Produk: Rusunawa

  • DKI kemarin, rusunawa Jakarta hingga Persija vs Persebaya

    DKI kemarin, rusunawa Jakarta hingga Persija vs Persebaya

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta terjadi pada Sabtu (12/4), mulai dari jumlah rusunawa di Jakarta hingga petandingan Persija vs Persebaya.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Pemprov DKI sudah bangun 33 ribu unit rusunawa hingga 2024

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah membangun sebanyak 33.830 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di lima wilayah kota administrasi hingga 2024.

    “Sampai dengan 2024 sebanyak 156 blok, 87 menara dengan jumlah 33.830 unit yang tersebar di lima wilayah kota,” ujar Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Meli Budiastuti saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Selengkapnya di sini

    2. Polisi siapkan 2.898 personel amankan laga Persija vs Persebaya di GBK

    Aparat kepolisian menyiapkan sebanyak 2.898 personel gabungan untuk mengamankan laga lanjutan pekan ke-28 BRI Liga 1 2024/2025 antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu malam.

    “Untuk memastikan laga berjalan aman dan lancar, sebanyak 2.898 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta disiagakan mengamankan seluruh rangkaian kegiatan, baik di dalam maupun sekitar stadion,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Selengkapnya di sini

    3. Rano Karno: Jakarta harus punya festival film bertaraf internasional

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berkeinginan agar Jakarta memiliki festival film yang bertaraf internasional.

    “Ada keinginan saya, Jakarta harus memiliki festival film bertaraf internasional. Saya tidak menganggap Jakarta Film Week tidak internasional, Itu juga internasional, tapi mungkin dia bukan blockbuster,” ucap Rano saat ditemui usai nonton bareng Film Jumbo di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Selengkapnya di sini

    4. Dukcapil Jaksel ingatkan pendatang baru harus punya surat pindah

    Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan mengingatkan pendatang baru harus mempunyai surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal jika ingin tinggal di Jakarta.

    “Jika ingin pindah harus memiliki SKPWNI atau surat pindah dari daerah asal,” kata Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Selengkapnya di sini

    5. Transjakarta siagakan layanan menuju konser Kim Taeyeon di GBK

    PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyiagakan layanan untuk memudahkan perjalanan pelanggan menuju lokasi konser penyanyi solo asal Korea Selatan, Kim Tae-yeon yang digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu sore.

    “Pelanggan yang ingin menonton konser Kim Taeyeon dapat menggunakan layanan BRT dan layanan terintegrasi menuju venue (lokasi) konser,” kata Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani dalam keterangannya, Sabtu.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemohon unit Rusunawa Jagakarsa lampaui kuota pendaftaran tahap satu

    Pemohon unit Rusunawa Jagakarsa lampaui kuota pendaftaran tahap satu

    Jakarta (ANTARA) – Pemohon unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jagakarsa, Jakarta Selatan, mencapai 401 orang, melampaui kuota pendaftaran tahap pertama, yakni 200 pendaftar.

    Karena itu, Sekretaris Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI DKI Jakarta Meli Budiastuti saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan, pemesanan (booking) unit rusunawa di aplikasi SIRUKIM telah ditutup.

    “Saat ini ‘booking’ dilakukan penutupan, karena Unit Pengelola Rusun sedang melakukan verifikasi awal terkait kevalidan administrasi kependudukan DKI Jakarta dan kepemilikan aset dari 410 pemohon,” kata dia.

    Meli mengatakan, verifikasi awal dilakukan melalui sistem seiring terintegrasinya aplikasi SIRUKIM dengan sistem dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.

    “Pastinya sesuai ketentuan yang berlaku, tahapan penghunian diawali dengan verifikasi awal melalui sistem, karena aplikasi SIRUKIM sudah terintegrasi dengan sistem Dukcapil dan Bapenda,” kata dia.

    Verifikasi awal ini untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya syarat antara lain pemohon merupakan kepala keluarga sesuai yang tercantum pada kartu keluarga dengan berusia maksimal 55 tahun saat mendaftar.

    Kemudian, ber-KTP DKI Jakarta, memiliki PM-1 (surat keterangan) dari kelurahan setempat yang menerangkan pemohon belum memiliki rumah.

