Xcloud.id

Produk: SBN

  • IHSG ditutup menguat dipimpin sektor energi 

    IHSG ditutup menguat dipimpin sektor energi 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat dipimpin sektor energi 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (31/10) sore ditutup menguat dipimpin oleh saham- saham sektor energi.

    IHSG ditutup menguat 4,16 poin atau 0,06 persen ke posisi 7.574,02. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 3,22 poin atau 0,35 persen ke posisi 921,41.

    “Bursa regional Asia bergerak mixed (variatif), serangkaian informasi tampaknya menjadi fokus perhatian pelaku pasar,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

    National Bureau of Statistics China melaporkan indeks manufaktur meningkat menjadi 50,1 pada Oktober 2024, dari sebelumnya sebesar 49,8 pada September 2024 dan sedikit di atas ekspektasi pasar yang sebesar 50.

    Hal tersebut menandai ekspansi pertama dalam aktivitas pabrik sejak April 2024, yang juga memberikan petunjuk bagaimana serangkai langkah-langkah stimulus oleh China untuk membalikkan perlambatan ekonomi memberikan dampak positif.

    Selanjutnya pasar kembali perhatiannya pada Kongres Rakyat Nasional yang akan datang, yang dijadwalkan pada tanggal 4-8 November, di mana pengumuman potensial mengenai utang dan inisiatif fiskal diantisipasi.

    Pelaku pasar juga bersiap untuk keputusan kebijakan Bank of Japan yang akan datang, yang diharapkan akan mempertahankan suku bunga saat ini di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik yang sedang berlangsung.

    Dari dalam negeri, investor asing semakin berinvestasi pada obligasi Indonesia, yang mana Surat berharga negara (SBN) kembali mencatatkan net inflow pada Oktober 2024, atau selama enam bulan berturut-turut, sekaligus menjadi pembelian terpanjang sejak 2017, hal ini dampak dari sinyal disiplin fiskal pada pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Inflasi yang terkendali, sehingga memberikan dampak minat investor asing berinvestasi di dalam negeri.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tujuh sektor meningkat dengan sektor energi paling tinggi yaitu 1,53 persen, diikuti oleh sektor barang konsumen non primer dan sektor keuangan yang masing- masing naik sebesar 0,55 persen dan 0,52 persen.

    Sedangkan empat sektor terkoreksi dimana sektor barang baku turun paling dalam yaitu minus 0,41 persen, diikuti oleh sektor barang konsumen primer dan sektor kesehatan yang masing-masing minus sebesar 0,24 persen dan minus 0,18 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu DKFT, SKLT, GPSO, DMMX, dan BKSW. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni BDKR, TNCA, MPOW, PYFA dan JTPE.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.386.507 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan 21,32 miliar lembar saham senilai Rp13,14 triliun. Sebanyak 294 saham naik, 285 saham menurun, dan 208 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei melemah 196,09 poin atau 0,50 persen ke 39.081,30, indeks Hang Seng melemah 63,31 poin atau 0,31 persen ke 20.317,33, indeks Shanghai menguat 13,58 poin atau 0,42 persen ke 3.279,82.

    Sementara itu, Indeks Straits Times (Singapura) libur memperingati hari libur nasional negara tersebut.

    Sumber : Antara

  • Utang Pemerintahan Prabowo Diproyeksi Tembus Rp12.900 Triliun pada 2029

    Utang Pemerintahan Prabowo Diproyeksi Tembus Rp12.900 Triliun pada 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memprediksikan utang pemerintah di era Prabowo Subianto berpotensi semakin bertambah besar menjadi Rp12.893,96 triliun dalam lima tahun mendatang.

    Berdasarkan dokumen World Economic Outlook (WEO) yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) edisi Oktober 2024, Awalil menilai proyeksi dari lembaga internasional tersebut memang melihat adanya penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029 menjadi 39,57%. 

