Xcloud.id

Produk: SBN

  • KPK Luruskan Pernyataan Soal Kasus CSR BI : Sprindik Umum, Belum Ada Tersangka

    KPK Luruskan Pernyataan Soal Kasus CSR BI : Sprindik Umum, Belum Ada Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluruskan pernyataan mengenai dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, lembaganya menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk kasus dugaan korupsi tersebut. Artinya, penyidik belum menetapkan siapapun secara resmi sebagai tersangka. 

    Kendati demikian, mengacu kepada UU KPK lembaga antirasuah itu menetapkan pihak-pihak tersangka pada saat proses dari penyelidikan ke penyidikan. 

    “Dapat saya sampaikan bahwa surat perintah penyidikannya ini masih bersifat umum, belum ada tersangka di situ. Jadi bagi rekan-rekan yang bertanya tentang tersangka, belum ada tersangka di surat perintah penyidikan tersebut,” ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/12/2024). 

    Menurut Tessa, ada kesalahan yang sempat disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan pada saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (17/12/2024). 

    Adapun kini tim penyidik, lanjut Tessa, masih menganalisa dokumen dan barang bukti yang disita pada saat proses penggeledahan dan penyitaan di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (16/12/2024). Salah satunya adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Untuk diketahui, KPK menemukan barang bukti dokumen dan elektronik pada kasus dugaan korupsi tersebut. Penegak hukum menduga dana CSR BI, dan diduga sejumlah lembaga lain, diterima oleh penerima yang tidak tepat atau proper. Penerimanya adalah sejumlah yayasan. 

    “Jadi BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen dari pada sebagian itu diberikan ke yang tidak proper. Kurang lebihnya seperti itu,” jelas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan kepada wartawan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024). 

    Rudi pun tidak menampik bahwa dana CSR yang diterima oleh yayasan-yayasan dimaksud turut berasal dari institusi negara lain, di antaranya OJK. Institusi-institusi itu diduga merupakan mitra kerja Komisi Keuangan DPR. 

    “Ya, ya [termasuk OJK] karena ada, itu mereka adalah mitranya di beberapa tempat lah,” ungkap Perwira Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) itu. 

    PERNYATAAN GUBERNUR BI

    Dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024), Perry membenarkan adanya penggeledahan di kompleks kantor BI, Jakarta beberapa hari sebelumnya. Dia mengakui bahwa tim penyidik membawa bukti-bukti dokumen terkait dengan CSR yang disalurkan bank sentral.

    “Kedatangan tersebut, KPK informasi yang kami terima membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR tadi,” ujarnya di sela-sela konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI.

    Perry lalu menyampaikan pihaknya menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

    Dia bahkan menyebut sejumlah pejabat BI telah dimintai keterangan oleh KPK dalam tahap penyelidikan. 

    “Ini juga sudah kami tunjukkan selama ini baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat kami maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah disampaikan,” katanya. 

    Perry menuturkan bahwa CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat. Artinya, hanya yayasan yang sah bisa menerima dana CSR dari bank sentral.

    Di sisi lain, Perry tidak menampik isu soal kasus dugaan korupsi di lingkungan BI bakal berdampak ke kondisi pasar keuangan. 

    “Apakah berpengaruh terhadap kondisi pasar? Segala berita akan berpengaruh terhadap kondisi pasar, termasuk nilai tukar rupiah. Tentu saja BI dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh terhadap pasar termasuk nilai tukar rupiah, BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui intervensi, melalui pembelian SBN di pasar sekunder, dan langkah lain seperti SRBI,” pungkasnya. 

  • Begini Kondisi Rupiah Pasca Penggeledahan BI oleh KPK

    Begini Kondisi Rupiah Pasca Penggeledahan BI oleh KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengakui mengakui dampak pemberitaan pasca penggeledahan kantor pusat BI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah.