    Lalu berpenghasilan rumah tangga antara Rp2,6 juta sampai Rp7,4 juta per bulan, tidak memiliki nomor objek pajak (NOP tanah/bangunan, tidak memiliki kendaraan roda empat dan tidak memiliki kendaraan roda dua lebih dari dua unit.

    “Bila memenuhi persyaratan maka pemohon akan lanjut ke proses verifikasi luring dengan dilakukan wawancara oleh Tim Verifikasi Terpadu yang terdiri dari Dinas Perumahan, Sudin Perumahan dan Pengelola Rusun,” ujar Meli.

    Adapun ketersediaan unit hunian Rusunawa Jagakarsa, yakni sebanyak 723 unit. Dari jumlah ini, sebanyak 58 unit (terdiri dari tiga tipe unit disabilitas tiga dan tipe unit keluarga 55 unit) untuk pemohon kategori disabilitas.

    Untuk pemohon kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terdampak atau terprogram (unit keluarga dengan dua kamar tidur) sebanyak 266 unit.

    Sementara untuk pemohon kategori MBR atau Umum (unit keluarga dengan dua kamar tidur) sebanyak 399 unit.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • 10
                    
                        Pendaftaran Rusunawa Jagakarsa Resmi Dibuka Hari Ini, Kuota Terbatas untuk 200 Pendaftar
                        Megapolitan

    10 Pendaftaran Rusunawa Jagakarsa Resmi Dibuka Hari Ini, Kuota Terbatas untuk 200 Pendaftar Megapolitan

    Pendaftaran Rusunawa Jagakarsa Resmi Dibuka Hari Ini, Kuota Terbatas untuk 200 Pendaftar
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kabar baik bagi warga Jakarta yang sedang mencari
    hunian terjangkau
    . Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jakarta resmi membuka pendaftaran tahap pertama untuk Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Jagakarsa mulai hari ini, Kamis (10/4/2025), pukul 07.30 WIB.
    Informasi ini diumumkan melalui akun Instagram resmi @dinasperumahan.jakarta. Kuota pendaftaran pada tahap pertama ini dibatasi hanya untuk 200 orang.
    “jadilah bagian dari warga
    Rusunawa Jagakarsa
    ,” tulis Dinas Perumahan dalam unggahannya.
    Rusunawa Jagakarsa hadir dengan tipe unit yang memiliki:
    Syarat pendaftaran mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2014. Beberapa ketentuan utama antara lain:
    Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tarif sewa Rusunawa Jagakarsa dibedakan berdasarkan kelompok penghasilan sebagai berikut:
    Untuk penyandang disabilitas, lansia, dan veteran:
    Masyarakat yang memenuhi syarat diminta untuk segera mendaftar sebelum kuota terpenuhi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rusunawa Leuwigajah Jadi Tempat Sementara Korban Tanah Amblas Cimahi

    Rusunawa Leuwigajah Jadi Tempat Sementara Korban Tanah Amblas Cimahi

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi segera merelokasi warga yang terdampak akibat amblasnya tanah bekas galian pasir di Gang Ikras 2, Cihanjuang, Kelurahan Cibabat, Cimahi Utara.

    Kejadian ini menyebabkan 11 rumah yang sebelumnya 10 rumah rusak dan berdampak pada 14 kepala keluarga (KK) dengan total 46 jiwa.

    Seluruh warga yang terdampak telah sepakat untuk mengizinkan rumah mereka dibongkar oleh pemerintah demi keselamatan. Sebagai langkah awal, mereka akan dipindahkan sementara ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Leuwigajah.

    “Selama proses pembongkaran, para warga terdampak akan direlokasi sementara ke Rusunawa Leuwigajah,” ujar Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, usai meninjau lokasi kejadian, Kamis (10/4/2025).

    BACA JUGA:Mitigasi Pergerakan Tanah di Cimahi Utara, Dewan Sarankan Relokasi Warga ke Rusunawa

    Pemerintah tengah menyiapkan alokasi anggaran tidak terduga untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal. Bantuan ini mencakup kebutuhan sehari-hari serta insentif dan kompensasi bagi warga terdampak.

