Produk: sembako

Warga Rempang Ucapkan Terima Kasih atas Bingkisan Lebaran dari Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com – Warga Pulau Rempang menyampaikan rasa terima kasih atas bingkisan Lebaran yang mereka terima dari Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan melalui Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, yang melakukan kunjungan kerja selama tiga hari terakhir Ramadan, dan turut melaksanakan salat Idulfitri bersama warga setempat.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) yang kami cintai. Sembako telah sampai ke masyarakat Rempang. Semoga Bapak Presiden dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya,” ujar Hamzanhuri (50), Ketua RT di wilayah Pasir Merah, Kecamatan Galang, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Kamis (4/4/2025).

Bingkisan Lebaran dari Presiden Prabowo Subianto tersebut diberikan kepada seluruh warga yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City, baik yang bersedia dipindahkan maupun yang masih menolak. Penyaluran dilakukan melalui lurah di masing-masing wilayah.

Hingga saat ini, sebanyak 68 keluarga telah menempati rumah layak huni yang disiapkan pemerintah di Tanjung Banon. Rumah tipe 45 tersebut berdiri di atas lahan seluas 500 meter persegi dan telah dilengkapi dengan sertifikat hak milik (SHM) atas nama pribadi.

“Fasilitas permukiman, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi, sedang dilengkapi secara bertahap,” kata Iftitah.

Kementerian Transmigrasi akan membangun 500 unit rumah tambahan untuk melengkapi pembangunan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan BP Batam, dalam rangka menampung warga yang bersedia direlokasi.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun dermaga pelabuhan ikan yang dilengkapi dengan cold storage dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di dekat permukiman baru. Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta instansi lainnya untuk memastikan kelangsungan mata pencaharian warga.

“Warga Rempang yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan juga akan mendapat bantuan berupa perahu berukuran 5–30 GT,” tambah Iftitah.

Ia juga menegaskan program relokasi telah diubah menjadi program transmigrasi lokal agar pemerintah dapat menyediakan fasilitas pekerjaan dan penunjang kehidupan lainnya. Program ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan.

Di hadapan warga Rempang yang masih menolak pindah, selain menyalurkan bingkisan Lebaran dari Prabowo, Iftitah meminta agar perbedaan pendapat dihormati dan tidak ada intimidasi terhadap sesama warga yang memilih jalan berbeda.

04/04/2025 12:00
Ini Alasan Dedi Mulyadi Proses Hukum Oknum Dishub Bogor yang "Sunat" Uang Kompensasi Sopir Angkot Bandung 4 April 2025

Ini Alasan Dedi Mulyadi Proses Hukum Oknum Dishub Bogor yang “Sunat” Uang Kompensasi Sopir Angkot
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, mengungkapkan alasan dirinya membawa kasus pemotongan uang kompensasi sejumlah
sopir angkot
oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU ke aparat yang berwenang.
Dia mengaku tidak menyukai segala bentuk
premanisme
dalam bentuk apa pun yang membuat masyarakat merugi, dalam hal ini kepada sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor.
Ia khawatir, perilaku premanisme yang dilakukan oleh oknum petugas ini akan terus berulang di masa depan, sehingga makin banyak pihak yang dirugikan atas perilaku tidak terpuji ini.
“Bahwa proses hukum harus berjalan, karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi,” ujar Dedi, dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).
Menurut Dedi, proses hukum harus ditegakkan sebagai pembelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi tindak premanisme dalam bentuk apa pun.
Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk keadilan bagi sejumlah sopir angkot yang dirugikan atas tindakan
pungutan liar
(pungli) oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.
Dedi juga berjanji akan mengganti uang yang disunat sebesar Rp 200.000 kepada para sopir angkot yang menjadi korban.
“Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa mengembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil,” tutur Dedi.
Dia menyebut, pemotongan uang tersebut sangat membebani para sopir angkot.
Bahkan, uang sebesar Rp 200.000 bisa untuk mencukupi makan keluarga sopir angkot selama empat hari.
“Rp 200.000 berarti bagi mereka (sopir angkot), artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp 50.000 per hari,” kata dia.
Diketahui, Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak, hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.
Bantuan ini diberikan Dedi Mulyadi sebagai ganti rugi agar mereka tidak beroperasi selama beberapa waktu demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.
Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan sebelum, dan tahap kedua setelah Lebaran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/04/2025 11:29
Dedi Mulyadi Bakal Proses Hukum Oknum Dishub yang Sunat Uang Kompensasi Sopir Angkot Bandung 4 April 2025