    Nilai tukar rupiah pada 18 Desember 2024 kemarin ditutup melemah 0,031% menjadi Rp16.100 per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Setiap pemberitaan pastinya akan berpengaruh pada kondisi pasar uang, termasuk nilai tukar rupiah,” ujar Perry di Jakarta, Rabu (18/12/2024)

    Dia mengatakan akan melakukan sejumlah langkah terkait pemberitaan yang mempengaruhi pasar dan nilai tukar. Salah satunya melalui intervensi pasar dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    Pihaknya, lanjut Perry, terkait dana CSR, BI akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK sesuai ketentuan berlaku. Menurut dia, BI juga akan bersikap kooperatif dalam mendukung penyidikan yang dilakukan KPK.

    “Sikap kooperatif sudah kami tunjukkan selama ini,” ujarnya. Baik dalam bentuk pemberian keterangan oleh para pejabat BI, maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah diberikan kepada KPK.

    Perry menegaskan pengelolaan dana CSR dilakukan dengan tata kelola dan persyaratan yang sudah ditentukan. Salah satunya menyatakan bahwa dana CSR hanya diberikan pada yayasan yang sah.

    Lainnya adalah program kerja yang konkret dan laporan pertanggungjawaban oleh yayasan bersangkutan. “Pengelolaan dana CSR ini dilakukan Satuan Kerja yang ada di BI Pusat maupun daerah,” ujarnya.

  • Kasus Korupsi CSR: Pertaruhan Reputasi BI Ketika Kurs Kian Rontok

    Kasus Korupsi CSR: Pertaruhan Reputasi BI Ketika Kurs Kian Rontok

    Bisnis.com, JAKARTA — Setelah sekian lama, Bank Indonesia (BI) kembali diguncang kasus korupsi. Kasus kali ini, sejatinya tidak terkait dengan tugas dan fungsi BI, melainkan persoalan penyaluran dana corporate social responsibility atau CSR) yang belum jelas nilainya.

    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, bahkan telah melakukan penggeledahan kantor BI. Mereka menyisir ruangan yang diindikasikan kuat terkait dengan perkara tersebut. Salah satunya, ruang kerja milik Gubenur BI, Perry Warjiyo. 

    Kalau menilik keterangan Direktur Penindakan dan Ekskusi KPK, Rudi Setiawan, penyidik lembaga antikorupsi berhasil mengamankan barang bukti saat penggeledahan tersebut. Konon, barang bukti yang diperoleh berupa dokumen fisik dan elektronik. 

    “Maksud penggeledahan tersebut kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana terkait CSR Bank Indonesia,” ujarnya.

    Terlepas dari proses yang sedang berlangsung, penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK di ruangan Gubernur BI, tentu telah mempertaruhkan reputasi Bank Indonesia. BI adalah institusi strategis yang memiliki fungsi untuk pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.

    Artinya tanpa transparansi penegakan hukum yang jelas, proses penanganan perkara dugaan korupsi CSR BI bisa merusak kepercayaan publik terhadap Bank Indonesia. Paling parah adalah menurunkan kepercayaan investor pasar keuangan baik lokal maupun global, yang nanti ujung-ujungnya bisa merusak reputasi BI.

    Selain itu, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK itu juga terjadi ketika kondisi nilai tukar rupiah yang nyungsep sedalam-dalamnya. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pada hari ini, Kamis (19/12/2024), senilai Rp16.242 per US$1. Ini adalah salah satu capaian terburuk selama 10 tahun terakhir. Tahun 2014, rata-rata kurs dolar masih di kisaran Rp11.000 per dolar AS.

    Gubenur BI Perry Warjiyo mengakui aksi penggeledahan oleh Tim Penyidik KPK di kantornya memberikan pengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada pekan ini. “Apakah berpengaruh terhadap kondisi pasar? Segala berita akan berpengaruh terhadap kondisi pasar, termasuk nilai tukar rupiah,” ujarnya.

    Sejak Senin lalu, rupiah telah bertengger di atas Rp16.000 per dolar AS. Pada hari ini saja, rupiah sempat tembus lebih dari Rp16.100 per dolar AS.