    “Termasuk insentif perlengkapan atau kompensasi dari bantuan akses yang tidak terduga,” kata Adhitia.

    Bantuan juga datang dari Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Jawa Barat, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

    “Anggaran sementara dari dana sosial tidak terduga memang sudah disiapkan sesuai aturan. Selain itu, kita juga masih memiliki dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup untuk mengantisipasi bencana ini,” tambahnya.

    BACA JUGA:Kontur Labil Bekas Galian Pasir Sebabkan Pergerakan Tanah, Empat Rumah di Cimahi Nyaris Ambruk

    Terkait rumah-rumah yang terdampak, Adhitia menegaskan bahwa pembongkaran harus dilakukan untuk mencegah risiko yang lebih besar. Ia juga mengatakan, pemerintah akan segera melakukan kajian teknis terhadap kondisi tanah di kawasan tersebut.

    “Pemerintah harus cepat melakukan kajian terkait tanah ini. Jika dampaknya meluas, kami akan merapatkan kembali dengan pihak terkait untuk mencari solusi jangka panjang,” ungkapnya.

    Sebagai langkah administratif, pihaknya telah menginstruksikan lurah setempat untuk melakukan pendataan legalitas kepemilikan lahan warga terdampak.

    “Jika memang diperlukan relokasi permanen, maka kita akan mencari tempat baru yang lebih aman. Ini harus dipikirkan matang-matang karena lahan yang terdampak saat ini masih merupakan milik Pemkot,” jelasnya.

  • Rute Jaklingko Mau Diperluas hingga Tangerang, Buka Wacana Penggratisan 15 Golongan – Page 3

    Rute Jaklingko Mau Diperluas hingga Tangerang, Buka Wacana Penggratisan 15 Golongan – Page 3

    Sebagai informasi, 15 golongan tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya

    2. Tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta

    3. Peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)

    4. Karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI

    5. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

    6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

    7. Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu

    8. Penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)

    9. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

    10. Veteran Republik Indonesia

    11. Penyandang disabilitas

    12. Penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun

    13. Pengurus masjid (marbot)

    14. Pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

    15. Juru Pemantau Jentik (Jumantik)

  • 86 persen rusunawa di Jakarta telah dihuni

    86 persen rusunawa di Jakarta telah dihuni

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 86,9 persen rumah susun sederhana sewa (rusunawa) telah dihuni seiring rampungnya pembangunan hunian layak pada tahun 2024.

    “Telah terhunisebanyak 86,9 persen dari seluruh rusunawa yang ada di Jakarta,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di sela penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jakarta Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu.

    Rusunawa merupakan bentuk penyediaan fasilitas hunian vertikal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau. Masyarakat yang menghuni rusunawa melakukan pembayaran sewa setiap bulan.

    Merujuk data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, jumlah rusunawa yang sudah dibangun sampai tahun 2024 sebanyak 33.830 unit yang tersebar di lima wilayah kota Jakarta.

    Adapun total rusunawa di Jakarta yang sudah terhuni menjadi bagian dari capaian kinerja dan hasil pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang disampaikan Pramono dalam laporannya.

    Khusus untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman, dia juga menyampaikan terkait menurunnya persentase lingkungan permukiman kumuh menjadi 6,46 persen.

    Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dengan total kawasan permukiman yang ditata seluas 1.813,15 hektar di enam wilayah administrasi.

    LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun yang mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas dan penugasan.

    Penyampaian LKPJ Tahun 2024 ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Akan Resmikan Rusunawa Jagakarsa Setelah Lebaran – Page 3

    Pramono Akan Resmikan Rusunawa Jagakarsa Setelah Lebaran – Page 3

    Doel menyampaikan, Rusunawa Jagakarsa selesai setelah pembangunan selama hampir 406 hari dengan alokasi anggaran sekitar Rp 382 miliar. Menurut dia, biaya sebesar itu tidak hanya untuk hunian, namun juga fasilitas pendukungnya.

    “Teman-teman tadi lihat parkir umum luar biasa disediakan, disabilitas juga diberikan fasilitas. Ada masjid, ada taman, ada lapangan olahraga, dan bahkan kita juga siapkan warung untuk penghuni-penghuni rusun ini juga bisa berusaha disini, membuka usaha, membuka warung. Kemudian ada klinik, perpustakaan, dan coworking space. Ada PAUD, terutama yang saya minta harus ada daycare,” ungkap dia.

