Xcloud.id

Produk: SBN

  • Maruarar Minta Masukan KPK Soal Program 3 Juta Rumah, Diwanti-wanti Soal Dana CSR

    Maruarar Minta Masukan KPK Soal Program 3 Juta Rumah, Diwanti-wanti Soal Dana CSR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membicarakan soal program pengadaan dan renovasi 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

    Kunjungan Maruarar, atau akrab disapa Ara, dan jajarannya merupakan yang kedua kalinya ke KPK. Sebelumnya, dia dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah serta jajarannya pernaj membahas salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dengan KPK pada awal November 2024 lalu. 

    Terkait dengan Program 3 Juta Rumah, KPK memberikan masukan ke Kementerian PKP untuk pembenahan data sosial guna memastikan penerima manfaat program itu tidak salah sasaran. Lembaga antirasuah juga menekankan soal penggunaan APBN untuk membuayai program tersebut. 

    Di sisi lain, Ara mengungkap arahan KPK agar tidak ada penyimpangan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) yang ditujukan untuk Program 3 Juta Rumah. 

    “Tadi juga sudah mendapatkan arahan bahwa CSR itu diperkenankan, selama itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk keperluan kantor. Jadi bukan untuk keperluan pribadi,” ungkap Ara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

    Menurut klaim Ara, banyak perusahaan maupun organsiasi yang kini mulai memercayakan CSR untuk program rumah bagi MBR itu. 

    “Berkat imbauan Presiden Prabowo sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah,” terangnya. 

    Adapun pemerintah juga berupaya untuk mewujudkan pembiayaan program tersebut dengan di antaranya penerbitan SBN oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, SBN itu akan diterbitkan di pasar sekunder. Kemudian, Bank Indonesia (BI) disebut akan membeli surat berharga itu. 

  • IHSG Rontok, Prabowo Pernah Bilang Main Saham Seperti Judi

    IHSG Rontok, Prabowo Pernah Bilang Main Saham Seperti Judi

    Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembekuan perdagangan atau trading halt imbas indeks komposit anjlok hingga 5%.

    Dalam catatan Bisnis, hingga pukul 11.19 WIB, IHSG ambrol 325 poin atau -5,02% ke level 6.146,91. Di level itu, IHSG sudah anjlok lebih dari 13% dari level penutupan pada akhir 2024 di posisi 7.079,9. 

    Anjloknya IHSG ditekan oleh koreksi saham BBCA -3,2%, BMRI -5,98%, BBRI -4,44%, PANI -19,41%, TPIA -19,93%, BREN -15,46%, BBNI -5,08%, dan TLKM -2,48%. 

    Anjloknya kinerja IHSG menambah daftar sentimen negatif yang terjadi sejak pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memegang tampuk kekuasaan pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu.

    Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menilai terdapat sejumlah sentimen yang menyertai jebloknya IHSG. Salah satu pendorong jebloknya IHSG adalah isu mundurnya menteri di Kabinet Merah Putih.

    “Status saat ini masih highly speculative, menimbang market sentimen yang tengah bergulir membuat market nervous, salah satunya rumor mundurnya dua menteri penting di dalam Kabinet Merah Putih,” ujar Liza, Selasa (18/3/2025).

    Adapun, selain sentimen mundurnya menteri, sentimen lainnya yang menyebabkan IHSG terkapar menurut Liza adalah terkait tingginya PHK massal mendekati hari raya Idulfitri. Kemudian, penetapan credit rating oleh Fitch, S&P, dan Moody’s setelah downgrade Morgan Stanley serta Goldman Sachs.

    Lalu, keputusan RDG Bank Indonesia disusul FOMC Meeting The Fed pekan ini terkait dengan suku bunga masing-masing.

    Equity Research Analyst Panin Sekuritas Felix Darmawan juga menilai isu adanya menteri yang mundur di Kabinet Merah Putih membuat IHSG jeblok. “Karena sampai trading halt begini pasti ada something big,” ujarnya, Selasa (18/3/2025).

    Stabilitas Fiskal 

    Sentimen lainnya adalah APBN yang defisit pada awal tahun ini juga berpotensi mengganggu stabilitas fiskal, khususnya dari potensi penerbitan surat berharga negara (SBN) yang lebih masif untuk refinancing.

    “Pelemahan ini juga mendorong downgrade-nya IHSG oleh analis asing, yang mendorong capital outflow,” tutur Felix.

    Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus mencatat, sejumlah sentimen menyertai jebloknya IHSG hari ini. Salah satu sentimen adalah tensi Geopolotik yang meningkat karena Presiden Rusia Vladimir Putin menginginkan perang lebih lama.

    Sentimen lainnya, pembalasan tarif yang lebih besar dari Uni Eropa dan kekhawatiran akan resesi di AS yang terus mengalami kenaikkan.

    Penerimaan Indonesia juga mengalami penurunan hingga 30% yang mengakibatkan defisit APBN melebar sehingga membutuhkan penerbitan utang yang lebih besar dan tentu saja rupiah kian semakin melemah. Kemudian, potensi tingkat suku bunga Bank Indonesia yang turun juga akan lebih sulit.

    “Semua khawatir bahwa risiko fiskal kian mengalami peningkatan di Indonesia yang membuat banyak pelaku pasar dan investor pada akhirnya memutuskan untuk beralih kepada investasi lain yang jauh lebih aman dan memberikan kepastian imbal hasil,” tutur Nico.

    Prabowo Saham Seperti Judi

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah menyatakan bahwa orang kecil yang bermain saham seperti sedang berjudi dan pada akhirnya hanya akan menguntungkan bandar besar.

    Hal ini dia sampaikan saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (4/12/2024).

    “Saya kasih tahu, main-main saham itu kalau orang kecil pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu, yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat,” ucapnya dalam forum itu.

    Prabowo kemudian bercerita bahwa dirinya mendapatkan ancaman indeks harga saham gabungan (IHSG) akan turun jika menjalankan program makan bergizi untuk anak-anak sekolah.

    “Apa? Mau beri makan bergizi? hahaha ketawa, di awal mereka tertawakan saya, dan saya tahu mereka mengancam saya, saya tahu saya diancam, nanti harga indeks saham akan turun, di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia,” ungkap Prabowo.

    Dia menilai bahwa tak harus secara gamblang atau terbuka, seringkali ancaman juga hadir secara halus. Menurutnya, apabila senjata yang terbuka seperti senapan meriam, tetapi juga ada senjata-senjata psikologis layaknya adu domba, fitnah, hoaks, ada ancaman terhadap ekonomi.

    Saat itu, kata Prabowo, dirinya pun dilaporkan tentang harga indeks saham turun akibat gagasan makanan bergizi. Namun, Prabowo menyampaikan, dirinya tidak merasa dirugikan karena bukan pemain saham.

    “Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun.’ Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, ‘kasih tahu ya, saya nggak punya saham dan rakyat di desa-desa tidak punya saham.’ Benar, kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu [yang rugi],” ujarnya.

    Dia pun melanjutkan bahwa tak hanya ditertawakan karena program makan bergizi, tetapi dirinya juga sempat ditertawakan saat bertekad menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

    “Saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan?” pungkas Prabowo.

  • Utang Luar Negeri RI Naik Jadi US$ 427,5 Miliar pada Januari 2025

    Utang Luar Negeri RI Naik Jadi US$ 427,5 Miliar pada Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 427,5 miliar pada Januari 2025, meningkat 5,1% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2024, yang mencatat kenaikan 4,2%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh utang sektor publik, baik dari pemerintah maupun bank sentral.

    Kepala Departemen Komunikasi B  Ramdan Denny Prakoso menyebut, struktur utang luar negeri  Indonesia tetap sehat berkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    “Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat turun menjadi 30,3% pada Januari 2025 dari 30,5% pada Desember 2024. Selain itu, mayoritas ULN Indonesia masih didominasi oleh utang jangka panjang, dengan proporsi mencapai 84,7% dari total ULN,” ucapnya pada Senin (17/3/2025).

    BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan ULN guna memastikan struktur utang tetap sehat serta mengoptimalkan pemanfaatannya untuk pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    Ramdan menegaskan bahwa upaya ini dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Pada Januari 2025, posisi utang luar negeri  pemerintah mencapai US$ 204,8 miliar, tumbuh 5,3% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 3,3%.

    Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya aliran modal asing ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) internasional, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Utang luar negeri pemerintah terus dikelola secara hati-hati dan efisien untuk mendukung berbagai sektor prioritas, termasuk kesehatan, pendidikan, pertahanan, konstruksi, serta jasa keuangan dan asuransi.

    Sementara itu, utang luar negeri swasta pada Januari 2025 tercatat sebesar US$ 194,4 miliar, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,7% secara tahunan, sama seperti bulan sebelumnya.

