Xcloud.id

Produk: SBN

  • Iran Vs Israel Makin Panas, RI Mulai Antisipasi Dampaknya

    Iran Vs Israel Makin Panas, RI Mulai Antisipasi Dampaknya

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan dampak perang antara Iran dan Israel perlu langsung diantisipasi. Apalagi, salah satu dampak yang langsung terjadi yakni kenaikan harga minyak dalam satu hari mencapai 8%.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan untuk langkah antisipasi, pemerintah terus melakukan disiplin fiskal guna menjaga perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan dengan menjaga Surat Berharga Negara (SBN) agar tetap menarik bagi investor.

    “SBN kita 10 tahun, year to date dari Januari sampai sekarang itu bukan naik suku bunganya, justru turun. Kenapa? Artinya dari sekian banyak pilihan emerging economy instrument yang bisa dipilih oleh investor global, Indonesia mengalami capital inflow instead of capital outflow,” kata dia dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    “Nah ini adalah lagi-lagi kita menjaga disiplin fiskal kita di tengah kondisi yang tidak pasti kita jaga resiliensinya,” tambahnya.

    Disiplin fiskal yang dilakukan ini juga untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar negara mampu menghadapi ketidakpastian global. Febrio tidak menutup mata bahwa peperangan global ini akan berdampak pada perekonomian nasional.

    “Ketika kita dihadapkan pada kondisi tidak pasti, indikator yang langsung kita hadapi adalah IMF dan World Bank yang secara langsung merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Tadi sudah ditunjukkan pagi-pagi oleh Bu Menteri kita direvisi salah satu yang direvisi menjadi 4,7% turun 0,4% dibandingkan koreksi sebelumnya,” ungkapnya.

    Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan stimulus bagi masyarakat Indonesia agar tidak mendapat dampak langsung dari ketidakpastian global. Salah satu langkah menjaga perekonomian nasional, pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat sebesar Rp 24,4 triliun.

    Paket stimulus yang diberikan pemerintah juga sebagai langkah menjaga ekonomi masyarakat yang akan terdampak langsung dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Adapun stimulus yang diberikan pemerintah di antaranya diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, diskon iuran JKK, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan tambahan bansos.

    “Nah dengan tantangan yang berat secara global ini kita harapkan kita bisa pertahankan resiliensi ekonomi kita dalam jangka pendek sambil nanti tetap akan tidak lose sight terhadap jangka menengah, jangka panjang yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini 18 Juni 2025 Lesu Gara-Gara Perang Iran Israel – Page 3

    Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini 18 Juni 2025 Lesu Gara-Gara Perang Iran Israel – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) membocorkan salah satu strateginya dalam menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah ketidakpastian pasar global.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, salah satu strategi andalan Bank Indonesia saat ini adalah kebijakan smart intervention, yaitu melalui intervensi cermat dan terukur yang difokuskan pada pasar non-deliverable forward (NDF) dan pasar offshore. Denny mengungkapkan, pendekatan ini mulai menunjukkan hasil yang positif.

    Rupiah (IDR) terus menunjukkan penguatan dalam beberapa hari terakhir, ketika pasar global tengah dilanda ketidakpastian. Data Bloomberg pada Senin, 26 Mei 2025 menunjukkan, Rupiah telah menguat hingga 5,50 poin atau 0,03 persen ke level Rp 16.212 per dolar AS (USD).

    “BI akan all out untuk membuat rupiah itu lebih stabil, dan tentunya BI sudah akan mengoptimalkan instrumen yang ada, melakukan intervensi di pasar offshore, melakukan intervensi di pasar sport, pasar DNDF, dan juga apabila diperlukan BI akan melakukan transaksi, terutama pembelian di pasar SBN di dalam negeri,” ungkap Denny.

  • Kemenkeu Cairkan Utang Baru Rp349,3 Triliun untuk Biayai Proyek APBN 2025

    Kemenkeu Cairkan Utang Baru Rp349,3 Triliun untuk Biayai Proyek APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan pemerintah telah melakukan penarikan utang baru senilai Rp349,3 triliun hingga Mei 2025.  untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. 

    Realisasi tersebut telah mencapai 45% dari total target pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) neto dan pinjaman yang senilai Rp775,9 triliun. 

    Dalam periode ini, pemerintah juga melakukan pembiayaan non-utang senilai Rp24,5 triliun. 

    “Pembiayaan non-utang di sini minus Rp24,5 triliun artinya kita beirnvestasi ke hal-hal khusus. Ini tidak menambah utang,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

    Dengan demikian, pembiayaan anggaran hingga Mei 2025 mencapai 324,8 triliun atau 52,7% dari target APBN senilai Rp616,2 triliun. 