    Doel mencatat, daycare atau penitipan anak menjadi infrastruktur penting dalam sebuah ekosistem hunian. Namun terkadang suka dialpakan.

  • Menata asa di lorong kumuh

    Menata asa di lorong kumuh

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah gemerlap gedung pencakar langit Jakarta, terselip lorong-lorong sempit yang menjadi saksi bisu perjuangan ribuan keluarga untuk mempertahankan hidup.

    Di sebuah sudut di Jakarta Selatan, ada gang-gang kecil berkelok di antara rumah-rumah berhimpitan. Dinding-dindingnya penuh coretan, atapnya saling menindih dan aroma tak sedap seakan dianggap normal dan bukan menjadi masalah.

    Sejumlah pakaian digantung seadanya di depan rumah, di samping itu ada sebuah selokan nampak mata tikus mengintip untuk sekedar keluar mencari remahan makanan.

    Sementara anak-anak berlarian di atas jalanan yang hanya cukup untuk satu motor melintas. Inilah wajah RW kumuh di Jakarta di mana realitasnya tak bisa disembunyikan di balik kemajuan kota metropolitan

    Di salah satu sudut Manggarai, seorang pria paruh baya terlihat sibuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor.

    Pria bernama Ahmad itu mengatakan, “Kalau hujan, airnya masuk ke dalam. Tapi kalau direnovasi, biayanya mahal.”

    Sama seperti banyak warga lain, ia dihadapkan pada dilema yakni bertahan dengan kondisi seadanya atau merelakan rumahnya dibongkar demi kehidupan yang lebih layak.

    Terlebih, kebakaran yang melanda RW 06 dan RW 12 Manggarai pada Agustus 2024 yang menambah kompleksitas permasalahan pemukiman. Lebih dari 3.000 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi.

    Arsip foto – Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan memadamkan api di Jalan Remaja 5, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri/aa.

    Meski berbagai langkah telah dilakukan, perjalanan menghapus RW kumuh dari Jakarta masih panjang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat masih ada 450 RW dengan kategori kumuh di Jakarta.

    Upaya penataan seperti di Manggarai hanyalah sebagian dari perjuangan besar yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

    Bagi warga, perubahan ini bukan sekadar soal perbaikan fisik rumah atau jalan, tetapi juga tentang harapan akan masa depan yang lebih baik.

    Seorang ibu bernama Yuni yang telah puluhan tahun tinggal di RW kumuh Manggarai menatap lorong kecil di depannya. “Kalau bisa lebih rapi dan bersih, anak-anak kita juga akan punya masa depan yang lebih baik,” katanya penuh harap.

    Adapun sejumlah kriteria dapat disematkan kepada suatu RW untuk dinyatakan kumuh yakni berdasarkan indikator kepadatan penduduk, kondisi/perencanaan bangunan, konstruksi bangunan, ventilasi bangunan, kepadatan bangunan, kondisi jalan, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan pencahayaan.

    Menuju Jakarta tanpa RW kumuh

    Semakin bergantinya tahun, perubahan mulai terasa. Di balik deretan rumah yang tampak tua dan rapuh, kini perlahan hadir sentuhan baru.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) terus berupaya membebaskan RW-RW dari label kumuh.

    Manggarai menjadi salah satu titik fokus di Jakarta Selatan, mengingat tujuh RW di sana masih masuk dalam kategori jumlah RW kumuh tertinggi di Jakarta Selatan. Upaya ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 90 Tahun 2018.

    Untuk mereka yang memilih bertahan, program bedah rumah menjadi secercah harapan. Pemerintah menawarkan bantuan perbaikan melalui dana non-APBD, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

    Alternatif lainnya adalah pola konsolidasi tanah vertikal (KTV), di mana warga diajak menata ulang pemukiman agar lebih tertata, sehat, dan nyaman ditinggali.

