Xcloud.id

Produk: sembako

  • Emen Ngaku Salah Sebut, Bukan Dadang Kosasih yang Minta Jatah tapi Nandar Otak Pemotongan Kompensasi

    Emen Ngaku Salah Sebut, Bukan Dadang Kosasih yang Minta Jatah tapi Nandar Otak Pemotongan Kompensasi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sopir angkutan umum, Emen, meralat pelaku di balik kasus pemotongan uang kompensasi untuk lebaran 2025 bagi para sopir angkutan umum. 

    Sebelumnya, Emen menyebut bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor turut terlibat dalam kasus tersebut sehingga membuat pejabat dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, dihujat publik. 

    Namun, belakangan, ia meralatnya. 

    Emen mengatakan bahwa otak di balik kasus pemotongan itu ialah Ketua Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU), Nandar. 

    Hal itu diungkapkannya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, lewat sambungan telepon. 

    “Emen kemarin salah nyebut pak. Yang motong (uang kompensasi) itu KKSU. Cuma waktu itu Emen melihat Dishub sama Organda ada di lokasi pemberian uang kompensasi,” ujar Emen kepada Dedi dikutip dari Youtube Channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Senin (7/4/2025). 

    Saat penerimaan bantuan uang kompensasi senilai Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu itu, Emen melihat anggota Dishub Provinsi Jawa Barat dan Organda turut hadir di lokasi. 

    Ia berasumsi uang kompensasi yang dipotong senilai Rp 200 ribu masuk ke kantong anggota KKSU, Dishub dan Organda yang hadir saat penyerahan. 

    Padahal, uang itu hanya masuk ke kantong KKSU. 

    “Pak Nandar Ketua KKSU (yang minta), bukan Dishub. Dishub enggak ada yang minta. Cuma Emen melihat saat penyerahan (uang) saat itu ada Dishub dan Organda sehingga mengira mereka juga dapat,” lanjutnya. 

    Permintaan uang senilai Rp 200 ribu itu bermula ketika Emen didatangi oleh Nandar setelah menerima bantuan pada hari Jumat.

    Nandar meminta kepada Emen untuk mengumpulkan uang senilai Rp 200 ribu dari teman-temannya sesama sopir angkutan umum. 

    Pada hari yang sama, Emen pun akhirnya mengumpulkan sebanyak Rp 4 juta rupiah dari para anggotanya dan menyerahkan kepada Nandar.

    “Dikumpulkan uang senilai Rp 200 ribu per sopir. Jadi saya mengumpulkan Rp 4 juta ke KKSU,” katanya. 

    Setelah kasus ini diketahui publik dan viral, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, lalu meminta agar KKSU mengembalikan lagi uang tersebut. 

    Dadang juga sempat menjadi sasaran hujatan netizen gara-gara Emen yang menyebut anggota dishub terlibat.

    Emen memastikan bahwa dishub dan organda tidak terlibat dalam kasus pemotongan itu. 

    Dadang sempat meradang

    Dadang Kosasih sempat meradang begitu mengetahui instansinya disebut-sebut di dalam kasus pemotongan uang kompensasi Lebaran 2025 untuk sopir angkutan umum di Kabupaten Bogor. 

    Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor langsung mencari batang hidung Emen, sopir angkot yang menyebut nama instansi itu. 

    Hal itu diceritakan oleh Dadang kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menanyakan terkait dugaan keterlibatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam pemotongan uang kompensasi. 

    “Saya sebagai penindak (di lapangan) agak sedikit emosional. Udah bekerja sesuai arahan Pak Gubernur, tahunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Emen, tertuanglah (nama) Dinas Perhubungan, Kabupaten lagi,” ujar Dadang seperti dikutip dari Youtube Dedi Mulyadi yang tayang pada Minggu (6/4/2025). 

    Saat nama instansinya disebut-sebut, Dadang yang emosi langsung mencari Emen. 

    “Dari situ agak sedikit ini (emosi), mana namanya Emen?! Waktu itu. Tapi (Emen) kooperatif, saya kejar ini (bisa) bahaya. Saya jujur Pak Gubernur namanya pemotongan (uang) itu menghinakan diri Pak Gubernur, saya tidak akan melakukan hal yang tercela,” jelas Dadang. 

    “Saya sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ langsung. Tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu sama saya,” tambahnya. 

    Sebut KKSU yang minta jatah

    Dadang Kosasih, menjelaskan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor. 

    Sebelumnya, sejumlah sopir angkot mengaku uang Rp 1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp 200.000.

    Lewat video yang diunggah di akun Youtube Dedi Mulyadi, Dadang membantah anggota Dishub Bogor memotong uang kompensasi seperti isu yang beredar.

    Dadang menjelaskan, awalnya dia melakukan penindakan ke sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.  

    Salah satu sopir angkot kemudian mengatakan bahwa ada pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

    “Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) ‘kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi’. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU,” ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.

    “Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.

    “KKSU,” jawab Dadang.

    Dadang kemudian meminta bantuan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk memediasi KKSU dan sopir angkot.

    Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.

    Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.

    “KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur. Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan,” ujar Dadang.

    Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen si sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.

    Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.

    “Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi,” ujar Dadang.

    Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang.

    “Ada oknum dishub kabupaten motong?” tanya Dedi.

    “Saya pastikan tidak ada, clear and clean karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir,” ujar Dadang.

    Hanya keikhlasan sopir

    Sebelumnya kepada awak media, Dadang juga menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    Dadang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut. Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU.

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.

