Produk: sembako

  • Komitmen PosIND Kawal Penyaluran Bansos PKH dan Program Sembako 2025

    Komitmen PosIND Kawal Penyaluran Bansos PKH dan Program Sembako 2025

    Jakarta: Pada Ramadan 1446 Hijriah, PT Pos Indonesia (Persero) dengan sematan brand PosIND, kembali menunjukkan kiprah dan perannya sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). 
     
    Seperti tahun-tahun sebelumnya, bansos yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun dan secara reguler terus bergulir hingga saat ini, adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pada triwulan pertama tahun 2025, PosIND kembali mengemban amanah untuk menyalurkan bantuan kepada lebih dari 4,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
     
    Haris selaku Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia memaparkan pernak-pernik bisnis sekaligus kinerja yang dilakukan divisi Bisnis jasa Keuangan PosIND.
     

    “Alhamdulillah pada tahun ini pemerintah kembali memberikan kepercayaan kepada Pos Indonesia untuk ikut membantu menyalurkan bantuan sosial Program Sembako dan PKH. Untuk triwulan 1 tahun 2025 ini, Pos Indonesia memperoleh alokasi sebanyak lebih kurang 4,2 juta penerima manfaat. Dan itu kita mulai kemarin menjelang Ramadan pada 21 Februari 2025. Alhamdulillah dalam 10 hari, tanggal  2 Maret kemarin, kita telah berhasil menyalurkan sebanyak 3,5 juta KPM dengan total anggaran yang sudah kita salurkan sebanyak Rp2,6 triliun,” kata Haris.
     
    Menurut Haris, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen kuat perusahaan dalam mendukung program pemerintah, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah.
     

    Direktur PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi bersama penerima Bansos Sembako dan PKH (Foto:Dok.PosIND)

    “Jadi secara rata-rata, sesuai dengan target kita 10 hari pertama itu, alhamdulillah kita sudah bisa menyalurkan 90 persen, kecuali untuk daerah Papua Barat. Karena memang kondisi daerah yang memang memaksa kita agak sedikit terlambat ya,” akunya.

    Keberhasilan di Berbagai Daerah dan Tantangan Papua Barat

    Ketika ditanya mengenai daerah yang mencapai hasil terbaik dalam penyaluran bantuan, Haris menyebutkan daerah di Pulau Jawa tertinggi pencapaiannya. Khususnya Jawa Barat, menjadi wilayah dengan capaian tertinggi dalam realisasi penyaluran bansos yang dilakukan Pos Indonesia dibandingkan berbagai wilayah lain.
     
    “Kalau kita lihat data itu alhamdulillah yang paling tinggi capaiannya ada di Jawa Barat. Jawa Barat itu mencapai 98 persen. Jadi posisi tanggal 2 itu mereka sudah bisa mencapai 98 persen. Karena memang kondisi daerah mendukung ya. Jawa Barat kita lihat transportasi dan sebagainya relatif lebih lancar. Sehingga Alhamdulillah di posisi yang teratas pada saat 2 Maret hingga 10 hari kita menyalurkan itu sudah ada di angka 98 persen,” kata Haris.
     

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris (Foto:Dok.PosIND)
     
    Situasi berbeda di belahan wilayah lain khususnya wilayah dengan topografi wilayah pegunungan dan aksesibilitas yang terbatas, seperti di Papua.
     
    “Di Papua Barat itu memang kondisinya menantang ya, dengan kondisi geografis yang sulit diakses, sehingga pencapaiannya agak terlambat dibandingkan daerah lain,” kata Haris.

    Strategi Penyaluran yang Efektif, Efisien, dan Transparan

    Keberhasilan dalam penyaluran bansos ini tak lepas dari strategi matang yang diterapkan PosIND. Strategi ini telah terbukti beberapa tahun dalam konteks fund disbursement atau penyaluran/distribusi dana. 
     
    PosIND mengelaborasi beberapa metode dan menegaskan tiga metode penyaluran dana bantuan adalah yang paling efektif dan efisien. Tiga metode atau tiga pola utama yang telah menjadi pakem dan ciri khas PosIND tersebut, yaitu Pembayaran langsung di Kantorpos, distribusi atau pencairan melalui  komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah KPM atau yang sering disebut penyaluran door to door.
     
     
    KPM mengambil dana Bansos Sembako dan PKH di Kantorpos (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Kita tetap melakukan penyaluran dengan tiga pola, yakni dibayarkan di Kantorpos, kemudian dilakukan di komunitas, dan diantar khusus untuk yang sakit, difabel ataupun yang tidak bisa datang ke Kantorpos. Nah karena itu teman-teman saya (di lapangan) melakukan mapping terkait dengan alokasi di masing-masing tempat bayar. Ini di setiap kantor, ya. Dari sana kita akan tahu berapa sumber yang harus kita siapkan,” jelas Haris.
     