    Di beberapa sudut, perubahan mulai terlihat. Jalan setapak yang dulu becek kini dilapisi beton. Saluran air yang sebelumnya mampet dibersihkan agar tak lagi menyebabkan banjir. Mural-mural warna-warni menghiasi tembok, membawa nuansa lebih hidup di tengah lingkungan yang sebelumnya tampak kusam.

    Pemerintah juga menambah fasilitas umum seperti tempat sampah dan alat pemadam kebakaran ringan (APAR), memastikan warga memiliki perlindungan dasar terhadap risiko kebakaran yang kerap mengancam permukiman padat.

    Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memprioritaskan kembalinya warga gusuran ke Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara.

    Upaya ini merupakan bagian dari 11 program prioritas yang akan dikebut dalam 100 hari pertama kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno dengan tujuan menyediakan hunian layak bagi warga terdampak penggusuran.

    Terakhir tak kalah penting, komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi warga Jakarta khusus bagi mereka yang tinggal di RW kumuh.

    Salah satu strategi yang diusulkan adalah memanfaatkan tanah milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan hunian tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga.

    Dilema relokasi ke rusunawa

    Namun, tak semua rumah bisa diperbaiki. Bagi yang tinggal di kawasan dengan risiko tinggi seperti di bantaran sungai atau lahan pemerintah, relokasi menjadi satu-satunya pilihan.

    Tawaran pindah ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Green Jagakarsa, Jakarta Selatan, menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal maupun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa meningkatkan taraf hidup.

    Penyediaan rusun merupakan salah satu wujud dari janji kampanye Gubernur DKI Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno.

    Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno (kedua kanan) berbincang dengan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin (kanan) dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto (kiri) saat melakukan peninjauan di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Green Jagakarsa, Jakarta, Sabtu (15/3/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc/aa.

    Rusun yang akan diresmikan ini juga menjadi pembuktian bagi warga Kebon Pala, Jakarta Timur, untuk yang mau berpindah atau relokasi.

    Rusunawa ini bukan sekadar tempat tinggal baru, tetapi juga sebuah awal baru bagi warga berpenghasilan rendah. Dengan 723 unit yang tersedia, termasuk bagi penyandang disabilitas, rusun ini menawarkan fasilitas lengkap yakni taman bermain, perpustakaan, co-working space, hingga daycare untuk anak-anak.

    Rusunawa Green Jagakarsa berkonsep ramah lingkungan dan memiliki luas 19.886 meter persegi (m2) atau 1,5 hektare (ha) dengan alokasi anggaran sebesar Rp382 miliar.

    Unit rusun ini memiliki tipe 36 terdiri dari ruang tamu dengan keluarga, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan balkon. Untuk harga sewa unit rusun paling rendah Rp865.000 di luar token dan air.

    Sebanyak 40 persen penghuni Rusunawa Jagakarsa diperuntukkan bagi masyarakat terprogram yang terdampak dari sarana dan prasarana kota.

    Fasilitas yang disediakan, akses di rusun ini juga terbilang mudah yakni dekat dengan Pasar Pondok Labu, Rumah Sakit Fatmawati hingga RSUD Pasar Minggu.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atau Bang Doel meyakini Rusunawa Green Jagakarsa, Jakarta Selatan, lebih bagus dari rusun sejenis yang ada di Singapura.

    Rano mengatakan rusunawa ini mencontoh Singapura yang memiliki rumah susun dan apartemen layak bagi warganya.

    Ditegaskan bahwa syarat untuk menyewa rusun, yakni harus warga KTP DKI Jakarta sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) 61 Tahun 2020.

    Namun, relokasi bukanlah keputusan mudah. Bagi sebagian warga, meninggalkan rumah lama berarti juga meninggalkan komunitas yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Tak sedikit yang ragu, takut kehilangan sumber mata pencaharian yang selama ini bertumpu pada interaksi sosial di lingkungan lama mereka.

    Kemudian, rasa khawatir akan beban biaya yang timbul jika tinggal di rusun, meskipun fasilitas yang disediakan lebih baik dibandingkan dengan tempat tinggal sebelumnya.

    Beragam opini yang melintas dari pandangan masyarakat, namun tidak sedikit pula yang bersyukur atas fasilitas yang diberikan.