Dedi Mulyadi Bakal Proses Hukum Oknum Dishub yang Sunat Uang Kompensasi Sopir Angkot
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, akan memproses kasus pemotongan uang kompensasi ratusan
sopir angkot
di
Kabupaten Bogor
oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU ke ranah hukum.
Dia menerima keluhan dari sejumlah sopir angkot yang mengaku disunat oleh oknum petugas tersebut sebesar Rp 200.000 per kepala.
Adapun pemotongan uang tersebut dengan dalih “uang sukarela”.
“Tetapi, untuk oknum yang lakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela anda tidak bisa tenang. Bahwa proses hukum harus tetap berjalan,” ujar Dedi, dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).
Menurut dia, kasus pemotongan tersebut termasuk ke dalam ranah
pungutan liar
(pungli) yang dapat diproses ke jalur hukum.
Sebab, pungli adalah tindakan melawan hukum yang harus ditindak dengan tegas.
Dedi mengaku akan memperjuangkan warganya yang mendapatkan ketidakadilan dari oknum petugas Dishub dan Organda yang nakal.
Dengan memproses kasus ini ke aparat yang berwenang, ia menyebut bahwa aspek keadilan harus diberikan bagi para sopir angkot yang menjadi korban perilaku tidak terpuji oknum petugas.
“Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa kembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil,” tutur Dedi.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi akan mengganti
uang kompensasi sopir angkot
di Kabupaten Bogor yang disunat.
Dedi meminta para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengganti kerugian akibat ulah oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.
“Untuk sopir angkot yang dipotong, jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti,” kata dia.
Diketahui, Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak, hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.
Bantuan ini diberikan Dedi Mulyadi sebagai ganti rugi agar mereka tidak beroperasi selama beberapa waktu demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.
Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan sebelum dan setelah Lebaran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/04/2025 10:48
Uang Kompensasi Sopir Angkot Bogor Disunat Dishub, Dedi Mulyadi Siap Ganti Bandung 4 April 2025

Uang Kompensasi Sopir Angkot Bogor Disunat Dishub, Dedi Mulyadi Siap Ganti
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, akan mengganti
uang kompensasi

sopir angkot
di
Kabupaten Bogor
yang disunat oleh oknum Dinas Perhubungan (Dishub), Organda, dan KKSU.
Sebelumnya, sejumlah sopir angkot di Bogor sebelumnya mengeluhkan kepada Dedi Mulyadi soal pemotongan uang kompensasi sebesar Rp 200.000 per orang oleh oknum petugas. Uang itu seharusnya mereka terima karena tidak beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.
Dedi meminta para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengganti kerugian akibat ulah oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.
“Untuk sopir angkot yang dipotong, jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti,” ujarnya dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).
Dia menyebut pemotongan uang tersebut sangat membebani para sopir angkot.
Bahkan menurut Dedi, uang sebesar Rp 200.000 bisa untuk mencukupi makan keluarga sopir angkot selama empat hari.
Namun, dengan adanya perbuatan oknum petugas Dishub tersebut, membuat keluarga sopir angkot semakin susah karena harus mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan uang seadanya.
“Rp 200.000 berarti bagi mereka (sopir angkot), artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp 50.000 per hari,” katanya.
Selain itu, Dedi juga akan membawa kasus pemotongan uang yang dilakukan oleh oknum petugas Organda dan KKSU ini ke ranah hukum.
Mengingat, perbuatan tersebut masuk dalam ranah tindak pidana dan juga merugikan ratusan sopir angkot, khususnya di Bogor.
“Tetapi untuk oknum yang lakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, anda tidak bisa tenang. Bahwa proses hukum harus berjalan,” pungkasnya.
Diketahui, Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak, hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.
Bantuan ini diberikan Dedi Mulyadi sebagai ganti rugi agar mereka tidak beroperasi selama beberapa waktu demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.
Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp500 ribu yang dibagikan sebelum, dan tahap kedua sesudah Lebaran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/04/2025 10:24
Jalur Puncak tanpa macet saat angkot tak beroperasi