    Haris mengungkapkan persiapan yang dilakukan termasuk pemetaan wilayah serta perhitungan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang dibutuhkan.
     
    Ia menambahkan jika mereka ingin target tercapai 90 persen dalam 10 hari, maka petugas di lapangan sudah punya hitungan berapa alokasi waktu yang dibutuhkan untuk diselaraskan dengan jumlah KPM yang akan didistribusikan.
     
    “Jadi teman-teman di lapangan yang akan mengukur nih. Kalau selama ini misalnya satu hari teman-teman bisa menyalurkan berapa, targetnya berapa,” katanya.

    Pos Giro Cash: Inovasi Teknologi dalam Penyaluran Bansos

    Dalam penyaluran bansos, PosIND menggunakan aplikasi Pos Giro Cash untuk memastikan transparansi dan akurasi data.
     
    “Kita menggunakan aplikasi yang sudah kita siapkan, Pos Giro Cash. Jadi, Pos Giro Cash ini memang sangat mendukung proses pembayaran kita. Alhamdulillah, aplikasi ini terus kita kuatkan, kemudian fitur-fitur yang kemarin sudah tersematkan itu seperti geotagging, foto rumah, dan sebagainya tetap ada di Pos Giro Cash kita,” tutur Haris.
     
     
    Dalam penyaluran bansos, PosIND menggunakan aplikasi Pos Giro Cash untuk memastikan transparansi dan akurasi data (Foto:Dok.PosIND)
     
    Aplikasi ini juga dirancang untuk kondisi tanpa jaringan internet, sehingga tetap bisa mendukung pembayaran hingga ke daerah-daerah terpencil.
     
    “Memang aplikasi Pos Giro Cash disiapkan juga untuk kondisi yang tidak ada jaringan internet. Jadi walau tanpa internet tetap bisa dilakukan proses perekaman, misalnya difoto penerimanya, foto rumahnya, begitu. Kemudian nanti pada saat petugas sudah berada di daerah yang terdapat jaringan internet, maka akan secara otomatis mengunggah data yang tadi sudah direkamnya,” ujar Haris menjelaskan.

    Pendekatan Door to Door Diterapkan untuk Wilayah 3T

    Pendekatan penyaluran secara door to door menjadi salah satu ciri khas PT Pos Indonesia (Persero) dalam penyaluran bantuan, terutama untuk penerima yang membutuhkan perhatian khusus.
     

    “Proses antaran ini kita lakukan untuk penerima manfaat yang sedang sakit, yang difabel, kemudian yang memang tidak bisa datang ke Kantorpos. Sebenarnya kita membuka ruang juga untuk misalnya penerima karena kondisi tertentu menyampaikan, ‘saya minta tolong diantarlah.’ Itu bisa juga kita lakukan, asal mereka sampaikan lebih awal,’ kata Haris.
     
    Selain untuk penyaluran kepada KPM dengan kondisi-kondisi tertentu tadi, Pos Indonesia juga menggunakan metode atau strategi yang sama dalam menjangkau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ya, metode door to door menjadi andalan utama yang diterapkan Pos Indonesia untuk melakukan penyaluran di wilayah 3T ini.
     
    Namun, agar pelaksanaan metode ini berjalan lancar, PosIND juga melakukan langkah yang tak kalah penting, yakni berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan TKSK, hingga pendamping PKH. Dalam proses penyaluran, Pos Indonesia juga menyesuaikan metode distribusi dengan kondisi wilayah, termasuk menggunakan transportasi udara di Papua.
     
    “Kami telah menyiapkan sistem yang memungkinkan pencatatan penerima manfaat meskipun dalam kondisi offline. Data yang dikumpulkan akan otomatis terunggah begitu tersedia jaringan internet,” tambah Haris.

    Komitmen Jaga Integritas dan Kepercayaan Masyarakat

    Dalam menjalankan amanah ini PosIND menekankan pentingnya integritas kepada seluruh karyawannya. PosIND menegaskan program penyaluran bansos merupakan amanah dari negara dan harus dijalankan dengan integritas tinggi.
     

    KPM difoto bersama dana bansos yang telah diterima dan identitas diri sebagai bukti penyaluran (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa bantuan ini gratis. Kami juga membuka layanan pengaduan untuk menampung keluhan penerima manfaat,” katanya.
     
    Haris pun memastikan dalam proses penyaluran tidak boleh ada pungutan liar atau pemotongan dana bantuan.
     
    “Kami terus mengingatkan kawan-kawan saya untuk betul-betul punya integritas bahwa ini menjadi amanah yang harus bisa kita tunaikan dengan baik. Jadi, kita buat sosialisasi bahwa ini tidak boleh ada potongan,” kata Haris.

    Visi Digitalisasi dan Masa Depan

    Menyongsong masa depan, Haris menjelaskan bahwa PT Pos Indonesia terus mendukung program pemerintah, termasuk rencana digitalisasi pembayaran bantuan sosial.
     
