Xcloud.id

Produk: SBN

  • Modal Asing Masuk Melalui SBN dan SRBI Capai Rp 8,04 Triliun

    Modal Asing Masuk Melalui SBN dan SRBI Capai Rp 8,04 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa sepanjang periode 17 hingga 20 Februari 2025, aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik dengan nilai mencapai Rp 7,58 triliun. Sebagian besar modal asing tersebut mengalir melalui instrumen investasi Surat Berharga Negara (SBN).

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, dari total dana asing yang masuk, sekitar Rp 6,96 triliun mengalir ke pasar SBN. Selain itu, instrumen investasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) turut menyumbang aliran modal asing sebesar Rp 1,08 triliun.

    Dengan demikian, jika digabungkan, kedua instrumen tersebut berhasil menarik dana asing sebesar Rp 8,04 triliun. Namun, dalam periode yang sama, pasar saham mengalami arus keluar modal asing sebesar Rp 460 miliar.

    “Berdasarkan data transaksi yang terjadi dalam periode 17 hingga 20 Februari 2025, investor nonresiden tercatat melakukan pembelian bersih (net buy) sebesar Rp 7,58 triliun. Perinciannya, terjadi penjualan bersih (net sell) di pasar saham sebesar Rp 0,46 triliun, sementara di pasar SBN terjadi pembelian bersih sebesar Rp 6,96 triliun, serta tambahan pembelian bersih pada instrumen SRBI sebesar Rp 1,08 triliun,” ungkap Ramdan dalam pernyataan resminya yang diterima pada Minggu (23/2/2025).

    Jika melihat pergerakan modal asing secara kumulatif sejak awal tahun, yakni dari 1 Januari hingga 20 Februari 2025, tercatat bahwa investor asing telah melakukan penjualan bersih di pasar saham sebesar Rp 7,74 triliun.

    Sementara itu, aliran dana ke dalam SBN menunjukkan tren positif dengan pembelian bersih sebesar Rp 18,99 triliun. Di sisi lain, SRBI juga mengalami kenaikan dengan total pembelian bersih mencapai Rp 3,23 triliun.

    Selain faktor internal, kondisi ekonomi global juga memberikan pengaruh terhadap dinamika pasar keuangan Indonesia. Pada Kamis (20/2/2025), imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Amerika Serikat dengan tenor 10 tahun mengalami kenaikan hingga mencapai 4,505%.

    Sejalan dengan itu, premi risiko investasi Indonesia yang diukur melalui credit default swap (CDS) untuk tenor lima tahun meningkat menjadi 69,66 basis poin.

    Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi pada Jumat (14/2/2025) yang masih berada di level 68,97 basis poin. Sementara itu, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menunjukkan pelemahan, dengan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) mencatat nilai tukar rupiah di level Rp 16.300 per dolar AS pada Jumat (21/2/2025).

    Ramdan menegaskan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah serta berbagai otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    “BI akan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan guna memastikan ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga,” pungkasnya dalam paparan aliran modal asing ke Indonesia.

  • Prabowo Diingatkan buat Hati-hati Pilih Bos Danantara

    Prabowo Diingatkan buat Hati-hati Pilih Bos Danantara

    Jakarta –

    Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Seiring peluncuran holding investasi RI ini, terdapat berbagai spekulasi nama-nama yang akan mengisi pucuk kepemimpinan Danantara.

    Menanggapi hal ini Kepala Center of Industry, Trade, and Investment dari INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan kepala badan serta jajaran direksi Danantara kelak harus diisi oleh para profesional yang tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis.

    Untuk itu menurutnya Presiden Prabowo Subianto harus ekstra hati-hati dalam menentukan pemegang kendali Danantara. Sebab apabila badan ini dipegang oleh non profesional, birokrat, tidak sesuai dengan kepakaran di bidangnya hingga terafiliasi politik akan muncul sejumlah risiko.

    Misalnya saja kredibilitas Danantara akan dipertanyakan hingga terjadinya ‘moral hazard’ di kalangan para investor. Di mana menurutnya kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya capital outflow terjadi di IHSG.

    “Aliran keluar dana asing juga akan pasar Surat Berharga Negara (SBN) sehingga semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini,” kata Andry dalam keterangan resminya, Sabtu (22/2/2025).