    Namun demikian, rupiah ditutup menguat tipis 0,02% atau 3 poin ke level Rp16.097,5 per dolar AS, sejalan dengan keputusan Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate di 6%. Pada saat yang sama, indeks dolar stagnan di posisi 106,96.

    Perry menyampaikan terhadap sentimen tersebut, BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi, pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder, dan langkah lain seperti penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    Dia juga membenarkan bahwa KPK mendatangi kantornya pada Senin (16/12/2024) malam hari dan menghormati proses tersebut. Pihaknya juga bersikap kooperatif saat KPK hendak membawa sejumlah dokumen terkait dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) yang BI salurkan.

    “Kedatangan tersebut, informasi yang kami terima KPK membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR tadi,” tutur Perry.

    Bukan Kasus Pertama

    Korupsi CSR bukan kasus atau skandal pertama yang menyeret Bank Indonesia. Jauh sebelum kasus itu terjadi, pada transisi Orde Baru ke era reformasi terjadi skandal besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI. Kasus ini ditengarai merugikan negara triliunan rupiah. 

    BLBI bermula dari keputusan Presiden Soeharto menyuntik dana Rp144,5 triliun kepada 48 bank yang hampir rontok karena kesulitan likuiditas. Sebagian besar bank tersebut didominasi milik swasta.

    Persoalan kemudian muncul setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikeluarkan pada 2000 menemukan BLBI merugikan keuangan negara hingga Rp138,4 triliun. Jumlah itu setara 95,78 persen dari BLBI yang disalurkan senilai Rp144,5 triliun.

    Artinya, hanya Rp6 triliun dana BLBI yang balik ke negara. Selebihnya, ‘uang panas’ itu dilarikan oleh para debitur dan obligor BLBI ke berbagai tempat. Paling lazim dana-dana tersebut dilarikan ke negara suaka pajak seperti Singapura dan Hong Kong. Kasus ini pernah dibawa ke ranah pidana. Namun kandas di Mahkamah Agung. Proses penyelesaiannya pun dialihkan ke Satgas BLBI.

    Setelah BLBI mencuat, ada kasus yang menyeret nama Syahril Sabirin. Kasus ini terkait dengan Bank Bali dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Dilansir dari laman Antikorupsi.org, kasus itu melibatkan Syahrul Sabirin yang merupakan Gubernur BI (1998-2003) dan taipan Djojo Tjandra. Keduanya telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA).

    Kasus Bank Century juga menjadi banyak perhatian. Perkara korupsi itu menyeret nama Bank Indonesia, termasuk salah satunya deputinya bernama Budi Mulya. Budi Mulya bahkan telah divonis dalan perkara itu. Kendati demikian, perkara Century tidak berhenti di situ dan telah menyeret nama-nama beken antara lain Sri Mulyani Indrawati hingga Budiono yang waktu itu menjabat Gubenur BI.

    Kasus lain, yang juga menyeret nama Bank Indonesia adalah perkara suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004. Salah satu terpidana kasus ini adalah, Miranda  Swaray Goeltom. Dia terbukti ikut membantu Nunun Nurbaeti Daradjatun memberikan cek pelawat ke anggota DPR dalam pemilihan deputi senior BI.

    Adapula kasus Burhanuddin Abdullah yang merupakan mantan Gubernur BI dan Deputi BI Aulia Pohan, besan dari Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang masuk penjara dalam kasus penarikan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. 

    Modus Korupsi Dana CSR 

    Sementara itu, dalam kasus terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga aliran dana kasus korupsi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diterima oleh yayasan.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan menjelaskan, yayasan yang diduga menerima dana CSR dari BI itu tidak sesuai atau proper. 

    “Jadi BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen dari pada sebagian itu diberikan ke yang tidak proper. Kurang lebihnya seperti itu,” jelasnya kepada wartawan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024). 

    Rudi pun tidak menampik bahwa dana CSR yang diterima oleh yayasan-yayasan dimaksud turut berasal dari institusi negara lain, di antaranya OJK. Institusi-institusi itu diduga merupakan mitra kerja Komisi Keuangan DPR. “Ya, ya [termasuk OJK] karena ada, itu mereka adalah mitranya di beberapa tempat lah,” ungkap Perwira Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) itu. 