    Jakarta mungkin tak bisa berubah dalam semalam. Namun, langkah-langkah kecil ini menunjukkan bahwa ibu kota terus berjuang untuk menata demi menyusun kembali asa bagi mereka yang memilih menetap.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kanwil Kementerian Agama Jakarta Pantau Hilal 1 Syawal 1446 Hijriah di 4 Lokasi

    Kanwil Kementerian Agama Jakarta Pantau Hilal 1 Syawal 1446 Hijriah di 4 Lokasi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta melakukan pemantauan hilal untuk menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah pada Sabtu (29/3/2025) sore.

    Pemantauan dilakukan pada empat lokasi, yakni rooftop Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

    Kemudian lokasi kedua berada Masjid Raya KH Hasyim Ashari di Jalan Rusunawa Pesakih, Cengkareng, Jakarta Barat lokasi ketiga di Masjid Al Musari’in, Basmol, Kembangan, Jakarta Barat.

    Lokasi keempat di Pulau Karya Kabupaten Kepulauan Seribu, keempat lokasi ini merupakan tempat yang dari tahun ke tahun selalu menjadi titik pemantauan hilal di wilayah DKI Jakarta.

    Nantinya hasil pemantauan hilal dari masing-masing tempat ini yang akan dilaporkan ke tingkat Kementerian Agama RI untuk dibahas dalam sidang Isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah.

    “Hasil pemantauan di setiap titik baik di DKI maupun di titik yang lain dilaporkan ke sidang Isbat,” kata Tim Ahli Hisab Rukiyat Jakarta, Syarif Hidayat di Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (29/3/2025).

    Tim Hisab Rukiyat Jakarta menyatakan bahwa tugas mereka hanya melakukan pemantauan hilal, sementara untuk keputusan penentuan 1 Syawal 1446 tetap melalui Sidang Isbat.

    Pantauan di rooftop Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, persiapan pemantauan hilal 1 Syawal 1446 Hijriah menggunakan teodolit dan teleskop sudah dilakukan sejak pukul 16.15 WIB.

    Tak hanya melibatkan jajaran Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, pemantauan hilal penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah ini turut melibatkan organisasi masyarakat (Ormas) Islam.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Upaya Pram-Rano realisasikan janji untuk warga DKI

    Upaya Pram-Rano realisasikan janji untuk warga DKI

    Jakarta (ANTARA) – Sejak Oktober 2022, Jakarta tak memiliki sosok gubernur definitif setelah masa kepemimpinan Anies Baswedan berakhir. Kini, Jakarta telah memiliki pemimpin baru, yakni Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno yang dilantik pada 20 Februari 2025.

    Ketika Pramono dan Rano Karno terpilih untuk memimpin Jakarta, harapan besar masyarakat kini bersandar di pundak mereka. Janji-janji yang pernah terucap selama kampanye pun mulai disinggung kembali seiring berjalannya era pemerintahan baru di DKI Jakarta.

    Pada September 2024, pasangan Pram-Rano sempat berikrar untuk mengusung program yang menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka sepakat untuk tidak membuat program-program yang bersifat bombastis. Sebab mereka menilai program yang bersifat bombastis tak akan cukup untuk direalisasikan hingga lima tahun ke depan.

    Lebih lanjut, Pramono dan Doel memilih untuk fokus pada program yang nyata karena dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Kami berdua tidak akan membuat proyek yang bersifat mercusuar. Tapi program-program yang betul-betul menyentuh rakyat secara langsung terutama kelas menengah bawah,” kata Pramono.

    Masalah perkotaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Jakarta memang sudah banyak, namun Pram dan Rano menyoroti kendala lalu lintas yang hampir dirasakan seluruh kelas masyarakat yang hidup di DKI, yakni kemacetan.

    Pram berjanji untuk menghadirkan Transjabodetabek sebagai solusi mengatasi kemacetan, karena Transjakarta dinilai tak cukup. Kehadiran Transjabodetabek digadang-gadang dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi dari wilayah aglomerasi yang masuk ke Jakarta.

