Xcloud.id

Produk: SBN

  • Modal Asing Masuk Indonesia, Investor Beli SRBI dan Saham

    Modal Asing Masuk Indonesia, Investor Beli SRBI dan Saham

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat Rp240 miliar modal asing masuk dari pasar keuangan Tanah Air pada 15—18 Desember 2025 atau selama hari kerja pekan ini.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso merincikan bahwa terdapat pembelian neto di instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pasar saham. Kendati demikian, juga terhadap penjualan neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

    “Berdasarkan data transaksi 15—18 Desember 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp0,24 triliun [Rp240 miliar]; terdiri dari beli neto sebesar Rp0,60 triliun [Rp600 miliar] di pasar saham, dan Rp0,26 triliun [Rp260 miliar] di SRBI, serta jual neto sebesar Rp0,62 triliun [Rp620 miliar] di pasar SBN,” rinci Denny dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/12/2025).

    Sementara itu, selama tahun berjalan atau 1 Januari—18 Desember 2025, masih lebih banyak aliran modal investor asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia atau lebih tepatnya minus Rp139,43 triliun.

    Perinciannya, jual neto sebesar Rp25,04 triliun di pasar saham, Rp112,39 triliun di SRBI, dan Rp2 triliun di pasar SBN.

    Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 69,80 basis poin (bps) per 18 Desember, turun dibandingkan 71,22 bps pada 12 Desember.

    Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun tipis di 6,12% pada Jumat (19/12/2025) dari level 6,14% pada Kamis (18/12/2025). Sebagai perbandingan, imbal hasil UST (US Treasury) Note 10 tahun berada di level 4,122% pada Kamis (27/11/2025).

    Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka stabil di posisi Rp16.710 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (19/12/2025) dari posisi yang sama Rp16.710 per dolar AS pada penutupan Kamis (18/12/2025).

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

  • Defisit APBN Dijaga Pakai ‘Tabungan’ SAL, Indef Wanti-Wanti Risiko Ilusi Fiskal

    Defisit APBN Dijaga Pakai ‘Tabungan’ SAL, Indef Wanti-Wanti Risiko Ilusi Fiskal

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti pemerintah agar penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutup celah defisit tidak menjadi kebiasaan yang menggerus disiplin fiskal.

    Adapun, Kementerian Keuangan menggunakan SAL sebesar Rp85,6 triliun sebagai bantalan pembiayaan APBN 2025. Langkah ini diambil untuk menjaga defisit anggaran tetap sesuai outlook di level 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan langkah tersebut merupakan langkah sah pragmatis untuk menahan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baru di tengah ketidakpastian global. Hanya saja, dia mengingatkan adanya risiko “ilusi ruang fiskal” apabila strategi ini terus dijadikan sandaran.

    “Defisit yang tampak terkendali secara angka bisa menyembunyikan masalah struktural jika ditopang oleh pengurasan cadangan,” kata Rizal kepada Bisnis, Jumat (19/12/2025).

    Rizal mengingatkan bahwa penggunaan SAL dalam jumlah signifikan mencerminkan tekanan nyata pada sisi penerimaan negara, sementara belanja pemerintah bersifat kaku (rigid).

    Jika ‘tabungan’ negara itu terlalu sering dipakai untuk menutup celah pembiayaan rutin maka fungsi utama SAL sebagai peredam kejut (shock absorber) akan hilang. Akibatnya, ruang gerak pemerintah akan menyempit ketika terjadi guncangan ekonomi eksternal yang lebih besar.

    “Risiko lainnya adalah munculnya preseden fiskal yang keliru, di mana stabilitas defisit dijaga lebih melalui optimalisasi kas daripada melalui penguatan kualitas APBN itu sendiri,” lanjutnya.

    Menurut Rizal, ketergantungan pada SAL berpotensi melemahkan disiplin fiskal jangka menengah karena pemerintah bisa saja menunda reformasi fundamental, seperti perbaikan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) dan efisiensi belanja.