    Pelemahan ini terutama disebabkan oleh penurunan ULN di sektor lembaga keuangan, yang mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya. Dari sisi sektor ekonomi, ULN swasta terbesar masih berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

    Meskipun mengalami kontraksi, utang luar negeri swasta masih didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 76,6% dari total ULN swasta.

    Dengan kondisi tersebut, BI memastikan bahwa utang luar negeri  Indonesia tetap terkendali dan terus dipantau agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional.

  • Rp 10,15 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia Dalam Sepekan  – Page 3

    Rp 10,15 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia Dalam Sepekan  – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing mengalir keluar pada pekan kedua maret 2025. Sepanjang 2025, tercatat masih banyak modal asing yang keluar dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, berdasarkan data transaksi 10 hingga 13 Maret 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp10,15 triliun.

    “nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp10,15 triliun, terdiri dari jual neto Rp1,92 triliun di pasar saham, Rp5,25 triliun di pasar SBN, dan Rp2,97 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).” kata Ramdan dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Minggu (16/3/2025).

    Ramdan menambahkan, selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen s.d. 13 Maret 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp22,21 triliun di pasar saham, beli neto Rp18,35 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp6,55 triliun di SRBI.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” jelas Ramdan.

    Adapun premi CDS Indonesia 5 tahun per 13 Maret 2025 sebesar 80,07 bps, naik dibanding dengan 7 Maret 2025 sebesar 76,11 bps. Sedangkan Rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.420 per dolar AS dan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 6,93%.

     

     

  • Kementerian Keuangan Tarik Utang Baru Rp438,1 Triliun per Februari 2025

    Kementerian Keuangan Tarik Utang Baru Rp438,1 Triliun per Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp438,1 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan penarikan Rp775,9 triliun utang sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp438,1 triliun tersebut setara 35,7% dari total target.

    “Sebagaimana capaian realisasi tadi, target pembiayaan berjalan sesuai rencana dengan tetap menjaga biaya yang efisien serta resiko yang terkendali,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Dia merincikan bahwa realisasi tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman. Hingga akhir Februari 2025, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penerbitan SBN senilai Rp238,8 triliun dan pinjaman sebanyak Rp14,4 triliun.

    Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang stagnan. Hingga akhir Februari 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp185 triliun atau setara 35,4% dari target APBN 2024.

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2025.

    “Pembiayaan APBN akan terus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan terukur dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta dinamika pasar keuangan,” jelas Thomas yang juga keponakan Presiden Prabowo itu.

    Sementara itu, secara keseluruhan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.909,13 triliun per 31 Januari 2025 atau setara 39,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Jumlah tersebut naik senilai Rp108,05 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Desember 2024. Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.817,23 triliun dari SBN dan pinjaman Rp1.091,9 triliun.

  • bank bjb Tawarkan Sukuk Tabungan ST014, Investasi Syariah Aman dan Menguntungkan

    bank bjb Tawarkan Sukuk Tabungan ST014, Investasi Syariah Aman dan Menguntungkan


    PIKIRAN RAKYAT     – bank bjb kembali menghadirkan peluang investasi menarik bagi masyarakat dengan menawarkan Sukuk Tabungan seri ST014. Produk investasi syariah ini menjadi alternatif yang aman dan menguntungkan, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan nasional. Masa penawaran ST014 berlangsung dari 7 Maret hingga 16 April 2025, memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk berinvestasi dengan imbal hasil kompetitif.

    Sebagai mitra distribusi resmi, bank bjb menawarkan dua pilihan tenor untuk Sukuk Tabungan ST014, yaitu ST014-T2 dengan jangka waktu dua tahun dan ST014-T4 dengan tenor empat tahun. ST014-T2 memberikan imbal hasil sebesar 6,50% per tahun, sedangkan ST014-T4 menawarkan 6,60% per tahun. Dengan skema floating with floor, investor tetap mendapatkan keuntungan meskipun suku bunga mengalami perubahan.

    dok. bank bjb

    Pembelian Sukuk Tabungan ST014 melalui bank bjb dapat dilakukan secara online, memudahkan nasabah untuk berinvestasi kapan saja dan di mana saja. Kemudahan ini sejalan dengan komitmen bank bjb  dalam menghadirkan layanan keuangan berbasis digital yang cepat, aman, dan transparan bagi seluruh nasabahnya.

    Sukuk Tabungan ST014 memiliki tingkat keamanan tinggi karena dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Sebagai produk investasi berbasis syariah, ST014 juga telah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menjadikannya pilihan ideal bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal.

