Xcloud.id

Produk: SBSN

  • Eks Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Didakwa Korupsi Proyek KA Besitang-Langsa, Negara Rugi Rp 1,1 M – Halaman all

    Eks Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Didakwa Korupsi Proyek KA Besitang-Langsa, Negara Rugi Rp 1,1 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Prasetyo Boeditjahjono, didakwa terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa yang berlangsung antara tahun 2017 hingga 2023. Akibat tindakannya, negara mengalami kerugian hingga Rp 1,1 miliar.

    Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan surat dakwaan terakwa Prasetyo Boeditjahjono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (17/3/2025).

    “Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 1.157.087.853.322,00 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara,” kata jaksa saat bacakan berkas dakwaan.

    Menurut Jaksa, Prasetyo yang menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian pada masa itu, memerintahkan Nur Setiawan Sidik, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, untuk mengusulkan proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa.

    Proyek tersebut rencananya akan didanai melalui SBSN-PBS TA 2017 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), namun belum memenuhi beberapa persyaratan dasar.

    “Padahal, masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi,” ujar jaksa.

    Untuk menghindari regulasi yang berlaku, proyek pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh itu dibagi menjadi 11 paket pengerjaan, masing-masing dengan nilai di bawah Rp 100 miliar. 

    Hal ini dilakukan dengan tujuan menghindari aturan yang mewajibkan prosedur yang lebih ketat.

    Selain itu, Jaksa juga mengungkapkan bahwa Prasetyo diduga terlibat dalam pengaturan pemenang tender. 

    Dalam salah satu pertemuan yang digelar, Prasetyo diduga memberikan informasi terkait persyaratan yang hanya dapat dipenuhi oleh PT Mitra Kerja Prasarana, perusahaan milik Freddy Gondowardojo, yang secara tidak langsung mengarahkan kemenangan kepada pihak tertentu.

    “Syarat tersebut hanya dapat dipenuhi oleh PT Mitra Kerja Prasarana yang dimiliki oleh Freddy Gondowardojo,” ucap jaksa.

    Prasetyo juga diduga menerima sejumlah uang dan fasilitas sebagai bentuk ikat janji atau Commitment Fee dari pihak-pihak yang memenangkan tender tersebut.

    Tindakannya ini diyakini telah memperkaya dirinya sebesar Rp 2,6 miliar.

    “Telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu: Terdakwa Prasetyo Boeditjahjono sebesar Rp 2.600.000.000,00 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” jelas jaksa.

    Atas perbuatannya, Prasetyo didakwa melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

     

  • Investasi Sukuk ST014 Lewat wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Rp 10 Juta

    Investasi Sukuk ST014 Lewat wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Rp 10 Juta

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menghadirkan fitur pembukaan rekening investasi pada aplikasi wondr by BNI. Fitur ini menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk memulai investasi, termasuk pembelian Sukuk Tabungan Seri ST014 yang kini sedang ditawarkan Pemerintah RI.

    Investasi ST014 lewat wondr by BNI bisa dimulai dari Rp 1 juta. BNI juga memberikan manfaat tambahan berupa cash reward Rp 1-10 juta untuk pembelian minimum Rp 1 miliar hingga lebih dari Rp 10 miliar bagi seluruh nasabah tanpa batasan kuota.

    SEVP Retail Digital Solutions BNI Rian Eriana Kaslan mengungkapkan BNI berupaya memberikan solusi investasi yang lebih praktis, sekaligus dapat dilakukan dengan aman dan nyaman, cukup dengan satu genggaman.

    “Dengan kemudahan yang BNI berikan, kami berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang dapat memanfaatkan investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan mereka,” kata Rian dalam keterangan tertulis, Senin (10/3/2025).

    Dia mengatakan melalui fitur pembukaan rekening investasi di wondr by BNI, nasabah dapat melakukan registrasi secara daring. Proses pendaftaran akan diselesaikan dalam waktu maksimal satu hari kerja.

    Saat ini, produk investasi yang dapat diakses nasabah melalui wondr by BNI antara lain reksa dana, Surat Berharga Negara (SBN) ritel, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seperti ST014.

    Dia menjelaskan dengan minimum pembelian Rp 1 juta, nasabah tidak dikenakan biaya transaksi dan bisa memulai investasi dengan cara yang sangat mudah.

    “Nasabah hanya cukup membuka rekening investasi di wondr by BNI untuk bisa membeli berbagai produk yang ada di fitur investasi ini,” ungkap Rian.

