Xcloud.id

Produk: SBN

  • Kondisi APBN September 2025: Defisit Membengkak, Setoran Pajak Seret

    Kondisi APBN September 2025: Defisit Membengkak, Setoran Pajak Seret

    Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi APBN September 2025 menunjukkan bahwa keuangan negara masih tekor karena setoran pajak yang loyo, bersamaan dengan serapan belanja yang lambat. Defisit APBN September 2025 tercatat Rp371,5 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikannya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (14/10/2025). Dia memaparkan Realisasi APBN September 2025, kondisi ekonomi terkini, dan merespons berbagai isu terkait kebijakan pemerintah.

    Purbaya memerinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp1.863,3 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 65% dari outlook pendapatan negara tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun.

    Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp2.234,8 triliun per September 2025. Realisasi itu setara 63,4% dari outlook belanja negara tahun ini sebesar Rp3.527,5 triliun. Artinya, pemerintah harus mengebut realisasi belanja Rp1.292,7 triliun atau 36,4% hanya dalam tiga bulan terakhir.

    Belanja negara yang lebih banyak dari pendapatan negara membuat APBN September 2025 mengalami defisit Rp371,5 triliun atau setara 1,56% dari PDB.

    Lebih lanjut, Purbaya melanjutkan bahwa keseimbangan primer masih sebesar Rp18 triliun. Padahal, sambungnya, outlook keseimbangan primer didesain minus Rp109,9 triliun.

    “Tren ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel menjaga keseimbangan antara dukungan pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah,” ujar Purbaya, Selasa (14/10/2025).

    Pemerintah awalnya mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Kendati demikian, dalam laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% dari PDB.

    Artinya, defisit APBN sebesar 1,56% per Agustus 2025 ini masih cukup jauh dari target maupun outlook yang telah ditetapkan.

    Setoran Pajak Lesu

    Realisasi penerimaan pajak per September 2025 senilai Rp1.295,3 triliun tercatat masih mengalami kontraksi 4,4% (year on year/YoY). Penerimaan itu baru mencakup 62,4% dari target pajak tahun ini senilai Rp2.076,9 triliun.

    Sebagai perbandingan, pada September 2024 pemerintah sudah mengumpulkan 70% pajak dari total target tahun lalu. Selain turun secara nominal, juga terjadi perlambatan dalam hal persentase capaian target pada September 2025 ini.

    Purbaya masih membutuhkan setoran sebesar Rp781,6 triliun untuk menutup celah penerimaan pajak tahun 2025 dengan outlook sebesar Rp2.076,9 triliun.

    “Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu bersumber dari penerimaan akibat penurunan harga migas dan tambang,” ujar Purbaya.

    Tren buruknya penerimaan pajak dipicu oleh lesunya setoran dari jenis pajak utama. PPh Badan misalnya realisasinya hanya sebesar Rp215,1 triliun atau terkontrasksi 9,4%. Nasib lebih buruk terjadi di setoran PPN yang terkontraksi sebesar 13,2% atau hanya senilai Rp474,4 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai bahwa penurunan penerimaan pajak itu karena besarnya restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak sepanjang tahun ini. Misalnya, penerimaan pajak secara bruto malah meningkat yaitu dari Rp1.588,21 triliun (Januari—September 2024) menjadi Rp1.619,2 triliun (Januari—September 2025).

    “Tahun ini memang terjadi peningkatan restitusi pajak. Restitusi ini artinya dikembalikan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada wajib pajak, sehingga kemudian uangnya itu beredar di tengah-tengah perekonomian,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (14/10/2025).

    Kendati demikian, dalam bahan paparan Suahasil, tampak bahwa penurunan realisasi penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh anjloknya penerimaan pajak penghasilan korporasi (PPh badan) serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM).

    Tampak bahwa realisasi penerimaan PPh Badan mencapai Rp215,1 triliun. Angka itu turun 9,4% dari realisasi penerimaan PPh Badan periode yang sama tahun lalu.

    Sementara itu, realisasi penerimaan PPN & PPnBM mencapai Rp473,44 triliun. Angka itu turun 13,2% dari realisasi penerimaan PPN & PPnBM periode yang sama tahun lalu.

    Purbaya cs Sudah Tarik Utang Rp458 Triliun

    Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp458 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2025.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan outlook penarikan utang Rp662 sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp458 triliun tersebut setara 69,2% dari total target.

    “Kita terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi risiko. Kita melakukan secara sangat-sangat terukur dan kita melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Dia merincikan bahwa realisasi tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman. Hingga akhir September 2025, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penerbitan SBN senilai Rp501,5 triliun dan pinjaman sebanyak Rp43,5 triliun.