    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. (TribunJakarta.com/Kompas.com).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Kisah Suryani, Kartini Modern Pejuang Ekonomi Keluarga yang Berhasil Naik Kelas Lewat Pendanaan KUR BRI – Page 3

    Kisah Suryani, Kartini Modern Pejuang Ekonomi Keluarga yang Berhasil Naik Kelas Lewat Pendanaan KUR BRI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Upaya Kartini di masa lalu dalam memperjuangkan emansipasi wanita rasanya tidak pupus ditelan zaman. Buktinya, hingga saat ini banyak perempuan-perempuan yang tak mau berdiam diri. Demi mengangkat perekonomian keluarga, tak sedikit perempuan yang berani membuka usaha.

    Semangat Kartini modern inilah yang ditunjukkan oleh Suryani, pedagang eceran asal Pamulang, Tangerang Selatan, Banten yang kini berhasil menopang perekonomian keluarga hingga mampu menyekolahkan anaknya berkat usaha toko kelontong yang ia jalankan.

    “Awalnya saya mengamati jalan raya yang begitu ramai. Ada banyak kendaraan yang lalu-lalang. Saya berpikir amat sayang jika keramaian tersebut dilewatkan begitu saja. Insting berdagang saya pun kemudian muncul. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk membuka toko kelontong di pinggir jalan mulai 2009,” ungkap Suryani.

    Walau didasari dengan coba-coba, tetapi Suryani terbilang niat menjadi pedagang eceran. Sembako menjadi produk jualan utamanya. Dengan lokasi toko yang dekat jalan raya, Suryani tak kesulitan menggaet pelanggan yang ingin belanja kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, telur dan semacamnya. Lokasi yang strategis dan mudah diakses juga tak disia-siakan Suryani untuk berjualan bensin eceran. Benar saja toko kelontongnya nyaris menjadi jujugan para pengendara motor yang kebetulan lewat atau bahkan sampai langganan untuk membeli bensin.

     

    Usaha Suryani pun kian berkembang setelah ia mendapatkan beberapa bantuan modal. Salah satunya adalah PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yaitu program permodalan berbasis kelompok dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan bagian dari Holding Ultra Mikro BRI (bersama Pegadaian dan BRI sebagai induknya). Adapun pinjaman PNM Mekaar sendiri ditujukan untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, program ini memberikan pembiayaan modal tanpa agunan.

    “Pada tahun 2023 saya mendapatkan bantuan modal senilai Rp3 juta dari PNM Mekaar. Modal itu saya manfaatkan untuk menambah stok produk jualan di toko,” ungkapnya. Suryani juga mengaku jika ia mendapatkan modal tersebut melalui proses yang mudah dan tidak sulit sama sekali.

    Usaha yang dijalankan Suryani pun terus berkembang sehingga Ia berkeinginan untuk menambah modal usaha hingga akhirnya Ia memanfaatkan fasilitas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI.

    “Tak lama setelah itu, saya juga mendapatkan tambahan modal usaha senilai Rp50 juta dari KUR BRI pada akhir tahun 2024. Prosesnya juga mudah, sehingga modal bisa saya terima dengan cepat untuk meningkatkan skala usaha. Enaknya lagi, dari pihak BRI juga aktif mendampingi. Jadi, saya diberi tahu bagaimana caranya memutar modal untuk usaha yang menguntungkan, kapan waktu terbaik bayar angsuran agar tidak sampai telat, dan informasi bermanfaat lainnya,” imbuh Suryani.

    Berkat kejeliannya melihat peluang usaha dan kegigihannya dalam berjualan, kini toko kelontong Suryani mampu menghasilkan setidaknya Rp500 ribu per hari. Walau tujuan awalnya sebagai usaha sampingan, tetapi jerih payah Suryani membuahkan hasil. Berkat usaha toko kelontong ini Suryani makin naik kelas. Ia pun bisa menopang perekonomian keluarga, termasuk menyekolahkan anak-anaknya.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan kisah Suryani ini adalah contoh nyata dari pelaku usaha yang memanfaatkan pendanaan usaha, mulai dari usaha mikro dan terus berkembang hingga naik kelas. “BRI terus mendukung pelaku usaha ultra mikro melalui pendampingan dan pemberdayaan usaha dimana pemberdayaan itu tidak hanya dengan penyaluran pinjaman saja, namun dilakukan pendampingan usaha dan diajarkan untuk bisa menabung,” ujar Hendy.

  • Suryani, Kartini Modern yang Sukses Kembangkan Usaha Mikro dengan KUR BRI – Halaman all

    Suryani, Kartini Modern yang Sukses Kembangkan Usaha Mikro dengan KUR BRI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Upaya Kartini di masa lalu dalam memperjuangkan emansipasi wanita rasanya tidak pupus ditelan zaman. Buktinya, hingga saat ini banyak perempuan-perempuan yang tak mau berdiam diri. Demi mengangkat perekonomian keluarga, tak sedikit perempuan yang berani membuka usaha.

    Semangat Kartini modern inilah yang ditunjukkan oleh Suryani, pedagang eceran asal Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, yang kini berhasil menopang perekonomian keluarga hingga mampu menyekolahkan anaknya berkat usaha toko kelontong yang ia jalankan.

    “Awalnya saya mengamati jalan raya yang begitu ramai. Ada banyak kendaraan yang lalu-lalang. Saya berpikir amat sayang jika keramaian tersebut dilewatkan begitu saja. Insting berdagang saya pun kemudian muncul. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk membuka toko kelontong di pinggir jalan mulai 2009,” ungkap Suryani.