    “Ke depan memang pemerintah sudah melakukan upaya-upaya perbaikan terkait dengan penyaluran ini, termasuk juga rencana tentang digitalisasi pembayaran bansos, ya. Jadi, Pos akan hadir, ya. Sejujurnya kita pun PosIND ini sama seperti perbankan. Kami punya rekening giro, ya,” tuturnya.
     
    Dengan pendekatan strategis dan inovasi teknologi, PosIND terus berkomitmen menjadi mitra pemerintah yang andal dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.
     
    Sebagai BUMN tertua di Indonesia, PT Pos Indonesia (Persero) berkomitmen menjadi lokomotif dalam sektor logistik nasional. Dengan mengedepankan integritas, inovasi, dan sinergi dengan pemerintah maupun masyarakat, PT Pos Indonesia siap membawa layanan logistik Indonesia menuju masa depan yang lebih modern dan inklusif, memastikan bahwa bantuan dan pelayanan menjangkau setiap pelosok negeri dengan cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Anggota DPR: Penumpukan Kendaraan di Rest Area saat Arus Mudik Harus Dimitigasi – Halaman all

    Anggota DPR: Penumpukan Kendaraan di Rest Area saat Arus Mudik Harus Dimitigasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti meminta pemerintah untuk mengutamakan keselamatan pemudik selama perjalanan arus mudik Lebaran.

    Reni menyoroti akan adanya peningkatan transaksi di pintu tol. Menurutnya, harus dipastikan sensitivitas layar tap kartu e-toll di pintu gerbang agar mempercepat transaksi sehingga meminimalisir kemacetan akibat antrean di pintu tol.

    Dia juga mengingatkan para pemudik untuk memastikan saldo e-toll terisi cukup, sehingga tidak terlalu lama berhenti di gerbang tol karena saldonya tidak cukup.

    Dia juga mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar di rest area disiapkan semacam counter pengisian untuk top up e-toll didukung fasilitas QRIS, M-Banking yang disertai sosialisasi sehingga bisa dilakukan dengan cepat.

    “Penumpukan kendaraan di rest area juga perlu dimitigasi sejak dini dan dicarikan solusinya,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol itu salah satunya memastikan tidak ada satupun lubang di sepanjang jalan Tol.

    “H-10 arus mudik nanti diharapkan tidak ada lagi jalan berlubang, jalan bergelombang yang membahayakan, tidak ada angkutan barang selain sembako dan BBM yang melintas di jalan Tol, tidak ada lagi perbaikan jalan saat masa arus mudik berlangsung,” ucap Reni.

    Reni mengimbau kepada para pemudik untuk menjaga kesehatan terutama para pengemudi, sehingga jika alami kelelahan dapat beristirahat di rest area.

    “Pastikan pula kelayakan kendaraan, kecukupan bahan bakar selama perjalanan, ikuti aturan yang berlaku, tidak parkir sembarangan di bahu jalan Tol karena membahayakan pengendara lainnya,” tambah Reni.

  • Jelang Lebaran, Harga Kebutuhan Pokok di Lampung Selatan Melambung

    Jelang Lebaran, Harga Kebutuhan Pokok di Lampung Selatan Melambung

    Lampung Selatan, Beritasatu.com – Meskipun Lebaran masih dua pekan lagi, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Lampung Selatan, Lampung mulai merangkak naik. Harga sejumlah komoditas yang mulai merangkak naik di antaranya, ayam potong, telur ayam, dan cabai merah.

    Dari pantauan di Pasar Karang Anyar, Jati Agung, Lampung Selatan, Minggu (16/3/2025), harga ayam potong mengalami kenaikan hingg Rp 2.000 per ekor. Kenaikan harga ayam putong secara bertahap. Pada awal Ramadan, harga ayam potong naik Rp 1.000 per ekor, kemudian memasuki minggu kedua Ramadan harga ayam potong kembali naik Rp 1.000.

    Dengan kenaikan harga tersebut, saat ini para pedagang menjual ayam potong ukuran besar dengan harga Rp 40.000 per ekor, ukuran sedang Rp 35.000, dan untuk ukuran kecil Rp 30.000 per ekor.

    Meskipun tidak terlalu signifikan, kenaikan harga ayam potong berdampak pada omzet penjualan para pedagang. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya kenaikan harga, daya beli masyarkat menurun.

    Ade (35), pedagang ayam potong di Pasar Karang Anyar mengakui kenaikan harga ayam potong menurunkan daya beli masyarakat hingga berdampak pada omzet penjualan ayam potongnya.

    “Ya ada penurunan meskipun sedikit mas. Pelanggan banyak yang mengurangi pembelian ayam karena ini bulan suci Ramadan dan mendekati Lebaran, jadi mereka banyak kebutuhan,” kata Ade sembari tersenyum.