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Jalur Puncak tanpa macet saat angkot tak beroperasi
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 03 April 2025 – 20:22 WIB

Elshinta.com – Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, mengatakan bahwa pengendara dapat melalui jalur utama Cianjur, khusus di depan Pasar Cipanas, dengan nyaman dan lancar tanpa macet pada saat angkutan kota (angkot) tidak beroperasi.

“Gubernur Jabar mengeluarkan kebijakan agar angkot Cipanas tidak beroperasi selama masa libur Lebaran 2025,” kata Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongky Dilatha di Cianjur, Kamis.

Dengan pemberian insentif kepada sopir, dia menegaskan bahwa sampai dengan 7 April tidak ada angkot yang beroperasi sehingga tidak ada macet lagi di depan pasar, hanya antrean dengan laju tersendat.

AKBP Rohman mengemukakan bahwa pihaknya sudah melaporkan langsung kepada Gubernur Jabar kalau kawasan Puncak aman tanpa macet selama angkot tidak beroperasi.

“Kendati demikian, kami tetap menyiagakan petugas di titik rawan macet, termasuk di depan Pasar Cipanas,” kata Kapolres.

Sementara itu, sekitar 561 sopir angkot di kawasan Puncak-Cipanas diliburkan selama sepekan tepatnya mulai 1 hingga 7 April 2025.

Kebijakan itu, kata dia, untuk mencegah terjadinya antrean panjang kendaraan yang menyebabkan macet total di jalur Puncak karena angkot parkir dan berhenti sembarangan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tedy Artiawan menyebutkan berbagai faktor penyebab terjadinya macet panjang hingga belasan jam di jalur Puncak, salah satunya keberadaan angkot yang kerap berhenti sembarangan tepatnya di depan Pasar Cipanas.

Pemkab Cianjur dan Pemprov Jabar memberikan solusi dengan meliburkan angkot selama liburan Lebaran dengan memberikan insentif bagi ratusan sopir berupa uang tunai Rp1 juta dan paket sembako selama tidak beroperasi.

Bantuan itu diserahkan langsung Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berupa uang Rp1 juta dan paket sembako dengan total Rp1,5 juta.

“Bekal untuk mereka selama tidak beroperasi sampai dengan 7 April,” katanya.

Ketika ada angkot yang tetap beroperasi atau berhenti di depan Pasar Cipanas, pihaknya akan memberikan sanksi hingga menyita sementara angkot dan akan mengembalikan kepada yang bersangkutan setelah 7 April

Sumber : Antara

04/04/2025 06:12
Kabar Uang Kompensasi Sopir Angkot Jalur Puncak Bogor Dipotong Rp200 Ribu, Organda: Seikhlasnya – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membantah memotong uang kompensasi terhadap sopir angkutan kota (Angkot) di jalur Puncak.

Walau demikian, Organda mengakui anggotanya menerima sejumlah uang dari sopir yang disebut sebagai uang terima kasih.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil kebijakan menghentikan sementara operasional angkot di jalur Puncak Bogor selama sepekan saat musim libur lebaran 2025 untuk mengantisipasi kemacetan.

Sebagai pengganti penghasilan, para sopir angkot akan menerima kompenasi sebesar Rp1,5 juta yang terdiri dari Rp1 juta uang tunai dan Rp500 ribu berbentuk sembako.