    Oleh karena itu, Indef mendesak pemerintah untuk menetapkan ‘aturan main’ yang jelas terkait penggunaan sisa anggaran tersebut. Idealnya, menurut Rizal, SAL hanya boleh ditarik untuk menutup guncangan penerimaan yang bersifat sementara (temporary shock), bukan untuk membiayai belanja rutin.

    “Pemerintah perlu memastikan penggunaan SAL bersifat selektif. Harus ada batas minimum SAL yang dijaga agar tidak menciptakan ilusi ruang fiskal yang semu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa optimalisasi SAL sebesar Rp85,6 triliun menjadi salah satu strategi utama pembiayaan APBN 2025 guna menjaga defisit tetap terkendali tanpa tambah kewajiban utang.

    Adapun, Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp614,9 triliun hingga 30 November 2025. Angka ini setara dengan 84,06% dari outlook Laporan Semester (Lapsem) I/2025 yang dipatok sebesar Rp731,5 triliun.

    Hingga akhir November, defisit APBN tercatat sebesar 2,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini diproyeksikan bergerak menuju target akhir tahun sebesar 2,78% terhadap PDB.

    Suahasil menjelaskan penarikan utang ini masih berada dalam koridor pengelolaan fiskal yang hati-hati untuk menutup defisit anggaran.

    “Itu on track. Biasanya suka disebut ‘tekor’, [padahal] ini on track menuju desain dari APBN. Sesuai laporan semester di DPR kemarin, kita perkirakan defisitnya 2,78% dari PDB,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

  • Purbaya Kian Agresif Terbitkan Surat Utang Jangka Pendek, Ini Tujuannya

    Purbaya Kian Agresif Terbitkan Surat Utang Jangka Pendek, Ini Tujuannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meningkatkan penerbitan surat utang jangka pendek yakni Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebagai strategi pembiayaan APBN 2026. Bahkan, strategi itu sudah dilakukan sejak akhir 2025 ini.

    Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan bahwa pada 2026, pihaknya akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN maupun SPN sebagai strategi pembiayaan APBN.

    Pada tahun depan, sebagaimana UU APBN 2026 yang sudah disetujui DPR September 2025 lalu, pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun. Hal itu sejalan dengan defisit yang ditargetkan dengan dengan nilai yang sama, atau setara 2,68% terhadap PDB. 

    Suminto mengatakan, unitnya telah meningkatkan penerbitan SPN atau surat utang jangka pendek sejak kuartal IV/2025. Strategi ini akan dilanjutkan mulai awal tahun depan. 

    “Sejak triwulan keempat 2025 kami meningkatkan penerbitan SPN tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang, pendalaman pasar dan sekaligus membangun manajemen kas pemerintah yang lebih efisien, sehingga ke depan dalam hal ini tahun 2026 kami akan meningkatkan penerbitan SPN, SPNS dengan tenor di bawah satu tahun,” terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025). 

    Sejak periode Oktober-Desember 2025 ini, Suminto menyebut DJPPR Kemenkeu sudah melengkapi kebutuhan SPN dengan tenor beragam di pasar yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.

    Pejabat eselon I Kemenkeu itu menyampaikan, penerbitan SPN lebih banyak bertujuan untuk agar pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan manajemen cash yang efisien. 

    “Dengan saldo kas yang efisien, pada saat yang bersamaan, market memiliki instrumen yang lengkap yang dibutuhkan oleh investor khususnya SPN dan SPNS juga untuk strategi treasury operation dari investor,” paparnya. 

    Ide Dari Purbaya 

    Pada pemberitaan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga pernah melontarkan ide untuk menerbitkan surat utang negara dalam jangka pendek lebih banyak. Salah satunya untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) lebih cepat. 

    Saat itu, dia menyebut tujuan penerbitan SPN guna mencegah sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) menumpuk di rekening pemda setiap akhir tahun.  

    Purbaya menyebut setiap tahunnya pemda harus menyediakan Silpa sekitar Rp100 triliun untuk pendanaan pemerintahan awal tahun sembari menunggu penyaluran TKD dari pusat. Akan tetapi, dia memastikan sistem yang tengah digodok Kemenkeu itu tidak akan diterapkan pada awal tahun anggaran (TA) 2026.  

