Xcloud.id

Produk: SBSN

  • Pengertian, Tujuan, dan Cara Investasinya

    Pengertian, Tujuan, dan Cara Investasinya

    Sukuk Wakaf Ritel (SWR) atau Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) adalah salah satu jenis Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan oleh pemerintah. Sukuk wakaf ritel memungkinkan individu berinvestasi pada sukuk negara dan hasilnya digunakan untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Nazhir.

    Nazhir akan mengelola hasil investasi untuk mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan cara ini, CWLS Ritel menjadi salah satu contoh investasi yang berdampak sosial dan ekonomi positif.

    Dilansir laman Kementerian Keuangan, melalui CWLS Ritel, pemerintah memberi fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat individu dan institusi untuk berwakaf uang dengan aman dan produktif serta berpartisipasi langsung dalam mendukung akselerasi penguatan ekonomi kerakyatan

    Ciri-ciri sukuk wakaf ritel atau CWLS

    Diperuntukkan bagi investor/wakif individu dan institusi Sesuai prinsip syariah Minimum pemesanan Rp1 juta, maksimum pemesanan tidak terbatas Tenor 2 tahun, wakaf temporer 100 persen kembali ke wakif, wakaf permanan dana akan dikelola oleh Nazhir Imbalan floating with floor, disalurkan untuk program/kegiatan sosial oleh Nazhir yang ditunjuk Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

    Tujuan sukuk wakaf ritel atau CWLS

    Memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif Mengembangkan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial di Indonesia Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Mendukung Gerakan Wakaf Nasional, membantu pengembangan investasi sosial, dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia Penguatan ekosistem wakaf uang di Indonesia.

    Kelebihan investasi sukuk wakaf ritel atau CWLS

    Penempatan wakaf uang dalam instrumen investasi dijamin oleh negara Pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang secara transparan dan akuntabel Adanya fasilitas untuk pewakaf uang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif Imbalan dibayarkan setiap bulan serta dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Dana akan kembali 100 persen untuk pewakaf (wakif) pada saat jatuh tempo SBSN Dengan minimal Rp1 juta sudah mengalirkan berkah untuk ekonomi umat.

    Cara investasi sukuk wakaf ritel atau CWLS

    Pemberi wakaf atau wakif individu dapat memesan SWR005 secara online dan offline. Sementara wakif institusi dapat memesan SWR005 secara offline.

    Secara online

    Khusus investor baru, calon wakif individu membuat SID dan Rekening Efek serta melakukan registrasi E-SBN di Internet Banking/Mobile Banking Midis. Internet Banking yang bermitra seperti BSI, Muamalat, Permata Syariah, dan CIMB Niaga Syariah. Calon wakif mendapatkan notifikasi terdaftar pada E-SBN dari Mitra Distribusi.

    Calon wakif yang telah terdaftar di ESBN melakukan pemesanan SWR005 setelah membaca ketentuan pada memo info dan menyetujui Akta Ikrar Wakaf.

    Calon wakif mendapatkan notifikasi verified order dan kode pemesanan via email. Calon wakif membayar melalui berbagai saluran pembayaran dengan batas waktu yang telah ditentukan.

    Wakif mendapatkan notifikasi completed order dan mendapatkan: Kode NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan Sertifikat Wakaf Uang melalui email setelah Tanggal Setelmen.

    Secara offline

    Datang ke Kantor Cabang Mitra distribusi offline, membuat SID dan Rekening Efek. Kantor cabang mitra meliputi BSI, Bank Muamalat, CIMB Niaga Syariah, Permata Bank Syariah, Bank Mega Syariah, dan KB Bank Syariah.

    Mengisi akta ikrar wakaf, formulir pemesanan CWLS dan menyetorkan dana.

    Wakif mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.

    Demikianlah penjelasan tentang sukuk wakaf ritel atau CWLS. Mulai dari pengertian, tujuan, dan cara investasinya. Semoga bermanfaat.

  • Pemerintah meraup Rp7,1 triliun dari lelang sukuk pekan ini

    Pemerintah meraup Rp7,1 triliun dari lelang sukuk pekan ini

    Penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp10,79 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah meraup dana senilai Rp7,1 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada 17 Desember 2024.

    Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyatakan penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp10,79 triliun.

    Dari tujuh seri sukuk yang dilelang, Pemerintah hanya menyerap dana dari empat seri, di antaranya SPNS01092025 (pembukaan kembali), PBS003 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

    Sementara untuk seri SPNS09062025 (pembukaan kembali), PBS029 (pembukaan kembali), dan PBS034 (pembukaan kembali), Pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski masing-masing menerima penawaran masuk Rp2,04 triliun, Rp123 miliar, dan Rp166 miliar.