    Realisasi pembiayaan utang Rp458 triliun itu naik 31,7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp347,9 triliun.

    Lebih lanjut, Thomas menjelaskan bahwa belum lama ini Kementerian Keuangan menerbitkan SBN dua valuta asing (dolar AS dan euro), yaitu senilai US$1,85 miliar dan 600 juta euro (seri SGD Bond). Menurutnya, permintaan sangat tinggi didukung oleh investor institusi global dengan total mencapai lebih dari US$9,4 miliar untuk dolar Amerika Serikat dan US$1,2 miliar untuk SDG Bond.

    “Kita sangat selektif dan juga bisa menekan harga dari yield ini,” ungkapnya.

  • Rasio Utang Pemerintah Dekati Level Pandemi, Berdampak ke Rating Kredit?

    Rasio Utang Pemerintah Dekati Level Pandemi, Berdampak ke Rating Kredit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Rasio utang pemerintah per akhir semester I/2025 yang melebar ke 39,8% terhadap PDB dinilai belum akan memengaruhi persepsi investor maupun lembaga pemeringkat global. Meski demikian, pemerintah tetap perlu berhati-hati dan memastikan utang yang ditarik bersifat produktif. 

    Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), rasio utang pemerintah menyentuh Rp9.138 triliun per Juni 2025.

    Besarannya nyaris menyentuh 40% terhadap PDB atau mendekati level pandemi Covid-19.

    Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang menilai level rasio utang pemerintah hingga pertengahan tahun ini masih dalam koridor aman apabila mengacu pada Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara, yakni 60% terhadap PDB. 

    Hosianna juga melihat bahwa persepsi investor tetap konstruktif karena jangkar disiplin fiskal, yakni defisit APBN masih di bawah 3% terhadap PDB, struktur tenor panjang dengan basis domestik yang kuat, serta prospek pertumbuhan. 

    “Bagi lembaga pemeringkat, arah kebijakan fiskal, kualitas belanja, perbaikan rasio pajak, dan kredibilitas fiskal dipandang lebih krusial. Ke depannya selama ini terjaga, risiko downgrade relatif dapat dihindari,” ujarnya, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Hosianna turut melihat kebijakan pemerintah mengarah pada potensi pengurangan beban bunga utang pemerintah, sehingga kebutuhan gross issuance atau penerbitan surat utang bisa ditekan dengan toolkit yang lebih lincah. 

    Contohnya, quasi burden sharing ‘jilid baru’ antara pemerintah Bank Indonesia (BI) melalui stabilisasi kurva via operasi sekunder otoritas moneter hingga pengelolaan penempatan kas pemerintah.

    Debt switching serta penerbitan surat utang dari Danantara, yakni Patriot Bond, juga dinilai bisa ikut membantu pembiayaan pemerintah. 

    Di sisi lain, pemerintah juga dinilai masih memiliki bantalan sebelum melakukan lelang surat utang dengan merealokasi anggaran yang belum terserap dari kementerian atau lembaga. 

    “Dengan kombinasi ini, SBN 2026 tetap menarik (imbal hasil riil kompetitif, volatilitas kurva lebih terkelola) selama koordinasi fiskal–moneter dan komunikasi pasar dijaga konsisten,” terang Hosianna. 

    Di sisi lain, ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan turut menilai rasio utang pemerintah kini masih dalam batas aman meski sudah mendekati level pandemi. Terlebih, dia menilai rasio utang menunjukkan ketahanan terhadap risiko eksternal seba komposisi utang didominasi dengan penerbitan SBN domestik yakni Rp7.980 triliun.

    Akan tetapi, Deni tidak menampik kondisi terkini rasio utang pemerintah tetap akan menjadi perhatian investor dan lembaga pemeringkat. Kaitannya terkait dengan keberlanjutan fiskal dan strategi pembiayaan ke depan.

    Deni menggarisbawahi besarnya kebutuhan pembiayaan atau pembayaran utang jatuh tempo dan bunga dalam masa 2026-2028.

    Adapun mengenai risiko penurunan rating surat utang pemerintah, lembaga-lembaga seperti Fitch, Moody’s maupun S&P dinilai tidak hanya akan melihat rasio, melainkan juga prospek pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan efektivitas kebijakan fiskal.

    “Jika utang meningkat tanpa disertai penguatan institusi fiskal dan reformasi pendapatan, maka risiko penurunan outlook atau peringkat bisa terjadi. Tapi, selama rasio utang tetap moderat dan pemerintah menunjukkan komitmen fiskal, kemungkinan pemangkasan peringkat masih terbatas,” jelasnya kepada Bisnis. 