    Menurut Purbaya, pemerintah pusat masih bisa untuk mempercepat penyaluran TKD kendati pendapatan negara masih minim di awal tahun. Dia menyebut akan menerbitkan surat utang jangka pendek untuk membiayai kebutuhan TKD lebih cepat di awal tahun anggaran.  

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut sistem pembiayaan dimaksud sedang dikembangkan. Sejalan dengan hal tersebut, otoritas fiskal juga tengah melatih agar pasar keuangan terbiasa dengan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) oleh pemerintah.  

    “Kami bisa terbitkan surat utang jangka pendek, satu bulan, dua bulan tiga bulan, empat bulan. Jadi mesti kreatif sedikit dibanding menghambat perekonomian dengan menumpuk uang di perbankan. Lebih baik seperti itu, uangnya habis nanti di awal tahun saya pastikan pemdanya dapat uang cepat di minggu pertama atau tanggal 2 [Januari] sudah dapat uangnya,” kata Purbaya, Oktober 2025 lalu. 

  • Pemerintah tarik utang Rp614,9 triliun, Wamenkeu: Masih “on-track”

    Pemerintah tarik utang Rp614,9 triliun, Wamenkeu: Masih “on-track”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi penarikan utang baru oleh pemerintah sebesar Rp614,9 triliun per 30 November 2025 masih terjaga dalam desain atau “on-track.”

    Nilai itu setara dengan 84,06 persen terhadap proyeksi yang ditetapkan dalam laporan semester (lapsem) 2025 sebesar Rp731,5 triliun.

    “Jadi saat ini masih on-track menuju desain dari APBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis.

    Target penarikan utang sebesar Rp731,5 triliun sepanjang tahun ini digunakan untuk menutup defisit APBN yang berdasarkan proyeksi yang diperkirakan mencapai 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Sementara saat ini, defisit APBN tercatat sebesar 2,35 persen PDB, masih di bawah target proyeksi defisit APBN 2025.

    Selain mengandalkan pembiayaan utang, pemerintah juga memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mengurangi kebutuhan penerbitan surat berharga negara (SBN).

    “Pemenuhan pembiayaan ini terkendali melalui langkah antisipatif, seperti prefunding, ketersediaan kas yang memadai, serta active cash dan debt management, termasuk penempatan dana Rp200 triliun di perbankan umum,” jelas Suahasil.

    Pengelolaan utang juga dilakukan dengan bersinergi bersama Bank Indonesia (BI), kata Suahasil. Sinergi ini berupa skema debt switch pada Surat Berharga Negara (SBN) pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo. Skema ini diambil untuk mengurangi risiko refinancing.

    “SBN yang kami terbitkan pada COVID-19 lalu ada yang jatuh tempo pada 2025, 2026, 2027, dan 2028. Untuk jatuh tempo ini, kami bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching,” tambahnya.

    Wamenkeu menggarisbawahi skema debt switching yang diambil oleh Kemenkeu tidak hanya dilakukan bersama BI. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu aktif melakukan skema debt switching dengan lembaga multilateral maupun lembaga lainnya.

    Suahasil pun menambahkan pasar keuangan dalam tren membaik, yang mampu mendukung pembiayaan yang makin efisien.

    Di samping pembiayaan utang, pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp41,4 triliun. Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp573,5 triliun atau 86,63 persen dari proyeksi laporan semester sebesar Rp662 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur BI: Nilai tukar rupiah relatif stabil jelang akhir tahun

    Gubernur BI: Nilai tukar rupiah relatif stabil jelang akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah tercatat relatif stabil pada pertengahan Desember 2025 dibandingkan pada akhir November 2025.

    “Nilai tukar rupiah pada 16 Desember 2025 tercatat sebesar Rp16.685 per dolar AS, relatif stabil bila dibandingkan dengan level akhir November 2025,” kata Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, pada Senin (24/11) di minggu terakhir November 2025 rupiah dibuka pada level Rp16.706 per dolar AS.