Namun baru-baru ini beredar kabar jika adanya pemotongan terhadap kompensasi tersebut sebesar Rp200 ribu, sehingga sopir angkot hanya menerima Rp800 ribu.

Atas hal tersebut, Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi membantah jika adanya pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot.

Berdasarkan hasil penelusurannya, hal tersebut merupakan inisiatif dari sejumlah pengurus komunitasnya masing-masing.

“Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas,” ujarnya kepada wartawan di Simpang Gadog, Kamis (3/4/2025).

Haryandi mengungkapkan, uang yang terhimpun sebagai ucapan terimakasih tanpa dipatok dari para sopir angkot tersebut berjumlah Rp3,2 juta.

Ia pun menegaskan jika dalam menghimpun uang tersebut tanpa ada paksaan dan juga tidak semua sopir angkot memberikan kontribusinya.

Sementara itu, ia menjelaskan imbalan tersebut diberikan sebagai ucapan terimakasih karena timnya telah membantu proses pendataan dalam waktu singkat setelah kebijakan itu diambil.

“Sekali lagi kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan itu tidak benar adanya, tetapi hanya menerima imbalan terimaksih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela,” katanya.

Puluhan Sopir Angkot Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat menemukan terdapat puluhan angkot yang masih nekad beroperasi di jalur Puncak, Bogor.

Padahal, Gubernur Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sudah mengeluarkan instruksi agar tidak ada angkot yang beroperasi guna mengantisipasi kemacetan di jalur Puncak Bogor selama libur lebaran 2025.

Selama diliburkan 7 hari, para sopir angkot mendapatkan kompensasi sebesar Rp1,5 juta untuk menutup penghasilannya.

“Ada sekitar 20 kendaraan yang saat ini seharusnya tidak beroperasi sudah menerima kompensasi,” kata Sekretaris Dishub Provinsi Jawa Barat, Dhani Gumelar di Simpang Gadog, Kamis (3/4/2024).

Dhani Gumelar mengatakan, para sopir angkot yang masih beroperasi tersebut memberikan alasan yang beragam.

Ada yang beralasan demi kepentingan keluarga, ada yang mengaku tidak tahu, bahkan ada juga yang mengaku belum menerima kompensasi.

Namun, kata dia, apapun alasannya tak bisa dibenarkan karena pemerintah telah memberikan kompensasi untuk 651 sopir angkot.

“Jadi kita memberikan sesuai dengan Organda, jadi saat ini tidak ada pengecualian, seluruhnya tidak boleh beroperasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih menyebut angkot yang tetap beroperasi tersebut diberikan tindakan putar balik oleh anggotanya di lapangan.

Apabila kedapatan masih terus beroperasi, maka pihaknya tak segan untuk mencabut izin operasional dari angkot tersebut.

“Jadi kalau sudah imbauan 1, 2, 3 masih terus seperti itu, kita cek surat-suratnya segala macem kita fotoin, kalau masih tetep beroperasi akan kita lakukan untuk penindakan yaitu pencabutan izin trayek,” tegasnya.

Di samping itu, anggotanya pun telah tergelar di sepanjang jalur Puncak Bogor untuk melakukan pengawasan terhadap angkot-angkot yang masih beroperasi saat libur lebaran.

“Dari mulai Gadog sampe Gunung Mas kita lakukan pengawasan, di titik yang di mana simpang yang perlu diawasi kita awasi, ada delapan titik,” katanya.

Penulis: Muamarrudin Irfani

04/04/2025 02:19
Harga bahan pangan di Lebak mulai turun usai Lebaran 2025

UHarga komoditi sembilan bahan pokok atau sembako di pasar malam Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mulai turun usai Lebaran 1446 Hijriah/2025 Masehi.ANTARA/Mansur

Harga bahan pangan di Lebak mulai turun usai Lebaran 2025
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 03 April 2025 – 15:25 WIB

Elshinta.com – Harga sejumlah bahan pangan pokok pada sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mulai turun usai perayaan Lebaran 2025. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak Yani di Lebak, Kamis mengatakan bahwa kini harga bahan pangan pada sejumlah pasar tradisional terjadi penurunan mulai beras medium, terigu hingga cabai.