    Adapun mengenai rencana penerbitan SBN tahun depan sebagai salah satu instrumen pembiayaan fiskal, terang Deni, akan bergantung pada kredibilitas kebijakan fiskal dan kondisi pasar global. Salah satu tantangan yang dihadapi yakni suku bunga global yang relatif masih tinggi. 

    Tidak hanya itu, kompetisi dengan obligasi dari negara lain, serta instrumen investasi selain SBN juga tinggi. “Karena itu, agar SBN kita menarik pemerintah perlu menawarkan yield yang kompetitif, menjaga stabilitas makro dan nilai tukar, meningkatkan transparansi dan perbaikan komunikasi. Selain itu, penting juga untukk memperluas basis investor, termasuk investor ritel,” pungkasnya.

  • Purbaya Sebut Zaman SBY Rakyat Hidup Makmur, Dipimpin Jokowi Mesin Ekonomi Pincang

    Purbaya Sebut Zaman SBY Rakyat Hidup Makmur, Dipimpin Jokowi Mesin Ekonomi Pincang

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi perhatian publik.

    Dalam sebuah acara, Purbaya membandingkan ekonomi  era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan era Joko Widodo (Jokowi).

    Dia menyebut, kedua presiden memiliki cara sendiri-sendiri dalam mengelola negara 

    Jika dibandingkan, dia blak-blakan ekonomi Indonesia masih lebih baik ketika dipimpin SBY

    Saat SBY memimpin, dia menyebut ekonomi membaik dan rakyat hidup makmur

    Perbandingan tajam dua dekade kepemimpinan ekonomi Indonesia itu disampaikan Menkeu Purbaya dalam acara Investor Daily Summit 2025 pada Kamis (9/10/2025).

    Menurut Menkeu Purbaya, era SBY (2004-2014) ekonomi lebih sehat karena digerakkan sektor swasta dengan pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen, uang beredar 17 persen , dan kredit 22 persen .

    Kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika ekonomi yang hidup, terutama karena peran aktif sektor swasta dan investasi domestik yang kuat.

    Sementara era Jokowi (2014-2024), justru terlalu bergantung pada belanja infrastruktur pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen , uang beredar 7 persen , dan kredit di bawah 

    Diakui Purbaya, di zaman SBY rakyat cukup makmur karena tak banyak membangun infrastruktur.

    “Zaman SBY meski tak banyak bangun infrastruktur, rakyat makmur,” ujar Purbaya dalam Investor Daily Summit 2025.

    Sementara itu, Purbaya mengakui mesin ekonomi era Jokowi pincang karena swasta lamban bergerak dan pertumbuhan uang beredar terlalu rendah untuk menopang aktivitas ekonomi.

    Disampaikan Purbaya, di era Jokowi perbankan harus berhenti karena kebijakan di sisi keuangan cenderung terlalu ketat.

    Sehingga di beberapa sektor tak berhasil tumbuh dengan optimal

    “Mesin ekonomi kita jadi pincang karena sektor swasta lamban bergerak,” kata Purbaya

    Purbaya menilai perlambatan ekonomi era Jokowi bukan semata akibat belanja infrastruktur, melainkan karena kurangnya keberanian perbankan menyalurkan kredit dan lambannya ekspansi usaha baru di sektor produktif

    Seperti diketahui, sejak era Presiden Joko Widodo alias Jokowi, utang negara meroket bak meteor.

    Keinginan Jokowi membangun infrastruktur, mengakibatkan negara butuh pinjaman besar, hingga akhirnya tembus Rp 9.138 triliun.

    Buat rakyat awam tentu sangat terkejut, hingga berpikir apa mampu Indonesia membayar utang sebesar itu?

    Terkait utang negara yang sangat besar itu, ternyata di mata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih dalam level aman.

    Sebab menurut Purbaya, total utang negara tersebut masih 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Dan kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan sektor ekonominya,” ucapnya saat Media Gathering di Bogor, dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (11/10/2025).

    “Ini kan masih di bawah 39 persen dari PDB kan, jadi dari skandal ukuran internasional itu masih aman,” imbuhnya.

    Menurut Purbaya, pemerintah memastikan nilai utang pemerintah itu digunakan sebaik mungkin, dengan mengurangi penerbitan utang dan memaksimalkan belanja pemerintah.

    “Tapi ya, jadi utang itu jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita,” katanya. 

    “Karena dari standar nasional, dari standar internasional yang ada dimana-mana kita cukup pruden,” ucap Purbaya.

    “Ke depan kita akan cepat coba kontrol belanja pemerintah kita, supaya lebih baik, sehingga yang nggak perlu-perlu saya bisa mulai potong,” sambungnya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah hingga akhir Juni 2025 tembus Rp 9.138 triliun.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang negara sebesar Rp 9.138 triliun ini setara dengan 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Jadi utang kita pada posisi Juni total outstandingnya Rp 9.138 triliun. Pinjamannya Rp 1.157 triliun dan SBNnya Rp 7.980 triliun,” kata Suminto.