    Serapan tertinggi berasal dari seri PBS038 yang dimenangkan sebesar Rp3,55 triliun, dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,15988 persen.

    Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049 mencapai Rp3,88 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 7,1 persen dan imbal hasil tertinggi 7,34 persen.

    Untuk seri SPNS01092025, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp3,15 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,38000 persen.

    Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 1 September 2025 mencapai Rp3,21 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,38 persen dan imbal hasil tertinggi 6,9 persen.

    Untuk seri PBS030, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp300 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,89907 persen.

    Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028 mencapai Rp494 miliar, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,87 persen dan imbal hasil tertinggi 7,25 persen.

    Untuk seri PBS003, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp100 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,88989 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jumlah Investor SBN Terus Meningkat, per Oktober 2024 Mencapai 1,17 Juta – Halaman all

    Jumlah Investor SBN Terus Meningkat, per Oktober 2024 Mencapai 1,17 Juta – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat pertumbuhan investor Surat Berharga Negara (SBN) daro tahun ke tahun.

    Pada akhir 2021, jumlah investor SBN sebanyak 611 ribu, kemudian naik menjadi 831 ribu di akhir 2022, lalu menjadi 1 juta di akhir 2023

    Kemudian, data KSEI per Oktober 2024 kembali mengalami peningkatan mencapai 1,17 juta investor.

    Menyikapi hal tersebut, Direktur Bibit, Hilmawan Kusumajaya berharap di tahun 2025 jumlah investornya akan meningkat lagi, sehingga bersama-sama dapat memperkuat pasar keuangan domestik.

    “Ke depan kami akan terus berinovasi, melakukan berbagai upaya edukasi, dan fokus mengajak masyarakat untuk membangun negeri lewat investasi di SBN dan SBSN,” kata Hilmawan dikutip Jumat (13/12/2024).

    Di penghujung tahun ini, Bibit mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan, yakni “Mitra Distribusi Surat Utang Negara (SUN) Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Financial Technology dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” serta “Mitra Distribusi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Financial Technology”.

    “Penghargaan ini menjadi penegasan akan konsistensi dan komitmen kami dalam memasarkan SBN dan SBSN kepada masyarakat Indonesia,” tuturnya.

    Sebelumnya, Bibit pun juga telah memperoleh empat penghargaan dari Kemenkeu, di mana aplikasi investasi ini kini tidak hanya didominasi generasi milenial dan Gen Z, tapi juga investor berusia di atas 40 tahun.

    “Kebanyakan pengguna Bibit adalah generasi milenial dan Gen Z. Tapi, hal yang cukup menyenangkan adalah kami secara konsisten menyaksikan banyaknya investor berusia 35-50 tahun,” kata Hilmawan.

  • Sumber Utang Rp775,86 T yang Akan Ditarik Prabowo di 2025

    Sumber Utang Rp775,86 T yang Akan Ditarik Prabowo di 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menambah utang Rp775,86 triliun pada 2025.

    Utang ini lebih tinggi dibandingkan outlook tahun ini yang Rp553,1 triliun.

    Mengutip lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 utang tersebut akan diambil dari berbagai sumber.

    Pertama, Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintahan Prabowo berencana menerbitkan SBN sebesar Rp642,6 triliun.

    Angka ini naik dibandingkan outlook penerbitan SBN tahun ini yang sebesar Rp451,9 triliun.

    Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

    Kedua, utang. Prabowo berencana menarik pinjaman sebesar Rp133,30 triliun. Utang ini naik dibandingkan dibandingkan outlook 2024 yang sebesar Rp101,3 triliun.

    Untuk pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,2 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp128,1 triliun.

    Infografis Melihat Target Pendapatan Negara di Tengah Rencana PPN Naik Jadi 12 Persen. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

    Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah-panjang.

    “Dalam pengelolaan utang, Pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal,” tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

    Pemerintah juga berjanji akan menjaga batasan rasio utang di bawah 60 persen terhadap PDB dan defisit APBN 3 persen terhadap PDB. Ini merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan terkendali.

