Xcloud.id

Produk: SBN

  • Gandeng Swasta dan Perbankan, Prabowo Tancap Gas Bangun 3 Juta Rumah

    Gandeng Swasta dan Perbankan, Prabowo Tancap Gas Bangun 3 Juta Rumah

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah. Tantangan utama seperti kebutuhan dana besar dan keterbatasan lahan diatasi dengan menggandeng pihak swasta dan perbankan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa backlog perumahan masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit menurut data Kementerian PUPR tahun 2023.
    “Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu, kita dorong pihak swasta untuk berkontribusi, termasuk industri yang membangun perumahan untuk karyawannya,” ujar Menteri Ara.

    Baca: Presiden Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia

    Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan industri berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat.

    “Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

    Pemerintah juga akan menugaskan Himbara dalam pembiayaan perumahan. “Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” tambah Hashim.

    Selain bank BUMN, program ini mendapat dukungan investor asing dan Bank Indonesia. Dengan permintaan perumahan yang tinggi, program ini diharapkan menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.

    “Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.

    Bank Indonesia bahkan siap mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan, meski mekanismenya masih dalam pembahasan.

    Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan mulai membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu). Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyebut Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah di Serang, Banten, sejak 2024.

    “Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.

    Renovasi mencakup sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga penambahan ruang agar rumah lebih layak huni. Program ini juga dirancang untuk merelokasi warga dari daerah rawan banjir.

    Dengan sinergi pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah. Tantangan utama seperti kebutuhan dana besar dan keterbatasan lahan diatasi dengan menggandeng pihak swasta dan perbankan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa backlog perumahan masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit menurut data Kementerian PUPR tahun 2023.

    “Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu, kita dorong pihak swasta untuk berkontribusi, termasuk industri yang membangun perumahan untuk karyawannya,” ujar Menteri Ara.
     
    Baca: Presiden Resmikan Bank Emas Pertama di Indonesia

    Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan industri berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat.

    “Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

    Pemerintah juga akan menugaskan Himbara dalam pembiayaan perumahan. “Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” tambah Hashim.

    Selain bank BUMN, program ini mendapat dukungan investor asing dan Bank Indonesia. Dengan permintaan perumahan yang tinggi, program ini diharapkan menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.
     
    “Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.

    Bank Indonesia bahkan siap mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan, meski mekanismenya masih dalam pembahasan.

    Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan mulai membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu). Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyebut Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah di Serang, Banten, sejak 2024.

    “Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.

    Renovasi mencakup sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga penambahan ruang agar rumah lebih layak huni. Program ini juga dirancang untuk merelokasi warga dari daerah rawan banjir.

    Dengan sinergi pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Investasi Sukuk ST014 Lewat wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Rp 10 Juta

    Investasi Sukuk ST014 Lewat wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Rp 10 Juta

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menghadirkan fitur pembukaan rekening investasi pada aplikasi wondr by BNI. Fitur ini menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk memulai investasi, termasuk pembelian Sukuk Tabungan Seri ST014 yang kini sedang ditawarkan Pemerintah RI.

    Investasi ST014 lewat wondr by BNI bisa dimulai dari Rp 1 juta. BNI juga memberikan manfaat tambahan berupa cash reward Rp 1-10 juta untuk pembelian minimum Rp 1 miliar hingga lebih dari Rp 10 miliar bagi seluruh nasabah tanpa batasan kuota.

    SEVP Retail Digital Solutions BNI Rian Eriana Kaslan mengungkapkan BNI berupaya memberikan solusi investasi yang lebih praktis, sekaligus dapat dilakukan dengan aman dan nyaman, cukup dengan satu genggaman.

    “Dengan kemudahan yang BNI berikan, kami berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang dapat memanfaatkan investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan mereka,” kata Rian dalam keterangan tertulis, Senin (10/3/2025).

    Dia mengatakan melalui fitur pembukaan rekening investasi di wondr by BNI, nasabah dapat melakukan registrasi secara daring. Proses pendaftaran akan diselesaikan dalam waktu maksimal satu hari kerja.

    Saat ini, produk investasi yang dapat diakses nasabah melalui wondr by BNI antara lain reksa dana, Surat Berharga Negara (SBN) ritel, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seperti ST014.