    Suminto bilang, rasio utang terhadap PDB itu tergolong aman, karena masih di bawah batas 60 persen PDB dan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “Kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, secara terukur dan dalam batas kemampuan,” tegas dia.

    Berdasarkan rinciannya, nominal utang per akhir Juni terdiri dari pinjaman Rp 1.157,18 triliun, pinjaman dari luar negeri Rp 1.108.17 triliun, serta pinjaman dalam negeri Rp 49,01 triliun.

    Sementara utang yang diperoleh dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 7.980,87 triliun.

    Nominal penerbitan SBN yang berdenominasi rupiah masih menominasi dengan nilai Rp 6.484,12 triliun. Sedangkan yang berdominasi valas sebesar Rp 1.496,75 triliun.

  • Menkeu Purbaya Bersiap Potong Belanja Boros di APBN demi Kurangi Utang Indonesia, ASN Bersiap!

    Menkeu Purbaya Bersiap Potong Belanja Boros di APBN demi Kurangi Utang Indonesia, ASN Bersiap!

    Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Keuangan menerapkan strategi optimalisasi uang yang dimiliki sehingga tidak perlu menerbitkan utang baru.  

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bakal mencoba mengurangi penerbitan utang semaksimal mungkin. Dia menyebut meski akhirnya menarik utang, maka uang yang dipinjam akan dipastikan menciptakan pertumbuhan ekonomi seoptimal mungkin. 

    “Ke depan kita akan coba kontrol belanja pemerintah kita supaya lebih baik, sehingga yang enggak perlu-perlu, saya bisa mulai potong. Bukan berarti saya memotong program pemerintah, tetapi saya memotong program-program yang tidak efisien, yang hanya memboroskan uang negara yang sebagian tadi diperoleh dari utang. Jadi akan kita menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab ke depan,” pungkasnya.

    Adapun secara terperinci, data terbaru DJPPR Kemenkeu itu menunjukkan realisasi utang pemerintah pusat per Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun. Perinciannya utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun. 

    Secara total, angka itu turun apabila dibandingkan dengan Mei 2025 yakni Rp9.177,48 triliun. 

    Menteri Purbaya mengklaim rasio utang pemerintah Indonesia masih dalam batas aman apabila dibandingkan dengan standar internasional. Dia menyebut rasio utang Indonesia masih di bawah 40% terhadap PDB atau tepatnya 39,86%.

    “Jadi acuannya bukan nilai absolut nominal saja, tapi dibandingkan dengan rasio ekonominya. Kita aman, masih di bawah 40%,” terangnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada acara Media Gathering APBN 2026, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). 

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengklaim rasio utang terhadap PDB di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat (AS) hingga Jepang melebihi 100%. 

    “Per akhir Juni [rasio utang] 39,86%, satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara baik peer group negara tetangga maupun G20,” terang Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, pada Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025). 

    Namun, apabila dibandingkan dengan data berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020-2024, data terbaru utang pemerintah pusat itu melesat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, utang pemerintah pusat berdasarkan LKPP adalah Rp8.813,16 triliun. 

    Sementara itu, utang pemerintah pusat pada 2023 per kuartal sebesar Rp8.190,38 triliun, Rp7.776,74 triliun, Rp6.913,98 triliun serta Rp6.079,17 triliun.

  • SBN RI Dilego Asing 5 Pekan Beruntun, Anak Buah Purbaya Buka Suara

    SBN RI Dilego Asing 5 Pekan Beruntun, Anak Buah Purbaya Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dirjen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto buka suara ihwal aliran modal asing yang keluar (outflow) dari pasar surat berharga negara (SBN) selama lima pekan beruntun terakhir, meskipun secara keseluruhan selama tahun berjalan 2025 masih mencatatkan inflow Rp 22,76 triliun.

    Outflow selama lima pekan terakhir mulai terjadi pada 1-3 September 2025 sebesar Rp 7,69 triliun, berlanjut pada 8-11 September 2025 senilai Rp 5,45 triliun, 15-18 September 2025 sebesar Rp 5,49 triliun, 22-25 September 2025 Rp 2,16 triliun, dan 29 September-2 Oktober 2025 senilai Rp 9,16 triliun.

    “Untuk pasar SBN year to date kita masih inflow Rp 22,76 triliun, tapi kita memang memahami beberapa waktu terakhir ada outflow,” kata Suminto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Suminto mengatakan, sebetulnya aliran modal asing yang keluar dari pasar SBN itu masih terbilang tak mempengaruhi kondisi secara keseluruhan pasa SBN Indonesia, karena sifatnya yang terbatas.