    Meski demikian, posisi utang pemerintah diproyeksikan meningkat secara nominal walaupun rasionya stabil selayaknya posisi saat ini yang per Agustus 2024 sebesar 38,49%. 

    “Tahun 2029 berarti dalam proyeksi IMF ini kita akan punya utang kurang lebih Rp12.900 triliun,” tuturnya dalam Webinar Proyeksi IMF Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong, Selasa (29/10/2024). 

    Awalil menjelaskan, meningkatnya utang tersebut tidak lain berasal dari peningkatan belanja sementara pendapatan stagnan. Alhasil, defisit akan terus meningkat secara nominal. 

    Tercatat dari proyeksi IMF yang Awalil paparkan bahwa pendapatan negara diproyeksikan meningkat secara nominal namun stagnan persentasenya atas PDB pada periode 2025-2029 di kisaran 14,5%. Sementara belanja negara juga diproyeksikan meningkat secara nominal dan stagnan rasionya di ksiaran 17%. 

    Dirinya juga melihat utang pemerintah tidak mungkin berkurang karena utang saat ini pun pemerintah bayar dengan penarikan utang baru. 

    Dari sisi yang lain, Awalil menyebutkan proyeksi dari IMF tersebut sekaligus persuasi kepada pemerintah untuk lebih melakukan disiplin belanja. 

    Pasalnya, proyeksi tersebut diyakini belum mempertimbangkan penambahan belanja yang signifikan oleh Prabowo. 

    “Kami menduga IMF belum melakukan proyeksi atas dasar kemungkinan pemerintahan Prabowo menambah belanja secara cukup signifikan. Kami juga belum tahu kecuali nanti ada APBN Perubahan baru kita tahu,” jelasnya. 

    Sebelumnya, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap PDB. Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun.

    Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

    Lebih rinci lagi, utang SBN terdiri dari domestik sebesar Rp6.063,41 triliun dan valas senilai Rp1.389,14 triliun. Sementara itu, pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp969,74 triliun.

    Untuk tahun depan, Prabowo direncanakan melakukan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun untuk membiayai kekurangan belanja negara yang mencapai Rp3.621,3 triliun. 

  • Rincian Utang Baru Rp 775 Triliun di Tahun Pertama Prabowo Pimpin RI

    Rincian Utang Baru Rp 775 Triliun di Tahun Pertama Prabowo Pimpin RI

    Banten –

    Prabowo Subianto akan dihadapkan pada utang baru sebesar Rp 775,9 triliun tahun depan. Hal ini telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan, Riko Amir menjelaskan, pembiayaan itu utamanya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

    “Rp 775 triliun dengan penerbitan SBN itu sebesar Rp 642,5 triliun, dan penarikan pinjaman itu sebesar Rp 133 triliun,” ujar Riko dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

    Riko menjelaskan, pinjaman ini bisa diperoleh dari dua sumber, antara lain pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Untuk sumber dari pinjaman dalam negeri Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun.

    Besaran utang ini meningkat cukup signifikan dibandingkan 2024. Pada tahun ini saja, target pembiayaan utang Rp 648,1 triliun.

    “Fenomena yang menarik adalah pinjaman yang besar, baik dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri dibandingkan APBN 2024 secara neto. Salah satu alasannya adalah karena ini tahun kelima dari periode 2020-2024,” terang Riko.

    “Dalam perencanaan pinjaman dari kementerian lembaga memang biasanya tahun-tahun awal mereka slow starter. Tapi kemudian naik penarikannya di tahun ini untuk pinjaman kegiatan, di tahun ketiga, keempat, kelima,” sambung Riko.

    Lebih lanjut, untuk mencapai target SBN, pihaknya menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, penerbitan SBN melalui lelang. Lelang dilakukan dua minggu sekali secara bergantian antara SUN dan SBSN. Sehingga, dalam satu tahun dilakukan lelang masing-masing sebanyak 24 kali.