    Gubernur DKI juga ingin menggratiskan ongkos MRT dan LRT kepada 15 golongan yang saat ini sudah gratis naik Transjakarta, antara lain: PNS Pemprov DKI dan pensiunan, Tenaga kontrak Pemprov DKI, siswa penerima KJP Plus, karyawan bergaji UMP melalui Bank DKI, penghuni rusunawa, tim penggerak PKK, penduduk ber-KTP Kep Seribu, penerima raskin domisili Jabodetabek, Anggota TNI-Polri, Veteran RI, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD hingga juru pemantau jentik.

    Selain upaya untuk memudahkan mobilitas warganya, DKI juga menyoroti masalah sulitnya mencari pekerjaan.

    Untuk itu, Pram dan Rano berniat mengadakan job fair setiap tiga bulan sekali di setiap kecamatan Jakarta, memberi pelatihan kerja di balai latihan kerja yang diadakan di setiap kantor kecamatan, bimbingan kejuruan di balai latihan kerja dan mengarahkan sebagai konten kreator serta mempermudah syarat untuk melamar kerja bagi yang ingin menjadi Penanganan Prasarna dan Sarana Umum (PPSU).

    Dalam masalah kesehatan dan banjir, pasangan Pram dan Rano berjanji untuk memperbaiki puskesmas yang ada dan memberikan pelayanan yang baik, membangun Rumah Sakit Umum Daerah di Cakung, melanjutkan program sumur resapan yang sudah berjalan agar jumlahnya bertambah, normalisasi sungai untuk mengendalikan debit air serta percepatan pembangunan waduk untuk mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta.

    Demi mengurangi polusi udara, Pemprov DKI ingin membuat ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta yang saat ini masih 5,2 persen menjadi 30 persen sesuai undang-undang, menambah armada dan transportasi umum di Jabodetabek, kemudian memasang alat monitor pengawasan di cerobong asap lalu memberikan sanksi untuk perusahaan yang tidak patuh.

    Tak hanya sederet janji tersebut, Pramono juga sempat mendeklarasikan janji lainnya saat melakukan “belanja masalah” ke masyarakat, di antaranya mengembalikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Dia juga berjanji mengembalikan warga yang tergusur ke Kampung Susun Bayam.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menempelkan ponselnya ke mesin pemindai untuk membayar kereta Moda Raya Terpadu (MRT) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Jumat (14/3/2025). Bank Indonesia meluncurkan layanan pembayaran QRIS Tap berbasis Near Field Communication (NFC) yang memungkinkan pengguna cukup menempelkan ponsel ke mesin pemindai saat membayar belanja, KRL dan MRT sebagai inovasi untuk semakin mempermudah pembayaran digital. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

    Program Quick Win

    Usai terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan perolehan suara 2.183.239 suara atau 50,7 persen, Pram dan Doel tak melupakan janjinya. Pramono bertekad merealisasikan 40 program yang sudah ia janjikan tersebut.

    Ke-40 program “Quick Wins” itu diprioritaskan Pramono dan Doel untuk direalisasikan dalam 100 hari kerja. Adapun 40 program “Quick Wins” antara lain:

    Pemutihan Ijazah; Gratis Transportasi Umum untuk Pemegang KJP; Penguatan JAKI sebagai Super Apps Pelayanan Publik; Home Service untuk Lansia Jakarta (Pasukan Putih); Pengembangan Transportasi Jabodetabek dan Kepulauan; Daycare di Perkantoran Pemerintah Provinsi; Gerakan Menanam Mangrove dan Vegetasi Pengendalian Polusi; Job Fair di 44 Kecamatan tiga bulan sekali; Balai Latihan Kerja di Kelurahan; Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR); Road to Ulang Tahun Jakarta ke 500 tahun; Penguatan Rusun untuk Warga; dan Pengendalian Inflasi Pangan Menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Pemutakhiran Data KJP dan KJMU sinkronisasi menuju Program Sekolah Gratis; Sarapan Pagi Gratis; Gratis Masuk Ancol, TMII, Monas dan Museum di Jakarta untuk Pemegang KJP; RSUD Cakung sebagai Rumah Sakit Berstandar Internasional; Gerak Cepat Penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah; Penuntasan RW kumuh; Pengembangan Kawasan TOD; Penguatan Blok M sebagai Sentra ASEAN; Gerakan Transportasi Aktif Bebas Emisi; Security CCTV di permukiman; Pemutakhiran Data dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu, dan OperasionalRT/RW PemutakhiranData dan Peningkatan Honorarium Jumantik, OperasionalDasawisma, Operasional Posyandu, dan Operasional RT/RW; Kemudahan Pendaftaran PPSU; Aktivasi Taman Kota 24 Jam; Aktivasi Balai Rakyat bersama Karang Taruna; Penyegaran JIS; dan Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan.​​​​​​​ Pemutakhiran data BPJS; Griya Kecamatan (Mix Used Development Kantor Kecamatan/ Pasar Jaya dengan Rumah Susun); Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih; Pemuktakhiran Data Warga Ber KTP dan tinggal di Jakarta; Ekosistem Pengendalian Banjir; Pengembangan SJUT (Sarana Jaringan UtilitasTerpadu); Menjamin supply pangan melalui contract farming; Anugerah Benyamin S (BErsih NYAMan INdah dan Sejahtera) Award untuk peningkatan daya tarik kota; Pemajuan Kebudayaan Betawi; Inisiasi Jakarta Collaboration Fund dan Revitalisasi Kalijodo.Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kanan) mendengarkan paparan Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum (kedua kanan) saat meninjau pengerukan Kali Mookervart, Cengkareng, Jakarta, Jumat (21/2/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