    Investor domestik, kata dia masih mampu menyerap berbagai SBN yang dilepas oleh investor asing, sehingga imbal hasil dari SBN masih terus turun walaupun banyak dilepas asing.

    Pada 3 Oktober 2025 misalnya, imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun telah turun ke level 6,30% daru posisi per 26 September 2025 di level 6,43%

    Premi credit default swap atau CDS Indonesia 5 tahun per 2 Oktober 2025 juga masih menunjukkan penurunan ke level 78,87 bps daru posisi 26 September sebesar 83,04 bps. CDS merupakan instrumen derivatif yang mencerminkan biaya perlindungan terhadap risiko gagal bayar utang suatu negara atau korporasi.

    “Jadi itu (outflow) tidak berdampak kepada pasar SBN kita, karena even imbal hasilnya masih terus dalam tren penurunan dan sekali lagi kita bersyukur ketika secara temporary ada outflow di pasar SBN, ini pasar domestik sangat supportive sehingga tidak pengaruhi secara berati pasar SBN kita,” ungkap Suminto.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Utang Pemerintah Pusat Juni 2025 Turun ke Rp 9.138 Triliun – Page 3

    Utang Pemerintah Pusat Juni 2025 Turun ke Rp 9.138 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah pusat hingga Juni 2025 sebesar Rp 9.138,05 triliun. Jumlah itu turun dari utang per Mei 2025, sebesar Rp 9.177,48 triliun. 

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan, utang pemerintah hingga akhir kuartal II 2025 itu setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Suminto memandang level rasio utang terhadap PDB itu masih dalam aman. Lebih kecil dari beberapa negara tetangga semisal Malaysia dengan 61,9 persen, Thailand 62,8 persen, dan India 84,3 persen. 

    “Debt to GDP Ratio kita pada akhir Juni 2025 adalah 39,86 persen. Cukup moderator dibandingkan banyak negara peer group, negara tetangga maupun anggota G20,” ujar dia dalam sesi Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    Adapun utang pemerintah pusat di Juni 2025 terdiri dari komposisi pinjaman sebesar Rp 1.157,18 triliun, dan surat berharga negara (SBN) Rp 7.980,87 triliun.

    Untuk pinjaman, itu terbagi dari pinjaman luar negeri senilai Rp 1.108,17 triliun, naik dari posisi Mei 2025 sebesar Rp 1.099,25 triliun. Kemudian pinjaman dalam negeri Rp 49 triliun, naik dari Rp 48,7 triliun. 

  • Investasi Makin Mudah, BNI Tawarkan ORI028 Lewat wondr by BNI

    Investasi Makin Mudah, BNI Tawarkan ORI028 Lewat wondr by BNI

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat dukungannya terhadap inklusi keuangan dengan memudahkan masyarakat berinvestasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel melalui platform digital wondr by BNI.

    Dengan wondr by BNI masyarakat dapat membeli Obligasi Ritel Indonesia (ORI) seri ORI028 yang ditawarkan pemerintah mulai 29 September hingga 23 Oktober 2025. Terdapat dua pilihan seri, yakni ORI028T3 dengan kupon tetap 5,35% dan tenor tiga tahun, serta ORI028T6 dengan kupon tetap 5,65% dan tenor enam tahun.

    SEVP Wealth Management BNI, Steven Suryana menjelaskan kehadiran wondr by BNI menjadi bagian dari transformasi digital BNI untuk memberikan pengalaman investasi yang mudah, transparan, dan inklusif bagi masyarakat luas.

    “ORI028 adalah instrumen investasi yang aman karena dijamin negara sekaligus memberikan imbal hasil yang kompetitif. Melalui wondr by BNI, kami ingin menghadirkan solusi investasi yang cepat, praktis, dan dapat diakses kapan saja,” ujar Steven dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

    Adapun proses pembelian ORI di wondr by BNI dibuat sederhana. Nasabah dapat mengecek kuota penawaran, melakukan simulasi pendapatan, serta menerima pencairan kupon langsung ke rekening BNI mereka.

    “Dengan dukungan teknologi digital, kami berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang mulai membangun kebiasaan berinvestasi salah satunya melalui obligasi negara,” tambahnya.

    Sebagai bentuk apresiasi, BNI juga memberikan cashback hingga Rp 10 juta bagi nasabah yang membeli ORI028 menggunakan dana fresh fund melalui wondr by

    BNI. Promo ini berlaku untuk investor baru maupun nasabah yang telah memiliki portofolio SBN ritel sebelumnya.