    Sebagai informasi, pemerintah menawarkan ST014, mulai 7 Maret hingga 16 April 2025. Imbal hasil ST014 tenor 2 tahun (ST014T2) adalah BI Rate +0,75% dengan batas minimal (floor) 6,5%. Adapun ST014 dengan tenor 4 tahun (ST014T4) memiliki imbal hasil BI Rate +0,85%, dengan batas minimal 6,6%.

    “Dengan imbal hasil yang kompetitif dan risiko minimal, ST014 adalah instrumen investasi ideal bagi mereka yang ingin mengembangkan dana dengan cara aman. Kami optimistis, melalui wondr by BNI, semakin banyak nasabah yang bisa memanfaatkan peluang ini,” ucap Rian.

    Lebih lanjut, dia berharap keragaman produk investasi yang bisa diakses Melalui wondr by BNI akan mendorong lebih banyak nasabah, terutama kaum muda yang aktif dan dinamis untuk semakin bijak mengelola dana mereka.

    “Lewat wondr by BNI, kami ingin memberikan kebebasan bagi nasabah untuk berinvestasi sesuai keinginan mereka dan mewujudkan impian di masa depan” tutup Rian.

    (ega/ega)

  • MPR: Tumpang tindih aturan terkait pendidikan tinggi harus dibenahi

    MPR: Tumpang tindih aturan terkait pendidikan tinggi harus dibenahi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan tumpang tindih aturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi harus segera dibenahi dengan diawali pemetaan yang jelas.

    “Karena antara peraturan satu dan lainnya jelas-jelas bertentangan sehingga penting untuk menetapkan prioritas aturan mana yang krusial untuk dibenahi,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Rerie dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2).

    Dia memberikan salah satu contoh peraturan yang tumpang tindih pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

    Aturan itu menyebutkan bahwa kesempatan dosen untuk meningkatkan kompetensi disyaratkan mengikuti pendidikan dan latihan (diklat), seminar, loka karya, serta kegiatan lainnya.

    “Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan pengembangan kompetensi dosen dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam satu tahun masa perjanjian kerja,” ujarnya.

    Untuk itu, Rerie mengatakan tumpang tindih aturan yang melahirkan tafsir beragam itu harus segera diperbaiki.

    “Kita harus membiasakan diri untuk tidak menabrak aturan yang ada,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, dia mendukung usulan MPRTNI untuk merelaksasi blokir efisiensi anggaran pada program atau kegiatan prioritas sebagai konsekuensi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Rerie menyebut relaksasi blokir efisiensi anggaran itu dapat dilakukan pada anggaran penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) belanja operasional, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum (PNBP/BLU).

    Dia pun mendorong pelaksanaan efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tetap mengacu pada ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Pada pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, dia berharap MRPTNI bisa memberi petunjuk yang jelas terkait sejumlah permasalahan yang dihadapi, terutama perihal sinkronisasi otonomi akademik.

    Dia juga meminta MRPTNI bisa memberikan informasi terkait standardisasi biaya minimum dalam menentukan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi.

    “Dengan begitu, tidak terjadi lagi setoran uang kuliah diblokir,” ucapnya.

    Rerie pun mengingatkan bahwa saat ini cukup banyak dosen dengan keahlian tertentu akan memasuki masa pensiun sehingga perlu segera dicarikan solusi untuk menyediakan dosen pengganti, mengingat rumitnya persyaratan administrasi untuk menjadi dosen yang memenuhi kompetensi.

    “Bila dampak kondisi itu tidak segera diantisipasi, nasib keberlanjutan belajar para mahasiswa jadi tidak jelas,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenag Jatim Serahkan Izin Operasional kepada Empat KBIHU di Tuban

    Kemenag Jatim Serahkan Izin Operasional kepada Empat KBIHU di Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Mohammad As’adul Anam, menyerahkan izin operasional kepada empat Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) di Kabupaten Tuban, Rabu (19/02/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Tuban, Umi Kulsum.

    Empat KBIHU yang menerima izin operasional adalah KBIHU Al Hikmah Kerek, KBIHU Az Zahra Muslimat NU Tuban, KBIHU Busyrol Ummah Jenu, dan KBIHU NU Rengel.

    “KBIHU memiliki posisi yang sangat strategis dan diakui oleh regulasi oleh UU No 8 tahun 2019 pasal 33 ayat 1, bahwa pemerintah bisa melibatkan KBIHU di dalam pimpinan manasik haji,” ujar Mohammad As’adul Anam.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa KBIHU sudah diakui sebagai lembaga resmi yang memiliki izin dan dapat memberikan bimbingan serta pendampingan jamaah dari tanah air hingga ke Arab Saudi.

