Produk: Rusunawa

  • Gus Ipul Berharap Banyuwangi Bisa Jadi Pelopor Sekolah Rakyat
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        18 April 2025

    Gus Ipul Berharap Banyuwangi Bisa Jadi Pelopor Sekolah Rakyat Surabaya 18 April 2025

    Gus Ipul Berharap Banyuwangi Bisa Jadi Pelopor Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Kabupaten
    Banyuwangi
    , Jawa Timur, diharapkan dapat menjadi pelopor beroperasinya program
    sekolah rakyat
    yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    saat kunjungan kerja di
    Banyuwangi
    untuk mensosialisasikan sekolah rakyat yang rencananya akan mulai dioperasikan pada tahun ajaran 2025.
    “Diharapkan Banyuwangi bisa menjadi pelopor (beroperasinya sekolah rakyat) dan kami berharap ini bisa signifikan dalam mendorong penurunan
    kemiskinan
    ,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Pendopo Sabha Swasta Blambangan, Jumat (18/4/2025).
    Bukan tanpa alasan, Kabupaten Banyuwangi disebutnya memiliki rekam jejak yang baik dalam penurunan angka kemiskinan, yang diharapkan dapat terus ditekan dengan beroperasinya sekolah rakyat.
    Gus Ipul menjelaskan, Banyuwangi menjadi satu dari 200 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi target pengalokasian sekolah rakyat, dan saat ini telah memasuki tahap verifikasi.
    Pemerintah daerah mendapatkan bagian untuk menyediakan tanah yang akan menjadi tempat berdirinya sekolah rakyat.
    Dari syarat minimum tanah 6 hektar, Banyuwangi telah mengusulkan lahan seluas lebih dari 7 hektar.
    “Ini berarti Banyuwangi sudah mencukupi (syarat), nantinya di sana ada tiga jenjang yaitu SD, SMP, SMA, termasuk perumahan guru, fasilitas lengkap. Sekarang sudah diverifikasi tim dari berbagai kementerian,” tambahnya.
    Selain tanah, rekrutmen guru nantinya juga akan dilakukan pemerintah daerah bersama Kemensos.
    Spesifikasinya adalah ASN, PPPK penuh. Apabila tidak ada, akan merekrut PPPK paruh waktu, dan jika seluruhnya tidak ada, maka jalan terakhir adalah mempertimbangkan rekrutmen PPG.
    Sementara untuk kriteria murid adalah siswa yang masuk desil 1, atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yaitu rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10 persen terendah secara nasional.
    Kelompok ini biasanya dianggap sebagai rumah tangga miskin.
    “Desil 1 ada 9 juta KPM (keluarga penerima manfaat) di seluruh Indonesia,” tuturnya.
    Apabila memenuhi syarat secara keseluruhan, Banyuwangi dapat memulai pembelajaran pada tahun 2025 ini dengan kuota yang menyesuaikan.
    Untuk mengawali, dapat dimulai dengan dua rombongan belajar (rombel), masing-masing rombel terdiri dari 25 siswa.
    Dan apabila fasilitas memenuhi, bisa mencapai empat rombel atau 100 siswa.
    “Yang jelas alokasi 1.000 siswa untuk SD, SMP, SMA,” tambahnya.
    Nantinya, seluruh biaya sekolah, makan minum, hingga alat belajar, seluruhnya akan ditanggung pemerintah.
    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipul Fiestiandani mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan dua lokasi beroperasinya sekolah rakyat.
    Yaitu di rusunawa Klatak, Kalipuro, dan balai diklat di Kecamatan Licin, dan dia menyerahkan sepenuhnya pilihan yang tepat menurut Kemensos.
    “Saat ini masih tahap awal, perlu diverifikasi layak tidaknya. Semoga tempat menjadi tempat yang layak,” tandasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transjakarta, LRT, dan MRT sediakan pintu khusus bagi perempuan

    Transjakarta, LRT, dan MRT sediakan pintu khusus bagi perempuan

    Ilustrasi bus Transjakarta tengah menaikkan dan menurunkan penumpang di salah satu halte. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Transjakarta, LRT, dan MRT sediakan pintu khusus bagi perempuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 18 April 2025 – 20:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan gate (pintu) khusus bagi penumpang perempuan pada layanan Transjakarta, MRT, dan LRT dalam rangka layanan gratis memperingati Hari Kartini tanggal 21 April.