    “Program cashback ini kami hadirkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara sekaligus memberikan nilai tambah bagi investor,” jelas Steven.

    Selain dapat diakses di dalam negeri, pembelian ORI028 melalui wondr by BNI juga terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di luar negeri,

    memperluas jangkauan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

    “Kami optimistis, inovasi ini akan memperkuat peran BNI dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan serta mendukung kemandirian pembiayaan pembangunan nasional,” pungkas Steven.

    Dengan berbagai kemudahan dan insentif yang ditawarkan, BNI terus mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional melalui investasi yang aman dan mudah diakses.

    Kehadiran wondr by BNI menjadi bukti transformasi digital yang tidak hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga memperkuat budaya investasi di kalangan masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri.

    (akd/akd)

  • Cadangan Devisa Turun Tiga Bulan Beruntun, Masih Aman?

    Cadangan Devisa Turun Tiga Bulan Beruntun, Masih Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan bahwa cadangan devisa telah menurun dalam tiga bulan beruntun.

    Bank Indonesia mencatat cadangan devisa sebesar US$148,7 miliar pada akhir September 2025. Angka itu menandakan terjadinya tren penurunan cadangan devisa dari US$152,6 pada Juni 2025, US$152 miliar pada Juli 2025, dan US$150,7 miliar pada Agustus 2025. 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak khawatir dengan perkembangan cadangan devisa tersebut. Menurutnya, penurunan tersebut terjadi karena otoritas sedang melakukan stabilisasi pasar.

    Lagi pula, sambungnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan terus naik beberapa waktu belakangan. Purbaya pun meyakini pasar mulai semakin percaya diri dengan perusahaan-perusahaan dan perkembangan ekonomi Indonesia ke depan.

    “Itu asing pelan-pelan akan masuk lagi. Jadi dia [cadangan devisa] untuk menambah sentimen positif ke ekonomi, harus seperti itu emang, cadev [cadangan devisa] emang digunakan untuk itu,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai penurunan cadangan devisa terjadi akibat dua faktor utama yang berlangsung bersamaan, yakni pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo dan intervensi BI di pasar valuta asing.

    Di luar dua faktor utama itu, sambungnya, ada tiga penekan tambahan yang membuat tren penurunan bertahan. Pertama, penguatan dolar yang menggerus nilai cadangan berdenominasi mata uang non dolar secara perhitungan.

    Kedua, normalisasi penerimaan devisa ekspor setelah lonjakan pada paruh pertama tahun ini. Ketiga, arus modal portofolio yang mudah berubah mengikuti dinamika kebijakan dagang dan politik di negara maju.

    Meski mengalami penurunan, posisi cadangan devisa saat ini dinilai masih aman. Menurut Josua, level US$148,7 miliar setara dengan pembiayaan enam bulan impor, jauh di atas ambang batas kecukupan internasional tiga bulan.

    “Sehingga daya tahan eksternal tetap terjaga,” ujar Josua kepada Bisnis, dikutip Rabu (8/10/2025).

    Untuk prospek ke depan, Josua menilai arah cadangan devisa akan sangat bergantung pada keseimbangan antara kebutuhan stabilisasi rupiah dan masuknya arus devisa baru. Dia memperkirakan, dengan peluang pelonggaran suku bunga global dan fundamental domestik yang relatif solid, tekanan terhadap cadangan akan mulai berkurang.

    Dia memproyeksikan cadangan devisa berpeluang stabil lalu naik tipis di kisaran US$150–156 miliar pada akhir tahun. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa risiko eksternal seperti penguatan kembali dolar, ketidakpastian geopolitik, atau kenaikan impor dan pembayaran eksternal masih bisa menahan pemulihan cadangan.

    Sebaliknya, perbaikan harga komoditas ekspor dan penguatan arus modal portofolio ke surat berharga negara (SBN) maupun saham akan menjadi faktor penopang tambahan.

    “Ke depan, peluang stabil hingga meningkat kembali lebih besar dibanding penurunan berlanjut, selama ketidakpastian eksternal mereda dan aliran devisa membaik,” kata Josua.

    Dia menyimpulkan, faktor-faktor yang perlu dipantau ke depan meliputi kekuatan dolar, perkembangan harga komoditas, arus portofolio ke SBN dan saham, serta jadwal pembayaran eksternal pemerintah dan BUMN.

    Laporan Bank Indonesia 

    Sebelumnya, Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia mencapai US$148,7 miliar atau sekitar Rp2.461 triliun per akhir September 2025.

    Posisi cadangan devisa ini lebih rendah US$2 miliar atau Rp33 triliun dari posisi pada akhir Agustus 2025 yang mencapai US$150,7 miliar.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Deny Prakoso mengatakan penurunan ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah serta kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

    Posisi cadangan devisa akhir September 2025 tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    ”Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini tetap kuat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ungkap Ramdan dalam keterangan resminya, Selasa (7/10/2025).