    “Berapa targetnya Pak? Targetnya mengikuti perkembangan. Kita biasa akan tampilkan target dalam triwulan. SUN dalam bentuk SPN dan ON, SPN itu bentuknya jangka pendek, ON itu bentuknya jangka panjang. SBSN dengan SPNS jangka pendek, PBS jangka Panjang,” ujarnya.

    Berikutnya ada juga dari retail, yang tengah digeber pengembangannya. Riko mengatakan, retail saat ini kira-kira hampir mencapai 15% dari pembiayaan SPN. Kemudian ada SPN Falas, yang untuk tahun 2024 ini penerbitannya sudah selesai.

    “Jadi sampai akhir tahun kita tidak menerbitkan lagi SPN Falas kecuali untuk prefunding 2024. Prefunding, pembiayaan yang dilakukan tahun ini untuk dipakai di tahun berikutnya. Prefunding nggak boleh kita terbitkan di awal tahun,” kata dia.

    Sedangkan dari sisi pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri, ia memastikan bahwa pemerintah terus mewaspadai dampak dari tekanan global dan menjaga pembiayaan di tahun tersebut.

    (shc/hns)

  • BI Pangkas Bunga Acuan Jadi 6%, Ini Alasannya

    BI Pangkas Bunga Acuan Jadi 6%, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) akhirnya menurunkan suku bunga acuan atau BI rate pada September 2024 setelah menahannya sejak Mei 2024. BI rate diturunkan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6%, demikian juga suku bunga deposit facility turun menjadi 5,25% dan suku bunga lending facility turun menjadi 6,75%.

    “Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,5±1%, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

    Perry mengungkapkan lima alasan menurunkan BI rate lebih cepat dari perkiraan kuartal IV-2024. Pertama, arah penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate/FFR) semakin jelas dan lebih besar. Bacaan BI, FFR akan turun sebanyak tiga kali tahun ini dan 2025 sebanyak 4 kali.

    “Perkiraan kami dengan data terbaru, assesment terbaru, kemungkinan turunnya adalah September, November dan Desember tahun ini masing-masing 25 bps. Untuk tahun depan ada empat kali lagi di kuartal I, kuartal II, kami terus meng-update itu,” tuturnya.

    Alasan kedua, melihat rupiah cenderung menguat dan stabil. Penguatan rupiah karena ada kejelasan FFR, konsistensi bauran kebijakan moneter BI dan meningkatnya aliran masuk modal asing.

    “Jadi kami sudah menakar probabilitas itu sehingga tidak perlu menunggu FFR (turun), bulan lalu belum ada kejelasan,” ucap Perry.

    Pertimbangan ketiga adalah inflasi yang rendah dan berada dalam sasaran 2,5±1%. BI mengaku terus koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan.

    “Dengan penurunan suku bunga pun inflasi kami perkirakan tetap terkendali 2,5+-1%,” tuturnya.

    Dengan menurunkan BI Rate, Perry menilai BI bisa turut mendukung pertumbuhan ekonomi dengan target tahun ini mencapai 4,7-5,5% atau pada titik tengah 5,1%. Hal itu yang menjadi pertimbangan keempat.

    “Selama ini kan kami turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kredit pembiayaan, melalui insentif kebijakan likuiditas makroprudensial,” imbuhnya.

    Alasan kelima, bisa mendorong lebih lanjut penyaluran kredit pembiayaan ke perbankan. Penurunan BI Rate diharapkan dapat disambut oleh perbankan agar semakin giat menyalurkan kredit.

    “Tidak hanya perbankan, ini juga mendukung fiskal khususnya untuk pembiayaan fiskal karena yield SBN juga akan turun, akan rendah, sehingga pembiayaan fiskalnya itu juga terdukung,” ucap Perry.

    Nasib Bunga Bank

    Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Lani Darmawan mengatakan penurunan itu menjadi angin segar bagi industri perbankan. Ia berharap industri perbankan secara berangsur bisa ikut menurunkan suku bunganya.