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan pesan kepada 40 undangan yang hadir terkait beberapa hal penting, termasuk esensi dari ibadah haji.

    “Pesan saya kepada 40 undangan yang hadir untuk menyampaikan kepada jemaah akan beberapa hal. Yang pertama, hakekat haji adalah panggilan Allah. Haji tidak hanya sehat badan dan memiliki materi saja tapi juga panggilan Allah,” terangnya.

    Terkait biaya pelunasan haji, As’adul Anam menjelaskan bahwa tahun ini Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan sebesar Rp4 juta. Dengan demikian, jemaah haji asal Jawa Timur membayar BPIH sebesar Rp94.934.259 dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp60.955.751.

    Setelah dikurangi setoran awal Rp25 juta, maka sisa pelunasan yang harus dibayarkan adalah sekitar Rp35.955.751. “Bandara Juanda paling mahal karena faktor komponen penerbangan,” jelasnya.

    Ia juga menyoroti tanggung jawab KBIHU dalam aspek ibadah, termasuk skema murur, di mana jemaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa mabit di Muzdalifah, serta Tanazul. Faktor penyempitan area di Muzdalifah disebutnya akibat penambahan fasilitas toilet dan meningkatnya jumlah jamaah haji non-kuota, seperti furoda, mujamalah, visa ziarah, dan haji multiple.

    “Adanya perubahan ini mohon disampaikan kepada jemaah, termasuk tata krama di sana harus disampaikan dan lakukan kerja sama yang baik untuk semua komponen,” harapnya.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa pembimbing haji harus memiliki sertifikat resmi. Pelaksanaan bimbingan pun harus seimbang, dengan pembagian 50% praktik dan 50% teori. Ia juga mengingatkan agar ibadah arbain di Madinah tidak dijadikan patokan utama, mengingat daftar antrean haji saat ini mencapai 34 tahun.

    Sementara itu, Kepala Kemenag Tuban, Umi Kulsum, menyampaikan apresiasi kepada Forum KBIHU Kabupaten Tuban atas kerja sama yang telah terjalin, termasuk dalam pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) bantuan SBSN. “Semoga kerja sama ini terus bisa dilakukan,” tutup Umi Kulsum. [ayu/suf]

  • Jaksa Agung Minta Pemprov Jambi Siapkan Ambulans Perairan

    Jaksa Agung Minta Pemprov Jambi Siapkan Ambulans Perairan

    Rumah Sakit Umum Adhyaksa yang dibangun di Seberang Kota Jambi atau tepatnya di bantaran Sungai Batanghari ini merupakan rumah sakit ke-empat yang dibangun Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ground beraking atau peletakan batu pertama pembangunan dilakukan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

    Novel Arsyad selaku Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk sebagai pelaksana proyek pembangunan dalam laporannya mengatakan bahwa kontrak pembangunan RS Adhyaksa di Jambi bernilai Rp255,5 miliar.

    RS Adhyaksa itu dibangun di atas lahan seluas 28.500 meter persegi dengan bangunan utama lima lantai. Di lokasi itu juga akan dibangun sejumlah bangunan utilitas lainnya.

    Dalam kontrak, kata Novel, pembangunan RS Adhyaksa tersebut akan menghabiskan waktu selama 10 bulan. Namun diminta oleh jaksa agung agar dipercepat menjadi 7-8 bulan. “Kami akan mencobakan,” kata Novel.

    Sementara itu untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) sebagai penunjang operasional RS dianggarkan sebesar Rp127,8 miliar. Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyebut bahwa pembangunan RS Adhyaksa ini dianggarkan melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2025.

    Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengatakan bahwa RS Adhyaksa Jambi ini merupakan RS Adhyaksa ke-empat yang dibangun di berbagai kota di Indonesia.

    “Pertama di Jakarta, lalu di Banten luasnya 18 hektar, lalu di Mojokerto luasnya 64 hektar dan sekarang di Jambi ada 2,4 hektar. Tapi jangan lihat soal luas lahannya, tapi lokasinya strategis,” katanya.

    RS Adhyaksa diharapkan bisa melayani masyarakat di bantaran Sungai Batanghari. “Saya berharap rumah sakit ini nanti tetap menjadi rumah sakit tipe C saja. Kenapa? karena tipe C itu bisa BPJS. Kalau tipe B itu kan adalah rumah sakit rujukan,” kata Burhanuddin. 