    Dia menambahkan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus.

    Hal ini sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

    ”Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.

  • Klarifikasi Purbaya & Tudingan Kebijakan Himbara Picu Depresiasi Rupiah

    Klarifikasi Purbaya & Tudingan Kebijakan Himbara Picu Depresiasi Rupiah

    Bisnis.com, JAKARTA — Tren depresiasi mata uang rupiah selama beberapa hari terakhir menjadi sinyal negatif bagi perekonomian. Meski demikian, pemerintah cukup optimistis bahwa tren itu hanya berlangsung sementara, dan pada akhirnya akan kembali ke batas psikologisnya. 

    Sekadar catatan bahwa nilai tukar rupiah terh ditutup menguat 0,35% ke level Rp16.680 per dolar AS pada perdagangan Senin (29/9/2025). Di level itu, rupiah melemah 1,07% dalam 1 bulan atau merosot 3,28% secara year-to-date (YtD). 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung kebijakan kenaikan deposito valas secara sepihak oleh Himbara sebagai pemicu pelemahan rupiah. Dia menyebut bahwa investor pada pekan lalu sempat terpengaruh sentimen kebijakan Himbara. Padahal, menurutnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak tahu menahu soal kebijakan tersebut. 

    Purbaya meyakini rupiah dalam beberapa waktu ke depan akan kembali menguat setelah investor mengetahui bahwa kebijakan kenaikan suku bunga deposito sampai 4% bukan bagian dari kebijakan pemerintah.

    “Jadi seharusnya rupiah akan menguat. Kalau kita lihat… artinya yang tadinya mau tukar rupiah ke dolar enggak jadi karena ternyata masih tinggi rupiah bunganya,” jelas Purbaya saat ditemui di acara Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KUR FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025). 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya menjelaskan bahwa investor akan melihat prospek perekonomian dalam suatu negara untuk berinvestasi. Untuk itu, dia meyakini investor akan kembali masuk ke Indonesia dengan aliran modalnya setelah prospek ekonomi Indonesia membaik. 

    Dia mencontohkan proyek-proyek dengan multiplier effect tinggi seperti perumahan rakyat, yang baru saja dihadirinya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini proyek-proyek serupa akan memberikan sentimen positif kepada investor untuk kembali lagi ke dalam negeri. 

    “Asing akan masuk ke sini. Ya pada saat itu terjadi rupiah akan cenderung menguat,” terangnya. 

    BI Ingatkan Investor

    Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk tetap fokus menjaga stabilitas rupiah di tengah kesibukannya ikut ‘cawe-cawe’ program pemerintah guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Otoritas moneter juga meminta investor untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 

    Sekadar catatan bahwa, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp16.740-Rp16.810 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (26/9/2025).

    Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,39% atau 64,50 poin ke level Rp16.749 per dolar AS pada perdagangan Rabu (23/9/2025). Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau naik tipis 0,01% menuju level 97,88.

    “Bank Indonesia menggunakan seluruh instrumen yang ada secara bold, baik di pasar domestik melalui instrumen spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder, maupun di pasar luar negeri di Asia, Eropa, dan Amerika secara terus menerus, melalui intervensi NDF”, kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam siaran resminya, Jumat (26/9/2025). 

    Gubernur BI Perry Warjiyo

    Perry cukup yakin seluruh upaya yang dilakukan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah, sesuai nilai fundamentalnya. Bank Indonesia juga mengajak seluruh pelaku pasar untuk turut bersama-sama menjaga iklim pasar keuangan yang kondusif, sehingga stabilitas nilai tukar Rupiah dapat tercapai dengan baik.

    Sebelumnya, Perry juga pernah mengemukakan bahwa depresiasi rupiah terjadi akibat tekanan domestik maupun global.

    Perry mengatakan bahwa penurunan terjadi beberapa hari belakangan kendati secara umum pada September 2025 menguat 0,30% dibandingkan bulan lalu yakni Agustus 2025.

    “Secara keseluruhan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada September 2025 menguat 0,30% dari Agustus 2025 meskipun minggu-minggu ini ada tekanan baik dari sisi global maupun sisi domestik,” ujarnya pada rapat Komisi XI DPR, Senin (22/9/2025).

    Rupiah Tertekan 

    Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual menjelaskan, risiko dari langkah himbara menaikkan bunga deposit valas itu yakni semakin meningkatkan konversi lokal simpanan denominasi rupiah ke dolar. 