    Ade menuturkan, meski pengiriman ayam potong dari agen berjalan normal, harga ayam potong diprediksi akan kembali naik mendekati Lebaran 2025 nanti.

    “Stok pengiriman dari agen aman dan normal, tetapi dimungkinkan harga ayam potong akan naik lagi saat mendekati Lebaran,” ucap Ade.

    Komoditas lain yang mengalami kenaikan harga adalah telur ayam, cabai merah, cabai seblak, bawang merah, dan bawang putih. Untuk harga telur ayam mengalami kenaikan Rp 2.000 per kilogram sejak satu pekan terakhir. Saat ini harga telur ayam Rp 28.000 per kilogram.

    Harga cabai cablak mengalami kenaikan sangat signifikan hingga Rp 20.000 per kilogram sejak dua pekan terakhir. Saat ini harga cabai cablak Rp 80.000 per kilogram.

    Cabai merah mengalami kenaikan harga Rp 15.000 kilogram sejak satu pekan terakhir. Saat ini para  pedagang menjual cabai merah dengan harga Rp 40.000 per kilogram. Harga bawang merah naik Rp 15.000 per kilogram sejak satu pekan terakhir. Saat harga bawang merah Rp 50.000 per kilogram.

    Bawang putih mengalami kenaikan Rp 4.000 per kilogram, saat ini harga putih Rp 44.000 per kilogram. Sebelum mengalami kenaikan, para pedagang menjual bawang putih Rp 40.000 per kilogram.

    Hani (40), pedagang sembako di Karang Anyar mengatakan, kenaikan harga sejumlah kebutuhan mulai merangkak naik sejak satu pekan terakhir.

    Hingga dua pekan sebelum Lebaran, harga komoditas sayuran di Lampung Selatan terpantau stabil, tidak mengalami kenaikan harga. Para pedagang memperkirakan harga sejumlah kebutuhan pokok akan kembali mengalami kenaikan mendekati Natal dan Tahun Baru mendatang.

  • Wakil Ketua MPR Tegaskan Revisi UU TNI Tak Khianati Reformasi

    Wakil Ketua MPR Tegaskan Revisi UU TNI Tak Khianati Reformasi

    Subang, Beritasatu.com – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dan Anggota Komisi I DPR Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia menegaskan, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang saat ini dibahas di DPR tidak akan mengkhianati semangat reformasi. Mereka memastikan tidak ada pasal yang berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI, seperti pada era Orde Baru.

    Polemik terkait revisi UU TNI telah memicu kekhawatiran masyarakat sipil, yang menilai adanya potensi kembalinya dominasi militer dalam pemerintahan. Bahkan, ada yang menganggap revisi ini bisa mengancam prinsip reformasi 1998.

    Menanggapi hal ini, Eddy Soeparno dan Farah Puteri Nahlia dalam acara Bazar Murah Ramadan yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) di Subang, Jawa Barat, pada Minggu (16/3/2025), menegaskan, revisi UU TNI tetap menjunjung tinggi supremasi sipil.

    PAN Kawal Revisi UU TNI Sesuai Reformasi

    Eddy Soeparno menegaskan PAN, sebagai partai yang lahir di era reformasi, akan terus mengawal revisi UU TNI agar tetap sesuai dengan cita-cita reformasi. Ia juga menyoroti pembahasan revisi ini dilakukan dalam rapat tertutup di hotel, yang menurutnya adalah hal yang lumrah dalam proses legislasi.

    Sementara itu, Farah Puteri Nahlia menegaskan keterbukaannya terhadap masukan masyarakat sipil yang mengkhawatirkan isi revisi tersebut.

    “Kami pastikan tidak ada pasal yang memberi keleluasaan bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan strategis di kementerian maupun lembaga negara,” jelasnya.

    Selain membahas revisi UU TNI, acara Bazar Murah Ramadan di Subang juga menyediakan 500 paket sembako bagi warga. Dalam kesempatan itu, Eddy Soeparno juga mengumumkan program mudik gratis bagi 2.000 warga yang ingin pulang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

  • Bansos Sembako dan PKH bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Diantar Langsung ke Rumah – Page 3

    Bansos Sembako dan PKH bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas Diantar Langsung ke Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Tanjungpinang, Kepulauan Riau untuk tahap I-2025. Sebanyak 6.961 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut telah menerima bantuan.

    Executive Manager Kantorpos KC Tanjungpinang Ferry Ricardo memastikan proses penyaluran bansos sembako dan PKH dilakukan dengan baik. Hal tersebut tak lepas dari mekanisme yang dilakukan Kantorpos. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial, pendamping PKH, aparat desa, dan RT/RW.

    “Kami terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Sosial, pendamping PKH, serta aparat desa dan RT/RW. Tujuannya adalah mempercepat proses penyaluran, termasuk menentukan lokasi dan waktu distribusi agar lebih efisien,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2025).