    Walau didasari dengan coba-coba, tetapi Suryani terbilang niat menjadi pedagang eceran. Sembako menjadi produk jualan utamanya. Dengan lokasi toko yang dekat jalan raya, Suryani tak kesulitan menggaet pelanggan yang ingin belanja kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, telur, dan semacamnya. 

    Lokasi yang strategis dan mudah diakses juga tak disia-siakan Suryani untuk berjualan bensin eceran. Benar saja toko kelontongnya nyaris menjadi jujugan para pengendara motor yang kebetulan lewat atau bahkan sampai langganan untuk membeli bensin.

    Usaha Suryani pun kian berkembang setelah ia mendapatkan beberapa bantuan modal. Salah satunya adalah PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yaitu program permodalan berbasis kelompok dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan bagian dari Holding Ultra Mikro BRI (bersama Pegadaian dan BRI sebagai induknya). 

    Adapun pinjaman PNM Mekaar sendiri ditujukan untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, program ini memberikan pembiayaan modal tanpa agunan.

    “Pada tahun 2023 saya mendapatkan bantuan modal senilai Rp3 juta dari PNM Mekaar. Modal itu saya manfaatkan untuk menambah stok produk jualan di toko,” ungkapnya. Suryani juga mengaku jika ia mendapatkan modal tersebut melalui proses yang mudah dan tidak sulit sama sekali.

    Usaha yang dijalankan Suryani pun terus berkembang sehingga ia berkeinginan untuk menambah modal usaha hingga akhirnya ia memanfaatkan fasilitas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI.

    “Tak lama setelah itu, saya juga mendapatkan tambahan modal usaha senilai Rp50 juta dari KUR BRI pada akhir tahun 2024. Prosesnya juga mudah, sehingga modal bisa saya terima dengan cepat untuk meningkatkan skala usaha. Enaknya lagi, dari pihak BRI juga aktif mendampingi. Jadi, saya diberi tahu bagaimana caranya memutar modal untuk usaha yang menguntungkan, kapan waktu terbaik bayar angsuran agar tidak sampai telat, dan informasi bermanfaat lainnya,” imbuh Suryani.

    Berkat kejeliannya melihat peluang usaha dan kegigihannya dalam berjualan, kini toko kelontong Suryani mampu menghasilkan setidaknya Rp500 ribu per hari. Walau tujuan awalnya sebagai usaha sampingan, tetapi jerih payah Suryani membuahkan hasil. 

    Berkat usaha toko kelontong ini, Suryani makin naik kelas. Ia pun bisa menopang perekonomian keluarga, termasuk menyekolahkan anak-anaknya.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, mengungkapkan kisah Suryani ini adalah contoh nyata dari pelaku usaha yang memanfaatkan pendanaan usaha, mulai dari usaha mikro dan terus berkembang hingga naik kelas. 

    “BRI terus mendukung pelaku usaha ultra mikro melalui pendampingan dan pemberdayaan usaha dimana pemberdayaan itu tidak hanya dengan penyaluran pinjaman saja, namun dilakukan pendampingan usaha dan diajarkan untuk bisa menabung,” ujar Hendy.

  • Panen Raya Serentak, Rudy Susmanto Sebut Kabupaten Bogor Miliki 39 Hektar Lahan Padi

    Panen Raya Serentak, Rudy Susmanto Sebut Kabupaten Bogor Miliki 39 Hektar Lahan Padi

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengikuti panen raya serentak se-Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Senin (7/4).

    Ia hadir langsung di lokasi panen raya di Kampung Ciukuy, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol.

    Kegiatan itu merupakan bagian dari panen serentak yang diadakan di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

    BACA JUGA: Tuai Pujian! Biskita Transpakuan Kembali Beroperasi, Anggota DPRD Kota Bogor: Semoga Terus Berjalan 

    Pada kesempatan itu, Rudy menyerahkan secara simbolis bantuan pupuk dan sembako kepada warga sekitar.

    Rudy mengatakan, Kecamatan Jonggol memiliki luas lahan kurang lebih 25 hektare dari total lahan pada 39 ribu hektare di Kabupaten Bogor.

    Kata dia, dari setiap hektar hasil panen, Pemkab Bogor bisa menghasilkan 6,75 ton padi. Artinya jumlah itu dapat melampaui angka rata-rata panen nasional.

    “Jadi ini merupakan momentum kita bersama, mendukung program pemerintah pusat yaitu ketahanan pangan, terutama Kabupaten Bogor kita kembalikan lahan-lahan yang sudah tidak produktif untuk bisa kita maksimalkan kembali untuk ketahanan pangan di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

    BACA JUGA: Pemkab Bogor Bersama Forkopimda Sudah Periksa 9 Oknum yang Bermasalah, Hasil Pemeriksaan Pekan Depan

    Menurut Rudy, dengan rata-rata panen 6,75 ton per hari itu, Kabupaten Bogor sudah membantu program pemerintah pusat yakni soal ketahanan pangan.

    Meski demikian, Rudy mengaku tidak sedikit para petani menngalami permasalahan-permasalahan pada proses bertani, diantaranya soal minimnya irigasi dan perbantuan alat pertanian.