    (ldy/agt)

  • Diam-diam Utang Pemerintah Naik Jadi Rp 8.560,3 triliun hingga Oktober 2024

    Diam-diam Utang Pemerintah Naik Jadi Rp 8.560,3 triliun hingga Oktober 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah mencapai Rp 8.560,36 triliun per akhir Oktober 2024. Rasio utang per akhir Oktober 2024 yang tercatat 38,66% terhadap produk domestik bruto (PDB), tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “Pemerintah mengelolautang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” dikutip dari dokumen APBN Kita edisi November 2024 pada Kamis (28/11/2024).

    Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

    Bila dilihat berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai Rp 7.550,7 triliun (88,21%) dan pinjaman sebesar Rp 1.009,66 triliun (11,679%). Komposisi SBN terbagi dalam SBN domestik sebesar Rp  6.606,68 triliun (77,18%) dan valuta asing (valas) sebesar Rp 944, 02  triliun (11,03%). 

    SBN domestik meliputi surat utang negara sebesar Rp 5.104,38 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 1.502, 30 triliun. SBN valas terbagi dalam surat utang negara sebesar Rp 912,61 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 31, 41 triliun. 

    Sementara itu, pinjaman sebesar Rp 1.009,66 triliun terbagi dalam pinjaman dalam negeri sebesar Rp 42,25 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 967, 41 triliun. Realisasi pinjaman luar negeri meliputi bilateral senilai Rp 263,33 triliun, multilateral senilai Rp 571, 47 triliun, dan bank komersial sebesar Rp 132, 61 triliun.

     

  • Pemerintah Tarik Utang Lebih Awal Rp 43,5 T buat APBN 2025

    Pemerintah Tarik Utang Lebih Awal Rp 43,5 T buat APBN 2025

    Jakarta –

    Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) denominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau Sukuk Global senilai US$ 2,75 miliar atau Rp 43,56 triliun (kurs Rp 15.842). Ini merupakan penerbitan keempat kalinya yang dilakukan selama 2024.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto mengatakan penerbitan Sukuk Global tersebut untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 lebih awal (prefunding).

    “Transaksi ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk membiayai APBN pada tahun 2025,” kata Suminto dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).

    Menurut Suminto, hal ini menunjukkan masih tingginya minat investor terhadap penerbitan surat utang pemerintah. Penerbitan Sukuk Global dilakukan dalam format Reg S/144A yang terdiri dari US$ 1,1 miliar bertenor 5,5 tahun, US$ 900 juta bertenor 10 tahun dan US$ 750 juta bertenor 30 tahun yang jatuh temponya masing-masing pada tahun 2030, 2034 dan 2054.

    “Transaksi ini berhasil menarik minat dari berbagai jenis investor dan geografis, memperlihatkan minat investasi yang kuat dan kepercayaan pasar terhadap pemerintah, mengingat kuatnya fundamental ekonomi negara. Pesanan akhir mencapai lebih dari US$ 4,9 miliar secara total atau tingkat kelebihan permintaan (oversubscribed) lebih dari 1,8x dari penerbitan, di mana puncak pesanan (peak order) mencapai lebih dari US$ 6,9 miliar,” ungkapnya.

    Sukuk Global ini diterbitkan oleh pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III (PPSI-III), suatu badan hukum yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dengan tujuan untuk menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang asing di pasar internasional.

    Setelmen Sukuk Global akan dilakukan pada 25 November 2024 dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited dan NASDAQ Dubai. Setiap tenor sudah mendapatkan peringkat Baa2 oleh Moody’s Investor Service, BBB oleh S&P Global Ratings Services, dan BBB oleh Fitch Ratings.

    Sukuk Global ini dijual dengan tingkat imbal hasil masing-masing sebesar 5% untuk tenor 5,5 tahun, 5,25% untuk tenor 10 tahun dan 5,65% untuk tenor 30 tahun. Panduan Harga Awal (Initial Price Guidance) Sukuk Global ini masing-masing sebesar 5,30% untuk tenor 5,5 tahun, 5,50% untuk tenor 10 tahun dan 5,85% untuk tenor 30 tahun.

    “Harga akhir tersebut mencerminkan tingkat spread yang paling ketat dibandingkan dengan US Treasury tenor 10 tahun dan 30 tahun baik untuk surat hutang konvensional maupun Sukuk dalam sejarah penerbitan pemerintah,” jelasnya.

    Lebih rinci dijelaskan, penerbitan dengan tenor 5,5 tahun didistribusikan sebanyak 16% kepada investor Asia (ex. Indonesia, Timur Tengah, Malaysia, Brunei), 61% kepada investor Timur Tengah, Malaysia dan Brunei, 6% kepada investor Indonesia, 6% kepada investor Amerika Serikat, dan 11% kepada investor Eropa.

