbentang di sepanjang Jl Kepaduan I. Kawasan itu awalnya merupakan permukiman ilegal warga.

    Puing-puing bangunan masih tampak berserakan di sekitar lokasi. Sejumlah warga terlihat memilah puing-puing itu lalu diangkut menggunakan gerobak.

    Seorang warga sekaligus buruh di tempat ini, Atib (40), mengatakan pagar tembok itu dibangun sejak Minggu (5/1). Sedangkan pembongkaran permukimannya dimulai sejak Desember 2024.

    “Semuanya (warga) udah nggak ada yang di sini. Pagar udah dibuat, kalau nggak salah, hari Minggu kemarin,” ujar Atib saat ditemui detikcom di lokasi.

    Warga Senang Dipindah ke Rusun

    Foto: Taufiq Syarifudin/detikcom

    Warga eks kolong Tol Angke, Jalambar Baru, Jakarta Barat (Jakbar), direlokasi ke sejumlah rumah susun (rusun). Seorang warga yang direlokasi ke Rusun Daan Mogot mengaku tempat tinggalnya kini lebih nyaman karena jauh lebih bersih.

    “Beda, di sini nyaman. Kan kalau di kolong, kalau musim hujan pasti becek. Kalau ke mana-mana susah, kumuh juga kalau kolong kan. Kalau ini kan bersih gitu,” kata warga eks kolong Tol Angke, Agis Casmutiah (45), saat ditemui detikcom di Rusun Daan Mogot, Kamis (9/1).

    Dia tinggal di Rusun Daan Mogot bersama suami dan satu anaknya. “Kalau di sana kan, ya dibilang ya emang nyaman, nyaman inilah,” sambung Agis.

    Agis dan keluarga pindah ke Rusun Daan Mogot sejak sebulan yang lalu. Tepatnya 9 Desember 2024.

    Kini dia tidak lagi merasakan bau tak sedap yang menyeruak dari Kali Ciliwung. Dia pun kini tak lagi kebanjiran dan was-was air sungai meluap.

    “Yang ke arah Kalijodo itu ada semak yang baru dibersihin tuh. Terus tiba-tiba ular-ular jadi ke kita, banyak kobra, sanca. Takut ada yang masuk ke rumah,” ucap dia.

    Dapat Bansos

    Foto: Bekas permukiman kolong tol Angke, Jakarta Utara, 9 Januari 2024. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

    Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman menjelaskan bahwa warga yang terdampak itu dibagi dalam tiga kategori. Cara ini dilakukan agar pemerintah mudah memberikan jenis bantuannya.

    “Warganya sudah aman di rusun yang sebagian yang mereka ber-KTP DKI, yang ber-KTP daerah lain mereka sudah sewa rumah sesuai dengan kebijakan pemerintah, mereka diberikan uang sewa selama 2 bulan, udah jalan, yang non-NIK pun mereka sudah kita terbitkan NIK-nya,” ujar Agus Sulaeman saat dihubungi detikcom, Kamis (9/1).

    “Yang belum punya NIK, diterbitkan sama sama Dukcapil. Mereka juga dapet bantuan sembako dari Dinas Sosial, dapet bantuan semua lah macam-macam kita sejahterakan mereka,” ungkapnya.

    Para warga yang terdampak itu diantaranya dipindah ke Rusun Rawa Buaya, Rusun Tegal Alur, Rusun Daan Mogot, dan Rusun PIK Pulo Gadung.

    “Ya (tidak terpusat satu rusun), karena kan kekosongannya tidak semua satu rusun itu kosong semua jadi sesuai dengan ketersediaan rusunnya itu,” kata dia.

    Halaman 2 dari 4

    (azh/azh)

  • Pelajaran Pendatang Baru Dunia Politik

    Pelajaran Pendatang Baru Dunia Politik

    Jakarta –

    Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2025-2030. Dharma mengaku ikhlas dengan kekalahan yang ia alami.

    “Saya ucapkan selamat kepada Mas Pram dan Bang Doel, anak Betawi asli menurut film ‘Si Doel Anak Betawi’,” kata Dharma di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

    Dharma mengaku sudah ikhlas dan menjadikan Pilkada 2024 sebagai pelajaran berharga. Dharma mengatakan dirinya sadar sebagai orang baru dalam dunia politik

    “Selamat sekali lagi. Saya respect, ikhlas, dengan apa yang sudah terjadi. Ini adalah proses pelajaran bagi kami sebagai pendatang baru di dunia politik. Kami bukanlah orang politik, tetapi mendapatkan banyak sekali pelajaran,” ujarnya.