    “Tadi pak Camat Jonggol menyampaikan ada beberapa titik lokasi yang perlu normalisasi irigasi. Tentunya kita tidak menunggu tahun depan, tahun ini juga 2025 dalam postur APBD 2025 kita akan segera melakukan perbaikan-perbaikan agar program pemerintah pusat yaitu ketahanan pangan bisa berjalan optimal di Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

  • Prabowo Happy, Sebut Harga Sembako Aman Terkendali & Terjangkau

    Prabowo Happy, Sebut Harga Sembako Aman Terkendali & Terjangkau

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melakukan panen raya padi serentak di Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (7/4/2025). Dalam panen raya kali ini, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Saat melakukan panen raya, Prabowo juga berterima kasih kepada jajaran kementerian dan lembaga di bidang pangan yang telah berhasil mengendalikan harga pangan saat Lebaran 2025.

    “Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pimpinan dari semua jenjang, mulai dari pusat, para menko, menteri, panglima TNI, kapolri, semua pihak yang bekerja keras. Sehingga bulan Ramadan, bulan puasa, bagi umat Islam di Indonesia, dan juga Hari Raya Idul Fitri, tahun ini kita nikmati dalam keadaan aman, damai. Dan juga yang saya sangat bahagia harga-harga bahan pokok terkendali, aman, dan masih terjangkau oleh rakyat Indonesia, saya sangat bahagia,” kata Prabowo dalam pidatonya saat melakukan panen raya, Senin (7/4/2025).

    Prabowo melanjutkan bahwa Indonesia berhasil melewati masa yang cukup sulit selama bertahun-tahun terkait pengendalian harga pangan. Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia dapat melihat hasilnya berkat kerja keras jajaran kementerian dan lembaga di bidang pangan.

    “Kemudian, bahwa kita dalam pertama kali bertahun-tahun harga-harga pangan terkendali. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada tim pertanian, di bawah koordinasi Menko Pangan, Menteri Pertanian kerja sangat keras Setiap kali saya cari. Dan Alhamdulillah, sekarang kita lihat hasilnya,” ujar Prabowo.

    Prabowo menambahkan Indonesia berhasil melewati masa sulit di bidang pangan di tengah banyak negara yang sedang mengalami krisis pangan seperti kekurangan beras, harga pangan meninggi, dan telur yang langka.

    “Ternyata dalam waktu yang tidak lama, berhasil kita, mampu kita, dimana banyak negara kekurangan beras, dimana banyak negara harga pangan menjulang. Bahkan di negara yang terbesar dan terkaya di dunia, sekarang telur itu langka,” tambah Prabowo.

    Adapun dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo sempat meninjau panen padi dengan menggunakan combine harvester, berdialog dengan para petani, serta menyaksikan langsung prosesi penimbangan gabah kering petani hasil panen panen raya.

    Panen raya tersebut dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Dalam kesempatan ini, Zulhas juga menegaskan bahwa puncak panen raya ini semakin memperkuat optimisme pemerintah bahwa Indonesia akan swasembada pangan khususnya beras.

    (ayh/ayh)

  • Bansos Dicairkan Ponakan, Lansia di Bondowoso Tak Terima Haknya

    Bansos Dicairkan Ponakan, Lansia di Bondowoso Tak Terima Haknya

    Bondowoso (beritajatim.com) – Seorang lansia bernama Supatmi (80) asal Dusun Trebung, Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, diketahui tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos). Padahal namanya masih tercatat sebagai penerima aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Fakta tersebut terungkap setelah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso melakukan asesmen lapangan bersama sejumlah pihak pada Sabtu (5/4/2025).

    Tim terdiri dari pekerja sosial Dinsos, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas Tegalampel, perangkat desa, dan media.

    Rumah Supatmi (80)

    Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah menjelaskan, Mbah Supatmi tercatat masih menerima bansos Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) dan sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, dana BPNT yang seharusnya ia terima tidak sampai ke tangannya.

    “Status bantuannya masih aktif dan sudah realisasi. Tapi ternyata dicairkan oleh oknum anggota keluarganya sendiri, dan tidak diserahkan kepada yang bersangkutan,” ungkap Anisatul Hamidah kepada BeritaJatim.com, Minggu (6/4/2025).

    Dalam asesmen itu juga ditemukan bahwa Supatmi hidup sendiri di rumah yang sangat memprihatinkan. Rumah berdinding gedek bambu dan berlantai tanah tersebut nyaris roboh dimakan usia. Suaminya telah lama meninggal dan ia tidak memiliki anak.

    Meski hidup dalam kondisi serba kekurangan, Mbah Supatmi menolak untuk tinggal di panti jompo maupun menerima bantuan permakanan lansia.

    “Beliau masih ingin mandiri, ingin beraktivitas dan memasak sendiri. Kami sangat menghormati keinginan itu,” kata Anisatul.

    Program bedah rumah sempat ditawarkan namun Mbah Supatmi menolak. Alasannya karena merasa tidak mampu menyediakan konsumsi untuk para tukang selama proses pembangunan.

    Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, Dinsos P3AKB mengusulkan sejumlah bantuan yang bisa segera disalurkan kepada Supatmi.

    Di antaranya berupa bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RST), sembako, sandang, alat kebersihan diri, alat masak, serta kasur dan selimut.

    “Kami juga telah melakukan mediasi bersama Kepala Desa dan pihak keluarga. Dari situ terungkap bahwa ponakan beliau sendiri yang mencairkan bantuan tersebut. Yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya,” ujar Anisatul.