Penurunan harga sembako ini belum signifikan dengan kisaran antara Rp200 sampai Rp10.000 per kilogram. Misalnya , kata dia, harga beras medium KW 1 dijual pada tiga hari lalu Rp15.000, namun kini menjadi Rp14.500/kilogram. Harga beras medium KW 2 sebelumnya Rp14.000 kini menjadi Rp13.800/kilogram dan beras medium KW 3 dari semula Rp12.800 kini menjadi Rp18.600/kilogram.

Sedangkan harga telur dari Rp32.000 menjadi Rp26.500/kilogram dan daging unggas semula Rp45.000 menjadi Rp40.000/kilogram. Harga cabai keriting dari Rp100.000 menjadi Rp90.000/kilogram dan cabai besar Rp75.400 menjadi Rp69.400/kilogram. Sedangkan cabai hijau dari Rp61.500 menjadi Rp58.200/kilogram, cabai merah Rp75.600 menjadi Rp60.300/kilogram dan bawang merah dari Rp30.500 kini menjadi Rp29.500/kilogram.

Kemungkinan penurunan harga bahan pokok itu akibat daya beli masyarakat menurun usai Lebaran juga pasokan melimpah. Selain itu juga dampak pasar murah yang dilakukan pemerintah daerah setempat di 28 kecamatan.

“Kami berharap harga sembako kembali normal usai Lebaran 2025,” kata Yani.

Aripudin (50), pedagang sembako di Pasar Rangkasbitung mengakui jika harga sejumlah kebutuhan pokok usai Lebaran mengalami penurunan karena daya beli masyarakat berkurang. Selain itu juga pasokan bahan kebutuhan pokok di Pasar Rangkasbiting berjalan lancar dan melimpah sehingga tidak terjadi kelangkaan.

“Kami memastikan harga sembako (sembilan bahan pokok) itu usai Lebaran terus menurun,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, Edi, seorang pedagang di Pasar Maja mengatakan sejak usai Lebaran harga sembako mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap omzet pendapatan.

“Hampir semua sembako menurun usai Lebaran,” katanya.

Sumber : Antara

04/04/2025 01:54
Jalur Puncak Lancar Tanpa Macet Selama Angkot Tidak Beroperasi

CIANJUR – Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, melaporkan bahwa jalur utama Cianjur, khususnya di depan Pasar Cipanas, kini dapat dilalui dengan nyaman dan lancar tanpa kemacetan. Hal ini terjadi berkat kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di mana angkutan kota (angkot) di kawasan Puncak-Cipanas tidak beroperasi selama masa libur Lebaran 2025.

Kapolres Cianjur, AKBP Rohman Yongky Dilatha, menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut, tidak ada lagi kemacetan di depan Pasar Cipanas. “Gubernur Jabar mengeluarkan kebijakan agar angkot Cipanas tidak beroperasi selama masa libur Lebaran 2025,” ujar Kapolres, Kamis 3 April.

Selama periode liburan Lebaran ini, tepatnya hingga 7 April 2025, 561 sopir angkot yang biasa beroperasi di kawasan Puncak dan Cipanas diliburkan. Sebagai pengganti, mereka menerima insentif berupa uang tunai sebesar Rp1 juta dan paket sembako senilai Rp1,5 juta yang diserahkan langsung oleh Dedi Mulyadi.

Kebijakan ini diambil untuk menghindari antrean panjang yang sering terjadi akibat angkot yang berhenti sembarangan, terutama di depan Pasar Cipanas. “Keputusan ini diambil untuk mengurangi potensi kemacetan, yang sebelumnya sering terjadi karena angkot yang parkir dan berhenti sembarangan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Tedy Artiawan.

Menurut AKBP Rohman, pihaknya telah melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat bahwa jalur Puncak kini bebas macet selama angkot tidak beroperasi. “Kami akan tetap menyiagakan petugas di titik rawan kemacetan, termasuk di depan Pasar Cipanas, untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas,” tambah Kapolres.