    Pembangunan RS itu kata Burhanuddin, bukan semata-mata berbicara soal pendapatan. Namun keberadaan rumah sakit ini lebih kepada pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

    “Pada dasarnya RS ini adalah RS umum yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pengelolaannya nanti kalau bisa bekerja sama dengan yang di sini. Mungkin bisa bekerjasama dengan unja yang ada fakultas kedokterannya, karena kami juga membutuhkan dokter spesialis,” demikian Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

  • RI Dikepung Zona Megathrust, Begini Nasib Kalimantan dan IKN

    RI Dikepung Zona Megathrust, Begini Nasib Kalimantan dan IKN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dikelilingi zone Megathrust. Tercatat, ada 13 segmen Megathrust yang mengancam wilayah Indonesia dengan gempa dahsyat dan bisa menimbulkan tsunami.

    Zona Megathrust di Indonesia membentang dari ujung Sumatera lalu masuk selatan Jawa hingga masuk ke Papua. Bahkan masuk Pulau Sulawesi ke arah utara menuju Filipina. Salah satu pulau di Indonesia yang tak dilewati segmen Megathrust hanya Kalimantan. Lantas apakah Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara (IKN) aman dari dampak Megathrust?

    Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Nuraini Rahma Hanifa mengungkapkan Pulau Kalimantan dan IKN aman dari zona Megathrust. Meski begitu keberadaan Pantai Timur Kalimantan Timur yang berhadapan dengan North Sulawesi Megathrust juga patut diwaspadai.

    Hasil pemodelan skenario tsunami akibat gempa bumi yang berpusat di zona megathrust Sulawesi Utara menunjukkan bahwa di Pantai Kaltim berpotensi terjadi tsunami.

    “Itu sumbernya dari sini aja (Megathrust Laut Sulawesi). Pesisir pantai Kalimantan Timur yang terkena dampak dari Megathrust di Laut Sulawesi. (Dampaknya) kira-kira sampai ke IKN nggak sih? jauh ya dari pesisir,” ungkap Nuraini kepada CNBC Indonesia, Minggu (16/2/2025).

    Foto: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
    Beberapa proyek jalan dan jembatan yang dibiayai SBSN adalah pembangunan Jalan Akses Bandara Kertajati, Fly Over (FO) Gombong, Jalan Tol Solo-Kertosono yang menjadi porsi Pemerintah, Jembatan Musi IV, Jalan Nasional Sofi-Wayabula, Jalan Nasional Tapan-Batas Bengkulu, pembangunan jalan perbatasan di Provinsi NTT, pembangunan jalan trans dan perbatasan Papua, dan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan Barat. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

    Tak dilewati segmen Megathrust bukan berarti Pulau Kalimantan aman dari gempa. Selain terkena dampak Megathrust Laut Sulawesi, ternyata di Kalimantan Timur saja ada sejumlah sesar atau patahan aktif. Adapun 3 zona sesar utama yang telah diidentifikasi di Kalimantan, yakni Sesar Tarakan, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Meratus.

    Sesar ini merupakan zona rekahan pada lapisan batuan yang bila bergerak dapat memicu gempa. Ketika sesar tersebut aktif bergerak maka gempa yang dihasilkan terasa hingga IKN.

    “Sumber gempanya ada di sini, jadi sebetulnya dia (IKN) bisa terdampak dari gempa, bisa terasa (gempa) sampai IKN,” bebernya.

    Oleh karena itu, Nuraini tetap meminta warga Kalimantan khususnya Kalimantan Timur juga perlu waspada. Kalimantan Timur memiliki kerawanan dari gempa bumi karena memiliki sesar sendiri.

    “Jadi tetap perlu ada partisipasi antisipasi,” tegasnya.

    (wur/wur)

  • Efisiensi Anggaran Kemenperin, Komisi VII DPR Harap Perindustrian Tetap Beri Dampak Positif – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Kemenperin, Komisi VII DPR Harap Perindustrian Tetap Beri Dampak Positif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR resmi menyetujui perubahan pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2025. Keputusan itu disahkan dalam rapat bersama antara Komisi VII dan Kemenperin.

    Adapun Kemenperin mendapatkan efisiensi sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total sebanyak Rp 2,519 triliun di tahun 2025.

    Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kaisar Abu Hanifah menjelaskan pengesahan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan uang negara.

    “Dan tentu saja semoga langkah restrukturisasi anggaran Kemenperin 2025 ini diharapkan dapat memperkuat sektor perindustrian nasional kita,” kata Kaisar kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

    Legislator Dapil DI Yogyakarta ini juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan industri di Indonesia.