    “Mekanismenya akan disiapkan gate khusus bagi pelanggan gratis baik di Transjakarta, MRT, dan LRT,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Penyediaan gate khusus ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung tentang rencana menggratiskan transportasi umum pada Hari Kartini.

    Selain  Hari Kartini, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggratiskan transportasi umum pada 24 April 2025 yang bertepatan dengan peringatan Hari Transportasi Nasional.

    “Pada 24 April bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional, Pemprov DKI Jakarta juga akan menghadirkan layanan transportasi gratis sepanjang hari yang meliputi Transjakarta (BRT, Non-BRT dan Mikrotrans), MRT Jakarta dan LRT Jakarta,” kata Syafrin.

    Terkait realisasi dari program tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat untuk mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok. Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut yakni PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.

    Nantinya, mereka dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di Bank DKI.

    Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Pendaftaran meliputi proses pendaftaran, verifikasi, validasi data, produksi dan distribusi kartu, hingga aktivasi kartu dalam bentuk fisik maupun digital.

    Sumber : Antara

  • Legislator berharap transportasi publik gratis bisa tekan kemacetan

    Legislator berharap transportasi publik gratis bisa tekan kemacetan

    Saat ini, persiapan layanan transportasi publik gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Andri Santosa berharap kebijakan transportasi publik gratis yang diberlakukan bagi 15 golongan dapat memotivasi masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi sehingga bisa menekan kemacetan.

    “Manfaat yang didapat bukan hanya secara ekonomi, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi masalah kemacetan di Jakarta serta mengatasi polusi,” kata Andri di Jakarta, Kamis.

    Andri menjelaskan bahwa rata-rata pengguna transportasi publik di Jakarta mencapai kurang lebih 1,5 juta per hari. Capaian tersebut setara dengan 22,19 persen berdasarkan Laporan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pengguna transportasi publik.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan transportasi gratis itu harus bisa tepat sasaran, supaya apa yang diharapkan dapat tercapai salah satunya yaitu menekan angka kemacetan Jakarta.

    Andri menilai, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan skrining ketat mengenai penerima manfaat kebijakan transportasi gratis tersebut yang tentunya jangan sampai terkesan membebani masyarakat dalam memenuhinya.

    “Sebuah kebijakan yang yang mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat banyak tentu perlu kita dukung,” ujarnya.

    Andri juga mengingatkan Dishub DKI Jakarta perlu meningkatkan pelayanan. Langkah yang perlu ditindaklanjuti adalah dengan membuat standardisasi layanan angkutan publik mulai dari hulu hingga hilir.

    Manajemen armada dengan pengaturan armada yang siap melayani publik harus dihitung dengan cermat.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat guna mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta. Saat ini, persiapan layanan transportasi publik gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangannya.

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut, yakni PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.

    Nantinya, mereka dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di bank.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mau Naik MRT, LRT dan Transjakarta Gratis? Ini Cara Daftar Bagi Warga Jakarta – Halaman all

    Mau Naik MRT, LRT dan Transjakarta Gratis? Ini Cara Daftar Bagi Warga Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mulai minggu ketiga Mei 2025, warga Jakarta dari 15 golongan bisa menikmati layanan MRT, LRT, dan Transjakarta secara gratis.

    Program ini hanya bisa diakses lewat pendaftaran resmi, baik melalui Bank DKI maupun aplikasi Transjakarta, MRT, dan LRT. 

    Pastikan kamu termasuk golongan penerima manfaat dan tahu cara daftarnya sebelum layanan mulai berlaku!