    Kemudian ia juga memprediksi nilai saham BUMN-BUMN yang berada langsung di bawah kendali Danantara ini yang akan mengalami penurunan cukup signifikan akibat kaburnya para investor.

    “7 perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” terangnya.

    Belum lagi Andry juga memperkirakan terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar menuju Rp 16.500, bahkan akan terus melemah hingga akhir tahun.

    “Semakin sulitnya Danantara untuk mendapatkan pendanaan dan kepercayaan dari investor asing di masa yang akan datang,” jelas Andry lagi terkait risiko yang dapat terjadi jika Prabowo salah memilih bos Danantara nanti.

    Karena itu Andry berharap pemegang kendali Danantara adalah para profesional yang sudah teruji dalam pengelolaan dana investasi dan berpengalaman dalam mengelola bisnis korporasi untuk menghindari dampak jangka pendek dan jangka panjang yang akan terjadi.

    “Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Maruarar soal Roadmap 3 Juta Rumah: Bakal Dibahas Bareng DPR

    Maruarar soal Roadmap 3 Juta Rumah: Bakal Dibahas Bareng DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku peta jalan atau roadmap pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto telah rampung.

    Dia menuturkan roadmap program 3 juta rumah sebenarnya telah diselesaikan sejak lama. Hanya saja, pemerintah belum merilis ke publik karena masih akan dilakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    “Besok juga siap. Kita kan memang sudah siap dari kapan-kapan. Nanti peta jalan kalau ada perubahan, kita juga siap [untuk merubah]. Kan teman-teman DPR itu kan banyak yang berpengalaman,” kata Menteri yang akrab disapa Ara ini saat ditemui di sela-sela Launching Logo Kementerian PKP di Jakarta, Jumat (21/2/2025). 

    Ara mengaku sejumlah kebijakan pada sektor perumahan yang sudah diteken saat ini merupakan bagian yaang tercantum dalam peta jalan tersebut.

    Beberapa di antaranya yakni penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah hingga Rp5 miliar. 

    “Kan ini dibilang peta jalan, ini kan proses. Apakah dulu punya peta jalan? Kan tidak ada. Kenapa? Karena Kementerian Perumahan emangnya ada (sebelumnya)? Baru sekarang ada,” ujarnya.

    Adapun yang terbaru, Kementerian PKP baru saja menggandeng kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Salah satunya yakni Bank Indonesia (BI) yang memberikan insnetif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Selain itu, Kementerian PKP juga menggandeng Kementerian Keuangan (kemenkeu) untuk dapat meluncurkan Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal dikucurkan untuk menopang pembangunan program 3 juta rumah. 

    Dalam penjelasannya Ara menyebut salah satunya dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP. 

    “Nanti kita alokasikan tentu bagaimana ramah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas paling utama. MBR salah satu produknya adalah FLPP,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025) malam.

  • Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

    Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

    “Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

    Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

    Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

    Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

    Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

    Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar. 

    Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

    Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

    Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

    Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan. 

  • Pemerintah Bakal Terbitkan SBN Biayai Program 3 Juta Rumah, Nilainya Bakal Jumbo – Page 3

    Pemerintah Bakal Terbitkan SBN Biayai Program 3 Juta Rumah, Nilainya Bakal Jumbo – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Ara juga menyampaikan bahwa selain sektor perumahan, Bank Indonesia juga siap mendukung sektor hilirisasi serta pertumbuhan ekonomi, dengan adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang sudah disiapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo sebesar 8%.

    “Saya terima kasih kepada Pak Gubernur Bank Indonesia, sangat gercep, sangat cepat untuk mensupport. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa Bapak menjawab bahwa ke depan juga bukan hanya sektor perumahan. Tapi juga soal hilirisasi, juga Bank Indonesia juga siap itu,” ujar Ara.

    Adapun kata Ara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir juga memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Dukungan tersebut mencakup penyiapan bank-bank penyalur, termasuk Himpunan Bank Negara (Himbara), seperti Bank Mandiri, BTN, Bank Syariah, BNI, serta bank-bank swasta lainnya yang diharapkan dapat mempercepat aliran dana untuk sektor perumahan.

    Selain itu, Ara menegaskan bahwa kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Bank Indonesia, merupakan langkah terobosan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

    “Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa. Kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini dipimpin Pak Suanas dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, perumahan dan kawasan pemikiman ada, Departemen Keuangan yang koordinir di sini, dan juga dari Bank Indonesia,” pungkasnya.