    Dharma menyampaikan berbagai masukan untuk pelaksanaan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Ia menyoroti penggunaan sembako dalam kampanye, yang menurutnya seharusnya diatur lebih ketat untuk mencegah kecurangan dan menekan biaya politik.

    “Jika ditemukan ada penggunaan sembako dalam kampanye, sebaiknya langsung diskualifikasi. Dengan begitu, proses demokrasi menjadi lebih beradab dan aspirasi rakyat benar-benar tersampaikan,” tegasnya.

    Selain itu, Dharma menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan di Jakarta. Menurutnya adanya manipulasi cuaca yang memengaruhi curah hujan dan berimbas pada kualitas kesehatan masyarakat Jakarta.

    Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

  • Dharma Pongrekun Titip Pesan ke Pramono Anung: Jangan Ada Lagi Pandemi di Jakarta Megapolitan 9 Januari 2025

    Dharma Pongrekun Titip Pesan ke Pramono Anung: Jangan Ada Lagi Pandemi di Jakarta Megapolitan 9 Januari 2025

    Dharma Pongrekun Titip Pesan ke Pramono Anung: Jangan Ada Lagi Pandemi di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, menitipkan pesan kepada gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, agar memastikan pandemi tidak terjadi lagi sebagaimana pandemi Covid-19 melanda Indonesia beberapa waktu lalu.
    Hal ini disampaikan Dharma saat hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih yang juga dihadiri Pramono Anung-Rano Karno di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).
    “Bapak Gubernur yang terpilih, kami berdua memesan dan menitipkan harapan rakyat supaya jangan ada lagi pandemi berikutnya di Jakarta. Semua rakyat Indonesia hari ini mendengar, kalau di provinsi lain ada, silakan,” kata Dharma. 
    Ia juga meminta Pramono agar memberikan “hak tolak vaksin” bagi warga yang enggan divaksin.
    “Karena bapak Pramono Anung adalah abang saya, yang saya hormati, saya menitipkan sungguh-sungguh dan berikan hak tolak, perjuangkan hak tolak rakyat untuk menolak supaya tidak divaksin. Karena saya tahu sebentar lagi rekayasa ini sedang dimainkan oleh suatu lembaga dan mereka mulai mempromosikan lewat media-media mainstream,” kata dia.
    Selain itu, Dharma juga meminta agar Jakarta di bawah pemerintahan Pramono-Rano memiliki udara bersih dan terbebas dari polusi.
    Dia bahkan mengaku siap turun tangan untuk menjaga agar udara Jakarta tetap bersih.
    “Tolong cuaca di Jakarta setelah bapak terpilih dan dilantik harus bersih, saya siap untuk membersihkan apabila bapak perlukan karena saya tahu siapa yang mengotori cuaca di Jakarta,” ungkap Dharma. 
    Selain itu, Dharma mengusulkan larangan pembagian sembako dalam kampanye pemilu maupun pilkada. Ia menilai hal ini dapat mengurangi biaya politik, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Kalau boleh saya usulkan agar betul-betul tidak ada lagi penggunaan sembako dalam kampanye. Seperti pesan Pak Prabowo untuk menghemat biaya, jadi mudah sekali penghematan biaya apabila penetapan ada aturan ketika ditemukan ada sembako, diskualifikasi,” kata Dharma.
    Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2024–2029.
    Penetapan ini diumumkan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jakarta 2024 yang berlangsung di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Barat, pada Kamis (9/1/2025).
    Acara tersebut dihadiri langsung oleh Pramono Anung dan Rano Karno, serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Namun, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, tidak hadir dan hanya diwakili oleh calon wakilnya, Suswono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Lippo Cikarang Lakukan Sejumlah Langkah

    Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Lippo Cikarang Lakukan Sejumlah Langkah

    loading…

    PT Lippo Cikarang Tbk berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan CSR. Foto/Dok. SINDOnews

    BEKASI – PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan corporate social responsibility (CSR). Melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah setempat, masyarakat di sekitar operasional perusahaan dan organisasi kemasyarakatan.

    Presiden Direktur LPCK Gita Irmasari mengatakan, perusahaan berkomitmen pada penciptaan nilai keberlanjutan sebagai kunci pertumbuhan bisnis jangka panjang. LPCK menjadikan keberlanjutan sebagai pijakan strategis yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. ”Perseroan percaya bahwa keberlanjutan adalah peluang untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan,” katanya dalam siaran pers, Kamis (9/1/2025).

    Sepanjang 2023, LPCK telah mengeluarkan biaya lebih dari Rp25 miliar, didukung 224 sukarelawan internal yang mendedikasikan total 147 jam untuk melaksanakan kegiatan CSR. Kegiatan ini mengadopsi kerangka kerja pelibatan masyarakat yang dikenal dengan Lippo PASTI (Pintar, Asri, Sejahtera, Tangguh, Independen).

    Pintar adalah pilar pendidikan. Di mana LPCK terus berkontribusi untuk membangun komunitas cerdas melalui berbagai program. perusahaan mendukung program lomba Dokter Kecil bekerjasama dengan Puskesmas Desa Cibatu.

    Asri mewakili pilar lingkungan. LPCK mendukung program Gowes Cinta Lingkungan (GOCIL) bersama dengan warga Cikarang.

    Sejahtera berfokus pada aspek sosial kemasyarakatan. Selain memberikan bantuan air bersih dan sembako untuk desa–desa yang terimbas banjir, LPCK juga menyumbangkan hewan kurban pada perayaan Idul Adha yang didistribusikan melalui lembaga lokal.

    Tangguh adalah pilar kesehatan masyarakat. LPCK melaksanakan donor darah, bekerjasama dengan kawasan industri LCC, serta mengadakan pemeriksaan mata gratis bagi siswa Sekolah Dasar dan Lansia di Desa Cicau, Cikarang.

    Independen menekankan pemberdayaan masyarakat dan dukungan terhadap UMKM. LPCK aktif mendukung ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan UMKM di sekitar Cikarang. Pada 2023, dukungan ini terwujud dalam event HUT RI yang melibatkan 50 UMKM LCC dan acara Car Free Day yang melibatkan 30 UMKM LCC.

    (poe)

  • Gus Ipul Kunjungi Nenek Tuna Netra di Bangkalan

    Gus Ipul Kunjungi Nenek Tuna Netra di Bangkalan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melakukan kunjungan ke Bangkalan dan menyempatkan datang ke rumah salah satu tuna netra yang hidup seorang diri.

    Nenek Arnima (82) yang tinggal di Jalan Jokotole Kelurahan Kraton, Bangkalan tinggal seorang diri. Sebelumnya ia tercatat sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) namun pada tahun 2022 terputus.

    “Makanya kami kesini mengecek lagi kondisinya seperti apa. Kenapa bisa terputus. Nanti kita lihat historisnya,” ungkapnya, Rabu (8/1/2025).

    Ia juga mengatakan, nenek Arnima salah satu contoh ketidakcocokan data dengan fakta di lapangan. Sehingga, ia meminta agar petugas melakukan koreksi ulang dan mengecek kondisi penerima di lapangan.

    “Nanti setelah ini akan kita tindaklanjuti untuk bantuannya melalui PKH atau jalur lain,” imbuhnya.

    Arnima yang tinggal di gubuk satu petak itu juga belum bisa mendapatkan perbaikan tempat tinggal. Pasalnya, rumah tempat Arnima tidur itu bukan milik sendiri melainkan rumah orang lain yang dipinjamkan pada Arnima untuk ditempati.

    “Untuk tempat tinggalnya, pemerintah bisa memperbaiki jika rumah itu milik pribadi. Namun kami juga akan melakukan upaya melalui jalur lain, seperti Baznas salah satunya,” pungkasnya.

    Diketahui, dalam kunjungan itu Gus Ipul juga memberikan bantuan sembako pada Arnima dan juga sejumlah uang tunai. Meski tak bisa melihat, Arnima sehari-hari dibantu oleh keponakannya untuk makan dan shalat.[sar/aje]

  • Mensos Gus Ipul Salurkan Bantuan Rp650 Miliar ke Bangkalan

    Mensos Gus Ipul Salurkan Bantuan Rp650 Miliar ke Bangkalan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Mensos (Menteri Sosial) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi Bangkalan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Total bantuan mencapai Rp650 miliar.

    Gus Ipul mengatakan, berdasarkan instruksi Presiden Prabowo, dirinya datang langsung ke daerah untuk mengecek penerima manfaat. Hal itu dilakukan untuk memastikan agar bantuan tepat sasaran.

    “Ini arahan presiden supaya bantuan yang negara berikan tepat sasaran. Sehingga perlu dilakukan kroscek langsung ke bawah,” ujarnya, Rabu (8/1/2025).

    Ia juga berharap, kedepan Pulau Madura bisa bergerak cepat untuk mencapai kesejahteraan sosial dengan kerja terukur terpadu dan terintegrasi. “Ini modal kita untuk lebih efektif. Ada skala prioritas dan startegis sehingga mempercepat target tersebut,” imbuhnya.

    Penyerahan bantuan senilai ratusan miliar itu terdiri dari sejumlah program. Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp146 miliar dengan 49.058 keluarga penerima manfaat (KPM).

    Terdapat juga bantuan sembako dengan total Rp218 miliar untuk 92.747 orang penerima. Selain itu, bantuan sosial yatim piatu sebesar Rp4 miliar untuk 1.847 penerima, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapatkan kucuran sebesar Rp296 miliar untuk 588.514 jiwa.

    “Para penerima bantuan ini membutuhkan perlindungan sehingga jangkauan kita lebih banyak terutama untuk perlindungan dan jaminan sosial,” pungkasnya. [sar/suf]

  • Pemilih Tak Bisa Mencoblos Akibat Banjir di Medan

    Pemilih Tak Bisa Mencoblos Akibat Banjir di Medan

    Jakarta –

    Pasangan calon nomor urut 2 Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani mendalilkan banyaknya pemilih di Kota Medan yang tidak menggunakan hak pilihnya akibat bencana banjir. Ridha-Abdul meminta agar KPU Kota Medan menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

    Hal itu disampaikan kuasa hukum Ridha-Abdul, Bayu Afriyanto, saat sidang sengketa perkara 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025). Bayu mengatakan saat hari pemungutan suara 27 November 2024, terjadi bencana banjir di Kota Medan.

    “Bencana banjir yang mengakibatkan TPS, rumah penduduk, jalan menuju TPS tergenang, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Bahwa selain pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih akibat banjir, juga mengakibatkan waktu pemungutan suara (mundur),” kata Bayu.

    Bayu pun mengatakan KPU telah mengubah waktu pemungutan suara. Saat itu, kata dia, pemungutan suara banyak dilakukan mulai dari siang, sore dan malam.

    Namun, Bayu menuturkan perubahan waktu pemungutan suara itu dilakukan tanpa persetujuan dari pasangan Ridha-Abdul. Hal itu pun menyebabkan pemilih pasangan Ridha-Abdul tidak mengetahui perubahan tersebut.

    “Termohon tetap melaksanakan pemungutan suara 27 November 2024 meskipun terjadi bencana banjir atau gangguan lainnya di seluruh wilayah Kota Medan, sehingga pemungutan suara yang dilaksanakan Termohon harus diulang sebagai ditentukan pasal 49 PKPU 17/2024,” jelasnya.

    “Surat suara tidak terpakai berdasarkan adanya keadaan, surat suara tidak terpakai, tidak digunakan dan tidak diberi tanda silang sebagaimana ketentuan pasal 38 ayat 1 PKPU 17/2024,” ungkapnya.

    Selain itu, juga terdapat dugaan Pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan sembako. Kemudian juga terjadinya mobilisasi pemilu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Rico Waas-Zakiyuddin.

    “Sehingga keberatan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Termohon, serta Bawaslu Kota Medan dan seluruh panwas kecamatan dan PPK se-Kota Medan, akan tetapi Termohon dan Bawaslu kota tidak menindaklanjutinya,” sambung dia.

    Dalam petitumnya, Pemohon pun meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024. Selain itu juga meminta untuk digelar PSU.

    “Memerintahkan KPU Kota Medan untuk melakukan PSU Pilwalkot Medan di seluruh TPS Kota Medan. Memerintahkan KPU Kota Medan untuk mengumumkan hasil PSU tersebut sebagaimana ketentuan peraturan UU tanpa harus melaporkan ke Mahkamah,” tuturnya.