    Tanggal settlement untuk ST014 dijadwalkan pada 23 April 2025, sementara pembayaran imbal hasil pertama akan dilakukan pada 10 Juni 2025. ST014-T2 memiliki tanggal jatuh tempo pada 10 April 2027, sedangkan ST014-T4 akan jatuh tempo pada 10 April 2029. Dengan rentang waktu yang fleksibel, nasabah dapat memilih investasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan mereka.

    bank bjb membuka kesempatan investasi ST014 dengan minimum pemesanan Rp1 juta dan kelipatannya. Untuk ST014-T2, batas maksimal pemesanan mencapai Rp5 miliar, sementara ST014-T4 memungkinkan pemesanan hingga Rp10 miliar. Dengan batas yang cukup luas, ST014 dapat diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari investor pemula hingga mereka yang ingin menempatkan dana dalam jumlah besar.

    Sebagai bagian dari komitmen bank bjb  dalam meningkatkan literasi keuangan, khususnya dalam investasi syariah, bank bjb juga menyediakan berbagai informasi dan edukasi terkait ST014. Nasabah dapat memperoleh panduan investasi serta konsultasi langsung dengan tim bank bjb untuk memastikan keputusan investasi yang tepat.

    Investasi dalam ST014 juga berarti mendukung pembangunan nasional. Dana yang terkumpul dari Sukuk Tabungan ini akan digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek infrastruktur dan program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas. bank bjb bangga menjadi bagian dari upaya ini, sekaligus membantu nasabahnya mengelola keuangan dengan lebih baik.

    Proses pembelian ST014 di bank bjb sangat mudah. Nasabah dapat melakukan pemesanan melalui portal investasi resmi yang telah disediakan oleh bank bjb dan mitra distribusi lainnya. Dengan layanan digital yang canggih, transaksi investasi dapat dilakukan dengan cepat dan aman tanpa perlu datang ke kantor cabang.

    Sebagai bank yang terus berinovasi dalam menyediakan produk keuangan terbaik bagi masyarakat, bank bjb menilai bahwa ST014 sebagai salah satu solusi investasi yang ideal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan risiko rendah dan imbal hasil menarik, ST014 menjadi pilihan investasi yang patut dipertimbangkan oleh para nasabah.

    Dukungan penuh dari bank bjb dalam penawaran Sukuk Tabungan ST014 merupakan bagian dari strategi dalam mendorong budaya investasi di Indonesia. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang berinvestasi dalam instrumen keuangan yang aman dan berbasis syariah, diharapkan stabilitas ekonomi nasional juga semakin terjaga.

    bank bjb mengajak seluruh nasabahnya untuk memanfaatkan peluang investasi ini. Dengan ST014, nasabah tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan negeri. Pemesanan ST014 dapat mengkases laman infobjb.id/sbn.

    ST014 Pilihan Berharga untuk Generasi Cerdas Investasi.

    Adapun untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengunjungi infobjb.id/obligasiritel.  ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Total Utang Pemerintah Rp8.909,14 Triliun, APBN Januari 2025 Defisit Rp23,45 Triliun

    Total Utang Pemerintah Rp8.909,14 Triliun, APBN Januari 2025 Defisit Rp23,45 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tercatat telah melakukan penarikan utang baru pada Januari 2025 senilai Rp153,36 triliun dalam rangka membiayai APBN 2025. 

    Mengutip Buku APBN KiTa edisi Februari 2025, jumlah tersebut terpantau naik 42,58% secara tahunan atau year on year (YoY). penarikan yang dilakukan pada Januari 2024 senilai Rp107,56 triliun.  

    Pembiyaan tersebut terdiri atas realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto Rp160,87 triliun dan Pinjaman (neto) negatif Rp7,52 triliun. 

    “Pemerintah terus memprioritaskan penerbitan SBN domestik guna mengendalikan risiko dan memperkuat ketahanan pasar keuangan nasional,” ujarnya dalam buku tersebut, dikutip pada Rabu (12/3/2025). 

    Pemerintah juga tidak memungkiri adanya potensi crowding out alias keluarnya investor dari pasang keuangan RI di tengah dinamika ketidakpastian global. 

    Untuk itu, sebagai strategi mitigasi terhadap potensi crowding out effect di pasar domestik, pemerintah melakukan penerbitan SUN Valas (Global Bond) di pasar internasional. 

    Pada awal Januari 2025, penerbitan ini menarik US$2 miliar dengan tenor 5 dan 10 tahun serta EUR1,4 miliar dengan tenor 8 dan 12 tahun. 