    Ada tiga mekanisme yang dilakukan Pos Indonesia dalam menyalurkan bansos ini. Mulai dari penyaluran melalui Kantorpos, komunitas, dan juga door to door. Mekanisme door to door ini bagi penerima yang mengalami kendala mobilitas. 

    “Kami mengunjungi langsung rumah penerima, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang sedang sakit. Dalam proses ini, petugas Pos biasanya didampingi oleh pendamping PKH untuk memastikan bantuan diterima dengan tepat,” tambahnya.

    KPM Terbantu Keluar dari Kesulitan Ekonomi

    Bantuan sosial ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Salah satu penerima, Ferry Irawan, anak dari KPM Setia Dharma, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterima keluarganya.

    “Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari, terutama karena ayah saya sudah lansia. Saya juga kaget sekaligus senang karena sekarang bantuan diantar langsung ke rumah, sangat meringankan kami,” kata Ferry Irawan.

     

  • 130 Hari Kerja, Ini Daftar Kebijakan Strategis yang Dikeluarkan Prabowo

    130 Hari Kerja, Ini Daftar Kebijakan Strategis yang Dikeluarkan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengelurkan sejumlah kebijakan dalam 130 hari pertama kepemimpinannya yang diharapkan berdampak langsung bagi masyarakat dan dunia usaha.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, beberapa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sudah berjalan yang diharapkan dapat menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan ekonomi. 

    Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam empat bulan pertama, lanjutnya, program ini telah dilaksanakan di 38 provinsi dan menyediakan asupan nutrisi harian bagi dua juta penerima manfaat. 

    Jumlah tersebut, kata Hasan akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 82,9 juta penerima. Mengingat, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), MBG diprediksi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% dan memberikan dampak ekonomi sebesar Rp14,61 triliun pada 2025. 

    “Program ini juga berkontribusi terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan meningkatkan permintaan bahan pangan lokal,” ucapnya lewat rilisnya, Minggu (16/3/2025) 

    Selain MBG, pemerintah juga meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sejak 10 Februari 2025. Hingga kini, lebih dari 527.000 orang telah terdaftar sebagai calon penerima manfaat, dengan rata-rata pendaftaran mencapai 41.000 orang per hari. Sebanyak 7.605 puskesmas di 482 kabupaten/kota telah berpartisipasi dalam program ini, memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat secara lebih luas.

    Selain menyejahterakan rakyat, Hasan menekankan bahwa Kabinet Merah Putih juga menaruh perhatian besar pada penguatan dunia usaha. Menurutnya, pemerintah terus mendorong hilirisasi industri sebagai strategi utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. 

    Prabowo, kata Hasan, menegaskan bahwa agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8%, hilirisasi sumber daya alam harus menjadi prioritas. 

    Sebagai bagian dari strategi ini, pemerintah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mengelola aset BUMN secara optimal, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada investor asing dalam pembiayaan proyek-proyek strategis. 

    “Dengan Danantara sebagai penyedia modal hilirisasi, sektor swasta, khususnya anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), diharapkan dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis yang bankable,” katanya.

    Jika hilirisasi berjalan sesuai rencana, dia optimistis bahwa efek berantai yang dihasilkan sangat besar. Hilirisasi nikel diperkirakan menciptakan 180.000 lapangan kerja baru, sementara hilirisasi tembaga dan bauksit masing-masing berpotensi menyerap 150.000 dan 229.000 tenaga kerja.

    Di sektor pendidikan, Hasan melanjutkan bahwa pemerintah telah mencanangkan pembangunan Sekolah Unggulan, Sekolah Rakyat, serta renovasi lebih dari 10.000 sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

    Di bidang kesehatan, dalam dua tahun ke depan, 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan ditingkatkan dari tipe D ke tipe C dengan fasilitas yang lebih modern.

    Hasan melanjutkan bahwa Presiden Prabowo juga meluncurkan program 70.000 Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari Asta Cita. Program ini bertujuan agar desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menciptakan solusi terhadap tantangan ekonomi global.

    “Koperasi ini akan mengelola berbagai kebutuhan masyarakat desa, termasuk distribusi sembako, layanan kesehatan, simpan pinjam, hingga logistik dan cold storage bagi nelayan,” ujarnya.

    Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian akibat krisis ekonomi dan geopolitik, dia menyebut bahwa Indonesia tetap menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil dan prospek cerah. 

    Dengan stabilitas politik yang terjaga dan kebijakan ekonomi yang inklusif, pemerintahan Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah kabar baik bagi dunia.

    Tak hanya itu, Hasan percaya Indonesia saat ini cahaya di tengah kegelapan dunia. Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika, Timur Tengah sedang dilanda krisis multidimensi. Persekutuan dengan Amerika Serikat berubah drastis menjadi perang tarif yang hanya akan mengundang lebih banyak retaliasi atau aksi balas. 