    Rupiah terus bergerak menguat hingga menyentuh level terendah dalam minggu tersebut sebesar Rp16.634 per dolar AS pada Kamis (27/11), lalu melemah menjadi Rp16.641 per dolar AS pada Jumat (28/11).

    “Perkembangan nilai tukar rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional dan mitra dagang Indonesia, bahkan tercatat menguat bila dibandingkan dengan mata uang negara maju, kecuali AS,” ujar Perry.

    Ia mengatakan, stabilitas rupiah tersebut didukung oleh kebijakan Bank Indonesia melalui intervensi pasar Non-Deliverable Forward (NDF), baik di luar negeri maupun domestik (DNDF), pasar spot, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Ia menuturkan, faktor lain yang mendukung stabilitas kurs adalah tambahan pasokan valuta asing (valas) dari korporasi, seiring dengan peningkatan konversi valas ke rupiah oleh eksportir sebagai dampak positif dari penerapan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Nilai tukar rupiah diperkirakan akan stabil didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Perry.

    Sebagai upaya dalam menjaga stabilitas nilai tukar, BI juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 16-17 Desember 2025.

    “Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional,” ucap Perry.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur BI sebut ruang penurunan suku bunga masih terbuka di 2026

    Gubernur BI sebut ruang penurunan suku bunga masih terbuka di 2026

    Kami terus mencermati ruang penurunan suku bunga. Besarnya berapa, waktunya kapan, nanti akan kami evaluasi dari setiap RDG bulan ke bulan berikutnya,

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan ruang penurunan suku bunga acuan masih terbuka pada tahun 2026.

    “Ke depan, masih ada ruang penurunan suku bunga. Dasar pertimbangannya adalah proyeksi inflasi yang tetap rendah dan terkendali dalam sasaran dan perlunya bersama pemerintah dan berbagai pihak terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu.

    BI sebelumnya telah menurunkan suku bunga BI-Rate sebanyak enam kali dengan total 150 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen. Penurunan itu dilakukan sebanyak satu kali pada 2024 dan lima kali pada 2025.

    Untuk peluang penurunan suku bunga ke depan, BI akan terus mengevaluasi perkembangan tiap bulan melalui asesmen, baik dari sisi inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun stabilitas nilai tukar rupiah dan kondisi moneter lainnya.

    “Kami terus mencermati ruang penurunan suku bunga. Besarnya berapa, waktunya kapan, nanti akan kami evaluasi dari setiap RDG bulan ke bulan berikutnya,” ujar Perry.

    Di sisi lain, BI juga akan mengencangkan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah mengingat ketidakpastian global yang masih tinggi.

    Upaya itu dilakukan melalui intervensi di pasar luar negeri non-delivery forward, baik pasar Asia, Eropa, maupun Amerika Serikat.

    Intervensi juga akan dilakukan pada pasar valuta asing (valas) domestik, baik secara tunai, domestik non-delivery forward, maupun pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

    “Kami akan meningkatkan pertumbuhan uang primer hingga arahnya mulai Desember dan sepanjang tahun ke depan adalah double digit. Itulah cara bagaimana kami turut mendorong pertumbuhan ekonomi agar ekspansi likuiditas yang kami sudah alirkan ke perbankan itu bisa mengalir ke sektor riil,” tutur Perry.

    Sebagai catatan, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate tetap berada di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 yang berlangsung pada Selasa (16/12) dan Rabu ini.

    Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing juga dipertahankan pada level 3,75 persen dan 5,5 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prospek Obligasi Korporasi Menguat, MI Racik Strategi Investasi

    Prospek Obligasi Korporasi Menguat, MI Racik Strategi Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Daya tarik pasar modal Indonesia meningkat seiring menguatnya prospek pasar obligasi korporasi dan pasar saham dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah dua pilihan instrumen tersebut, manajer investasi kian cermat meracik strategi guna memperoleh imbal hasil optimal bagi investor.