    Bendahara Negara menegaskan bahwa penerbitan SBN di pasar global dilakukan dengan prinsip kehati- hatian, dengan tetap memperhatikan cost of fund yang optimal. 

    “Strategi oportunistik pada penerbitan ini bertujuan mengoptimalkan peluang likuiditas di awal tahun dengan tetap memperhatikan dinamika pasar global dan prospek ekonomi ke depan yang menantang,” lanjutnya. 

    Sejalan dengan naiknya jumlah pembiayaan utang, posisi utang pemerintah per Januari 2025 juga terkerek ke angka Rp8.909,14 triliun atau naik senilai Rp108,05 triliun dari posisi Desember 2024.  

    Pemerintah pada tahun ini merencanakan defisit senilai Rp616,2 triliun dengan rencana penerbitan SBN senilai Rp642,56 triliun, untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun. 

    Per Januari 2025 pula, pemerintah telah merealisasikan belanja senilai Rp180,77 triliun dan pendapatan senilai Rp115,18 triliun alias defisit Rp23,45 triliun. Kondisi ini sekaligus defisit awal tahun pertama dalam 4 tahun terakhir. 

    Sementara realisasi Februari 2025, akan Sri Mulyani beserta jajarannya umumkan pada Kamis (13/3/2025) mulai pukul 10.00 WIB. 

  • BTN: Akuisisi BVIS diharapkan selesai dua bulan setelah RUPST

    BTN: Akuisisi BVIS diharapkan selesai dua bulan setelah RUPST

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan, pengambilalihan atau akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) diharapkan dapat selesai sekitar dua bulan setelah agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berlangsung.

    “Dugaan kita, sales riil, financial sales-nya itu terjadi antara Mei atau Juni (sekitar dua bulan setelah RUPST). (Pada waktu tersebut) kita bayar, kita ambil bank-nya,” kata Nixon saat dijumpai wartawan usai menghadiri acara Penghargaan Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN 2025 di Jakarta, Rabu.

    Nixon menyebutkan, dana yang digelontorkan untuk pengambilalihan BVIS berkisar antara Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) milik BVIS serta loan equity dari sisi aset BVIS.

    “Kenapa kita menerima kalau SBN. SBN itu kan untuk valuasinya gampang. Lihat seri number-nya, benar atau tidak dia punya, kan gampang tanya custody-nya saja. Berapa harganya pun langsung ketahuan. Jadi kredit dan dana pihak ketiganya (DPK) diambil mereka. Kita tidak beli,” jelas dia.

    Setelah proses akuisisi tuntas, Nixon menambahkan bahwa model bisnis BVIS nantinya akan mengikuti BTN Syariah dengan berfokus pada bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) berbasis syariah.

    “Pasti (model bisnis BVIS berubah). Langsung ke KPR syariah. Ikut gaya BTN,” ujar Nixon.

    BTN akan menggelar RUPST pada 26 Maret mendatang. Salah satu mata acara yang akan dibahas yakni persetujuan pengambilalihan saham Bank Victoria Syariah oleh BTN.

    Setelah persetujuan didapatkan dari pemegang saham dalam RUPST, selanjutnya masuk pada proses untuk mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, baik BTN maupun Bank Victoria Syariah juga akan menyelesaikan syarat-syarat lainnya yang diperlukan setelah RUPST dalam waktu sekitar dua bulan.

    Apabila persetujuan dari regulator sudah didapatkan, BTN akan melanjutkan proses pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) yakni BTN Syariah dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam Bank Victoria Syariah untuk menjadi sebuah bank umum syariah (BUS) baru.

    Nixon pun memperkirakan, proses pemisahan UUS dari induknya ini akan dilakukan pada Oktober mendatang. Mengenai spin off ini, RUPST pada 26 Maret 2025 juga akan memutuskan persetujuan rancangan restrukturisasi dalam rangka pemekaran UUS BTN.

    Sebelumnya, proses untuk memulai akuisisi BVIS telah diumumkan BTN pada Januari lalu. BTN telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS di Jakarta pada 15 Januari 2025.

    Perseroan juga menargetkan BTN Syariah untuk menjadi BUS pada tahun ini. Perseroan mencatat, BTN Syariah telah menjadi pemain utama dalam sektor properti Indonesia dengan menguasai 28 persen pangsa pasar pembiayaan perumahan berbasis syariah secara nasional per Oktober 2024.