    Dia menjelaskan dengan minimum pembelian Rp 1 juta, nasabah tidak dikenakan biaya transaksi dan bisa memulai investasi dengan cara yang sangat mudah.

    “Nasabah hanya cukup membuka rekening investasi di wondr by BNI untuk bisa membeli berbagai produk yang ada di fitur investasi ini,” ungkap Rian.

    Sebagai informasi, pemerintah menawarkan ST014, mulai 7 Maret hingga 16 April 2025. Imbal hasil ST014 tenor 2 tahun (ST014T2) adalah BI Rate +0,75% dengan batas minimal (floor) 6,5%. Adapun ST014 dengan tenor 4 tahun (ST014T4) memiliki imbal hasil BI Rate +0,85%, dengan batas minimal 6,6%.

    “Dengan imbal hasil yang kompetitif dan risiko minimal, ST014 adalah instrumen investasi ideal bagi mereka yang ingin mengembangkan dana dengan cara aman. Kami optimistis, melalui wondr by BNI, semakin banyak nasabah yang bisa memanfaatkan peluang ini,” ucap Rian.

    Lebih lanjut, dia berharap keragaman produk investasi yang bisa diakses Melalui wondr by BNI akan mendorong lebih banyak nasabah, terutama kaum muda yang aktif dan dinamis untuk semakin bijak mengelola dana mereka.

    “Lewat wondr by BNI, kami ingin memberikan kebebasan bagi nasabah untuk berinvestasi sesuai keinginan mereka dan mewujudkan impian di masa depan” tutup Rian.

    (ega/ega)

  • Nilai Tukar Rupiah Melemah Tipis ke Level Rp 16.308 Per Dolar AS

    Nilai Tukar Rupiah Melemah Tipis ke Level Rp 16.308 Per Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pagi hari ini, Senin (10/3/2025), sedikit melemah.

    Dikutip dari data Bloomberg pada pukul 09.51 WIB di pasar spot exchange, rupiah pagi ini berada pada level Rp 16.308 per dolar AS atau melemah 13,5 poin (0,08%).

    Sebelumnya pada akhir pekan lalu, nilai tukar rupiah menguat 0,28% ke level Rp 16.295 per dolar AS.

    Sementara itu, indeks obligasi turun tipis 0,02% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun 1 bps ke level 6,87%.

    Pada saat nilai tukar rupiah pagi ini melemah, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini juga kembali dibuka melemah. IHSG hari ini pada pukul 09.45 WIB melemah 0,71% atau 47,2 poin ke level 6.588,7.

  • Ekonom Curiga Danantara Bakal Beli SBN, Ini Alasannya!

    Ekonom Curiga Danantara Bakal Beli SBN, Ini Alasannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mencurigai Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan membelanjalan modal awalnya dengan membeli surat berharga negara atau SBN. 

    Wija menjelaskan bahwa Danantara akan mendapatkan gelontoran modal yang luar biasa besar. Selain dari aset BUMN, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan ada Rp300 triliun hasil efisien anggaran yang akan dikelola Danantara.

    Permasalahannya, kata dia, tidak banyak instrumen investasi menarik dalam jangka pendek padahal modal tersebut harus segera dibelanjakan agar berdampak positif ke perekonomian.

    “Contohnya, pasar modal terlalu beresiko karena banyak saham ‘gorengan’ dan kolamnya terlalu kecil. Selain itu ada deposito berjangka, namun imbal hasilnya kecil,” ujar Wijayanto dalam diskusi daring, Minggu (9/3/2025).

    Sementara apabila modal Danantara diinvestasikan ke proyek strategis nasional (PSN), lanjutnya, perlu waktu satu sampai dengan dua tahun untuk capital outlay alias belanja modal.

    “Saya khawatir ujung-ujungnya [uang Danantara] ditaruh di SBN. Nah, kalau kita taruh di SBN, ini buruk,”

    Staf khusus wakil presiden untuk ekonomi dan keuangan periode 2014—2019 itu menilai setidaknya ada dua preseden buruk apabila modal Danantara dipakai untuk membeli SBN. Pertama, Danantara akan memfasilitasi kecenderungan pemerintah untuk terus berutang.