    Thomas menuturkan bahwa pemenuhan pembiayaan utang berjalan secara on track dengan berbagai langkah mitigasi risiko. 

    Mulai dari pengadaan pembiayaan utang secara pruden, fleksibel, oportunistik, terukur, mencakup aspek timing sizing, instrumen, maupun currency mix. Sebagaimana pemerintah menerbitkan obligasi dengan denominasi yen Jepang pada bulan lalu. 

    Langkah mitigasi lainnya, yakni pemerintah telah melakukan prefunding, cash buffer yang memadai, dan active cash dan debt management.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pendapatan negara sepanjang Januari—Mei 2025 mencapai Rp995,3 triliun. 

    Penerimaan pajak mencapai Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target APBN 2025 senilai Rp2.189,2 triliun. Kinerja penerimaan pajak itu turun 11,28% (year on year/YoY) dari Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Realisasi belanja negara hingga Mei 2025 tercatat senilai Rp1.016,3 triliun. Pengeluaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp694,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp322 triliun.

    Alhasil, APBN 2025 mencatatkan defisit senilai Rp21 triliun atau 0,09%erhadpa produk domestik bruto (PDB). Realisasi tersebut masih jauh dari ketentuan defisit 2,53%. “Jadi ini Rp21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN,” tuturnya. 

    Secara bruto per 3 Juni 2025, melihat dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pemerintah telah menerbitkan SBN senilai Rp593 triliun. 

    Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp414,11 triliun yang didominasi rupiah senilai Rp346,56 triliun. Sementara penerbitan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp178,89 triliun dan didinominasi denominasi rupiah senilai Rp134,46 triliun. 

  • Livin’ by Mandiri Punya Tampilan Baru, Nasabah Makin Mudah Akses Produk dan Layanan Finansial – Page 3

    Livin’ by Mandiri Punya Tampilan Baru, Nasabah Makin Mudah Akses Produk dan Layanan Finansial – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Mandiri meluncurkan tampilan terbaru dari aplikasi Livin’ by Mandiri. Tampilan terbaru Livin’ by Mandiri pun sudah dapat dinikmati nasabah per 16 Juni 2025.

    Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri, Timothy Utama menjelaskan, pembaruan dirancang untuk menghadirkan desain antarmuka lebih sederhana dan komprehensif. Ia menyebut, hal itu guna mempermudah nasabah mengelola berbagai produk dan layanan finansial melalui satu aplikasi.

    “Dengan bertambahnya fitur yang kami hadirkan di Livin’ by Mandiri, tantangan berikutnya adalah bagaimana menghadirkannya agar tetap simpel, efisien, dan mudah diakses,” jelasnya.

    “Melalui pembaruan ini, nasabah dapat mengakses seluruh kebutuhan finansial yang bersinergi dalam satu tampilan, dengan navigasi yang lebih intuitif dan personal,” imbuh Tim.

    Dirinya pun menegaskan, pembaruan tersebut menjadi komitmen Bank Mandiri dalam mendorong transformasi digital untuk menjawab kebutuhan nasabah.

    “Lewat versi terbaru Livin’, kami menghadirkan layanan yang lebih efisien dan relevan sebagai fondasi solusi finansial yang menyeluruh,” tegas Tim.

    Sebagai informasi, Livin’ by Mandiri memiliki lebih dari 150 fitur, mulai dari transfer antarbank dan antarnegara, pembayaran tagihan dan belanja, pengajuan pinjaman, hingga pembelian produk investasi seperti reksa dana, SBN ritel, dan saham.

    Semua fitur itu tersedia dalam satu aplikasi dengan tampilan yang dapat disesuaikan menurut preferensi pengguna.

     

  • Naik 8,2 Persen, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$ 431,5 Miliar

    Naik 8,2 Persen, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$ 431,5 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mengumumkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 431,5 miliar pada April 2025. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 8,2% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,4%.

    “Perkembangan posisi ULN April 2025 bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin (16/6/2025).

    Ramdan menambahkan, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun menjadi 30,3% dari sebelumnya 30,6% pada Maret 2025. ULN Indonesia tetap didominasi utang jangka panjang, yang mencapai 85,1% dari total. “Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” imbuhnya.

    ULN pemerintah tercatat US$ 208,8 miliar pada April 2025, tumbuh 10,4% (yoy). Peningkatan ini didorong penarikan pinjaman dan meningkatnya aliran modal asing ke surat berharga negara (SBN) domestik, yang mencerminkan optimisme investor terhadap perekonomian Indonesia.

    Pemerintah tetap mengelola ULN secara hati-hati dan akuntabel, serta diarahkan untuk mendukung belanja prioritas dan pembangunan nasional.

    Beberapa sektor yang paling banyak menyerap ULN pemerintah:
    1. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,3%
    2. Administrasi pemerintah dan jaminan sosial 18,7%
    3. Jasa pendidikan 16,4%
    4. Konstruksi 12,0%
    5. Transportasi dan pergudangan 8,7%

    Ramdan menegaskan, hampir seluruh ULN pemerintah (99,9%) adalah utang jangka panjang.

    Sementara itu, ULN swasta tercatat US$ 194,8 miliar, atau turun 0,6% yoy, melanjutkan kontraksi dari bulan sebelumnya yang mencapai 1%. Namun, kontraksi ini tertahan oleh kenaikan ULN lembaga keuangan yang tumbuh 2,9%, setelah sebelumnya minus 2,2%.

    Sebanyak empat sektor utama penyumbang ULN swasta, yaitu industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempatnya menyumbang 80% dari total ULN swasta, yang juga didominasi utang jangka panjang sebesar 76,9%.

    Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah guna menjaga struktur utang tetap sehat dan optimal. ULN akan terus dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Ramdan.

  • Utang Luar Negeri Naik 8,2 Persen, Tembus Rp7.040 Triliun pada April 2025

    Utang Luar Negeri Naik 8,2 Persen, Tembus Rp7.040 Triliun pada April 2025

    GELORA.CO -Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 431,5 miliar Dolar AS atau setara Rp7.040 triliun pada April 2025. Angka ini melonjak 8,2 persen dibanding tahun lalu (yoy).

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut perkembangan ULN Indonesia ini dipengaruhi ULN sektor publik.

    Ia merinci posisi ULN pemerintah pada April 2025 sebesar 208,8 miliar Dolar AS, atau tumbuh 10,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada Maret 2025. 

    “Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi,” kata Ramdan dalam keterangan resmi, Senin 16 Juni 2025.

    Ia mengatakan, sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung belanja produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,3 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 18,7 persen, jasa pendidikan 16,4 persen, konstruksi 12,0 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,7 persen,” katanya.

    Menurut BI, posisi ULN pemerintah ini diklaim tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

    Selain itu, ULN juga terdiri dari utang swasta yang tercatat turun 0,6 persen secara tahunan menjadi 194,8 miliar Dolar AS. Angka ini lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy)

    Lebih lanjut, Ramdan mengatakan bahwa posisi ULN Indonesia tetap sehat, yang didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

    “Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3 persen pada April 2025, dari 30,6 persen pada Maret 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1 persen dari total ULN,” katanya.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah, kata Ramdan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan pembiayaan ULN untuk menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Trimegah Sekuritas Bidik Pertumbuhan Investor SBN Ritel Lewat Kolaborasi dengan DANA

    Trimegah Sekuritas Bidik Pertumbuhan Investor SBN Ritel Lewat Kolaborasi dengan DANA

  • Utang Jatuh Tempo Bulan Ini Rp 178 T, Kemenkeu Jamin Bayar Tepat Waktu

    Utang Jatuh Tempo Bulan Ini Rp 178 T, Kemenkeu Jamin Bayar Tepat Waktu

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan semua kewajiban utang jatuh tempo akan dibayar tepat waktu dan tepat jumlah. Semua kewajiban disebut telah diperhitungkan dengan baik.

    “Yang penting itu semua kewajiban utang kami tunaikan dengan baik, semua kewajiban kami bayar secara tepat waktu, tepat jumlah. Semuanya kami rencanakan dengan baik, dikelola dengan baik,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

    Berdasarkan data yang beredar, beban utang pemerintah dari Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo mencapai puncaknya pada Juni 2025. Nilai SBN yang jatuh tempo pada bulan ini sebesar Rp 178,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan Mei 2025 senilai Rp 42,4 triliun.

    Suminto tidak membantah jumlah utang jatuh tempo Juni 2025 tersebut. Ia hanya memastikan semua kewajiban akan dibayarkan dan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran utang jatuh tempo.

    “Tidak pernah dong (terlambat bayar). Kewajiban yang terkait dengan bond maupun terkait pinjaman kami tunaikan dengan baik, dibayar secara tepat waktu, tepat jumlah,” tegasnya.

    Suminto menilai bahwa besaran utang jatuh tempo bervariasi setiap bulannya. Kendati begitu, ia mengatakan bahwa pemerintah tetap melakukan pengelolaan utang secara baik.

    “Jatuh tempo kan terdistribusi di berbagai tanggal, tapi kan semuanya sudah masuk ke dalam perencanaan pengelolaan utang dengan baik,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

    “Profil (utang) jatuh tempo kalau kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp 800 triliun,” beber Dolfie.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan bahwa utang jatuh tempo yang besar tidak jadi masalah selama kondisi APBN, ekonomi, dan politik Indonesia stabil.

    “Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil, maka revolving itu sudah hampir dipastikan risikonya sangat kecil karena market beranggapan negara ini akan tetap sama,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024).

    “Sehingga jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama,” tambahnya.

    (aid/ara)

  • Aliran Dana Asing Masuk Dinilai Buat Cadangan Devisa Mei 2025 Stabil

    Aliran Dana Asing Masuk Dinilai Buat Cadangan Devisa Mei 2025 Stabil

    JAKARTA – Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2025 sebesar 152,5 miliar dolar AS, atau stabil jika dibandingkan posisi pada akhir April 2025 sebesar 152,47 miliar dolar AS.

    Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan perkembangan ini didukung oleh pendapatan dari pajak dan jasa, serta pendapatan valuta asing dari sektor minyak dan gas, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Bank Indonesia (BI) sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang persisten.

    “Secara musiman, pembayaran dividen atas aset keuangan domestik kepada non-residen, serta pembayaran bunga utang, cenderung mencapai puncaknya pada kuartal kedua setiap tahun,” jelasnya kepada VOI, Selasa, 10 Juni.

    Josua menyampaikan posisi cadangan devisa juga diperkuat oleh aliran modal asing masuk yang tercatat di pasar keuangan, dimana pada Mei 2025, pasar keuangan Indonesia mencatat arus masuk modal bersih sebesar 2,77 miliar dolar AS.

    Ia menjelaskan arus masuk modal bersih sebesar 2,77 miliar dolar AS berasal dari pasar obligasi (SBN) menarik arus masuk bersih 1,80 miliar dolar AS, pasar ekuitas mencatat arus masuk bersih 0,34 miliar dolar AS, dan surat utang jangka pendek BI (SRBI) menerima arus masuk bersih 0,63 miliar dolar AS.

    “Arus masuk bersih ini didorong oleh perbaikan sentimen pasar global, yang dipicu oleh sinyal positif dari negosiasi perdagangan antara AS dan mitra dagang utamanya,” jelasnya.

    Josua menyampaikan level cadangan devisa per akhir Mei 2025 setara dengan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    Ia memperkirakan cadangan devisa Indonesia akan berada di kisaran 153 miliar dolar AS hingga 157 miliar dolar AS pada akhir 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 155,72 miliar dolar AS.

    Selain itu, menurutnya pergerakan Rupiah diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.100 per dolar AS – Rp16.400 per dolar AS pada akhir periode 2025 dibanding pada akhir tahun sebelumnya sebesar Rp16.102 per dolar AS.

  • Bank Indonesia Catat Cadangan Devisa Sentuh USD 152,5 Miliar pada Akhir Mei 2025 – Page 3

    Bank Indonesia Catat Cadangan Devisa Sentuh USD 152,5 Miliar pada Akhir Mei 2025 – Page 3

    Namun, BI menyadari tantangan global belum mereda. Ketidakpastian yang masih tinggi membuat stabilisasi nilai tukar menjadi prioritas utama. 

    “Intinya sekarang bagaimana kita bisa membuat rupiah stabil dulu ya. Karena memang sama-sama kita ketahui, sebagaimana juga dengan pendapat atau pandangan dari Pak Gubernur, bahwa perkembangan global masih tidak pasti,” jelas Denny.

    Bank Indonesia (BI) mencatat, Rupiah telah mengalami penguatan sebesar 2,6 persen hingga 26 Mei 2025, di antara mata uang Asia.

    “Kita lihat bahwa Indonesia Rupiah sampai dengan tanggal 26 itu mengalami penguata 2,6 persen. Kemudian di atasnya Indonesia ada Baht Thailand yang menguat 2,95 persen, (Ringgit) Malaysia menguat 2,64 persen. Di bawah Indonesia ada Singapura menguat 1,9 persen. Kemudian Filipina menguat 1,03 persen,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, kepada media di Kantor BI, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Kinerja positif rupiah ini menempatkannya sebagai salah satu mata uang dengan performa terbaik di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, pelemahan tercatat terjadi pada mata uang India dan dolar Hongkong.

    Melihat pergerakan Rupiah yang positif, Bank Indonesia (BI) memastikan kesiapannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui berbagai langkah strategis.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bank sentral siap mengerahkan seluruh instrumen yang dimiliki untuk menstabilkan rupiah.

    “BI akan all out untuk membuat rupiah itu lebih stabil, dan tentunya BI sudah akan mengoptimalkan instrumen yang ada, melakukan intervensi di pasar offshore, melakukan intervensi di pasar sport, pasar DNDF, dan juga apabila diperlukan BI akan melakukan transaksi, terutama pembelian di pasar SBN di dalam negeri,” ungkap Denny.