    “Efisiensi anggaran bukan hanya tentang pengurangan biaya, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak positif bagi perekonomian kita,” jelasnya.

    Sementera itu, pada kesempatan rapat bersama dengan Komisi VII, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi VII yang telah menyetujui efisiensi anggaran TA 2025.

    “Semoga semua ini walaupun ada efisiensi dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VII terhadap usulan efisiensi anggaran,” ujar Faisol.

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan efisiensi sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total sebanyak Rp 2,519 triliun di tahun 2025.

    Pemangkasan anggaran itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2/2025).

    “Rekonstruksi efisiensi anggaran tanggal 11 Februari 2025 maka pagu awal yang tadinya Rp 2,5 triliun efisiensinya menjadi Rp 883 miliar lebih,” kata Faisol.

    Sehingga Kemenperin memiliki pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun. Faisol bilang, efisiensi ini tidak dilakukan untuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

    “Maka setelah efisiensi Pagu yang kami dapatkan itu Rp 1,6 triliun lebih, sebagai catatan Kementerian diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” tegas Faisol.

    Di satu sisi, Faisol merincikan bahwa realisasi anggaran Rp 2,5 triliun itu Kemenperin sudah membelanjakan sebanyak Rp 61,8 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 11,1 miliar untuk realisasi belanja barang modal.

    “Ini realisasi yang sudah kami jalankan sampai 31 Januari 2025 ini belanja pegawai itu Rp 61,8 miliar dan realisasi belanja barang atau modal Rp 11,1 miliar sebelum kemarin dikeluarkan instruksi Presiden,” ungkapnya.

    Adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenperin tahun 2024 berasal dari empat sumber dana. Pertama sumber Rupiah murni yakni Rp 2 triliun lebih, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebanyak Rp 61,8 miliar.

    Badan Layanan Umum (BLU) Rp 294,1 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak 114,7 miliar. Selain itu, ada dua fungsi yakni anggaran pendidikan Rp 759,9 miliar dan fungsi anggaran ekonomi Rp 1,7 triliun lebih.

    “Kemudian dari Rp 2,5 triliun jenis belanja kami itu belanja pegawai Rp 902 miliar lebih, belanja operasional Rp 478 miliar lebih dan belanja non operasional Rp 1,1 triliun lebih,” ungkapnya.

     

  • Soroti Pemangkasan Anggaran BNPT, DPR: Jangan Nanti Ada Bom, Kita Kalang Kabut

    Soroti Pemangkasan Anggaran BNPT, DPR: Jangan Nanti Ada Bom, Kita Kalang Kabut

    Soroti Pemangkasan Anggaran BNPT, DPR: Jangan Nanti Ada Bom, Kita Kalang Kabut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rapidin Simbolon, menyoroti dampak
    pemangkasan anggaran
    BNPT terhadap
    keamanan nasional
    .
    Dia menilai,
    anggaran BNPT
    seharusnya tetap berada di angka Rp 600 miliar untuk memastikan kesiapan menghadapi ancaman
    terorisme
    .
    “Ini di dalam relaksasi anggaran, yang saya lihat tadi BNPT. Ini masalah kedaulatan negara. Saya berpendapat, dari Rp 600 miliar, diefisiensi hampir Rp 200, jadi Rp 400 miliar lebih. Saya berpendapat ini harus tetap 600 miliar,” ujar Rapidin, dalam rapat bersama mitra kerja Komisi XIII, pada Kamis (13/2/2025).
    Dia mengingatkan agar pemerintah tidak terlambat bertindak dalam menghadapi ancaman terorisme karena keterbatasan anggaran yang diterapkan.
    “Karena ini menjaga kedaulatan negara. Jangan nanti sudah terjadi serangan
    bom
    dan sebagainya, kita kalang kabut,” kata Rapidin.
    Diberitakan sebelumnya, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.
    Kepala BNPT, Eddy Hartono, menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.
    Anggaran BNPT
    bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.
    Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    Terorisme
    .
    “Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis,” kata Eddy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Efisiensi Anggaran Kemenperin Rp 883 Miliar atau 35,05 Persen dari Total Pagu  – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Kemenperin Rp 883 Miliar atau 35,05 Persen dari Total Pagu  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total kementerian ini sebanyak Rp 2,519 triliun di 2025.