    Kedua, meski ada aktivitas ekonomi namun tidak akan ada dampak ke perekonomian. Bagaimanapun, sambungnya, sumber dana Danantara berasal dari SBN sehingga tidak masuk akal apabila dana tersebut ditaruh kembali ke SBN.

    “Ketika negara itu sedang defisit, menutupnya dengan SBN. Apapun yang dikeluarkan oleh negara ketika defisit bisa diartikan dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh SBN [seperti modal asal Danantara],” jelas Wija.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa investasi akan mengikuti prinsip kehati-hatian atau prudent.

    Dalam pengambilan keputusan investasi, Rosan melanjutkan bahwa nantinya akan ada tim komite investasi yang akan melakukan analisis mendalam terhadap setiap proyek yang akan didanai termasuk menganalisis 21 proyek hilirisasi dan PSN pemerintah.

    “Kami mempunyai parameter-parameter dan memang parameter itu tidak semata-mata hanya dari segi return saja. Namun, parameter juga terkait penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan tentunya adalah daya saing. Itu juga penting, competitiveness ya,” ujar Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/3/2025).

  • Penerbitan SBN Perumahan jadi Langkah Strategis Pendanaan

    Penerbitan SBN Perumahan jadi Langkah Strategis Pendanaan

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung sektor perumahan merupakan langkah strategis guna mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan.

    “Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi di Jakarta, dikutip Antara, Minggu 9 Maret.

    Inarno menyampaikan, OJK turut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat melalui penerbitan SBN.

    “Pasar modal tentunya di sini memainkan peran penting juga dalam pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang, termasuk pembangunan perumahan,” kata dia.

    OJK, ujar Inarno, juga tetap optimis bahwa inisiatif ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rencana penerbitan SBN perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis, 20 Februari, di Jakarta menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menurut Sri Mulyani, mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

    Selain penerbitan SBN, dari sisi fiskal, juga telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

    Kemudian juga ada pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di-blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

    Adapun dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

    “Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

  • Kemenkeu Pastikan APBN KiTa Rilis Pertengahan Pekan Ini

    Kemenkeu Pastikan APBN KiTa Rilis Pertengahan Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memastikan bahwa konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2025 akan diselenggarakan pada pekan ini setelah sempat tertunda selama beberapa pekan.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menjelaskan bahwa rilis data penerimaan pajak, belanja negara, hingga utang pemerintah direncanakan pekan ini, meski belum ada tanggal pasti.

    “Insyaallah [konferensi pers APBN Kita] jadi, semoga sesuai rencana. Pertengahan minggu, tanggalnya belum pasti,” ujar Deni kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025).

    Sebelumnya, investor menantikan pengumuman realisasi data APBN KiTa edisi Februari 2025 yang belum juga terselenggara hingga pekan kedua Maret. Padahal, biasanya konferensi pers APBN KiTa terselenggara pada pertengahan bulan.

    Misalnya, dalam APBN KiTa edisi Desember 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi APBN pada November 2024 atau sebulan sebelumnya.

    Kini, publik belum mendapatkan laporan penggunaan APBN per Januari 2025, yang mestinya disampaikan pada Februari 2025. Laporan itu belum muncul di situs resmi Kemenkeu maupun disampaikan dalam konferensi pers.

    Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai data tersebut menjadi penting bagi investor karena menjadi pertimbangan besar sebelum menyerap Surat Berharga Negara (SBN).

    “Ini sangat penting, karena akan menentukan ekspektasi investor terkait penerbitan SBN di tahun ini,” ujarnya, Kamis (6/3/2025).

    Mengutip laporan Bloomberg, Kamis (6/3/2025), penundaan yang tidak biasa dalam pelaporan data anggaran bulanan Indonesia membuat para investor mempertanyakan kondisi keuangan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perombakan radikal atas rencana-rencana pengeluaran dan pendapatan untuk mendorong pertumbuhan.

    Ekonom Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) Lavanya Venkateswaran menyampaikan bahwa para investor sedang menunggu data terbaru untuk mengukur dampak dari langkah-langkah fiskal baru-baru ini dengan lebih baik.

    Kurangnya informasi mengenai kondisi fiskal terbaru dapat mempengaruhi sentimen investor. Rupiah turun 2,9% dalam tiga bulan terakhir, menjadikannya mata uang dengan performa terburuk di Asia, sementara indeks saham utama telah turun 10% selama periode tersebut. Sentimen pasar obligasi juga terpengaruh.