    Ke depan, lanjut Rudi, lembaga antirasuah akan mencari bukti-bukti terkait kasus tersebut di berbagai tempat. Bukti utamanya akan dicari dari lembaga pemberi CSR serta penerimanya. “CSR ini di mana sumbernya, bagaimana keputusannya, berapa besarannya? Diberikan ke siapa itu pasti akan kami cari terus ke sana,” papar Rudi. 

    Adapun Rudi juga menyebut lembaganya telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus dugaan korupsi CSR tersebut. Meski demikian, dia tidak memerinci lebih lanjut siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka. 

    Untuk mencari bukti-bukti kasus tersebut, penyidik KPK telah menggeledah kantor BI. Salah satu ruangan yang digeledah adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo, di mana ditemukan sejumlah bukti elektronik dan dokumen terkait dengan perkara.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

    Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengungkap kenapa pemberian CSR itu berujung pada pengusutan secara pidana oleh KPK. Dia menjelaskan bahwa dana CSR diberikan oleh suatu institusi atau dalam hal ini perusahaan untuk kegiatan sosial yang berdampak ke masyarakat. 

    Apabila dana CSR disalurkan dengan benar, terang Asep, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun, ketika CSR itu disalurkan bukan untuk peruntukannya, maka di situ letak dugaan korupsinya.

    Seperti diketahui, BI dan OJK merupakan dua institusi negara yang kegiatannya berasal dari APBN. “Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50. Yang 50 [lainnya] tidak digunakan. Yang jadi masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut. Digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi, nah itu yang menjadi masalah,” terang Asep.

  • 3 Pernyataan Gubernur BI Soal Dana CSR yang Diusut KPK

    3 Pernyataan Gubernur BI Soal Dana CSR yang Diusut KPK

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka suara soal dugaan kasus korupsi pemanfaatan dana CSR yang menimpa instansinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melakukan penyidikan pada kasus ini, bahkan sudah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat BI yang ada di Bilangan Thamrin, Jakarta Pusat.

    Pernyataan soal kasus ini disampaikan Perry saat menjawab pertanyaan wartawan dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Perry mengungkapkan tiga hal soal dugaan kasus korupsi ini. Berikut ini rinciannya:

    1. Kantor BI Digeledah, KPK Bawa Dokumen

    Perry membenarkan KPK melakukan penggeledahan di kantornya pada Senin, 16 Desember 2024 malam. Kedatangan KPK dilakukan dalam rangka melengkapi proses penyidikan dugaan korupsi CSR BI.

    Dia mengatakan usai penggeledahan itu, KPK membawa dokumen soal CSR dalam penggeledahan yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Indonesia,Thamrin, Jakarta Pusat.

    “Kedatangan KPK untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dalam kedatangan itu, KPK, dalam informasi yang kami terima, membawa dokumen-dokumen terkait dengan CSR tadi,” ungkap Perry.

    Perry mengatakan pihaknya akan menghormati proses hukum yang dilaksanakan KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga akan mendukung upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK.

    “Kami mendukung upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini baik dari pemberian keterangan dari pejabat kami maupun penyampaian dokumen yang disampaikan,” beber Perry.

    2. CSR BI Dilakukan Sesuai Ketentuan

    Perry juga menegaskan dana CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang ketat di internal Bank Indonesia.Dia menjelaskan semua program CSR BI diajukan langsung oleh setiap Satuan Kerja khusus di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah.

    Selain itu, ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam program CSR BI. Perry menyebut, hal yang pertama adalah CSR harus diberikan pada yayasan yang sah dan berbadan hukum. Kedua, program kerja harus konkret dan akan ada dievaluasi secara khusus.

    Ketiga, semua program kerja CSR yang dilakukan harus dilakukan pengecekan setelah dilakukan. Yayasan harus memberikan laporan pertanggungjawaban program yang dijalankan.