    Dinsos P3AKB Bondowoso memastikan akan terus memantau kondisi Mbah Supatmi dan mengupayakan hak-haknya agar dapat kembali diterima dengan layak. (awi/but)

    INFOGRAFIS

    Identitas Penerima Bansos
    – Nama: Supatmi
    – Usia: 80 tahun
    – Alamat: Dusun Trebung, Desa Karanganyar, Kec. Tegalampel
    – Status: Masih masuk DTKS

    Program:
    – JKN PBI (aktif)
    – Sembako/BPNT (aktif tapi tidak diterima)

    Fakta Temuan Dinsos P3AKB Bondowoso
    – Bansos BPNT dicairkan oleh ponakan
    – Mbah Supatmi tidak menerima uang tersebut
    – Tinggal sendiri, tanpa anak, rumah tidak layak huni
    – Menolak tinggal di panti dan bantuan permakanan
    – Menolak bedah rumah karena tak mampu biayai konsumsi tukang

    Usulan Bantuan Mendesak
    1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RST)
    2. Bantuan Sembako
    3. Sandang
    4. Alat kebersihan diri
    5. Alat masak
    6. Kasur dan selimut

    Kutipan Kepala Dinsos
    > “Status bantuannya masih aktif dan sudah realisasi. Tapi ternyata dicairkan oleh oknum keluarganya sendiri.”
    — Anisatul Hamidah, Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso

  • Dadang Kosasih Dishub Mewek Usai Dedi Mulyadi Ancam Bawa Kasus Uang Kompensasi Sopir Angkot ke Hukum

    Dadang Kosasih Dishub Mewek Usai Dedi Mulyadi Ancam Bawa Kasus Uang Kompensasi Sopir Angkot ke Hukum

    TRIBUNJAKARTA.COM – Viral sebuah cuplikan video yang menayangkan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menangis sesenggukan. 

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunggah video itu ke akun Instagram pribadinya pada Minggu (6/4/2025). 

    “Tangis Pak Dadang, Kabid pada Dishub Kabupaten Bogor,” tulis Dedi. 

    Dadang, yang mengenakan seragam Dishub warna putih duduk sembari menangis. 

    Ia berulang kali mengusap kedua matanya. 

    Sembari berlinang air mata, Dadang sempat berbicara. 

    “Pokoknya layani masyarakat. Ternyata jawabannya, Allah kasih jawaban melalui Pak Gubernur,” ujar Dadang sambil menangis. 

    “Apapun itu, harus siap,” ujar seorang pria di dekat Dadang. 

    Belum diketahui kelanjutan nasib Dadang setelah diisukan memotong uang kompensasi sopir angkutan umum di Kabupaten Bogor. 

    Dadang diduga kuat terlibat melakukan pemotongan tersebut. 

    Dedi Mulyadi pun turun tangan dan bakal menindak tegas aksi premanisme itu. 

    Emosi Dadang ke sopir angkot

    Darah Dadang Kosasih mendidih begitu mengetahui institusinya disebut-sebut di dalam kasus pemotongan uang kompensasi Lebaran 2025 untuk sopir angkutan umum di Kabupaten Bogor. 

    Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor langsung mencari batang hidung Emen, sopir angkot yang menyebut nama institusinya itu. 

    Hal itu diceritakan oleh Dadang kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menanyakan terkait dugaan keterlibatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam pemotongan uang kompensasi. 

    “Saya sebagai penindak (di lapangan) agak sedikit emosional. Udah bekerja sesuai arahan Pak Gubernur, tahunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Emen, tertuanglah (nama) Dinas Perhubungan, Kabupaten lagi,” ujar Dadang seperti dikutip dari Youtube Dedi Mulyadi yang tayang pada Minggu (6/4/2025). 

    Saat nama institusi disebut-sebut, Dadang yang emosi langsung mencari Emen. 

    “Dari situ agak sedikit ini (emosi), mana namanya Emen?! Waktu itu. Tapi (Emen) kooperatif, saya kejar ini (bisa) bahaya. Saya jujur Pak Gubernur namanya pemotongan (uang) itu menghinakan diri Pak Gubernur, saya tidak akan melakukan hal yang tercela,” jelas Dadang. 

    “Saya sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ langsung. Tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu sama saya,” tambahnya. 

    Sebut KKSU yang minta jatah

    Dadang Kosasih, menjelaskan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor. 

    Sebelumnya, sejumlah sopir angkot mengaku uang Rp 1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp 200.000.

    Lewat video yang diunggah di akun Youtube Dedi Mulyadi, Dadang membantah anggota Dishub Bogor memotong uang kompensasi seperti isu yang beredar.

    Dadang menjelaskan, awalnya dia melakukan penindakan ke sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.  

    Salah satu sopir angkot kemudian mengatakan bahwa ada pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

    “Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) ‘kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi’. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU,” ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.

    “Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.

    “KKSU,” jawab Dadang.

    Dadang kemudian meminta bantuan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk memediasi KKSU dan sopir angkot.

    Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.

    Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.

    “KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur. Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan,” ujar Dadang.

    Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen si sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.

    Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.

    “Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi,” ujar Dadang.

    Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang. “Ada oknum dishub kabupaten motong?” tanya Dedi.

    “Saya pastikan tidak ada, clear and clean karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir,” ujar Dadang.

    Bakal ditindak tegas

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan alasan dirinya membawa kasus pemotongan uang kompensasi sejumlah sopir angkot oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU ke aparat yang berwenang.

    Dia mengaku tidak menyukai segala bentuk premanisme dalam bentuk apa pun yang membuat masyarakat merugi, dalam hal ini kepada sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor.