    “Kabar baik. Jika BI rate terus cenderung turun, maka secara berangsur harusnya cost of fund juga bisa turun bertahap. Kami harapkan bank mulai menurunkan sehingga cost of fund bisa turun dan bunga kredit juga bisa berangsur turun,” katanya kepada detikcom.

    Dia juga berharap pinjaman dari masyarakat dan investasi bisa lebih baik seiring dengan bunga kredit yang lebih murah.

    “Kami berharap akan lebih baik (investasi dan pinjaman) karena jika cost of fund bisa turun maka bunga kredit juga bisa lebih murah sehingga lebih affordable,” lanjutnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib juga senada mengatakan penurunan BI rate kabar baik bagi industri perbankan.

    “Tentunya perbankan nasional sangat gembira dan menyambut baik keputusan BI menurunkan BI Rate 0,25% menjadi 6,0%. Hal ini menjadi awal yang baik untuk penurunan BI Rate selanjutnya,” ucapnya.

    Dia berharap langkah itu dapat meningkatkan simpanan masyarakat. Selain itu, penurunan suku bunga juga diharapkan dapat menurunkan biaya yang harus dibayarkan oleh lembaga keuangan atas uang yang digunakan dalam bisnis.

    “Pada gilirannya penurunan COF ini akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit sehingga bisa meningkatkan iklim berusaha yang lebih baik bagi pengusaha nasional,” jelas dia.

    (aid/kil)

  • Ketua Banggar DPR Said: Waspadai Dampak Perang Israel-Iran

    Ketua Banggar DPR Said: Waspadai Dampak Perang Israel-Iran

    Surabaya (beritajatim.com) – Iran secara resmi menyatakan penghentian serangan ke Israel, setelah Sabtu 13 April 2024 lalu Iran menyerang secara langsung Israel. Serangan Iran terhadap Israel ini berdampak kontan atas kenaikan beberapa komoditas strategis global.

    Terjadi kenaikan harga minyak, menyentuh di level 90,5 US Dollar per barel dari posisi sebelumnya di harga 89 US Dollar per barel. Setelah menyatakan penghentian serangan atas Israel pada 13 April 2024 lalu, apakah perang antara Iran dan Israel akan berakhir?

    “Kita berharap serangan ini berakhir, sehingga ketegangan di Timur Tengah makin mereda. Namun, melihat kemungkinan tren yang ada, eskalasi geopolitik di Timur Tengah akan tetap membara,” tutur Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, Selasa (16/4/2024).

    Seperti kita ketahui bersama, sejak pecah Revolusi1979, Iran mengubah orientasi kebijakan luar negerinya terhadap Israel. Kedua negara terlibat perang proxy berlangsung sangat lama.

    “Karena itulah, saya perkirakan permusuhan kedua negara tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat, dan setiap saat bisa terjadi konfrontasi lanjutan. Merespons situasi tersebut, saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah pro aktif melakukan langkah-langkah strategis,” katanya.

    Langkah strategis, menurut Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu, antara lain pro aktif melakukan upaya diplomatik,melalui lembaga lembaga internasional, baik di PBB, maupun OKI. Yakni, untuk mendorong gencatan senjata dari kedua negara, sejalan dengan mencari upaya damai perang antara Israel dan Palestina.

    Kemudian, mendorong PBB untuk lebih memiliki makna dalam upaya penciptaan perdamaian dunia. Upaya ini memang tidak mudah, sebab pembelaan Amerika Serikat dan Inggris yang begitu kuat kepada Israel.

    Apalagi jika dilihat dari sisi keuntungan ekonomi, eskalasi di Timur Tengah yang mendongkrak harga minyak dunia, menguntungkan kedua ‘blok politik’ besar, yakni Tiongkok, Rusia versus Amerika Serikat, Arab Saudi, Kanada yang sama-sama produsen minyak bumi dan senjata besar di dunia.