  • Biayai Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Berharga Negara

    Biayai Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Berharga Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai beberapa program Asta Cita milik Presiden Prabowo Subianto khususnya program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR inidengan penerbitan surat berharga negara (SBN) perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani di kantornya, Kamis (20/2/2025).

    Dia mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

    Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp 80 triliun.

    “Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

    Dalam hal ini, pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

    “Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya perumahan tapi juga sektor lain,” ucapnya.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Asta Cita ini.

    BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp 23,19 triliun menjadi Rp 80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

    Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

    “Kami sudah bicara dengan bu menteri keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

    Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

    “Itu menunjukkan bagaimana komitmen kami yang sangat tinggi dan dukungan Bank Indonesia tidak hanya dari kebijakan, tapi juga pendanaan untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita,” jelasnya terkait pendanaan dari Surat Berharga Negara (SBN) untuk program 3 juta rumah. 

  • BI akan Lakukan Pembelian SBN Dukung Pembangunan 3 Juta Rumah

    BI akan Lakukan Pembelian SBN Dukung Pembangunan 3 Juta Rumah

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akan mendukung pendanaan program perumahan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder.

    Adapun hal tersebut disampaikan, Gubernur BI Perry Warjiyo usai rapat dengan Rapat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” ucap Perry dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari.

    Perry menyampaikan hal ini menunjukkan komitmen BI yang tinggi dalam mendukung keberhasilan program-program asta cita, baik melalui kebijakan maupun pendanaan.

    Selain itu, Perry menyampaikan akan mendukung penuh program-program dalam asta cita pemerintah salah satunya pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

    Perry menyampaikan, BI mendukung penuh program-program dalam asta cita sebagai bagian dari NKRI, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.

    “Kami meyakini program-program asta cita ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat, itu nomor satu,” ujarnya.

    Adapun dukungan berikutnya, Perry menjelaskan terkait pendanaan yaitu akan memberikan insentif berupa likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas yaitu dengan penambahan insentif likuiditas bagi bank hingga Rp80 triliun.

  • Menkeu Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan Dukung Program 3 Juta Rumah  – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Bakal Terbitkan SBN Perumahan Dukung Program 3 Juta Rumah  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yakni pembangunan 3 juta rumah.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan Ketua Komisi XI DPR Misbakhun di Kemenkeu, Kamis (20/2/2025).

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan surat berharga negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani bilang, skema SBN perumahan ini dialokasikan untuk pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki rumah. Nantinya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.

    “FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh tapera kemudian melalui perbankan. Kemudian kita juga memberikan PMN kepada PT SMF, itu juga dananya di blend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah,” jelas Sri Mulyani.

    Nantinya, Kemenkeu akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Himbara untuk menggunakan kredit Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar Rp 80 triliun.

    “Jadi dengan ini kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand permintaan yaitu masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas MBR, ataupun yang komersial itu akan digunakan melalui kerjasama,” papar dia.

    Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, penerbitan SBN perumahan itu nantinya akan dibeli oleh BI dari pasar sekunder. Bahkan, Perry pun sudah berkoordinasi dengan Menkeu Sri Mulyani untuk bisa digunakan tidak hanya bagi SBN yang jatuh tempo.

    “Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam asta cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” jelas Perry.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa hasil daripada pertemuan antara kementerian ini akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Karena backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah. Kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak huni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan. Yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas,” ungkapnya.

  • Surat Utang Perumahan Bakal Diterbitkan demi Biayai 3 Juta Rumah

    Surat Utang Perumahan Bakal Diterbitkan demi Biayai 3 Juta Rumah

    Jakarta –

    Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah. Seperti diketahui bersama, 3 juta rumah merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

    Penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

    “Kami hari ini berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Skema ini akan dialokasikan khusus pembiayaan MBR guna memperluas akses kepemilikan rumah. Selain itu, skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.

    “FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan,” ucap Sri Mulyani.

    Peran Bank Indonesia (BI)

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) akan membeli SBN perumahan dari pasar sekunder untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

    “Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta Cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” tegas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam kesempatan yang sama.