    “Kami juga sudah pernah sampaikan, CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan kuat di BI. Antara lain, memenuhi persyaratan bahwa CSR harus diberikan kepada yayasan yang sah. Kedua ada program kerja konkret dan juga pengecekan. Lalu, juga ada laporan pertanggungjawaban oleh yayasan itu,” papar Perry.

    Dewan Gubernur, termasuk dirinya, hanya membuat alokasi dana secara garis besar untuk 3 pilar program CSR, yaitu program pendidikan, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program ibadah sosial.

    Nah program secara terperinci diajukan oleh Satuan Kerja Khusus, kemudian pihaknya akan memutuskan program mana saja yang dijalankan dalam Rapat Dewan Gubernur tahunan. Kemudian pelaksanaan CSR-nya juga dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus dengan melakukan tiga persyaratan yang sudah dia sebutkan di awal.

    “Alokasi besarnya diajukan oleh Satuan Kerja lalu diputuskan di Rapat Dewan Gubernur tahunan, alokasi besarnya. Pelaksanaannya nanti di Satuan Kerja dan prosedurnya tiga tadi, harus yayasan yang sah, programnya jelas, dan ada pertanggungjawaban,” jelas Perry.

    3. Isu Korupsi Pengaruhi Rupiah

    Di sisi lain, Perry juga mengatakan isu penggeledahan Kantor Pusat BI karena kasus dugaan korupsi pemanfaatan dana CSR dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Menurutnya, pasar memang sensitif terhadap semua berita yang ada.

    Isu dugaan korupsi di tubuh Bank Indonesia bisa saja mempengaruhi nilai tukar rupiah. Sejauh ini nilai tukar rupiah sendiri memang sedang mengalami pelemahan.

    “Ada pertanyaan apakah ini berpengaruh ke kondisi pasar, segala berita itu akan berpengaruh kepada kondisi pasar ya, termasuk nilai tukar ya, Tentu saja demikian ya,” ungkap Perry.

    Perry mengatakan pihaknya tetap akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pihaknya akan memiliki perhatian khusus terhadap semua berita-berita yang berpengaruh kepada pasar.

    BI, kata Perry, bisa melakukan intervensi pasar lewat berbagai cara. Mulai dari pembelian Surat Berharga Negara (SBN) hingga melakukan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Tentu saja Bank Indonesia dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh kepada pasar, termasuk nilai tukar, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar seperti yang tadi kami sampaikan melalui intervensi,” sebut Perry,

    “Bisa melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, termasuk langkah lain termasuk SRBI,” katanya melanjutkan.

    (acd/acd)

  • Bos BI Sebut Penggeledahan Kantor Oleh KPK Bisa Pengaruhi Rupiah

    Bos BI Sebut Penggeledahan Kantor Oleh KPK Bisa Pengaruhi Rupiah

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan isu penggeledahan kantor pusat karena kasus dugaan korupsi pemanfaatan dana CSR dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Menurutnya, pasar memang sensitif terhadap semua berita yang ada.

    Menurutnya isu dugaan korupsi di tubuh Bank Indonesia(BI) bisa saja mempengaruhi nilai tukar rupiah. Sejauh ini nilai tukar rupiah memang sedang mengalami pelemahan.

    “Ada pertanyaan apakah ini berpengaruh ke kondisi pasar, segala berita itu akan berpengaruh kepada kondisi pasar ya, termasuk nilai tukar ya,. Tentu saja demikian ya,” ungkap Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Perry mengatakan pihaknya tetap akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pihaknya akan memiliki perhatian khusus terhadap semua berita-berita yang berpengaruh kepada pasar.

    BI, kata Perry, bisa melakukan intervensi pasar lewat berbagai cara. Mulai dari pembelian SBN hingga melakukan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    “Tentu saja Bank Indonesia dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh kepada pasar, termasuk nilai tukar, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar seperti yang tadi kami sampaikan melalui intervensi,” sebut Perry.

    “Bisa melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, termasuk langkah lain termasuk SRBI,” katanya melanjutkan.