    “Indonesia bisa dikatakan sebagai good news atau hope bearer of the world, karena Indonesia netral berteman dengan semua. Di dalam negeri, politik Indonesia stabil berkat terjaganya kerukunan. Pertumbuhan ekonomi kita menjadi salah satu yang stabil dan tumbuh dengan solid di dunia,” pungkas Hasan.

  • Bos Buruh Ungkap 4 Modus Perusahaan Hindari Bayar THR Lebaran

    Bos Buruh Ungkap 4 Modus Perusahaan Hindari Bayar THR Lebaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku, Tunjangan Hari Raya (THR) wajib dibayarkan paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan melakukan berbagai cara untuk menghindari kewajiban ini, sehingga merugikan buruh.

    Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal ungkap banyaknya perusahaan yang mengakali pembayaran tunjangan hari raya (THR) dengan berbagai cara.

    Said pun membeberkan modus perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada para karyawannya. Pertama yakni pekerja dipecat sebelum Hari Raya, bahkan sebelum Ramadhan. Kedua yakni memutus kontrak menjelang Hari Raya, kemudian kontrak tersebut kembali dilanjutkan setelah Hari Raya.

    “Modus pertama menghindari bayar THR, yakni dengan memecat karyawan. Kedua, karyawan kontrak dan outsourcing dihabisin kontraknya sebelum Lebaran, nah nanti setelah lebaran dilanjutkan lagi kontraknya,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025) lalu.

    Sedangkan modus ketiga, Said mengatakan bisa melalui menggugurkan kewajibannya, dengan cara memberikan beberapa bantuan seperti paket sembako, parsel lebaran, bukan memberikan THR dalam bentuk satu bulan gaji. Sementara modus keempat yakni mengakali karyawannya untuk kerja hingga mendekati cuti bersama Hari Raya, kemudian THR tidak dibayarkan hingga mendekati cuti bersama.

    “Modus ketiga, untuk menggugurkan kewajiban pengusaha biasanya hanya memberi THR sekadarnya. Contoh, memberi paket sembako seharga Rp100.000, memberikan biskuit kaleng, parsel, bingkisan, atau bantuan sosial lah. Dan modus keempat adalah mengakali karyawan sebelum Lebaran, disuruh kerja sampai H-3 atau H-2, tapi THR tetap tidak dibayar, dijanjikan, diiming-imingi akan dibayarkan, tapi pas mau Lebaran tak kunjung dibayar THR-nya. Begitu H-2 perusahaan libur, sudah tidak sempat ngadu, akhirnya lewat THR-nya,” ujarnya.

    Modus ‘nakal’ perusahaan dalam membayarkan THR ini pun berdampak cukup serius menurut Said Iqbal. Berdasarkan Litbang Partai Buruh dan KSPI, hanya 40% perusahaan yang membayarkan THR.

    “Dari temuan Litbang Partai Buruh dan KSPI, 60% perusahaan di Indonesia tidak membayar THR. Hanya 40% yang membayar THR. Mirisnya, 40% itu perusahaan asing seperti Jepang, Eropa, Dan Amerika Serikat, kecuali China,” ungkapnya.

    KSPI Desak Pemerintah

    Mengingat banyaknya pelanggaran yang terjadi, KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), untuk memperketat pengawasan terhadap pembayaran THR.
    Pembentukan tim khusus yang turun langsung ke lapangan dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan hak buruh benar-benar diberikan sesuai ketentuan.
    “Menaker jangan hanya membuat posko pengaduan, tetapi harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan pembayaran THR. Termasuk bagi buruh yang sedang dalam proses PHK, seperti buruh Sritex yang hingga saat ini masih mengalami ketidakpastian terkait hak-haknya,” pungkas Said Iqbal.

    (haa/haa)

  • Fraksi PAN DPR RI Salurkan 3000 paket sembako, ojol dan warga sekitar terima manfaat

    Fraksi PAN DPR RI Salurkan 3000 paket sembako, ojol dan warga sekitar terima manfaat

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    Fraksi PAN DPR RI Salurkan 3000 paket sembako, ojol dan warga sekitar terima manfaat
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 11:25 WIB

    Elshinta.com – Dalam antusias kepedulian dan kebersamaan di bulan Ramadan, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk “Ramadan Berbagi PANgan untuk Rakyat” di Masjid Baiturrahman, Kompleks DPR RI, Jakarta. Acara ini menjadi wujud nyata komitmen PAN dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan 3000 paket sembako kepada berbagai kelompok penerima manfaat.

     

    Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, S.Mn., M.Bus., dalam sambutannya menegaskan bahwa Ramadan adalah momen yang tepat untuk memperkuat rasa empati dan solidaritas terhadap sesama.