    Realisasi janji

    Daftar panjang janji dari Pramono dan Rano ibarat utang yang harus ditunaikan kepada masyarakat Jakarta. Sebagai warga, tidak ada salahnya untuk memantau bagaimana upaya Pemprov DKI untuk menunaikan janji-janji tersebut.

    Meski baru di masa awal menjabat, namun upaya mereka untuk menepati janji mulai terlihat. Misalnya, Pramono merealisasikan pembangunan balai warga untuk membantu masyarakat agar punya tempat multifungsi seperti untuk acara menikah, khitan, atau acara-acara lainnya.

    Pada Kamis (27/3), Pramono meresmikan balai warga pertama di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dia berharap, tempat itu benar-benar dapat mewadahi masyarakat untuk saling guyub.

    Beberapa waktu lalu, Pramono mengumumkan bahwa DKI Jakarta sudah membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar serta apartemen di bawah Rp650 juta.

    Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025. Menurut Pramono, kebijakan itu memberikan manfaat besar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta.

    Sebelum Ramadhan, Pramono dan Rano juga sempat mewujudkan janjinya memberikan sarapan gratis, kendati program itu dikaji ulang oleh Badan Gizi Nasional dan Pemprov DKI.

    Lalu pada awal Februari, Pramono telah menyerahkan kunci rumah susun (Rusun) Kampung Susun Bayam (KSB) kepada penghuni eks Kampung Bayam Madani, Jakarta Utara.

    Pramono juga sudah mencairkan dana bantuan sosial KJP Plus Tahap 1 pada 20 Maret lalu. Total penerima bantuan ini sebanyak 707.622 orang atau bertambah sekitar 126.000 dibanding tahun lalu.

    Pramono-Rano memberikan bansos pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) kepada warga kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

    Total penerima bansos PKD tahap pertama ini sebanyak 147.304 orang. Adapun rinciannya meliputi 117.784 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi warga berusia minimal 60 tahun, 15.203 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ) bagi anak usia dini 0–6 tahun, serta 14.317 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik. Besaran bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ adalah Rp300.000 per bulan.

    Pada tahap pertama, bantuan diberikan selama tiga bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret, dengan total sebesar Rp900.000. Sedangkan, mulai April 2025, bantuan akan diberikan setiap bulan dengan nominal Rp300.000.

    Untuk persoalan sampah, Pramono telah meninjau langsung Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta untuk memeriksa langsung pengelolaan sampah di sana.

    Janji lainnya yang telah diwujudkan adalah soal PPSU. Pemprov DKI menyederhanakan syarat petugas PPSU yakni diperbolehkan untuk lulusan SD atau minimal bisa membaca dan menulis.

    Pemprov DKI berkomitmen untuk menyelesaikan program-program yang masih tersisa. Pram dan Rano bertekad, setelah Hari Raya Idul Fitri, mereka segera menjalankan program lain untuk memajukan Jakarta dan menyejahterakan warganya.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025