    Alokasi untuk investor Timur Tengah, Malaysia dan Brunei untuk tenor 5,5 tahun sebesar 61% lebih tinggi dibandingkan dengan tenor 5 tahun untuk Sukuk yang diterbitkan pada Juni 2024 sebesar 50%, menunjukkan peningkatan penetrasi terhadap basis investor Timur Tengah, Malaysia dan Brunei oleh Pemerintah.

    Berdasarkan jenis investor, tenor 5,5 tahun dialokasikan 15% kepada manajer aset/manajer dana, 63% kepada bank/institusi finansial, 19% kepada dana kekayaan negara/bank sentral, 1% kepada dana asuransi/dana pensiun dan 2% kepada bank swasta/lainnya.

    Kemudian tenor 10 tahun didistribusikan sebanyak 16% kepada investor Asia (ex. Indonesia, Middle East, Malaysia, Brunei), 52% kepada investor Timur Tengah, Malaysia dan Brunei , 10% kepada investor Indonesia, 9% kepada investor Amerika Serikat dan 13% kepada investor Eropa. Berdasarkan jenis investor, tenor 10 tahun dialokasikan 22% kepada manajer aset/manajer dana, 69% kepada bank/institusi finansial, 4% kepada dana asuransi/dana pensiun, 3% kepada dana kekayaan negara/bank sentral dan 2% kepada bank swasta/lainnya.

    Sementara itu, tenor 30 tahun didistribusikan sebanyak 10% kepada investor Asia (ex. Indonesia, Middle East, Malaysia, Brunei), 1% ke investor Timur Tengah, Malaysia dan Brunei, 9% kepada investor Indonesia, 43% kepada investor Amerika Serikat dan 37% kepada investor Eropa. Berdasarkan jenis investor, tenor 30 tahun ini dialokasikan 84% kepada manajer aset/manajer dana, 11% kepada bank/institusi finansial, 3% kepada dana asuransi/dana pensiun, 1% kepada dana kekayaan negara/bank sentral dan 1% kepada bank swasta/lainnya.

    Capaian dari penerbitan Sukuk Global ini merupakan penerbitan USD terbesar di Asia Tenggara tahun ini dan telah membantu pemerintah menggalang US$ 5,1 miliar melalui penerbitan Sukuk USD pada tahun 2024. Jumlah ini merupakan jumlah volume terbesar yang pemerintah berhasil galangkan dalam satu tahun melalui penerbitan Sukuk Global.

    Sukuk Global ini disebut menggunakan struktur akad Wakalah dan telah memperoleh persetujuan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) serta Khalij Islamic, Penasihat Syariah Deutsche Bank AG, Singapore Branch, Komite Pengawas Internal Syariah Dubai Islamic Bank PSJC, Komite Syariah J.P. Morgan, Dewan Pengawasan Fatwa & Syariah KFH Capital, and Komite Pengawasan Syariah Global Standard Chartered Bank.

    Deutsche Bank, Dubai Islamic Bank, J.P. Morgan, KFH Capital, and Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners. PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Co-Manager dalam transaksi ini.

    Saksikan juga video: Mendikdasmen soal Arahan Prabowo: Pendidikan Diprioritaskan di APBN

    (acd/acd)

  • BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 Melalui BRImo

    BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 Melalui BRImo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk kembali menjadi mitra distribusi penjualan Sukuk Tabungan (ST013) yang diterbitkan oleh pemerintah. Seperti diketahui, Sukuk Tabungan adalah salah satu jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN Ritel) yang sesuai dengan prinsip syariah. SBSN ini dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) melalui Mitra Distribusi di Pasar Perdana domestik yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

    Adapun Sukuk Tabungan seri ST013-T2 dan ST013-T4 adalah seri terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah dan mulai dibuka penawarannya pada 8 November – 4 Desember 2024. ST013 menghadirkan dua seri yaitu ST013-T2 (tenor 2 tahun & imbal hasil 6,40%) dan seri ST013-T4 (tenor 4 tahun & imbal hasil 6,50%).

    ST013 mempunyai karakteristik yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi memiliki fasilitas early redemption, yang memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan pokok oleh pemerintah sebelum jatuh tempo.

    Terdapat banyak keuntungan berinvestasi ST013, diantaranya aman karena imbalan dan pokok dijamin oleh Undang-Undang. Lalu imbalan bersifat floating with floor, mengikuti perkembangan BI 7-Day Reverse Repo Rate, dan dibayarkan tiap bulan. Besaran imbalan di atas rata-rata tingkat suku bunga deposito perbankan. Selain itu, mudah dan terjangkau karena minimum pembelian Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta.

    Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan bahwa peran BRI sebagai mitra pemerintah dalam memasarkan produk sukuk tak terlepas dari komitmen perseroan untuk turut mendukung proses pemulihan ekonomi. Selain itu BRI juga berupaya untuk terus membangun pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia.

  • Strategi Oportunistis ala Sri Mulyani untuk Lunasi Utang Jatuh Tempo, Ini Penjelasannya

    Strategi Oportunistis ala Sri Mulyani untuk Lunasi Utang Jatuh Tempo, Ini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa pemerintah melakukan strategi oportunistis dalam menerbitkan utang baru untuk melunasi utang jatuh tempo pemerintah.

    Tahun depan, pemerintah harus menghadapi utang jatuh tempo senilai Rp800,33 triliun. Untuk melunasinya, Sri Mulyani telah menyusun strategi pembiayaan.

    Pihaknya akan menentukan jumlah penerbitan utang baru untuk membayar utang jatuh tempo dan ditambah dengan rencana defisit APBN, serta menentukan jumlah yang akan diterbitkan di dalam negeri dan luar negeri. 

    “Strateginya kita sebut opportunistic, kadang kalau kita lihat ‘eh, minggu ini kelihatan bagus’ [kita terbitkan] kita dapat datanya negara ini akan masuk ke market,” ujarnya di DPR, Rabu (13/11/2024). 

    Sri Mulyani menjelaskan, nantinya juga akan ditentukan utang yang akan diterbitkan dalam nilai tukar apa, serta dalam bentuk sukuk ataupun Surat Berharga Negara (SBN).

    Untuk di dalam negeri sendiri, pada dasarnya pemerintah melakukan lelang Surat Berharga Negara setiap dua pekan, bergantian antara Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

    Bendahara negara tersebut menyampaikan bila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap stabil dan kredibel, investor tidak akan mencairkan surat utangnya.

    Sepanjang pantauan Sri Mulyani, banyak investor yang percaya terhadap keuangan Tanah Air dan memilih untuk membeli kembali surat utang yang pemerintah terbitkan. 

    Dalam hal ini, kebanyakan investor yang bersiap mendapatkan pembayaran dari pemerintah, memilih untuk melakukan revolve atau pembelian kembali surat utang baru yang pemerintah terbitkan. 

    “Makanya mereka biasanya menunggu apakah kami akan meng-issue yang baru kemudian mereka revolve saja. Kalau mereka percaya terhadap APBN dan pengelolaan keuangan negara,” tuturnya.

    Kecuali, lanjut Sri Mulyani, terdapat instrumen investasi lain yang menarik dari SUN. Para investor asing tersebut akan mencairkan utang jatuh tempo dan membeli instrumen investasi lainnya.

    Untuk tahun ini saja terdapat utang jatuh tempo sebanyak Rp434,29 triliun, yang terdiri dari Rp371,8 triliun SBN dan Rp62,49 triliun sisanya berasal dari pinjaman.

    Menjelang akhir tahun, Sri Mulyani mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran utang jatuh tempo melalui penerbitan utang baru dan banyak investor yang melakukan revolving.

    “Jadi semuanya di-revolving sebenernya. Kita ada erevolve, jadi ada yang baru. Makanya growth issuance kita lebih besar dari deficit financing,” ujarnya. 

  • Menperin sebut sembilan kegiatan prioritas dukung Astacita Presiden

    Menperin sebut sembilan kegiatan prioritas dukung Astacita Presiden

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menperin sebut sembilan kegiatan prioritas dukung Astacita Presiden
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 November 2024 – 23:42 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ada sembilan kegiatan prioritas yang dilakukan Kemenperin di tahun 2025 yang mendukung Astacita Presiden Prabowo.

    Menperin Agus dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa mengatakan sembilan kegiatan prioritas tersebut yakni industri hijau, pengembangan industri halal, penguatan industri kecill menengah (IKM) sebagai rantai pasok, pengembangan SDM industri, serta peningkatan produktivitas industri melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi.

    Kegiatan selanjutnya yang mendukung Astacita yakni hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, akselerasi ekspor produk dan jasa industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta aglomerasi melalui kawasan industri.