    (amw/lir)

  • Kisah Pilu di Dekat Kediaman Presiden Prabowo, Keluarga Ayat Subandi Terabaikan oleh Pemerintah

    Kisah Pilu di Dekat Kediaman Presiden Prabowo, Keluarga Ayat Subandi Terabaikan oleh Pemerintah

    JABAR EKSPRES – Kisah pilu yang terjadi di Desa Leuwinutug, Kabupaten Bogor menggambarkan ketidakpedulian pemerintah setempat kepada warganya.

    Hanya beberapa kilometer dari tempat tinggal Presiden Prabowo Subianto, Kehidupan keluarga Ayat Subandi dan putranya Enda Subundi (15) sangat memprihatinkan.

    Padahal, Desa Leuwinutug yang dipimpin oleh orang-orang yang dekat dengan partai Gerindra itu, seakan tak tau ada warganya yang membutuhkan uluran tangan mereka.

    Enda Subandi, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, telah menghadapi tantangan berat sejak usianya masih sangat muda.

    Ketika itu, Enda berusia empat bulan, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknormalan.

    BACA JUGA: Pria Tenggelam di Sungai Citarum saat Cari Rongsokan, Kantor SAR Bandung Terjunkan Tim Rescue

    “Awalnya sih normal, cuma pas usia 3–4 bulan, anak saya mengalami panas tinggi dan kejang,”ujar Ayat Subandi saat ditemui di kediamnya, Selasa (7/1).

    “Kami bawa ke rumah sakit di Cikaret selama 10 hari, tapi setelah itu kami terpaksa ke tukang urut di Tasikmalaya,” cerita Ayat Subandi, dengan suara yang sedikit terseok-seok, menahan kesedihan yang mendalam.

    Meski berulang kali mengupayakan pengobatan, dari rumah sakit hingga pengobatan alternatif, kondisi Enda tetap tidak membaik.

    Dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Di tengah penderitaan yang mereka hadapi, Ayat tidak bisa melupakan bantuan yang pernah ia terima.

    Sejak 2021, mereka mendapatkan bantuan berupa sembako dan kursi roda dari pemerintah. Namun, bantuan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan Enda yang kini tumbuh lebih besar.

    BACA JUGA: Bocoran Tanggal Rilis Samsung Galaxy S25, Cek Harga dan Spesifikasi di Sini

    “Dulu dapat kursi roda dan sembako, tapi sekarang sudah nggak kepake. Kursinya sudah kecil, harus ganti yang lebih besar,” ucapnya.

    Meski merasa dihargai dengan adanya bantuan tersebut, Ayat Subandi merasa kebijakan pemerintah tidak cukup untuk mengatasi kebutuhan keluarga mereka.

    “Kami sudah sering didata sebagai penerima bantuan, tapi sampai sekarang tidak ada lagi yang datang,” katanya.

    Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa mereka tidak mengharapkan banyak bantuan, tetapi jika memang ada yang ingin membantu, mereka akan menerimanya dengan tangan terbuka.

  • KSP Soroti Harga Bawang Putih dan Minyakita yang Tak Kunjung Turun

    KSP Soroti Harga Bawang Putih dan Minyakita yang Tak Kunjung Turun

    Jakarta –

    Harga bawang putih dan Minyakita semakin mahal. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyoroti kedua komoditas itu yang tak kunjung turun sampai pergantian tahun ini.

    Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono mengatakan untuk bawang putih harganya rata-rata nasional mencapai Rp 44.700 per kilogram (kg), sementara harga acuan pembelian (HAP) Rp 38.000/kg. Menurutnya ini masalah lama yang tidak kunjung usai.

    “Kami berharap bisa mengevaluasi akan implementasi kebijakan bawang putih karena harganya jauh lebih tinggi dari harga acuan. Meskipun kita lihat antar daerah juga tidak semua daerah harganya sangat tinggi,” kata dia dalam rapat koordinasi inflasi daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (6/1/2025).

    Untuk harga Minyakita saat ini telah mencapai Rp 17.300/liter. Padahal harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp 15.700/liter.