    “Pro aktif juga mengamankan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan di dalam negeri, sebab kita bergantung dari impor minyak mentah dan hasil minyak rata-rata 3,5 juta ton per bulan, merujuk data tahun 2023. Jika perang masih berlanjut, jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz akan terganggu. Apalagi Iran termasuk 10 negara terbesar dunia yang memproduksi minyak buminya hingga 3,45 juta barel per hari pada tahun 2023. Dampak kenaikan harga minyak dunia akan menjadi beban besar bagi APBN kita,” jelasnya.

    Pemerintah juga harus pro aktif mempersiapkan kesiapan APBN menghadapi tekanan eksternal imbas dari kenaikan harga minyak dan depresiasi US Dollar terhadap Rupiah. Sebab setiap rupiah yang melemah sebesar Rp 500 dan harga minyak naik 10 US Dollar per barel, maka anggaran subsidi atau kompensasi diproyeksi meningkat Rp 100 triliun. APBN 2024 mematok rupiah di level Rp 15.000/US Dollar dan ICP 82 US Dollar/barel.

    Beberapa pengamat menyatakan, harga minyak bumi bisa menyentuh 120 US Dollar per barel, jika distribusi minyak bumi melalui Selat Hormuz terganggu. Sebab jalur ini menjadi penopang 21 persen lalu lintas minyak bumi dunia.

    Juga, pro aktif memastikan ketersediaan US Dollar bagi para importir komoditas strategis, seperti bahan pangan, dan minyak bumi, sekurang kurangnya enam bulan ke depan, untuk memastikan efektivitas lindung nilai. Termasuk pro aktif untuk mengembangkan skema pembayaran lebih variatif untuk menggantikan US Dollar, dengan terus mengembangkan local currency settlement, terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi.

    “Pemerintah juga harus pro aktif memastikan kemampuan untuk pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) dan utang luar negeri yang berdenominasi US Dollar, mengingat tren adanya depresiasi Rupiah dari US Dollar, dari batas rata rata yang ditetapkan di APBN 2024,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Hindari Impulsive Buying, Kelola Keuanganmu dengan Wealth Management

    Hindari Impulsive Buying, Kelola Keuanganmu dengan Wealth Management

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pengelolaan keuangan yang baik merupakan hal yang penting dilakukan agar bisa merencanakan kemandirian finansial di masa depan.

    Sayangnya, hal ini kerap terhambat oleh adanya perilaku impulsive buying atau belanja secara impulsif yang dilakukan sebagian orang.

    Impulsive buying merupakan sebuah perilaku atau kebiasaan membeli barang tanpa direncanakan dan cenderung tidak dibutuhkan serta tidak memiliki manfaat tertentu. Hal itu karena perilaku ini lebih didasarkan pada emosi dan perasaan dibandingkan logika.

    Seringkali individu yang terjebak pada situasi ini akan merasa kesempatan tersebut tidak akan datang di kemudian hari. Hal inilah yang mendorong mereka membeli barang hanya atas dasar keinginan dan bukan karena kebutuhan.

    Padahal, perilaku impulsive buying atau belanja impulsif ini bisa membawa dampak negatif bagi pelakunya. Apabila kebiasaan ini dilakukan terus menerus, maka dapat menyebabkan hidup boros dan merugikan finansial.

    Dampak Negatif Perilaku Impulsive Buying

    Ada beberapa dampak negatif dari perilaku impulsive buying yang merugikan pelakunya. Berikut beberapa dampak negatifnya:

    Tumpukan Barang Menggunung

    Salah satu dampak yang akan terjadi karena perilaku impulsive buying atau belanja secara impulsif ini adalah menumpuknya barang yang tidak terpakai. Pada akhirnya, barang-barang yang dibeli pun akan terbuang percuma dan mubazir.

    Hal ini lantaran barang-barang yang dibeli biasanya bukanlah barang yang memang sedang dibutuhkan, melainkan hanya karena tren semata. Barang-barang yang dibeli pun pada akhirnya hanya dipakai sekali dan tak akan digunakan lagi sehingga menumpuk.