    Head of Fixed Income Sinarmas Asset Management Fikri Syuhada menilai obligasi korporasi memiliki prospek yang menarik pada tahun mendatang. Instrumen ini dipandang sebagai sarana diversifikasi portofolio dari pasar saham yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

    Menurut Fikri, Sinarmas Asset Management berencana meningkatkan porsi obligasi korporasi dalam portofolio investasinya. Obligasi korporasi dinilai memiliki durasi yang relatif pendek serta imbal hasil (kupon) yang lebih tinggi dibandingkan surat berharga negara (SBN), sehingga dinilai lebih tahan terhadap volatilitas pasar.

    Meski demikian, peningkatan porsi obligasi korporasi tetap mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain ketersediaan instrumen di pasar dan keseimbangan antara imbal hasil dan risiko kredit.

    “Porsi obligasi korporasi masih dapat ditingkatkan dalam portofolio reksa dana kami. Namun, peningkatan ini akan mempertimbangkan faktor ketersediaan instrumen pasar, keseimbangan optimal antara yield dan risiko kredit, hingga batasan komposisi produk,” kata Fikri kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

    Di sisi lain, Sinarmas Asset Management tetap memasukkan saham dalam racikan portofolio. Menurut Fikri, reksa dana campuran dengan porsi saham berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar seiring berlanjutnya kebijakan domestik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

    Sementara itu, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menilai bahwa di tengah tren positif pasar obligasi korporasi, sejumlah risiko masih membayangi penerbitan surat utang baru. Untuk menyiasati kondisi tersebut, Panin Asset Management menerapkan strategi alokasi yang berbeda pada setiap produk reksa dananya.

    Pada reksa dana Panin Gebyar Indonesia 2, Panin mengalokasikan 100 persen dana pada obligasi pemerintah. Adapun Panin Dana Utama Plus 2 menempatkan 10–30 persen pada obligasi korporasi dan sisanya pada obligasi pemerintah. Sementara itu, Panin Dana Pendapatan Berkala mengalokasikan 30–50 persen pada obligasi korporasi, dan Panin Dana Pendapatan Utama menempatkan 40–70 persen dananya pada obligasi korporasi.

    “Secara rasio, akan berada dalam range itu. Peningkatan bobot misalnya dari 40 ke 50% itu lebih jika ada penawaran yang menarik atau valuasi yang murah pada obligasi pemerintah,” kata Rudiyanto kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

    Meski prospeknya positif, penerbitan obligasi korporasi dinilai tidak selalu membawa sentimen menguntungkan. Salah satu risikonya adalah potensi penurunan kupon obligasi baru seiring tren penurunan suku bunga acuan.

    Pandangan serupa disampaikan Fikri. Ia menilai, tren penurunan suku bunga berpotensi mendorong capital gain dari kenaikan harga obligasi, namun sekaligus memunculkan risiko reinvestment. “Namun hal ini menimbulkan risiko reinvestment di mana sulit mencari instrumen pengganti dengan kupon setara atau lebih tinggi saat obligasi jatuh tempo,” katanya.

    _________ 

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • BI Sebut Utang Luar Negeri Dikelola secara Cermat

    BI Sebut Utang Luar Negeri Dikelola secara Cermat

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) pemerintah pada Oktober 2025 mengalami penurunan. Namun, secara tahunan (year on year/yoy), ULN tercatat sebesar US$ 210,5 miliar atau tumbuh 4,7%.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan ULN pemerintah dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

    Meski mengalami peningkatan secara tahunan, Ramdan menegaskan utang luar negeri pemerintah tetap berada dalam kondisi terjaga. ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel,” kata Ramdan dalam keterangan resmi, Senin (15/12/2025).

    Ia menambahkan, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan serta penguatan perekonomian nasional. ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

    Adapun ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,2%, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 19,6%, jasa pendidikan sebesar 16,4%, konstruksi sebesar 11,7%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,6%.

    Di sisi lain, ULN swasta mengalami penurunan. Posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 190,7 miliar pada Oktober 2025, turun dibandingkan September 2025 yang sebesar US$ 192,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,9% (yoy).