     

    “Bulan suci Ramadan mengajarkan kita tentang makna berbagi dan kepedulian. Melalui kegiatan ini, Fraksi PAN ingin menunjukkan bahwa kami hadir tidak hanya dalam ruang legislasi, tetapi juga di tengah masyarakat yang membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban dan menjadi berkah bagi kita semua” ujar Putri Zulkifli Hasan.

     

    Turut hadir dalam acara ini Ketua Umum PAN, Dr. (H.C) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., yang juga menyampaikan pesan kebersamaan serta pentingnya gotong royong dalam membangun kesejahteraan rakyat.

     

    Adapun penerima bantuan paket sembako dalam kegiatan ini meliputi Pengamanan Dalam (Pamdal), Cleaning Service (CS), Petugas Taman, pengemudi ojek online (ojol), masyarakat sekitar hingga staf PAN di DPR RI.

     

    Selain penyerahan simbolis bantuan, acara ini juga diisi dengan doa bersama, sesi kebersamaan antaranggota Fraksi PAN, serta foto bersama seluruh peserta.

     

    Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen PAN sebagai partai yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Tidak hanya di Jakarta, Fraksi PAN DPR RI juga mendorong kader-kader PAN di seluruh Indonesia untuk mengadakan kegiatan serupa guna memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

     

    Melalui program “Ramadan Berbagi PANgan untuk Rakyat”, Fraksi PAN berharap dapat menumbuhkan semangat berbagi dan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat.

     

    “Kami di Fraksi PAN DPR RI percaya bahwa kebersamaan adalah kunci membangun bangsa yang lebih baik. Semoga inisiatif ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk ikut berbagi” pungkas Putri Zulkifli Hasan, seperti yang dilaporkan Kontributor Elshinta Awaluddin Marifatullah.

     

    Acara ini mendapat apresiasi luas dari para penerima bantuan yang merasa terbantu dengan paket sembako yang diberikan. Dengan adanya kegiatan ini, Fraksi PAN DPR RI berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bulan yang penuh berkah ini.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PCO: 130 hari Kabinet fokus pada rakyat dan kembangkan dunia usaha

    PCO: 130 hari Kabinet fokus pada rakyat dan kembangkan dunia usaha

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyebutkan selama 130 hari Kabinet Merah Putih (KMP) pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto fokus pada kebijakan strategis untuk kesejahteraan rakyat serta mengembangkan dunia usaha.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyebutkan kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan selama hampir empat bulan terakhir itu terbukti memberikan efek berganda bagi lapisan masyarakat.

    “Masyarakat menerima manfaat secara langsung dan dunia usaha mendapat peluang berperan besar dalam pembangunan. Kebijakan Presiden Prabowo bermanfaat ganda, menghasilkan dua keuntungan sekaligus,” kata Hasan.

    Sekitar empat bulan, beberapa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sudah berjalan. Program perdana yang dilakukan adalah Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di 38 provinsi.

    Program ini berjalan dengan dukungan lebih dari 750 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah ada dan terus ditambah untuk bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

    Bappenas telah menyatakan MBG dapat menyumbang 0,86 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa lembaga riset ekonomi memperkirakan tahun 2025, MBG diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,06 persen atau sebesar Rp14,61 triliun.

    Dampak lain MBG meliputi perputaran ekonomi di desa, MBG akan meningkatkan permintaan bahan baku seperti beras, telur, ikan, dan daging ayam, yang memberikan peluang bagi petani, peternak, dan nelayan lokal untuk meningkatkan produksi mereka.

    MBG juga akan menggerakkan sektor jasa seperti katering, logistik, dan transportasi juga akan terdorong karena adanya peningkatan kegiatan ekonomi yang terkait dengan MBG.

    Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia periode 2024-2029 pun sudah menyatakan fokus dukungannya menjalankan program percepatan (Quick Win) termasuk dukungan terhadap makan bergizi gratis (MBG).

    Program lain yang tak kalah terbukti diminati masyarakat sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025 yakni Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Dalam kurun waktu satu bulan lebih, sudah ada 527.000 orang terdaftar sebagai calon penerima kado ulang tahun dari negara ini.

    Dengan lebih dari 41.000 pendaftar per hari, sebanyak 7.605 puskesmas di seluruh Indonesia telah melaksanakan program ini di 482 kabupaten/kota.

    Selanjutnya, program prioritas yang dinilai para pengusaha Indonesia menjadi penting ialah terkait dengan hilirisasi serta efisiensi anggaran baik di tingkat nasional dan daerah.

    Hasan menyebutkan untuk hilirisasi menjadi program prioritas yang sudah menjadi komitmen Presiden Prabowo dari pemerintahan sebelumnya karena dinilai mampu mendukung cita-cita ekonomi Indonesia yang diharapkan bertumbuh hingga 8 persen.

    “Hilirisasi sumber daya alam yang strategis adalah peluang terbesar, dimana dukungan para pengusaha juga menjadi sangat strategis,” kata Hasan.