    Cara mendaftar untuk mendapatkan fasilitas transportasi umum gratis, Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Rencananya, transportasi umum di ibu kota itu akan mulai beroperasi melayani warga pada minggu ketiga Mei 2025.

    “Untuk 15 golongan rencananya diberlakukan pada minggu ketiga Mei,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di laman Berita Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Berita Jakarta), Kamis (17/4/2025).

    LRT, MRT, DAN TRANSJAKARTA GRATIS – Jadwal spesial! Nikmati layanan gratis LRT, MRT, dan TransJakarta pada 21 & 24 April 2025. Perempuan bisa naik gratis pada 21 April, sementara 24 April, seluruh warga Jakarta berkesempatan menikmati perjalanan tanpa biaya. Jangan lewatkan kesempatan ini (kolase tribun jakarta)

    Ada tiga cara untuk mendaftar layanan  transportasi umum: 

    Pendaftaran di  Bank DKI

    Bagi 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut yakni, PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP. 

    Pendaftaran melalui Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta:

    Berlaku bagi: penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, serta golongan Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma dan Posyandu.

    Pendaftaran layanan angkutan umum gratis bagi warga Jakarta akan menggunakan Kartu Layanan Gratis (KLG) Transjakarta dan sistem digital

    Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, meliputi proses pendaftaran, verifikasi, validasi data, produksi dan distribusi kartu, hingga aktivasi kartu dalam bentuk fisik maupun digital.

    Bagi masyarakat yang telah terdaftar dan memiliki KLG Transjakarta, kartu tersebut dapat langsung digunakan untuk mengakses layanan gratis di MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

    Daftar Golongan Masyarakat Penerima Manfaat

    PNS Pemprov DKI Jakarta

    Pensiunan PNS

    Tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta Siswa penerima KJP Plus

    Penghuni Rusunawa

    Tim Penggerak PKK dan karyawan bergaji setara UMP

    Penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu Penerima Raskin domisili Jabodetabek Anggota TNI/Polri

    Veteran Republik Indonesia

    Penyandang disabilitas

    Lansia di atas 60 tahun

    Pengurus rumah ibadah

    Pendidik PAUD

    Golongan Jumantik

    Pengurus Karang Taruna

    Dasawisma dan Posyandu.

  • 7
                    
                        Pemprov DKI Gratiskan Transportasi Umum Tanggal 21 dan 24 April 2025, Simak Ketentuannya
                        Megapolitan

    7 Pemprov DKI Gratiskan Transportasi Umum Tanggal 21 dan 24 April 2025, Simak Ketentuannya Megapolitan

    Pemprov DKI Gratiskan Transportasi Umum Tanggal 21 dan 24 April 2025, Simak Ketentuannya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggratiskan seluruh jenis transportasi umum Jakarta pada tanggal 21 dan 24 April 2025.
    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, bahwa layanan
    transportasi umum gratis
    Jakarta tersebut diberikan khusus untuk tanggal 21 April 2025 dalam rangka memperingati Hari Kartini.
    Pada tanggal tersebut, Pemprov DKI akan menggratiskan transportasi umum untuk seluruh penumpang perempuan.
    “Ada hadiah spesial dari Pak Gubernur untuk masyarakat pada 21 April 2025 nanti. Bertepatan dengan Hari Kartini, seluruh penumpang perempuan mendapatkan layanan
    transportasi gratis
    ,” kata Syafrin, dikutip dari portal resmi Pemprov DKI
    Jakarta.go.id
    .
    Setelah itu, pada tanggal 24 April 2025, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan kembali transportasi umum dalam rangka memperingati Hari Angkutan Nasional.
    Untuk tanggal 24 April 2025, transportasi umum akan digratiskan untuk seluruh masyarakat umum.
    “Kemudian, pada 24 April bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional, seluruh masyarakat akan mendapatkan layanan transportasi gratis sepanjang hari itu,” ujar Syafrin.
    Berikut ini jenis kendaraan dan ketentuan masyarakat yang mendapat layanan transportasi umum gratis pada tanggal 21 dan 24 April, yakni:
    – Jenis Kendaraaan Umum yang Digratiskan
    – Ketentuan Layanan
    Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta saat ini juga terus mempersiapkan implementasi layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat.
    Adapun 15 golongan masyarakat penerima layanan transportasi umum gratis tersebut terdiri atas PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.
    Golongan masyarakat tersebut dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di Bank DKI.
    Sedangkan, pendaftaran melalui Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta berlaku bagi penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, serta golongan Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma, dan Posyandu.
    Layanan transportasi umum gratis bagi warga Jakarta akan menggunakan Kartu Layanan Gratis (KLG) Transjakarta dan sistem digital.
    Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, meliputi proses pendaftaran, verifikasi, validasi data, produksi dan distribusi kartu, hingga aktivasi kartu dalam bentuk fisik maupun digital.
    Syafrin menyampaikan, bagi masyarakat yang telah terdaftar dan memiliki KLG Transjakarta, kartu tersebut dapat langsung digunakan untuk mengakses layanan gratis di MRT Jakarta dan LRT Jakarta
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Bodetabek Juga Bisa Dapat Transportasi Gratis Jakarta, Simak Ketentuannya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 April 2025

    Warga Bodetabek Juga Bisa Dapat Transportasi Gratis Jakarta, Simak Ketentuannya Megapolitan 17 April 2025

    Warga Bodetabek Juga Bisa Dapat Transportasi Gratis Jakarta, Simak Ketentuannya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan memperluas layanan
    transportasi gratis
    hingga ke area Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (
    Bodetabek
    ).
    Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat guna mendukung akses mobilisasi warga Jabodetabek.
    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut, diantaranya PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK dan karyawan bergaji setara UMP.
    Tidak hanya warga Jakarta, layanan transportasi umum gratis Jakarta juga bisa didapatkan warga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek).
    Berdasarkan informasi dari website resmi Pemprov DKI Jakarta smartcity.jakarta, berikut ini golongan warga Bodetabek yang bisa dapat transportasi umum gratis Jakarta, yakni:
    Kategori warga Bodetabek tersebut merupakan bagian dari 15 golongan yang berhak mendapatkan layanan transportasi umum gratis Jakarta.
    Cara Daftar Transportasi Gratis Jakarta
    Agar bisa menikmati layanan transportasi ini, warga wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    – Pendaftaran Online
    – Pengambilan Kartu di Bank DKI
    Setelah pendaftaran berhasil, peserta dapat mengambil kartu di kantor Bank DKI dengan membawa dokumen sesuai kondisi berikut:
    Pastikan semua dokumen sudah lengkap agar proses pengambilan kartu berjalan lancar dan cepat.
    Warga Bodetabek yang berhasil mendaftar, dapat menggunakan layanan transportasi umum gratis Jakarta, yakni
    Transjakarta
    ,
    MRT
    , dan
    LRT
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov harus bangun sistem agar subsidi transportasi tepat sasaran

    Pemprov harus bangun sistem agar subsidi transportasi tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membangun sistem yang baik agar subsidi transportasi umum yang direncanakan menyasar 15 golongan tepat sasaran.

    Rio di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu membangun sistem verifikasi penerima manfaat berbasis KTP dan QR Code yang terintegrasi dengan kartu JakLingko dan terkoneksi dengan DTKS serta Dukcapil.

    “Ini penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mempercepat verifikasi secara aman dan efisien,” katanya.

    Selain itu, penggunaan teknologi seperti penerapan autentikasi biometrik dengan menggunakan sidik jari di halte utama juga perlu diterapkan.

    Semua itu untuk memastikan bahwa program transportasi umum gratis yang dikhususkan bagi 15 golongan benar-benar sesuai dengan peruntukannya.