    Ia khawatir, perilaku premanisme yang dilakukan oleh oknum petugas ini akan terus berulang di masa depan, sehingga makin banyak pihak yang dirugikan atas perilaku tidak terpuji ini.

    “Bahwa proses hukum harus berjalan, karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi,” ujar Dedi, dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Dedi, proses hukum harus ditegakkan sebagai pembelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi tindak premanisme dalam bentuk apa pun.

    Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk keadilan bagi sejumlah sopir angkot yang dirugikan atas tindakan pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.

    Dedi juga berjanji akan mengganti uang yang disunat sebesar Rp 200.000 kepada para sopir angkot yang menjadi korban.

    “Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa mengembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil,” tutur Dedi.

    Dia menyebut, pemotongan uang tersebut sangat membebani para sopir angkot. Bahkan, uang sebesar Rp 200.000 bisa untuk mencukupi makan keluarga sopir angkot selama empat hari.

    “Rp 200.000 berarti bagi mereka (sopir angkot), artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp 50.000 per hari,” kata dia.

    Bantahan Dishub

    Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menegaskan bahwa pemotongan uang kompensasi bagi sopir angkot di kawasan Puncak Bogor, bukan dilakukan oleh petugas Dishub, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    Dadang Kosasih, menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut.

    Menurutnya, para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

    Ia menjelaskan bahwa simpang siur informasi di media sosial yang menyebut adanya pemotongan oleh Dishub atau Organda tidak benar.

    Hal tersebut, menurutnya, terjadi karena miskomunikasi antar pihak.

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.

    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.

    “Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp 200.000, Rp 100.000, dan Rp 50.000, yang jumlahnya Rp 11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir. Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir,” ujar Dadang.

    Sebelumnya diberitakan, sejumlah sopir angkot di Bogor menyampaikan keluhannya kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi karena uang kompensasi agar tidak beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah dipotong sebesar Rp 200.000 per kepala oleh oknum petugas.

    Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.

    Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan dua tahap, sebelum dan sesudah Lebaran.

    Dedi meminta, para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengganti kerugian akibat ulah oknum petugas Dishub Organda dan KKSU.

    “Untuk sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti,” ujarnya dalam rekaman yang video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

    Dedi juga akan membawa kasus pemotongan uang yang dilakukan oleh oknum petugas Organda dan KKSU ini ke ranah hukum. (TribunJakarta.com/Kompas.com).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Awalnya Gencar Bongkar Praktik Pungli, Kini Emen Sopir Angkot Bogor Minta Maaf ke Organda dan Dishub – Halaman all

    Awalnya Gencar Bongkar Praktik Pungli, Kini Emen Sopir Angkot Bogor Minta Maaf ke Organda dan Dishub – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Emen, sopir angkot di wilayah Puncak, Bogor, menyampaikan permintaan maaf kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor.

    Permintaan maaf itu disampaikan Emen melalui surat pernyataan yang ditulisnya saat meralat ucapan soal pemotongan dana bantuan tersebut.

    Emen juga mengatakan masalah pemotongan dana bantuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah selesai.

    “Alhamdulillah dari ini semua udah clear dengan semuanya dan apa yang dibicarakan dengan Gubernur Dedi Mulyadi, itu hanya klarifikasi saja, maka dengan ini saya ralat.”

    “Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan dari manapun. Dan saya mohon maaf sebesarnya terutama pada Organda dan Dishub Kabupaten Bogor,” kata Emen, dikutip dari TribunnewsBogor.com, Minggu (6/4/2025).

    Dalam surat pernyataan tersebut, Emen menyatakan bahwa Organda dan Dishub tidak terlibat dalam pemotongan dana bantuan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    “Adapun pihak terkait Organda dan Dishub itu tidak terkait dengan program tersebut, hanya ada di lokasi yang memberikan kompensasi tersebut tidak ada keterkaitan dengan masalah tersebut,” katanya.

    Adapun Dedi Mulyadi mengambil kebijakan menghentikan sementara operasional angkot di jalur Puncak Bogor selama sepekan, yakni saat musim libur lebaran 2025 untuk mengantisipasi kemacetan.

    Sebagai pengganti penghasilan, para sopir angkot akan menerima kompensasi sebesar Rp1,5 juta.

    Uang tersebut terdiri atas Rp1 juta uang tunai dan Rp500 ribu berbentuk sembako.

    Awalnya, Emen mengatakan hanya mendapat uang Rp800 ribu dari total Rp1 juta bantuan dana dari Dedi Mulyadi.

    “Kan dari bapak sekian, bilangnya (potongan) keikhlasan, tapi dipatok Rp200 ribu,” kata Emen dikutip dari Wartakotalive.com.

    Emen mengungkap sosok yang berani menyunat bantuan tersebut, yakni oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan KKSU.

    “Itu pak dari Dishub Kabupaten Bogor, organda sama KKSU,” kata Emen.

    Namun, sayangnya Emen tak mengenal pasti nama-nama pegawai Dishub Kabupaten Bogor yang memotong bantuan Dedi Mulyadi itu.

    “Siapa saya kurang tahu, pokoknya orang-orang Dishub. KKSU juga bukan ketuanya, ada oknum,” katanya.

    Kendati demikian, Emen menyebut satu nama dari KKSU.

    “Nerimanya? Tahu pak, ketuanya pak Nandar,” kata Emen saat ditelepon Dedi Mulyadi.

    Dia yang tergabung dalam komunitas Seksi juga menyerahkan uang Rp200 ribu per orangnya.