    Pakar strategi pendapatan tetap dan makro di PT Mega Capital Lionel Priyadi menyampaikan tanpa informasi itu, imbal hasil obligasi tidak dapat mengikuti reli bullish yang telah terjadi di pasar obligasi Amerika Serikat selama dua minggu terakhir.

    “Penundaan yang berkepanjangan dapat menciptakan sentimen negatif,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kementeriannya akan segera memberikan penjelasan soal tidak diselenggarakannya konferensi pers data APBN alias APBN KiTa edisi Januari 2025.

    Sri Mulyani menyebut kementeriannya tengah melakukan penyesuaian terhadap data APBN yang biasanya dibuka ke publik. Dia mengatakan bakal segera merilis data tersebut dan memberikan penjelasan.

    “Nanti kalau kami sudah selesaikan seluruh adjusment, kami akan segera memberikan penjelasan,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

  • Modal Asing Rp 9,53 Triliun Masuk RI Pekan Ini, Mayoritas Lewat SBN

    Modal Asing Rp 9,53 Triliun Masuk RI Pekan Ini, Mayoritas Lewat SBN

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing senilai Rp 8,99 triliun masuk ke pasar keuangan domestik pada periode 3-6 Maret 2025. Mayoritas modal asing masuk melalui Surat Berharga Negara(SBN).

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan modal asing yang masuk melalui SBN sebesar Rp 9,53 triliun, sedangkan yang masuk melalui pasar saham sebesar Rp 340 miliar. Pada saat yang sama, modal asing keluar melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) senilai Rp 880 miliar.

    “Berdasarkan data transaksi 3–6 Maret 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 8,99 triliun, terdiri dari beli neto Rp 0,34 triliun di pasar saham, Rp 9,53 triliun di pasar SBN, dan jual neto Rp 0,88 triliun di SRBI,” kata Ramdan dalam pernyataan resmi BI yang diterima, Minggu (9/3/2025).

    Secara kumulatif dari 1 Januari sampai 6 Maret 2025 transaksi yang terjadi adalah nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 20,12 triliun di pasar saham, beli neto Rp 19,01 triliun di pasar SBN dan Rp 6,11 triliun di SRBI.

    Dalam laporan aliran modal asing BI disebutkan, level imbal hasil (yield) SBN 10 tahun turun ke 6,85%. Yield surat utang Amerika Serikat atau US Treasury Note tenor 10 tahun turun ke 4,278% pada Kamis (6/3/2025).   

    Nilai premi risiko investasi (credit default swap) Indonesia 5 tahun turun menjadi 76,28 basis poin pada Kamis (6/3/2025), dibandingkan posisi pada Jumat (28/2/2025) yang sebesar 77,79 basis poin. 

    Sementara itu, data kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI menunjukkan posisi nilai tukar rupiah adalah Rp 16.336 per dolar AS pada Jumat (7/3/2025).

    “BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” terang Ramdan terkait laporan aliran modal asing pekan ini.

  • Akumulasi Utang Pemerintah Pusat Rp8.909 Triliun Per 31 Januari 2025 – Halaman all

    Akumulasi Utang Pemerintah Pusat Rp8.909 Triliun Per 31 Januari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Total jumlah utang pemerintah pusat saat ini mencapai Rp 8.909,14 triliun berdasarkan data di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI per 31 Januari 2025.

    Nilai utang tersebut naik 1,21 persen dari posisi utang pemerintah pusat di Desember 2024 yang mencapai Rp 8.801,09 triliun dan naik 8,07 persen jika dibandingkan akhir 2023 yang mencapai Rp 8.190,38 triliun.

    Mengutip Laporan Kinerja DJPPR Kemenkeu 2024 total utang tersebut terdiri dari, pinjaman luar negeri mencapai Rp 1.040,68 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 51,23 triliun.

    Utang pemerintah pusat lainnya berasal dari surat berharga negara (SBN) Rp 7.817,23 triliun.

    Utang dari SBN paling banyak berdenominasi rupiah mencapai Rp 6.280,12 triliun, dan berdenominasi valuta asing (valas) Rp 1.537,11 triliun.