    Berisiko Terjebak Pinjaman

    Jika dilakukan terus menerus, perilaku impulsive buying ini juga bisa membuat kondisi keuangan menipis. Bukan tidak mungkin, pelaku impulsive buying ini akan memilih jalan pintas dengan mengambil pinjaman.

    Apalagi, saat ini ada berbagai layanan pinjaman yang ditawarkan dengan proses pengajuan yang sangat mudah. Jika tidak disikapi dengan baik, kemudahan ini bisa menjadi petaka bagi mereka yang gemar belanja secara impulsif. Para pelaku impulsive buying ini bisa terjerat pinjaman yang semakin hari semakin menumpuk.

    Pentingnya Perencanaan Keuangan dan Hindari Impulsive Buying

    Perilaku impulsive buying ini bisa merusak kesehatan finansial. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengatur perencanaan keuangan dan menghindari perilaku belanja secara impulsif ini.

    Cobalah untuk memahami kembali apa itu keinginan (wants) dan kebutuhan (needs). Hal ini penting agar Anda bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan berbelanja.

    Untuk mengatur keuangan, Anda bisa menggunakan skala prioritas dengan perbandingan alokasi dana 40 persen – 30 persen – 20 persen dan 10 persen.

    • Dana 40 persen ini dapat dialokasikan untuk jenis kebutuhan rutin, akomodasi dan kebutuhan pokok lainnya.
    • Kemudian, 30 persen dari dana Anda bisa dialokasikan untuk cicilan atau kredit dengan porsi kredit produktif harus lebih dari 15 persen.
    • Selanjutnya 20 persen dari dana Anda bisa digunakan untuk proteksi dan investasi.
    • Dan yang 10 persen sisanya dana dapat Anda gunakan untuk dana sosial atau bantuan lainnya.

    Untuk porsi alokasi dana 20 persen yang digunakan untuk proteksi dan investasi, bisa Anda manfaatkan untuk investasi dengan memilih beberapa instrumen investasi yang ditawarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).

    Sebagai salah satu lembaga keuangan tepercaya di Indonesia, BRI menghadirkan sejumlah instrumen investasi yang bisa menjadi solusi perencanaan keuangan masa depan Anda lewat Layanan Wealth Management BRI.

    Layanan Wealth Management BRI untuk Kelola Finansial Masa Depan

    Wealth Management BRI ini merupakan layanan perbankan yang dipersonalisasi untuk nasabah High Net Worth Individual (BRI Private) dan Mass Affluent (BRI Prioritas).

    Melalui layanan ini, BRI menyediakan kemudahan dalam pengelolaan aset, termasuk konsultasi perencanaan keuangan dan investasi, proteksi, serta dana pensiun.

    Berikut beberapa produk instrumen investasi yang tersedia dalam layanan Wealth Management BRI.

    • Reksa Dana

    Salah satu instrumen investasi yang tersedia pada layanan Wealth Management BRI adalah reksa dana. Reksa dana merupakan produk investasi yang dirancang untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi (MI).

    Beberapa jenis reksa dana yang tersedia antara lain reksa dana saham, reksa dana campuran, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana pasar uang, reksa dana terproteksi, dan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT).

    • Obligasi Ritel

    Nasabah BRI Prioritas juga bisa memilih instrumen investasi berupa Obligasi Ritel atau ORI. Obligasi Ritel (ORI) yang tersedia dalam layanan ini adalah Obligasi Ritel seri ORI025-T3 dan ORI025-T6 yang memang merupakan seri terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Kedua jenis Obligasi Ritel ini mulai dibuka penawarannya sejak 29 Januari 2024 hingga 22 Februari 2024. Pembelian Obligasi Ritel melalui SBN bisa dilakukan di BRImo.

    Sementara itu, untuk melakukan pembelian unit Reksa Dana, Anda bisa melakukannya di UKER APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) BRI.

    Demikian informasi mengenai layanan Wealth Management BRI yang bisa Anda jadikan solusi dalam pengelolaan aset.