    “Gak tahu, kita mah cuma diminta. Semuanya, saya aja komunitas ada 20 nyerahin Rp4 juta ke KKSU, kata KKSU buat Dishub baru organda, KKSU,” ujar Emen.

    Dedi Mulyadi Tetap Memproses Hukum Pelaku Pemotongan Dana Bantuan

    Meskipun Emen sudah meralat ucapannya tentang pemotongan dana bantuan, tampaknya hal itu hanya sia-sia.

    Pasalnya, Dedi Mulyadi tetap akan memproses hukum pelaku pemotongan dana bantuan tersebut.

    Dedi Mulyadi menegaskan, proses hukum harus tetap berjalan semestinya, meski uang pemotongan itu sudah dikembalikan.

    “Sopirnya sudah menyampaikan pernyataan sudah dibalikin,” katanya.

    “Saya sih selidiki saja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan soal lain, tapi BAP-nya (Berita Acara Perkara) harus tetap ada,” imbuh Dedi Mulyadi.

    Bantahan Dishub Bogor

    Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, membantah melakukan pemotongan uang kompensasi bagi sopir angkot di Kawasan Puncak Bogor.

    Dadang mengatakan, uang yang diberikan kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU) itu, awalnya merupakan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), dilansir Kompas.com.

    Dadang mengatakan, informasi yang meluas di media sosial itu hanya miskomunikasi saja.

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin disampaikan ke Gubernur (Dedi Mulyadi) itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi,” ujarnya.

    Dishub pun mengklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong. 

    Total dana sebesar Rp11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. 

    “Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp200.000, Rp100.000, dan Rp50.000, yang jumlahnya Rp11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir.”

    “Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir,” ujar Dadang.

    Sebelumnya, Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi, juga membantah jika adanya pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot.

    “Itu tidak benar adanya, tetapi betul ada anggota kami di lapangan menerima sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih, yang sifatnya seikhlasnya dari beberapa para pengurus paguyuban atau komunitas,” ujarnya kepada wartawan di Simpang Gadog, Kamis (3/4/2025), dikutip dari TribunnewsBogor.com.

    Haryandi mengungkapkan, uang yang terhimpun sebagai ucapan terima kasih tanpa dipatok dari para sopir angkot tersebut berjumlah Rp3,2 juta.

    Ia pun menegaskan jika dalam menghimpun uang tersebut tanpa ada paksaan dan juga tidak semua sopir angkot memberikan kontribusinya.

    Sementara itu, ia menjelaskan imbalan tersebut diberikan sebagai ucapan terima kasih karena timnya telah membantu proses pendataan dalam waktu singkat setelah kebijakan itu diambil.

    “Sekali lagi kami dari Organda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa hal pemotongan itu tidak benar adanya, tetapi hanya menerima imbalan terima kasih sesuatu yang sekali lagi sifatnya sukarela,” katanya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul PROFIL Emen Sopir Angkot Bogor yang Bongkar Pemotongan Bantuan dari KDM, Klarifikasinya Mengejutkan

    (Tribunnews.com/Rifqah) (TribunnewsBogor.com/Sanjaya Ardhi/Muamarrudin Irfani) (Wartakotalive.com/Valentino Verry) (Kompas.com)

  • Curhat Pilu Emen, Seumur Hidup Jadi Sopir Angkot Baru Terima Bansos tapi Dipalak Oknum Dishub Bogor

    Curhat Pilu Emen, Seumur Hidup Jadi Sopir Angkot Baru Terima Bansos tapi Dipalak Oknum Dishub Bogor

    TRIBUNJAKARTA.COM – Malang nian nasib Emen dan sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor.  

    Mereka belakangan viral usai menjadi korban pemalakan dari sejumlah pihak. 

    Uang kompensasi yang semestinya diterima secara penuh justru malah main disunat oleh oknum-oknum pemerintah. 

    Padahal, bagi Emen, bantuan itu baru pertama kali dirasakannya selama menjadi sopir angkot. 

    “Saya pribadi terimakasih banyak pak, seumur hidup saya jadi sopir angkot baru pertama kali dapat duit dari pemerintah,” ujar Emen menumpahkan curahan hatinya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melalui video call pada 3 April 2025. 

    Namun, ada saja oknum pemerintah yang ‘nakal’ meminta jatah dari para sopir angkot itu. 

    Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 1 juta dan paket makanan pokok dengan nominal senilai Rp 500 ribu tak diterima secara penuh. 

    “Uang yang Rp 1 juta itu diminta Rp 200 ribu sebagai bentuk uang keikhlasan,” ujarnya. 

    Kepada Dedi Mulyadi, Emen curhat bahwa uang itu diberikan kepada tiga pihak, oknum Dishub, Organda dan KKSU. 

    Emen pun blak-blakan menyebut nama Nandar sebagai sosok yang meminta jatah kepada para sopir. 

    “Saya aja komunitas ada 20, nyerahin 4 juta. Itu buat KKSU, Organda sama Dishub (Kabupaten Bogor),” jelasnya.

    Mendengar curahan hati sopir angkot, Dedi Mulyadi menyebut tindakan tersebut merupakan bentuk premanisme.

    Ia bakal menindak tegas pelaku yang berani meminta jatah kepada para sopir. 

    Bantahan dishub

    Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menegaskan bahwa pemotongan uang kompensasi bagi sopir angkot di kawasan Puncak Bogor, bukan dilakukan oleh petugas Dishub, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut.