    Bank Indonesia sendiri mencatat nilai tukar rupiah per 17 Desember 2024 melemah sebesar 1,37% dari bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar terjadi karena makin tingginya ketidakpastian global, arah kebijakan sektor keuangan Amerika Serikat (AS) masih menjadi biang kerok utamanya.

    “Pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut dipengaruhi oleh makin tingginya ketidakpastian global terutama terkait dengan arah kebijakan AS, ruang penurunan Fed Fund Rate yang lebih rendah, penguatan mata uang dolar AS secara luas,” ungkap Perry.

    Risiko geopolitik yang penuh ketidakpastian juga membuat preferensi pasar investor global satu suara untuk memindahkan alokasi portofolionya untuk kembali instrumen mata uang maupun surat utang AS.

    (acd/acd)

  • Intervensi Rupiah, Bank Indonesia Siap Serap SBN

    Intervensi Rupiah, Bank Indonesia Siap Serap SBN

    Jakarta, FORTUNE – Bank Indonesia (BI) menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder hingga mencapai Rp150 triliun sebagai bagian dari rencana operasi moneter pada 2025.

    Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan rencana tersebut telah disepakati bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

    “Kami sepakat mengenai rencana penerbitan SBN dan rencana pembelian SBN dari pasar sekunder,” kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (18/12).

    Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup menguat tipis 3 poin setelah sempat menguat 25 poin pada level Rp16.097 dari penutupan sebelumnya pada level Rp16.099.

    Langkah pembelian SBN ini menjadi bagian dari strategi BI memperkuat stabilitas rupiah, yang sepanjang Desember 2024 telah terdepresiasi hingga 1,37 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian global.

    Perry mengatakan kondisi ini turut dipengaruhi oleh preferensi investor global yang cenderung kembali ke Amerika Serikat.

    Namun, ia menekankan bahwa Pelemahan Rupiah tetap terkendali jika dibandingkan dengan mata uang regional lainnya, seperti dolar Taiwan, peso Filipina, dan won Korea, yang masing-masing telah melemah lebih dari 5 persen.

    “Fokus kami adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan berbagai instrumen, termasuk intervensi di pasar spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian SBN dari pasar sekunder,” ujar Perry.

    Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan instrumen operasi moneter berbasis pasar, seperti Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI), untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Perry menyebut bahwa kebijakan ini akan memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor sekaligus mendukung penguatan rupiah.

    “Kami telah meningkatkan jumlah intervensi dan memperkuat keandalan instrumen moneter untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah. Pembelian SBN menjadi bagian dari langkah ekspansi dalam operasi moneter kami,” ujarnya.

    BI mencatatkan arus masuk atau inflow sebesar US$800 juta pada Desember 2024, terutama dari pasar SBN, meskipun secara keseluruhan pada triwulan IV-2024 terjadi outflow sebesar US$2,4 miliar, yang didominasi pasar saham.

  • BI: Prospek NPI yang tetap sehat diperkirakan berlanjut pada 2025

    BI: Prospek NPI yang tetap sehat diperkirakan berlanjut pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memperkirakan bahwa secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap sehat berlanjut pada tahun 2025.

    Prospek NPI tersebut didukung oleh aliran masuk modal asing dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5-1,3 persen dari Produk domestik bruto (PDB).

    “Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat dan mendukung terjaganya stabilitas eksternal,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu.

    Surplus neraca perdagangan tercatat positif pada November 2024 mencapai sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) didukung oleh ekspor komoditas utama Indonesia, seperti besi dan baja serta minyak dan lemak nabati.

    Di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) telah kembali mencatat netinflows sebesar 0,7 miliar dolar AS pada Desember 2024 (hingga 16 Desember 2024) setelah pada November 2024 mencatat net outflows sebesar 0,8 miliar dolar AS.

    Posisi cadangan devisa Indonesia akhir November 2024 tercatat tinggi sebesar 150,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    “Dengan perkembangan tersebut, NPI 2024 diprakirakan tetap berdaya tahan seiring dengan berlanjutnya surplus neraca transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing dan terjaganya defisit transaksi berjalan dalam kisaran rendah sebesar 0,1 persen sampai dengan 0,9 persen dari PDB,” kata Perry.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Depresiasi Rupiah Lebih Ringan Dibandingkan Negara Lain

    Depresiasi Rupiah Lebih Ringan Dibandingkan Negara Lain

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, saat ini sedang terjadi penguatan dolar Amerika Serikat (AS) atau disebut strong dollar. Fluktuasi dolar AS terus mendominasi pergerakan nilai tukar global. Hal tersebut berimbas pada nilai tukar rupiah, tetapi depresiasi rupiah masih tergolong lebih baik dibandingkan banyak mata uang negara lain.

    “Memang seluruh negara mengalami depresiasi, tetapi depresiasi rupiah termasuk yang kecil,” ucap Perry dalam seminar Kafegama di Menara BTN, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

    Berdasarkan data Bloomberg, rupiah terdepresiasi mencapai Rp 16.008 per dolar AS pada Jumat (13/12/2024). Dengan fenomena strong dollar, BI menggunakan sejumlah instrumen moneter agar nilai tukar rupiah tetap terjaga. Upaya itu dilakukan melalui kebijakan triple intervention, yakni domestic non-delivery forward (DNDF), pasar spot, hingga pasar surat berharga negara (SBN). “BI terus intervensi intervensi supaya rupiah stabil,” imbuh Perry.  

    Menurut dia,  penguatan dolar AS ini terus terjadi setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS. Pemerintah AS juga mengeluarkan surat utang negara yang cukup besar sehingga meningkatkan defisit fiskal hingga 7,7%. Negara-negara lain harus bersikap lebih disiplin dalam menjalankan kebijakan fiskal agar tidak terkena imbas dari kebijakan AS.

    “Masalahnya dengan defisit fiskal yang terlalu besar di Amerika, suka bunga Amerika untuk surat utang pemerintah sangat tinggi. Oleh karena itu seluruh dunia memindahkan portofolio investasinya ke Amerika,” pungkas Perry.

    Kondisi tersebut membuat rupiah terdepresiasi. 

  • Kabar Gembira, Modal Asing Masuk ke Dalam Negeri Mencapai Rp 7,33 Triliun

    Kabar Gembira, Modal Asing Masuk ke Dalam Negeri Mencapai Rp 7,33 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa modal asing sebesar Rp 7,33 triliun telah mengalir ke pasar keuangan domestik pada periode 9-12 Desember 2024. Sebagian besar aliran modal asing tersebut masuk melalui surat berharga negara (SBN), yang menjadi instrumen investasi utama bagi investor nonresiden.

    Jika dirinci, total modal asing yang masuk ke pasar SBN mencapai Rp 8,84 triliun. Namun, terdapat arus keluar modal asing melalui pasar saham sebesar Rp 1,31 triliun, serta dari instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 200 miliar.

    “Berdasarkan data transaksi pada 9-12 Desember 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 7,33 triliun. Ini terdiri dari jual neto Rp 1,31 triliun di pasar saham, beli neto Rp 8,84 triliun di pasar SBN, dan jual neto sebesar Rp 0,20 triliun di SRBI,” jelas Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Minggu (15/12/2024).

    Secara kumulatif, dari 1 Januari hingga 12 Desember 2024, modal asing yang masuk menunjukkan tren positif. Nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 22,78 triliun di pasar saham, Rp 38,63 triliun di pasar SBN, dan Rp 171,36 triliun di SRBI. Khusus untuk semester II 2024, aliran modal asing meningkat signifikan, dengan net buy sebesar Rp 22,78 triliun di pasar saham, Rp 72,59 triliun di pasar SBN, dan Rp 41,01 triliun di SRBI.

    Kondisi pasar keuangan global turut memengaruhi pergerakan modal asing di Indonesia. Level imbal hasil (yield) surat utang pemerintah Amerika Serikat (US Treasury Note) tenor 10 tahun naik ke posisi 4,328% pada Kamis (12/12/2024). Sementara itu, premi risiko investasi Indonesia yang diukur melalui credit default swap (CDS) 5 tahun menunjukkan penurunan tipis, dari 70,58 basis poin pada 6 Desember 2024 menjadi 70,48 basis poin pada 12 Desember 2024.