    Berbagai instrumen investasi menjanjikan dan tepercaya pada layanan ini diharapkan dapat membuat Anda tergerak untuk menghindari impulsive buying dan mengalokasikan dana untuk merencanakan kemapanan finansial di masa depan.

    Untuk itu Anda bisa mempercayakan alokasi investasi Anda kepada Layanan Wealth Management BRI.

    (inh/inh)

  • Gara-gara Sri Mulyani, Rupiah Menguat ke Posisi Rp15.780 Sore Ini

    Gara-gara Sri Mulyani, Rupiah Menguat ke Posisi Rp15.780 Sore Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Nilai tukar rupiah ditutup di level Rp15.780 per dolar AS pada Selasa (30/1) sore. Mata uang Garuda menguat 30 poin atau 0,19 persen dari perdagangan sebelumnya.

    Senada, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah menguat ke posisi Rp15.796 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

    Mayoritas mata uang di kawasan Asia bergerak di zona hijau. Tercatat, bath Thailand menguat 0,32 persen, dolar Singapura 0,03 persen, won Korea Selatan 0,46 persen, dan ringgit Malaysia 0,1 persen.

    Lalu, yuan China menguat 0,035 persen dan rupee India 0,03 persen. Di sisi lain, peso Filipina melemah 0,22 persen dan Hong Kong minus 0,02 persen.

    Sebaliknya, mayoritas mata uang negara maju bergerak di zona merah. Franc Swiss melemah 0,16 persen, poundsterling Inggris minus 0,16 persen, dolar Australia minus 0,08 persen, dan euro Eropa minus 0,08 persen. Adapun dolar Kanada menguat 0,04 persen.

    Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan rupiah menguat terhadap dolar AS berkat optimisme ekonomi Indonesia. Optimisme ekonomi RI itu pun digambarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) siang tadi.

    “Rupiah menguat didukung oleh pernyataan hawkish dari Menkeu Sri Mulyani akan ekonomi Indonesia dan usaha menstabilkan rupiah,” kata Lukman.

    Sri Mulyani sendiri memproyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 berada di level 5 persen. Sementara angka pengangguran ditargetkan menurun jadi 5,32 persen dan angka kemiskinan mencapai 9,36 persen.

    Ia juga optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di level 5 persen pada 2024 ini.

    Bendahara Negara itu juga mengatakan di tahun ini stabilitas nilai tukar rupiah bakal tetap terjaga. Menurutnya, stabilitas nilai tukar rupiah itu terjaga karena konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dan kerja sama pemerintah.

    Hal ini juga terbukti dari nilai tukar rupiah yang menguat 1,11 persen yoy pada akhir Desember 2023 lalu. Capaian ini lebih dari mata uang di negara Asean lainnya, seperti bath Thailand yang menguat 0,76 persen dan peso Filipina 0,62 persen.

    “Penguatan rupiah, stabilisasi BI, dan masuknya aliran capital inflow baik kepada saham atau SBN, menariknya imbal hasil, serta kinerja prospek ekonomi Indonesia, Ke depan rupiah akan tetap stabil dan cenderung menguat,” kata Sri Mulyani.

    (mrh/agt)

  • Sri Mulyani Terlambat Rilis APBN KiTa Januari 2025, Ada Masalah Apa Bu?

    Sri Mulyani Terlambat Rilis APBN KiTa Januari 2025, Ada Masalah Apa Bu?

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga kini belum merilis laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa periode Januari 2025. Padahal, laporan ini rutin terbit setiap bulan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik.

    Keterlambatan ini memicu spekulasi, kekhawatiran investor, dan potensi dampak lebih luas bagi perekonomian nasional. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi?

    Mengapa Laporan APBN KiTa Januari 2025 Terlambat?

    Sejumlah pakar menyoroti berbagai kemungkinan di balik keterlambatan ini. Salah satu alasan yang banyak diduga adalah adanya kendala teknis dalam implementasi sistem perpajakan baru, Coretax, yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan pajak.