    “Dashboard real-time juga harus dioperasikan oleh Dishub dan diaudit rutin oleh Bawasda untuk menjamin transparansi,” ujarnya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat guna mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta. Saat ini, persiapan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangannya.

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut, yakni PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK dan karyawan bergaji setara UMP.

    Nantinya, mereka dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di bank.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelatihan MTU diprioritaskan untuk kawasan kumuh

    Pelatihan MTU diprioritaskan untuk kawasan kumuh

    Jakarta (ANTARA) – Pelatihan kerja menggunakan “Mobile Training Unit” (MTU) yang tersebar di beberapa kecamatan dan kelurahan di Jakarta Timur diprioritaskan untuk kawasan kumuh.

    “Pelatihan MTU ini kita memprioritaskan memang RW di kelurahan-kelurahan yang kumuh dan miskin dan itu sebenarnya di kami sudah jalan dari tahun 2022. Nah, ini kita lanjut lagi,” kata Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur Teguh Hendarwan.

    Hal itu disampaikannya usai membuka Program Pelatihan Kerja Reguler Angkatan II di Gedung PPKD, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu.

    Pelatihan keterampilan kerja ini sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia sekaligus mengatasi masalah pengangguran .

    “MTU yang kita sebar di delapan kelurahan yang ada, yang merupakan ‘dedicated’ program Pak Gubernur, program ini terkait menyangkut masalah pengentasan, pengangguran dan kemiskinan di Jakarta,” ujar Teguh.

    Teguh menyebut kan, pelatihan kerja Angkatan II ini terdapat 400 peserta dengan rincian 320 peserta reguler dan 80 peserta melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi MTU.

    “Kalau kami kan memang menyasar itu berdasarkan usulan program dari wilayah. Kita berdasarkan juga pengiriman MTU, termasuk kegiatan-kegiatan berdasarkan Musrenbang yang ada di kelurahan,” katanya.

    Selain itu, Teguh berharap, kolaborasi antar PPKD Jakarta Timur dengan lurah, camat dan wali kota setempat bisa terus berkelanjutan.

    “Karena menyasar kegiatan itu berdasarkan usulan mereka. Termasuk kegiatannya yang ada di rusunawa, rusunami, termasuk di tempat-tempat yang namanya rutan, lapas, itu berdasarkan usulan mereka,” katanya.

    PPKD Jakarta Timur (Jaktim) menargetkan jumlah peserta pelatihan kerja pada 2025 sebanyak 2.000 orang dan terdapat peserta tambahan yang merupakan para pelaku tawuran.

    Dari jumlah 2.000 orang yang akan menjalani pelatihan itu, pihaknya menargetkan sekitar 70 persennya atau 1.400 orang akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan PPKD Jaktim.

    Adapun kelas kejuruan pelatihan kerja reguler di PPKD Jakarta Timur, antara lain pariwisata, bisnis manajemen, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tata kecantikan, bahasa, elektronik, otomotif, pariwisata dan las. Waktu pelatihan sekitar 30-70 hari sesuai kejuruan.

    Sedangkan kejuruan yang dilaksanakan menggunakan MTU, antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), otomotif, fesyen, tata kecantikan, pariwisata dan refrigerasi, dengan waktu pelatihan 20 hari.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI siapkan layanan transportasi umum gratis untuk 15 golongan

    DKI siapkan layanan transportasi umum gratis untuk 15 golongan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat guna mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta. Saat ini, persiapan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut, yakni PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK dan karyawan bergaji setara UMP.

    Nantinya, mereka dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di Bank DKI.

    Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Pendaftaran meliputi proses pendaftaran, verifikasi, validasi data, produksi dan distribusi kartu hingga aktivasi kartu dalam bentuk fisik maupun digital.

    Adapun layanan angkutan umum gratis bagi warga Jakarta akan menggunakan Kartu Layanan Gratis (KLG) Transjakarta dan sistem digital.

    Sedangkan pendaftaran melalui Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta berlaku bagi penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin domisili Jabodetabek dan anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia.

    Penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD serta golongan Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma dan Posyandu.

    Syafrin mengatakan, masyarakat yang telah terdaftar dan memiliki KLG Transjakarta, maka dapat langsung menggunakan kartu tersebut untuk mengakses layanan gratis di MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

    “Pada tanggal 24 April bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional, Pemprov DKI Jakarta juga akan menghadirkan layanan transportasi gratis sepanjang hari itu, meliputi Transjakarta (BRT, Non-BRT dan Mikrotrans), MRT Jakarta dan LRT Jakarta,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • 15 Golongan yang Berhak Dapat Transportasi Umum Gratis DKI Jakarta, Ini Syarat dan Caranya!

    15 Golongan yang Berhak Dapat Transportasi Umum Gratis DKI Jakarta, Ini Syarat dan Caranya!

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan program transportasi gratis untuk 15 golongan masyarakat. Program ini berlaku untuk layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

    Program juga merupakan bagian dari prioritas 100 hari kerja pertama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    Golongan yang Berhak Dapat Transportasi Gratis

    Berikut adalah daftar 15 golongan yang berhak mendapatkan layanan transportasi gratis di Jakarta:

    Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya Tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta Peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji UMP melalui Bank DKI Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tim Penggerak PKK Penduduk dengan KTP Kepulauan Seribu Penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) di Jabodetabek Anggota TNI dan Polri Veteran Republik Indonesia Penyandang disabilitas Lansia (usia di atas 60 tahun) Pengurus masjid (marbot) Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Cara Mendapatkan Transportasi Publik Gratis di Jakarta

    Untuk memperoleh layanan transportasi publik gratis, setiap golongan masyarakat harus melakukan pendaftaran menggunakan kartu tertentu, yaitu Kartu Layanan Gratis Transjakarta (TJ Card) atau Jakcard Combo, sesuai dengan golongan masing-masing.

    Kartu ini diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 133 Tahun 2018, yang mengubah Pergub Nomor 160 Tahun 2016 mengenai layanan Transjakarta gratis dan bus gratis bagi masyarakat tertentu.

    Cara Mendaftar Berdasarkan Golongan:

    – Golongan 1–6: Wajib mendaftar ke Bank DKI untuk mendapatkan Jakcard Combo. Dokumen yang diperlukan adalah KTP, Kartu Keluarga (KK), dan pasfoto.

    – Golongan 7–15: Mendaftar secara online melalui situs resmi Transjakarta untuk mendapatkan TJ Card. Dokumen yang diperlukan adalah KTP, KK, pasfoto, dan dokumen pendukung sesuai kategori.

    Setelah mendaftar dan lolos verifikasi, pemohon akan diberitahu mengenai jadwal dan lokasi pengambilan kartu.

    Penggunaan Kartu

    Kartu yang diperoleh bisa digunakan untuk layanan Transjakarta, MRT, dan LRT secara gratis.

    Informasi Pendaftaran

    Untuk informasi lebih lanjut, pendaftaran dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor cabang Bank DKI terdekat, atau menghubungi contact center Transjakarta di nomor 1500-102 atau melalui akun Instagram @pt_transjakarta.

    Syarat Khusus Berdasarkan Golongan:

    Lansia: KTP DKI Jakarta Disabilitas: KTP nasional dan bukti rekam medis Veteran: KTP dan Kartu Veteran Penerima Raskin: KTP dan Kartu Keluarga Sejahtera aktif Warga Kepulauan Seribu: KTP setempat Marbot: KTP dan SK Dewan Masjid Indonesia tahun berjalan PAUD: KTP dan SK mengajar tahun berjalan Jumantik: KTP dan SK Jumantik tahun berjalan TNI/Polri: KTP, foto berseragam, dan kartu anggota aktif

    Dengan mengikuti prosedur ini, masyarakat yang memenuhi syarat dapat menikmati layanan transportasi publik gratis di Jakarta. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News