    Kurs rupiah, berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI, berada pada level Rp 15.987 per dolar AS pada Jumat (13/12/2024). Meski mengalami tekanan, aliran modal asing yang stabil membantu menjaga keseimbangan pasar keuangan domestik.

    Bank Indonesia terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mendukung aliran modal asing yang berkelanjutan dan menjaga ketahanan ekonomi eksternal Indonesia. BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memastikan implementasi bauran kebijakan yang efektif, mencakup pengelolaan inflasi, stabilitas nilai tukar, serta penguatan pasar keuangan domestik.

    Aliran modal asing yang signifikan ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia, tetapi juga menunjukkan peran penting instrumen investasi lokal seperti SBN dalam menarik dana dari luar negeri. Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, modal asing tetap menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.

    Ke depan, pemerintah dan BI akan terus bekerja sama untuk menjaga arus masuk modal asing, meminimalkan dampak volatilitas pasar global, serta memastikan bahwa perekonomian domestik tetap kompetitif di kancah internasional. Dengan pendekatan yang konsisten, modal asing diharapkan dapat terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
     

  • Antisipasi Yield US Treasury Tinggi, Bos BI Dorong Sekuritisasi KPR

    Antisipasi Yield US Treasury Tinggi, Bos BI Dorong Sekuritisasi KPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan perlu mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna mengantisipasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) pada awal periode pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo  Perry memperkirakan federal fund rate pada 2025 hanya akan mengalami penurunan dua kali dan suku bunga obligasi pemerintah AS atau yield US Treasury diperkirakan mengalami tren kenaikan. 

    Utamanya, yield US Treasury tenor sampai 10 dengan 30 tahun yang dipicu oleh utang pemerintah AS.

    Perry mengatakan cara yang bakal digunakan BI untuk mengantisipasi kondisi tersebut dengan menjaga stabilitas. Misalnya, dengan melakukan intervensi di pasar guna menjaga nilai tukar rupiah. 

    “Depresiasi rupiah termasuk yang kecil. Tanpa stabilitas, bagaimana kita memacu pertumbuhan?,” ujarnya di acara Seminar Kafegama UGM dengan tema ‘Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju’, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

    Selain itu, Perry mengaku pihaknya agresif dalam menjual instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna mencegah pembalikan dana asing atau capital reversal. Untuk diketahui, SRBI adalah instrumen investasi yang diterbitkan BI pada 2023 lalu untuk menarik lebih banyak modal asing ke Indonesia. 

    Selain SRBI, Perry mendorong agar perbankan mengoptimalkan KPR dengan sekuritisasi. Dia mengaku bank sentral siap untuk membantu hal tersebut. Dia menyampaikan hal itu ke Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN Nixon L.P Napitupulu.

    “Kalau pak Nixon punya barang lain, give me, sepanjang itu MBS [mortgage backed securities]. Sepanjang ada ratingnya, lebih baik sekuritas daripada institusi” ungkapnya.

    Perry menuturkan bahwa sekuritisasi KPR itu bisa dilakukan dengan bantuan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (Apuvindo). Dia menyebut sekuritisasi KPR itu bisa dilakukan seperti penerbitan SRBI atau underlying SBN. 

    “Yuk kita buat seperti SRBI, sekuritas jangka panjang MBS ya. Terus diterbitkan sekuritas jangka pendek sehingga mutar,” katannya.

    Perry menyatakan optimistis sekuritisasi KPR itu bisa terwujud, apalagi kini BI sudah memiliki Central Counterparty (CCP), atau lembaga yang dibentuk bank sentral untuk mengelola pasar uang dan valuta asing di Indonesia. 

    “Daripada uang kita ngacir ke Amerika. We can do so much karena ini akan terjadi bahwa UST akan tinggi dan long [berkepanjangan]. We have to be creative,” ujarnya.