    Menurutnya, para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

    Ia menjelaskan bahwa simpang siur informasi di media sosial yang menyebut adanya pemotongan oleh Dishub atau Organda tidak benar.

    Hal tersebut, menurutnya, terjadi karena miskomunikasi antar pihak.

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.

    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.

    “Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp 200.000, Rp 100.000, dan Rp 50.000, yang jumlahnya Rp 11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir. Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir,” ujar Dadang.

    Sebelumnya diberitakan, sejumlah sopir angkot di Bogor menyampaikan keluhannya kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi karena uang kompensasi agar tidak beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah dipotong sebesar Rp 200.000 per kepala oleh oknum petugas.

    Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.

    Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan dua tahap, sebelum dan sesudah Lebaran.

    Dedi meminta, para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengganti kerugian akibat ulah oknum petugas Dishub Organda dan KKSU.

    “Untuk sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti,” ujarnya dalam rekaman yang video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

    Dedi juga akan membawa kasus pemotongan uang yang dilakukan oleh oknum petugas Organda dan KKSU ini ke ranah hukum.

    Bakal tindak tegas

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan alasan dirinya membawa kasus pemotongan uang kompensasi sejumlah sopir angkot oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU ke aparat yang berwenang.

    Dia mengaku tidak menyukai segala bentuk premanisme dalam bentuk apa pun yang membuat masyarakat merugi, dalam hal ini kepada sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor.

    Ia khawatir, perilaku premanisme yang dilakukan oleh oknum petugas ini akan terus berulang di masa depan, sehingga makin banyak pihak yang dirugikan atas perilaku tidak terpuji ini.

    “Bahwa proses hukum harus berjalan, karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi,” ujar Dedi, dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Dedi, proses hukum harus ditegakkan sebagai pembelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi tindak premanisme dalam bentuk apa pun.

    Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk keadilan bagi sejumlah sopir angkot yang dirugikan atas tindakan pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.

    Dedi juga berjanji akan mengganti uang yang disunat sebesar Rp 200.000 kepada para sopir angkot yang menjadi korban.

    “Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa mengembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil,” tutur Dedi.

    Dia menyebut, pemotongan uang tersebut sangat membebani para sopir angkot. Bahkan, uang sebesar Rp 200.000 bisa untuk mencukupi makan keluarga sopir angkot selama empat hari.

    “Rp 200.000 berarti bagi mereka (sopir angkot), artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp 50.000 per hari,” kata dia.

     

  • Dedi Mulyadi Geram, Janji Ganti Uang Sopir Angkot yang Dipotong Oknum

    Dedi Mulyadi Geram, Janji Ganti Uang Sopir Angkot yang Dipotong Oknum

    BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi angkat bicara terkait pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di kawasan Puncak, Bogor. Ia mengakui memang ada pemotongan dan akan menindak tegas oknum yang memotong.

    “Sopir angkot di Puncak, Bogor merasa dipotong uangnya Rp 200.000. Uang itu berarti bagi mereka dan bisa mencukupi kehidupan keluarga selama empat hari,” ucapnya di laman Instagram pribadinya, Jumat 4 April.

    Ia menegaskan akan memproses hukum oknum yang memotong uang kompensasi sopir angkot di puncak. Selain itu, Dedi Mulyadi juga akan mengganti uang Rp 200.000 yang dipotong oleh oknum tersebut.

    “Jangan cemas, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi untuk uang pengganti, tetapi oknum yang lakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, maka Anda tidak bisa tenang,” ucapnya.

    “Proses hukum tetap berjalan, karena saya tidak suka hal-hal bersifat premanisme dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi,” tambah dia.

    Dedi Mulyadi mengaku akan melanjutkan dua hal tersebut, yakni penggantian uang dan proses hukum oknum.

    “Untuk itu dua-duanya harus berjalan. Aspek hukum berjalan dan tidak akan bisa kembalikan uang Rp 200.000 dan uang itu akan saya dikembalikan oleh saya dan hukum tetap berjalan,” ucap Dedi Mulyadi.

    Sebelumnya, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Dadang Kosasih mengungkapkan, sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi mengaku belum menerima subsidi kompensasi yang seharusnya mereka terima.

    “Saya sudah berbicara langsung dengan beberapa sopir angkot yang masih beroperasi, dan mereka menyampaikan bahwa kompensasi yang dijanjikan belum mereka terima. Inilah alasan utama mereka tetap beroperasi,” ujar Dadang.

    Seharusnya, para sopir angkot mendapatkan kompensasi dari Dedi Mulyadi sebesar Rp 1,5 juta, yang terdiri dari bantuan tunai sebesar Rp 1 juta serta paket sembako senilai Rp 500.000.

    Kompensasi ini dijadwalkan cair sebelum Lebaran. Namun, menurut laporan yang diterima Dadang, sebagian sopir hanya mendapatkan Rp 800.000, jauh di bawah jumlah yang seharusnya mereka terima.

    “Ada indikasi pemotongan dalam proses penyaluran dana kompensasi. Beberapa sopir mengaku hanya memperoleh Rp 800.000. Kami akan menyelidiki lebih lanjut untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pemotongan ini. Yang pasti, hak sopir angkot harus diberikan sepenuhnya sesuai yang telah ditetapkan, yakni Rp 1,5 juta,” tegas Dadang.

    Kasus pemotongan kompensasi sopir angkot Puncak dari Dedi Mulyadi ini menjadi perhatian serius, mengingat sopir angkot sangat bergantung pada bantuan tersebut karena tidak boleh beroperasi.