    Lebih lanjut, dikatakannya dalam menjalankan program prioritas itu pihaknya didukung oleh pagu anggaran 2025 yang sebesar Rp2,51 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan 34 persen dari anggaran sebelumnya yang sebanyak Rp3,83 triliun.

    “Pagu tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2.049 miliar, PNBP sebesar Rp99,9 miliar, BLU sebesar Rp256 miliar dan SBSN sebesar Rp114,7 miliar,” kata Menperin.

    Lebih lanjut, Menperin mengatakan dari penurunan anggaran tersebut turut memberikan dampak terhadap beberapa kegiatan prioritas, antara lain pendampingan teknis implementasi pemenuhan persyaratan standar industri hijau untuk 25 perusahaan industri belum dapat dibiayai, fasilitasi dan pembinaan industri halal hanya bisa dilaksanakan untuk 1.000 industri dari total target sebanyak 6.000 industri, serta penumbuhan wirausaha baru (WUB) hanya dapat diberikan kepada 1.365 dari total kebutuhan sebanyak 3.906 IKM.

    Selanjutnya, pelatihan vokasi sistem 3in1 baru teralokasikan untuk 1.070 dari total kebutuhan sebanyak 75.170 orang, penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik/Akom baru teralokasikan untuk 2.537 mahasiswa sehingga 10.096 mahasiswa belum dapat dibiayai, serta untuk SMK baru teralokasikan untuk 1.712 siswa sehingga 6.763 siswa belum dapat dibiayai.

    “Restrukturisasi permesinan industri besar dan IKM untuk peningkatan teknologi hanya dapat diberikan untuk 73 dari total kebutuhan sebanyak 422 perusahaan/IKM,” kata dia.

    Selain itu, dampak lainnya yakni pengembangan dan hilirisasi industri berbasis rumput laut, sagu, teh, susu dan pengolahan hasil hortikultura belum dapat dibiayai, pelaksanaan empat promosi luar negeri melalui World Osaka Expo, High Point Market North Carolina, Hongkong Food Expo, dan Paris Airshow belum dapat dibiayai, serta fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hanya dapat diberikan untuk 875 dari total kebutuhan 3.375 sertifikat produk domestik.

    “Pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku serta penyusunan regulasi turunan PP Perwilayahan Industri belum dapat dibiayai,” katanya.

    Meski demikian disampaikan Menperin, keterbatasan pagu anggaran tersebut bukan merupakan permasalahan, pihaknya bisa menyiasati hal ini dengan melakukan kolaborasi dengan pihak swasta atau melalui penguatan regulasi/kebijakan yang mendukung industri.

    Sumber : Antara

  • Realisasi Utang Pemerintah Indonesia Naik Jadi Rp 8.473,9 Triliun

    Realisasi Utang Pemerintah Indonesia Naik Jadi Rp 8.473,9 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Realisasi utang pemerintah telah mencapai Rp 8.473,9 triliun per 30 September 2024. Jumlah utang didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Rasio utang per akhir September 2024 yang sebesar 38,55% terhadap  produk domestik bruto (PDB).

    “Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” dikutip dari dokumen APBN Kita Edisi November 2024 pada Selasa (12/11/2024).

    Jika diperinci berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai Rp 7.483,09 triliun (88,31%) dan pinjaman sebesar Rp 990,81 triliun (11,69%).

    Komposisi SBN terbagi dalam SBN domestik sebesar Rp 6.103,90 triliun (72,03%) dan valuta asing (valas) sebesar Rp 1.379,19  triliun (16,28%).  

    SBN domestik meliputi surat utang negara sebesar Rp 4.871,6 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 1.232,30  triliun. SBN valas terbagi dalam surat utang negara sebesar Rp 1.045,64 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 333,55 triliun.

    Sementara itu,  pinjaman sebesar Rp 990,81 triliun terbagi dalam pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,93 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 950,88 triliun. Realisasi pinjaman luar negeri meliputi bilateral senilai Rp 257,76 triliun, multilateral senilai Rp 569,05 triliun, dan bank komersial sebesar Rp 124,07 triliun.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada akhir September 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,3%. Sedangkan, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,7% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing. Lembaga keuangan domestik memegang kepemilikan SBN 41,4%, terdiri dari perbankan 19,5%, perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 18,7%, serta reksadana 3,2%.

    Bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko. Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia sekitar 25% yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.

    Sejalan dengan upaya pemerintah memperluas basis investor, inklusi keuangan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society, kepemilikan investor individu pada SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3% menjadi 8,7% per akhir September 2024.

    Sisa kepemilikan SBN domestik dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan.