Produk: SBN

  • BI: Modal asing keluar bersih Rp16,24 triliun pada 28-31 Juli 2025

    BI: Modal asing keluar bersih Rp16,24 triliun pada 28-31 Juli 2025

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik sebesar Rp16,24 triliun pada pekan terakhir bulan Juli, yakni periode transaksi 28-31 Juli 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, merinci bahwa jumlah tersebut terdiri dari modal asing keluar bersih di pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp2,27 triliun, Rp1,37 triliun, dan Rp12,60 triliun.

    Sejak awal tahun ini hingga 31 Juli 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp58,69 triliun dan Rp77,39 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp59,07 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 69,94 basis poin (bps) per 25 Juli 2025 menjadi 71,40 bps per 31 Juli 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis di level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (1/8), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (31/7) di level Rp16.450 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat menguat ke level 99,97 pada akhir perdagangan Kamis (31/7).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun tercatat stabil di level 6,56 persen pada Jumat (1/8) pagi, sama seperti pada akhir perdagangan Kamis (31/7).

    Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun turun ke level 4,374 persen pada akhir perdagangan Kamis (31/7).

    Bank Indonesia pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Modal Asing Rp11,3 Triliun Tinggalkan RI Pekan Ini, Investor Ramai Jual SRBI

    Modal Asing Rp11,3 Triliun Tinggalkan RI Pekan Ini, Investor Ramai Jual SRBI

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat sebanyak Rp11,3 triliun modal asing keluar dari pasar keuangan Tanah Air pada 21—24 Juli 2025 atau selama pekan ini.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso merincikan bahwa terdapat pembelian neto di pasar surat berharga negara (SBN) dan pasar saham. Hanya saja, lebih banyak penjualan neto di pasar surat berharga BI (SRBI).

    “Berdasarkan data transaksi 21—24 Juli 2025, non residen tercatat jual neto sebesar Rp11,30 triliun, terdiri dari beli neto sebesar Rp0,10 triliun di pasar saham dan Rp2,10 triliun di pasar SBN, serta jual neto sebesar Rp13,50 triliun di SRBI,” jelas Ramdan dalam keterangannya, dikutip Minggu (27/7/2025).

    Adapun jika mengacu pada  data Bank Indonesia, pada 14—17 Juli 2025, investor asing melakukan aksi borong Rp380 miliar pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Hal itu kontras dengan aksi jual yang dilakukan pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp8,95 triliun.

    SRBI merupakan instrumen buatan Bank Indonesia menggunakan SBN milik bank sentral sebagai aset dasarnya. Instrumen ini merupakan alternatif aset pendapatan tetap dengan tenor enam, sembilan, dan 12 bulan. Kemudian, aksi jual terjadi pada saham sebesar Rp1,91 triliun. 

    Sementara itu, selama tahun ini atau 1 Januari—24 Juli 2025, masih lebih banyak aliran modal investor asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia atau lebih tepatnya minus Rp59,62 triliun.

    Perinciannya, jual neto sebesar Rp58,92 triliun di pasar saham, jual neto sebesar Rp60,19 triliun di SRBI, dan beli neto Rp59,52 triliun di pasar SBN.

    Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 70,9 basis poin (bps) per 24 Juli, turun dibandingkan 72,51 bps pada 18 Juli.

    Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun sedikit ke 6,49% pada Jumat (25/7/2025) dari level 6,5% pada Kamis (24/7/2025). Sebagai perbandingan, imbal hasil UST (US Treasury) Note 10 tahun berada di level 4,396% pada Kamis (24/7/2025).

    Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka melemah ke posisi Rp16.315 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (25/7/2025) dari posisi Rp16.280 per dolar AS pada penutupan Kamis (24/7/2025).

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

    Sebelumnya, Divisi Manajemen Aset Goldman Sachs Group Inc. memperkirakan arus modal masuk ke pasar negara berkembang akan terus bergulir. Adapun, selama bertahun-tahun kelas aset ini menderita aksi jual dari investor global.

    “Arah arus dana mulai berbalik [ke pasar negara berkembang]. Kami percaya pasar negara berkembang sedang menangkap gelombang pertama,” ujar Anupam Damani, Kepala Bersama Div. Utang Pasar Negara Berkembang Goldman Sachs Asset Management, dikutip Bloomberg, Jumat (25/7/2025).

    Dia mengatakan negara berkembang sudah tersisih selama bertahun-tahun karena dominasi risiko berpusat di AS. Dengan perkembangan belakangan ini, diversifikasi kembali menjadi pilihan di dalam portofolio global.

    Berdasarkan data Bloomberg, arus masuk ke aset negara berkembang mulai meningkat sejak awal April 2025 ketika Presiden AS Donald Trump mengguncang pasar lewat pengumuman tarif resiprokal. Hal itu telah memicu peninjauan ulang atas eksposur berlebih terhadap ekonomi terbesar dunia tersebut.

    Data terbaru EPFR Global yang dihimpun Bank of America Corp. menunjukkan para investor mulai secara konsisten menanamkan dana ke dalam reksa dana utang negara berkembang selama 13 pekan berturut-turut. Alhasil, arus masuk bersih ke negara berkembang sejak awal tahun ini telah melampaui $25 miliar.

    Meskipun kekhawatiran akan resesi di AS telah mereda, Goldman Sachs memperkirakan pertumbuhan di pasar negara berkembang diperkirakan akan melampaui negara maju sebesar 2,5% tahun ini — naik dari 2,3% pada 2024.

  • Rp 10,49 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia, Ini Penyebabnya – Page 3

    Rp 10,49 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia, Ini Penyebabnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing mengalir keluar pada pekan ketiga Juli 2025. Sepanjang 2025, tercatat masih banyak modal asing yang keluar dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, data transaksi 14 sampai 17 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp10,49 triliun.

    “Nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp10,49 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp1,91 triliun di pasar saham dan Rp8,95 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta beli neto sebesar Rp0,38 triliun di pasar SBN,” kata Ramdan dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Minggu (20/7/2025).

    Ramdan menjelaskan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Apapun selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sempai dengan 17 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp58,01 triliun di pasar saham dan Rp48,07 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp59,97 triliun di pasar SBN.

    Kemudian untuk Premi CDS Indonesia 5 tahun per 17 Juli 2025 sebesar 73,49 bps, turun dibanding dengan 11 Juli 2025 sebesar 74,23 bps, sedangkan Rupiah dibuka pada level (bid) Rp Rp16.320 per dolar AS dan Yield SBN 10 tahun stabil di 6,56%.

     

  • Alasan Bos BI Yakin Tarif Trump Jadi Berkah

    Alasan Bos BI Yakin Tarif Trump Jadi Berkah

    Jakarta

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menurunkan tarif impor Indonesia dari 32% menjadi 19%. Secara keseluruhan hasil kesepakatan itu diklaim akan berdampak positif baik terhadap ekonomi maupun nilai tukar.

    “Secara keseluruhan dapat kami sampaikan kami menyambut baik dan akan berdampak positif terhadap prospek ekonomi baik pertumbuhan ekonomi maupun nanti juga terhadap pasar keuangan, termasuk juga moneter dan nilai tukar ke depan,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (16/7/2025).

    Perry memandang kinerja ekspor Indonesia ke depan termasuk ke AS akan tetap baik dengan hasil perundingan ini. Meskipun adanya beberapa syarat dari Trump akan membanjiri produk dari AS.

    “Tentu saja hasil perundingan ini akan meningkatkan impor, tapi tentu saja kita lihat impornya yang produktif yang tentu saja akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan baik investasi maupun secara sektor yang lain. Sehingga secara keseluruhan tentu saja dalam ke depannya ini juga akan mendukung prospek ekonomi kita khususnya dari perdagangan,” ucap Perry.

    Kemudian Perry melihat dampaknya terhadap pasar keuangan akan positif karena memberikan kepastian para pelaku pasar baik dalam dan luar negeri untuk membuat perkiraan dan keputusan-keputusan ke depan.

    “Secara keseluruhan juga akan berdampak positif terhadap ekspektasi pasar dan aliran modal asing jangka pendek ke Indonesia. Termasuk juga ini akan memperbaiki ekspektasi para pengusaha dan juga para pelaku di sektor keuangan perbankan untuk membuat keputusan-keputusan bisnis ke depan,” tuturnya.

    Perry menyebut pihaknya akan melakukan pendalaman lebih rinci terkait dampak-dampak kesepakatan tarif Trump baik terhadap pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, maupun terhadap pasar keuangan.

    “Secara rincinya tentu saja pada waktunya kami akan menyampaikan hasil assessment secara rinci,” ucap Perry.

    Dana Asing Serbu RI

    Perry melihat terjadi pergeseran aliran modal keluar dari AS ke Eropa dan negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya risiko ekonomi AS akibat kebijakan tarif Trump.

    Perry mengatakan aliran modal asing yang masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) pada awal triwulan III-2025 (hingga 14 Juli 2025) mencapai US$ 900 juta. Jumlah itu melanjutkan net inflow pada triwulan II-2025 sebesar US$ 1,6 miliar.

    “Aliran masuk modal asing ke instrumen portofolio domestik terus berlanjut dipengaruhi tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, tingginya imbal hasil instrumen keuangan Indonesia dan bergesernya aliran modal ke negara berkembang termasuk Indonesia sejalan dengan meningkatnya risiko ekonomi AS,” kata Perry.

    Perry menyebut perkembangan ini mendorong berlanjutnya pelemahan indeks mata uang dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY). Tercatat nilai tukar Rupiah pada Juni 2025 menguat sebesar 0,34% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir bulan sebelumnya.

    “Perkembangan terkini hingga pertengahan Juli 2025 (hingga 15 Juli 2025) menunjukkan Rupiah tetap stabil di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Secara umum perkembangan Rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia dan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS, sehingga tetap mendukung daya saing ekspor Indonesia,” tutur Perry.

    Tonton juga video “Saling Balas Pujian Prabowo-Trump Usai Tarif Dipangkas” di sini:

    (acd/acd)

  • Pemangkasan BI Rate konsisten dengan rendahnya prakiraan inflasi

    Pemangkasan BI Rate konsisten dengan rendahnya prakiraan inflasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Pemangkasan BI Rate konsisten dengan rendahnya prakiraan inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) menyebutkan keputusan pemangkasan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis point (bps) menjadi 5,25 persen sejalan dengan makin rendahnya prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

    Selain itu, keputusan juga sejalan dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi sesuai dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juli 2025 di Jakarta, Rabu.

    Di samping suku bunga acuan (BI-Rate), bank sentral juga memutuskan untuk memangkas suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps masing-masing menjadi 4,50 dan 6,00 persen.

    Selanjutnya, Perry menambahkan bahwa kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan dengan berbagai strategi untuk meningkatkan kredit/pembiayaan, menurunkan suku bunga, dan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran.

    Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Berbagai langkah kebijakan bank sentral Indonesia antara lain penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik melalui transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik maupun transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar luar negeri.

    “Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan,” kata Perry.

    Selain itu, kebijakan BI juga termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing.

    Hal ini dilakukan dengan memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga melalui penyesuaian struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik.

    Di samping itu, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian SBN di pasar sekunder, serta memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.

    Selain langkah-langkah tersebut, BI juga melakukan penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK), perluasan akseptasi digital, serta penguatan dan perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan.

    Sumber : Antara

  • BI beli SBN sebesar Rp144,90 triliun hingga 15 Juli 2025

    BI beli SBN sebesar Rp144,90 triliun hingga 15 Juli 2025

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp144,90 triliun yang dilaksanakan sejak awal tahun ini hingga 15 Juli 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo merinci nilai tersebut terdiri dari Rp102,58 triliun melalui pasar sekunder dan sebesar Rp42,32 triliun melalui pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah.

    “Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder untuk memperkuat ekspansi likuiditas kebijakan moneter, sekaligus mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Juli 2025 di Jakarta, Rabu.

    Perry mengatakan ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro-market untuk menjaga kecukupan likuiditas dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    “Strategi operasi moneter pro-market juga terus dioptimalkan untuk mendukung kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan,” kata dia.

    Hingga 14 Juli 2025, total posisi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat sebesar Rp782,62 triliun, menurun dari Rp923,53 triliun pada awal Januari 2025, sehingga mendukung ekspansi likuiditas kebijakan moneter.

    Sementara itu, posisi instrumen Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) pada periode yang sama tercatat masing-masing sebesar 3,53 miliar dolar AS dan 491 juta dolar AS.

    Adapun implementasi dealer utama (primary dealer) sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani minta DPR RI tak pandang SBN sebagai beban utang

    Sri Mulyani minta DPR RI tak pandang SBN sebagai beban utang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati meminta DPR RI untuk tidak menilai Surat Berharga Negara (SBN) semata-mata sebagai beban utang melainkan instrumen investasi yang dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakat luas.

    Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV di Jakarta, Selasa, mengajak para anggota dewan untuk melihat SBN dari sisi permintaan, bukan hanya sebagai beban dalam neraca anggaran.

    Menurut dia, SBN justru menjadi instrumen investasi yang aman dan diminati oleh berbagai kalangan.

    “Mari kita lihat dari sisi ‘demand’ atau pemintanya. Lembaga-lembaga baik itu pensiun, asuransi, perbankan, bahkan masyarakat kecil telah memegang Surat Berharga Negara kita. Mereka membutuhkan instrumen investasi yang aman,” katanya.

    Maka dari itu, ia mengatakan berkomitmen untuk terus mengelola SBN secara hati-hati sebagai salah satu strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pandangan Fraksi PKB dan NasDem dalam rapat paripurna sebelumnya, yang menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan SBN sebagai bagian dari pembiayaan negara.

    Lebih lanjut, kata Bendahara Negara itu menegaskan, pemerintah akan terus melakukan edukasi kepada publik agar SBN tidak hanya dipersepsikan sebagai utang pemerintah, tetapi sebagai alat investasi bernilai yang memberikan rasa aman bagi pemiliknya, mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga institusi pemegang dana jangka panjang.

    Pada kesempatan yang sama Sri Mulyani juga mengatakan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan utang negara. Berbagai risiko utang, mulai dari suku bunga, nilai tukar, hingga pendanaan kembali terus dimonitor dan dikelola secara hati-hati.

    “Mengenai kesehatan utang, kami terus akan waspadai risiko suku bunga utang, risiko nilai tukar dan risiko pembiayaan ulang atau ‘refinancing’. Semua tetap berada pada batas aman, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah,” katanya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Utang Luar Negeri RI Mei 2025 Tembus Rp 7.074 Triliun

    Utang Luar Negeri RI Mei 2025 Tembus Rp 7.074 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 435,6 miliar, atau Rp 7.074 triliun (kurs Rp 16.240/US$) pada Mei 2025. Posisi ini lebih tinggi dari posisi April 2025 yang sebesar US$ 431,5 miliar.

    Namun, pertumbuhannya tercatat melambat. Posisi ULN Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar US$ 435,6 miliar, atau secara tahunan tumbuh 6,8% (yoy). Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2% (yoy).

    “Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran pers, Senin (14/7/2025).

    Adapun, BI juga mencatat ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 sebesar US$ 209,6 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 9,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4% (yoy) pada April 2025.

    Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh pembayaran jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah aliran masuk modal asing pada SBN domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

    Denny mengatakan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan pada program prioritas dalam mendukung stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%); Jasa Pendidikan (16,5%); Konstruksi (12,0%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%).

    “Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

    Sementara itu, BI juga merekam ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada Mei 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 196,4 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4% (yoy).

    Perkembangan tersebut bersumber dari ULN lembaga keuangan yang mencatat perlambatan pertumbuhan dari bulan sebelumnya sebesar 2,8% menjadi 1,2% pada Mei 2025, dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,4% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi 1,2% (yoy) pada April 2025.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,2% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5% terhadap total ULN swasta.

    “Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,6%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,6% dari total ULN,” tegas Denny.

    Dia menambahkan dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Modal Investor Asing Kabur Rp7,9 Triliun dari Pasar Keuangan RI Pekan Ini

    Modal Investor Asing Kabur Rp7,9 Triliun dari Pasar Keuangan RI Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia kembali mencatat aliran modal keluar dari pasar keuangan Tanah Air pada minggu kedua Juli 2025 dan mendorong pelemahan rupiah dalam sepekan terakhir, usai pada minggu lalu mengalir masuk cukup deras. 

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan berdasarkan data transaksi tanggal 7-10 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp7,90 triliun. 

    “Terdiri dari jual neto sebesar Rp5,41 triliun SRBI [Sekuritas Rupiah Bank Indonesia], Rp2,34 triliun di pasar saham dan Rp0,16 triliun di pasar SBN [Surat Berharga Negara],” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (12/7/2025). 

    Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 10 Juli 2025, nonresiden tercatat jual neto senilai Rp56,24 triliun di pasar saham, Rp35,08 triliun di SRBI. 

    Berbeda dengam obligasi pemerintah alias SBN yang masih menjadi primadona dan terus mencatatkan aliran modal masuk dengan beli neto senilai Rp59,27 triliun sepanjang pekan ini. 

    Pada saat yang sama, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 10 Juli 2025 sebesar 73,03 bps, turun stabil dibandingkan dengan 4 Juli 2025 sebesar 73,74 bps. 

    Tingkat imbal hasil atau yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,56% dan stabil hingga akhir perdagangan pekan ini.

    Sejalan dengan hal tersebut dan berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, membuat rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.215 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (10/7/2025), dan dibuka pada level yang sama keesokan harinya. 

    Seperti diberitakan Bisnis, mata uang rupiah ditutup menguat pada level Rp16.218,00 per dolar AS pada Jumat (11/7/2025) dibandingkan pembukaan Rp16.228 per dolar AS.

    Mengutip data Bloomberg pada penutupan rupiah pekan lalu, rupiah ditutup menguat 10 poin atau 0,06% ke Rp16.185 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,19% ke 96,99.

    Sementara itu, mengacu data BI, yield UST (US Treasury) Note 10 tahun naik ke level 4,350% diikuti dengan kenaikan indeks dolar yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap 6 mata uang negara utama lainnya (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) alias DXY ke level 97,65.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

  • Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Outlook Nilai Tukar 2026: Beda Proyeksi Rupiah BI, Kemenkeu, dan Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA —Rupiah diproyeksikan bertahan di level tinggi hingga 2026, dengan estimasi rata-rata berkisar Rp16.500 per dolar AS, menyusul proyeksi berbeda dari BI dan Kementerian Keuangan.

    Ekonom mengestimasikan rupiah secara rata-rata akan berada di level sekitar Rp16.500an per dolar AS pada tahun depan atau 2026. 

    Sementara Bank Indonesia (BI) maupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengeluarkan estimasi yang berbeda terhadap rupiah  tahun depan, masing-masing pada rentang Rp16.000–16.500 per dolar AS dan Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksi rupiah stabil pada angka tengah pada 2026. “Lebih stabil di posisi Rp16.500 per dolar AS secara rata-rata karena harga komoditas diharapkan lebih baik ke depan, terutama dipicu stimulus fiskal China dan ketidakpastian akibat perang tarif sudah mereda,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025). 

    Kendati begitu,  David masih belum melihat adanya potensi rupiah dapat menguat ke level yang lebih apresiatif, yakni di kisaran Rp15.000 per dolar AS, baik pada tahun ini maupun tahun depan. “Belum ada katalis baru, terutama katalis utama harga komoditas,” lanjutnya. 

    Adapun mata uang rupiah ditutup menguat pada level Rp16.218,00 per dolar AS hari ini, Jumat (11/7/2025), menguat di pekan AS mengumumkan putusan tarif resiprokal terhadap Indonesia. 

    Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 6 poin atau 0,04% ke level Rp16.218. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,12% ke 97,76. Di sisi lain, sebagian besar mata uang lain di Asia ditutup melemah di hadapan dolar AS hari ini. 

    Adapun hingga semester I/2025, rupiah secara rata-rata tercatat di angka Rp16.428 per dolar AS. Melesat dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp16.000 per dolar AS. 

    Untuk itu, pemerintah memproyeksikan pada akhir tahun ini, rupiah secara rata-rata akan berada di rentang Rp16.300—Rp16.800 per dolar AS. 

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan bahwa instansinya akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. 

    Di mana strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.