    “Risikonya malah bisa meng-intensify konversi lokal simpanannya ke dolar, instead of tahan foreign. Apalagi suku bunga penjaminan rupiah hanya 3.75%, di bawah suku bunga dollar yang ditawarkan,” jelas David kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025). 

    David pun mengakui kenaikan suku bunga valas bisa memengaruhi efektivitas kebijakan Bank Indonesia (BI), yang selama ini kian akomodatif dalam mendorong transmisi penurunan suku bunga acuan ke perbankan. Harapannya, suku bunga acuan yang turun bisa turut menurunkan suku bunga kredit sehingga penyaluran pembiayaa ke sektor riil bisa lebih masif. 

    Sejak September 2024, BI sudah memangkas suku bunganya hingga 125 bps sampai ke level 4,75% bulan ini. Level bulan ini sudah menyentuh titik terendah sejak 2022 lalu. 

    David juga menyebut tekanan terhadap rupiah juga disebabkan oleh volatilitas pasar akibat ketertarikan investor terhadap imbal hasil. Sejak awal 2025, paparnya, suku bunga di banyak negara emerging markets seperti halnya Indoesia dalam tren menurun. 

    Tren kenaikan hanya terjadi di Jepang dan Brasil, di mana aset-aset di negara tersebut masih menjadi sasaran investor.  Sementara itu, aset lain seperti saham teknologi dan komoditas mencaup emas, perak, platinum hingga palladium kian menarik di tengah masih berlanjutnya ekspektasi penurunan bunga ke depan. 

    “Outflow di pasar obligasi lebih pada ekspektasi yield obligasi negara dan instrumen-instrumen investasi di atas. Sulit menahannya dengan menaikkan suku bunga dollar,” terangnya. 

  • Purbaya Optimistis Rupiah Segera Menguat, Ini Alasannya

    Purbaya Optimistis Rupiah Segera Menguat, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) tetap meyakini nilai tukar rupiah akan menguat setelah beberapa hari belakangan mengalami depresiasi akibat berbagai faktor. 

    Purbaya menyampaikan bahwa investor pekan lalu sempat terpengaruh sentimen terkait dengan kebijakan himbara menaikkan bunga deposito valas hingga ke 4%. Padahal, Bendahara Negara itu mengakui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak tahu menahu soal kebijakan tersebut. 

    Sembari pemerintah mencoba untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi, Purbaya masih meyakini rupiah dalam beberapa waktu ke depan akan kembali menguat. Utamanya setelah kementeriannya memastikan bahwa kebijakan himbara itu bukan bagian dari kebijakan pemerintah.

    Sehingga, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini investor tidak akan buru-buru menukarkan uangnya dari denominasi rupiah ke dolar atas iming-iming bunga deposito valas yang lebih tinggi.  

    “Jadi seharusnya rupiah akan menguat. Kalau kita lihat… artinya yang tadinya mau tukar rupiah ke dolar enggak jadi karena ternyata masih tinggi rupiah bunganya,” jelas Purbaya saat ditemui di acara Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KUR FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9/2025). 

    Purbaya menjelaskan bahwa investor akan melihat prospek perekonomian dalam suatu negara untuk berinvestasi. Untuk itu, dia meyakini investor akan kembali masuk ke Indonesia dengan aliran modalnya setelah prospek ekonomi Indonesia membaik. 

    Dia mencontohkan proyek-proyek dengan multiplier effect tinggi seperti perumahan rakyat, yang baru saja dihadirinya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini proyek-proyek serupa akan memberikan sentimen positif kepada investor untuk kembali lagi ke dalam negeri. 

    “Asing akan mausk ke sini. Ya pada saat itu terjadi rupiah akan cenderung menguat,” terangnya. 

    Apabila mengacu pada data Bank Indonesia (BI), aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik sebesar Rp2,71 triliun selama 22-25 September 2025. 

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memerinci bahwa investor tercatat keluar bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp2,16 triliun dan Rp5,06 triliun. 

    Namun, terdapat modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp4,51 triliun. Dengan demikian, modal asing keluar bersih menjadi sebesar Rp2,71 triliun. 

    Sejak awal tahun ini hingga 25 September 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp51,34 triliun dan Rp128,85 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp36,25 triliun. 

    Di tengah kondisi tersebut, premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia tenor 5 tahun tercatat meningkat dari 69,59 basis poin (bps) per 19 September menjadi 83,18 bps per 25 September 2025. 

    Kenaikan CDS mencerminkan persepsi risiko yang lebih tinggi terhadap surat utang Indonesia di pasar global. Nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan. 

    “Nilai tukar rupiah dibuka melemah di level Rp16.750 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (26/9), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (18/9) yang berada di level Rp16.735 per dolar AS,” terang Ramdan.