    Secara keseluruhan, BI mencatat utang luar negeri Indonesia menurun pada Oktober 2025 menjadi US$ 423,9 miliar dibandingkan posisi September 2025 yang sebesar US$ 425,6 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3% (yoy), terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik.

    BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,3% pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2% dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas Ramdan.

  • Ekonom Prediksi BI Tahan Suku Bunga Acuan Desember 2025

    Ekonom Prediksi BI Tahan Suku Bunga Acuan Desember 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% pada rapat dewan gubernur (RDG) yang digelar pada 16-17 Desember 2025. Kebijakan tersebut dinilai perlu diambil sambil mencermati sejumlah indikator perekonomian domestik dan global.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, BI akan mempertimbangkan perkembangan sektor riil, mulai dari pertumbuhan kredit hingga stabilitas pasar keuangan.

    Menurutnya, bank sentral juga mencermati pergerakan imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun, kondisi pasar antarbank, stabilitas nilai tukar rupiah, serta laju inflasi. Hingga kini, BI rate berada di level 4,75% setelah dipangkas total 125 basis poin sejak awal 2025.

    “Kemungkinan BI akan menahan suku bunga acuan di bulan ini, sambil melihat perkembangan pasar finansial global serta efektivitas dari insentif dan pemotongan bunga yang sudah diberikan BI sebelumnya,” tutur dikutip Senin (14/12/2025).

    Ia menuturkan, pertumbuhan kredit masih cenderung stagnan di level 7,36% per Oktober 2025. Namun, sejumlah indikator sektor riil lainnya, seperti purchasing managers’ index (PMI) manufaktur dan penjualan ritel, mulai menunjukkan sinyal perbaikan pada kuartal IV 2025.

    Dengan kondisi tersebut, BI dinilai memiliki ruang untuk menahan suku bunga sambil menilai sejauh mana transmisi kebijakan moneter dan insentif yang telah dikeluarkan sebelumnya bekerja di perekonomian.

    “Langkah ini menyediakan ruang bagi BI untuk menjaga stabilitas dari yield SBN 10 tahun dan nilai tukar yang relatif fluktuatif di dua bulan terakhir,” kata David.

    Ia juga menilai masih terdapat potensi perlambatan ekonomi Amerika Serikat, sehingga peluang bagi bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), untuk melanjutkan penurunan suku bunga tetap terbuka.

    Situasi tersebut, menurut David, dapat membuka ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga acuan dua hingga tiga kali sepanjang 2026.

    Namun, kebijakan tersebut tetap bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi di AS yang menuntut kebijakan moneter The Fed lebih akomodatif.

    “Saat ini kita akan sama-sama menunggu data AS yang lebih jelas yang akan dirilis, karena sebelumnya sempat terganggu oleh government shutdown AS,” tegas David.

  • Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi USD 423,9 Miliar, Didominasi Jangka Panjang

    Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi USD 423,9 Miliar, Didominasi Jangka Panjang

    Liputan6.com, Jakarta – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat mengalami penurunan pada Oktober 2025. Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia (BI), posisi ULN Indonesia pada akhir Oktober 2025 tercatat sebesar USD 423,9 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi pada September 2025 yang mencapai USD 425,6 miliar.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh tipis sebesar 0,3% (yoy), yang terutama didorong oleh pertumbuhan ULN sektor publik.

    “Penurunan posisi ULN ini menunjukkan pengelolaan yang cermat dan terukur, sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang terus kami jaga,” ujar Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

    Ramdan memaparkan, posisi ULN pemerintah pada Oktober 2025 tetap terjaga kuat, tercatat sebesar USD 210,5 miliar, atau tumbuh 4,7% (yoy). Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

    “Kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif tetap tinggi, bahkan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Ini menjadi sinyal positif bagi pengelolaan pembiayaan negara,” tambahnya.

    Sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung program-program prioritas.

    Ramdan merinci, sektor-sektor yang paling banyak didukung antara lain Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,2%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,6%), serta Jasa Pendidikan (16,4%).

    Posisi ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.