    Menurut Edy salah satu penyebab tidak kunjung turunnya harga Minyakita karena rantai distribusi yang panjang. Seharusnya rantai distribusinya dari produsen ke distributor 1, distributor 2, langsung ke pengecer.

    Sementara nyatanya, rantai itu tidak berlaku di lapangan. Para pedagang melakukan dua hal untuk memasok Minyakita, pertama mengandalkan sales yang menawarkan ke warung mereka dan kedua membeli dari sesama pengecer.

    “Di lapangan jarang pengecer yang mengambil Minyakita langsung ke distributor, atau d2. Ternyata, pengecer itu kan bukan hanya jual Minyakita, jual bumbu, sembako, sehingga mereka tidak mengambil sendiri. Mereka pengandalkan sales yang datang kemudian memasok Minyakita, juga ada yang beli di pengecer lain, jadi sulit harganya dijaga di HET,” terangnya.

    Edy juga mencurigai masalah tingginya Minyakita karena pasokan yang terbatas. Karena menurutnya saat ditelusuri ke pasar, pasokan Minyakita sedikit. Di sisi lain Domestic market obligation (DMO) atau pasokan minyak dalam negeri sebagai Minyakita tercatat cukup untuk kebutuhan dalam negeri.

    “Sampai saat ini, ini masih merupakan indikasi, jangan-jangan pasokan DMO tidak sama dengan pasokan Minyakita. Karena ketika di pasar Minyakita ada, kita temui, tetapi jumlahnya tidak banyak,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • Selama 2024 Pemerintah Sebar Bansos Rp455,9 T

    Selama 2024 Pemerintah Sebar Bansos Rp455,9 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja pemerintah di bidang perlindungan sosial (Perlinsos) Rp 455,9 triliun sepanjang 2024. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparan APBN 2024, Senin (6/1/2024).

    Dari total tersebut naik 4,51% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 436,2 triliun. Adapun, total PKH pada 2024 ini dimanfaatkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) disabilitas, PKH anak sekolah, PKH Disabilitas, Atensi Bencana, Subsidi Bunga KUR, Kartu Sembako, PBI JKN dan Subsidi LPG 3 Kg.

    “Di bidang Perlinsos Rp 455,9 t mengingat dari Rp 436,2 triliun ada PKH lansia, ada PKH Disabilitas dan PKH Anak Sekolah serta atensi anak dan anak yatim piatu, atensi korban bencana dan penanganan bencana aman dan nonalam,” paparnya.

    Jika di-breakdown, PKH mencakup daya beli, akses layanan kesehatan dan pendidikan diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan besaran Rp 900 ribu dan Rp 3 juta per keluarga, tergantung penerimaan manfaat anggarannya.

    “Dan ketika di-breakdown penerima PKH anak sampai dengan 2,8 juta siswa SD, 2,1 juta siswa SMP dan 2,1 juta siswa SMA/Sederajat, kemudian disabilitas 353,1 ribu orang, lansia 4,2 juta ini seluruh yang dijangkau APBN melalui program PKH,” kata Suahasil.

    Sepanjang 2024, total penyaluran PKH untuk semua KPM ini mencapai Rp 28 triliun. Lebih lanjut, penerima bantuan (PBI) JKN diberikan kepada 96,7 juta KPM dengan besaran Rp 42 ribu per bulan per orang. Dengan demikian, penyalurannya mencapai Rp 46,1 triliun.

    Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) & Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 22,2 juta siswa dengan besaran bantuan Rp 450 ribu – Rp 1,8 juta per kepala, tergantung tingkat sekolah. Serapannya mencapai Rp 29,7 triliun sepanjang 2024.

    Kemudian, Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM dengan nilai Rp 200 ribu per bulan per KPM. Total serapan anggarannya mencapai Rp 44,3 triliun.

    Lebih lanjut, subsidi LPG 3 Kg disalurkan untuk 8,3 juta MT dan subsidi listrik bagi 41,5 juta pelanggan. Lalu, subsidi bunga KUR dibagikan kepada 4,3 juta debitur dan subsidi BBM disalurkan sebesar 18,5 juta kilo liter pada 2024.

    Foto: APBN Memberi Manfaat Langsung untuk Masyarakat. (Dok. Kemenkeu)
    APBN Memberi Manfaat Langsung untuk Masyarakat. (Dok. Kemenkeu)

    (haa/haa)