    Pemangkasan anggaran itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Rekonstruksi efisiensi anggaran tanggal 11 Februari 2025 maka pagu awal yang tadinya Rp 2,5 triliun efisiensinya menjadi Rp 883 miliar lebih,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dengan demikian, Kemenperin memiliki pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun. Faisol bilang, efisiensi ini tidak dilakukan untuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

    “Maka setelah efisiensi Pagu yang kami dapatkan itu Rp 1,6 triliun lebih, sebagai catatan Kementerian diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” tegas Faisol.

    Faisol merinci, realisasi anggaran Rp 2,5 triliun itu Kemenperin sudah membelanjakan sebanyak Rp 61,8 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 11,1 miliar untuk realisasi belanja barang modal.

    “Ini realisasi yang sudah kami jalankan sampai 31 Januari 2025 ini belanja pegawai itu Rp 61,8 miliar dan realisasi belanja barang atau modal Rp 11,1 miliar sebelum kemarin dikeluarkan instruksi Presiden,” ungkapnya.

    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenperin tahun 2024 berasal dari empat sumber dana. Pertama sumber rupiah murni yakni Rp 2 triliun lebih, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebanyak Rp 61,8 miliar.

    Badan Layanan Umum (BLU) Rp 294,1 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak 114,7 miliar. Selain itu, ada dua fungsi yakni anggaran pendidikan Rp 759,9 miliar dan fungsi anggaran ekonomi Rp 1,7 triliun lebih.

    “Kemudian dari Rp 2,5 triliun jenis belanja kami itu belanja pegawai Rp 902 miliar lebih, belanja operasional Rp 478 miliar lebih dan belanja non operasional Rp 1,1 triliun lebih,” ungkapnya.

     

  • Terdampak Efisiensi Rp20 T, Anggaran Polri Turun Jadi Rp106 T

    Terdampak Efisiensi Rp20 T, Anggaran Polri Turun Jadi Rp106 T

    JAKARTA – Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komjen Wahyu Hadiningrat menyampaikan bahwa Kepolisian RI terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dari pagu anggaran sejumlah Rp126,6 triliun pada Tahun 2025. Sehingga setelah rekonstruksi anggaran Polri kini tinggal Rp106 triliun.

    Hal itu disampaikan Komjen Wahyu dalam rapat kerja bersama mitra Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Februari.

    “Postur anggaran Polri sesuai surat Menteri Keuangan bahwa postur angaran Polri sejumlah Rp126,6 triliun. Di sini kalau kita lihat dalam kelompok perbelanjaan terdiri dari belanja pegawai 46,9 persen sebesar Rp59,44 triliun kemudian belanja barang sebesar 26,91 persen terdiri dari Rp34,077 triliun. Belanja modal 26,14 persen sebesar Rp33,09 triliun,” ujar Komjen Wahyu.

    Wahyu mengatakan, Polri membagi alokasi anggaran berdasarkan dua bagian. Yakni per program dan per sumber anggaran.

    “Dalam per program itu profesionalisme SDM Rp2,4 triliun, lidik-sidik Rp5,6 triliun, almatsus dan sarpras Rp45,7 triliun harkamtikmas Rp20,3 triliun, dan dukungan manajemen Rp52,5 triliun. Sedangkan per sumber anggaran ini diurai menjadi 6 mulai dari rupiah murni, PLN, PDN, PNBP, BLU, SBSN dan RMP,” imbuhnya.

    Kemudian di dalam rekonstruksi anggaran Polri sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, lanjut Wahyu, hasil rapat dengan dengan Kementerian Keuangan menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun.

    “Ini sebesar 16,26 persen dari anggaran Polri Tahun 2025,” kata Wahyu.

    Jika diurai, menurut Wahyu, belanja yang terkena rekonstruksi adalah belanja barang dan belanja modal. Belanja barang Rp6,6 triliun sebesar 19,62 persen dari pagu awal belanja barang. Untuk belanja modal jumlahnya Rp13,9 sebesar 42 persen dari pagu awal belanja modal.

    “Proses exercise sedang dilakukan. Kemudian tindak lanjut dari pada rekonstruksi anggaran sehingga menghasilkan postur anggaran Polri saat ini menjadi Rp106 triliun,” kata Komjen Wahyu.

    “Kalau kita lihat dari dua kelompok besar kita urai per jenis anggaran dan per sumber anggaran. Untuk per jenis belanja-belanja pegawai menjadi Rp59,4 T ini tetap, belanja barang menjadi Rp27,3, belanja modal jadi Rp19,1 triliun,” pungkasnya.