    DJPPR menyebut, jumlah utang yang relatif besar memerlukan pengelolaan secara cermat dan berhati-hati, karena utang mempunyai dimensi risiko yang berpotensi menimbulkan masalah terhadap kesinambungan fiskal.

    “Antara lain risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga, dan risiko refinancing,” mengutip laporan tersebut, Minggu (9/3/2025).

    Dengan melihat kondisi jumlah utang tersebut, pemerintah menilai, pembiayaan APBN melalui utang harus didukung dengan pengelolaan berbagai risiko.

    Antara lain dengan melakukan, debt securities buyback, loan prepayment, debt-switch/reprofiling, debt swap, restrukturisasi pinjaman, dan hedging.

    Sejalan dengan itu, pemerintah dalam mengelola utang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan transparan dimaksudkan untuk mencapai kondisi keuangan negara yang sehat dan mempertahankan kemampuan negara dalam melaksanakan pembiayaan secara berkesinambungan.

    Pengelolaan utang yang tidak profesional akan berdampak negatif terhadap kondisi fiskal pemerintah yang tercermin antara lain dalam ketidakmampuan pemerintah membayar kewajiban utang secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, bertambahnya kewajiban utang di luar perkiraan, dan terhambatnya kegiatan pemerintahan akibat tidak terjaminnya sumber pembiayaan.

    “Selain itu, dampak selanjutnya dapat berupa menurunnya kepercayaan investor dan kreditor, terjadinya penurunan,” tulis laporan tersebut.

    Laporan Reporter: Siti Masitoh | Sumber: Kontan

  • Modal Asing Rp 9,53 Triliun Masuk RI Pekan Ini, Mayoritas Lewat SBN

    Rilis APBN Kita Ditunda, Ini Sederet Dampak Buruk terhadap Ekonomi RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Penundaan rilis Anggaran Pendapatan Belanda Negara Kinerja dan Fakta atau APBN Kita oleh Kementerian Keuangan dikhawatirkan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hal itu disampaikan pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jakarta Achmad Nur Hidayat menanggapi langkah Kemenkeu yang belum merilis laporan kinerja APBN Januari 2025.

    “Kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN bisa berdampak serius bagi ekonomi nasional. Investor, pelaku pasar, hingga lembaga keuangan internasional sangat bergantung pada data fiskal yang dipublikasikan pemerintah untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara,” katanya, Jumat (7/3/2025).

    APBN Kita merupakan publikasi Kemenkeu bulanan yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal. 

    Laporan ini mulai diterbitkan di website Kementerian Keuangan pada periode Desember 2017. Lalu Kemenkeu mulai melaksanakan konferensi pers APBN Kita secara rutin sejak Januari 2018.

    Dia mengatakan  apabila laporan APBN Kita terus tertunda, maka kepercayaan terhadap kredibilitas fiskal Indonesia bisa terganggu, yang pada akhirnya dapat memicu berbagai dampak negatif. 

    Salah satu dampak utama adalah meningkatnya volatilitas di pasar keuangan. Investor yang tidak mendapatkan kepastian mengenai kondisi fiskal negara cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya. 

    Dalam jangka panjang, melemahnya rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan memperburuk defisit transaksi berjalan.

    “Hal ini bisa menyebabkan aliran modal keluar (capital outflow) yang berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” tutur Achmad.

    Penundaan rilis APBN Kita juga dapat berpengaruh terhadap pasar obligasi. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sangat bergantung pada persepsi investor terhadap kesehatan fiskal pemerintah.  

    Apabila investor mulai meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola APBN, permintaan terhadap obligasi pemerintah bisa menurun, yang pada akhirnya meningkatkan yield atau imbal hasil obligasi.

    “Peningkatan yield ini berpotensi menambah beban utang pemerintah, terutama dalam membiayai defisit anggaran,” tutur dia.

    Sementara itu Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan  pihaknya berencana menggelar konferensi pers untuk merilis APBN Kita pekan depan.

    “Insyaallah minggu depan, tunggu saja ya,” ujarnya saat dikonfirmasi.