    Sayangnya belum diketahui berapa nilai SBN yang akan diterbitkan pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara menyebut pada waktunya nanti ini akan dibahas di Komisi XI DPR RI.

    “Tapi saya bisa pastikan, jumlahnya besar dan ini menunjukkan bahwa dukungan BI yang sangat besar untuk sektor perumahan dan ini suatu langkah terobosan. Nanti pada waktunya tentu kita akan ada rapat di DPR,” tuturnya.

    Ara menyebut dari hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke Prabowo. Menurutnya, hal ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi backlog perumahan.

    “Backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah. Kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak kuni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas,” imbuh Ara.

    (aid/hns)

  • BRImo Pilihan Utama Aplikasi Perbankan Terfavorit di Indonesia

    BRImo Pilihan Utama Aplikasi Perbankan Terfavorit di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Perkembangan teknologi digital semakin mendorong peningkatan layanan perbankan berbasis aplikasi. Salah satu yang mencuri perhatian adalah BRImo, aplikasi mobile banking dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

    Sepanjang 2024, BRImo berhasil menjadi aplikasi perbankan dengan jumlah unduhan terbanyak di Indonesia. Berdasarkan laporan State of Mobile 2025 dari Sensor Tower, BRImo mendominasi kategori perbankan konsumer dengan total unduhan mencapai 119 juta kali. 

    Keberhasilannya tidak lepas dari inovasi berkelanjutan dan fitur-fitur canggih yang memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi keuangan. Dengan popularitas yang terus meningkat, BRImo membuktikan bahwa layanan perbankan digital semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

    Dominasi BRImo di Industri Perbankan Digital

    Dengan total 119 juta unduhan, BRImo semakin mengukuhkan posisinya sebagai aplikasi perbankan digital yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Keberhasilannya didukung oleh fitur-fitur inovatif yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat dan mudah. Fitur-fitur yang menjadi unggulan antara lain :

    – Investasi, terdiri dari Tabungan Emas, Dana Pensiun, RDN (Rekening Dana Nasabah), Deposito, SBN, dan Tabungan Rencana.
    – Tabungan valas yang bisa dihubungkan dengan Debit BRI berlogo Mastercard melalui BRImo. Fitur ini memudahkan untuk transaksi selama di luar negeri tanpa biaya selisih kurs.
    – Lifestyle, diantaranya memudahkan untuk belanja harian, beli dan bayar tiket untuk travelling tanpa pindah aplikasi, dan fitur lainnya.

    Tren Unduhan Aplikasi di Indonesia

    Selain BRImo, kategori aplikasi lain juga mengalami pertumbuhan signifikan dalam jumlah unduhan sepanjang 2024:
    – Media Sosial: 367 juta unduhan dengan TikTok sebagai aplikasi terpopuler.
    – Kustomisasi Nada Dering: 195 juta unduhan, dipimpin oleh Facemoji AI Emoji Keyboard.
    – Media dan Hiburan: 180 juta unduhan, dengan Dramabox mengungguli Netflix dan Disney.
    – Dompet Digital & Pembayaran P2P: 179 juta unduhan, dengan DANA sebagai pemimpin kategori ini.
    – E-commerce: 135 juta unduhan, dengan Shopee mendominasi pasar.
    – Streaming Musik: 89,2 juta unduhan, dengan Spotify sebagai aplikasi favorit pengguna.

    Indonesia, Pasar Besar untuk Aplikasi Mobile

    Indonesia menempati posisi keempat secara global dalam jumlah unduhan aplikasi dengan total 7,79 miliar kali sepanjang 2024 di bawah India, Amerika Serikat, dan Brasil dalam hal jumlah unduhan.

    Tren pertumbuhan ini tetap positif meskipun secara global terjadi penurunan jumlah unduhan aplikasi dari tahun 2020 yang sempat meningkat akibat pandemi Covid-19. Dibandingkan 2023, di mana jumlah unduhan aplikasi di Indonesia mencapai 7,17 miliar kali, tahun 2024 menunjukkan peningkatan.

    BRImo, Pilihan Utama Masyarakat Indonesia

    Keberhasilan BRImo sebagai aplikasi perbankan terpopuler menegaskan bahwa masyarakat Indonesia semakin mengandalkan layanan perbankan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fitur-fitur canggih dan kemudahan akses, BRImo diprediksi akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia.