Produk: SBN

  • Lapor DPR, Kemenkeu & Bappenas Beda Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

    Lapor DPR, Kemenkeu & Bappenas Beda Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki target pertumbuhan ekonomi yang berbeda pada 2026.

    Perbedaan tersebut terungkap ketika kedua lembaga itu menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026 kepada Badan Anggaran DPR pada Selasa (1/7/2025).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%—5,8% pada tahun depan.

    Menurutnya, target tersebut bisa tercapai apabila investasi tumbuh mendekati 6% secara tahunan, konsumsi tumbuh antara 5% hingga 5,5%, dan pertumbuhan ekspor terjaga stabil di 6,3% hingga 6,8%.

    “Asumsi ekonomi makro 2026 dengan demikian adalah untuk growth [pertumbuhan] 5,2%—5,8%, inflasi 1,5%—3,5%, nilai tukar antara Rp16.500—Rp16.900 per dolar, suku bunga SBN 10 Tahun: 6,6%—7,2%, harga minyak dalam rentan US$68—US$80 per barel,” ujarnya.

    Sementara itu pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 6,3%.

    Menurutnya, dengan target tersebut maka target pertumbuhan 8% pada 2029 bisa tercapai. Kendati demikian, sambung Rachmat, pihaknya juga mempertimbangkan faktor eksternal sehingga tergat tersebut bisa turun.

    “Dengan ketidakpastian global di mana terdapat risiko ke bawah atau downside risk dengan target 5,8%,” ujarnya.

  • Sri Mulyani Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,7-5%

    Sri Mulyani Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,7-5%

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi dalam rentang 4,7-5%. Proyeksi tersebut turun dibandingkan asumsi sebelumnya di level 5,2%.

    “Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7-5% untuk semester II, sehingga secara keseluruhan antara 4,7-5%,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

    Sri Mulyani menyebut hal ini sesuai perkiraan berbagai lembaga internasional yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 berada di level 4,7%.

    “Pemerintah akan mencoba melakukan berbagai langkah untuk memitigasi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mendekati atau tetap terjadi 5%,” tutur Sri Mulyani.

    Selain itu, dalam asumsi makro 2025 terbaru pemerintah memperkirakan inflasi terjaga di semester II, namun diperkirakan ada kenaikan sedikit lebih tinggi di 2,2-2,6%.

    Mengenai nilai tukar rupiah, Sri Mulyani memperkirakan pada level Rp 16.300-16.800 per dolar AS dan imbal hasil SBN ditetapkan masih cukup lebar pada level 7% atau dekat batas bawah 6,8%.

    Sementara itu, mengenai outlook harga minyak diakui agak sulit. “Kemarin sempat melonjak harga minyak karena adanya pengeboman di Iran, namun kita melihat ada tren perbaikan dan semoga tetap terjaga suasana kondusif dari geopolitik dan perang di Timur Tengah. Kami perkirakan cukup lebar antara US$ 66-94 per barel,” kata Sri Mulyani.

    Kemudian, untuk outlook dari lifting minyak sebesar 593-597 ribu barel per hari (rbph) dan lifting gas sebesar 976-980 ribu barel setara minyak bumi per hari (rbsmph).

    (aid/ara)

  • Sri Mulyani paparkan target inflasi, kurs rupiah, dan SBN pada 2026

    Sri Mulyani paparkan target inflasi, kurs rupiah, dan SBN pada 2026

    Langkah-langkah untuk selalu menjaga dari ketidakpastian, termasuk faktor iklim, akan terus dijaga,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.memaparkan target inflasi, nilai tukar (kurs) rupiah, dan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2026.

    Pertama, dia menerangkan bahwa asumsi inflasi yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,5-3,5 persen mendapatkan masukan dari fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai perlu direvisi jadi 2-4 persen.

    Fraksi Gerindra berpendapat perlu memperkuat ruang bagi peningkatan daya beli masyarakat, adapun fraksi PKB menganggap target pemerintah terlalu moderat.

    “Di dalam menentukan target 1,5 hingga 3,5 pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter,” katanya.

    Menkeu menerangkan bahwa rentang target tersebut mempertimbangkan agar ekspektasi harga tetap terjangkau dan menjadi asas stabilitas di tengah volatilitas global, melindungi daya beli masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah karena inflasi tinggi akan menggerus daya beli rakyat, serta mendukung iklim investasi dan konsumsi domestik.

    Pemerintah disebut tetap antisipatif agar masih terjadi ruang fleksibilitas. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat-Daerah dianggap telah berjalan sangat baik dan bakal terus ditingkatkan.

    “Langkah-langkah untuk selalu menjaga dari ketidakpastian, termasuk faktor iklim, akan terus dijaga,” ujar dia.

    Terkait nilai tukar, pemerintah menargetkan rentang Rp16.500-Rp16.900 per dolar Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk langkah antisipatif dan fleksibilitas di dalam menghadapi gejolak global.

    Fraksi Gerindra dinyatakan mengusulkan kurs pada level Rp16.200-Rp16.500 per dolar AS sebagai bentuk kehati-hatian terhadap berbagai risiko global dan kecenderungan suku bunga tinggi di Negeri Paman Sam. Adapun Fraksi PKB mempersempit rentang pada Rp16.300-Rp16.700 per dolar AS.

    “Bersama Bank Indonesia, pemerintah memperkuat koordinasi di dalam menjaga stabilitas nilai tukar,” ungkap Sri Mulyani.

    Mengenai Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun, akan tetap dijaga terkendali dengan imbal hasil pada rentang 6,6-7,2 persen.

    Fraksi yang memberikan tanggapan hanya Golkar dengan target yield SBN diupayakan di bawah level 6,6 persen.

    Di tengah ketidakpastian global, lanjut Menkeu, SBN adalah instrumen yang masih tetap diminati investor. Investor global melakukan pembelian bersih sebesar Rp40,8 triliun year to date.

    Per 26 Juni, imbal hasil SBN 10 tahun telah turun dari 7,02 persen menjadi 6,62 persen.

    “Kami juga akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas moneter dalam menjaga yield SBN yang kompetitif,” ucapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Modal Asing Rp2,83 Triliun Masuk ke RI Pekan Ini, SBN & SRBI Laku

    Modal Asing Rp2,83 Triliun Masuk ke RI Pekan Ini, SBN & SRBI Laku

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat sebanyak Rp2,83 triliun modal asing masuk ke pasar keuangan Tanah Air pada 23—25 Juni 2025 atau selama hari kerja pekan ini.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso merincikan bahwa investor asing banyak membeli di pasar surat berharga negara (SBN) dan sekuritas rupiah BI (SRBI). Sebaliknya, terjadi penjualan neto di pasar saham.

    “Berdasarkan data transaksi 23—25 Juni 2025, non residen tercatat beli neto sebesar Rp2,83 triliun; terdiri dari beli neto sebesar Rp1,29 triliun di pasar SBN dan Rp3,68 triliun di SRBI, serta jual neto sebesar Rp2,14 triliun di pasar saham,” jelas Ramdan dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (276/2025).

    Sementara itu, selama tahun ini atau 1 Januari—25 Juni 2025, masih lebih banyak aliran modal investor asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia atau lebih tepatnya minus Rp47,12 triliun.

    Perinciannya, jual neto sebesar Rp52,05 triliun di pasar saham, jual neto sebesar Rp35,87 triliun di SRBI, dan beli neto Rp40,8 triliun di pasar SBN.

    Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 78,05 basis poin (bps) per 25 Juni, turun dibandingkan 81,06 bps pada 20 Juni.

    Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun ke 6,63% pada Kamis (26/6/2025) dari level 6,67% pada Rabu (25/6/2025). Sebagai perbandingan, imbal hasil UST (US Treasury) Note 10 tahun berada di level 4,291% pada Rabu (25/6/2025).

    Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka menguat ke posisi Rp16.270 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (26/6/2025) dari posisi Rp16.285 per dolar AS pada penutupan Rabu (25/6/2025).

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

  • Indikator Ekonomi Belum Sesuai Ekspektasi, Perlukah Revisi Target APBN?

    Indikator Ekonomi Belum Sesuai Ekspektasi, Perlukah Revisi Target APBN?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah indikator ekonomi makro mulai dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, hingga harga minyak mentah Indonesia alias Indonesia Crude Price atau ICP belum bergerak sesuai ekspektasi.

    Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai jika mengikuti aturan, sebenarnya kondisi saat ini sudah memenuhi persyaratan pemerintah untuk melakukan penyesuaian pada APBN. 

    Melihat data Kementerian Keuangan soal perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 2025 per Mei 2025, dari tujuh indikator, ICP dan inflasi masih dalam jangkauan pemerintah. 

    Sayangnya, Yusuf memandang pelaksanaan APBN Perubahan (APBN-P) tampaknya sulit dilakukan karena pemerintah punya sederet pekerjaan rumah, yakni perumusan APBN 2026. 

    “Apakah kemudian Pemerintah perlu melakukan penyesuaian dari asumsi makro, menurut saya ini akan tergantung pada apakah perubahan yang terjadi saat ini akan lebih banyak merugikan atau menguntungkan APBN,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (22/6/2025). 

    Misalnya, kata Yusuf, untuk harga komoditas saat ini meskipun berada pada kondisi geopolitik yang bisa mempengaruhi ICP pada asumsi makro namun harga minyak global, saat ini masih berada pada batas asumsi makro yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Dalam konteks tersebut, saya prediksi pemerintah tidak akan mengubah asumsi untuk ICP selama harga minyak belum melampaui asumsi ICP APBN,” lanjutnya. 

    Secara perinci melihat perkembangan ADEM 2025, pada saat rupiah terpengaruh dinamika global dan gejolak pasar keuangan akibat arah kebijakan AS, yield SBN justru terjaga dan relatif stabil meski menghadapi gejolak pasar uang dan dinamika global.

    Imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang per 13 Juni 2025 sebesar 6,89%, bergerak mendekati asumsi 7%. 

    Pada periode yang sama, rupiah yang diasumsikan senilai Rp16.000 per dolar AS tercatat rata-rata senilai Rp16.437 (year to date/YtD). Sementara pada penutupan perdagangan Jumat (20/6/2025), rupiah bertengger di level Rp16.396,5 per dolar—lebih tinggi dari asumsi.

    Perkembangan ADEM 2025

    Indikator 
    APBN
    Realisasi 

    Pertumbuhan ekonomi (%, YoY)
    5,2
    4,87 (kuartal I/2025)

    Inflasi (%)
    2,5
    1,6 (YoY), -0,37% (MtM)

    Nilai tukar (Rp/US$)
    16.000
    16.237 (eop), 16.437 (YtD)

    Yield SBN 10 Tahun )%)
    7
    6,89 (eop), 6,72 (YtD)

    ICP (US$/barel)
    82
    62,75 (eop), 70,05 (YtD)

    Lifting minyak (rbph)
    605
    657,9

    Lifting gas (rbsmph)
    1.005
    987,5

    Sumber: Kemenkeu 

    Keterangan: realisasi akhir Mei 2025

    eop: per 13 Juni 2025 

    YtD: per akhir Mei 2025

    Pergerakan tersebut pun turut terjadi pada target ekonomi yang meski tetap tumbuh positif di tengah gejolak global, namun tidak sesuai harapan 5,2%. Pada kuartal I/2025, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,87% secara tahunan. 

    Sementara inflasi per Mei 2025 cukup rendah di level 1,6% year on year (YoY), namun masih dalam target pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 1,5%—3,5%. 

    Lifting minyak per akhir Mei tercatat sejumlah 567,9 ribu barel per hari, di bawah target 605 ribu barel per hari. Sementara lifting gas juga masih rendah di angka 987,5 ribu barel setara minyak per hari dari target 1.005 ribu barel setara minyak per hari. 

    Terakhir, harga ICP terpantau masih di bawah batas asumsi, yakni US$62,75 per barel dari target US$82 per barel. 

    Dalam sepekan terakhir sejalan dengan meningkatnya tensi Israel dengan Iran, ICP terpantau belum melonjak selayaknya Brent. 

    Di mana ICP pada akhir perdagangan Jumat (20/6/2025), berada di angka US$65,29 per barel—termasuk dalam level terendah sepanjang tahun ini—sementara Brent ditutup pada US$77,17 per barel usai mencapai level tertinggi sepanjang tahun ini pada 19 Juni 2025 senilai US$78,85 per barel. 

    Pada dasarnya asumsi makro menjadi acuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Misalnya, harga minyak global dan rupiah akan mempengaruhi besaran subsidi energi. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menekankan bahwa APBN bukanlah sesuatu yang tetap, namun bergerak mengikuti kondisi perkembangan ekonomi, misalnya oleh kejadian perang yang berlangsung di sejumlah tempat.  

    Tiga indikator yakni ICP, lifting minyak, dan gas, selain dipengaruhi oleh kondisi di dalam negeri kita, terutama untuk sektor pertahanan minyak juga dipengaruhi oleh apa yang sekarang sedang berlangsung di Timur Tengah, yaitu perang antara Israel dengan Iran. 

    “Tadi karena semua bergerak, jadi APBN itu bukanlah sesuatu yang fix atau tetap, tapi dia terus-menerus mengalami dampak dari kondisi ekonomi yang bergerak,” jelasnya beberapa waktu lalu. 

    Meski demikian, pemerintah terus melakuakn mitigasi khususnya soal pertumbuhan ekonomi dengan melalukan kebijakan countercyclical untuk menahan agar ekonomi tetap tumbuh mendekati 5% pada tahun ini. 

  • Modal Asing Kabur Rp2,04 Triliun Pekan Ini, Rupiah Melemah

    Modal Asing Kabur Rp2,04 Triliun Pekan Ini, Rupiah Melemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air senilai Rp2,04 triliun pada pekan ketiga Juni 2025.   

    Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Bambang Pramono menyampaikan bahwa kaburnya modal asing yang mempengaruhi kinerja rupiah tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian global dan domestik terkini. 

    Melihat dari masing-masing instrumen, meski terjadi arus modal keluar di pasar saham dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), namun obligasi pemerintah alias Surat Berharga Negara (SBN) tetap diminati asing.  

    “Terdiri atas jual neto senilai Rp1,78 triliun di pasar saham dan Rp3,72 triliun di SRBI, serta beli neto senilai Rp3,47 triliun di pasar SBN,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (21/6/2025). 

    Secara kumulatif berdasarkan data setelmen sampai dengan 19 Juni 2025, nonresiden tercatat jual neto sejumlah Rp47,15 triliun di pasar saham. 

    Kemudian, investor asing tercatat menjual secara neto SRBI senilai  Rp28,69. Sementara di pasar SBN terus mencatatkan beli neto senilai Rp44,93 triliun. 

    Sejalan dengan hal tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 19 Juni 2025 sebesar 81,59 bps, naik dibanding posisi pada 13 Juni 2025 sebesar 76,93 bps.

    Adapun aliran modal asing yang menjadi indikator stabilitas nilai tukar rupiah tersebut berdampak pada melemahnya rupiah dalam sepekan terakhir. 

    Rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.390 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (19/6/2025), dan dibuka pada level (bid) Rp16.355 per dolar AS keesokan harinya. Namun pada akhir perdagangan, rupiah tercatat menuju level Rp16.399 per dolar AS (JISDOR 20 Juni 2025). 

    Membandingkan dengan data JISDOR sepekan terakhir, rupiah setidaknya melemah 106 poin dari posisi Rp16.293 per dolar AS (data per 13 Juni 2025). 

    Bersamaan dengan pelemahan rupiah, indeks dolar AS terhadap enam mata uang negara maju atau DXY menguat ke level 98,91.

    Imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun naik ke 6,73% pada Kamis (19/6/2025) dan melanjutkan kenaikan ke 6,75% pada Jumat (20/6/2025) pagi. Sementara itu, yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke 4,391% pada Kamis sore. 

     

    Janji Jaga Stabilitas Rupiah

    Gubernur BI Perry Warjiyo mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,5% dengan alasan menjaga stabilitas rupiah dan likuiditas. 

    Perry memandang ketidakpastian global masih akan tetap tinggi sepanjang Presiden AS Donald Trump belum menyelesaikan negosiasi tarif AS dengan sejumlah negara. Belum lagi ditambah dengan eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasar keuangan Indonesia. 

    “BI memberikan komitmen yang tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (18/6/2025). 

    Adapun, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. 

    Strategi ini juga disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. 

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti juga menekankan bahwa bank sentral akan mengoptimalisasi instrumen moneter seperti SRBI, Sekuritas Valas BI (SVBI), dan Sukuk Valas BI (SUVBI) untuk menarik investasi portfolio asing. 

    “Kami akan terus mengoptimalkan oepari moneter pasar pro-market karena memang kami masih melihat ada beberapa risiko yang patut kita waspadai, antara lain perkembangan dari geopolitik di Middle East,” tuturnya. 

  • Sisi baik menyimpan dolar di tengah memanasnya konflik Iran-Israel

    Sisi baik menyimpan dolar di tengah memanasnya konflik Iran-Israel

    Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar sering kali dianggap sekadar angka yang dilaporkan media setiap pagi, tetapi dalam kenyataannya, nilai tukar merupakan salah satu aset paling strategis dalam pengelolaan kekayaan.

    Saat ini Indonesia secara umum sedang memasuki fase depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), setelah sebelumnya mengalami periode penguatan.

    Pergerakan ini bukan sekadar sinyal dari pasar valuta asing, melainkan cerminan kompleks dari dinamika ekonomi global dan nasional, yang harus dipahami dengan lebih jernih, terutama dalam menyusun strategi investasi.

    Depresiasi nilai tukar bukanlah tragedi jika disikapi secara cerdas. Dari sisi makroekonomi, apresiasi rupiah yang terlalu cepat pun sebenarnya tidak ideal.

    Keadaan ini bisa merugikan sektor ekspor, menekan pendapatan pelaku usaha domestik yang berorientasi ekspor, dan pada akhirnya merambat pada lapangan kerja.

    Maka, tren depresiasi ringan seperti yang diproyeksikan saat ini justru bisa menjadi penyeimbang, dengan asumsi tetap terkendali.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025 memastikan Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasar off-shore Non-Deliverable Forward (NDF) dan strategi triple interventionpada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan SBN di pasar sekunder.

    Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI), untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

    Meski begitu, dalam dua hingga tiga bulan ke depan, banyak yang memperkirakan nilai tukar akan menguji kisaran Rp16.500 hingga Rp16.600 per dolar AS. Ini membuka ruang refleksi dan aksi bagi setiap pelaku ekonomi, baik institusi maupun individu.

    Bagi investor ritel, termasuk masyarakat kelas menengah yang selama ini bergantung pada instrumen-instrumen investasi konvensional, momentum ini bisa menjadi kesempatan untuk memahami kembali pentingnya diversifikasi aset.

    Jika saat ini seseorang memegang USD dalam jumlah tertentu, misalnya USD100.000, dengan kurs Rp16.390, maka asetnya dalam rupiah setara dengan Rp1.639.000.000.

    Namun, jika tren pelemahan rupiah berlanjut hingga Rp16.600, nilai aset tersebut naik menjadi Rp1.660.000.000 tanpa perlu melakukan aktivitas investasi apa pun.

    Selisih Rp21.000.000 dalam hitungan minggu adalah cerminan dari kekuatan posisi mata uang sebagai aset pelindung nilai.

    Hal ini sering luput dari perhatian masyarakat yang terbiasa hanya melihat aset dalam bentuk fisik atau instrumen populer seperti saham.

    Volatilitas kurs

    Padahal, volatilitas kurs adalah realitas yang mempengaruhi hampir semua lini ekonomi, dari biaya impor bahan baku industri hingga nilai riil kekayaan pribadi.

    Contoh konkret bisa dilihat dalam skenario transaksi properti, jika seseorang hendak membeli properti senilai Rp10 miliar saat kurs Rp16.200, ia perlu mengkonversi sekitar USD617.284.

    Namun, jika pembayaran tertunda dan kurs bergerak ke Rp16.500, jumlah dolar yang dibutuhkan berkurang menjadi USD606.060. Ada selisih sebesar USD11.225, atau sekitar Rp180 juta dalam transaksi tunggal, hanya karena perubahan kurs.

    Fenomena seperti ini menegaskan bahwa memegang aset dalam USD bukan sekadar strategi menyimpan uang, melainkan bentuk lindung nilai terhadap depresiasi daya beli rupiah.

    Dalam banyak kasus, dolar berperan sebagai “safe haven” di tengah gejolak pasar. Ini juga yang menjelaskan mengapa dalam kondisi global seperti saat ini dengan pasar saham menurun, harga komoditas tidak stabil, dan geopolitik seperti konflik di Timur Tengah memanas, dolar menjadi pilihan rasional.

    Di sisi lain, pasar saham Indonesia, khususnya indeks harga saham gabungan (IHSG), menunjukkan tanda-tanda penurunan yang semakin nyata.

    Setelah menembus level support psikologis di 7.000, tren bearish diperkirakan akan membawa indeks menuju level 6.800.

    Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak melemah pada perdagangan Jumat, dengan sentimen utama berasal dari tingkat global.

    Sentimen utama masih akan berasal dari ketegangan konflik antara Iran dan Israel di Timur Tengah, yang mana pelaku pasar mencermati sikap dari negara- negara lain terhadap konflik itu.

    Menurut dia, ketidakpastian merupakan musuh terbesar bagi pasar. Karenanya selama dua pekan ke depan, IHSG masih akan memiliki keraguan untuk menguat, dimana pasar obligasi akan mendampingi kegundahan itu meskipun penurunan harga obligasi akan jauh lebih terbatas karena memiliki risiko yang jauh lebih rendah. “Ruang penguatan terbuka, namun mungkin tipis setidaknya hingga ketidakpastian berkurang,” ujar Nico.

    Penurunan ini diperparah oleh aksi jual yang dilakukan institusi besar terhadap saham-saham sektor perbankan dan utilitas publik, seperti yang terlihat dari pelemahan saham blue chip dalam beberapa hari terakhir.

    Jika investor institusional sudah menarik dananya dari pasar saham, itu bukan sekadar aksi ambil untung, melainkan sinyal bahwa kepercayaan jangka pendek terhadap potensi pertumbuhan melemah.

    Oleh karena itu, saat banyak orang masih berharap pada “rebound” pasar saham, langkah yang lebih bijak adalah realokasi portofolio.

    Menjual saham di harga yang masih relatif tinggi adalah bentuk antisipasi untuk mencegah kerugian lebih lanjut, bukan tanda kepanikan.

    Bersikap objektif

    Dalam strategi investasi menyeluruh, timing adalah elemen vital. Dan dalam konteks seperti sekarang, menahan posisi terlalu lama hanya akan meningkatkan eksposur risiko.

    Satu hal yang patut digarisbawahi adalah pentingnya bersikap objektif dalam melihat realitas pasar. Investor yang terlalu terikat emosi pada satu jenis aset, misalnya saham, akan kesulitan beradaptasi saat pasar tidak bergerak sesuai harapan.

    Justru dalam kondisi fluktuatif seperti inilah, kesadaran akan pentingnya diversifikasi semakin krusial. Tidak hanya diversifikasi sektor dalam saham, tapi juga lintas instrumen dari properti, emas, obligasi, hingga aset mata uang asing seperti USD.

    Kebanyakan masyarakat Indonesia masih menjadikan rupiah sebagai satu-satunya tolok ukur kekayaan. Padahal, ketika nilai rupiah terus terdepresiasi, kekayaan nominal boleh jadi tetap, namun daya belinya menurun.

    Dalam banyak kasus, masyarakat tidak sadar bahwa kekayaannya diam-diam “tergerus” bukan karena harga naik, tapi karena rupiah lemah. Di sinilah USD atau aset berdenominasi dolar mengambil peran penting sebagai alat untuk menjaga kestabilan nilai kekayaan.

    Semua perlu menyadari bahwa dalam lanskap ekonomi global yang kian tak pasti, strategi bertahan bukan hanya tentang memilih aset paling menguntungkan, tapi juga tentang memitigasi risiko kehilangan daya beli.

    Melemahnya rupiah mungkin tidak terhindarkan, namun bukan berarti tidak bisa diantisipasi. Justru dengan pemahaman yang tepat, depresiasi ini bisa diubah menjadi momentum untuk menyusun kembali strategi keuangan yang lebih resilien.

    Ke depan, tren ini bisa saja bergulir cepat mengikuti arah kebijakan moneter AS, ketegangan geopolitik, dan respons pasar regional.

    Namun satu yang pasti bahwa mereka yang memahami nilai tukar sebagai aset, bukan sekadar angka, akan jauh lebih siap menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah.

    Dalam dunia yang terus bergerak, yang bertahan bukan yang paling kuat, tetapi yang paling adaptif. Dan adaptasi terbaik dimulai dari kesadaran bahwa mata uang adalah cermin dari kekuatan ekonomi dan alat lindung nilai yang sangat nyata.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Duh! Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 7.038 Triliun, BI: Tetap Sehat

    Duh! Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 7.038 Triliun, BI: Tetap Sehat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengklaim Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada April 2025 tercatat sebesar 431,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 8,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2025 sebesar 6,4% (yoy).

    Perkembangan posisi ULN April 2025 tersebut bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global.

    “ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada April 2025 sebesar 208,8 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 10,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6% (yoy) pada Maret 2025. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

    Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%); Jasa Pendidikan (16,4%); Konstruksi (12,0%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%).

  • Bunga acuan tetap 5,5 persen sejalan dengan terjaganya inflasi

    Bunga acuan tetap 5,5 persen sejalan dengan terjaganya inflasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Bunga acuan tetap 5,5 persen sejalan dengan terjaganya inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) menyampaikan, keputusan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate pada level 5,50 persen sejalan dengan tetap terjaganya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

    Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai dengan sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juni 2025 di Jakarta, Rabu.

    Selain memutuskan BI-Rate tetap 5,5 persen, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25 persen.

    Perry mengatakan, kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan.

    Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.

    Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan berbagai langkah kebijakan.

    Kebijakan tersebut salah satunya penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

    “Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan,” kata Perry.

    Selain itu, kebijakan penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.

    Hal tersebut dilakukan dengan, pertama, mengelola struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik.

    Kedua, memperkuat strategi lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

    Ketiga, memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.

    Bank Indonesia juga melakukan langkah-langkah kebijakan lainnya termasuk penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), hingga perluasan akseptasi digital melalui akselerasi persiapan implementasi QRIS Antarnegara.

    Terakhir, BI memperpanjang kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan kebijakan Kartu Kredit (KK) sampai dengan 31 Desember 2025. Tarif SKNBI sebesar Rp1 dari BI kepada bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah.

    Sementara kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK sebesar 5 persen dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1 persen dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

    Sumber : Antara

  • Devisa Hasil Ekspor Wajib Diparkir, US$ 22,9 M Masuk ke RI

    Devisa Hasil Ekspor Wajib Diparkir, US$ 22,9 M Masuk ke RI

    Jakarta

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan ketentuan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) komoditas sumber daya alam (SDA) yang berlaku mulai Maret 2025 telah berhasil meningkatkan penempatan dana dari eksportir ke sistem keuangan Indonesia.

    Perry mengatakan dalam dua bulan pertama diberlakukannya ketentuan baru, DHE SDA yang masuk ke rekening khusus berjumlah US$ 22,9 miliar atau setara Rp 372,60 triliun (kurs Rp 16.271). Perkembangan ini disebut akan terus dipantau ke depannya.

    “Data pemantauan kami pada Maret dan April ini ada ekspor DHE SDA yang masuk ke rekening khusus itu berjumlah US$ 22,9 miliar, ini terjadi peningkatan sebelum berlakunya PP yang baru. Jadi PP yang baru meningkatkan aliran DHE SDA dari ekspor yang masuk ke rekening khusus,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (18/6/2025).

    Lebih rinci dijelaskan, dari dana sebesar US$ 22,9 miliar, US$ 7,6 miliar di antaranya ditempatkan di rekening umum valuta asing (valas). Kemudian sisanya senilai US$ 14,4 miliar digunakan oleh bank sentral untuk menambah pasokan di pasar valas dan US$ 194 juta masuk ke dalam term deposit valas.

    Dari total DHE SDA itu, Perry menyebut, US$ 12 miliar telah dikonversi oleh pelaku usaha menjadi rupiah. Ia memastikan sebagian besar masuknya rekening DHE SDA valas telah menambah likuiditas valas di dalam negeri.

    “Penukaran berarti bisa ditukarkan di bank-nya atau bisa melalui penambahan likuiditas di pasar valas. Ini menunjukkan memang peraturan baru ini meningkatkan supply valas di pasar valas domestik dan itu meningkatkan komponen pembiayaan bagi perekonomian di dalam negeri,” ungkap Perry.

    Kebijakan penguatan DHE SDA juga disebut telah memperkuat nilai tukar rupiah. Tercatat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Juni 2025 (hingga 17 Juni 2025) menguat 0,06% (ptp) dibandingkan posisi akhir bulan sebelumnya.

    “Perkembangan ini dipengaruhi aliran masuk modal asing, terutama instrumen SBN dan pasokan valas dari residen, khususnya korporasi, sejalan kenaikan konversi valas ke Rupiah oleh eksportir pasca implementasi penguatan kebijakan pemerintah terkait DHE SDA,” beber Perry.

    Sebagai informasi, pemerintah menaikkan kewajiban eksportir menempatkan DHE SDA di dalam negeri dari sebelumnya 30% menjadi 100%. Kebijakan itu tertuang dalam PP Nomor 8 Tahun 2025.

    Selain itu, masa simpan DHE diperpanjang dari 3 bulan menjadi 12 bulan. Regulasi ini juga menambahkan instrumen penempatan seperti Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

    (aid/ara)