    Infografis efisiensi anggaran. – (Investor Daily/-)

    Dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa (7/1/2025), Kemenkeu melaporkan defisit APBN  selama 2024 melebar menjadi Rp 507,8 triliun atau  2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih tinggi dari defisit APBN 2023 yang sebesar Rp 337,3 triliun atau 1,61% dari PDB.

    Adapun realisasi pendapatan negara sebesar Rp 2.842,5 triliun lalu belanja negara sebesar Rp 3.350,3 triliun. Sedangkan pembiayaan anggaran sebesar Rp 553,2 triliun. Pendapatan negara tumbuh 2,1% secara tahunan. 

    Jika dirinci, maka penerimaan negara sebesar   Rp 2.842,5 triliun terbagi dalam penerimaan pajak sebesar Rp 1.932,4 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp 300,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 579,5 triliun, dan hibah senilai Rp 30, 3 triliun.

    Realisasi  belanja negara mencapai Rp 3.350,3 triliun pada akhir tahun 2024 atau tumbuh 7,3% dari periode yang sama tahun 2023. Realisasi ini meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.315 triliun, belanja non-K/L sebesar  Rp 1.171,7 triliun, dan  transfer ke daerah sebesar Rp 85,1 triliun, sebagaimana dalam laporan APBN KiTA.

  • ST014 Resmi Terbit! Peluang Investasi Aman dan Menguntungkan di Ramadan Ini

    ST014 Resmi Terbit! Peluang Investasi Aman dan Menguntungkan di Ramadan Ini

    Jakarta: Pemerintah kembali menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel berbasis syariah, yakni Sukuk Tabungan seri ST014, mulai 7 Maret 2025. 
     
    Produk investasi ini menawarkan keamanan tinggi karena dijamin oleh negara, sekaligus memberikan imbal hasil kompetitif bagi investor.
     

    Apa itu ST014?
    Mengutip laman BCA, Sukuk Tabungan (ST) adalah instrumen investasi berbasis syariah yang tidak hanya mendukung pembangunan nasional, tetapi juga memastikan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. 
     
    ST014 hadir dengan sistem imbal hasil floating with floor, yang berarti tingkat keuntungannya dapat naik mengikuti BI Rate, tetapi tidak akan turun di bawah batas minimal yang telah ditentukan.
    Pilihan tenor dan imbal hasil ST014
    Untuk memberikan fleksibilitas kepada investor, ST014 hadir dalam dua tenor dengan imbal hasil yang menarik:

    ST014T2: Tenor 2 tahun dengan imbal hasil 6,50 persen per tahun.
    ST014T4 (Green Sukuk Ritel): Tenor 4 tahun dengan imbal hasil 6,60 persen per tahun.
     
    Khusus ST014T4, instrumen ini masuk dalam kategori Green Sukuk Ritel, yang berarti dananya akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan dalam rangka mengatasi perubahan iklim. 
     
    Dengan berinvestasi di ST014T4, investor tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.
     

    Bagaimana cara membeli ST014?
    Investor dapat memesan ST014 mulai 7 Maret 2025 pukul 09.00 WIB hingga 16 April 2025 pukul 10.00 WIB melalui berbagai mitra distribusi, salah satunya BCA. 
     
    Pemesanan bisa dilakukan dengan mudah melalui fitur Welma di aplikasi myBCA atau melalui website KlikBCA.
     
    Bagi investor yang belum memiliki Single Investor Identification (SID), pendaftaran dapat dilakukan langsung melalui fitur Welma pada aplikasi myBCA.
    Kenapa harus investasi di ST014?

    Aman dan dijamin negara

    Pokok dan imbal hasilnya dijamin oleh Undang-Undang.

    Imbal hasil kompetitif

    Bisa naik mengikuti BI Rate, tetapi tidak akan turun di bawah batas minimal.

    Fleksibel

    Pilihan tenor 2 dan 4 tahun sesuai dengan kebutuhan investasi.

    Dukung proyek hijau

    ST014T4 mendukung proyek lingkungan berkelanjutan.
     
    Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari generasi cerdas berinvestasi dengan ST014. Pastikan untuk memesan sebelum batas waktu agar bisa menikmati keuntungan dari instrumen investasi yang aman, menguntungkan, dan berdampak positif bagi masa depan!
     
    Yuk, mulai investasi cerdas di Ramadan ini!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)