Meskipun demikian, pihak berwenang tetap memperingatkan sopir angkot yang tetap beroperasi atau berhenti sembarangan. Mereka akan dikenakan sanksi, termasuk penyitaan sementara angkot yang melanggar aturan tersebut. Kendaraan tersebut baru akan dikembalikan setelah 7 April 2025.

Dengan kebijakan ini, diharapkan jalur Puncak dapat tetap lancar dan terhindar dari kemacetan parah selama masa liburan Lebaran, memberikan kenyamanan bagi pengendara yang melintasi kawasan tersebut

03/04/2025 19:08
Lebaran 2025, Kawasan Cipanas Tanpa Macet Berkat Kebijakan Liburkan Angkot

JABAR EKSPRES – Pengendara di jalur utama Cianjur, khususnya di depan Pasar Cipanas, dapat menikmati perjalanan yang lebih lancar dan nyaman tanpa terhambat kemacetan pada masa libur Lebaran 2025.

Hal ini berkat kebijakan Gubernur Jawa Barat yang meliburkan angkutan kota (angkot) selama periode libur Lebaran, mulai 1 hingga 7 April 2025.

Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongky Dilatha mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di depan pasar selama arus mudik.

“Gubernur Jabar mengeluarkan kebijakan agar angkot Cipanas tidak beroperasi selama masa libur Lebaran 2025,” ujarnya saat ditemui di Cianjur, Kamis (3/4/2025).

BACA JUGA: Aksi Heroik di Puncak, Polisi Kawal Ibu Hamil Menuju Rumah Sakit di Tengah Arus One Way

Sebagai kompensasi, sebanyak 561 sopir angkot di kawasan Puncak-Cipanas akan mendapatkan insentif berupa uang tunai dan sembako senilai total Rp1,5 juta.

Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada kemacetan yang terjadi di area tersebut, meskipun antrean kendaraan tetap ada dengan laju yang lebih tersendat.

AKBP Rohman juga menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan langsung kepada Gubernur Jawa Barat bahwa kawasan Puncak kini bebas dari kemacetan berkat penghapusan operasi angkot.

“Kami tetap menyiagakan petugas di titik-titik rawan macet, termasuk di depan Pasar Cipanas,” tegas Kapolres.

BACA JUGA: Atasi Kemacetan, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Bogor Dihentikan

Dengan kebijakan ini, masyarakat di kawasan Puncak dan Cipanas dapat merasakan kelancaran arus lalu lintas yang lebih baik selama libur Lebaran.

03/04/2025 17:31
Dugaan Penyebab Ada Angkot Masih ‘Narik’ di Puncak Saat Libur Lebaran

Kabupaten Bogor –

Angkutan perkotaan (angkot) diminta tidak beroperasi mulai besok atau H+1 hingga H+7 Lebaran di wilayah Puncak, Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, masih ada angkot yang melintas di Puncak.

Pembatasan operasional angkot di Puncak Bogor itu dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Pembatasan angkot dilakukan untuk menekan kemacetan di masa libur lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

Sebagai gantinya, pemerintah daerah memberikan kompensasi bantuan kepada sopir angkot berupa sembako dan uang tunai.

“Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan organisasi angkutan darat untuk menghentikan operasional angkot pada periode tersebut. Sebagai kompensasi, para sopir angkot telah diberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai,” ujar Bupati Bogor, Rudy Susmanto dalam keterangannya, Senin (31/3).

Dia mengatakan pembatasan dilakukan agar wisatawan bisa berlibur dengan nyaman, terutama di kawasan Puncak. Dia menambahkan, kawasan Cisarua biasanya akan lebih ramai setelah Idul Fitri, dengan puncaknya terjadi pada H+1 dan H+2 Lebaran.

“Kami siap melayani para wisatawan yang ingin berlibur di Kabupaten Bogor, khususnya di daerah Cisarua. Kami menjamin keamanan dan kenyamanan selama masa mudik,” jelasnya.

Angkot Nekat Beroperasi

Foto: Angkot diminta tak beroperasi pada H+1 hingga H+7 Lebaran di wilayah Pincak, Bogor. Meski demikian, masih ada angkot yang melintas di Puncak. (Rizky AM/detikcom)

Pada H+1 lebaran atau Selasa (1/4), Dishub Kabupaten Bogor masih menemukan angkot mencari penumpang di Puncak Bogor. Petugas pun bertindak.

“Saya coba tanya ke beberapa angkot yang masih beroperasi, saya langsung eksekusi. Dalam artian begini itu ada beberapa kendaraan yang tidak kena subsidi. Mangkanya dia mencoba untuk beroperasi,” kata Kabid Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, kepada wartawan di Simpang Gadog, Selasa (1/4).

Petugas Dishub Kabupaten Bogor menindak angkot yang masih beroperasi dengan mengarahkan angkot ke jalur alternatif Puncak. Sejauh ini ada empat angkot yang kedapatan masih beroperasi.

Para sopir angkot berupaya menghindari petugas saat beroperasi di masa libur lebaran ini. Dishub juga memberikan imbauan kepada sopir angkot untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat.

Dugaan Kompensasi Disunat

Foto: Angkot diminta tak beroperasi pada H+1 hingga H+7 Lebaran di wilayah Pincak, Bogor. Meski demikian, masih ada angkot yang melintas di Puncak. (Rizky AM/detikcom)

Dishub Kabupaten Bogor akan menjadikan temuan angkot beroperasi di masa libur lebaran sebagai bahan evaluasi. Dia mengatakan para pengemudi angkot yang masih beroperasi berdalih belum mendapatkan kompensasi sehingga tetap nekat mencari penumpang.

“Saya coba tanya ke beberapa angkot yang masih beroperasi, saya langsung eksekusi. Dalam artian begini, itu ada beberapa kendaraan yang tidak kena subsidi. Makanya dia mencoba untuk beroperasi,” kata Dadang.

Sopir angkot seharusnya menerima kompensasi total Rp 1,5 juta. Kompensasi tersebut berupa uang tunai dan sembako.

“Sebesar Rp 1,5 juta dengan rincian duit Rp 1 juta, Rp 500 (ribu) sembako, ini dibagikan sebelum lebaran. Pascalebaran tidak,” jelasnya.

Dadang mengatakan menerima laporan bahwa ada sopir yang menerima kompensasi yang nominalnya tidak sesuai. Dia menyebut ada sopir yang mengaku menerima kompensasi sebesar Rp 800 ribu.

“Nah betul banyak juga, dan saya juga dapat informasi itu ada pemotongan, jadi (diterima sopir) Rp 800 ribu. Kita akan pantau siapa yang melakukan ini, yang jelas Rp 1,5 juta harus full ke sopir,” imbuhnya.

Pengakuan Sopir Angkot

Foto: Salah satu pengemudi angkot bernama Dadang mengatakan hendak mengarah ke Cisarua (Rizky AM/detikcom)

Salah satu pengemudi angkot bernama Dadang mengatakan hendak mengarah ke Cisarua. Dadang mengaku disewa oleh tetangganya untuk mengantar ke Cisarua.

“Arah Cisarua, pasar, (mengantar) tetangga,” kata Dadang kepada wartawan di simpang Gadog.

Dishub menemukan angkot-angkot tersebut datang dari arah Ciawi menuju Puncak.

Dadang mengatakan hendak mengantar rombongan untuk berziarah di belakang area Pasar Cisarua. Dadang mengaku tidak mendapat kompensasi dari pemerintah untuk sopir angkot yang diberikan pemerintah daerah karena diminta tidak beroperasi selama libur lebaran.

“Nggak (dapat), pengen dapat, tapi nggak tahu peraturannya,” tuturnya.

Halaman 2 dari 4

(jbr/jbr)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

03/04/2025 07:01