    Untuk itu dapat mewujudkan hilirisasi, dengan segera Presiden RI Prabowo Subianto bersama KMP meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Badan yang dibentuk untuk mengelola dana yang merupakan aset BUMN sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk program strategis seperti hilirisasi dan program strategis lainnya. Eksistensi Danantara diyakini memungkinkan Indonesia memiliki kemandirian pada pendanaan proyek strategis.

    “Presiden sudah mengatakan kalau Danantara yang menyediakan modal hilirisasi, para pengusaha seperti anggota Kadin, harus bersiap, gabung dan dukung business plan-nya yang bankable,” ujar Hasan.

    Jika program hilirisasi berjalan, maka dampak berganda juga akan tercipta seperti hadirnya penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

    Contohnya untuk hilirisasi nikel diproyeksikan dapat menciptakan 180.000 lapangan kerja baru, demikian pula dengan hilirisasi tembaga yang diperkirakan mampu menyerap 150.000 lapangan kerja.

    Kemudian dalam menggerakkan usaha dari desa, Presiden mencanangkan membangun 70.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk menjadi entitas koperasi modern untuk mengelola berbagai kebutuhan masyarakat desa, mulai dari sembako, simpan pinjam, logistik hasil tani, hingga cold storage bagi nelayan.

    “Koperasi betul-betul hadir sebagai motor penggerak ekonomi desa. Tapi koperasi desa dalam mengembangkan usahanya, pasti butuh dunia usaha, baik itu untuk pendampingan ataupun sebagai mitra,” katanya.

    Rencana-rencana lainnya yang sudah terlihat kepastiannya di masa mendatang ialah terkait dengan bidang pendidikan. Pemerintah telah memastikan pembentukan Sekolah Unggulan, Sekolah Rakyat, dan renovasi lebih dari 10 ribu sekolah.

    Lalu dari bidang kesehatan, tak berhenti pada program PKG, Kabinet Mertah Putih juga merencanakan bahwa dalam dua tahun ke depan, kapasitas layanan 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan naik kelas dari tipe D menjadi tipe C dan akan diperlengkapi memiliki sarana dan alat kesehatan yang lebih modern.

    “Dapat dipastikan semua quick win, atau PHTC membuka ruang terlibatnya kalangan pengusaha untuk memajukan Indonesia,” kata Hasan.

    Semua capaian tersebut kata Hasan masih akan terus berkembang sejalan dengan pesan Presiden Prabowo dalam taklimat terbarunya yang meminta para pejabat publiknya untuk tidak berpuas diri dan justru semakin semangat untuk menghadirkan lebih banyak kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Menurutnya,anggota-anggota KMP memahami pesan tersebut dan ke depannya akan terus menciptakan kebijakan dan program yang nantinya dapat membawa Indonesia mencapai cita-citanya untuk menjadi Indonesia dengan masa depan cerah yaitu Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bazar Ramadhan Digelar di 309 Titik Jakarta, Paket Sembako Dijual Rp 100.000
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        15 Maret 2025

    Bazar Ramadhan Digelar di 309 Titik Jakarta, Paket Sembako Dijual Rp 100.000 Megapolitan 15 Maret 2025

    Bazar Ramadhan Digelar di 309 Titik Jakarta, Paket Sembako Dijual Rp 100.000
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggelar Bazar Ramadhan di 309 titik.
    Bazar Ramadhan ini digelar untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok saat Ramadhan.
    “Konteks yang pertama adalah pengendalian inflasi. Terutama dalam kaitan Ramadhan dan Hari Raya, memang terindikasi harga kebutuhan pokok meningkat,” ucap Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    saat diwawancarai di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Sabtu (15/3/2025).
    Dalam Bazar Ramadhan ini Pemprov Jakarta menggandeng Pasar Jaya, Food Station, dan Perumda Dharma Jaya, untuk menyuplai kebutuhan pokok yang dibutuhkan warga.
    “Diadakan untuk menjaga kestabilan harga,” kata Rano.
    Pemprov Jakarta sendiri menargetkan menggelar Bazar Ramadhan di 309 titik selama bulan puasa ini. Dalam bazar tersebut tersedia paket sembako murah seharga Rp 100.000.
    Paket sembako murah itu berisi beras lima kilogram, minyak goreng dua liter, mie instan lima buah dan gula pasir satu kilogram.
    Salah satu kegiatan Bazar Ramadhan digelar di Rusunawa Pasar Rumput hari ini, Sabtu (15/3/2025).
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, warga Rusunawa Pasar Rumput antusias membeli paket sembako murah ini.
    Mereka rela mengantre untuk bisa membeli paket sembako itu.
    Selain beras, minyak goreng, gula, dan minyak, tersedia daging sapi, ayam, cabai, dan lainnya yang dijual dengan harga murah di Bazar Ramadhan ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.