    Akan tetapi, adaptasi terhadap sistem baru ini tampaknya memerlukan waktu lebih panjang dari yang diperkirakan.

    Di sisi lain, ada juga dugaan bahwa pemerintah tengah berupaya menyelaraskan data fiskal, terutama jika penerimaan negara lebih rendah dari target yang ditetapkan. Tekanan ekonomi global, melemahnya harga komoditas utama seperti batu bara dan minyak sawit, serta perlambatan aktivitas ekonomi domestik turut memengaruhi performa penerimaan negara.

    Jika penerimaan negara mengalami shortfall (kekurangan), sementara belanja tetap tinggi, maka potensi defisit anggaran membengkak menjadi kekhawatiran yang sulit dihindari.

    Kemenkeu sendiri menyatakan keterlambatan ini murni karena penjadwalan ulang di tengah padatnya agenda kementerian. Meski demikian, pernyataan ini belum sepenuhnya meredakan kegelisahan publik dan pelaku pasar.

    Dampak Keterlambatan terhadap Pasar dan Ekonomi

    Keterlambatan laporan APBN KiTa Januari 2025 memicu beragam dampak, terutama di sektor keuangan dan investasi. Beberapa dampak yang mulai terasa antara lain:

    Sentimen Negatif di Pasar Saham

    Investor melihat keterlambatan ini sebagai sinyal buruk. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi hingga 0,87 persen dalam beberapa hari terakhir. Pasar cenderung berhati-hati karena ketidakpastian meningkat, terutama terkait kondisi fiskal negara.

    Capital Outflow dan Pelemahan Rupiah

    Investor asing yang mengandalkan data fiskal untuk menilai stabilitas ekonomi cenderung menarik modalnya. Ini berkontribusi pada aliran modal keluar (capital outflow) yang memperlemah nilai tukar rupiah. Dalam jangka panjang, pelemahan rupiah bisa meningkatkan biaya impor dan memperlebar defisit transaksi berjalan.

    Penurunan Kepercayaan Investor

    Laporan APBN KiTa adalah acuan penting bagi investor untuk menilai kesehatan fiskal negara. Ketika laporan ini tertunda tanpa penjelasan yang jelas, kepercayaan investor berisiko menurun. Ini bisa memicu aksi jual di pasar obligasi dan saham, memperburuk likuiditas dan meningkatkan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

    Spekulasi Kondisi Fiskal

    Keterlambatan ini memunculkan spekulasi bahwa ada masalah serius dalam keuangan negara. Dugaan penerimaan yang di bawah target dan pengeluaran yang membengkak semakin memperkuat persepsi negatif, meski belum ada klarifikasi resmi dari Kemenkeu.

    Gangguan pada Perencanaan Bisnis

    Bagi pelaku usaha, laporan APBN KiTa menjadi acuan penting untuk memahami arah kebijakan fiskal pemerintah. Ketidakjelasan ini bisa menghambat pengambilan keputusan bisnis, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada belanja pemerintah.

    Pentingnya Transparansi dan Kepastian

    Para ekonom menekankan bahwa transparansi adalah kunci untuk menjaga stabilitas kepercayaan publik dan investor. Apapun alasan di balik keterlambatan ini, pemerintah diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka. Jika memang ada kendala teknis atau shortfall penerimaan, langkah-langkah mitigasi sebaiknya diumumkan agar pasar tidak dibiarkan dalam ketidakpastian.

    Pasar lebih cenderung menerima kenyataan buruk yang disertai solusi, ketimbang dibiarkan berspekulasi dalam situasi yang abu-abu. Dalam jangka panjang, pemulihan kepercayaan memerlukan konsistensi dan ketepatan waktu dalam publikasi data fiskal.

    Apakah Kemenkeu mampu mengurai keraguan ini dan mengembalikan kepercayaan publik? Waktu akan menjawab, namun yang jelas, keterlambatan laporan APBN KiTa Januari 2025 ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News