    Pada 2009, total aset BTN Syariah tercatat baru mencapai Rp2,25 triliun. Namun per akhir 2024, nilainya telah menyentuh Rp61 triliun atau rata-rata bertumbuh 22,83 persen setiap tahunnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal SBN Perumahan, DPR Tunggu Kesepakatan SKB Pemerintah & BI

    Soal SBN Perumahan, DPR Tunggu Kesepakatan SKB Pemerintah & BI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasan tak kunjung digelarnya rapat kerja dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

    Rencana penerbitan SBN Perumahan sebelumnya disampaikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan, rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas rencana penerbitan SBN Perumahan akan ia laksanakan bila kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB).

    “Selesaikan dulu di tingkat pemerintah dan bank sentral, mekanismenya ada, baru kita menyetujui politiknya seperti apa,” kata Misbakhun saat ditemui di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    “Karena kan tahapan itu harus ada SKB nya, surat keputusan bersamanya, akan seperti apa itu kan harus dibicarakan di antara pemerintah dan bank sentral dulu,” tegasnya.

    Ia menekankan, pemerintah dan DPR bersama otoritas moneter memang tidak bisa tergesa-gesa membicarakan soal penerbitan SBN. Kemenkeu dan BI kata dia harus melihat secara cermat situasi pasar keuangan dan obligasi.

    “Yang mempunyai instrumen untuk melihat dashboard market itu seperti apa kan bank sentral dan menteri keuangan, ada analis pasar mereka, itu seperti apa dan situasi fundamental pasar seperti apa, kemudian akan mengambil posisi seperti apa,” tutur Misbakhun.

    Meski menyerahkan secara penuh jadwal pembahasan SBN perumahan ini, ia meminta Kemenkeu dan BI segera menyelesaikan kesepakatan SKB untuk detail rencana penerbitan obligasi demi memenuhi kebutuhan likuiditas program perumahan.

    Misbakhun memastikan, DPR posisinya akan terus mengawal supaya rencana-rencana pemerintah saat ini tidak membuat kesepakatan-kesepakatan pengelolaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya tidak ada yang berubah, termasuk soal besaran defisit.

    “Jadi kalau mau ditanyakan, oh menambah defisit dan sebagainya, enggak ada urusannya dengan defisit. Karena itu bagian dari program pemerintah yang sudah dihitung berapa SBN yang akan diperlukan. Tinggal digunakan untuk apa,” ungkapnya.

    (arj/haa)

  • Rupiah melemah seiring guncangan kebijakan proteksionis AS

    Rupiah melemah seiring guncangan kebijakan proteksionis AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring guncangan kebijakan proteksionis AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 19:17 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengguncang pasar di seluruh dunia.

    “Kebijakan proteksionis Presiden AS Donald Trump telah mengguncang pasar di seluruh dunia, dengan Trump memberlakukan dan kemudian menunda tarif pada pemasok minyak terbesar negaranya, Kanada dan Meksiko, sementara juga menaikkan bea atas barang-barang China,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan data Reuters, risiko ekonomi meningkat untuk Meksiko, China, dan Kanada akibat kebijakan tarif AS. Selain itu, kekhawatiran inflasi di AS yang sudah meningkat justru tambah memburuk, sehingga semakin mungkin Federal Reserve (The Fed) menunda penyesuaian kebijakan pemotongan suku bunga dalam waktu dekat.

    “Meskipun meningkatkan ketegangan perdagangan, Trump telah menghindari membuat prediksi tentang apakah AS dapat menghadapi resesi pada tahun 2025,” ungkap Ibrahim.

    Faktor lain pelemahan rupiah berasal dari proyeksi Goldman Sachs Group Inc. terkait defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang akan semakin melebar dan mendekati batas, yakni 2,9 persen pada 2025, lebih lebar dari target pemerintah sebesar 2,53 persen.

    Goldman Sachs juga menurunkan peringkat obligasi negara tenor 10 dan 20 tahun menjadi neutral, serta menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight.

    Melebarnya defisit APBN 2025 dinilai sebagai dampak dari belanja jumbo untuk program seperti makan bergizi gratis (MBG), realokasi anggaran, pembentukan BPI (Badan Pengelola Investasi) Danantara, hingga perluasan kebijakan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) Perumahan.

    “Risiko fiskal Indonesia menjadi alasan utama bank raksasa tersebut menurunkan proyeksi atas pasar modal Indonesia. Terdapat kekhawatiran atas ketegangan perdagangan global dan pelemahan ekonomi domestik setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan fiskal,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah hingga 42 poin atau 0,25 persen menjadi Rp16.409 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.367 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.430 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.326 per dolar AS.

    Sumber : Antara